Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 94
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
ANALISIS KEPEMILIKAN ALOKASI SPEKTRUM
FREKUENSI OPERATOR MOBILE SELULER DITINJAU
DARI PERSPEKTIF REGULASI
Bambang Setyo Panulisan
Universitas Bina Bangsa
email: [email protected]
ABSTRAK
Industri telekomunikasi di Indonesia tumbuh pesat, beberapa operator diberikan izin untuk
beroperasi menggunakan Spektrum frekuensi seluler. . Masyarakat umum beranggapan bahwa
proses akuisisi tak lebih dari jual beli perusahaan semata, bahkan mungkin untuk sebagian
kalangan nampak seperti akuisisi atau merger perusahaan pada umumnya. Namun dalam
industri telekomunikasi, setidaknya ada hal khusus yang dijadikan perhatian mendasar, yaitu
mengenai frekuensi. Indonesia pada saat ini terdapat Sembilan operator pemilik izin
penggunaan spektrum frekuensi radio (Mobile Network Operator – MNO) dan beberapa
operator yang tidak memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio. Peningkatan
perusahaan yang menjadi penyelenggara telepon selular dan telepon fixed wireless dan
meningkatnya pemakai internet yang diselenggarakan oleh Internet Service Provider (“ISP”)
melalui jaringan nirkabel dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, maka kebutuhan akan
spektrum frekuensi radio semakin meningkat pula. Mengacu kepada PP No. 53 Tahun 2000
tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yaitu ketentuan pasal 25 ayat
1 dan ayat 2. , Pengalihan frekuensi operator telekomunikasi harus sesuai hukum persaingan
usaha. Sebab, frekuensi telekomunikasi dinilai menyangkut kebutuhan dasar berkomunikasi
setiap warga Negara.
Kata kunci : Analisis Regulasi.Alokasi Frekwensi. Proses Bisnis
ABSTRACT Telecommunications industry in Indonesia is growing rapidly, some operators are given
permission to operate using a frequency spectrum seluler.Peluasaan prasar coverage to
compete in the utilization of the frequency spectrum domination. The general public assumes
that the acquisition process is nothing more than mere buying and selling companies, even
perhaps to some people looks like the acquisition or merger of the company in general. But in
the telecommunications industry, at least there are specific things that made a profound
concern, namely the frequency. Indonesia at present there are nine operators owners permit the
use of radio frequency spectrum (Mobile Network Operator - MNO) and some operators who
do not have permission to use the radio frequency spectrum. Increased company became the
organizer mobile phone and fixed wireless telephone and Internet users rising organized by
Internet Service Providers ("ISPs") through a wireless network using radio frequency spectrum,
hence the need for radio frequency spectrum is increasing as well. Referring to PP 53 of 2000
on the Use of Radio Frequency Spectrum and Satellite Orbit, namely the provisions of article 25
paragraph 1 and paragraph 2, the frequency of transfer of the telecommunications operators
should be appropriate competition law. Therefore, the frequency telecommunication assessed
regarding the basic needs of every citizen to communicate.
Keywords : Regulasi.Alokasi Frequency Analysis. Business process
PENDAHULUAN
Indonesia diharapkan mempercepat penetrasi broadband sebagai salah satu strategi dalam
mencapai visi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2025 yaitu “Terwujudnya
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 95
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
Indonesia informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan komunikasi dan
informatika berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”
Pada hakikatnya perusahaan menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh
keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Tidak dipungkiri ada
kalanya persaingan usaha antara pelaku usaha itu sehat (fair competition), dan dapat juga
tidak sehat (unfair competition).
Persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu bentuk perilaku pihak yang secara
ekonomi memangsa pihak lain yang lemah. Meskipun UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999)
secara jelas mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
namun hal tersebut tidak menjamin bahwa larangan tersebut akan ditaati oleh pelaku usaha.
METODE PENELITIAN
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Regulatory Impact Analisis (RIA),
penelitian hukum yang bersifat normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.4 Sumber data
merujuk pada bahan hukum primer dan sekunder yang diolah secara deskriptif analisis dan
argumentatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan serta jenis pendekatan
kasus.
Penelitian ini kerangka kerja dirancang sedemikian rupa agar pendekatan penelitian ini
tertata dengan baik, adapun struktur pendekatannya menggunakan piramida penelitian [13],
dimana piramida penelitian ini terdiri dari 4 (empat) tingkatan sebagai berikut :
Paradigma Penelitian
Metodologi Penelitian
Metode Penelitian
Teknik Penelitian.
Paradigma penelitian ini merupakan pendekatan dasar terhadap sebuah permasalahan yang
dilihat sebagai satu kesatuan yang koheren antara asumsi, premis, dan fakta yang jelas.
