ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Komunikasi Islam(S.Kom.I)
Oleh
ALIYAH
NIM: 1111053000017
KONSENTRASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436 H/2015 M
ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI
BANK MUAMALAT INDONESIA
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Komunikasi Islam(S.Kom.I)
Oleh:
ALIYAH
NIM: 1111053000017
Di bawah bimbingan:
Lili Bariadi, MM, M.Si
NIP:197405191998031004
KONSENTRASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436 H/2015 M
i
ABSTRAK
Aliyah, NIM 1111053000017 “ Analisis Penerapan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank
Muamalat Indonesia”, dibawah bimbingan Lili Bariadi, MM, M.Si
Bank Muamalat Sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia memiliki
banyak produk yang ditawarkan, salah satunya yaitu produk pembiayaan
mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana
(shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dimana keuntungan dari
usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan bersama atau munurut akad yang telah
ditentukan sebelumnya. Mudharabah sendiri menggunakan prinsip bagi hasil
maka dari itu penting penerapan akuntansi pada akad mudharabah ini, karena
untuk menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait secara syar’i.
Peraturan tentang akuntansi syariah di indonesia adalah PSAK yang dterbitkan
oleh IAI(Ikatan Akuntan Indonesia) salah satunya yaitu PSAK 105 tentang
mudharabah yaitu mengatur perlakuan terhadap pembiayaan mudharabah,
meliputi perlakuan terhadap penerapan bagi hasil, pengakuan, pengukuran,
pengungkapan dan penyajian laporan pada bank syariah.
Perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana mekanisme
pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia dan apakah penerapan
perlakuan akuntansi mudharabah di Bank Muamalat Indonesia telah sesuai
dengan PSAK 105. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode
kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang memberikan
gambaran mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada Bank
Muamalat Indonesia untuk periode tahun 2012 -2013.
Hasil analisis penulis, menyatakan bahwa perlakuan akuntansi
pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia telah dilakukan dengan
baik, karena pencatatan transaksi – transaksi sudah dilakukan sesuai Standar
Akuntansi Keuangan. Akan tetapi Pada saat awal penerapan akuntansi, saat
pengakuan akad mudharabah ini tidak diatur dalam PSAK 105. Namun pada saat
itu Bank Muamalat Indonesia mengakuinya terlebih dahulu sebagai kewajiban
karena belum terjadi penyerahan modal kepada mudharib. Dan pada saat
penerapan akuntansi saat pengakuan pembelian sebesar harga perolehan tidak
diatur dalam PSAK 105, Bank Muamalat Indonesia mengakuinya sebagai
penambahan persediaan. Dan prosedur pembiayaan mudharabah di Bank
Muamalat Indonesia cukup baik dan teliti sehingga dapat menimalisir terjadinya
resiko dalam pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan, BI checking,
keputusan, realisasi, pemantauan sampai dengan pelunasan kepada kepada bank
selaku pemilik dana (investor).
Kata kunci: Perlakuan akuntansi, PSAK 105, pembiayaan mudharabah
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini..
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan suri
tauladan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan
petunjuk kepada umat manusia menuju kehidupan serta peradaban dan
berkeadilan serta para keluarga dan para sahabatnya.
Skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan yang diharapkan penulis.
Kebahagian yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat
mempersembahkan yang terbaik bagi kedua orang tua, seluruh keluarga dan
pihak-pihak yang ikut andil mensukseskan harapan penulis.
Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan izinkanlah penulis
menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Dr. H. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Suparto,
M.Ed, selaku Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Hj. Roudhonah.
MA. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, dan Dr.
Suhaemi M.Si Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA selaku Ketua Jurusan Manajemen
Dakwah, dan H.M. Mulkannasir, BA, S.Pd, MM selaku Sekretaris
Jurusan Manajemen Dakwah
iii
3. Lili Bariadi, MM, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah
bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan
pengarahan serta dorongan dan motivasi kepada penulis, sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang
diinginkan,
4. Para Dosen dan Staff pengajar Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dalam
mendidik penulis selama melakukan studi.
5. Bapak Raditya Utomo selaku Manager Oprasional Bank Muamalat
Indonesia Cabang Pembantu Pondok Indah, Bapak Kusairi, Mba Hawa
yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis.
6. Ibu Hesti dan segenap Staf Muamalat Institute yang telah memberikan
penulis kemudahan.
7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Perpustakaan Fakultas
Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas untuk
mengadakan studi kepustakaan.
8. Kepada Staf Bank Muamalat Indonesia Cabang Pondok Indah, yang
telah memberikan kemudahan dan Informasi yang dibutuhkan penulis.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak dan Umi, tiada kata yang
dapat kuucapkan selain terima kasih yang tak terbalas untuk semua
pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam
menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
iv
10. Untuk keluarga: Haerul Salam, Siti Nurdianah, Ahmad Mulyana,
Ilham Maulana Rafiq, dan Umi dede yang selalu mendoakan dan
menanyakan kapan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, agar
mereka bisa menghadiri wisuda penulis. Hal ini menjadi motivasi bagi
penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat
11. Untuk seseoraang yang selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan
motivasi kepada penulis yaitu kepada Zaeni Rokhi S.Kom.I
12. Kepada rekan-rekan dan teman seperjuangan dari Jurusan Manajemen
Dakwah Khususnya: Nourmalinda, May Larafjani, Dini Larasati, Septi
Andari, Hana Rahmanida, Chairunnisa Wahyu Utami, terimakasih
telah menjadi teman-teman yang sangat baik.
Semoga Allah membalas semua kebaikan dan budi baik mereka
dengan balasan yang setimpal. Penulis menyadari bahwa masih banyak
kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penelitian skripsi ini. Oleh
karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat
diperlukan.
Jakarta, 22 Rabius Tsani 1436
11 Mei 2015
Penulis
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK .................................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..................................... 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................. 5
D. Metode Penelitian................................................................... 6
E. Subjek dan Objek Penelitian .................................................. 6
F. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................ 7
G. Jenis dan Sumber Data ........................................................... 7
H. Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 8
I. Teknik Analisi Data ............................................................... 9
J. Skripsi Terdahulu ................................................................... 9
K. Sistematika Penulisan ............................................................ 11
BAB II: TINJAUAN TEORITIS MUDHARABAH DAN PERLAKUAN
AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH
A. Pembiayaan Mudharabah
1. Pengertian Pembiayaan .................................................... 13
2. Pengertian Mudharabah........................................... 14
3. Landasan Hukum ............................................................. 16
4. Penerapan Mudharabah di Perbangkan Syariah ............... 20
B. Akuntansi
1. Pengertian ......................................................................... 23
2. Pengenalan Akuntansi Perbankan Syariah ...................... 26
v
3. Tujuan Akutansi Bank Syariah ........................................ 29
4. Tujuan Laporan Keuangan Syariah .................................. 39
5. Proses Akutansi Perbankan Syariah ................................. 31
6. Perbedaan Akutansi Syariah dan Akutansi Konvensional 31
7. Landasan Hukum ............................................................. 37
C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 105 .......... 40
BAB III SEJARAH BANK MUAMALAT INDONESIA
A. Bank Muamalat Indonesia
1. Sejarah Berdiri ................................................................. 50
2. Visi dan Misi .................................................................... 53
3. Produk dan Layanan ......................................................... 53
B. Tahapan Pengembangan Pencatatan Akuntansi di
Bank Muamalat Indonesia ..................................................... 55
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH Di BANK MUAMALAT INDONESIA
A. Prosedur Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat
Indonesia ............................................................................ .... 59
B. Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Pembiayaan
Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia ............................ 73
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................ 84
B. Saran ...................................................................................... 85
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 87
LAMPIRAN .................................................................................................. 90
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan praktik lembaga keuangan syariah di tingkat nasional
maupun international telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi
Islam mampu beradaptasi dan bersaing dengan perbankan konvensional yang
telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia. Perkembangan
ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, terlebih
untuk institusi perbankan.
Pada tahun 2006 peningkatan mulai terlihat dengan banyaknya
pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dimana beberapa bank
syariah memiliki 1 unit-unit usaha syariah (UUS) dan 13 (BPRS) Bank
Perkreditan Rakyat Syariah.1
Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam,
seharusnya perkembangn perbankan syariah di Indonesia dapat lebih
meningkat dan tumbuh secara signifikan. Tentu saja masih banyak yang harus
disiapkan oleh semua pihak yang terlibat. Instrumen yang paling penting
dalam pengembangan perbankan syariah antara lain, pemenuhan kuantitas
dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan inovasi produk dan layanan
kompetitif serta berbasis kekhususan untuk kebutuhan masyarakat dan
keberlangsungan program sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Jika
1 Muhammad, Rifqi, Akuntansi Keungan Syariah : Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah, (Yogyakarta: P3EI Press,2008),h.1.
1
2
ketiga unsur itu dapat terpenuhi dan didukung dengan sarana insfrastruktur
yang memadai, akan membantu mempromosikan program syariah serta
peningkatan instrumen syariah yang terkait.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 No 21 Tahun
2008, produk-produk yang terdapat di perbankan syariah, terdiri dari
pembiayaan berupa penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu seperti:
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiyah bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh: dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah
Untk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain mewajibkan pihak yang
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan(ujrah), tanpa imbalan, atau bagi
hasil.2
Salah satu produk pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan
mudharabah. Mudharabah dalam fiqh Islam merupakan salah satu bentuk
kerjasama antara rab al-mal (investor) dengan seorang pihak kedua
2 M., Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan
lainya di Negara Hukum Indonesia ( Rajawali Pers,2008),h.1458
3
(mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dana.3 Menurut fatwa Dewan
Syariah Nasional ( DSN) No.07/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan
mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan
syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.4
Perbedaan bank syariah dan konvensional yang sangat prinsipil adalah
larangan riba atau bunga. Keberadaan akuntansi perbankan syariah sangat
penting karena menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait secara
syar’i. Begitupun dengan Bank Muamalat Indonesia yang pada awal berdiri
memberlakukan pencatatan akuntansi seperti bank-bank lain atau pun bank
konvensional, karena sebelum adanya peraturan mengenai standar akuntansi
keuangan syariah, Bank Muamalat membuat suatu pos anggaran yang diberi
istilah sebagai “Pendapatan non halal”, yakni pendapatan yang didapat dari
transaksi perbankan konvensional hal ini berlaku sampai dengan tahun 2002
hingga akhirnya muncul Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (selanjutnya
ditulis PSAK ) No 59.
Secara historis terbentuknya pemahaman yang lebih konkrit mengenai
akuntansi syariah dan lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada akuntansi
syariah, baru muncul pada tahun 2002, setelah Ikatan Akuntansi Indonesia
(IAI) baru membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia. Dan
terbentuklah PSAK 59 yang di sahkan pada 1 Mei 2002, namun hanya
berlaku sampai lima tahun karena seiring dengan berjalanya perkembangan
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank syariah dari Teori Praktik, hal.95. yang dikutif dari
M.Rawas Qal”aji,mu’jam lughat al-fiqaha,(Beirut:darun-nafis,1985 4Dewan Syariah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,
(Jakarta:Dewan Syariah Nasional,2003)
4
lembaga keuangan syariah di Indonesia maka lahirlah PSAK 101-108 pada
tahun 2008.
Salah satu PSAK yang berhubungan dengan lembaga keuangan
syariah, yaitu PSAK 105 yang mengatur perlakuan terhadap pembiayaan
mudharabah, meliputi perlakuan terhadap penerapan bagi hasil, pengakuan,
pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan pada bank syariah. Dalam
hal pemberlakuan pembiayaan mudharabah hanya diberikan untuk
pembiayaan atas usaha yang produktif.
Dengan latar belakang ini lah penulis merasa tertarik untuk
mengangkat tema diatas dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PSAK
105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT
INDONESIA”
B. Batasan Dan Rumusan Masalah
Pembahasan hanya akan dibatasi pada produk pembiaayaan yang
dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia berdasarkan akad mudharabah dan
penerapan akuntansi meliputi pada pembagian bagi hasil, pengakuan,
pengukuran, pengungkapan, dan penyajian pada Bank Muamalat Indonesia
yang mengacu pada PSAK 105 periode 2012-2013 dengan rumusan masalah:
1. Bagaimana mekanisme pembiayaan produk mudharabah pada Bank
Muamalat Indonesia ?
2. Apakah penerapan perlakuan akuntansi mudharabah di Bank Muamalat
Indonesia telah sesuai dengan PSAK 105?
5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi yang dilakukan
Bank Muamalat Indonesia dengan standar PSAK 105.
b. Untuk mengetahui bagaimana proses pembiayaan mudharabah yang
dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia hingga pembiayaan tersebut
dsetujui
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah
a. Bagi akademis
1) Untuk menambah pengetahuan tentang akuntansi mudharabah
pada Bank Muamalat Indonesia.
2) Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai
produk pembiayaan mudharabah dan penerapan akuntansinya di
perbankan syariah.
b. Bagi pelaku bisnis perbankan syariah
Sebagai sarana informasi dan referensi bagi bank syariah yang
melakukan pembiayaan mudharabah. Selanjutnya hasil dari penelitian
ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam
menentukan langkah selanjutnya, berkaitan dengan pengembangan dan
penelitian (research and development) pada industri perbankan
syariah.
