1
2
3
1
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 59/KEP-BKIPM/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI KESEHATAN HASIL PERIKANAN
PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN
1. Pendahuluan
Sistem sertifikasi tumbuh karena adanya perkembangan
tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang
semakin ketat, yang tidak hanya sekedar mutu dan keamanan dari
produk akhir. Jaminan sebuah proses adalah kata kunci tuntutan dan
penerimaan masyarakat dunia akan pangan, termasuk hasil perikanan
yang aman untuk dikonsumsi.
Perkembangan dunia informasi, perdagangan dan
kecenderungan efisiensi di segala lini melahirkan tuntutan akan
pelayanan sertifikasi yang cepat dan efisien (on-time and on-line) untuk
mendorong dan mengembangkan ekspor hasil perikanan Indonesia.
Disamping itu, tuntutan akan transparansi dan ketertelusuran produk
harus diimplementasikan dan terintegrasi dalam sistem sertifikasi hasil
perikanan.
Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang
dipersyaratkan oleh negara importir, harus dipenuhi oleh seluruh negara
yang mengekspor produk perikanannya, secara nyata tercermin pada
sertifikat kesehatan yang menyertai setiap produk yang diekspor,
sehingga sertifikat kesehatan merupakan dokumen negara sebagai
jaminan yang otentik.
Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) atau yang disingkat HC
merupakan bukti pengendalian penerapan sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil
perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku
sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya
sistem manajemen mutu berdasarkan konsepsi Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP), maka penerbitan HC didasarkan pada
hasil surveilan terhadap konsistensi penerapan HACCP selama proses
produksi di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil pengujian.
2
Untuk ekspor tujuan negara Uni Eropa, proses sertifikasi
menggunakan Trade Control and Expert System (TRACES) yaitu aplikasi
online multilingual untuk pengendalian dan sertifikasi pada perdagangan
hewan hidup, produk asal hewan dan non hewan yang diekspor ke Uni
Eropa. Dengan sistem ini UPI dan Otoritas Kompeten dapat menelusuri
ataupun mendapatkan informasi pergerakan produk sehingga apabila
ada ancaman/bahaya terkait consignment dapat ditanggapi dengan
cepat, tepat dan dengan cara yang terkoordinasi.
2. Ruang Lingkup
Petunjuk teknis ini mengatur tata cara penerbitan HC dalam rangka
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mulai dari
permohonan sampai dengan pendistribusian dan pelaporan.
3. Tujuan
Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi UPT KIPM dalam
rangka menerbitkan HC.
4. Acuan
4. 1. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2015 Tentang Sistem
Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan
Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;
4. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/MEN/2010
tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;
4. 3. Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan selaku Otoritas Kompeten No.
03/BKIPM/2011 Tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem
Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. Definisi
5.1. Otoritas Kompeten yang selanjutnya disingkat OK adalah unit
organisasi dilingkungan Kementerian yang diberi mandat oleh
Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan;
3
5.2. UPT KIPM adalah UPT Badan KIPM yang ditugaskan oleh Kepala
Badan KIPM sebagai Otoritas Kompeten untuk menerbitkan
Sertifikat Kesehatan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan;
5.3. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk menerbitkan
sertifikat oleh UPT KIPM terhadap hasil perikanan sesuai dengan
sistem manajemen yang telah ditetapkan dan disahkan oleh
Otoritas Kompeten;
5.4. Hazard Analysis and Crtitical Control Point (HACCP) adalah
suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk
memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di UPI;
5.5. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang
menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi
persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia;
5.6. Surveilan adalah kegiatan penilaian kesesuaian terhadap UPI
yang dilakukan secara sistematis dan berulang dalam kurun
waktu tertentu (sesuai rating) sebagai dasar untuk memelihara
validitas pernyataan kesesuaian dengan sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan;
5.7. Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang selanjutnya di
singkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk menangani dan
atau mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok
maupun badan usaha;
5.8. In Process Inspection (IPI) adalah suatu proses inspeksi dengan
melakukan pengamatan sepanjang rantai proses produksi hingga
siap untuk didistribusikan;
5.9. Pengambilan contoh terjadwal adalah pengambilan contoh yang
dilakukan pada saat surveilan untuk konfirmasi bahwa bahaya
dalam penerapan HACCP di suatu UPI berada dalam kendali atau
mengecek bahwa produk memenuhi standar nasional maupun
standar negara tujuan;
5.10. Pengambilan contoh tidak terjadwal adalah pengambilan contoh
yang dilakukan terhadap produk pada suatu tahapan proses
karena kondisi tertentu yang dicurigai; adanya potensi bahaya
kontaminasi; adanya keluhan konsumen; informasi/peringatan
bahaya pada produk; penolakan produk; perusahaan, produk atau
proses baru; atau permintaan UPI;
4
5.11. Status Pelayanan Sertifikasi
Status pelayanan sertifikasi dilihat dari rekomendasi penerbitan
HC terakhir dan riwayat UPI apakah sedang dikenakan suspend
atau kondisi lainnya.
6. Sarana
6.1. Peralatan dan bahan kerja
6.2. Ruang pelayanan
7. Persyaratan Umum
7.1. Setiap produk perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi
manusia wajib disertai dengan Sertifikat Kesehatan yang
diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi dalam rangka surveilan
dan hasil pengujian selama proses produksi;
7.2. Sertifikat Kesehatan hanya dapat diterbitkan terhadap hasil
perikanan yang berasal dari UPI yang telah mendapatkan
Sertifikat Penerapan HACCP;
7.3. Format Sertifikat Kesehatan harus sesuai dengan format yang
ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;
7.4. Sertifikat Kesehatan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten dan dibubuhi stempel
BKIPM;
7.5. Sertifikat Kesehatan harus memuat data dan informasi yang
sesuai dengan produk yang disertifikasi;
7.6. Sertifikat Kesehatan harus diterbitkan sebelum hasil perikanan
didistribusikan;
7.7. Produk hasil perikanan yang akan didistribusikan perorangan
tidak untuk tujuan komersial atau dalam bentuk “tentengan”
menggunakan Surat Keterangan sesuai form 8, dengan ketentuan
maksimal 25 kg dan atau nilai nominal maksimal sebesar Rp.
1.000.000,-;
7.8. Produk hasil perikanan yang akan didistribusikan lebih dari 1
(satu) ruang lingkup produk dapat menggunakan 1 (satu) HC
dengan ketentuan berat maksimal per ruang lingkup 250 kg
dengan berat total 1.000 Kg dengan melampirkan rincian jenis
dan volume produk;
5
7.9. Apabila diperlukan, Sertifikat Kesehatan dapat dilampiri dengan
Test Result (TR) sesuai form 10.
8. Ruang Lingkup Sertifikat Kesehatan Mutu
Ruang lingkup Sertifikasi kesehatan mutu dan keamanan hasil
perikanan mencakup seluruh produk perikanan untuk tujuan konsumsi
dengan rincian sbb:
8.1. Ikan Segar / Beku / Hidup apabila diminta HC bebas HPIK oleh
negara tujuan maka dilengkapi dengan Sertifikat bebas Hama
Penyakit Ikan.
8.2. Produk Olahan : pengolahan ikan dengan suhu tinggi, asap,
fermentasi, kering-asin, communited (fish jelly products, value
added products).
9. Prosedur
9.1. Permohonan Penerbitan Sertifikat Kesehatan (HC)
UPI mengajukan permohonan penerbitan HC kepada UPT KIPM
sesuai wilayah kerja (Form 01) dengan melampirkan sekurang
kurangnya dokumen spesifikasi produk yang akan didistribusikan
yaitu :
9.1.1 Packing List (PL) Identitas Produk atau batch code yaitu
dokumen muat barang yang berisi keterangan tentang
spesifikasi barang yang dimuat, kode/tanggal produksi,
tujuan, tanggal dan alat pengangkutan.
9.1.2 Invoice yaitu dokumen muat barang yang berisi keterangan
tentang spesifikasi harga barang yang dimuat.
9.1.3 Identitas Sertifikat adalah satu kesatuan data/informasi
yang menerangkan produk yang akan diekspor dari sisi isian
format sertifikat kesehatan yang akan diterbitkan sesuai
negara tujuan.
9.1.4 Surat Rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut, khusus untuk ekspor ikan/produk
perikanan yang dilarang, dibatasi dan dilindungi.
6
9.2. Penerimaan Permohonan Penerbitan Sertifikat Kesehatan (HC)
9.2.1 Petugas administrasi mengagendakan surat permohonan serta
melakukan pengecekan terhadap kelengkapan permohonan.
9.2.2 Hasil pengecekan dicatat dalam “Formulir hasil evaluasi
kecukupan dokumen”(Form 02). Apabila dokumen
permohonan dinyatakan belum lengkap, maka Petugas
administrasi menginformasikan hal tersebut kepada UPI yang
bersangkutan dengan menggunakan form “Pengembalian
Permohonan ke UPI” (Form 03).
9.2.3 Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan
kepada kepala UPT KIPM atau pejabat yang ditunjuk yang
selanjutnya menugaskan verifikator untuk melakukan
evaluasi terhadap permohonan.
