BAB IPENDAHULUAN
A. Latar belakang
Dampak diberlakukan era globalisasi dipastikan akan terjadi
persaingan yang semakin ketat yang diikuti dengan keterbukaan
yang luas serta peluang kerjasama antara negara satu dengan
negara yang lain yang hal tersebut bepengaruh langsung terhadap
bidang ketenagakerjaan. Ditinjau dari bidang ketenagakerjaan,
agar bangsa Indonesia tetap bertahan dan memiliki daya saing
dengan bangsa lain, dituntut harus memiliki sumber daya manusia
yang kompeten dan profesional.
Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten
dan profesional, perlu dilakukan berbagai upaya secara
menyeluruh dan terpadu. Untuk menjamin tujuan pembinaan dan
pengembangan SDM yang kompeten dapat tercapai sebagaimana
yang diinginkan, hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah
melalui standardisasi kompetensi. Standardisasi kompetensi
dipergunakan sebagai acuan pelatihan kerja dan sertifikasi
kompetensi yang dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur
yang tergabung dalam stakeholder. Dalam rangka penyusunan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) peranserta
asosiasi profesi menjadi sangat penting. Asosiasi profesi bersama
para pakar yang terkait didalam menyusun dan mengembangkan
standar kompetensi merupakan organisasi yang paling kompeten
karena dari mereka tersedia para pakar dan praktisi yang
kompeten dan profesional.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka potensi asosiasi
profesi sangat perlu segera diinventarisir keberadaannya yang
meliputi jumlah, jenis dan sebagainya, oleh karenanya sangat di
pandang perlu untuk dibuat pedoman registrasi terhadap asosiasi
profesi yang telah ada maupun yang dalam proses pembentukan.
Pedoman registrasi tidak ada kaitan dengan perijinan pendirian
1
asosiasi profesi yang telah dilaksanakan oleh instansi lain, akan
tetapi pedoman ini berkaitan dengan pendataan untuk keperluan
optimalisasi peranserta asosiasi profesi dalam pengembangan
standar kompetensi serta berbagai bentuk perangkat lunak
lainnya.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud disusunnya Pedoman Registrasi Asosiasi Profesi adalah
untuk memberikan acuan bagi petugas pembina dan
pelaksana registrasi ditingkat Pusat, Propinsi maupun
Kabupaten/Kota sehingga dalam melaksanakan proses
registrasi dapat sesuai dengan aturan dan tujuan yang
ditetapkan.
2. Tujuan
Tujuan disusunnya pedoman registrasi asosiasi profesi adalah
tersedianya suatu pedoman yang dapat dipergunakan sebagai
acuan oleh pembina dan pelaksana registrasi asosiasi profesi
baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam
melaksanakan registrasi terhadap asosiasi profesi.
C. Ruang lingkup
Ruang lingkup yang dituangkan dalam pedoman registrasi asosiasi
profesi mencakup persyaratan registrasi, pelaksanaan registrasi
dan penerbitan surat keterangan registrasi untuk asosiasi profesi.
D. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun
2003, tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 8
Tahun 1985.
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
5. Kepmenakertrans Nomor
Kep.227/MEN/2003, tentang Tata cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia jo Kepmenakertrans
Nomor Kep.69/MEN/V/2005.
6. Peraturan Menteri Nomor Per.
14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
E. Pengertian-pengertian
1. Organisasi kemasyarakatan
Adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat
warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan/kekhususan dalam kegiatan profesi, fungsi, agama
dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk
berperan serta dalam kegiatan pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
2. Asosiasi Profesi
Adalah himpunan orang-orang yang memiliki profesi sejenis,
baik pada aspek teknis profesi maupun manajerial dan
menguasai pengetahuan maupun praktik, jenjang kualifikasi,
prosedur kerja dan ukuran hasil kinerja masing-masing
bidangnya.
3. Registrasi
Adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan terhadap sumber
daya atau potensi Asosiasi Profesi untuk dilakukan identifikasi
kelompok dan jenis profesinya dalam rangka upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dibidang
peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
4. Standardisasi kompetensi
3
Adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan
menerapkan standar tenaga kerja yang dilaksanakan secara
aktif dan dengan kerjasama antar berbagai pihak.
5. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
6. Pelatihan kerja
Keseluruhan kegiatan untuk
memberi,memperoleh,meningkatkan serta mengembangkan
kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja
pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai
dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. Sertifikasi Kompetensi
Adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan
secara sistematis dan obyektif melaui uji kompetensi sesuai
standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan
/internasional.
8. Instansi
Instansi pelaksana registrasi asosiasi profesi adalah instansi
bidang ketenagakerjaan yang membidangi pelatihan dan
produktivitas ditingkat provinsi dan atau kabupaten/kota.
4
BAB IIKELEMBAGAAN ASOSIASI PROFESI
Asosiasi profesi dibentuk dan didirikan oleh sekumpulan anggota
masyarakat yang profesional secara suka rela atas dasar kesamaan
dalam kegiatan profesi agar dapat berperanserta dalam kegiatan
pembangunan.
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan visi,misi, dan program
kerja, serta kepengurusan yang mendukung terbentuknya asosiasi
profesi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional
terutama yang terkait dibidang ketenagakerjaan pada umumnya dan
khususnya dibidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja.
Peranserta yang diharapkan dari terbentuknya asosiasi profesi
adalah dibidang penyusunan dan pengembangan standardisasi
kompetensi, pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan
kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Guna mewujudkan
kelembagaan asosiasi profesi sebagaimana diinginkan perlu
dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
A. Tujuan Pembentukan Asosiasi Profesi
Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa tujuan
dibentuknya asosiasi profesi sesuai dengan sifat kekhususannya
5
adalah salah satu diantaranya dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional dalam hal ini yang terkait dibidang
ketenagakerjaan pada umumnya dan khususnya dibidang
standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja.
Dalam rangka berperanserta untuk mencapai tujuan
pembangunan tersebut , asosiasi profesi mempunyai fungsi
sebagai :
1. wadah untuk berperanserta dalam usaha mencapai tujuan
pembangunan nasional.
2. wadah kegiatan-kegiatan sesuai kepentingan anggota.
3. wadah pembinaan dan pengembangan bagi anggota.
B. Peran Asosiasi Profesi
Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan
peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mereka
mampu bertahan dan berdaya saing pada era global, maka
asosiasi profesi diharapkan berperan antara lain sebagai berikut :
1. Sebagai mitra kerja Pemerintah dalam menyusun dan
mengembangkan standar kompetensi kerja sesuai dengan
bidang profesinya.
2. Sebagai mitra kerja lembaga pelatihan kerja dalam
menerapkan dan pengembangan program pelatihan kerja
sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah
ditetapkan secara nasional.
3. Sebagai sumber dan mitra kerja Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) dalam pelaksanaan dan supervisi proses sertifikasi
kompetensi secara konsisten dan benar.
C. Bentuk dan Bidang Asosiasi Profesi
Atas dasar kesamaan profesi yang ada dimasyarakat
terbentuk dari berbagai jenis organisasi kemasyarakatan dengan
berbagai sebutan antara lain asosiasi, himpunan, perkumpulan,
ikatan atau sebutan lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama
6
dan memiliki kepengurusan, keanggotaan, serta memiliki
legalitas hukum (akta pendirian) yang selanjutnya disebut
asosiasi profesi.
Asosiasi Profesi dapat dibedakan dalam bidang profesinya yang
mencerminkan sifat dan kekhususannya seperti contoh asosiasi
dibawah ini:
1. Dibidang kesehatan:
a. Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ),
b. Persatuan Perawat Nasional Indonesi
(PPNI)
c. Dll
2. Bidang maritim : Kesatuan Pelaut Indonesia ( KPI ).
3. Bidang pendidikan : a. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia
(ISPI).
b. Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI)
c. Dll
D. Organisasi Asosiasi Profesi
Sebagai organisasi Asosiasi profesi dapat berperan secara
nyata dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja apabila memiliki struktur dan
kepengurusan organisasi, Angaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART), program kerja, legalitas hukum serta sarana
kerja yang cukup memadai.