6
D. Metodologi Penelitian
Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode
kualitatif dan metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah deskriftif
analisis yang berusaha memberikan gambaran penerapan akuntansi
mudharabah , menysusun atau mengklarifikasikan sifatnya, menganalisa dan
menginterpretasikan. Dalam hal ini setelah penulis mendapatkan gambaran
penerapan akuntansi mudharabah dan mekanisme pembiayaan mudharabah di
Bank Muamalat Indonesia, penulis akan menganalisis semua bentuk perlakuan
akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia
berdasarkan dengan PSAK 105 Adapun menganalisa data tersebut adalah
dengan:
1. Melakukan analisis terhadap pembiayaan mudharabah mulai dari prosedur
hingga pencataatan akuntasinya.
2. Menganalisa terhadap seluruh perlakuan akuntansi untuk pembiayaan
mudharabah di Bank Muamalat Indonesia yang akan disesuaikan dengan
PSAK 105.
E. Subjek Penelitian Dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Adalah informan yang memahami objek penelitian. Dalam
penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu Direktur International
Banking & Financial Institution Bank Muamalat Indonesia.
7
2. Objek Penelitian
Adalah apa yang menjadi sasaran. Pada penelitian ini yang menjadi
objek peneliian yaitu Penerapan PSAK 105 pada pembiayaan mudharabah
di Bank Muamalat Indonesia.
F. Tempat Dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
a. Dalam mengadakan penelitian ini penulis mengambil lokasi PT Bank
Muamalat Indonesia Kantor pusat.
b. Peneliti pernah melakukan praktikum terpadu di tempat penelitian
lokasi yang cukup stategis, akses mudah dijangkau menggunakan
transfortasi umum.
2. Waktu Penelitian
Waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian
ini adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak Februari sampai Mei 2015.
G. Jenis Dan Sumber Data
Sumber penelitian ini dharapakan dapat memperoleh data sesuai judul”
Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Pembiayaan mudharabah di Bank
Muamalat Indonesia ”. Sumber data ini diuraikan sebagai berikut:
1. Data primer
Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pihak-pihak
yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis memperoleh hasil wawancara
untuk bahan data penelitian ini dari:
8
a) Direktur International Banking & Financial Institution Bank Muamalat
Indonesia yaitu: Bapak Farouk Abdullah Alwayni, MA.,MBA.
b) Muamalat Institute yaitu, Ibu Hesty
2. Data sekunder
Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari literatur-literatul
kepustakan seperti buku-buku, karya tulis, maklah, koran, majalah, artikel,
jurnal, serta sumber lainya yang berkaitan dengan materi penulisan skrips.
H. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data
penelitian diantaranya yaitu:
1. Wawancara, yaitu teknik pengambilan data dengan cara tanya jawab
dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau
pendapatya mengenai satu hal5. Didalam penelitian, penulis akan
melakukan wawancara dengan pimpinan bagian pembiayaan mudharabah
serta berbagai pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.
2. Studi Kepustakaan yaitu merupakan suatu usaha untuk memperoleh data
sekunder. Hal ini penting unutk mendapatkan teori-teori dan data-data
untuk memperkuat argumentasi. Selanjutnya penelitian kepustakaan yang
dilakukan dengan membaca, mempelajari , mencatat, dan merangkum
teori-teori yang ada kaitanya dengan masalah pokok pembahsan melalui
5 Pusat bahsa, kamus besar bahsa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,2007) edsi ke 3 cet 1.
9
buku-buku, skripsi terdahulu, majalah, surat kabar, artikel, buletin, brosur,
internet, dan media lainya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Dokumetasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan
seperti gambar, kutipan, guntangan, koran, dan bahan referensi lain.
Penulis akan melampirkan berbagai bentuk dokumentasi sebagai bukti
laporan penlitian. Yang berisi data-data dari PT Bank Muamalat Indonesia
Tbk.
I. Teknik Analisis Data
Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah deskriftif analisis
yaitu menggambarkan data-data yang dianlisis untuk menggambil kesimpulan
lebih lanjut adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data
ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriftif tertulis
dengan informasi dari orang-orang yang terlibat dengan objek.
J. Teknik Penulisan Skripsi
Adapun teknik penilisan yang digunakan berpedoman pada Buku
Pedoman Karya Ilmiah( Skripsi, Tesis, dan Disertasi) Tim Penulis Hamid
Nasuhi dkk. Diterbitkan oleh CeQDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Cetakan II, April 20076.
K. Penelitian Terdahulu
Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang akuntansi
syariah, khususnya mengenai aplikasi pada perbankan syariah pada suatu akad
dalam pembiayaan, tetapi belum ada peneliti yang membahas tentang
6 Hamid Nasuhi,dkk. Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis,dan Disertasi), ( UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta; CeQDA , 2007) cet II
10
perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Meskpun
demikian, terdapat beberapa penelitian yang dapat menunjang dalam penlitian
ini dimana terdapat perbedaan di dalamnya. Hasil penelitian sebelumnya dan
perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti penulis dapat dilihat dari
tabel berikut ini:
Gambar 1.1 Penelitian Terdahulu
No JUDUL HASIL PENELITIAN PERBEDAAN
1 Skripsi: Analisis Kesesuaian
PSAK 102 terhadap
Perlakuan Akuntansi
Murabahah pada PT BTN
Syariah Jakarta” oleh Naidy
Sultony Tahun 2010
Kesesuaian PSAK 102
terhadap perlakuan
akuntansi murabahah
Penelitian ini dilakukan
pada PSAK105(akad
mudharabah)
2 Skirpsi; Akad Istishna Dan
Aplikasi Pada Bank Syariah
(Study Kasus Pada Bank
Muamalat Indonesia Tbk)
Oleh Siti Latifah Tahun 2006
Meneliti kesesuaian
teori akad istishna
dengan aplikasinya di
perbankan
Meneliti tentang
keseuaian PSAK
105pada BMI
3 Skripsi: Akad Istishna
Dalam Pembiayaan Rumah
Di Bank Syariah Mandiri
Cinere: Oleh Erdi
Meneliti akan
kesesuaian teori akad
istishna dengan
aplikasinya di
Evaluasi penerapan
PSAK 105 pada BMI
11
L. Sistematika Penulisan
Agar lebih terarah dalam pembahasan penelitian ini penulis membuat
sistematika pada masing-masing bab. Penulis membaginya dalam lima bab.
Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan penjelasan dari bab
tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka. Sistematika penulisan adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini meliputi latar belakang, pembatasan dan perumusan
masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, metode penelitian, review
terdahulu, dan sistematika penulisan
BAB II TINJAUAN TEORITIS
Bab ini terdiri dari tiga bagian, pertama membahas tentang
akuntansi Islam yang terdiri dari sejarah akuntansi Islam,
Marduwira Tahun 2010 perbankan yang
khususnya pada
pembiayaan rumah
4 Skripsi; Aplikasi Akuntansi
Pembiayaan Mudharabah
Dalam Bank Syariah:(Pada
BNI Syariah Cabang
Fatmawati)Oleh Nurmaeli
2005
Penelitian terhadap
penerapan akuntansi
pembiayaan
mudharabah
Evaluasi penerapan
PSAK 105 pada BMI
12
pengertian akuntansi Islam, landasan hukum akuntansi Islam.
Kedua, mengenai Mudharabah yang terdiri dari pengertian
mudharabah., rukun dan syarat, landasan hukum, penerapan di
Bank Syariah dan yang ketiga, mengenai perlakuan akuntansi
mudharabah .keempat, mudharabah dalam presfektif fiqh dan
aplikasinya diperbankan.
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
Pada bab ini berisi tentang sejarah singkat Bank Muamalat
Indonesia dan perkembangan pencatatan akuntansi syariah di Bank
Muamalat Indonesia. Meliputi visi dan misi, struktur organisasi
dan produk-produk yang dikeluarkan juga urgensi produk
mudharabah dan perkembangan pencatatan akuntansi syariah di
Bank Muamalat Indonesia.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Bab ini berisi proses dan tahapan-tahapan pembiayaan
mudharabah, mekanisme dan perlakuan akuntansi mudharabah di
Bank Muamalat Indonesia. Dan analisis kesesuaian perlakuan
akuntansi pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat
Indonesia dengan PSAK No 105
BAB V PENUTUP
Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang
dilakukan penulis.
13
BAB II
TINJAUAN TEORITIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
PERLAKUAN AKUNTANSI PADA AKAD MUDHARABAH
A. Pembiayaan
1. Pengertian
Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tetang perbankan
Bab 1 pasal 1 No. 12 bahwasanya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi
hasil sesuai dengan kesepakatan.7
Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang akan direncanakan,
baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan
adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan.8
Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa kegiatan
penyaluran dana oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk membentuk
suatu usaha atau investasi baik dilakukan sendiri maupun lembaga.
7 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 1 No. 12.
8 Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah (Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2009), h 20
13
14
B. Mudharabah
1. Pengertian
Mudharabah berasl dari kata” Ad-dhorbu fi’l ardhi” berpergian
untuk berdagang. Sinonim kata dari qiradh, yang berasal dari kata Al-
Qardhu atau potong. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk
diperdagangkan atau memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering
pula disebut dengan kata muamalah. Menurut Imam Syafi’i, qiradh
menurut bahasa artinya seseorang yang pergi berdagang. Menurut istilah
harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan.
Sedangkan keuntungan dibagi (berserikat) antara keduanya.9
Dalam fiqh Islam mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja
sama antara rab-amal (investor) dengan seorang pihak kedua (mudharib)
yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Istilah mudharabah
oleh ulama fiqih Hijaz menyebutkan dengan qiradh.10
Mudharabah
berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian
memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang
memukul kakinya untuk menjalankan usahanya.11
9 M. Amin Suma, Himpunan Undang-undang perdata Islam & peraturan pelaksanaan
Lainya di Negara Hukum Indonesia( Rajawali Pers, 2008),h.1458 10
Muhammad Syafi’i Antoni, Bank Syariah dari Teori dan Praktik, 2007, h, 95. Yang
dikutip dari M.Rawas Qal-aji, Mu’jam Lughat al-Fuqaha,(Beirut : Darun Nafs,1985) 11
Muhammad Syafi’i Antoni, Bank Syariah dari Teori dan Praktik, h, 95. Yang dikutip
dari M.Rawas Qal-aji, Mu’jam Lughat al-Fuqaha,(Beirut : Darun Nafs,1985).
15
Secara terminologi, ulama fiqih mendefinisikan mudharabah atau
qiradh dengan,” pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja
(pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu
dibagi menurut kesepakatan bersama.” Apabila terjadi kerugian dalam
perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik
modal. Definisi ini menunjukan bahwa yang diserahkan kepada pekerja
tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti menyewakan
rumah.12
Menurut Abdur Rahman L.Doi, dalam buku Sultan Remi Sjahdeini
menyatakan bahwa mudharabah dalam terminologi hukum Islam adalah
suatu kontrak dimana suatu kekayaan (property) atau persedian (stock)
tertentu (Ras Al-Mal) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (Rabb
Al-Mal) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan itu akan
berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh
keuntungan karena kerjanya mengelola kekeyaan itu. Orang ini dsebut
mudharib. Perjanjian ini adalah suatu Contract Of Copartnership.13
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional N0.07/DSN-MUI/IV/2000,
dalam buku Abdul Ghofur Anshori, pembiayaan mudharabah adalah
pembiayaan yang di salurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS
sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayaai 100% kebutuhan suatu
12
Abdul Aziz Dahlan, et.al.,Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve,1996),h.1996. 13
Sultan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, (Jakarta:PT.Temprint,1999),h. 29.
16
proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai
mudharib atau pengelolah usaha.14
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis menyimpulkan
bahwa pembiayaan mudharabah adalah suatu pembiayaan kerjasama
antara pemilik modal dengan pengelola usaha dimana keuntungan dari
usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan bersama atau menuurt
akad yang telah dsepakati sebelumnya.
2. Landasan Hukum
Akad mudharabah dibenarkan Islam. Karena bertujuan membantu
antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang.15
a. Al Quran
1) Firman Allah QS An-Nisa Ayat : 29
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.”16
14
Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah( Yogyakarta: UII Pres,
2007), h, 91 . 15
Muhammad Muslehudin, Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta:PT Rineka
Cipta,2004)h.65 16
Al Quran DIgital
17
2) Firman Allah QS Al-Maidah Ayat: 1
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya.”17
3) Firman Allah QS Al Baqarah Ayat: 283
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,
Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh
yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”18
b. Al-Hadist
Pembiayaan mudharabah telah diperaktekan sejak zaman
Rasulullah SAW, hal ini tersebut diperkuat dengan hadis yang
17
Al Quran DIgital 18
Al Quran Digital
18
dijadikan sebagai landasan hukum pembiayaan mudharabah. Adapun
salah satu hadisnya antara lain:
Artinya: Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah saw,
bersabda, “ tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual
beli secara tangguh, muqaradhah(mudharabah), dan mencampur
gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk
dijual.”(HR.Ibnu Majah no.2280,Kitab At-Tijarah)19
c. Ijma
Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang
mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada
seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang
sebagai ijma’20
d. Qiyas
Mudharabah diqiyaskan kepada al musaqah(menyuruh seseorang
untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin
ada yang kaya. Di satu sisi, tidak sedikit orang miskin yang mau
bekerja, tetapi tidak memiliki modal21
. Dengan demikian dengan
adanya mudharabah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua
19
Al Hafidz Nuruddin Ali Ibn Abi Bakar Al Haistami, Majma’Azzawaid Wa manba’ul
Fawaid, juz rabi’(Birut-Lebanon: Darul Kutub Al’amaliyah,1988),h.161. 20
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh). 21
Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011),hal, 187.
