Page 1 Development of BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation
Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
Dr. Donny Maha Putra
Pembahasan
1.Updating Segmen Akun pada Bagan Akun Standar
2. Likuidasi Satker BLU
3.Telaah dan Analisis LK BLU oleh Kanwil DJPb
Page 3 Development of BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation
01Updating Segmen Akun pada Bagan
Akun Standar (BAS)
Updating Segmen Akun pada Bagan AkunStandar (BAS)
Updating BAS Penanganan COVID-19 (..1)Surat Dirjen Pb No. S-369/PB/2020 - Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19
525xxx/537xxx Akun-Akun Belanja BLU
Akun Uraian
525152 Bel Barang BLU - Penang Pan C-19
525153 Bel Barang Persediaan BLU - Penang Pan C-19
525154 Bel Jasa BLU - Penang Pan C-19
525155 Bel Pemeliharaan BLU - Penang Pan C-19
523114 Bel Perjalanan - Penang Pan C-19
537122 Bel Modal PM BLU - Penang Pan C-19
537123 Bel Modal GB BLU - Penang Pan C-19
537124 Bel Modal Lainnya BLU - Penang Pan C-19
Tinjauan Standar Akuntansi Pemerintahan
1. Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisikserta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
2. ATB mensyaratkan kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan, serta biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
BMN-Aset Lainnya
1. Persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan berdasarkan niat awalnya (intention) sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak alokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan.
2. Suatu barang dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja.
BMN-Persediaan
1. Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan nilai perolehan per satuannya memenuhi satuan minimum kapitalisasi BMN.
2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
BMN-Aset Tetap
NonBMN
1. Digunakan untuk belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan, belanja jasa, pemeliharaan, perjalanan dan belanja barang BLU.
2. Digunakan untuk perolehan Aset Tetap yang nilai per satuannya dibawah satuan minimum kapitalisasi.
3. Digunakan untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah, Bantuan Sosial dalam bentuk uang.
Kriteria Kapitalisasi Saat Awal PerolehanJenis Aset Tetap PMK 181/PMK.06/2016
Peralatan dan Mesin ≥ 1.000.000
Gedung dan Bangunan ≥ 25.000.000
MULAI BERLAKU Mulai tahun 2018
Pemilihan antaraBelanja Barang
dan Belanja Modal dalam pengadaan
awal
Memenuhi Kriteria
Pengakuan Aset
Tetap/Aset Lainnya?
Iya
Tidak
Memenuhi Nilai Min. kapitalisasi:
P/M ≥ 1.000.000G/B ≥ 25.000.000
Iya Belanja Modal sesuai
peruntukannya
Belanja Barangsesuai
peruntukannyaTidak
Kriteria Kapitalisasi Setelah Perolehan
Belanja Modal
1. BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR EKONOMIS;
2. BERTAMBAHNYA KAPASITAS, PENINGKATAN STANDAR
KINERJA ATAU VOLUME ASET
3. NILAI MINIMUM KAPITALISASI:
• PM ≥ 1jt (2018)
• GB ≥ 25jt (2018)
Belanja Barang
Minimal 1 (satu)
terpenuhi
RKA KL
Tidak memenuhi satu pun kriteria di atas
Kebijakan Implementasi Akun Khusus Covid
Satker K/L telah menggunakan akun khusus COVID-19 dalam proses revisi DIPA. Bagi Satker K/L yang sudah melakukan revisi DIPA dengan menggunakan akun lama agar menyesuaikan/merevisi POK ke Kanwil DJPb dengan menggunakan akun terbaru
Bagi Sakter K/L yg sudah melakukan revisi DIPA dan merealisasikannya (telah terbit SP2D) untuk saat ini tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun agar melakukan revisi POK terhadap sisa pagunya ke akun baru
Satker K/L agar menghimpun informasi tentang realisasi belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang telah terbit SP2D-nya dengan menggunakan akun lama, untuk nantinya diminta oleh KPPN mitra kerjanya
Perubahan/revisi akun lama ke akun baru khusus penanganan pandemi COVID-19 agar dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN
S-308/PB/2020
&S-
369/PB/2020Panduan Teknis
Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah
Pusat Edisi 28
Kebijakan Implementasi Akun Khusus Covid
Refocussing dan Realokasi AnggaranK/L menyisir kegiatan-kegiatan dan/atau belanja-belanja yang tidak menjadi
prioritas di masa pandemi. Dialihkan untuk penang anan pandemi C-19.