Pendekatan dasar pada penelitian ini adalah bahwa terdapat suatu permasalahan untuk
mendapatkan strategi alternatif dalam melaksanakan pembangunan akses berbasiskan pita
lebar (broadband) di Indonesia dengan menganalisa potensi nilai ekonomi pemanfaatan pita
frekuensi UHF dengan metode Risk Impack Analisis. Adapun metodologi penelitian,
merupakan cara untuk melakukan penelitian yang disesuaikan dengan paradigma penelitian
yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap
analisa data, dan kesimpulan. Pada tahapan selanjutnya yaitu metode penelitian adalah
langkah-langkah tindakan spesifik yang perlu dijalankan dalam urutan tertentu dalam
melaksanakan penelitian ini. Dan langkah yang terakhir adalah teknik penelitian yang
merupakan instrumen praktis atau alat untuk menghasilkan, mengumpulkan dan menganalisis
data. Analisis pemanfaatan spectrum frekwnsi Secara terstruktur untuk memetakan piramida
penelitian dengan pendekatan dasarnya untuk menganalisa penguasaan ,pemanfaatan
spektrum frekuensi radio pada pita UHF sebagai strategi melaksanakan pembangunan akses
berbasiskan pita lebar (broadband) di Indonesia
Adapun penjelasan rinci dari daftar pertanyaan penyusunan RIA tersebut yaitu:
a. Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 96
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
Masalah yang harus dipecahkan harus tepat dinyatakan, memberikan bukti dari
sifat dan besarnya, dan menjelaskan mengapa hal tersebut muncul
(mengidentifikasientitas insentif yang terkena).
b. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat? Intervensi pemerintah harus didasarkan pada bukti eksplisit bahwa tindakan
pemerintah dibenarkan, mengingat sifat dari masalah, kemungkinan manfaat
dan biaya tindakan (berdasarkan penilaian yang realistis efektivitas
pemerintah), dan mekanisme alternatif untuk mengatasi masalah.
c. Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah
pemerintah? Regulator harus melakukan, di awal proses regulasi, sebuah informasi
perbandingan berbagai peraturan dan non-peraturan instrumen kebijakan,
mengingat masalah- masalah yang relevan seperti biaya, manfaat, efek distribusi
dan persyaratan administrasi.
d. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan? Proses peraturan harus terstruktur sehingga semua keputusan peraturan ketat
menghormati "rule of law"; itu adalah, tanggung jawab harus jelas untuk
memastikan bahwa semua peraturan yang diperkenankan oleh peraturan tingkat
yang lebih tinggi dan konsisten dengan kewajiban perjanjian internasional, dan
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan seperti kepastian,
proporsionalitas dan persyaratan prosedural yang berlaku.
e. Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi
regulasi ini? Regulator harus memilih tingkat yang paling tepat dari pemerintah untuk
mengambil tindakan, atau jika ada beberapa tingkatan yang terlibat, harus
merancang sistem yang efektif koordinasi antara tingkat pemerintahan.
f. Apakah regulasi yang ada bermanfaat, dibanding biayanya ? Regulator harus memperkirakan total biaya dan manfaat yang diharapkan dari
setiap peraturan usulan dan alternatif, dan harus membuat perkiraan tersedia dalam
format yang dapat diakses para pengambil keputusan. Biaya tindakan
pemerintah harus dapat dibenarkan oleh manfaat sebelum tindakan diambil.
g. Apakah distribusi akan dampak nya transparan di masyarakat? Sejauh distributif dan nilai-nilai ekuitas dipengaruhi oleh intervensi
pemerintah, regulator harus membuat transparan peraturan distribusi biaya dan
manfaat di kelompok-kelompok sosial.
h. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh
pengguna? Regulator harus menilai apakah peraturan akan mungkin dipahami oleh
pengguna, dan untuk itu harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan
bahwa struktur teks dan aturan sejelas mungkin.
i. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 97
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
untuk menyampaikan pandangan mereka? Peraturan harus dikembangkan secara terbuka dan transparan, dengan
prosedur yang tepat yang efektif dan tepat waktu masukan dari pihak-pihak yang
tertarik seperti bisnis yang terkena dampak dan serikat buruh, kelompok-kelompok
kepentingan lainnya, atau tingkat pemerintahan lainnya.
j. Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai? Regulator harus menilai insentif dan lembaga-lembaga melalui peraturan yang
akan berlaku, dan harus merancang strategi pelaksanaan tanggap yang membuat
penggunaan terbaik dari mereka.
MetodeAnalisisKualitatif/ Kuantitatif Setelah didapatkan data-data tersebut diatas, maka selanjutnya analisa data.
Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa oleh Regulatory Impact
Analysis (RIA) dengan fokus pada faktor Pemilihan opsi teknologi penyelenggaraan
layanan BWA 2,3 GHz.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Alokasi Pita Frekuensi dan Jumlah Operator
Alokasi pita frekuensi untuk penyelenggaraan telekomunikasi ditunjukkan pada Tabel
2. Pita frekuensi 800 MHz diperuntukkan bagi penyelenggaraan telekomunikasi FWA
dengan teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) yang diselenggarakan oleh empat
operator telekomunikasi dengan lisensi nasional, yakni Telkom, Smartfren, Indosat, dan
Bakrie Telecom (Ditjen SDPPI, Kemkominfo, 2012). Untuk layanan telekomunikasi seluler,
dialokasikan pita frekuensi 900 MHz (Global System for Mobile Communications/GSM),
1800 MHz (Digital Cellular System/DCS 1800), 1900 MHz (CDMA), dan 2100 MHz (3G
Universal Mobile Telecommunications System/UMTS – Wideband CDMA/ WCDMA).