19
golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka
memenuhi kebutuhan mereka.22
e. Kaidah fiqih
“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukankecuali
ada dalil yang mengharamkanya.”23
f. Fatwa DSN
Undang-Undang No. 21 tahun 2000 Pasal 1 angka 21 yang
mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian
tabungan, yaitu: “ Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad
wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikanya
hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang di sepakati,
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainya
yang dipersamakan dengan itu.”
Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam fatwa
Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: Produk tabungan yang diberikan
atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan
prinsip mudharabah dan wadiah, sehingga dapat dikenal tabungan
mudharabah dan tabungan wadiah.24
22
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh). 23
Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011),hal, 187 24
Dewan Syariah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syariah
Nasional,(Jakarta:Dewan Syariah Nasional,2003).
20
g. Peraturan Bank Indonesia
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 pasal 1
ayat 5 yang dimaksud dengan mudharabah adalah:
“penanaman dana dari pemilik dana (shahibbul maal) kepada
pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,
dengan pembagian menggunakan metode bagi untung rugi (profit and
loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara
kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati
sebelumnya.”
3. Penerapan Mudharabah Di Perbankan Syariah
Penempatan dana di bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk
pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerjasama bagi hasil.
Jika pembiayaan berakad jual beli (bai’bithaman ajil atau murabahah),
maka bank akan mendapatkan margin pembiayaan ini.
Dalam pembiayaan mudharabah (bagi hasil) ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu:
a. Nisbah bagi hasil yang dsepakati
b. Tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat.
Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan
melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan
pembagian pendapatan.
Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan
bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang
21
disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data
usaha, kemampuan angsuran , hasil usaha yang dijalankan atau tingkat
return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan , nisbah pembiayaan
dan distribusi pembagian hasil.
Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan
mudharabah yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan mudharabah yaitu:
pembiayaan mudharabah mutlaqah dan pembiayaan mudharabah
muqayyadah.
a. Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah mutlaqah
Pembiayaan mudharabah mutlaqah adalah pembiayaan yang
dilakukan dimana pemilik dana tidak meminta syarat, kecuali syarat
baku untuk berlakunya akad mudharabah. Untuk ini, nisbah dibuat
menggunakan metode expected profit rate atau epr. Expected profit
rate diperoleh berdasarkan25
:
1) Tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis
2) Pertumbuhan ekonomi
3) Dihitung dari nilai required profit rate(rpr) (nilai required profit
rate diperoleh dengan rumus:rpr=n.V(n=tingkat keuntungan
dalam transaksi tunai: v=jumlah transaksi dalam satu periode)
yang berlaku di bank yang bersangkutan.
25
Kautsar Riza Salaman, Akuntansi perbangkan Syariah Berbasis PSAK Syariah, (
Padang: @ Akademia Permata, 2012), h, 221.
22
Dengan demikian nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan
rumus sebagai berikut:
Nisbah bank= expected profit rate(epr)x100%
Expected return bisnis yang dibiayai(erb)
Nisbah nasabah = 100%-Nisbah bank
Aktual return bank=nisbah bank+ aktual return bisnis.
b. Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah muqayyadah
Pembiayaan mudharabah muqqayyadah jenis mudharabah
dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara
lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor
usaha.26
Pada saat bank syariah mendapatkan nasabah yang ingin
mengajukan pembiayaan mudharabah muqayyadah. Biasanya nasabah
menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan bisnis tertentu. Pada
akad pembiayaan mudharabah muqayyadah ini si pemilik dana
menambah persyaratan di luar syarat kebiasaan akad mudharabah.
26
Kautsar Riza Salaman, Akuntansi perbangkan Syariah Berbasis PSAK Syariah, (
Padang: @ Akademia Permata, 2012), h, 22.
23
Gambar 2.1 Skema Mudharabah
Skema Mudharabah27
Sumber: Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja (2012)
C. Akuntansi
1. Pengertian
Menurut Commite on Termonologi Of The American Institute of
Accounting ,” Accounting is discipline that plays a significant role in the
bussines world but remains rather inconspicuous in its importance
27
Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik
Kontemporer(Jakarta: Salemba Empat, 2012) h, 128.
1. Negosiasi dan akad
mudharabah
2b. Nasabah ( Mudharib)
2a. Bank Syariah
(Shahibul Maal)
4a. Menerima porsi
laba
5.Menerima kembalian modal
4b. Menerima porsi laba
3. Pelaksanaan usaha
produktif
5. Membagi hasil usaha
keuntungan dibagi sesuai nisbah
kerugian tanpa kelalaian nasabah
ditanggung oleh bank Syariah
24
because more frequent than not the task of recognizing , measuring and
recording of transaction gets mired in the debate of the standards applied
in giving brith to the end report.28
Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan
mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dengan
suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta
menginterpretasikan hasil-hasilnya.
Secara sederhana akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam
melakukan pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran yang pada
akhirnya akan tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan
perusahaan. Tujuan akuntasi yang digambarkan dalam laporan keuangan
adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan
keputusan bagi para pemakai. Dengan demikan, maka pencatatan
akuntansi harus dilakukan secara cepat dan akurat sebagai informasi yang
disajikan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para
pengguna.
Proses akuntansi merupakan aktivitas yang dimulai dari terjadinya
suatu transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan sampai
terbentuknya laporan keungan dan setiap transaksi yang dicatat harus
disertai dengan bukti dan dokumen.29
28
Syed Alwi Mohamed Sultan, Accounting For islamic Financial Product,(Kuala
Lumpur: CERT Publications,2008),h.2. 29
Ismail, Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam rupiah (Jakarta: Pranada Media,
2010) h.20.
25
Secara etimologi dalam Islam, kata akuntansi berasal dari bahasa
Arab, yaitu,” Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasibah,
muhasabah atau wazan yang lain adalah hasab, hasban,hisabah, artinya
menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata atau menghisab.
Yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam
pembukuan tertentu.30
Menurut ulama fiqih, kata muhasabah mempunyai dua pengertian
pokok, yaitu31
Pertama, muhasabah dengan arti musa-alah (perhitungan) dan
munaqasah (perdebatan), kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang
sesuai dengan catatan perbuatanya dan tingkahlakunya serta sesuai pula
dengan syarat-syarat yang telah disepakati.
Kedua, muhasabah dengan arti pembukuan/pencatatan keuangan
seperti yang diterapkan pada masa awal kemunculan Islam. Juga diartikan
dengan perhitungan modal pokok serta keuntungan dan kerugian.
Dari dua pengertian diatas, maka pengertian muhasabah dalam
Islam meliputi dua sisi, yaitu:
a. Pembukuan keuangan (menghitung dan mendata semua transaksi
keuangan)
b. Perhitungan, perdebatan, dan pengimbalan.
Kedua makna ini saling terkait dan sulit memisahkannya, yaitu
sulit membuat perhitungan (musa-alah) tanpa adanya data-data, dan
30
Hasbi Ramli.,Teori Dasar Akuntansi Islam.(Jakrta:Rainasan,2005),h.12. 31
Hasbi Ramli.,Teori Dasar Akuntansi Islam.(Jakrta:Rainasan,2005),h.43-44.
26
juga tidak ada gunanya data-data tanpa dilanjutkan dengan perhitungan
dan perdebatan.32
Maka dari itu akuntansi syariah juga dapat disimpulkan sebagai
suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan dan pelaporan melaui
proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan
informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-
akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulum (kezhaliman), riba, maysir
(judi), gharar (penipuan), barang yang membahayakan dan barang yang
diharamkan.33
2. Pengenalan Akuntansi Perbankan Syariah
Pada tahun 1993 Dewan Bahasa dan Kepustakaan Kementrian
Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur mengeluarkan buku yang diberi
nama “ Sistem Perakaunan dalam Islam” yang membahas tentang harta,
kaedah, perakaunan Islam, unsur-unsur perbelanjaan Islam, perakaunan
Bank Islam, perakuanan Harta pusaka dam waris dalam Islam dan
sebagainya.34
Pada tanggal 1 Safar , 1410 H bertepatan dengan tanggal 27 Maret
1991 di Bahrain, berdiri Accaunting and Auditing Organization For
Islamic Financial Institutions, suatu badan usaha nirlaba yang otonom.
Pada tahun 1998 mengeluarkan buku tentang Akuntansi Syariah yang
berjudul “Accounting and Auditing Standart for Islamic Financial
32
Hasbi Ramli.,Teori Dasar Akuntansi Islam.(Jakrta:Rainasan,2005),.h.44. 33
Hasbi Ramli.,Teori Dasar Akuntansi Islam.(Jakrta:Rainasan,2005),h.13. 34
Sofyan S. Harahap, Wiroso , Akuntansi Perbankan Syariah( jakarta: LPFE-Usakti,
2004),h, 15
27
Instuttions “(AAOIFI) yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam
pembahsan akuntansi syariah yang hanya membahas tentang accounting
dan auditing. Pada tahun 1999 buku tersebut dirubah nama menjadi
“Accounting Auditing and Governance Standard For Islamic Financial
Institutions “ yang membahas accounting, auditing dan governance serta
terdapat perubahan cakupan organisasi tersebut.35
Akuntansi dalam Islam antara lain berhubungan dengan
pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban secara adil.
Akuntansi keuangan dalam Islam memfokuskan pada pelaporan
yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil oprasinya,
dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang
haram. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk tolong menolong dalam
kebaikan didalam mengerjakan kebaikan. Berarti akuntansi keuangan
Islam mempunyai sasaran –sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh
akuntansi Islam. Tidak boleh memasuki bidang tanpa kesadaran dan
pemahaman yang jelas mengenai sasaran akuntansi keuangan. Ini sesuai
dengan firman Allah : “dan hendakalah seorang menulis diantara kamu
menuliskanya dengan benar “ (surat Al-Baqarah ayat 282).
Akuntansi syariah di Indonesia baru diperkenalkan pada tahun
1999. Bank Indonesia sebagai pemerkasa, membentuk tim penyusunan
35
Sofyan S. Harahap, Wiroso, Akuntansi Perbankan Syariah( jakarta: LPFE-Usakti,
2004), h, 17
28
PSAK bank syariah yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank
Indonesia No 1/16/KEP/DGB/1999, yang meliputi unsur-unsur komponen
dari Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Muamalat
Indonesia, dan Departemen Keuangan. Hal ini seiring dengan pesatnya
perkembangan perbankan syariah yang merupakan implementasi dari
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.36
Ikatan Akuntan Indonesia bertanggung jawab terhadap
pengukuran, pengakuan dan penyajian atau hal-hal lain yang berkaitan
dengan akuntansi. Dewan Syariah Nasional bertanggung jawab terhadap
sisi kesyariahan yang ada pada pembahsan akuntansi tersebut, karena unit
ini yang yang berkompeten tentang syariah.
Dalam memahami akuntansi perbankan syariah , ada dua hal yang
perlu diperhatikan yaitu pertama tentang kerangka dasar penyusunan dan
penyajian laporan keuangan perbankan syariah yang memuat tentang
karakteristik bank syariah , pemakai kebutuhan informasi, tujuan akuntansi
keuangan, tujuan laporan keuangan , asumsi dasar , kedua tentang PSAK
59 yang memuat tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan,
peyanjian tentang produk , mudharabah, musyarakah murabahah , istisna
dan istisna pararel, salam dan salam paralel, ijarah dan ijarah muntahiya
bittamlik, wadiah, qardh, sharf dan kegiatan berbasis imbalan.
36
Ikatan Aukntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keungan, (jakarta:Salemba
Empat,2009), h.105.3-105.7.
29
3. Tujuan Akuntansi Bank Syariah
Sesuai dengan tujuan syariah yang berusaha untuk menciptakan
maslahah terhadap seluruh aktivitas manusia tidak terkecuali dalam
aktivitas ekonomi yang didalamnya juga melingkupi aktivitas akuntansi,
maka akuntansi yang direfleksikan dalam laporan keuangan memiliki
tujuan yang tidak bertentangan dengan tujuan syari’ah.37
a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan
kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau
kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang
berlandasakan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan dan
kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami
b. Menyediakan informasi keuangan bermanfaat bagi para pemakai
laporan dalam pengambilan keputusan
c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua
transaksi dan kegiatan usaha.
4. Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah38
a. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan
bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional.