7
8
BAB IIIREGISTRASI ASOSIASI PROFESI
Registrasi asosiasi profesi dimaksudkan guna memperoleh
data/informasi secara garis besar terhadap keberadaan asosiasi
profesi untuk dimanfaatkan dalam rangka mengoptimalkan
peranserta asosiasi profesi dibidang ketenagakerjaan khususnya
yang menyangkut dengan penyusunan standar kompetensi,
pelatihan kerja dan sertifikasi kompetens. Registrasi asosiasi
profesi juga dimaksudkan dalam rangka membangun jejaring kerja
antara pemerintah dan asosiasi profesi untuk keperluan
pengembangan SDM pada umumnya. Pelaksana registrasi asosiasi
profesi adalah instansi.Untuk melaksanakan registrasi asosiasi
profesi akan ditempuh melalui tahapan sebagai berikut :
A. Mekanisme Pelaksanaan Registrasi
Mekanisme pelaksanaan registrasi Asosiasi Profesi sebagai berikut:
1. Pengurus asosiasi profesi mengajukan permohonan registrasi
kepada instansi melalui bagian yang menangani pelatihan
kerja. Pengajuan registrasi menggunakan formulir isian
registrasi (form no 1).
2. Pemohon melampirkan persyaratan registrasi, yaitu :
2.1 persyaratan administrasi ( form no 2)
2.2 persyaratan teknis : foto copy Anggaran Dasar/Rumah
Tangga, akta pendirian, program kerja, daftar
sarana/prasarana kerja,
3. Berkas persyaratan registrasi diteliti kebenarannya oleh
pelaksana registrasi. Dalam hal terdapat berkas persyaratan
permohonan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan
persyaratan, dilakukan pemberiahuan kepada pengurus
asosiasi profesi untuk dipenuhi sesuai persyaratan.
4. Kepala bidang/bagian pelatihan kerja mengajukan
permohonan surat keterangan registrasi kepada kepala
9
instansi apabila berkas permohonan telah sesuai dengan
persyaratan.
5. Penyerahan surat keterangan Registrasi kepada Asosiasi
Profesi.
6. Instansi pelaksana registrasi melaporkan hasil registrasi
Asosiasi Profesi setiap semester kepada Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, melalui Direktorat
Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan.
10
ASPROF BELUM REGISTRASI
PERSYARATAN :AD/ARTAkta PendirianKepengurusanProgram kerjaDaft sarana kerja
DITJEN BINALATTASCq.DIREKTORAT STANKOMPROGLAT
INSTANSI YANG MENANGANI KETENAGAKERJAN
Cq. BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITASDI PROPINSI
ASPROFTEREGISTRASI
BELUM LENGKAP
RE
GIS
TR
AS
I
LE
NG
KA
P
MEKANISME REGISTRASI ASOSIASI PROFESI
MELAPORKAN
11
B. Syarat-syarat Registrasi
1. Persyaratan Administrasi
Persyaratan administrasi merupakan persyaratan yang penting
bagi asosiasi profesi, yang dipergunakan sebagai kelengkapan
dasar yang dapat memberikan kekhususan dan aktifitas
dilakukan oleh asosiasi tersebut. Persyaratan administrasi
dalam registrasi adalah surat permohonan registrasi dari
asosiasi profesi kepada instansi (menggunakan form 1) yang
dilampiri data identitas Asosiasi Profesi (form 2).
2. Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis untuk registrasi asosiasi profesi
melampirkan foto copy :
a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ( AD/RT ).
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT)
merupakan perangkat penting yang dimiliki oleh asosiasi
profesi.
AD/ART berisi rincian tentang kepengurusan,
keanggotaan, tujuan, kewajiban dan hak, serta tata cara
berorganisasi lainnya.
b. Legalitas hukum
Yang dimaksud legalitas hukum adalah Akta Pendirian
Asosiasi Profesi. Akta pendirian merupakan salah satu
syarat pendirian organisasi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
c. Kepengurusan
Bentuk, jumlah, bidang kepengurusan disesuaikan dengan
kebutuhan Asosiasi Profesi sehingga sebagai organisasi
profesi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara
efektif.
d. Program Kerja.
Program Kerja Asosiasi Profesi meliputi program kerja
jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Program kerja mencerminkan visi, misi dan tujuan
asossiasi profesi.
12
e. Daftar sarana dan prasarana kerja
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam operasional
Asosiasi Profesi adalah fasilitas kantor dan kebutuhan alat
tulis kantor.