Akun Penanganan Pandemi COVID-19Penjelasan atas penggunaan akun-akun khusus dalam rangka penanganan
Pandemi COVID-19 pada LRA dan LO serta informasi penggunaan akun lama pada pengungkapan lainnya
Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19 pada LK• anggaran dan realisasinya termasuk penerimaan hibah langsung,
• pekerjaan fisik yang terhambat sehingga berpotensi meningkatkan nilai KDP, • kerugian mitra yang berpotensi meningkatkan piutang tak tertagih,
• potensi turunnya penerimaan perpajakan dan PNBP, dsb
UU No. 2 / 2020Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)
Langkah Pengungkapan
Apabila ada informasi lain yang relevan dapat ditambahkan
penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan pada setiap pos
laporan keuangan.2
Dampak dan penang pan C-19 atas Pendapatan, Belanja, Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan LO, dan Beban diungkapkan
secara khusus pada masing-masing pos laporan keuangan terkait.
Apabila terdapat informasi penting lainnya terkait dampak dan
penang pan C-19 yang tidak spesifik mempengaruhi pos laporan
keuangan dapat diungkapkan pada penjelasan penting lainnya.
1
3
Daftar Dampak dan Penang Pan C-19No. Data Uraian Jenis Pengungkapan
1. Laporan Realisasi Anggarana. Pendapatan Perpajak
an
Kenaikan/penurunan Pendapatan Perpajakan yang
dapat ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi d
an konsumsi masyarakat, serta adanya kebijakan
fiskalmisal relaksasi perpajakan .
• Jenis Pendapatan Perpajakan• Estimasi dan Realisasi Pendapatan Perpajakan Th 2020 dan
perbandingan dengan Th 2019.• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan
b. Pendapatan PNBP Kenaikan/Penurunan PNBP karena dapat ditinjau
dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan konsum
si masyarakat, serta adanya kebijakan sosial seper
ti PSBB
• Jenis Pendapatan PNBP• Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Th 2020 dan
perbandingan dengan Th 2019.• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan
c. Penerimaan Hibah la
ngsung
Hibah langsung uang diprediksi akan meningkat
terutama pada K/L langsung menangani pan C-19
terutama Kemenkes dan BNPB
• Jenis penerimaan hibah langsung• Tanggal perjanjian Hibah langsung• Estimasi penerimaan hibah langsung Th 2020• Realisasi penerimaan dan pengesahan hibah langsung s.d. T
h 2020, dan perbandingan dengan Th 2019.• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan.
d. Realokasi Anggaran Realokasi anggaran atas belanja yang tidak priorita
s ke belanja dalam rangka penanggulangan da
mpak C-19.
• Satuan Kerja• Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan• Jenis Belanja• Jumlah Refocussing/Realokasi Anggaran• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan
e. Realisasi Belanja Realisasi belanja dalam rangka penang pan C-19 ya
ng telah terbit SP2D dengan menggunakan ak
un lama.
• Jenis Belanja• Jumlah• Koreksi yang dilakukan• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan
Realisasi belanja dengan akun rangka penangananpan Covid-19
• Jenis Belanja• Jumlah• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan
Daftar Dampak dan Penang Pan C-19
2. Laporan Operasional
a. Pendapatan Perpajakan Kenaikan/penurunan Pendapatan Perpajakan yang
dapat ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi d
an konsumsi masyarakat, serta adanya kebijakan fi
skal misal relaksasi perpajakan .