Oleh karena itu informasi harus dipahami oleh pelaku bisnis dan
ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan dengan seksama.
37
Sofyan S. Harahap , Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), h.61. 38
Sofyan S. Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah( Jakarta: LPFE-Usakti, 2004), h, 21
30
b. Menilai prospek arus kas. Pelaporan keuangan bertujuan untuk
memberikan informasi yang dapat mendukung investor / pemilik dana,
kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat dan
ketidakpastian dalam penerimaan kas dimasa depan atau dividen, bagi
hasil, dan hasil dari penjualan , pelunasan, dan jatuh tempo dari surat
berharga atau pinjaman.
c. Informasi atas sumber daya ekonomi pelaporan keuangan bertujuan
memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi bank, kewajiban
bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau
pemilik serta kemungkinan terjadinya transaksi, dan peristiwa yang
dapat mempengaruhi perubahan sumber daya ekonomi tersebut.
d. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan
memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip
syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai
dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh
serta penggunaanya.
e. Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu
mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah
dalam mengamankan dana, menginvestasikanya pada tingkat
keutungan yang layak , dan informasi mengenai tingkat keuntungan
investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat.
31
f. Pemenuhan fungsi sosial. Laporan keuangan memberikan informasi
mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan
penyaluran zakat.
5. Proses (Siklus) Akuntansi Perbankan Syariah
Proses /siklus akuntansi perbankan syariah, (Harahap, 1999, h.30) yaitu:
Gambar 2.2 Siklus Akuntansi Perbankan Syariah
Reversing Entries
dibukukan
Sumber: Harahap, 1999
6. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi konvensional
Menurut Hidayat, perbedaan antara akuntansi konvensional
dengan akuntansi syariah adanya bentuk tujuan dan konsep akuntansi
yang disusun berdasarkan pada pencapain tujuan syariah, tujuan ekonomi
Laporan
keungan Bukti
Neraca
Lajur Transaksi
Jurnal
penutup Jurnal
penyesuaian
Neraca ercobaan/saldo
Buku Besar/ledger
Jurnal
32
Islam serta tujuan lingkungan sosial masyarakat Islam39
. Hal itu akan
menuntut perbedaan kebutuhan dari Islamic user dengan non Islamic
user40
. Lebih lanjut Harahap menggambarkan salah satu perbedaan
akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional adalah pada karakter dan
praktik bisnis. Dalam hal ini kecenderungan bisnis Islam adalah
mudharabah, musyarakah ataupun kontrak syariah lainnya, sehingga
konsep akuntansi syariah cenderung menggunakan current value dan
bentuk laporan keuangannya menyajikan laporan yang sesuai dengan sifat-
sifat dari transaksi bisnis dalam konsep syariah tersebut.41
Secara prinsip, beberapa perbedaan yang mendasar pada akuntansi
konvensional memberikan kelonggaran penilaian laporan keuangan
dengan menilai hanya terbatas pada kewajaran (kebenaran relatif) yang
merujuk pada standar yang berlaku, sedangkan akuntansi syariah
tuntutannya adalah kebenaran hakiki (al-haq) atau kebenaran moral yang
harus di pertanggung jawabkan dihadapan Allah. Walaupun di satu sisi
akuntansi syariah juga harus merujuk pada standar, tetapi standar tidak
dimaksudkan sebagai pembenaran, karena laporan yang dibuat sesuai
39
Nur Hidayat, (2002). Urgensi Laporan Keuangan (Akuntansi Syari’ah) dalam Praktek
Ekonomi Islam,Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, 13-14 Maret 2002,
(Yogyakarta: P3EI FE UII,2002), h,88. 40
Sofyan S. Harahap Menuju Suatu Teori Akuntansi Islam, (Jakarta: Pustaka Quantum,
2001), h, 216. 41
Sofyan S. Harahap Menuju Suatu Teori Akuntansi Islam, (Jakarta: Pustaka Quantum,
2001), h, 216.
33
dengan standar tidak selalu benar menurut syariah, bila secara substansial
laporan menyimpang dari prinsip-prinsip syariah42
Akuntansi konvensional lebih pada pemenuhan ketentuan standar-
standar yang dibuat oleh manusia, sedangkan akuntansi syariah, mencoba
menemukan apa yang seharusnya dibuat sesuai dengan anjuran Tuhan
(wahyu), dalam tataran ini akuntansi syariah tidak hanya diikat agar
berada pada koridor standar akuntansi tetapi diikat pula dengan
pertanggung jawaban dihadapan Tuhan (normatif religius).43
Dari segi tujuan, antara akuntansi konvensional dengan akuntansi
syariah memiliki kemiripan yang hampir sepadan, karena seperti dalam hal
laporan keuangan sebagai pemasok informasi. Akuntansi konvensional
memberikan laporan kinerja historis yang memberikan informasi bagi
pihak-pihak yang membutuhkan sebagai alat dalam pengambilan
keputusan bisnis, sedangkan akuntansi syariah bertujuan sebagai sarana
untuk mencapai target akhir berupa pemenuhan kewajiban zakat secara
benar. Hal ini menjadikan akuntansi syariah memiliki titik tekan tujuan
pada pertanggungjawaban (akuntabilitas) dihadapan Tuhan Dengan kata
lain laporan keuangan akuntansi konvensional bertujuan pada pemberian
informasi, sedangkan laporan keuangan akuntansi syariah menekankan
pada pertanggung jawaban (akuntabilitas)
42
Nur Hidayat, Urgensi Laporan Keuangan (Akuntansi Syari’ah) dalam Praktek
Ekonomi Islam,Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, 13-14 Maret 2002, (Yogyakarta:
P3EI FE UII,2002), h,88-89. 43
Nur Hidayat. Urgensi Laporan Keuangan (Akuntansi Syari’ah) dalam Praktek
Ekonomi Islam,Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, h,88-89.
34
Gambar 2.3 Perbedaan Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syari’ah
Perbedaan Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syariah
(Laporan Keuangan)
LAPORAN
KEUANGAN
AKUNTANSI
KONVENSIONAL
AKUNTANSI
SYARI'AH
PRINSIP-PRINSIP
DASAR
Kebenaran Relatif
(Wajar)
Pemenuhan
Standar yang
Dibuat/
Dirumuskan oleh
Manusia
Kebenaran Hakiki
(al-Haq)
Mencoba Mene-
mukan yang
Seharusnya/Dibu-
at Didasarkan
pada Ketentuan
Tuhan (Wahyu)
TUJUAN
Menekankan pada
Informasi sebagai Alat
dalam Pengambilan
Keputusan Bisnis
Laporan Keuangan
Bukan Tujuan, Tetapi
Sarana untuk
Mencapai Tujuan,
yakni: Pertanggung-
jawaban Dihadapan
Tuhan
JENIS
LAPORAN
Laporan Keuangan
Tambahan Disajikan
Sesuai dengan
Kebutuhan,
misalnya:Pengungk
apan Tingkat Inflasi,
Catatan Atas
Laporan Keuangan,
dan Koreksi Fiskal
Laporan Keuangan
Tambahan Meliputi:
Laporan Dana ZIS,
Pengungkapan
Aspek-aspek
Syari'ah, dan
Perhitungan Zakat
Sumber: Husein Syahatah(2001)
Menurut Syahatah44
. Segi-segi perbedaan antara akuntansi
konvensional dengan akuntansi syariah dalam menyajikan laporan
keuangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
44
Husein Syahatah. Usul Al-Fikr Al-Muhasab Al-Islami (terjemahan), Jakarta: Akbar
Media Sarana,2001),h, 94-95
35
a. Akuntansi konvensional menganut sistem penilaian aktiva dan modal
dengan prinsip historical cost yaitu prinsip yang menyatakan bahwa
setiap transaksi dicacat berdasarkan harga/ biaya perolehan ,
sedangkan akuntansi syariah lebih menghendaki konsep penilaian
berdasarkan nilai tukar yang berlaku (current value), hal ini didasari
oleh keinginan melindungi modal pokok yang hakiki dari kemampuan
produksi di masa akan datang dalam ruang lingkup perusahaan dan
kontinuitas.
b. Akuntansi konvensional membagi modal (aktiva) dalam dua golongan
yakni, aktiva lancar (modal yang beredar) dan aktiva tetap (modal
tetap). Akuntansi syariah membedakan modal yang terdiri dari harta
berupa uang tunai (cash), dan harta berupa barang, harta dalam bentuk
barang ini kemudian dibagi lagi menjadi barang milik dan barang
dagangan.
c. Konsep akuntansi syariah menilai mata uang seperti emas, perak, dan
barang-barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah merupakan
tujuan, melainkan hanya sebagai alat tukar, perantara untuk
pengukuran dan penentuan nilai.
d. Konsep akuntansi konvensioanal mempraktikkan teori pencadangan
dan ketelitian dari menanggung semua kerugian (conservatisme), dan
mengabaikan laba-laba yang belum direalisasi. Perbedaannya
akuntansi syariah sangat memperhatikan hal-hal cara menentukan
harga dengan berdasarkan pada nilai tukar yang berlaku serta
36
membentuk cadangan untuk kemungkinan-kemungkinan bahaya dan
risiko.
e. Akuntansi konvensional menerapkan laba secara menyeluruh, yang
terdiri dari laba usaha, laba dari modal pokok, dan lain sebagainya.
Konsep akuntansi syariah membedakan antara laba dari aktivitas
pokok dan laba yang berasal dari modal. Juga wajib memberikan
penjelasan pendapatan-pendapatan yang diperoleh yang tidak sesuai
dengan syariah laba dari aktivitas ini tidak boleh dibagikan kepada
mudharib dan musyarik (stakeholder) atau dicampurkan pada modal
pokok.
f. Konsep akuntansi konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu
hanya ada ketika adanya jual-beli (aktivitas usaha berjalan), sedangkan
konsep akuntansi syariah mengakui laba apabila nilai barang
mengalami perkembangan atau pertambahan, baik hal itu terjadi
karena adanya proses jual-beli maupun tidak. Akan tetapi, jual-beli
adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba dan laba itu tidak boleh
dibagi kecuali setelah nyata laba itu diperoleh.
Adanya perbedaan-perbedaan dalam kaidah dan prinsip-prinsip
antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional sangat menyentuh
pada aspek-aspek pokok dan inti dari persoalan akuntansi, artinya
meskipun perbedaan tersebut dilihat dari luarnya hampir tidak tampak
namun dari substansi perbedaan ini jauh lebih berarti, karena menyangkut
masalah-masalah pokok dan inti.
37
7. Landasan Hukum
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau
dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan
38
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS Al-
Baqarah(2): 282)45
Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman
agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan
perjanjian perserikatan yang tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alat-
alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan perselisihan
yang mungkin timbul dikemudian hari.46
Alat bukti berdasarkan firman Allah SWT QS Al-Baqarah (2):282
tersebut.” Faktubuhu (maka hendaklah ada yang menuliskanya)”
memberikan isyarat bahwa keberadaan akuntansi dalam sebuah lembaga
keuangan atau transaksi menjadi wajib adanya. Karena melalui
akuntansilah seseorang dapat mengetahui secara baik dan benar laporan
keuangan terhadap transaksi, neraca, atau laba rugi yang pernah
dilakukan.47
Maksud ayat ini adalah membahas masalah muamalah termasuk di
dalamnya kegiatan jual beli, utang – piutang dan sewa menyewa. Dari situ
dapat disimpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan
sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran,
45
Al-Quran Digital 46 Sofyan S. Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1999),h.120. 47
Wiyono Salmet dan Mualamin Taufan, Memahami Akuntansi Syariah Di
Indonesia (Jakarta;Mitra Wacana Media,2012),h 16.
39
kepastian, keterbukaan dan keadilan antara kedua belah pihak yang
memiliki hubungan muamalah, dalam bahasa akuntansi lebih dikenal
dengan ( accountability).