C. Kodifikasi Registrasi
Untuk mengetahui sumber daya atau potensi asosiasi profesi pada
tiap-tiap profesi perlu dilakukan kodifikasi. Kodifikasi asosiasi
profesi ditata berdasarkan kedudukan dan bidang/sektor profesi.
1. Berdasarkan kedudukan Asosiasi Profesi ditata menjadi dua
kategori yaitu : Asosiasi profesi Pusat dan Asosiasi profesi
Cabang.
2. Kodifikasi berdasarkan bidang/sektor profesi mengacu kepada
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ( KBLI) 2000 (lihat
form 4).
Format kodifikasi Registrasi Asosiasi Profesi adalah sebagai berikut :
Re
g
. 0 . 00 . X . N
Keterangan :Reg : Registrasi0 : Kedudukan Asosiasi Profesi
Diisi angka romawi I untuk Asosiasi Profesi Pusat.Angka romawi II untuk Asosiasi Profesi Cabang.
00 : Kode Propinsi asosiasi profesi berdomisiliDiisi angka dua digit ( form 3 ).
X : Kode Kategori sektor berdasarkan KBLI Tahun 2000
Diisi 1 huruf alfabet yang merupakan kode sektor (form 4) N : Nomor surat dari instansi yang melaksanakan
registrasi.
Contoh 1 : Kodifikasi Registrasi Asosiasi Ikatan Teknisi
Otomoti, Tingkat Pusat, berdomisili di Jakarta.
Kodifikasi : Reg.I.12.G...........
Contoh 2 : Kodifikasi Registrasi Asosiasi Ikatan Teknisi
Otomoti, Cabang DIY , berdomisili di Yogyakarta.
13
Kodifikasi : Reg.II.15.G...........
BAB. IVP E N U T U P
Dengan di susunnya Pedoman Registrasi Asosiasi Profesi,
diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi panduan bagi pelaksanaan
registrasi asosiasi profesi. Dengan terlaksananya registrasi asosiasi
profesi diharapkan terdidentifikasi potensi atau sumber daya asosiasi
profesi yang selanjutnya dipergunakan dalam pengembangan dan
implementasi standardisasi kompetensi , pelatihan kerja dan sertifikasi
kompetensi.
Jakarta, September 2006
14
Form 1 : Permohonan registrasi
ASOSIASI PROFESI ........
................... , .........................Nomor : Lampiran :Perihal : Permohonan registrasi
Kepada Yth Kepala *)
d i ......................................
Dalam rangka berperan serta untuk peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, dengan ini kami Ketua Asosiasi Profesi :
Nama Asosiasi :
Bidang Profesi :
Alamat :
Nomor Telpon/Fex/Email :
Dasar Hukum Pendirian :
Mengajukan permohonan registrasi terhadap Asosiasi Profesi kami,
bersama ini kami lampirkan identitas asosiasi profesi sebagaimana
dimaksud.
Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima
kasih
Asosiasi Profesi
15
Ketua/Pimpinan
*) = Instansi ketenagakerjaan di propinsi, melalui bidang Pelatihan dan Produktivitas.
Form 2 : Data Asosiasi Profesi
ASOSIASI PROFESI ........
IDENTITAS ASOSIASI PROFESI
1. Nama Asosiasi
Profesi
2. Alamat kantor
3. Nomor
Telpon/Fac/Email
4. Pembentukan
Asosiasi Profesi
5. Visi
Misi
Tujuan
6. Pengurus
7. Dasar Hukum
Pendirian
8. Cabang di Daerah
(sebutkan jika ada)
9. Instansi Mitra kerja
:
:
:
: Tgl
Tempat
:
:
:
: Ketua
: Sekretaris
:
:
:
:
:
16
10. Jumlah anggota
11. Lembaga Diklat
yang dimiliki
(sebutkan jika ada)
Asosiasi Profesi……………………………….
Ketua/Pimpinan
Lampiran Persyaratan :1. Foto copy Akte Pendirian /Dasar Hukum Pendirian.2. Foto copy AD/ART3. Foto copy program kerja.4. Foto copy surat lainnya.