Pita frekuensi 900 MHz dialokasikan kepada tiga operator besar, sedangkan pita frekuensi
1800 dan 2100 MHz dialokasikan kepada lima operator. Pada spektrum frekuensi 2100
MHz masih terdapat dua kanal 5 MHz yang belum dialokasikan. Untuk 2300 MHz,
pita frekuensi tersebut dialokasikan kepada delapan perusahaan pemenang seleksi di 15
zona layanan di seluruh wilayah Indonesia, untuk menggelar layanan pita lebar nirkabel
(wireless broadband), meskipun beberapa izin yang diberikan telah dicabut
akibatterpenuhinya kewajiban. Sementara itu, jumlah penyelenggara telekomunikasi
secara umum mengalami kenaikan pada jumlah penyelenggara jaringan tetap, jaringan
bergerak, dan telekomunikasi khusus, seperti terlihat pada Tabel 3.
Tabel.1.Pita Alokasi Frekuensi
Operator Pita
Frekuensi Wilayah Layanan Masa Lisensi
Telkom 800 MHz Seluruh Indonesia 2010-2020
2010-2020
Smartfren 800 MHz Nasional (kecuali Kepulauan Riau)
2010-2020
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 98
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
Indosat 800 MHz Nasional (kecuali Kepulauan Riau)
Bakrie Telecom 800 MHz Seluruh Indonesia
(2 lisensi) 2010-2020
Indosat 900 MHz Nasional 2010-2020
Telkomsel 900 MHz Nasional 2010-2020
XL 900 MHz Nasional 2010-2020
XL 1800
MHz Nasional 2010-2020
Indosat 1800
MHz
Nasional (2
lisensi) 2010-2020
Telkomsel 1800
MHz
Nasional (3
lisensi) 2010-2020
AXIS 1800
MHz Nasional 2010-2020
HCPT 1800
MHz Nasional 2010-2020
HCPT 2100
MHz
Nasional (2
lisensi)
2006-2016,
2011-2021
AXIS 2100
MHz
Nasional (2
lisensi)
2006-2016,
2011-2021
Telkomsel 2100
MHz
Nasional (2
lisensi)
2006-2016,
2009-2019
Indosat 2100
MHz
2006-2016,
Nasional (2
lisensi) 2009-2019
XL 2100
MHz
Nasional (2
lisensi)
2006-2016,
2010-2020
PT Firstmedia, 2300
MHz Zona 1 dan 4 n.a.
Tbk.
Zona 1, 2(a), 2(b),
3(a),
PT Berca 2300
MHz
3(b), 8(a), 8(b),
11(a), n.a.
Hardayaperkasa 11(b), 13(a), 13(b)
14(a), 14(b), 15
PT Internux 2300
MHz Zona 4 n.a.
PT Comtronics 2300
MHz Zona 5, 6, 7 Ket: dicabut
Systems
PT Indosat 2300
MHz Zona 5 n.a.
Mega Media
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 99
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
PT.
Telekomunikasi
Indonesia, Tbk
2300
MHz Zona 6, 7, 9, 10,12
Ket: Zona 6, 7, 9, dan 12
dicabut
PT Wireless
Telecom
Universal
2300 Mhz Zona 9, 10, 15 Ket: dicabut
PT Jasnita
Telekomindo
2300
MHz Zona 12 n.a.
TABEL.2. Ringkasan Penggunaan Spektrum frekuensi Operator
Margin EBITDA
(%)
Bandwitdh
(MHz) 2010 2011 2012
Telkomsel 90 58% 57% 56%
XL Axiata 60 53,90% 50,60% 45,80%
Indosat 85 48,83% 47,07% 47,01%
Smartfren 28,5 -136% -123% -33%
Bakrie Tel. 10 38,70% 35,90% 32,30%
Sumber: Laporan Tahunan Operator
Pertumbuhan pelanggan layanan broadband atau data terus mengalami pertumbuhan
karena penetrasi pelanggan data yang masih rendah (mencapai 40% untuk pelanggan
Telkomsel pada kuartal ketiga tahun 2012, demikian juga pendapatan dari komunikasi
data (mencapai 38% dari total pendapatan operator di Indonesia) dan pertumbuhan lalu-
lintas data yang terus meningkat (diperkirakan mencapai lebih dari 70% per tahun). Hal ini
didukung oleh penjualan smartphone, tablet, laptop yang terus meningkat dan aplikasi
Internet yang makin beragam dan populer, di ranah video streaming, media sosial,
komunikasi, browsing, mobile commerce, location-based services, mobile banking, dan
sebagainya.
Asumsi Kebutuhan Layanan Wilayah Jakarta
Pada Penelitian ini menggunakan sample wilayah layanan Jakrta,diasumsikan memiliki
trafik padat semua operator
Tabel. 3 Estimasi jumlah pelanggan dengan pertumbuhan 33% per tahun
OPERATOR 2009 2010 2011 2012 2013
TSEL 6179829.7 8219173.5 10931501 14538896 19336732
INDOSAT 3715811 4942028.6 6572898.1 8741954.4 11626799
XL 3794897.3 5047213.5 6712793.9 8928015.9 11874261
HCPT 777689.67 1034327.3 1375655.3 1829621.5 2433396.6
Diolah Dari Tabel 9 .Source : Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 100
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
Tabel 4.7. Estimasi kebutuhan BTS Tahun 2013 Wilayah Jakarta
OPERATOR JUMLAH
PELANGGAN
JUMLAH
BTS
KEBUTUH
AN BTS
LAYAN
AN BTS
KEKURAN
GAN
LAYANAN
BTS
TSEL 19336731.59 1500 71.6175244
1 270000 19336659
INDOSAT 11626799.41 810 79.7448519
2 145800 11626719
XL 11874261.12 756 87.2594144
6 136080 11874173
HCPT 2433396.578 463 29.1984230
6 83340 2433367
Sedangkan pada operator FWA terdapat hal yang berbeda, di mana ada operator yang masih
mempunyai EBITDA minus dan ada operator dengan EBTDA positif, tetapi terus menurun
Jumalah kekurangan layanan BTS seperti table diatas dapat di atur menggunakan 3 kanal
frekuensi 900,1300,1800,2100,2300. Serta dengan Up garade technology Insfrastruktur.