Hal ini juga sesuai dengan perintah Allah saling tolong menolong
dalam mengerjakan kabaikan dan janganlah tolong menolong dalam
keburukan dan pelanggaran (kutipan dari surah Al-Maidah ayat 2). Ini
berarti dalam akuntansi keuangan Islam mempunyai sasaran-sasaran yang
harus disadari atau dipatuhi oleh akuntan keuangan Islam , dan tidak
boleh memasuki bidang ini tanpa kesadaran dan pemahaman yang jelas
mengenai sasaran keungan. Karena Allah berfirman dalam surah Al-
Baqarah ayat 282 bahwa” hendaklah seorang penulis diantara kamu
menulisnya dengan benar.48
Begitupun dengan Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azahar juz 3
tentang surat Al-Baqarah ayat 282, mengemukakan beberapa hal yang
relevan dalam akuntansi sebagi berikut.49
“Perhatikan tujuh ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman
kepada Allah supaya utang piutang ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu
pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksankan, sebab itu
tidaklah layak karena berbaik hati karena kedua belah pihak lalu berkata
tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal
umur kedua belah pihak sama sama di tangan Allah. Si anu mati dengan
48
Sofyan S. Harahap dan Wiroso Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbangkan Syariah
PSAK Syariah Baru (Jakarta;LPEE Usakti),h.59. 49
Sofyan S Harahap, Akuntansi Islam Cet 1(Jakarta: Bumi Aksara,1997),h.120
40
berhutang tempat berhutang menagih kepada ahli warisnya yang tinggal. si
ahli waris bisa mengingkari utang itu karena tidak ada surat perjanjian”
Allah mengungkapkan secara jelas betapa wajibnya memelihara
catatan . Bahkan yang lebih parah lagi sudah sampai pada situasi seolah-
olah menulis transaksi seperti ini menunjukan kekurangan kepercayaan
satu sama lain, padahal ini merupakan perintah Allah SWT kepada hamba
yang tentu yang harus dipatuhi.50
D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105
Akhir November 2007, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan
Ekxposure Draf Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (EDPSAK
Syariah) yang merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 yang hanya
mengatur Akuntansi Perbankan Syariah saja.51
Dalam kerangka penyusunan
dan penyajian EDPSAK terdapat pembahasan dan pengevaluasian dari setiap
pernyataan, satu diantaranya adalah pembahasan tentang PSAK 105 (akad
mudharabah). EDPSAK syariah tersebut telah di sahkan pada tahun 2008.52
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Kuangan (PSAK 105) tentang
akuntansi mudharabah, menjelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran,
pengakuan, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.53
1. Prinsip Bagi Hasil Usaha
Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan
prinsip bagi hasil atau bagi laba (profit sharing). Jika berdasarkan prinsip
50
Sofyan S Harahap , Akuntansi Islam Cet 1(jakarta: bumi Aksara,1997),h.120. 51
Muhammad , Rifqi, Akuntansi Keuangan Syariah, (Yogyakarat: F3EI Press,2008)h.12. 52
Muhammad ,Rifqi, Akuntansi Keuangan Syariah, (Yogyakarat: F3EI Press,2008)h.13. 53
Ikatan Aukntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keungan, (Jakarta:Salemba
Empat,2009), h.105.2-105.6.
41
bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross
profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan
prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba
bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana
mudharabah. (PSAK 105 paragraf 11)
Contoh
Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil
Penjualan 100
Harga pokok
penjualan 65
Laba bruto 35 laba bruto(gross profit)
Beban 25
Laba (rugi) neto 10 bagi laba (profit Sharin)
2. Akuntansi Untuk Pemilik Dana
a. Dana mudharabah yang disalurkan untuk pemilik dana diakui sebagai
investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset
nokas kepada pengelola dana. ( PSAK105 paragraf 13)54
1) Pengakuan investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang
dibayarkan
b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur
sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan:
(1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya
diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan
54 Ikatan Aukntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keungan, (Jakarta:Salemba
Empat,2009), h.105.2-105.6.
42
tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad
mudharabah.
(2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya,
maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
b. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai
disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau
kesalahan pihak pengelola dana , maka penurunan nilai tersebut diakui
sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.(PSAK
105 paragraf 14)
c. Jika sebagian investsi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha
tanpa adanya kelalaian kesalahan pengelola dana, maka kerugian
tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil (PSAK 105 Paragraf 15)
d. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal
usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105 paragraf
16)
e. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan
aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah
barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah,
maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi,
namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105
paragraf 17)
f. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukan
sebagai oleh:
43
1) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipatuhi
2) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeur) yang
lajimdan/atau yang telah ditentukan dalam akad:atau
3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.(PSAK 105 paragraf
18)
g. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo
dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah
diakui sebagai piutang.(PSAK 105 paragraf 19
h. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan,
penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil
sesusai nisbah yang disepakati(PSAK 105 Paragraf 20)
i. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah
berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian
investasi. Pada saat akad mudharabah berkahir, selisih antara: (PSAK
105 patagraf 21)
1) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian
investasi dan
2) pengembalian investasi atau kerugian
j. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat
diketahui berdasarkan laporan laba rugi atau realisasi penghasilan
usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan
dari proyeksi hasil usaha.(PSAK 105 paragraf 22)
44
k. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan
pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
(PSAK 105 paragraf 23)
l. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui
sebagai piutang. (PSAK 105 paragraf 24)
3. Akuntansi Untuk Pengelola Dana
a. Dana yang diterima oleh pemilik dana dalam akad mudharabah diakui
sebagai dana syrikah temporer sebesar jumlah kas atau nisbah nilai
wajar aset non-kas yang diterima. Pada saat akhir periode akuntansi
dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (PSAK 105
paragraf 25)55
1) Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang
diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai dengn
ketentuan pada paragraf 12-13. (PSAK105 paragraf 26)
b. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah
temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik
dana.(PSAK105 paragraf 27
c. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua
prinsip yaitu laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf
11(PSAK105 paragraf 28)
55
Ikatan Aukntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keungan, (Jakarta:Salemba
Empat,2009), h.105.2-105.6.
45
d. Hak pihak ke tiga atas bagi hasil dan syirkah temporer yang sudah
diperhitungkan tetapi belum dibagiakan kepada pemilik dana diakui
sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik
dana.(PSAK 105 paragraf 29)
e. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola
dana diakui sebagai beban pengelola dana.(PSAK paragraf 30)
Ilustrasi Jurnal56
1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang
dibayarkan.
Jurnal pada saat penyerahan kas: (PSAK 105 paragraf 13)
Transaksi Debit Kredit
Investasi Mudharabah xxx
Kas xxx
2. Investasi mudharabah dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai
wajar aset non kas pada saat penyerahan kemungkinanya ada 2:
Jika nilai wajar lebih tingggi dari pada nilai tercatatnya, maka selisih
diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka
waktu akad mudharabah.
Jurnal pada saat penyerahan asset non kas:
Transaksi Debit Kredit
Investasi mudharabah xxx
Keuntungan tangguhan xxx
Asset nonkas xxx
Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan:
56
Slamet Wiyono, Memahami Akuntansi syariah di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana
Media,2013), h.186.
46
Transaksi Debit Kredit
Keuntungan tangguhan xxx
Keuntungan xxx
Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisih
diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan asset nonkas.
Jurnal:
Transaksi Debit Kredit
Investasi mudharabah xxx
Kerugian penurunan nilai xxx
Asset nonkas xxx
3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk asset non
kas.(PSAK 105 paragraf 14)
a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai
Jika nilai investasi turun sebelum usaha dimulai disebabkan
rusak, hilang atau faktor lain dan bukan karena kelalaian atau
kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut
diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi
mudharabah.
Jurnal:
Transaksi Debit Kredit
Kerugian investasi mudharabah xxx
Investasi mudharabah xxx
b. Penurunan nilai usaha setelah usaha dimulai (PSAK 105 Paragraf
15)
Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah
dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola
47
dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah
investasi mudharabah namun diperhitungkan pada saat bagi hasil.
Jurnal:
Transaksi Debit Kredit
Kerugian investasi mudharabah xxx
Penyisian investasi mudharabah xxx
Kas xxx
Penyisiahan investasi xxx
Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx
4. Kerugian
Kerugian yang terjadi dalam satu periode dalam akad
mudharabah berakhir.
Pencatatan kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum
akad mudharabah berkahir diakui sebagai kerugian dan bentuk
kerugian investasi.
Jurnal:
Transaksi Debit Kredit
Kerugian investasi mudharabah xxx
Penyisihan kerugian investasi xxx
5. Hasil Usaha
Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana
diakui sebagai piutang.
Jurnal:
Transaksi Debit Kredit
Piutang pendapatan bagi hasil xxx
Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx
Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil.
48
Jurnal:
Transaksi Debit Kredit
Kas xxx
6. Akad Mudharabah Berakhir
Selisih saat akad mudharabah berkahir, selisih antara investasi
mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan
pengambilan investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau
kerugian.( PSAK105 paragraf 19)
Jurnal :
Transaksi Debit Kredit
Kas/piutang/asset nonkas xxx
Penyisihan kerugian investasi xxx
Investasi mudharabah xxx
Keuntungan investasi mudharabah xxx
7. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad diakui sebagai dana
syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang
diterima. (PSAK 105 paragraf 25)
Pengukuran dana syirkah temporer, dana syirkah temporer
diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima.
Jurnal:
Transaksi Debit Kredit
Kas/asset nonkas x xx
Dana syirkah temporer xxx
8. Penyaluran kembali dana syirkah temporer
Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang
diterima maka pengelola dana mengakui sebagai asset (investasi
49
mudharabah). Sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Dan ia akan
mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian
hah pemilkik dana. (PSAK 105 paragraf 26,27)
Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari
penyaluran kembali dana syirkah temporer:
Transaksi Debit Kredit
Kas/piutang xxx
Pendapatan yang belum dibagikan xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang
sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana
diakui sebagai bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.(PSAK
105 paragraf 29)
Jurnal:
Transaksi Debit Kredit
Beban bagi hasil mudharabah xxx
Kas xxx
9. Kerugian diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelolah dana
diakui sebagai beban pengelola dana.(PSAK 105 paragraf 30)
Jurnal:
Transaksi Debit Kredit
Beban xxx
Utang lain-lain/kas xxx
50
BAB III
BANK MUAMALAT INDONESIA
A. Bank Muamalat Indonesia
1. Sejarah Berdiri
Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia diawali
dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Bank
Muamalat Indonesia berdiri atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia dan
Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia memulai kegiatan
operasinya pada bulan Mei 1992 dengan dukungan nyata dari Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.
Pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan dari masyarakat,
terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp. 84 miliar
pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya pada
acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, di peroleh
tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam
modal senilai Rp. 160 Miliar.
Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan,
Bank Muamalat l menyandang predikat sebagai Bank Devisa.57
Pengakuan
ini memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama
terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus
57
Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia
untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing .
Di kutip dari buku Edward K. Gilli 1995. Bank Umum. Bumi Aksara,( Jakarta:Bumi
Aksara, 1995),h. 23.
50
51
dikembangkan. Pada akhir tahun 90-an Indonesia di landa krisis moneter
yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia
Tenggara. Sektor Perbankan Nasional terkena dampak oleh kredit macet
di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terkena imbas dampak krisis. Di
tahun 1998, rasio pembiayaan macet ( NPF)58
mencapai lebih dari 60%.
Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 39,3 Miliar, kurang dari sepertiga
modal setor awal.59
Dalam upaya memperkuat permodalan. Bank Muamalat mencari
pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic
Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah Arab Saudi. Pada
RUPS tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu
pemegang saham Bank Muamalat.
Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat Indonesia berhasil
bangkit dari keterpurukan. Diawali dari perekrutan kepengurusan baru di
mana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Bank Muamalat,
Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan
penekanan pada
a. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan tambahan dari para
pemegang saham,
58
Non Performing loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF)adalah kredit
bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin
NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah..
Luh Gede Meydinawathi, Jurnal Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan
Kepada Sektor UMKM di Indonesia 2002-2006, Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol 12 No 2 tahun
2007 59
www. Bank Muamalat.co.id diakses pada jam 13.00, tanggal 10 Maret 2015
52
b. Tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada,
dan dalam pemangkasan biaya tidak memotong hak kru Muamalat
sedikit pun.
c. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi
prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru,
d. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakan disiplin kerja
Muamalat menjadi agenda utama ditahun kedua
e. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta
menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada
tahun ketiga dan seterusnya ke era pertumbuhan baru memasuki tahun
2004 dan seterusnya.
Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5
juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di indonesia.
Jaringan BMI di dukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 kantor
pos Online/SSOP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000
merchant debet. BMI saat ini telah membuka cabang di luar negeri, yaitu
Kuala Lumpur Malaysia. Untuk meningkatkan aksebilitas nasabah di
Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronik
Payment System(MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses lebih dari
2000 ATM di Malaysia.
53
2. Visi dan Misi
a. Visi
Menjadi bank syariah utama, murni, syariah di Indonesia,
dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.
b. Misi
Menjadi model bagi Lembaga Keuangan Syariah dunia
khususnya bank syariah dengan penekanan pada semangat
kewirausahaan, serta keunggulan manajemen dan bertujuan pada
investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder
3. Struktur Organisasi Bank Muamalat
a. Pengawas
1. Sharia Supervisoryn Board
2. Board Of Commissioner
a. Risk Monitoring
b. Audit Commitee
c. Nomination & Remunireation Commitee
b. President Director
1. Compliance & Risk Management Director
a. Compliance Division
b. Risk Management Division
c. Corporate Secretary Division
d. Corporate Legal Division
2. Corporate Banking Director
54
a. Corporate Financing Division
b. FI Transactional Bank Division
c. NBFI & Haji Division
3. Retail Banking Director
a. SME & Micro Financing Division
b. Consumer Financing Division
c. Retail Funding Division
d. Sales Mgmt & Support Division
e. E-Business Management Division
4. Finance & Operations Director
a. Finance & Strategi Division
b. National Operation Division
c. Network & General Service Division
Untuk struktur organiasi Bank Muamalat lebih lengkapnya bisa
dilihat dilampiran III60
4. Produk dan Layanan.61
a. Pendanaan
1) Giro Wadiah
a) Giro Perorangan
b) Giro Institusi
2) Tabungan
60
Data Muamalat Institute 61
Warkum Sumint0, Asas-Asas Perbankan Islam. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2004), hal.83
55
a) Tabungan Muamalat
b) Tabungan Pos
c) Tabungan Haji Arafah
d) Tabungan Haji Arafah Plus
e) Tabungan Muamalat Umroh
f) Tabungan Ku
g) Tabungan Umat
h) Bancaassurance
(1) fulPROTEK
(2) Syariah Mega Covers
(3) Ta’awun Card
(4) Fitrah Card
3) Deposito
a) Deposito Mudharabah
b) Deposito Fulinves
4) HI-1000
5) Tarif
b. Pembiayaan
1) Konsumen
a) Hunian Syariah
b) Auto Muamalat
c) Dana Talangan Porsi Haji
d) Muamalat Umroh
56
e) Anggota Koperasi
2) Modal Kerja
a) Modal Kerja
b) LKM Syariah
c) Rekening Koran Syariah
3) Investasi
a) Pembiayaan Investasi
c. Layanan
1) International Banking
2) Remittance
a) Remittance BMI-MayBank
b) Remittance BMI-BMMB
c) Remittance BMI-NCB
d) Tabungan Nusantara
3) Trade Finance
a) Bank Garansi
b) Ekspor
B. Tahapan Pengembangan Pencatatan Akuntansi di Bank Muamalat
Indonesia
Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal
diterapkanya prinsip Islam menjadi pedoman dalam praktek perbankan.
Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok
masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat
57
Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Kelompok ini
diprakarsai oleh tokoh-tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
(ICMI) , serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar
tahun 1990-199962
.
Dengan berdirinya Bank Syariah tentu membutuhkan seperangkat
aturan yang tidak terpisahkan, berupa peraturan perbankan, kebutuhan
kepengawasan, auditting, kebutuhan pemahaman terhadap produk-produk
syariah. Dengan demikian, peneliti meyakini bahwa kemunculan kebutuhan ,
pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah, sejak berdirinya bank
syariah menjadi salah satu bentuk implementasi ekonomi Islam.
Pada saat awal pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7
tahun 1992 tentang perbankan, eksistensi bank syariah pada saat itu secara
hukum positif diakui pada pasal 6 huruf m, “ Menyediakan Pembiayaan bagi
nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang
diterapkan dalam peraturan pemerintah” pada tahap ini lebih dikenal dengan
bank Islam atau bank syariah.
Dalam PP No. 70 Tahun 1992 pasal 5 ayat (3) menyebutkan dengan
frase “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dalam
penjelasanya tersebut “ Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Begitu pula
dalam PP No. 71 Tahun 1992 pasal 6 ayat (2) tentang Bank Perkreditan
Rakyat hanya menyebutkan frase” Bank Perkreditan Rakyat yang akan
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”. Maka dari itu
62
Warkum Suminto, Asas-Asas Perbankan Islam. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2004), hal.82.
58
“Bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah Bank Islam pada saat
itu dan prinsip bagi hasil pada saat itu adalah prinsip muamalat berdasarkan
syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank.63
Pada saat berlakunya UU No 7 Tahun 1992, selain ketiga PP tersebut
diatas tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank
Islam. Oleh Karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam telah
diakui secara hukum positif di Indonesia. Namun belum mendaptkan
dukungan yang wajar berkenaan dengan praktek transaksionalnya. Hal ini
dapat dilihat dari tidak seimbangnya jumlah dana yang mampu dikumpulkan
dibandingkan penyaluranya ke masyarakat.
Bagi Bank Muamalat Indonesia, tidak ada kesulitan untuk
mengumpulkan dana berupa tabungan dan investasi dari masyarakat, namun
untuk penyaluran masih sangat terbatas, mengingat belum adanya instrumen
investasi yang berdasarkan prinsip sayriah yang diatur secara pasti, baik
instrumen investasi di BI, pemerintah atau antara bank. Karena masih
berorintasi dan melibatkan banyak pihak yang tak berbasis syariah. Maka
Bank Muamalat Indonesia membuat suatu pencatatan pelaporan yang diberi
istilah sebagai “ pendapatan non halal” yakni, pendapatan yang didapati dari
transaksi yang bersifat perbankan atau lembaga keuangan konvensional.
Meskipun demikian, hal itu terjadi karena belum adanya undang-undang atau
standar akuntansi keuangan yang dikhususkan untuk akuntansi syariah.
63
Warkum Suminto, Asas-Asas Perbankan Islam. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2004), hal.82
59
Peraturan perundangan yang ada tidak menyinggung hal-hal yang berkenaan
dengan pencatatan akuntansi secara syariah hingga tahun 2002.
Dengan demikan, berdasarkan data dokumen dapat diinterprestasikan
bahwa, keberadaan sejarah pemikiran tentang akuntansi syariah adalah
setelah adanya standar akuntansi perbankan syariah, setelah terbentuknya
pemahaman yang lebih konkrit tentang apa dan bagaimana akuntansi syariah
dan terbentuknya lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada akuntansi
syariah, baik secara pengetahuan umum maupun teknis. IAI mulai
membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia. Begitupun dengan Bank
Muamalat Indonesia dari awal berdiri pada tahun 1991 dan mulai beroprasi
pada tahun 1992, pencatatan akuntansi yang dilakukan hanya berkenaan
dengan akuntansi sewajarnya, yang diberlakukan pada bank-bank lain atau
bank-bank konvensinal pada umumnya, oleh karena itulah terdapat pencatatan
“pendapatan non halal” hanya disitu letak perbedaanya. Hal ini berlaku sampai
dengan tahun 2002 hingga akhirnya diterbitkan PSAK 59.
PSAK 59 sebagai produk DSAK –IAI merupakan awal dari pengakuan
Akuntansi Syariah di Indonesia . PSAK ini disahkan tanggal 1 Mei 2002, dan
berlaku mulai 1 Januari 2003, dan pada awal tahun 2003 Bank Muamalat
sudah melakukan pencatatan akuntansi dengan landasan PSAK 59. Namun hal
itu berlaku dalam jangka waktu lima tahun saja karena seiring berjalanya
perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (bukan hanya
perbankan syariah), maka lahirlah PSAK 101-106 yang di sahkan pada
tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 hingga saat ini.
60
BAB IV
ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA
A. Prosedur Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia
Berdasarkan penelitian penulis, penyaluaran pembiayaan di Bank
Muamalat Indonesia mengacu pada teori 5C yaitu: Character, capital,
conditions, capacity, colleteral64
berikut adalah penjelasanya:
1. Character
Character merupakan penilaian pihak bank terhadap kepribadian
dan data nasabah yang mengajukan pembiayaan. Adapun hal-hal yang
dinilai berupa data atau riwayat hidup orang tersebut terhadap utang
piutang melalui BI checking ( data pinjaman nasabah ke bank lain) melalui
sistem informasi debitor (SID).
2. Capital
Capital adalah modal/ aset yang dimiliki oleh nasabah atas
pembiayaan yang diajukan. Hal ini dapat dinilai pihak bank melalui slip
gaji, bukti kepemilikan rumah dan sebagainya.
64
Wawancara bersama Bapak Kusyaeri selaku Relationship Manager Bank Muamalat
Indonesia Cabang Pondok Indah, tanggal 10 April 2015 pada jam 13.00
59
61
3. Condition
Condition adalah kondisi nasabah pada saat mengajukan
pembiayaan kepada bank, apakah nasabah tersebut sedang terlilit hutang
kepada pihak lain atau tidak, sedang dalam kondisi bankrut dalam usaha,
sedang mengembangkan usaha dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat pada SID.
4. Capacity
Capacity merupakan kemampuan nasabah dalam membayar hutang
atau cicilan yang disesuaikan dengan pengajuan pembiayaannya terhadap
bank. Hal ini mengacu pada capital dan condition.
5. colleteral
Colleteral dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai jaminan yang
akan diberikan jika pembiayaan yang diajukan disetujui dan dicairka.
Jaminan yang diberikan kepada pihak bank berupa surat berharga, seperti
sertifikat rumah, BPKB kendaraan dan lain-lain. Adapun jika barang
jaminan itu ditahan, hal itu dapat terjadi berdasarkan kesepakatan.
Adapun mengenai prosedur pengajuan pembiayaaan nasabah ke
bank, pertama-tama adalah nasabah mengumpulkan data yang diminta
oleh bank secara keseluruhan. Setelah itu pihak bank akan mempelajari
data bank tersebut untuk mengenal calon nasabah, dengan sumber
pendukung BI Checking. Setelah pengecekan selesai dan mendapat
persetujuan penerimaan oleh bagian pembiayaan, maka bagian
pembiayaan pihak bank akan mengajukanya kepada pihak Komite. Komite
biasanya terdiri dari tiga orang, yaitu dua orang anggota dan satu orang
62
pemberi keputusan. Jika komite sudah menyetujuinya maka
dilaksakananlah akad. Dalam akad ini yang bertanggung jawab atas
terealisasinya akad adalah bagian legal(bagian hukum), dengan pengikatan
notaris. Akad adalah berupa penandatangan berkas-berkas kesepakatan
hak dan kewajibn nasabah dan pihak bank selama pembiayaan
berlangsung. Dilanjutkan dengan dropping atau pencairan dana pinjaman
dengan memberikan tanda persetujuan Komite kepada Bagian Pembiayaan
dan Umum (Bank Office) dengan mengambil uang dibagaian Teller. Pada
saat berkas persetujuan dari Komite diterima, Bagaian Umum dan
Pembiayaan menghitung cicilan pokok bulanan, margin/keuntungan yang
harus disetorkan dan hal-hal administrasi yang harus diselesaikan
(dilunaskan) sebelum dana tersebut dicaikan di Teller. Bank Muamalt
Indonesia tidak akan memotong uang yang diajukan sebagai pinjaman
untuk administrasi, akan tetapi nasabah harus melunasi administrasi
seperti biaya notaris, asuransi, dan lain-lain terlebih dahulu. Dikarenakan
administrasi merupakan persyaratan yang harus dilakukan sebelum akad
tersebut ditandatangani, pihak Bank Muamalat Indonesia tidak akan
memotong plafon untuk administrasi.
Setelah semua selesai, tahap terakhir adalah file, yaitu menyatukan
berkas-berkas penting data nasabah untuk dimasukan ke file master yaitu
data jaminan(save copying) dan data pengajuan pembiayaan.65
65
Wawancara pribadi dengan Ahmad Kusaeyri, Jakarta: 10 April 2015
63
Gambar 4.1 Tahapan proses pembiayaan
LANGKAH KEGIATAN
►Inisiasi
► Solisitasi
►Kunjungan setempat.
► Informasi Bank (Bank checking).
► Informasi dari
pembeli/pemasok/bowheer/
pesaing
Memorandum Usulan Pembiayaan
(MUP) :
Analisa Pembiayaan ( Analisa
Kualitatif dan Kuantitatif)
► Analisa Jaminan.
► Analisa Risiko.
►Evaluasi Kebutuhan Dana
► Penetapan Struktur Fasilitas
► Pengajuan MUP ke KPP.
Keputusan Pembiayaan oleh Komite
► Rapat Komite
► Sirkulasi.
Pelaksanaan Keputusan KPP :
► Penyampaian SPP ke Nasabah
► Dokumentasi dan Administrasi
► Penandatanganan Akad
Pembiayaan dan Jaminan
Pemantauan Pembiayaan :
► Pemantauan Usaha Nasabah
► Pemantauan Jaminan.
► Pembinaan Nasabah.
Pemantauan Pembayaran Nasabah
Pelunasan Pembiayaan :
► Bukti Pelunasan.
► Pelepasan jaminan. Sumber: Data Muamalat Institute
VERIFIKASI DATA
PENGAJUAN MUP
REALISASI
KEPUTUSAN
PEMANTAUAN
PENGUMPULAN
DATA
PELUNASAN
KEPUTUSAN
PEMBIAYAAN
64
Sumber: Data Muamalat Institute
1. Tahapan Inisiasi :
Tahapan dalam melakukan inisiasi66
, yaitu :
a. Penetapan Target Market
Dalam menetapkan target market bank perlu
memperhatikan sektor ekonomi yang memiliki prospek bisnis yang
66
Data Bank Muamalat Indonesia
LANGKAH
KEGIATAN
► Tahapan : ▪ Penetapan Target Market
▪ Penetapan Sektor Bisnis
► Kriteria Nasabah :Ekstern & Intern
► Penghimpunan Informasi/ Taaruf
► Informasi Umum
► Informasi Kebutuhan Nasabah
► Informasi Kemampuan Membayar
Kembali
► Informasi Barang Jaminan
► Informasi hubungan Perbankan
► Verifikasi Data dan Informasi
► Laporan Kunjungan Setempat
► Berita Acara Plotting dan Taksasi
Jaminan
INISIASI
SOLISITASI
LAPORAN
KUNJUNGAN
65
baik sehingga posisi Bank tergolong aman dan menguntungkan
dalam membiayai sektor tersebut.