Form 3 : Kode Propinsi domisili Asosiasi Profesi
Kode Cabang Asosiasi Profesi di propinsi :
1. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) : 01
2. Sumatera Utara : 02
3. Sumatera Barat : 03
4. Jambi : 04
5. Bengkulu : 05
6. Riau : 06
7. Kepulauan Riau : 07
8. Sumatera Selatan : 08
9. Bangka Belitung : 09
10.Lampung : 10
11.Banten : 11
12.DKI Jakarta : 12
13.Jawa Barat : 13
14.Jawa Tengah : 14
15.Daerah Istimewa Yogyakarta : 15
16.Jawa Timur : 16
17.Bali : 17
18.Nusa Tenggara Barat : 18
19.Nusa Tenggara Timur : 19
20.Kalimantan Barat : 20
17
21.Kalimantan Tengah : 21
22.Kalimantan Timur : 22
23.Kalimantan Selatan : 23
24.Sulawesi Selatan : 24
25.Sulawesi Tengah : 25
26.Sulawesi Tenggara : 26
27.Gorontalo : 27
28.Sulawesi Utara : 28
29.Maluku : 29
30.Maluku Utara : 30
31.Papua Barat : 31
32.Papua Tengah : 32
33.Papua Timur : 33
Form 4 : Kode Bidang/Sektor Profesi Berdasarkan KBLI 2000.
Kategori Judul Kategori Golongan PokokGolongan Kegiatan
EkonomiA Pertanian,
perburuan, dan kehutanan.
Pertanian dan perburuan
Pertanian tanaman pangan, tamanan perkebunan, dan holtikultura.Peternakan.Kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan (mixed farming).Jasa pertanian, perkebunan dan peternakan.Perburuan/ penangkapan dan penangkapan satwa liar.
Kehutanan KehutananB Perikanan. Perikanan Perikanan
C Pertambangan dan penggalian.
Pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan briket batubara.
Pertambangan batubara, penggalian gambut, dan gasifikasi batubara.Pembuatan briket batubara.
Pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi.
Pertambangan minyak dan gas bumi, serta pengusahaan tenaga panas bumi.Jasa pertambangan minyak dan gas bumi.
Pertambangan bijih uranium dan thorium.
Pertambangan bijih uranium dan thorium.
Pertambangan bijih logam.
Pertambangan pasir besi dan bijih besi.Pertambangan logam dan bijih timah.
18
Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir, serta pertambangan mineral dan bahan kimia.
Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir.Pertambangan dan penggalian yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
D Industri Pengolahan.
Industri makanan dan minuman.
Pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemakIndustri susu dan makanan dari susu.Industri penggilingan padi-padian, tepung, dan makanan ternak.Industri makanan lainnya.Industri minuman.
Industri pengolahan tembakau.
Industri pengolahan tembakau.
Kategori Judul Kategori Golongan PokokGolongan Kegiatan
EkonomiD Industri
Pengolahan.Industri tekstil. Industri pemintalan,
pertenunan, pengolahan akhir tekstil.Industri barang jadi tekstil dan permadani.Industri perajutan.Industri kapuk.
Industri pakaian jadi. Industri pakaian jadi dari tekstil, kecuali pakaian jadi berbulu.
Industri pakaian jadi. Industri pakaian jadi/ barang jadi dari kulit berbulu dan pencelupan bulu.
Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki.
Industri kulit dan barang dari kulit (termasuk kulit buatan).Industri alas kaki.
Industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu, dan sejenisnya.
Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu, dan sejenisnya.Industri barang-barang dari kayu, dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu, dan sejenisnya.
Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya.
Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya.
Industri penerbitan.
19
Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman.
Industri percetakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pencetakan (termasuk fotokopi).Reproduksi media rekaman, film, dan video.
Industri batu bara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir.
Industri barang-barang dari batu bara.
Industri pengilangan minyak bumi, pengolahan gas bumi, dan industri barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi.Pengolahan bahan bakar nuklir (Nuclear fuel).
Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia.
Industri bahan kimia industri.Industri barang-barang kimia lainnya.Industri serat buatan.
Industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik.
Industri karet dan barang dari karet.
Kategori Judul Kategori Golongan PokokGolongan Kegiatan
EkonomiD Industri
Pengolahan.Industri barang galian bukan logam.
Industri gelas dan barang dari gelas.Industri barang-barang dari porselin.Industri pengolahan tanah liat.Industri semen, kapur dan gips, serta barang-barang dari semen dan kapur.Industri barang-barang dari batu.Industri barang-barang dari asbes.Industri barang-barang galian bukan logam lainnya.