Grafik .1 Perbandingan Layanan Operator
Dilihat dari perbandingan jumlah pelanggan dengan ketersediaan jumlah layanan BTS maka
dapat disimpulkan bahwa pada saat ini untuk layana BTS sangat belum mencukupi untuk
memenuhi para pelanggannya. Disamping itu ada sejumlah user yang memiliki lebih dari satu
handset yang mengakibatkan bertambah banyakannya jumlah user. Jika melihat layanan
Broadband yang tersedia di indonesia yang saat ini dilayani oleh 4 operator GSM dimana
masing masing operator menggunakan ada yang menggunakan 2 Pita frekuensi dan 3
frekuensi yaitu frekuensi 900 MHz, 1800 MHz, dan 2100 MHz tentunya belum cukup untuk
memenuhi seluruh pelanggan yang ada. Sehingga dibutuhkan beberapa strategi
pengembangan teknologi dan expansi jumlah jaringan existing agar mampu mencukupi
sejumlah layanan untuk parapelanggan. Selain itu penerapan teknologi baru seperti LTE perlu
di kedepankan untuk mengatasi berkembangnya jumlah pelanggan broadband di Indonesia
secara umum dan di Jakarta secara khusus. Hal yang dapat dilakukan dengan adanya Existing
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 101
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
network agar dapat melayani jumlah pelanggan yang semakin banyak dan tidak di imbangi
dengan pertumbuhan BTS maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan:
1. EDGE Activation.
EDGE activation adalah menambah feature EDGE yang tersedia di jaringan 2G baik
untuk 2G 900 dan 2G 1800. Dengan aktifkannya feature ini pada jaringan 2G maka
diharapakan peningkatan user Broadband pada layanan seluler yang dilayani dengan
layanan EDGE.
2. Upgrade TRX & GTRx Activation.
Upgrate TRx dimaksudkan untuk menambah kapasitas user di layanan 2G baik untuk
2G 900 dan 2G 1800. Upgrade ini di lakukan dengan menambah sejumlah TRX di
setiap sector BTS sehingga yang semula site memiliki confing normal menjadi Config
Hicap. Selain menmbah Jumlah TRX perlu dilakukan GTRx activation unutk
menambah kapasitas user broadband yang dilayani dengan GPRS di tiap TRX yang
ditambahkan, hal ini dimaksudkan agar layanan 2G baik 2G 900 maupun 2G 1800
tidak hanya melayani layanan Voice saja tetapi dapat melayani layanan Broadban
juga.
3. Upgrade HSDPA & HSUPA Capacity.
Upgrade HSDPA & HSUPA capacitiy dilakukan pada teknologi 3G, hal ini
dimaksudkan untuk meningkatkan layanan broadband pada pelanggan 3G. Dengan
dilakukannya Upgrade Capasity pada HSDPA & HSUPA diharapkan kapasitas
pelanggan meningkat selain itu juga dapat meningkatkan kecepatan data Rate para
pelanggan. Upgrade HSDPA & HSUPA ini dapat diterapkan di layanan 3G 900 MHz,
1800 MHz & 2100 MHz.
4. 2nd
& 3rd
Carier Activation
2nd
& 3rd
Carier Activation dilakukan pada teknologi 3G dengan menambah frekuensi
carier untuk 3G baik di 900 MHz,1800 MHz & 2100 MHz. Dengan menambah
frekuensi carier ini diharapkan menikatkan kapasitas pelanggan voice maupun
broadband serta meningkatkan kualitas pelanggan 3G. Selain itu untuk pengembangan
2G & 3G existing dapat di gunakan feature untuk meningkatkan kinerja jaringannya
dengan beberapa teknik berikut:
AMR
Adaptive Mutlirate (AMR) merupakan suatu fitur yang memegang peranan penting
didalam efisiensi penggunaan cell/kanal suara (voice) dan jaringan GSM secara
keseluruhan serta dapat meningkatkan kualitas suara secara dinamik berdasarkan hasil
pengukuran secara nyata (real-time) antara Mobile Station (MS) dan Base Transmitter
Station (BTS).
Common BCCH
Adalah sistem dual band GSM 900 dan 1800 yang hanya menggunakan 1 frekuensi
utamanya saja untuk menangani frekuensi BCCH nya, SDCCH nya, PDCH nya, dan
TCH nya.
OSC(Orthogonal Sub Channel) & VaMOS(Voice services over Adaptive Multi user
channel on One Slot)
OSC adalah fitur software yang memungkinkan peningkatan kapasitas suara hingga
100% dan secara signifikan meningkatkan kualitas suara ucapan untuk GSM.