Kriteria bisnis yang aman dan menguntungkan antara lain :
1) Bisnis yang sedang tumbuh (sunrise industry)
2) Bisnis yang tidak terkena resesi
3) Bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah
4) Bisnis yang mempunyai pasar yang jelas
Adapun sektor ekonomi yang dapat dibiayai antara lain :
1) Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian
2) Pertambangan
3) Industri Pengolahan
4) Listrik, Gas & Air
5) Konstruksi
6) Perdagangan, Restoran dan Hotel
7) Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi
8) Jasa-jasa dunia usaha
9) Jasa-jasa sosial / masyarakat
10) Lain-lain
b. Penghimpunan Informasi
Penghimpunan informasi dapat dilakukan dengan ta’aruf dan
wawancara.Ta’aruf adalah proses awal perkenalan antara A/M
dengan nasabah melalui proses wawancara. Dalam wawancara
tersebut A/M akan memperoleh data-data sementara tentang
66
kondisi nasabah pemohon pembiayaandan A/M memeriksa ulang
kembali kelengkapan dan kebenaran data-data tadi.
Dalam proses wawancara tersebut akan terlihat juga sikap
atau komitmen serta konsistensi keabsahan data yang disampaikan
secara tertulis oleh nasabah. Data tertulis tersebut sebagai acuan
bagi A/M, sebab banyak terjadi perbedaan akurasi data atau
pemalsuan antara data tertulis dengan data hasil wawancara.
Selanjutnya masih dalam proses ta’aruf, diperlukan adanya
data standar nasabah bagi setiap A/M yang ingin melakukan
wawancara.
Dari data standar itu pula para A/M bisa mengambil
kesimpulan secara tepat apakah permohonan pembiayaan tersebut
dapat dilanjutkan atau ditolak.
Secara garis besar dalam wawancara tersebut harus
mencakup hal-hal antara lain:
1) Kelengkapan data pemohon.
2) Penjelasan data-data pendukung.
3) Pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon.
2. Solisitasi
Solisitasi adalah kegiatan dalam rangka memperoleh nasabah
melalui proses mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon
nasabah. Hasil solisitasi disajikan dalam bentuk laporan kunjungan
(call report).
67
Dalam menjalankan solisitasi, A/M harus mempunyai nilai
standar tentang informasi yang akan diperoleh, sehingga diperoleh data
yang objektif, tidak bersifat relatif dan tidak spekulatif. Adapun
standar informasi yang dimaksud adalah :
a. Informasi Umum
1) Informasi yang diperoleh adalah tentang eksistensi perusahaan
itu sendiri, bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang
operasi bisnis secara keseluruhan termasuk filosofi bisnis
perusahaan, sasaran yang ingin dicapai, rencana kerja, sejarah
perusahaan, para pendiri dan pemegang saham, serta prospek
masa depan perusahaan.
2) Jumlah staf atau karyawan, tingkat pendidikan rata-rata, sistem
penggajian, dan jaminan sosial lain.
b. Informasi Kebutuhan Nasabah
Bidang usaha yang dijalankan, rekan bisnis perusahaan,
teknologi yang digunakan, franchising management assistances
(waralaba) atau perjanjian bisnis dengan pihak ketiga yang lain
(bila ada), prospek masa depan bidang usaha.
c. Informasi Kemampuan Pembayaran Kembali
1) Informasi mengenai kemampuan membayar kewajiban
(repayment) umumnya tergantung dari kondisi dan hasil
produksi itu sendiri, seperti cara pemasaran, perusahaan
pesaing, kekuatan dan kelemahan perusahaan calon nasabah
68
dibandingkan dengan perusahaan pesaing, distribusi produk,
strategi penjualan yang diterapkan, hasil penjualan tertinggi
yang pernah dicapai, piutang dagang.
2) Sumber pengadaan bahan baku atau bahan dagangan, cara
pengadaan bahan baku, ciri khusus bahan baku.
3) Sistem pelaporan kegiatan usaha dan keuangan yang telah
diaudit oleh kantor akuntan atau sesuai dengan ketentuan Bank
Muamalat.
4) Adanya alternatif sumber pengembalian yang lain.
d. Informasi Jaminan
Dalam menghimpun informasi jaminan Unit Support
Pembiayaan (USP) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Jenis jaminan yang diajukan, nilai pasar jaminan, pemilik
jaminan dan marketable.
2) Kemudahan memonitor jaminan, termasuk lokasi jaminan itu
berada serta jenis dan sifat fisika kimianya.
3) Status hukum jaminan tersebut termasuk asuransi.
e. Informasi Hubungan Perbankan Dan Lembaga Keuangan Lainnya
Dalam menghimpun informasi hubungan perbankan dan
lembaga keuangan lainnya wajib memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
69
1) Hubungan dengan bank lain yang pernah memberikan
pembiayaan (kredit) sebelumnya dan tujuan penggunaan
pembiayaan serta term dan kondisi fasilitas.
2) Dari informasi di atas akan terlihat struktur pendanaan operasi
perusahaan. Bila nasabah telah berhubungan dengan lembaga
keuangan perbankan maka dapat dilengkapi dengan persyaratan
kredit, jangka waktu kredit, agunan kredit dan kondite calon
nasabah pada lembaga keuangan perbankan yang lama.
3) Hasil informasi dibandingkan dengan posisi di Neraca dan
Rugi Laba serta agar diketahui mengapa nasabah tersebut ingin
berhubungan dengan Bank Muamalat.
3. Proses Analisis Pembiayaan
Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan ditentukan
oleh kelayakan usaha nasabah sebagai sumber utama pelunasan
pembiayaan (first way out) dan kelayakan agunan sebagai sumber
pelunasan kedua (second way out) apabila sumber pelunasan yang
utama tidak berjalan.
Proses analisa kelayakan usaha dilakukan dengan
menggunakan beberapa tata cara analisa yang meliputi:67
a. Analisa Aspek-aspek Perusahaan
b. Analisa Laporan Keuangan
c. Evaluasi Kebutuhan Dana / Pembiayaan
67
Data Bank Muamalat Indonesia
70
d. Analisa Kesuaian Aspek Syariah
e. Struktur Fasilitas Pembiayaan
4. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan mudharabah
a. Surat Permohonan Pemberian Pembiayaan yang dibuat oleh
Nasabah yang ditujukan kepada Bank
b. Dokumen terkait dengan identitas debitur
c. Dokumen terkait legalitas usaha debitur
d. Dokumen terkait Data Keuangan Debitur
e. Dokumen terkait Data Objek Jaminan Pembiayaan
f. Dokumen terkait proyek yang akan dibiayai
5. Mekanisme Pengajuan Mudharabah
71
Penjelasan alur proses dan prosedur akad pembiayaan mudharabah:
a. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah
Dimulai dengan nasabah datang, kemudian bertemu dengan
Account Manager/ Marketing menyerahkan dokumen-dokumen
persyaratan pembiayaan kelengkapan-kelengkapannya
b. Account Manager
Account Manager melakukan pengecekan terhadap dokumen-
dokumen yang diberikan nasabah. Account Manager meminta
dilakukan BI checking kebagian unit support pembiayaan (BI
checking itu mengecek apakah nasabah memiliki pembiayaan pada
bank lain, plafondnya berapa, kapan akadnya, jatuh temponya
kapan, bunganya berapa, jaminannya apa, kelancaran
pembayarannya gimana lancar atau tidak pembayaran tiap
bulannya). Jika nasabah berupa corporate ada dilakukannya analisa
yuridis dan analisa kontrak.Analisa yuridis yaitu analisa terhadap
legalitas usaha milik nasabah sedangkan analisa kontrak yaitu
analisa berdasarkan kontrak atau tidak untuk pembiayaannya.Data
BI checking diberikan kembali kepada Account Manager. Account
Manager melakukan analisa kredit atau analisa pembiayaan apakah
nasabah layak untuk diberikan pembiayaan.
72
c. Risk manajemen (controling)
Risk management pada bank muamalat terbagi dua yaitu risk
management area dan risk management kantor pusat. Keduanya
tergantung dengan berapa besarnya limit pembiayaan.
Setelah Account manager melakukan analisa pembiayaan, Risk
management area melakukan analisa kembali dengan melihat
risiko-risiko apa saja yang terdapat apabila memberikan
pembiayaan ke nasabah, untuk dilakukan dua analisa oleh Account
Manager diawal dan Risk Management. Setelah Risk management
selesai melakukan analisa kemudian merekomendasikan nasabah
yang telah dianalisa tersebut ke komite pembiayaan
d. Komite pembiayaan
Komite Pembiayaan adalah bagian yang memiliki limit
pembiayaan dan memutuskan untuk menerima atau menolak
pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan yang
diberikan kepada nasabah tergantung limit dan area.
Di cabang kelapa gading limit BM 500 juta, untuk pembiayaan
yang lebih dari 500 juta masuk ke area manager yaitu sampai 4 M,
lebih dari area manager masuk ke area direksi 130 M, jika
pembiayaan lebih dari direksi masuk ke area komisaris.
Untuk dicabang kelapa gading dibatasi untuk diproses 20 M
tergantung dari risiko.
73
Dicabang kelapa gading Komite Pembiayaan memiliki 3 nilai
pemutusnya : BM, Area Manager, Direksi.
Setelah Komite pembiayaan menyetujui pemberian pembiayaan
kepada nasabah . Account Manager membuat offering letter (surap
persetujuan prinsip pembiayaan) yang isinya bank muamalat
menyetujui memberikan fasilitas pembiayaan sekian dengan akad
pembiayaan mudharabah, dengan persyaratan struktur akad yang
ditetapkan dan ada jaminan.
e. Nasabah menyetujui persyaratan yang diajukan kepada bank
Setelah nasabah menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh bank
langsung dilakukan perikatan, biasanya sebelum akad misalnya
jaminananya itu ada berupa tanah dan bangunan, nasabah
memberikan bukti kepemilikan jaminan tersebut kepada bank.Bank
melakukan pengecekan terhadap sertifikat apakah asli atau ganda.
Pengecekan dibantu dengan narotaris, notaris mengecek ke BPM,
distemple oleh BPM yang telah melakukan pengecekan pada
tanggal sekian-sekian, dengan berarti sertifikatnya sudah dapat
digunakan kalo sertifikatnya tidak bermasalah maka langsung
dilakukan perikatan.
74
B. Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank
Muamalat Indonesia
Berdasarkan penelitian penulis, perlakuan akuntansi pembiayaan
mudharabah di Bank Muamalat Indonesia mengacu pada PSAK 105. Adapun
penyajianya adalah sebagai berikut:68
1. Perlakuan Akuntansi Akad Mudharabah berdasarkan PSAK 105
a. Pencatatan Persetujuan Investasi Mudharabah
Transaksi Debit Kredit
Dr.69
Kontra komitmen investasi mudharabah xxx
Cr.Kewajiban Komitmen investasi
mudharabah
xxx
Penerapan akuntansi pada saat pengakuan akad
mudharabah tidak diatur dalam PSAK 105, maka Bank Muamalat
Indonesia mengakuinya terlebih dahulu sebagai kewajiban karena
belum terjadi penyerahan modal kepada mudharib.
b. Pencatatan Pembelian
Transaksi Debit Kredit
Dr. Persediaan/Aset mudharabah xxx
Cr70
. Kas/Rekening supplier xxx
Penerapan akuntansi pada saat pengakuan pembelian
sebesar harga perolehan tidak diatur dalam PSAK 105, maka Bank
Muamalat Indonesia mengakuinya sebagai penambahan persediaan
atau asset mudharabah
68 Wawancara dengan bapak Farouk A. Alwayni (Direktur International Banking &
Financial Institution Bank Muamalat Indonesia). Pada tanggal 23 April. 2015 69
Dr. Adalah keterangan untuk transaksi pada Debit 70
Cr. Adalah keterangan untuk transaksi pada kredit
75
c. Pencatatan Penyerahan Modal Tahap Pertama Dalam Bentuk Tunai
Transaksi Debit Kredit
Dr. Investasi mudharabah xxx
Cr. Rekening mudharib xxx
Dr. Kewajiban komitmen investasi mudharabah xxx
Cr. Kontra komitmen investasi mudharabah xxx
Penerapan akuntansi pada saat pengakuan penyerahan modal
dalam bentuk tunai telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 yang
menyatakan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik
dana diakui sebagai investasi mudharabah.
d. Pencatatan Amortisasi Keuntungan Tangguhan
Transaksi Debit Kredit
Dr. Keuntungan mudharabah tangguhan xxx
Cr. Keuntungan penyerahan modal nonkas mudh. xxx
Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 yang menyatakan
bahwa keuntungan tangguhan diamortisasi71
sesuai jangka waktu akad
mudharabah.
1) Perhitungan penyusutan modal mudharabah nonkas (barang) :
Nilai perolehan : Rp xxx
Rpxxx,- +
Rpxxx,-
71
Amortisasi adalah pengurangan aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta,
dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akan beban amortisasi terhadap akun aktiva .