9.3. Evaluasi Permohonan
9.3.1 Verifikator melakukan evaluasi terhadap permohonan dengan
melakukan :
a. Pengecekan terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen
permohonan, misalnya : nama dan alamat UPI, kesesuaian
nomor registrasi dan tipe produk dengan negara tujuan
ekspor, kesesuaian tgl permohonan dengan tanggal
keberangkatan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan;
b. Sertifikat Penerapan HACCP pada Unit Produksi: jenis
produk, grade, masa berlaku;
c. Evaluasi laporan/rekaman hasil surveilan minimal laporan
terakhir;
d. Evaluasi laporan hasil pengujian contoh dari kegiatan
pengambilan contoh yang terjadwal maupun yang tidak
terjadwal ;
e. Kesesuaian dengan seluruh ketentuan otoritas kompeten;
f. Status Pelayanan Sertifikasi.
9.3.2 Hasil evaluasi direkam dalam “Formulir Hasil Evaluasi
Permohonan” (Form 04) yang memuat rekomendasi hasil
evaluasi.
a. Dapat diterbitkan apabila hasil evaluasi menunjukkan
kesesuaian dengan seluruh persyaratan/ketentuan.
7
b. Tidak dapat diterbitkan apabila hasil evaluasi menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan/ketentuan.
9.4. Tindak lanjut Hasil Evaluasi
9.4.1 Verifikator melaporkan hasil evaluasi permohonan kepada
kepala UPT KIPM atau pejabat yang ditunjuk untuk
selanjutnya disampaikan ke bagian administrasi pelayanan
sesuai rekomendasi verifikator.
9.4.2 Apabila dalam Formulir Hasil Evaluasi Permohonan
menunjukkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan dan
rekomendasi “Dapat diterbitkan”, maka bagian tata
pelayanan melakukan pencetakan HC.
9.4.3 Apabila dalam Formulir Hasil Evaluasi Permohonan
menunjukkan hasil rekomendasi “Tidak dapat diterbitkan”
maka bagian tata pelayanan menyampaikan hasil evaluasi
tersebut ke UPI.
9.5. Pencetakan Sertifikat Kesehatan (HC)
9.5.1 Pencetakan HC dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengisian
Sertifikat Kesehatan untuk masing-masing negara tujuan
ekspor.
9.5.2 Petugas pencetakan bertanggungjawab terhadap kebenaran
dan kejelasan hasil cetakan :
a. Kesesuaian data HC dengan permohonan;
b. Kesesuaian jenis sertifikat berdasarkan negara tujuan,
nomor registrasi negara mitra dan tipe dan jenis produk;
c. Pemberian nomor HC dan form HC yang sesuai dengan
negara tujuan ekspor;
d. Kesesuaian permintaan tanggal cetak HC, apabila
diperlukan.
9.5.3 Petugas pencetakan dapat mencetak draft HC terlebih dahulu
untuk disampaikan kepada UPI agar diperiksa kebenaran dari
data HC tersebut dan di paraf.
9.6. Verifikasi lapangan dan Pengujian Organoleptik Produk Akhir
(end product testing)
Untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian data yang tercantum
pada draft HC dengan produk yang dikirim, maka inspektur mutu
8
atau petugas yang kompeten harus melakukan inspeksi pada saat
pemuatan. Pada saat verifikasi lapangan dilakukan pengujian
organoleptik dengan menggunakan score sheet terhadap produk
yang akan dikirim. Hasil verifikasi lapangan dan uji organoleptik
didokumentasikan.
9.7. Tindaklanjut dari Verifikasi Lapangan
9.7.1 Hasil menunjukkan kebenaran dan kesesuaian dengan data
pada draft HC serta hasil uji organoleptik sesuai persyaratan
maka dapat dilakukan pencetakan HC;
9.7.2 Hasil tidak menunjukkan kebenaran dan kesesuaian dengan
data pada draft HC serta hasil uji organoleptik tidak sesuai
persyaratan maka HC tidak dapat diterbitkan.
9.8. Verifikasi dan Penandatanganan HC
9.8.1 Verifikator melakukan verifikasi terhadap HC yang sudah
dicetak;
9.8.2 Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan
kesesuaian seperti yang tercantum pada butir 9.5.2 dengan
membubuhkan paraf pada lembar HC untuk arsip UPT KIPM;
9.8.3 Pejabat penandatangan HC menandatangi HC yang sudah
diverifikasi dan dibubuhi stempel BKIPM dengan warna tinta
yang berbeda dari bagian lain sertifikat (warna ungu). Tanda
tangan harus sesuai dengan spesimen yang dikirimkan ke
negara mitra dan menggunakan tinta warna hijau;
9.8.4 Apabila HC atau lampiran HC terdiri dari lebih dari satu
halaman, maka setiap halaman HC harus diberi nomor
halaman dengan format hal... dari.... dan ditandatangani
dengan posisi untuk halaman yang tidak disediakan tempat,
maka ditandatangani disebelah kanan paling bawah dan
halaman akhir dilakukan ditempat yang telah ditentukan.
9.9. Penyerahan dan Pendistribusian HC
9.9.1 Verifikator melakukan pengecekan ulang terhadap HC yang
sudah ditandatangani dan menyerahkan ke bagian
administrasi untuk menginformasikannya kepada pihak UPI
untuk dapat segera diambil. Bukti penyerahan HC direkam
dalam log book;
9
9.9.2 Pengambilan HC dan dokumen diatas hanya bisa dilakukan
oleh petugas resmi yang ditunjuk oleh UPI pemohon atau
seorang yang dikuasakan mengambil dengan surat kuasa;
9.9.3 Petugas pengambil HC harus melakukan pengecekan
kebenaran kesesuian HC dengan permohonannya yang
diajukan;
9.9.4 Pendistribusian lembar HC sesuai dengan Pedoman
Pengisian Sertifikat Kesehatan.
10. Amandemen
10.1. UPT KIPM dapat melakukan amandemen terhadap HC apabila ada
permohonan perubahan secara tertulis dari UPI sesuai form 11;
10.2. Apabila amandemen dilakukan hanya pada sebagian kecil data
(misalnya perubahan alamat UPI) maka amandemen dilakukan
dengan cara mencoret data yang lama dan mencantumkan data
baru serta dibubuhkan paraf dan stempel koreksi;
10.3. Apabila HC yang sudah diterbitkan perlu diganti dengan HC yang
baru, maka diterbitkan HC dengan Nomor Ref HC dan tanggal yang
baru diterbitkan, dokumen lama ditarik dan didokumentasikan;
(HC yang baru harus ada keterangan menggantikan HC yang
lama);
10.4. Amandemen tidak dapat dilakukan :
a) Apabila volume ekspor lebih besar daripada volume yang tertulis
pada HC;
b) Apabila terjadi perubahaan terhadap jenis ikan/produk;
c) Apabila produk sudah sampai dinegara tujuan.
10.5. Khusus untuk produk hidup dan segar, apabila terjadi perubahan
pemberangkatan dalam kurun waktu 1 (satu) hari maka UPT KIPM
harus menerbitkan HC baru sebagai pengganti;
10.6. Jika terjadi pembatalan pengiriman produk yang sudah
diterbitkan HC dalam kurun waktu 3(tiga) hari, maka UPT KIPM
harus menarik HC tersebut.
11. Laporan
UPT KIPM wajib menyampaikan laporan bulanan dalam bentuk soft
copy, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ke Pusat Sertifikasi
10
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melalui email
[email protected] yang mencakup :
11.1. Rekapitulasi Penerimaan dan Persediaan Blanko HC (form 05);
11.2. Rekapitulasi Penggunaan Blanko HC (form 06) dengan
melampirkan HC yang rusak/batal;
11.3. Rekapitulasi data HC (Form 07).
12. Audit Penerbitan HC
BKIPM melakukan audit terhadap proses penerbitan sertifikat HC
minimal 1 kali setahun.
13. Surat Persetujuan Muat (SPM)
13.1. Surat Persetujuan Muat (SPM) sebagai legalitas pemberangkatan
produk hasil perikanan diterbitkan berdasarkan HC;
13.2. SPM hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemuatan dan hanya dapat
digunakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan;
13.3. Pengecekan kesesuaian jumlah dan jenis produk apabila terjadi
penggantian kontainer/stuffing dilakukan oleh UPT KIPM yang
mengeluarkan SPM.
13.4. Produk perikanan dengan pelabuhan embarkasi tidak di wilayah
UPI tersebut, maka kepala UPT KIPM yang menerbitkan HC dapat
menerbitkan Surat Keterangan HC sesuai form.9 apabila HC
belum diterbitkan karena menunggu kepastian kapal atau
container.
14. TRACES (Trade Control and Expert System)
14.1. UPI membuat Sertifikat Kesehatan pada sistem TRACES dan
menyampaikannya untuk proses lebih lanjut oleh Otoritas
Kompeten secara Online.
14.2. UPI menginformasikan permohonan Sertifikat Kesehatan tersebut
kepada UPT KIPM melalui telepon untuk mendapatkan validasi.