Industri logam dasar Industri logam dasar besi dan baja.Industri logam dasar bukan besi.Industri pengecoran logam.
Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya.
Industri barang-barang logam siap pasang untuk bangunan, pembuatan tangki, dan generator uap.
20
Industri barang logam lainnya, dan kegiatan jasa pembuatan barang-barang dari logam.
Industri mesin dan perlengkapannya.
Industri mesin-mesin umum.Industri mesin-mesin untuk keperluan khusus.Industri peralatan rumah tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data.
Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data.
Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya.
Industri motor listrik, generator, dan transformator.Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik.Industri kabel listrik dan telepon.Industri akumulator listrik dan batu baterai.Industri bola lampu pijar dan lampu penerangan.Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
Kategori Judul Kategori Golongan PokokGolongan Kegiatan
EkonomiD Industri
Pengolahan.Industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta perlengkapannya.
Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya.Industri alat transmisi komunikasi.Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya.
Industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng.
Industri peralatan kedokteran, dan peralatan untuk mengukur, memeriksa, menguji, dan bagian lainnya, kecuali alat-alat optik.Industri instrumen optik dan peralatan fotografi.Industri jam, lonceng, dan sejenisnya.
21
Industri kendaraan bermotor.
Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
Industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu.Industri kereta api, bagian-bagian dan perlengkapannya, serta perbaikan kereta api.Industri pesawat terbang dan perlengkapannya serta perbaikan pesawat terbang.Industri alat angkut lainnya.
Industri furnitur dan industri pengolahan lainnya.
Industri furnitur.Industri Pengolahan lainnya.
Daur ulang. Daur ulang barang-barang logam.Daur ulang barang-barang bukan logam.
E Listrik, gas, dan air. Listrik, gas, uap, dan air panas.
Ketenagalistrikan.Gas.Uap dan air panas.
Pengadaan dan penyaluran air bersih.
Pengadaan dan penyaluran air bersih.
Kategori Judul Kategori Golongan PokokGolongan Kegiatan
EkonomiF Konstruksi. Konstruksi. Penyiapan lahan.
Konstruksi gedung dan bangunan sipil.Instalasi gedung dan bangunan sipil.Penyelesaian konstruksi gedung.Penyewaan alat kontruksi atau peralatan pembongkar/ penghancur bangunan dengan operatornya.Penjualan mobil.
22
G Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga.
Penjualan, pemeliharan, dan reparasi mobil dan sepeda motor, penjualan eceran bahan bakar kendaraan.
Pemeliharaan dan reparasi mobil.Penjualan suku cadang dan aksesoris mobil.Penjualan, pemeliharaan, dam reparasi sepeda motor, serta suku cadang dan aksesorisnya.Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan.
Perdagangan besar dalam negeri, kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor.
Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak.Perdagangan besar dalam negeri bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, makanan, minuman, dan tembakau.Perdagangan besar barang-barang keperluan rumah tangga.Perdagangan besar produk antara bukan hasil pertanian, barang-barang bekas dan sisa-sisa tidak terpakai (scrap).
Penjualan, pemeliharan, dan reparasi mobil dan sepeda motor, penjualan eceran bahan bakar kendaraan.
Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang, dan perlengkapannya.Perdagangan besar lainnya.Perdagangan eceran berbagai macam barang di dalam bangunan.Perdagangan eceran khusus komoditi makanan, minuman, atau tembakau di dalam bangunan.
Kategori Judul Kategori Golongan PokokGolongan Kegiatan
EkonomiG Perdagangan besar
dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga.
Penjualan, pemeliharan, dan reparasi mobil dan sepeda motor, penjualan eceran bahan bakar kendaraan.
Perdagangan eceran khusus komoditi bukan makanan, minuman, atau tembakau di dalam bangunan.Perdagangan eceran barang bekas di dalam bangunan.Perdagangan eceran di luar bangunan.Reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga.
23
Perdagangan ekspor, kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor.
Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak.Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, makanan, minuman, dan tembakau.Perdagangan ekspor barang-barang keperluan rumah tangga.Perdagangan ekspor produk antara bukan hasil pertanian, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap).Perdagangan ekspor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya.Perdagangan ekspor lainnya.