Sedangkan VaMOS adalah feature terbaru sistem GSM pengembangan dari 3GPP
GERAN R9 sederhananya, pada halfrate satu time slot TCH dapat diduduki oleh 2
user pada waktu tertentu, sedangkan VAMOS dapat melipatgandakan kapasitas user
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 102
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
menjadi 4. Pada VAMOS, Orthogonal Sub chanel digunakan pada BTS dan MS untuk
proses sinkronisasi sehingga user-user yang menduduki timeslot yang sama akan tidak
menginterferensi satu sama lain.
DFCA(Dynamic Frequency and Channel Allocation)
DFCA dapat menggandakan kapasitas jaringan GSM dalam spektrum yang ada, tanpa
mengurangi kualitas layanan dan menambah biaya pengendalian. Fitur ini membantu
operator memperkecil bandwidth komunikasi suara, sehingga kelebihan bandwidth
tersebut dapat digunakan untuk data, baik melalui Enhanced Data Rates for GSM
Evolution (EDGE) atau dengan memanfaatkan kembali spektrum tersebut untuk
Wideband Code Division Multiple Access/Long Term Evolution (WCDMA/LTE).
Hal ini akan membantu operator meningkatkan potensi pendapatan per situs BTS
secara substansial.
Selain Pengembangan Jaringa 2G dan 3G diperlukan penerapan Implementasi
teknologi LTE. Dimana teknologi ini dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan layanan
Broadband karena teknologi LTE nemawarkan kapasitas yang besar dan kecepatan data yang
besar pula untuk pengguna layanan Broadband. Adapun tujuan pengembangan teknologi LTE
adalah sebagai berikut :
1. Kebutuhan akan pengembangan jaringan 3G dalam waktu yang akan datang.
2. Kebutuhan pelanggan akan kecepatan data yang tinggi dan quality of service (QOS).
3. Pengembangan teknologi packet switching.
4. Mengurangi biaya operasional karena arsitektur jaringan yang sederhana.
5. Design sistem yang sederhana.
6. Menghindari fragmentasi yang tidak perlu pada penggunaan frekuensi yang
berpasang-pasangan.
LTE menawarkan beberapa keunggulan dan keuntungan bagi pelanggan dan pihak
operator jaringan, yaitu :
1. Efisiensi spektrum dan throughput yang tinggi, LTE menggunakan OFDM pada arah
downlink, dimana teknik ini tahan terhadap interferensi akibat lintasan jamak dan
menggunakan single-carrier- FDMA (SC-FDMA) pada arah uplink yang memiliki
peak average power ratio (PAPR) rendah. Selain itu LTE juga mendukung antena
multiple input multiple output (MIMO) yang dapat meningkatkan BER dan bit rate.
2. latency yang rendah, jaringan LTE memiliki setup time dan transfer delay yang
sangat rendah, serta waktu handover yang rendah.
3. Mendukung bandwidth yang bervariasi, yaitu 1.4, 3, 5, 10, 15 and 20 MHz.
4. Memiliki arsitektur jaringan yang sederhana, hanya ada eNodeB pada evolved UMTS
terrestrial radio access (E-UTRAN).
5. Kompatibel dengan teknologi 3GPP sebelumnya dan teknologi lainnya.
6. Mendukung frequency division duplex (FDD) dan time division duplex (TDD).
Keuntungan utama dengan LTE adalah throughput yang tinggi, latency yang rendah,
FDD dan TDD pada platform yang sama, peningkatan pengalaman pelanggan dan arsitektur
sederhana yang mengakibatkan biaya operasional yang rendah. LTE juga akan mendukung sel
dengan teknologi jaringan yang lebih lama seperti GSM, CDMAOne, WCDMA (UMTS), dan
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 103
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
CDMA2000. Banyak fasilitas yang didapat sehingga perlu untuk upgrade 3G UMTS
ke teknologi komunikasi mobile 4G, yang pada dasarnya adalah sebuah sistem mobile
broadband dengan peningkatan layanan multimedia.
Efisiensi Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio
Perbandingan efisiensi ekonomi antar operator diperlihatkan dalam grafik pada
Gambar 8. Operator seluler cenderung memiliki efisiensi yang rendah bila dibandingkan
dengan operator FWA. Hal ini terkait dengan dengan pembangunan jaringan yang telah
dilakukan oleh operator- operator tersebut. Operator yang pembangunan jaringannya
terkonsentrasi pada daerah-daerah yang padat penduduk (Jawa, Bali) akan memiliki
efisiensi yang lebih baik.
Bila efisiensi diukur dengan basis margin EBITDA tahun 2012 (padaTabel6)
seperti tampak pada grafik dalam Gambar 5, terlihat bahwa meskipun efisiensi teknis
tertinggi diperoleh oleh Telkomsel, namun dalam hal efisiensi ekonomi, Telkomsel
bukanlah yang tertinggi.Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kewajiban komitmen
pembangunan memberikan sedikit kontribusi dalam ketidakefisienan penggunaan spektrum
frekuensi radio.[1]
NO PERTANYAAN JAWABAN
1 Apakahmasalahnya telah
benar didefinisi kan ?
1. Ya, permasalahannya telah didefinisikan dengan
cukup komprehensif dan meliputi sejumlah aspek yang
terkait Alokasi frekuensi Seluler.