14.3. Verifikator melakukan evaluasi terhadap permohonan dengan
melakukan :
a. Pengecekan terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen
permohonan, misalnya : nama dan alamat UPI, kesesuaian
Approval Number ke UE, jenis produk dll;
11
b. Sertifikat Penerapan HACCP pada Unit Produksi;
c. Evaluasi laporan/rekaman hasil surveilan minimal yang
terakhir;
d. Evaluasi laporan hasil pengujian contoh dari kegiatan surveilan
maupun pengambilan contoh khusus;
e. Pengecekan terhadap seluruh ketentuan dari otoritas kompeten;
f. Status pelayanan sertifikasi.
14.4. Administrator UPT KIPM melakukan pencetakan HC sesuai
dengan kebutuhan negara tujuan ekspor.
14.5. Pejabat penandatangan HC menandatangi HC yang sudah
divalidasi dan dibubuhi stempel BKIPM dengan warna tinta yang
berbeda dari bagian lain sertifikat (ungu). Tanda tangan harus
sesuai dengan spesimen yang dikirimkan ke Uni Eropa dan
menggunakan tinta warna hijau.
14.6. Setiap halaman HC harus ditandatangani dengan posisi
tandatangan di bawah bagian kanan dan halaman terakhir
ditandatangan ditempat yang telah ditentukan, kecuali ada
permintaan lain.
14.7. Verifikator melakukan pengecekan ulang terhadap HC yang sudah
ditandatangani dan menyerahkan ke bagian administrasi untuk
menginformasikannya kepada pihak UPI sesuai dengan butir 9.8.
15. Lampiran
15.1. Form 01 Permohonan penerbitan Sertifikat HC;
15.2. Form 02 Hasil evaluasi kecukupan dokumen;
15.3. Form 03 Pengembalian Permohonan ke UPI;
15.4. Form 04 Hasil Evaluasi Permohonan;
15.5. Form 05 Rekapitulasi Penerimaan dan Persediaan Blanko HC;
15.6. Form 06 Rekapitulasi Penggunaan Blanko HC;
15.7. Form 07 Rekapitulasi data HC;
15.8. Form 08 Surat Keterangan untuk Produk dalam bentuk
“Tentengan”;
15.9. Form 09 Surat Keterangan Health Certificate (SKHC);
15.10. Form 10 Test Result (TR)
15.11. Form 11 Surat Permohonan Amandemen HC
12
KOP UPI
............., .................... 201 Kepada Yth.
Nomor : Kepala (UPT KIPM sesuai nama.........) Lampiran : Di Perihal : Surat Permohonan Penerbitan HC ...........................
Dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan Health Certificate (HC) dengan rincian data sebagai berikut :
1 Nama Produk :..............................................................................................
Product Name 2 Nama Species
:............................................................................................... Species Name
3 Jenis Olahan :...............................................................................................
Processed types 4 Kemasan / Jumlah Kemasan
:............................................................................................... Packaging / Total Packaging
5 Jumlah Tonase (kg) :...............................................................................................
Total Tonnage (kg) 6 Tanggal /kode Produksi
:............................................................................................... Date of Production
7 Nama & Alamat UPI :...............................................................................................
Name & Address UPI 8 Nomor HACCP/ Regristrasi/FDA/Approval
:............................................................................................... Number HACCP/ Regristrasi / FDA / Approval
9 Negara Tujuan Ekspor :...............................................................................................
Export Destination Countries 10 Number PSPL *)
:................................................................................................ No. PSPL
11 Nama dan Alamat Importir :................................................................................................
Name and Address of Importer 12 Nama Pelabuhan Muat
:................................................................................................ Major port of loading
13 Nama Pelabuhan Tiba :................................................................................................
Arriving Port Name 14 Alat Transportasi
:................................................................................................ Means of transport
15 Nomor Container/Seal :................................................................................................
No. Container / Seal 16 Tanggal keberangkatan
:................................................................................................ Date of Delivery
Ket : * ) Surat Rekomendasi dari UPT Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan untuk ikan yang dilindungi (UPT KIPM sesuai nama .................). Cap dan Tanda Tangan Perusahaan Diterima Oleh : Tanggal : No. Agenda : Cap dan Tanda Tangan
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Permohonan penerbitan Sertifikat HC
No. Dokumen : Form 1
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
13
FORM EVALUASI KECUKUPAN DOKUMEN
Tanggal Permohonan :
No Agenda :
Nama UPI :
Alamat :
Jenis Produk :
No. Kelengkapan Dokumen Ada Tidak ada Ket
1 Packing List (PL) Identitas Produk atau batch code
2 Invoice
3 Surat Rekomendasi PSPL (Khusus Ekspor ikan/produk
perikanan yg dilarang, dibatasi dan dilindungi )
Keterangan :
Beri tanda √ pada kolom pilihan
CATATAN :
1. Di Proses lebih lanjut
2. Belum lengkap
& dikembalikan ke UPI
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Hasil Evaluasi Kecukupan Dokumen / Desk Audite
No. Dokumen : Form 2
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
Petugas Penerima
Permohonan
:
Tanggal :
Paraf :
14
FORM PENGEMBALIAN PERMOHONAN KE UPI
Tanggal Permohonan :
No Agenda :
Nama UPI :
Alamat :
Jenis Produk :
Dengan ini dikembalikan Permohonan Penerbitan HC ke UPI dengan alasan ketidaklengkapan
dokumen sebagai berikut :
Packing List (PL) Identitas Produk atau batch code
Invoice
Nama UPI
Alamat UPI (yang terdaftar di negara mitra)
Nomor Registrasi negara tujuan ekspor
Sertifikat Penerapan HACCP (Masa berlaku, Jenis produk, Nomor sertifikat)
Lain-lain
Keterangan : Beri tanda √ pada kolom
..............,...........,20
Petugas Perwakilan
Penerima Permohonan Unit Pengolahan Ikan
(.........................) (........................)
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Pengembalian Permohonan ke UPI
No. Dokumen : Form 3
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
15
Petugas Verifikator :
Tanggal :
Paraf :
FORM EVALUASI PERMOHONAN
Tanggal Permohonan :
No Agenda :
Nama UPI :
Alamat :
Jenis Produk :
No. Kesesuaian Dokumen Permohonan Sesuai Tidak
sesuai Keterangan
1 Nama UPI
2 Alamat UPI (yang terdaftar di negara mitra)
3 Nomor Registrasi dengan tujuan ekspor
4 Jenis produk yang terdaftar di negara mitra
5 Sertifikat Penerapan HACCP
(Masa berlaku, Jenis produk, Nomor sertifikat)
6 Laporan/rekaman hasil surveilan Diisi identifikasi atau
tanggal surveilan
7 Laporan hasil pengujian contoh Identifikasi LHU
Keterangan : Beri tanda √ pada kolom pilihan
REKOMENDASI :
1. Dapat diterbitkan
2. Tidak dapat diterbitkan
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Hasil Evaluasi Permohonan No. Dokumen : Form 4
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
16
REKAPITULASI PENERIMAAN & PERSEDIAAN BLANKO HC
UPT KIPM........
Bulan/Tahun :
Kode
HC
Penerimaan HC Persediaan/ Stok HC
Tanggal Jumlah No. Seri Sebelum Sesudah
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Rekapitulasi Penerimaan dan Persediaan Blanko HC
No. Dokumen : Form 5
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
17
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN BLANKO HC
UPT KIPM........
Bulan/Tahun :
Persediaan/Stok HC Jumlah Penerbitan/Pemakaian
(eksemplar)
Batal/Rusak *) Jumlah Sisa Stok
(eksemplar)
Kode HC Jumlah (eksemplar)
Jumlah
(eksemplar)
No. Seri Jenis Kesalahan
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Blanko HC No. Dokumen : Form 6
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
18
REKAPITULASI DATA HC
UPT KIPM........
Bulan/Tahun : .............................
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Rekapitulasi Data HC No. Dokumen : Form 7
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
NO. NAMA
PERUSAHAAN
HC JENIS
RODUK NAMA LATIN /
SPESIES
ASAL BAHAN
BAKU (BUDIDAYA
/ TANGKAP /
IMPOR)
NEGARA
TUJUAN
PELABUHAN
MASUK
PELABUHAN
KELUAR
VOLUME
(KG)
NILAI
USD
($)
HS CODE PNBP
NO.
SERTIFIKAT NO. SERI
TANGGAL
PENERBITAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
19
LETTER OF FISH AND FISHERIES PRODUCTS FOR PERSONAL HAND CARRY SURAT KETERANGAN UNTUK IKAN DAN PRODUK PERIKANAN UNTUK TENTENGAN
Number : …........../............/SKT/............/..........
Base on the application of :
1. Name / Nama :
2. Address / Alamat :
3. Pasport Number / Nomor Paspor :
4. Occupation / Pekerjaan :
5. Nationality / Kewarganegaraan :
6. Country of Destination / Negara tujuan :
7. Indentification of means of transport / : Identifikasi jenis transportasi
8. Date of Departure / Tanggal berangkat :
9. Objective of Exportation / : Tujuan Penggunaan
10. Name and Quantity of the Product / : Nama dan Jumlah Produk
NO FISH or FISHERIES PRODUCT / Ikan atau Produk Perikanan QUANTITY / Jumlah VALUE / Nilai
I, the undersigned, Certify that the Fish and / or Fisheries Products have been reported and have been
Inspected for Species, Size and number that appropriate and not prohibited, be obtained brought exit from
Indonesia for non-commercial purpose. / Saya, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa ikan dan /
atau Produk Perikanan telah dilaporkan dan telah diperiksa untuk Jenis, Ukuran dan jumlah yang tepat dan tidak dilarang,
diperbolehkan dibawa keluar dari Indonesia untuk tujuan tidak diperdagangkan.