• Jenis Pendapatan Perpajakan• Jumlah Pendapatan Perpajakan Th 2020 dan p
erbandingan dengan Th 2019.• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan
b. Pendapatan Penerimaaan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
Kenaikan/ Penurunan Pendapatan PNBP karena dap
at ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan
konsumsi masyarakat, serta adanya kebijakan sosial
seperti pembatasan sosial berskala besar.
• Jenis Pendapatan PNBP• Jumlah Pendapatan PNBP Th 2020 dan
perbandingan dengan Th 2019.• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan
c. Penerimaan Hibah langsung Hibah langsung barang maupun uang diprediksi aka
n meningkat terutama pada K/L yang langsung
menangani pan C-19 terutama Kemenkes
• Jenis penerimaan hibah langsung• Tanggal perjanjian Hibah langsung• Estimasi penerimaan hibah langsung Th 2020• Realisasi penerimaan dan pengesahan hibah
langsung sampai dengan Th 2020, danperbandingan dengan Tahun 2019.
• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan.d. Beban Realisasi Beban dalam rangka penang pan C-19 yan
g
telah terbit SP2D dgn menggunakan akun lama.
• Jenis Beban• Jumlah• Koreksi yang dilakukan• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan
Realisasi beban dengan akun rangka penang pan Co
vid-19
• Jenis Beban• Jumlah• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan
Daftar Dampak dan Penang Pan C-193. Laporan Perubahan Ekuitas
Transfer Antar
Entitas (Transfer
Masuk - Transfer
Keluar)
Transaksi Antar Entitas TK-TM, dapat
berupa persediaan, peralatan dan mesi
n berupa alat kesehatan, dan/atau jeni
s- jenis BMN lainnya yang spesifik un
tuk penanganan pandemi Covid-19
• Jenis Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar)• Satker yang melakukan TM dan Jumlahnya• Satker yang melakukan TK dan Jumlahnya• Penjelasan atas selisih, jika ada.• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan
4. Neracaa. Piutang
Perpajakan
Penagihan Piutang Perpajakan yang
terhambat karena dampak C-19 shg
meningkatkan jumlah penyisihan piuta
ng dan piutang kategori macet
• Jenis Piutang Perpajakan• Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Des 2020• Jumlah Piutang Perpajakan yang masuk kategori macet per 31 Des 2020
dan perbandingan dengan 31 Des 2019• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan
b. Piutang PNBP Penagihan Piutang PNBP terhambat
karena dampak C-19 sehingga
meningkatkan jumlah penyisihan piuta
ng dan piutang kategori macet
• Jenis Piutang PNBP• Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Des 2020• Jumlah piutang PNBP yang masuk kategori macet per 31 Des 2020 dan
perbandingan dengan 31 Des 2019• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan
c. Persediaan Timbulnya persediaan dalam rangka
penang pan C-19
• Jenis Persediaan dalam rangka penang pan C-19• Perbandingan Saldo Persediaan dengan periode sebelumnya• Sumber perolehan persediaan (APBN atau Hibah)• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan
d. KDP Penyelesaian KDP yang terhambat
sehingga berpotensi masih terdapat
saldo KDP pada akhir tahun yang
seharusnya sudah selesai sesuai kontr
ak
• Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan.• Realisasi pekerjaan s.d Th 2020.dan perbandingan Th 2019.• Penyebab tertundanya penyelesaian KDP• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan
e. Kewajiban Kewajiban yang berasal dari belanja
penang pan C-19 yang secara signifika
n belum terbayar
• Jenis kewajiban (belanja yang masih harus dibayar)• Jumlah per 31 Des 2020 dan perbandingannya dengan 31 Des 2019.• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan
Page 15 Development of BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation
02Likuidasi Satker BLU
(PMK No.48/PMK.05/2017)
Likuidasi Satker BLU
(PMK No.48/PMK.05/2017)
Likuidasi (PMK No.48/PMK.05/2017)Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat
pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga
Entitas Akuntansi (EA) adalah:
unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun LK untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.