2. Sebelum penyusunan suatu peraturan/ regulasi,
tentunya ada beberapa tahapan proses yang harus
dilakukan, salah satunya adalah studi/kajian terhadap
suatu permasalahan yang kemudian dikonsultasikan
kepada public dan stake holders terkait, sehingga
masalah tersebut dapat didefinisikan secara
menyeluruh dan solusi yang diusulkan pun merupakan
solusi yang bersumber dari berbagai kepentingan.
2 Apakah tindakan peme-
rintah sudah tepat ?
1. Ya, tindakan Pemerintah adalah tepat untuk
kondisi pada saat dan tempat dimanapermasalahan ini
terjadi. Perlu adanya pengkajian di kemudian hari ,
suatu kebijakan ataupun Pemerintah dalam dinamika
perkembangan industri telekomunikasi pada masa
kedepan kompatible dengan perkembangan TIK.
2. Pemerintah mengadakan evaluasi atas
permasalahan tersebut dengan harapan mendapat
penyelesaian atas permasalahan dan meminimalkan
resiko yang terjadi.Saat ini belum ada keputusan solusi
apa yang akan diberikan karena masih ada dalam
pembahasan internal.
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 104
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
3
Apakah regulasi yang
ada sudah merupakan
yang terbaik untuk
langkah pemerintah ?
1. Seperti yang diungkap dalam jawaban no 2, untuk
kondisi, lokasi, dan waktu saat dimana permasalahan
ini timbul, regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah
adalah tepat.
2. Teknologi berkembang sangat dinamis dan cepat
menjadi salah satu faktor perlu adanya evaluasi
terhadap regulasi yang ada saat ini. Untuk
mengakomodir perkembangan teknologi tersebut,
dirasa perlu adanya perubahan terhadap regulasi yang
dapat mendukung penerapan teknologi terkini
namun tetap harus memperhatikan dampaknya bagi
pengguna frekuensi/penyelenggara eksisting.
4
Apakah adadasar
hukumnya untuksebuah
peraturan ?
1. Ya, pastinya, karena dasar hukum dalam
pembuatan suatu peraturan oleh organ
5
Berapa tingkatan
birokrasi pemerintah
yang dilibatkan untuk
koodinasi regulasi ini?
Permasalahan ini memiliki 2 bidang pengaturan, yaitu
kebijakan di bidang spektrum pemerintahan wajib
memiliki dasar hukum. Hal ini terkait dengan
pembentukan wewenang yang sah pada organ
pemerintahan dimaksud untuk memiliki hak
mengatur. frekuensi radio dan di bidang keuangan
negara dalam bentuk PNBP, maka birokrasi yang
dilakukan adalah hingga tingkatan antarkementerian
(catatan : sering disebutjuga dengan interdep).
Disimpulkan demikian karena pengaturan bidang
spektrum frekuensi radio adalah kewenangan
KemenKominfo c.q. Ditjen Postel, sedangkan
pengaturan di bidang keuangan negara khususnya
PNBP adalah kewenangan Kementerian Keuangan c.q.
Ditjen PNBP.
6
Apakahregulasiyang ada
bermanfaat, dibanding
biayanya ?
Ya bermanfaat pada saat ini,selanjutnya jika ada
perubahan perlu di analisis dari sisi kelayakan
7
Apakah distribusi akan
dampaknya transparan di
masyarakat ?
Harus Transparan agar industri dapat terlibat dan
merasakan implementasi regulasi tersebut
8
Apakah regulasi
jelas,konsisten, dapat
dipahami, dan dapat
diakses oleh pengguna ?
Setiap regulasi akan di publish melalui website Ditjen
Postel maupun disosialisasikan kepada masyarakat.
Sehingga diharapkan melalui kegiatan-kegiatan
tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengakses
maupun memahaminya.
9
Apakah semua pihak
yang berkepentingan
memiliki kesempatan
Stake holders terkait diikutsertakan dalam
penyusunan suatu regulasi, dengan disertai data
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 105
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
yang sama untuk
mencapai pandangan
pandangan mereka ?
10
kepatuhan
akanBagaimana regulasi
itu dapat capai ?
Regulasi yang disusun tidak memihak salah satu pihak,
namun untuk kemajuan industri
Analisan Dampak Pengukuran (Benefit and Cost)
Tabel 4: Analisa Cost dan Benefit dengan RIA
No Kelompok Manfaat
(Benefit) +/- Biaya(Cost) +/-
1 Pemerintah
Fungsi
pengaturan
dan
manajemen
Positif Biaya infrastruktur untuk mendukung Negatif
2 Operator
Perkembangan
&
peningkatan
Industri
Positif
DeregulasidanDebirokratisasi
adakemungkinan,dalamperkembangannya
bukannya meringankan malah
memberatkan operator
Negatif
3 Masyarakat
Tingkat
kesejahteraan
dan daya
saing
Positif Biaya tingkat untuk pemerataan Negatif
Konsultasi Dengan RIA
Konsultasi guna memperoleh alternatif terbaik dengan melibatkan stakeholder(involving
stakeholders), beberapa konsultasi publik tersebut dapat dilakukan baik secara publik maupun
private, dan dapat dilakukan dengan cara studygroup, focus group, rapat bersama dll diantara
yang dilibatkan adalah: Masyarakat, operator dan Pemerintah Konsultasi itu dilakukan
karena berdasarkan prinsip, bahwa: Pengambilan keputusan strategis padsa dasrnya
melibatkan segenap pihak terdampak dalam proses negosiasi dan konsultasi yang setara.