Issued at / diterbitkan di ….......... on/tanggal ..............
Name and Address of Fish Quarantine and Inspection Agency Office / Nama dan Alamat UPT KIPM :
Signature / Tandatangan: …………………………………………
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Surat Keterangan Untuk Produk Dalam Bentuk “Tentengan”
No. Dokumen : Form 8
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
20
KOP SURAT UPT KIPM
SURAT KETERANGAN HEALTH CERTIFICATE
No. : ......../SKHC / 16.0-00000-2016 (No. Ref HC)
Yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini memberikan Surat Keterangan “Health Certificate”
(SKHC) dengan data sebagai berikut :
1. Nama Pengirim / Perusahaan :
2. Alamat Pengirim :
3. Nama Penerima :
4. Alamat Penerima :
5. Nama Komoditas / Produk :
6. HS Code :
7. Jumlah Kemasan / Berat Netto : / Kgs
8. Tujuan Ekspor :
9. Nama Kapal / Tanggal berangkat : /
10. Nomor Pengajuan :
11. Nomer Urut HC :
12. Nomer Seri HC :
13. Tanggal terbit HC :
Demikian Surat Keterangan HC ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..............................., …………………..
2016
Pejabat Penanda tangan HC
( )
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Surat Keterangan Health Certificate No. Dokumen : Form 9
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
21
THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TEST RESULT
HASIL UJI No. This is to certify that / : Menyatakan bahwa 1. Name of sample / : 1. ………………………………………………………………………….
Nama sampel 2. ............................................................................... 3. ...............................................................................
2. Customer / : ……………………………………………………………………………….. Pelanggan
3. No Reff HC : ……………………………………………………………………………….. No Referensi HC
This Test result is valid from the date of issued Hasil uji ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan
.....,................20….
Regional Fish Quarantine And Inspection Agency .........
(......................................)
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Test Result / Hasil Uji No. Dokumen : Form 10
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
NO SCOPE PARAMETER METHOD RESULT REQUIREMENT
SAMPLE Sampel
1 ORGANOLEPTIC Organoleptik
2 MICROBIOLOGY Mikrobiologi
3 CHEMICAL Kimia
4 PHYSIC Fisik
22
............., .................... 201 Kepada Yth.
Nomor : Kepala (UPT KIPM sesuai nama.........) Lampiran : Di Perihal : Surat Permohonan Amandemen HC ...........................
Dengan ini kami mengajukan permohonan amandemen Health Certificate (HC) dengan rincian data sebagai berikut :
No Sebelum Revisi Sesudah Revisi Alasan
1
2
3
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.
Cap dan Tanda Tangan Perusahaan
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Permohonan Amandemen / Revisi HC No. Dokumen : Form 11
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd.
RINA
Lembar Pengesahan
No. Nama Pejabat Paraf
1 Sekretaris BKIPM
2 Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan KHP
3 Kepala Bagian Hukum, Humas dan
Informasi
4 Kepala Subbag Hukum
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
Humas dan Informasi,
Sugiman
23
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 59/KEP-BKIPM/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI KESEHATAN HASIL PERIKANAN
PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SURVEILAN KE UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)
DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN
1. Pendahuluan
Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan
terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini
konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya
keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk
akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku
yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik
sehingga akan menghasilkan produk akhir yang baik.
Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, serta adanya
tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah
mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep
HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai
bahan baku hingga produk akhir.
Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan
menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah
ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui
kegiatan inspeksi. Inspeksi dilakukan baik dalam rangka persetujuan
oleh Otoritas Kompeten melalui sertifikasi penerapan HACCP maupun
dalam rangka pengecekan efektifitas dan penerbitan sertifikat kesehatan
melalui surveilan.
Surveilan merupakan kegiatan inspeksi yang harus dilakukan
oleh lembaga inspeksi dan sertifikasi untuk memastikan bahwa
penerapan HACCP oleh Unit Penanganan dan pengolahan Ikan (UPI)
berjalan secara konsisten dan efektif. Hasil dari surveilan menjadi dasar
bagi lembaga inspeksi dan sertifikasi dalam menerbitkan Sertifikat
Kesehatan (Health Certificate/HC).
24
2. Ruang Lingkup
Petunjuk teknis ini mengatur tata cara Surveilan ke Unit Pengolahan
Ikan untuk melakukan verifikasi apakah suatu UPI konsisten dalam
menerapkan HACCP. Ruang lingkup petunjuk teknis ini mulai dari
penyusunan program sampai pelaporan hasil surveilan.
3. Tujuan
Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi inspektur mutu di
Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi dalam melakukan inspeksi dalam
rangka surveilan di UPI.
4. Acuan
4.1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/MEN/2010
tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;
4. 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 052A/KEPMEN-
KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
4. 3. Peraturan Kepala Badan KIPM No. 03/BKIPM/2011 Tentang
Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan
Hasil Perikanan.
5. Definisi
5. 1. Otoritas Kompeten yang selanjutnya disingkat OK adalah unit
organisasi dilingkungan Kementerian yang diberi mandat oleh
Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan;
5. 2. Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi adalah UPT Badan yang
ditugaskan oleh Kepala Badan untuk menerbitkan sertifikat
kesehatan hasil perikanan yang menyatakan kesesuaian dengan
persyaratan
5. 3. Surveilan adalah kegiatan penilaian kesesuaian terhadap UPI yang
dilakukan secara sistematis dan berulang dalam kurun waktu
tertentu (sesuai rating) sebagai dasar untuk memelihara validitas
pernyataan kesesuaian dengan sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan.
25
5. 4. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit
produksi/pengolahan dan manajemennya termasuk sistem
produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk,
input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.
5. 5. Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang selanjutnya
disingkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah
ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan
usaha.
5. 6. Inspektur Mutu adalah Pegawai Negeri yang mempunyai
kompetensi melakukan kegiatan inspeksi, verifikasi, surveilan dan
pengambilan contoh dalam rangka pengendalian sistem jaminan
mutu dan kemanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Kepala
BKIPM selaku otoritas kompeten.
6. Sarana
6. 1. Sumber Daya Manusia;
6. 2. Peralatan inspeksi (Laptop, Printer, Kamera, Thermometer, Testkit,
dll);
6. 3. Sarana komunikasi.
7. Program Surveilan
7.1. UPT KIPM wajib membuat program tahunan surveilan paling lambat
tiga bulan sebelum tahun berikutnya.
7.2. Program tersebut direview/dikaji ulang setiap awal tahun oleh
penanggungjawab pengendalian mutu untuk memastikan seluruh
UPI yang mempunyai sertifikat Penerapan HACCP dan melakukan
ekspor termasuk dalam program surveilan.
8. Persyaratan Umum
8.1. Setiap UPI pemegang Sertifikat Penerapan HACCP wajib dilakukan
surveilan oleh inspektur mutu dari Lembaga Inspeksi dan
Sertifikasi HC.
8.2. Frekuensi surveilan dilaksanakan berdasarkan grade Sertifikat
Penerapan HACCP yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
untuk grade A, 2 (dua) bulan sekali untuk grade B dan 1 (satu)
bulan sekali untuk grade C.
26
8.3. Jadwal surveilan harus disesuaikan dengan keberadaan proses
produksi pada Unit Pengolahan Ikan.
9. Prosedur
9.1. Informasi kepada Unit Pengolahan Ikan
Kepala UPT KIPM menginformasikan rencana surveilan kepada
Penanggung Jawab UPI minimal 1 minggu sebelum tanggal
pelaksanaan dan memastikan pada saat surveilan UPI melakukan
proses produksi
9.2. Persiapan Surveilan
9.2.1. Kepala UPT KIPM menugaskan inspektur mutu untuk
melakukan inspeksi dalam rangka surveilan sesuai dengan
program surveilan tahunan yang telah dibuat.