Contoh : Satker Kejari, Satker Polres, Satker Dinas Pertanian, dll
Entitas Pelaporan (EP) adalah:
unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan per-UU-an wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa LK.
Contoh : Kementerian Perdagangan, Badan Narkotika Nasional, Bendahara Umum Negara, dll
Tidak lagi beroperasi sebagai Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan
Perubahan status menjadi BLU atau BUMN dan sebaliknya, serta perubahan UBL Satker menjadi UBL Bagian Satker atau UBL Bukan Satker
Perubahan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang antara lain disebabkan karena:
Tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; atau
Kriteria Likuidasi
Penyelesaian Likuidasi BLU: Saldo Aset dan Kewajiban
Untuk pemindahan saldo BMN (persediaan, aset tetap, dan aset lainnya)dilakukan transfer keluar pada Aplikasi SIMAK-BMN/Persediaan di Satker yang Dilikuidasi
Untuk pemindahan Saldo Aset (selain Kas di BLU dan BMN) dan Kewajibandilakukan perekaman jurnal pada menu Jurnal Transfer Keluar/Masuk padaAplikasi SAIBA di Satker yang Dilikuidasi kemudian dilakukan pengeriman ADK transfer ke Satker yang Ditunjuk
Untuk pemindahan Saldo Kas di BLU dilakukan perekaman jurnal manual pada menu Jurnal Umum pada Aplikasi SAIBA, baik di Satker yang Dilikuidasi maupun Satker yang Ditunjuk
Jurnal atas Pemindahan Saldo Kas di BLU pada Satker yang Dilikuidasi
Jurnal atas Kas di BLU yang sudah Disahkan
D/K Akun Uraian Laporan
D 311315 Penyesuian SAL BLU LPSAL, LAK, LPE
K 1119xx Kas pada BLU (selain Kas dan Bank
BLU Belum Disahkan -111914)
Neraca
K 1133xx Invetasi Jangka Pendek BLU Neraca
K 166213 Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya Neraca
Selanjutnya atas perekaman jurnal tersebut Satker BLU yang dilikuidasi mengajukan permintaan penyesuaian nilai Kas dan
Bank BLU kepada KPPN mitra kerja.
Jurnal Kas di BLU yang Belum Disahkan dan Kas Lainnya BLU
D/K Akun Uraian Laporan
D 391119 Koreksi Lainnya LAK, LPE
K 111826 Kas Lainnya di BLU Neraca
K 111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Neraca
K 165111 Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/ diinvestasik
an
Neraca
Jurnal atas Saldo Kas di BLU pada Satker yang Ditunjuk Jurnal atas Kas di BLU yang sudah Disahkan
Selanjutnya atas perekaman jurnal tersebut Satker BLU yang ditunjuk mengajukan permintaan penyesuaian nilai Kas dan
Bank BLU kepada KPPN mitra kerja.