Pelibatan segenap pihak yang terkena dampak yang berpotensi meningkatkan kualitas
manfaat yang diterima publik karena kebijakan.
Skenario Kondisi Regulasi
a. Skenario I
Kondisi pada skenario ini diasumsikan bahwa regulasi masih seperti saat ini,
yaitu tidak terjadinya perubahan lisensi pengunaan spektrum frekuensi, kemudian
lisensi spektrum frekuensi masih melekat pada izin penyelenggaraan jaringan.
Hasilnya ialah, karena regulasi tidak memperbolehkan, maka tidak akan terjadi
pemindahan lisensi maka akan terjadi ketidak tersediaan rasio kecukupan
spectrum frekuensi akibat dari perkembangan paket data dan divace. Akan
dimungkinkan terjadi proses mekanisme pasar yang lain, seperti MVNO dan
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 106
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
Merger/Akuisisi/Konsolidasi di mana pemodal akan dominan peguasaan alokasi
spectrum frekuensi
b. Skenario II
Kondisi pada skenario ini diasumsikan bahwa regulasi masih seperti saat ini,
yaitu tidak terjadinya perubahan lisensi pengunaan spektrum frekuensi, kemudian
lisensi spektrum frekuensi masih melekat pada izin penyelenggaraan jaringan. Perlu
adanya regulasi sela dalam penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga tidak
terjadi perbedaan pendapat antara pihak pemerintah dengan pihak penegak
hukum.Sehingga operator layanan komunikasi seluler dapat menggunaan spektrum
frekuensi radio tidak merugikan negara karena tidak mempunyai izin penggunaan
frekuensi dan tidak membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.
c. Skenario III
Kondisi regulasi dalam skenario terakhir ini sudah semakin fleksibel. Selain
memperbolehkan pemindahtanganan lisensi dan keuntungan-keuntungan lain
seperti , regulasi pada skenario ini sudah netral terhadap teknologi. Kondisi tersebut
memberikan peluang yang sama besar bagi operator pemegang lisensi pada setiap
spektrum frekuensi untuk dipergunakan fleksibilitas alokasi lisensi spektrum
frekuensi terhadap benefit, di mana semakin fleksibel pengaturan, maka akan
semakin besar pula benefit yang diperoleh .
KESIMPULAN
Saat ini, baik regulasi maupun kebijakan di Indonesia mengontrol secara ketat hak
penggunaan spektrum frekuensi radio. Segala bentuk implementasi pasar spektrum frekuensi
radio hanya diperbolehkan atas seizin Menteri. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
Perubahan UU di perlukan kearah fleksibilitas dalam manajemen frekuensi, seperti hal-
hal mengenai transfer kepemilikan spektrum frekuensi, penyewaan spektrum frekuensi,
sharing spektrum frekuensi, MVNO, pembagian infrastruktur, dan penggunaan spektrum
frekuensi yang fleksibel. Saat ini Indonesia mengadosi pola manajemen frekuensi berbasis
pasar dengan sistim lelang untuk pemberian suatu lisensi. Hal ini merupakan penghambat
utama diberlakukannya fleksibilitas pemanfaatan spectrum frekuensi saat ini..
Perubahan kebijakan fleksibilitas alokasi spektrum frekuensi seluler diyakini akan dapat
meningkatkan nilai ekonomi spektrum frekuensi dan benefit yang diperoleh, serta membuka
peluang penggunaan spektrum frekuensi radio yang lebih besar. Perbaikan kebijakan tersebut
dapat ditempuh antara lain dengan menyatakan bahwa pemindahtanganan lisensi penggunaan
spektrum frekuensi radio diperbolehkan, dan mengeluarkan kebijakan yang netral terhadap
teknologi yang dapat memperbesar potensi penggunaan masing-masing spektrum 800, 900,
1800, 2100, dan 2300 MHz.
Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan UU
Telekomunikasi agar dalam peraturan-peraturan pelaksanaan yang ada terutama tentang
pengelolaan spektrum frekuensi radio lebih kearah untuk kesejahteraan masyarakat
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 107
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
sebagaimana yang dicantumkan dalam tujuan telekomunikasi dan untuk mencegah agar
dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio tidak terjadi penguasaan beberapa pengusaha
yang mempunyai modal besar dimana ada kemungkinan penguasaan dalam penentuan tarif
pelanggan yang tentunya amat merugikan bagi hajat hidup orang banyak, dan untuk
mendorong efesiensi dalam penggunaan spektrum frekuensi radio diperlukan perubahan
dalam konsep pengaturan sektor telekomunikasi khususnya yang berkaitan dengan
pengalokasian spektrum frekuensi radio.
DAFTAR PUSTAKA
Bauer, J. M. (2009). Regulation , public policy , and investment in communications
infrastructure ∗. Oliver & Ohlbaum Associates Ltd and DotEcon Ltd (2008), The Effects Of A Market-Based
Approach To UHF Spectrum Management And The Impact On Broadcasting.
Qiang, Christine Zhen-Wei and Rossotto, Carlo M. with Kimura, Kaoru (2009). Chapter 3
Economic Impacts of Broadband. Information and Communications for Development.