9.2.2. Inspektur mutu membuat perencanaan surveilan yang
didisain fleksibel untuk memungkinkan adanya perubahan
selama inspeksi, antara lain melakukan:
a) Identifikasi tujuan dan ruang lingkup
b) Identifikasi pihak yang bertanggung jawab langsung yang
berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup
c) Identifikasi dokumen yang digunakan sebagai acuan
d) Identifikasi tim inspektur mutu
e) Identifikasi bahasa yang akan digunakan
f) Waktu dan tempat pelaksanaan
g) Identifikasi organisasi unit pengolahan ikan yang akan
disurveilan
h) Perkiraan waktu dan lamanya
i) Jadwal pertemuan dengan pihak manajemen
9.2.3. Inspektur mutu menyiapakan dokumen yang mencakup:
a) Juknis surveilan/Inspeksi
b) Dokumen acuan/standar/regulasi
c) Surat penugasan surveilan (Form 1)
d) Form Audit Kecukupan (Form 2)
e) Daftar isian (cheklist) (Form 3)
f) Daftar hadir pertemuan pembukaan dan /penutupan
(Form 4)
g) Laporan temuan ketidaksesuaian (Form 5)
27
h) Laporan Verifikasi tindakan perbaikan temuan
ketidaksesuaian (Form 6)
9.3. Persiapan inspeksi dalam rangka Surveilan
Review dokumen (Desk Audit)
a. Sebelum melakukan surveilan Inspektur mutu melakukan review
terhadap informasi yang berkaitan dengan UPI yang akan
dikunjungi mencakup:
Rekaman 2 (dua) laporan surveilan terakhir dan Panduan
mutu HACCP untuk menentukan apakah sistem yang
terdokumentasi telah memenuhi persyaratan;
Riwayat penerapan HACCP di UPI (misalnya apakah pernah
terkena kasus penolakan produk, turun grade, dll)
Hasil inspeksi dalam rangka validasi dan verifikasi penerapan
HACCP UPI oleh Otoritas Kompeten.
b. Inspektur Mutu harus mencatat hasil review sesuai form 2
terhadap dokumen misalnya ketidaksesuaian panduan mutu
dengan ketentuan, data dan informasi tentang
defisiensi/kekurangan dari hasil surveilan terakhir, temuan yang
belum selesai ditindak lanjuti, dll.
9.4. Pelaksanaan Inspeksi
9.4.1. Pertemuan Pembukaan
Ketua tim surveilan memimpin pertemuan pembukaan antara
tim inspektur mutu dan manajemen UPI dengan tujuan:
a. Memperkenalkan tim inspektur mutu;
b. Pengisian daftar hadir;
c. Konfirmasi tujuan dan ruang lingkup;
d. Identifikasi pihak yang bertanggungjawab langsung yang
terkait dengan tujuan dan ruang lingkup surveilan;
e. Konfirmasi bahasa yang digunakan;
f. Konfirmasi agenda inspeksi yang mencakup pemeriksaan
lapangan, peninjauan dokumen, perumusan temuan
inspeksi (Caucus meeting) dan pertemuan penutupan ;
g. Konfirmasi petugas pendamping dan ruangan khusus
untuk bekerja;
h. Konfirmasi ketersediaan dokumen dan rekaman;
28
i. Konfirmasi bahwa inspektur mutu diwajibkan mengambil
foto sebagai bukti ketidak sesuaian;
j. Konfirmasi kesehatan dan keselamatan Tim Inspeksi;
k. Pernyataan Tim Inspeksi menjamin kerahasiaan auditee;
l. Penjelasan dari pihak UPI mengenai status penerapan
HACCP termasuk adanya perubahan;
m. Konfirmasi aktivitas surveilan (inplant, on desk dan
pengambilan contoh.
9.4.2. Inspeksi Lapangan
a. Ketua tim Inspektur mutu mengatur pelaksanaan inspeksi
lapangan untuk memverifikasi apakah UPI menerapkan
HACCP sesuai dengan peraturan dan dokumen yang sudah
dibuat.
b. Inspeksi mencakup keseluruhan elemen sistem jaminan
mutu dan keamanan hasil perikanan termasuk pengecekan
terhadap penerapan persyaratan dasar (SSOP/GMP) dan
HACCP, termasuk hasil pengujian laboratorium internal
sesuai checklist inspeksi .
c. Inspektur mutu mencatat dan merekam bukti-bukti
objektif yang ditemukan pada saat inspeksi secara benar
dan tepat berdasarkan prinsip PLOR.
d. Inspektur mutu memberitahukan wakil UPI tentang
temuan ketidaksesuaian pada waktu peninjauan lapangan
dan memberikan kesempatan UPI memberikan
argumentasi/sanggahan. Inspektur mutu harus
memastikan bahwa suatu ketidaksesuaian adalah temuan
yang sudah pasti tidak memenuhi persyaratan.
9.4.3. Pembahasan Hasil Temuan (Caucus Meeting) dan pembuatan
laporan ketidak sesuaian
a. Sebelum dilakukan pertemuan akhir dengan manajemen
UPI, tim inspektur mutu mengadakan pertemuan tertutup
untuk mendiskusi temuan dan evaluasi ketidaksesuaian
yang disampaikan oleh setiap anggota inspektur mutu;
b. Tim Inspektur mutu melakukan analisa terhadap sistem
yang diterapkan dan membuat laporan ketidaksesuaian;
29
c. Temuan ketidaksesuaian ditulis dalam form temuan
ketidaksesuaian berdasarkan ”PLOR” (Problem, Location,
Objective Efidience dan Reference) dan dituliskan secara
jelas dan tidak merupakan saran tentang tindakan yang
perlu diambil, tidak membingungkan atau ragu-ragu.
9.4.4. Pertemuan Akhir
a. Ketua tim inspeksi memimpin pertemuan akhir dengan
manajemen UPI dan menyampaikan hal-hal sebagai
berikut :
Terimakasih kepada UPI atas bantuan dan kerjasama
mereka;
Presentasi temuan ketidaksesuaian;
Ringkasan keseluruhan dan kesimpulan dari ketua tim;
Memberikan kesempatan kepada pihak UPI untuk
memberikan tanggapan, mendiskusikan, menyampaikan
komentar pertanyaan, klarifikasi dll;
meminta UPI untuk menyampaikan rencana dan tanggal
pelaksanaan tindakan perbaikan yang akan dilakukan
serta di sepakati oleh tim inspektur mutu;
Menyampaikan prosedur tindakan perbaikan sesuai
ketentuan.
b. Ketua tim inspeksi dan penanggungjawab UPI
menandatangani Daftar Temuan Ketidaksesuaian.
9.5. Verifikasi Tindakan Perbaikan
9.5.1. UPI melakukan tindakan perbaikan dan melaporkannya
kepada kepala UPT sesuai dengan form 6.
9.5.2. Inspektur Mutu melakukan verifikasi terhadap tindakan
perbaikan yang disampaikan oleh UPI dan membuat laporan
hasil verifikasi pada form verifikasi tindakan perbaikan (form
7).
9.5.3. Apabila UPI tidak melakukan tindakan perbaikan sampai
batas waktu yang telah disepakati, maka kepala UPT KIPM
memberikan surat peringatan sesuai form 8.
30
9.6. Pembekuan Sementara Ekspor
9.6.1. Apabila setelah diberikan surat peringatan, UPI tetap tidak
melakukan tindakan perbaikan, maka kepala UPT KIPM
melakukan Pembekuan Sementara sesuai form 9.
9.6.2. Kepala UPT KIPM juga dapat memberikan Pembekuan
Sementara terhadap UPI apabila temuan ketidaksesauain
hasil surveilan tidak sesuai dengan Grade HACCP.
9.6.3. Pembekuan sementara dapat dicabut apabila UPI sudah
melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan form 10.
9.7. Pelaporan dan Rekaman Hasil Inspeksi
9.7.1. Ketua tim inspeksi melaporkan hasil inspeksi kepada kepala
UPT KIPM.
9.7.2. Apabila hasil inspeksi telah memenuhi persyaratan, maka
Kepala UPT menerbitkan Surat Keterangan Hasil Surveilan
sesuai form 11.
9.7.3. Berkas kegiatan hasil surveilan setiap UPI di dokumentasikan
dengan baik untuk digunakan sebagai bahan desk audit pada
kegaiatan surveilan selanjutnya.
9.7.4. Kepala UPT KIPM menyampaikan laporan pelaksanaan
surveilan termasuk hasil pengujian contoh kepada Kepala
Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan setiap
3 bulan melalui email [email protected]
dan [email protected] atau dikirim hard copy
sesuai dengan form 12 dan form 13.
31
Nomor : Lampiran : 1 (Satu) Lembar Hal : Surveilan dalam rangka Penerbitan Sertifikat Kesehatan
Yth. Pimpinan PT..............
Di ..................
Dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per.19/men/2010 tentang ”Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan”, maka kami menugaskan Inspektur Mutu UPT KIPM.......... untuk melakukan kegiatan inspeksi dalam rangka surveilan sebagai dasar penerbitan sertifikat kesehatan di PT .......... pada tanggal ..... s/d ...... 20.., dengan nama sebagai berikut :
NO NAMA KEGIATAN
1 ................... (ketua tim) Inspeksi dalam rangka surveilan UPI dalam rangka penerbitan Sertifikat Kesehatan 2
................... (anggota)
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Surat Penugasan Surveilan No. Dokumen : Form 1
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
Kepala UPT KIPM..........
(......................................)