Perdagangan impor, kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor.
Perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak.Perdagangan impor bahan baku pertanian, binatang hidup, makanan, minuman, dan tembakau.Perdagangan impor barang-barang keperluan rumah tangga.Perdagangan impor produk antara bukan hasil pertanian, barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai (scrap).Perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya.Perdagangan impor lainnya.
H Penyediaan makanan dan minuman.
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.
Penyediaan akomodasi.Restoran/ rumah makan, bar, dan jasa boga.
Kategori Judul Kategori Golongan PokokGolongan Kegiatan
EkonomiI Transportasi,
pergudangan, dan komunikasi.
Angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa.
Angkutan jalan rel.Angkutan jalan raya.Angkutan dengan saluran pipa.
Angkutan air. Angkutan laut.Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
Angkutan udara. Angkutan udara berjadwal.Angkutan udara tidak berjadwal.
24
Jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata.
Jasa pelayanan bongkar muat barang.Pergudangan, jasa cold storage, dan jasa wilayah kawasan berikat.Jasa penunjang angkutan kecuali jasa bongkar muat dan pergudangan.Jasa perjalanan wisata.Jasa pengiriman dan pengepakan.Jasa penunjang angkutan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
Pos dan telekomunikasi.
Pos nasional, unit pelayanan pos dan jasa kurir.Telekomunikasi.
J Perantara keuangan.
Perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun.
Perantara moneter (perbankan).Perantara keuangan lainnya (leasing, pegadaian).
Asuransi dan dana pensiun.
Asuransi dan dana pensiun.
Jasa penunjang perantara keuangan.
Jasa penunjang perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun (pasar modal).Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun.
K Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan.
Real estate. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan asrama.Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.Kawasan pariwisata dan penyediaan sarana wisata tirta.
Jasa persewaan mesin dan peralatannya (tanpa operator), barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi.
Persewaan alat-alat transportasi.Persewaan mesin lainnya dan peralatannya.Persewaan barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
Kategori Judul Kategori Golongan PokokGolongan Kegiatan
EkonomiK Real estate, usaha
persewaan, dan jasa perusahaan.
Jasa komputer dan kegiatan yang terkait.
Jasa konsultasi piranti keras (hardware consulting).Jasa konsultasi piranti lunak.Pengolahan data.Jasa kegiatan data base.
25
Jasa komputer dan kegiatan yang terkait.
Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi, dan komputer.Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer.
Penelitian dan pengembangan (swasta).
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora.
Jasa perusahaan lainnya.
Jasa hukum, akuntansi dan pembukuan, konsultasi pajak, penelitian pasar, dan konsultasi bisnis dan manejemen.Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa, serta analisis dan testing.Jasa periklanan.Jasa perusahaan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
L Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.
Administrasi pemerintahan, dan kebijaksanaan ekonomi dan sosial.Hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan.Jaminan sosial wajib.
M Jasa pendidikan. Jasa pendidikan. Jasa pendidikan dasar.Jasa pendidikan menengah.Jasa pendidikan tinggi.Jasa pendidikan lainnya.
N Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Jasa kesehatan manusia.Jasa kesehatan hewan.Jasa kegiatan sosial.
O Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan lainnya.
Jasa kebersihan. Jasa kebersihan.Kegiatan organisasi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
Organisasi bisnis, pengusaha dan profesional.Organisasi buruh.Organisasi lainnya.
Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga.
Kegiatan perfilman, radio, televisi, dan hiburan lainnya.Kegiatan kantor berita.
Kategori Judul Kategori Golongan PokokGolongan Kegiatan
Ekonomi
26
O Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan lainnya.
Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga.
Perpustakaan, arsip, museum, dan kegiatan kebudayaan lainnya.
Olahraga dan kegiatan rekreasi lainnya.
Jasa kegiatan lainnya.
Jasa kegiatan lainnya.
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga.
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga.
Q Badan internasional dan badan ektsra internasional lainnya.
Badan internasional dan badan ektsra internasional lainnya.
Badan internasional dan badan ektsra internasional lainnya.
X Kegiatan yang belum jelas batasannya.
Kegiatan yang belum jelas batasannya.
Kegiatan yang belum jelas batasannya.
27
Top Related