Jurnal Kas di BLU yang Belum Disahkan dan Kas Lainnya BLU
D/K Akun Uraian Laporan
D 1119xx Kas pada BLU (selain Kas dan Bank
BLU Belum Disahkan -111914)
Neraca
D 1133xx Invetasi Jangka Pendek BLU Neraca
D 166213 Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya Neraca
K 311315 Penyesuian SAL BLU LPSAL, LAK, LPE
D/K Akun Uraian Laporan
D 111826 Kas Lainnya di BLU Neraca
K 111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Neraca
K 165111 Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/ diinvestasikan Neraca
K 391119 Koreksi Lainnya LAK, LPE
Page 21 Development of BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation
03Telaah & Analisis LK
BLU
oleh Kanwil DJPb
Dasar Hukum Pelaksanaan Telaah dan Analisi Laporan Keuangan BLU oleh Kanwil DJPb
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang
Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
Gambaran Umum Telaah & Analisis LK BLUPasal 3 huruf g, Pasal 10 huruf g dan Pasal 18 huruf n PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Bidang yang memiliki fungsi
pembinaanakuntansi dan
pelaporankeuangan
Bidang yang memiliki fungsi
pemabinaan pola pengelolaan
keuangan BLU
Telaah LK BLU
Analisis LK BLU
kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur berserta pos-posnya
dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam
memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
kegiatan untuk menyediakan bahan dan informasi permasalahan,
serta langkah-langkah perbaikan kinerja manajemen Satker BLU yang
berkaitan dengan posisi keuangan BLU saat ini dan mendatang
KANWIL DJPB
Lampran PER-28/PB/2019:
Modul Pedoman Telaahdan Analisis LaporanKeuangan BLU oleh
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Gambaran Umum Telaah & Analisis LK BLUPersiapan Petugas dalam Melakukan
Telaah LK BLU
Persiapan Petugas dalam Melakukan
Analisis LK BLU
1. Mempedomani PSAP 13 tentang Penyajian Laporan
Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Mempedomani PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum;
3. Mempelajari dan mengenal seluk beluk sistem aplikasi
yang digunakan dalam melakukan pengesahan
pendapatan BLU dan belanja BLU, serta sistem aplikasi
pendukung lainnya dalam menatausahakan Barang Milik
Negara;
4. Mempelajari dan mengenal seluk beluk serta mendapatkan
akses ke dalam sistem aplikasi e-Rekon&LK sesuai tingkat
kewenangan yang diberikan;
5. Mempelajari karakteristik rumpun dan kebijakan akuntansi
yang diatur khusus masing-masing Satker BLU yang ada di
wilayah kerja Kanwil DJPb; dan
6. Mempelajari laporan keuangan BLU periode pelaporan
terakhir pada masing-masing Satker BLU yang ada di
wilayah kerja Kanwil DJPb.
1. Mempedomani PSAP 13 tentang Penyajian Laporan
Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Mempedomani PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum;
3. Mempelajari dan mengenal seluk beluk komponen LK BLU
dan laporan detailnya misalnya neraca percobaan akrual;
dan
4. Mempelajari karakteristik rumpun dan kebijakan akuntansi
yang diatur khusus masing-masing Satker BLU yang ada di
wilayah kerja Kanwil DJPb.
Pedoman Pelaksanaan Telaah LK BLUTime Frame Periode Pelaksanaan Telaah LK BLU oleh Kanwil DJPb
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Tahap IV
Bahan
Telaah
LK BLU
unaudited
Data aplikasi
e-rekon&LK
Data
aplikasi e-
rekon&LK
LK BLU
Semester I
Data aplikasi
e-rekon&LK
Data aplikasi
e-rekon&LK
Kegiatan
1. Telaah penyampaian & kelengkapan LK BLU
2. Telaah kesesuaian & konsisten data LK yg
disajikan
3. Telaah angka & penyajian komponen LK BLU
1. Telaah saldo awal Neraca & LPE
2. Telaah data transaksi realisasi pdpatan & blanja
TAB
3. Telaah keandalan data hasil monitoring aplikasi
e-rekon&LK
1. Telaah penyampaian & kelengkapan LK BLU
2. Telaah kesesuaian & konsisten data LK yg
disajikan
3. Telaah angka & penyajian komponen LK BLU
1. Telaah data transaksi realisasi pndptan & blanja
TAB
2. Telaah keandalan data hasil monitoring aplikasi
e-rekon&LK
Pedoman Analisis LK BLUPelaksanaan analisis laporan keuangan BLU dilakukan secara mandiri oleh Kanwil DJPb terhadap laporan keuangan BLU periode
tahunan telah diaudit (audited). Kanwil DJPb secara mandiri mengumpulkan data dan informasi yang ada di laporan keuangan
BLU, baik dalam tahun berkenaan maupun dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuan analisis tren dan analisis rasio.