32
OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FORM AUDIT KECUKUPAN (Desk audit)
Nama UPI :
Alamat :
Jenis Produk :
NO KELENGKAPAN KESESUAIAN KETERANGAN
Ada Tidak
A Administrasi
1 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
2 Akta Notaris Pendirian Perusahaan
3 Ijin Usaha Perikanan (IUP); dan/atau Tanda daftar
Usaha Perikanan
4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5 Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
6 Sertifikat Kelayakan Pengolahan
7 Manual HACCP yang sudah divalidasi
8 Sertifikat HACCP Personil
9 Persyaratan lainnya ................
B TEKNIS UTAMA
1 Diskripsi Produk
2 Alur Proses
3 Analisa Bahaya (Bahaya Potensial dan Penyebab
Bahaya)
4 Identifikasi CCP
5 Prosedur Monitoring/Pemantauan CCP
6 Dokumen GMP dan SSOP
C TEKNIS PENUNJANG
1 Prosedur pelacakan dan penarikanan produk
2 Prosedur pengaduan konsumen
3 Label atau spesifikasi
4 Prosedur verifikasi
5 ProsedurTraceability
D CATATAN
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Audit Kecukupan (Desk Audit) No. Dokumen : Form 2
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
Inspektur Mutu :
No. Reg :
Tanggal :
Tanda Tangan :
33
CHECKLIST PENERAPAN GMP, SSOP DAN HACCP
DI UNIT PENGOLAHAN IKAN
KRITERIA MIN MAJ SER CR ACUAN
1. KEAMANAN AIR DAN ES
1.1 Pasokan air tidak memadai dan tidak aman untuk digunakan
Kep 052.A/MEN/2013
1.2 Memungkinkan terjadinya kontaminasi antara air potable dan non potable
1.3 Suplai air panas tidak ada, kalau ada tidak mencukupi* (bila digunakan)
Idem
1.4 Es tidak dibuat, ditangani atau digunakan dengan cara yang higienis
Kep 052.A/MEN/2013
2 PERMUKAAN YANG KONTAK LANGSUNG DENGAN PRODUK
MAJ SER CR ACUAN
Peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang kontak langsung dengan produk memungkinkan terjadinya kontaminasi.
Kep 052.A/MEN/2013
3. PENCEGAHAN KONTAMINASI SILANG MIN MAJ SER CR ACUAN
1.1. Cara penanganan tidak mencegah terjadinya kontaminasi silang (3.2)
Kep 052.A/MEN/2013
3.2 Limbah tidak ditangani dengan baik dan dapat menyebabkan kontaminasi silang. (3.3)
Kep 052.A/MEN/2013
3.3 Konstruksi & lay out tidak dirancang untuk mencegah kontaminasi silang (3.1)
4. FASILITAS SANITASI MIN MAJ SER CR ACUAN
4.1 Jumlah, desain dan fasilitas toilet tidak memadai dan berhubungan langsung dengan ruang proses
4.2 Jumlah, lokasi, desain dan fasilitas pencuci tangan tidak memadai dan tidak menggunakan air bersih
Idem
4.3 Bak cuci kaki tidak tersedia, tidak sesuai, tidak menggunakan air bersih dan tidak didesinfeksi***)
Idem
5. PELABELAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA
MIN MAJ SER CR ACUAN
5.1 Bahan-bahan kimia berbahaya tidak diberi label dengan benar
Kep 052.A/MEN/2013
5.2 Bahan bahan kimia tidak disimpan di tempat khusus dan tidak terkunci serta digunakan atau ditangani dengan cara yang tidak benar
Idem
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 4
Cheklist No. Dokumen : Form 3
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
34
6. KESEHATAN dan KEBERSIHAN KARYAWAN MIN MAJ SER CR ACUAN
6.1 Tingkah laku karyawan yang menangani produk tidak menjaga kebersihan individu (personal cleaness) dan tidak menggunakan pakaian kerja yang sesuai.
6.2 UPI tidak mempunyai sistem yang dapat mencegah karyawan berpenyakit menangani produk
Kep 052.A/MEN/2013
7. PENGENDALIAN PEST (pest control) MIN MAJ SER CR ACUAN
7.1 UPI tidak mempunyai tindakan pencegahan terhadap masuknya hewan pengganggu
Kep 052.A/MEN/2013
7.2 Tidak memiliki tindakan menghilangkan hewan pengganggu dari unit pengolahan
Kep 052.A/MEN/2013
8. PENGENDALIAN PROSES MIN MAJ SER CR ACUAN
8.1 Tidak dilakukan pengendalian dan pemantauan terhadap mutu dan keamanan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong selama penanganan /pengolahan
Kep 052.A/MEN/2013
8.2 Tidak dilakukan pengendalian dan pemantauan terhadap suhu selama penanganan /pengolahan
Idem
8.3 Penanganan/pengolahan tidak dilakukan dengan teknologi yang sesuai
Idem
9. PENGEMASAN MIN MAJ SER CR ACUAN
9.1 Bahan pengemas terbuat dari bahan yang dapat mencemari, tidak dapat melindungi dan dapat merubah karakteristik produk
Kep 052.A/MEN/2013
9.2 Pengemasan tidak dilakukan secara higienis
10. PENYIMPANAN MIN MAJ SER CR ACUAN
10.1 Penyimpanan produk akhir tidak mampu menjamin suhu sesuai dengan spesifikasi produk
Kep 052.A/MEN/2013
10.2 Penyimpanan produk tidak bisa menjamin terjadinya kontaminasi silang
11. DISTRIBUSI / TRANSPORTASI MIN MAJ SER CR ACUAN
Pengangkutan produk tidak mampu menjamin suhu sesuai dengan spesifikasi produk
Kep 052.A/MEN/2013
12. KETERTELUSURAN MIN MAJ SER CR ACUAN
UPI tidak dapat menjamin ketertelusuran produk
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 2 dari 4
Cheklist No. Dokumen : Form 3
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
35
13. PELATIHAN MIN MAJ SER CR ACUAN
UPI tidak memiliki dan melaksanakan program dan prosedur pelatihan karyawan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya
KEPATUHAN TERHADAP RENCANA HACCP
A. RANCANGAN HACCP MIN MAJ SER CR Acuan
1. Dokumen rancangan HACCP tidak tersedia Manual HACCP
2. Dokumen rancangan HACCP tidak sesuai Manual HACCP
3. Dokumen rancangan HACCP belum divalidasi Manual HACCP
4. Dokumen rancangan HACCP tidak mutakhir Kep 052.A/MEN/2013
5. Tidak ada personil yang memiliki sertifikat HACCP di bidang perikanan
PER.03/BKIPM/2011
3.1. B. MONITORING MIN MAJ SER CR Acuan
1. Monitoring tidak diterapkan Kep 052.A/MEN/2013
2. Tindakan koreksi tidak dilakukan Idem
2.1 C. REKAMAN MIN
MAJ SER
CR Acuan
1. Rekaman tidak mutakhir Kep 052.A/MEN/2013
2. Rekaman tidak akurat Idem
3. Rekaman yang diperlukan untuk pemeriksaan tidak ada
Idem
D. VERIFIKASI INTERNAL MIN
MAJ SER
CR Acuan
1. Verifikasi monitoring gmp, ssop, ccp tidak dilakukan sesuai rencana
Kep 052.A/MEN/2013
2. Audit internal tidak dilakukan sesuai dengan rencana
Idem
3. Kaji ulang manajemen tidak dilakukan sesuai yang direncanakan
Idem
E. LAIN-LAIN MIN
MAJ SER
CR Acuan
1. Manajemen tidak memiliki komitmen Kep 052.A/MEN/2013
CATATAN : *) Berdasarkan peluang kontaminasi dan jenis/cara penyajian **) Untuk unit pengalengan bila tidak memiliki operator yang bersertifikat, penyimpangan kritis ***) Untuk produk kering tidak diwajibkan tersedia bak cuci kaki, tetapi harus ada untuk menjamin
bahwa alas kaki dari luar tidak digunakan di ruang proses
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 3 dari 4
Cheklist No. Dokumen : Form 3
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
36
SUMMARY Min Maj Ser cr
Penyimpangan total
Tanda tangan auditor dan tanggal
Tanda tangan auditi dan tanggal
Frekuensi Audit
Rating
Fasilitas Frekuensi Audit
Jumlah Penyimpangan
Minor Mayor Serius Kritis
Grade A Setiap 3 (tiga)
Bulan
0 – 6 0 - 5 0 0
Grade B Setiap 2 (dua)
Bulan
7 6 - 10 1 - 2 0
Grade C Setiap 1 (satu)
Bulan
NA* 11 3-4 0
*NA= Not Applicable
Catatan : Untuk fasilitas yang mempunyai rating level b, tidak boleh ada penyimpangan yang
lebih dari 10 kombinasi “MAJOR” dan “SERIUS”. apabila kombinasi “MAJOR” dan
“SERIUS” penyimpangannya lebih dari “10”, maka fasilitas tersebut akan dirating
menjadi level C.
Simbol *) :
Simbol untuk produk beresiko tinggi
Simbol untuk produk beresiko rendah
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 4 dari 4
Cheklist No. Dokumen : Form 3
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
37
KOP UPT KIPM
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN/PENUTUPAN*
Nama UPI : Alamat : Tanggal :
No. Nama Instansi/Jabatan Email/No. Hp Paraf
* Coret Sesuai Kegiatan Pertemuan
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan/Penutupan
No. Dokumen : Form 4
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
38
KOP UPT KIPM
LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON-CONFORMITIES)
Nama UPI
: Tanggal Inspeksi : Laporan No : dari Alamat :
No. Tlp :
No. Fax :
Jenis Produk :
1.
2.
3.