Dikutip dari buku Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi,2003),h.25
76
2) Pada saat pembentukan penyusutan asset (modal nonkas) sebesar
Rp. xxx
Penerapan akuntansi pada saat pengakuan dan pengukuran
penyusutan asset (modal nonkas) perbulan telah sesuai dengan PSAK
105 paragraf 17 yang menyatakan bahwa dalam investasi mudharabah
yang diberikan asset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami
penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara
efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut
tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan
pada saat pembagian hasil.
e. Pengukuran investasi mudharabah :
Transaksi Debit Kredit
Modal kas xxx
Modal non kas xxx
Penurunan nilai xxx
Amortisasi keuntungan tangguhan xxx-
xxx
Kerugian xxx+
xxx-
Nilai bersih investasi mudharabah xxx
Transaksi Debit Kredit
Dr. penurunan nilai investasi mudharabah xxx
Cr. Akumulasi penurunan nilai invest mudh
(nonkas)
xxx
77
f. Pada Saat Membentuk Cadangan Kerugian
Transaksi Debit Kredit
Dr. beban penyisihan kerugian investasi
mudharabah
xxx
Cr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah xxx
g. Pada Saat Penghapus Bukuan
Transaksi Debit Kredit
Dr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah xxx
Cr. Investasi mudharabah xxx
PSAK 105 Paragraf 21 yang menyatakan bahwa kerugian
yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah
berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan
investasi.
h. Diterima Pengembalian Modal Mudharabah
Transaksi Debit Kredit
Dr. Rekening mudharib xxx
Cr. Investasi mudharabah xxx
Penerapan akuntansi pada saat pengakuan pengembalian modal
mudharabah tunai telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 yang
menyatakan bahwa investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur
sebesar jumlah yang dibayarkan.
i. Tidak Mengembalikan Modal Kas Pada Saat Jatuh Tempo
Transaksi Debit Kredit
Dr. Piutang mudharib xxx
Cr. Investasi mudharabah xxx
78
j. Saat Pembayaran Investasi Jatuh Tempo
Transaksi Debit Kredit
Dr. Kas/Rekening mudharib xxx
Cr. Piutang mudharib xxx
PSAK 105 paragraf 19 yang menyatakan bahwa jika akad
mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum
dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui
sebagai piutang.
2. Contoh Akuntansi Mudharabah
a. Contoh Kasus :
Pada tanggal 10 Januari 2008 Bank Syariah setujui
memberikan modal mudharabah kepada H Achmad sebesar Rp.
1.000.000.000,-- dengan nisbah yang disepakati 60 untuk bank dan
40 untuk mudharib. 72
Pembayaran modal:
Tahap pertama sebesar Rp. 600 juta pada tgl 15 Januari 2013 dan
Tahap kedua sebesar Rp. 400 juta pada tgl 20 Januari 2013
1) Jurnal kasus
1. Pada saat Investasi mudharabah disetujui,
jurnal : Transaksi Debit Kredit
Dr. Kotrak kewajiban komitmen Rp.1.000.000.000
Cr. Kewajiban komitmen investasi Rp.1.000.000.000
72
Data Muamalat Institute
79
2. Tgl 15/01/13 - pembayaran tahap pertama
Jurnal:
Transaksi Debit Kredit
Dr.Investasi Mudharabah Rp. 600.000.000,
Cr.Rekening Mudharib Rp.600.000.000,
Dr.KewajibanKomitmenInvestasi
Mdh
Rp. 600.000.000,
Cr.Kontra Kwj Komitmen Investasi
Mdh
Rp. 600.000.000
3. Tgl 20/01/13 dilakukan jurnal pembayaran tahap kedua sebesar
Rp. 400.000.000,--,
Jurnal :
Dari laporan yang diterima dari H. Achmad sbg
pengelolaan dana mudharabah, mengalami kerugian sebesar
Rp.50.000.000,- (kerugian tersebut tidak dapat diketegorikan
sebagai kelalaian atau kesalahan mudharib)
jurnal sebagai berikut:
4. Pada saat bank membentuk cadangan kerugian.
5. . Pada saat penghapus bukuan
Transaksi Debit Kredit
Dr.AkumulasiPenyisihan Kerugian 50.000.000
Transaksi Debit Kredit
Dr.Investasi Mudharabah Rp. 400.000.000
Cr.Rekening Mudharib Rp.400.000.000
Dr.Kewajiban Komitmen Investasi
Mdh
Rp. 400.000.000
Cr.Kontra Kwj Komitmen Investasi
Mdh
Rp.400.000.000
Transaksi Debit Kredit
Dr.Beban Penyisihan Kerugian
Investasi Mdh
Rp.50.000.000
Cr.AkumulasiPenyisihan Kerugian
Investasi Mudh
Rp.50.000.000
80
Investasi Mudh
Cr.Investasi mudharabah 50.000.000
Bagi hasil yg menjadi milik bank sebesar Rp. 10.000.000,--
s/d tgl tutup buku belum disetorkan oleh H. Achmad
Jurnal :
Transaksi Debit Kredit
Dr.Piutang kepada Mudharib Rp.10.000.000
Cr.Pendapatan Bagi Hasil
mudharabah
Rp.10.000.000
Pembiayaan mudharabah H. Achmad terpaksa harus
dihentikan sebelum berakhirnya akad.
Dari catatan bank saldo Investasi mudharabah pada H.
Achmad sebesar Rp.450.000.000,-- dan atas penghentian,
diperoleh laporan kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-- Sisa Investasi
tersebut tidak dapat dikembali oleh H. Achmad
jurnal :
Transaksi Debit Kredit
Dr.Piutang Mudharib(H. Achmad) Rp.425.000.000
Dr.Penyisihan Kerugian Investasi
Mdh
Rp. 25.000.000
Cr.Investasi Mudharabah Rp.425.000.000
Saat pembentukan penyisihan Investasi mudharabah
Jurnal:
Transaksi Debit Kredit
Dr. Beban penyisihan Investasi
mudharabah
Rp.25.000.000
Cr.Akumulasi penyisihan Investasi Rp. 425.000.000
82
Gambar 4.3
Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia
1. Akuntansi untuk pemilik dana (Sahibul Maal)
86
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Prosedur Permohonan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia.
Prosedur yang digunakan Bank Muamalat Indonesia terhadap
pembiayaan mudharabah cukup baik dan teliti sehingga dapat menimalisir
terjadinya resiko dalam pembiayaan, mulai dari pengajuan pembiayaan, BI
checking, penandatangan sampai dengan pencairan pembiayaan. Dari
pembiayaan mudharabah terdapat manfaat yang dirasakan, yaitu Bank
dapat melakukan lending atau penyaluran dana yang telah terhimpun oleh
Bank Muamalat Indonesia dan digunakan untuk pembiayaan usaha atau
proyek yang produktif. Dengan demikian Bank dan pengelolah dana akan
mendapatkan margin bagi hasil yang telah disepakati melalui akad
mudharabah. Dan bagi pengelola dana ( mudharib) akan mendapatkan
tambahan modal usaha untuk lebih memproduktifkan dan
mengembangkan usahanya tersebut.
2. Kesesuaian Penerapan Perlakuan Akuntansi Mudharabah di Bank
Muamalat Indonesia.
Penerapan akuntansi syariah dalam produk bagi hasil pada
pembiyaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia telah dilakukan
dengan baik, karena pencatatan transaksi – transaksi sudah dilakukan
sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan
84
87
transaksi–transaksi yang dicatat oleh Bank Muamalat Indonesia.
Penerapan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia
secara umum telah sesuai dengan PSAK 105 mengenai akuntansi
mudharabah.
Akan tetapi Penerapan akuntansi pada saat pengakuan akad
mudharabah ini tidak diatur dalam PSAK 105. Namun pada saat itu Bank
Muamalat Indonesia mengakuinya terlebih dahulu sebagai kewajiban
karena belum terjadi penyerahan modal kepada mudharib. Dan pada saat
Penerapan akuntansi saat pengakuan pembelian sebesar harga perolehan
tidak diatur dalam PSAK 105, Bank Muamalat Indonesia mengakuinya
sebagai penambahan persediaan atau asset mudharabah.
B. Saran
1. Bank Muamalat Indonesia diharapakan lebih konsistensi dalam
penerapan pengakuan dan pengukuran atas pencatatan transaksi
mudharabah dengan ketentuan yang berlaku yaitu khususnya PSAK 105
yang menjelaskan mengenai akuntansi mudharabah. Meningkatkan
kewaspadaan dalam menyalurkan dana kepada mudharib (pengelola dana).
Bank Muamalat Indonesia harus melakukan penyebaran informasi
mengenai bank syariah dengan melakukan publikasi atau pemberitahuan
kepada masyarakat mengenai konsep syariah yang sejalan dengan prinsip
perbankan yang memiliki keunggulan terbukti dapat bertahan didalam
krisis global.
88
2. Untuk pihak Muamalat Institut agar dapat lebih membantu peneliti yang
akan melakukan penelitian, dengan lebih terbuka pada pihak-pihak yang
ingin melakukan penelitian, dan dapat mempermudah penulis untuk
mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelelitian.
89
DAFTAR PUSTAKA
Amin Suma, M . Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan
Pelaksanaan lainya di Negara Hukum Indonesia, ( Rajawali Pers,2008)
Antonio, Muhammad Syafi’i .Bank Syariah dari Teori Praktik, 2001 yang dikutip
dari M.Rawas Qal”aji,mu’jam lughat al-fiqaha,(Beirut:darun-nafis,1985)
Aziz Dahlan, Abdul et.al.,Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar
Baru Van Hoeve1996)
Al Hafidz Nuruddin Ali Ibn Abi Bakar Al Haistami, Majma’Azzawaid Wa
manba’ul Fawaid, juz rabi’(Birut-Lebanon: Darul Kutub
Al’amaliyah,1988)
Dewan Syariah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syariah
Nasional,(Jakarta:Dewan Syariah Nasional, 2003)
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan
Mudharabah(Qiradh)
Ghofur Anshori, Abdul. Payung Hukum Perbankan Syariah( Yogyakarta: UII
Pres, 2007)
Gili, Edwar K. Bank Umum. (Bumi Aksara, Jakarta.2003)
Harahap, Sofyan Syafri. Akuntansi Perbankan Syariah.( Edisi
Pertama. Jakarta LPFE Usakti,2002)
Harahap, Sofyan Syafri . Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
Harahap Sofyan Syafri . Menuju Suatu Teori Akuntansi Islam, (Jakarta: Pustaka
Quantum,2001)
Wiroso Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbangkan
Syariah PSAK Syariah Baru (Jakarta;LPEE usakti)
Teori AKuntansi( Jakarta:Rajawali Press,2008)
Hasbi Ramli.,Teori Dasar Akuntansi Islam.(Jakrta:Rainasan,2005),
Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, (No. 59.
Jakarta : Salemba Empat.2002)
92
90
Ismail, Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam rupiah (Jakarta: kencana, 2010)
Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi,2003)
Meydinawathi, Luh Gede Jurnal Analisis Perilaku Penawaran Kredit
Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia 2002-2006, Jurnal Buletin
Studi Ekonomi Vol 12 No 2 tahun 2007
Muhammad, Rifqi, Akuntansi Keungan Syariah : Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah,(yogyakarta: P3EI Press, 2008)
Muslehudin, Muhammad. Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta:PT Rineka
Cipta,2004)
Mohamed sultan, Syed Alwi, Accounting For islamic Financial Product,(Kuala
Lumpur: CERT Publications, 2008)
Muhammad, Rifqi, Akuntansi Keuangan Syariah, (Yogyakarat: F3EI Press,2008)
Nasuhi, Hamid. dkk. Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis,dan Disertasi), ( UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta; CeQDA ) cet II.2007
Nur Hidayat, Urgensi Laporan Keuangan (Akuntansi Syari’ah) dalam
Praktek Ekonomi Islam,Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami,
13-14 Maret 2002, (Yogyakarta: P3EI FE UII, 2002)
Pusat bahsa . kamus besar bahsa Indonesia (jakarta: Balai Pustaka) edsi ke 3 cet
1, 2003
Riza Salaman, Kautsar Riza. Akuntansi perbangkan Syariah Berbasis PSAK
Syariah, ( Padang: @ Akademia Permata,2012)
Syahdeni, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia. (Jakarta. PT. Pustaka Utama,1999)
Sahrani, Shohari . 2011 Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia,)
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Penerjemah: Nor Hassanuddin, Diterjemahkan dari
kitab Fiqhus Sunnah, (lebak Bulus: Pena Pundi Aksara,2006)
Shahatan, Husein . Usul al-Fikr al-Muhasab al-Islami (terjemahan), ( Jakarta:
Akbar Media Sarana,2001)
Suminto, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam. ( Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2004)
91
Yaya, Riza . Aji Erlangga Martawireja, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan
Praktik Kontemporer(Jakarta: Salemba Empat, 2012)
Wawancara bersama Bapak Kusyaeri selaku Relationship Manager Bank
Muamalat Indonesia Cabang Pondok Indah, tanggal 10 April 2015 pada
jam 13.00
Wawancara bersama Bapak Farouk A. Alwayni selaku Direktur International
Banking & Financial Institution Bank Muamalat Indonesia, tanggal 23
April 2015 jam 13.00
Top Related