AnalisisTren
AnalisisRasio
1. Analisis tren laporan keuangan BLU secara horisontal dan interpretasi hasilnya
Mengetahui kecenderungan kenaikan/penurunan kinerja keuangan BLU dengan membandingkan data keuangan secara
horisontal pada pos laporan keuangan atau data pada rasio keuangan pada beberapa tahun sebelumnya atau bersifat
time series.
2. Analisis tren laporan keuangan BLU secara vertikal dan interpretasi hasilnya
Mengetahui kecenderungan kenaikan/penurunan kinerja keuangan BLU dengan membandingkan data keuangan secara
vertikal hubungan keuangan antar pos – pos LK pada satu periode.
1. Analisis rasio keuangan BLU aspek likuiditas dan interpretasi hasilnya
2. Analisis rasio keuangan BLU aspek kinerja layanan dan interpretasi hasilnya
3. Analisis rasio keuangan BLU aspek pengembangan dana dan interpretasi hasilnya
4. Analisis rasio keuangan BLU aspek pengelolaan aset dan interpretasi hasilnya
Pedoman Pelaksanaan Telaah LK BLU
Tahap I
1. Telaah saldo awal pada neraca percobaan akrual dan LPE;
2. Telaah data transaksi realisasi pendapatan dan belanja
tahun anggaran berjalan; dan
3. Telaah keandalan data berdasarkan hasil monitoring pada
aplikasi E-Rekon&LK.
1. Telaah penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan BLU
tahun sebelumnya unaudited;
2. Telaah kesesuaian data laporan keuangan BLU tahun
sebelumnya unaudited antara yang disampaikan dengan
cetakan aplikasi;
3. Telaah Neraca BLU periode tahunan unaudited;
4. Telaah LRA BLU periode tahunan unaudited;
5. Telaah LPSAL BLU periode tahunan unaudited;
6. Telaah LO BLU periode tahunan unaudited;
7. Telaah LPE BLU periode tahunan unaudited;
8. Telaah LAK BLU periode tahunan unaudited;
9. Telaah Neraca Percobaan (akrual) BLU periode tahunan
unaudited; dan
10. Telaah antar laporan keuangan BLU periode tahunan
unaudited.
Tahap II
Pedoman Pelaksanaan Telaah LK BLU
Tahap III
Tahap IV
1. telaah data transaksi realisasi pendapatan dan belanja tahun
anggaran berjalan; dan
2. Telaah keandalan data berdasarkan hasil monitoring pada
aplikasi E-Rekon&LK.
1. Telaah penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan BLU
semester I tahun anggaran berjalan;
2. Telaah kesesuaian data laporan keuangan BLU semester I
tahun anggaran berjalan antara yang disampaikan dengan
cetakan aplikasi e-Rekon&LK;
3. Telaah Neraca BLU periode semester I;
4. Telaah LRA BLU periode semester I;
5. Telaah LPSAL BLU periode semester I;
6. Telaah LO BLU periode semester I;
7. Telaah LPE BLU periode semester I;
8. Telaah LAK BLU periode semester I;
9. Telaah Neraca Percobaan (akrual) BLU periode semester I; dan
10. Telaah antar laporan keuangan BLU periode semester I.
Pedoman Analisi LK BLU: Analisis Rasio
analisis rasio keuanganBLU aspek likuiditas dan
interpretasi hasilnya
• Rasio kas
• Rasio Lancar
• Perhitungan
periode
penagihan piutang
• Perhitungan Non
Performing Loan
(NPL)
• Rasio perputaran
aset tetap
• Rasio imbalan
atas aset tetap
• Rasio optimalisasi
aset
• Rasio
pengembangan
kas
• Rasio
pengembalian
investasi
• Rasio POBO
• Rasio BOPO
• Rasio imbal jasa
layanan
• Rasio belanja
pegawai
analisis rasio keuanganBLU aspek pengelolaan
aset dan interpretasihasilnya
analisis rasio keuanganBLU aspek pengembangan
dana dan interpretasihasilnya
analisis rasio keuangan BLU aspek kinerja
layanan dan interpretasi hasilnya
Top Related