Pimpinan UPI : Tim Inspeksi Ketua : No. Reg /Insp/ Anggota : No. Reg /Insp/ No. Reg /Insp/ No. Reg /Insp/
Temuan Ketidaksesuaian (Problem, Location, Objective, Reference)
Acuan Keterangan
A. Pelaksanaan GMP-SSOP
B. Penerapan HACCP
Rencana Penyelesaian Tindakan Perbaikan, Tanggal : .......................
Ketua Tim Inspeksi Pimpinan UPI
........................... ..............................
* Coret yang tidak perlu
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Daftar Temuan Ketidaksesuaian UPI No. Dokumen : Form 5
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
39
KOP UPI
LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)
Nama UPI : .... .......................... Alamat UPI : .............. ................ Jenis Produk : .................. ............ Tanggal Inspeksi : ................. ............. Nama Inspektur Mutu : 1. (Inspektur Mutu) 3. (Inspektur Mutu) 2. (Inspektur Mutu) 4. (Inspektur Mutu)
No Temuan dan Tindakan Perbaikan
1 Temuan : Tindakan Perbaikan : Lampiran : Tgl Penyelesaian Perbaikan :
Gb. Sebelum Perbaikan Gb. Sesudah Perbaikan
2 Temuan : Tindakan Perbaikan : Lampiran : Tgl Penyelesaian Perbaikan :
Gb. Sebelum Perbaikan Gb. Sesudah Perbaikan
3 Temuan : Tindakan Perbaikan : Lampiran : Tgl Penyelesaian Perbaikan :
Gb. Sebelum Perbaikan Gb. Sesudah Perbaikan
Tgl, Bulan, Tahun
Pimpinan UPI
(………………...…..)
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 2
Laporan Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian
No. Dokumen : Form 6
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
40
PROSEDUR PELAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UPI
1. Unit pengolahan ikan (UPI) yang sudah diinspeksi wajib menyampaikan hasil tindakan perbaikan sesuai dengan kesepakatan tanggal rencana penyelesaian perbaikan yang tertera di dalam daftar temuan ketidaksesuaian (non-conformities) yang sudah ditandatangani antara inspektur mutu dan pihak upi.
2. Perbaikan yang dilakukan oleh UPI baik yang bersifat fisik maupun operasional mengikuti format laporan tindakan perbaikan upi (Form 5).
3. Pihak UPI menyampaikan surat mengenai tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh UPI (dengan melampirkan laporan tindakan perbaikan UPI dan berkas pendukung lainnya) yang ditujukan kepada kepala lembaga inspeksi dan sertifikasi dengan alamat :............ ...................................................................... Tel : ........................... Fax : ........................... E-mail : ...........................
4. Kepala lembaga inspeksi dan sertifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan tindakan perbaikan UPI, menugaskan inspektur mutu melakukan verifikasi tindakan perbaikan.
5. Inspektur Mutu melapoorkan hasil verifikasi tindakan perbaikan UPI kepada Kepala lembaga inspeksi dan sertifikasi.
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 2 dari 2
Laporan Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian
No. Dokumen : Form 6
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
41
KOP UPT KIPM
Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian
Nama UPI :
Alamat :
Produk :
Tanggal Inspeksi :
Jenis Kegiatan :
Nama Inspektur :
Jumlah
Ketidaksesuaian
: Kategori Kritis
Kategori Serius
Kategori Mayor Kategori Minor
No
Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan Status
(memuaskan/tidak
memuaskan) / Alasan Uraian Acuan Kategori Uraian
Diselesaikan
Tanggal
SKP KEP
052.A/KEPM
EN-KP/2013
1
2
3
4
5
HACCP KEP
052.A/KEPM
EN-KP/2013
Ketua Tim Inspeksi
(……………..)
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Verifikasi Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian
No. Dokumen : Form 7
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
- - - -
42
KOP UPT KIPM
Nomor : .......................... Tanggal................
Lampiran : ...........................
Perihal : Surat Peringatan Tindak Lanjut Hasil Surveilan
Menindaklankjuti kegitan surveilan dalam rangka memverifikasi konsistensi
penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di Unit Pengolahan
Ikan (UPI) PT/CV/UD..................... , pada tanggal ......................................, maka bersama
ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Sesuiai Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan No. PER.03/BKIPM/2011 bahwa UPI yang telah dilakukan surveilan
harus melaporkan tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian sesuai dengan
batas waktu yang telah disepakati. Namun sampai batas waktu yang telah disepakati
yaitu tanggal ................ kami belum menerima laporan tindakan perbaikan
dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kepada pimpinan PT/CV/UD.................
untuk menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian dan melaporkannya kepada UPT KIPM
(disesuaikan) dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu, terhitung sejak surat
ini ditandatangani. Apabila hingga waktu yang ditentukan UPI belum melaporkan
tindakan perbaikan, maka UPI PT/CV/UD............... tidak dapat dilayani penerbitan HC
atau (Temporary Suspend).
3. Hasil tindakan perbaikan yang dilakukan UPI harus mampu menyelesaikan
permasalahan ketidaksesuaian dan dapat memastikan bahwa tindakan perbaikan
tersebut telah memenuhi persyaratan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami
ucapkan terima kasih.
Kepala UPT KIPM............
........................................
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Surat Peringatan Tindak Lanjut Surveilan
No. Dokumen : Form 8
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
43
KOP UPT KIPM
Nomor : .......................... Tanggal................
Lampiran : ...........................
Perihal : Surat Pembekuan Sementara (Temporary Suspend)
Menindaklankjuti hasil kegitan surveilan dalam rangka memverifikasi konsistensi
penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI)
PT/CV/UD ....................... , pada tanggal ...................... maka bersama ini kami sampaikan beberapa
hal sebagai berikut :
1. Unit Pengolahan Ikan belum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No. PER.03/BKIPM/2011, dikarenakan :
a) UPI Belum melakukan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan*)
b) UPI mengalami penurunan Grade HACCP dari hasil surveilan*)
c) Hasil Uji melebihi ambang batas persyaratan standar*)
2. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami informasikan bahwa PT/CV/UD.
................ tidak dapat dilayani penerbitan HC atau dikenakan Temporary Suspend terhitung
sejak surat ini ditandatangani.
3. Surat Pembekuan Sementara (Temporary Suspend) ini dapat dicabut apabila UPI Saudara
sudah memberikan laporan tindakan perbaikan dan hasil tindakan perbaikan mampu
menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian serta dapat memastikan bahwa tindakan
perbaikan tersebut telah memenuhi persyaratan.
Demikian Surat Pembekuan ini kami sampaikan atas perhatiannya terima kasih.
Kepala UPT KIPM............
Keterangan : ........................................
*) Coret yang tidak perlu
Tembusan :
Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Surat Pembekuan Sementara (Temporary Suspend)
No. Dokumen : Form 9
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
44
KOP UPT KIPM
Nomor : .......................... Tanggal................
Lampiran : ...........................
Perihal : Surat Pencabutan Pembekuan Sementara (Temporary Suspend)
Sehubungan dengan telah dilakukannya tindakan perbaikan terhadap hasil
surveilan PT./CV./UD. ...................., pada tanggal ...................... maka bersama ini kami
sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Surat Pembekuan Sementara (Temporary Suspend) Nomor.............tanggal..............
terhadap PT./CV./UD. ................. kami nyatakan DICABUT.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terhitung sejak ditandatanganinya surat ini
PT/CV/UD. ................... DAPAT DILAYANI PENEBITAN HC.
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara kami
ucapkan terima kasih.
Kepala UPT KIPM............
........................................
Tembusan :
Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Surat Pencabutan Pembekuan Sementara (Temporary Suspend)
No. Dokumen : Form 10
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
45
KOP UPT KIPM
SURAT KETERANGAN HASIL SURVEILAN
Diberikan Kepada :
(nama UPI)
(Alamat)
Dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai Laporan Hasil Surveilan No........yang mencakup
penerapan GMP, SSOP dan HACCP serta berhak mendapatkan pelayanan
Health Certificate (HC) untuk jenis produk :
1............................................
2............................................
3............................................
Sertifikat ini berlaku selama.....(disesuaikan grade).....bulan, dari tanggal......s/d............
Pelaksanaan Surveilan berikutnya dijadwalkan tanggal.............s/d…………
(tempat dikeluarkan, tanggal/bulan/ tahun)
Kepala UPT KIPM
(.................................)
PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Surat Keterangan Hasil Surveilan No. Dokumen : Form 11
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
46
Rekapitulasi Hasil Surveilan
Nama UPT KIPM:
Nomor Grade Ruang Lingkup Kritis Serius Mayor Minor Memuaskan Tidak Suspend
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Stastus Tindakan PerbaikanKeterangan
Sertifikat HACCPNo Nama UPI
Tanggal
Suveilan
Tanggal
Perbaikan
Ketidaksesuaian
PETUNJUK SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Rekapitulasi Hasil Surveilan No. Dokumen : Form 12
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
47
Rekapitulasi Hasil Uji
Nama UPT KIPM:
Organoleptik
Score Sheet TPC E. Colli Coliform Salmonella Enterococci S.aureus Vibrio cholerae V. parahaemoliticus Pb Cd Hg Chorampenicol formalin .............. ............ ...........