Johannes M. Bauer Department of Telecommunication, Information Studies, and Media
Quello Center for Telecommunication Management and Law Michigan State University,
East Lansing, Michigan 48824, USA email
[email protected]://www.msu.edu/~bauerjGruber, H. (2001).
Kim, J., Kim, Y., Gaston, N., Lestage, R., Kim, Y., & Flacher, D. (n.d.). Author ’ s personal
copy Access regulation and infrastructure investment in the mobile telecommunications
industry. http://doi.org/10.1016/j.telpol.2011.08.004
Lundborg, M. (2012). Wolfgang Reichl , Ernst-Olav Ruhle Keywords. No Title. (n.d.), 0–153.
Regulations, R. (2012). spectrum policyand regulatory issues results from the 2012 w orld r
adiocommunication c onference, (june), 6–7.
Spectrum Auctions: Yesterday's Heresy, Today's Orthodoxy, Tomorrow'sAnachronism.
Taking the Next Step to Open Spectrum Access.Eli NoamJournal of Law and Economics,
Setiawan, Denny (2003), Alokasi Frekuensi & Satelit Indonesia, Koperasi Pegawai Ditjen
Postel.
DR. Asril Sitompul, S.H., LL.M. Masalah Hukum Dalam Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radiodi Indonesia,
Zainullah Manan dan Iwan Krisnadi. Layanan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk
Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Dengan Metode Regulatory Impact Analysis.
Magister Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana
Stalling, William (2009), Komunikasi dan Jaringan Nirkabel jilid 1 dan 2, Penerbit
Erlangga, Jakarta.
Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (2009), Ditjen Postel Depkominfo,
Jakarta.
Usman, Uke Kurniawan (2008), Pengantar Telekomuniksi, Penerbit Informatika, Bandung.
Wawan Ridwan dan Iwan Krisnadi.Regulatory Impact Analysis Terhadap rancangan undang-
undang konvergensi teknologi informasi dan komunikasi. Magister Teknik Elektro,
Universitas Mercu Buana
Umar Husein (2005), Strategic Management in Action, . Penerbit PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta. Tesis.Yessi Arnaz Ferari. Analisis Pemanfaatan SpektrumFrekuensi Radio Pada Pita UHF
Sebagai Strategi Pelaksanakan pembangunan Pkses Derbasiskan Pita Lebar (broadband)
di Indonesia Berdasarkan Perhitungan Cost and Benefit.Fakultas Teknik Magister
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 108
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
Manajemen Telekomunikasi Jakarta
OECD (2008), Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA)–
Guidance or Policy Maker.
Departemen Komunikasi Dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi
(2008), White Paper Penyelenggaraan Layanan Akses Broadband Menggunakan
Spektrum Frekuensi Broadband Wireless Access (BWA) Dan Dalam Rangka Seleksi
Penyelenggara Telekomunikasi Layanan Akses Pita Lebar Nirkabel (BWA) Pada Pita
Frekuensi Radio 2.3 Ghz Dan 3.3 Ghz, Jakarta.
Departemen Komunikasi Dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi
(2008), Peraturan Menteri No.: 07/PER/KOMINFO/ 01/2009 tentang penataan Pita
Frekuensi Radio Untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) ;
Departemen Komunikasi Dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi
(2009), Peraturan Menteri No.: 08/PER/KOMINFO/ 01/2009 tentang penetapan Pita
Frekuensi Radio Untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
pada pita frekuensi 2.3 GHz ;
Departemen Komunikasi Dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi
(2009), Keputusan Menteri No.: 04/KEP/M.KOMINFO/ 01/2008 tentang Peluang
Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang
Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (Wireless Broadband).
Departemen Komunikasi Dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi
(2009), Keputusan Menteri No.: 22/KEP/M.KOMINFO/ 04/2009 tentang Dokumen
Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang
menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (Wireless Broadband), yang telah direvisi dengan Peraturan Dirjen Postel
No.158/Dirjen/2009 tentang Perubahan Atas Lampiran PM
No.:22/KEP/M.KOMINFO/04/2009.
Departemen Komunikasi Dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi
(2009), Keputusan Menteri No. 237/KEP/M.KOMINFO/ 07/2009 tentang Penetapan
Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched
Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita
Lebar Nirkabel (Wireless Broadband).
Departemen Komunikasi Dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi
(2009), Keputusan Menteri No. : 264/KEP/M.KOMINFO/ 08/2009 tentang Penetapan
Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembapyaran Biaya Hak Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap
Lokal Berbasis Packet Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi 2.3 GHz Untuk
Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband).
Departemen Komunikasi Dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi
(2008), Peraturan Dirjen Postel No : 94/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat
Perangkat Telekomunikasi Subsriber Station Broadband Wireless Access (BWA)
Nomadic Pada Pita Frekuensi 2,3 GHz.
Departemen Komunikasi Dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi
(2008), Peraturan Dirjen Postel No : 95/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat
Perangkat Telekomunikasi Base Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic
Pada Pita Frekuensi 2,3 GHz.
Aldhino Anggorosesar dan Ronaldi Wijaya. Potensi Pasar Sekunder Spektrum Frekuensi
Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 109
ejournal.ymbz.or.id
Open Journal System
e-ISSN : 2621-9441
p-ISSN : 2623-1041
Khazanah
Ilmu
Berazam
Radio di Indonesia. Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Jl.
Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110
Top Related