KeteranganLainnya Yang diperlukan
Jenis Pengujian
Jenis Contoh
Tgl
Pengambilan
Contoh
Tgl Pengujian Mikrobiologi KimiaNo Nama UPI
PETUNJUK SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Rekapitulasi Hasil Uji No. Dokumen : Form 13
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd.
RINA
Lembar Pengesahan
No. Nama Pejabat Paraf
1 Sekretaris BKIPM
2 Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan KHP
3 Kepala Bagian Hukum, Humas dan
Informasi
4 Kepala Subbag Hukum
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Humas dan Informasi,
Sugiman
48
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 59/KEP-BKIPM/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI KESEHATAN HASIL PERIKANAN
PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH
DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN
1. Pendahuluan
Dalam kegiatan surveilan, selain melakukan inspeksi terhadap
penerapan GMP/SSOP, dapat sekaligus dilakukan pengambilan contoh
baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal.
Pengambilan contoh merupakan proses pemilihan produk/unit
contoh dari suatu lot untuk keperluan inspeksi (pemeriksaan) dan/atau
pengujian. Dari hasil suatu pengambilan contoh dapat diperoleh
keterangan mengenai penafsiran keadaan mutu suatu lot apakah dapat
di terima, ditolak atau perlu ditindaklanjuti (ditangguhkan).
2. Ruang Lingkup
Petunjuk teknis ini mengatur tata cara Pengambilan Contoh yang
meliputi metode pengambilan contoh, prosedur pelaksanaan
pengambilan contoh, waktu pengambilan contoh, jumlah contoh,
pengujian contoh, laporan hasil uji, dan cuplikan contoh.
3. Tujuan
Sebagai pedoman bagi inspektur mutu dalam melaksanakan
pengambilan contoh .
4. Acuan
4.1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/MEN/2010
tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;
4.2. Peraturan Kepala Badan KIPM No. 03/BKIPM/2011 Tentang
Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan;
4.3. SNI No. 2326:2010 tentang Metode Pengambilan Contoh Produk
Perikanan;
49
4.4. Commission Regulation (EC) No. 1881/2006 tanggal 19 Desember
2006 tentang Setting Maximum Level for Certain Contaminants in
Foodstuffs;
4.5. Commission Regulation (EC) No. 2073/2005 tanggal 15 November
2005 tentang On Microbial Criteria for Foodstuffs.
5. Definisi
5.1. Otoritas Kompeten yang selanjutnya disingkat OK adalah unit
organisasi dilingkungan Kementerian yang diberi mandat oleh
Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan
5.2. Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang selanjutnya
disingkat UPI adalah adalah tempat yang digunakan untuk
mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok
maupun badan usaha.
5.3. Pengambilan Contoh (sampling) adalah suatu pengumpulan satu
atau lebih unit contoh yang dipilih dari lot yang diinspeksi. Contoh
terdiri atas semua unit yang ditarik untuk tujuan penilaian atau
pengujian.
5.4. Pengambilan contoh terjadwal adalah pengambilan contoh yang
dilakukan pada saat surveilan untuk konfirmasi bahwa bahaya
dalam penerapan HACCP di suatu UPI berada dalam kendali atau
mengecek bahwa produk memenuhi standar nasional maupun
standar negara tujuan;
5.5. Pengambilan contoh tidak terjadwal adalah pengambilan contoh
yang dilakukan terhadap produk pada suatu tahapan proses
karena kondisi tertentu yang dicurigai; adanya potensi bahaya
kontaminasi; adanya keluhan konsumen; informasi/peringatan
bahaya pada produk; penolakan produk; perusahaan, produk atau
proses baru; atau permintaan UPI.
5.6. Pengambilan contoh yang ditargetkan (targeted sampling)
adalah pengambilan contoh berdasarkan kondisi yang dicurigai
atau untuk menjawab pertanyaan suatu hipotesa.
5.7. Surveilan adalah kegiatan penilaian kesesuaian terhadap UPI yang
dilakukan secara sistematis dan berulang dalam kurun waktu
tertentu sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan
50
kesesuaian dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan.
5.8. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang
menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi
persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi
manusia
5.9. Contoh adalah sejumlah unit contoh yang digunakan untuk
pemeriksaan;
5.10. Unit contoh adalah kemasan terkecil sebagian isi kemasan terkecil
atau komposit contoh dari produk yang diperiksa atau diuji sebagai
unit tunggal;
5.11. Rancangan pengambilan contoh (sampling plan) adalah
program pengambilan contoh meliputi : jumlah contoh, tingkat
pemeriksaan, jumlah contoh yang diterima dan atau ditolak
sehingga dapat diputuskan untuk menerima atau menolak lot atau
produksi berdasarkan hasil pemeriksaan atai pengujian contoh;
5.12. Lot atau Lot Inspeksi adalah sekelompok kemasan terkecil atau
unit contoh yang mempunyai ukuran, jenis, cara dan waktu proses
dalam kondisi yang sama.
5.13. Cuplikan contoh (retained sample) adalah contoh arsip yang
disimpan dalam waktu tertentu yang dapat digunakan untuk
pengujian ulang apabila diperlukan.
6. Sarana
6.1. Alat pengambilan contoh (sendok, garpu, bor listrik, pinset dan
pisau);
6.2. Lap steril;
6.3. Pengemas steril (kantong, botol, dll);
6.4. Alat penanda ( label);
6.5. Termometer;
6.6. Alat untuk menjamin suhu selama transportasi ( cool box);
6.7. Pakaian kerja laboratorium (Jas Lab, sarung tangan, masker);
6.8. Cairan aseptis, alkohol;
6.9. Alat swab test;
6.10. Dan lain-lain.
51
7. Frekuensi Pengambilan Contoh
Dalam rangka surveilan frekuensi pengambilan contoh ditetapkan
sebagai berikut :
7.1. Grade A, pengambilan contoh yang diambil minimal 2 kali satu
tahun
7.2. Grade B, pengambilan contoh yang diambil minimal 3 kali satu
tahun
7.3. Grade C, minimal contoh yang diambil 4 kali satu tahun
8. Metode Pengambilan Contoh
Metode pengambilan contoh dalam rangka official control terdiri dari
pengambilan contoh terjadwal dan pengambilan contoh tidak terjadwal.
Pengambilan contoh dilakukan dengan menggunakan rancangan
pengambilan contoh yang ditargetkan (targetted sampling) atau tidak
menggunakan rancangan acak lengkap
9. Jumlah dan Jenis Contoh
9.1. Jumlah/berat dan volume contoh diambil tergantung pada jumlah
parameter uji yang menjadi target atau target yang dicurigai dan
berat contoh yang dibutuhkan untuk masing-masing parameter uji
tersebut;
9.2. Untuk pengujian organoleptik sebagai end produk testing hasil
perikanan yang akan di ekspor jumlah contoh sesuai dengan tabel
pada lampiran 3.
9.3. Jumlah contoh produk akhir untuk produk perikanan yang akan
dikirim ke Uni Eropa: Mikrobiologi 5 contoh, Histamin 9 Contoh,
Logam berat 3 contoh yang dikomposit;
9.4. Jumlah contoh produk akhir untuk produk perikanan yang akan
dikirim ke negara selain Uni Eropa: untuk uji mikrobiologi 3 contoh,
histamin 3 contoh dan logam berat 1 contoh
9.5. Jumlah pengambilan contoh bahan baku, tahapan pengolahan
atau titik pengendalian kritis atau sanitasi peralatan adalah 1
contoh sesuai dengan jenis produk dan bahaya potensial pada
tahapan tersebut.
52
9.6. Jumlah dan jenis contoh juga harus disesuaikan dengan jenis uji
dan persyaratan nasional maupun negara tujuan ekspor, seperti
pada lampiran 4
10. Prosedur Pelaksanaan Pengambilan Contoh
10.1. Persiapan Pengambilan Contoh.
a) Pengambilan contoh dilakukan oleh inspektur mutu yang
melakukan surveilan.
b) Inspektur mutu yang bertugas melakukan surveilan atau
pengambilan contoh ke UPI menyiapkan bahan dan peralatan
pengambilan contoh sesuai poin 6.
10.2. Titik pengambilan contoh tergantung dari resiko/faktor bahaya
potensial dalam tahapan proses, seperti pada :
a) Penerimaan bahan baku
b) Alur proses
c) Tahap proses yang menyimpang
d) Titik pengendalian kritis
e) Produk akhir (End Product);
f) Air dan es;
g) Sanitasi peralatan dan personil.
10.3. Apabila diperlukan laporan hasil uji (Test Result) yang akan
dilampirkan pada dokumen sertifikat kesehatan maka dapat
dilakukan dengan mencantumkan data uji dari kegiatan surveilan,
atau apabila harus mewakili lot produk yang dikirim, maka harus
dilakukan pengambilan contoh dengan jumlah contoh sesuai butir
9.3 atau 9.4.
10.4. Pengambilan contoh air dan es dilakukan sesuai dengan Petunjuk
Teknis Persyaratan Air dan Es Untuk Penanganan dan Pengolahan
Hasil Perikanan.
10.5. Dalam pengambilan contoh, inspektur mutu harus
meminimalisasikan potensi kontaminasi misalnya dengan
menggunakan tutup kepala, jas laboratorium tanpa saku, tidak
makan, minum, merokok selama pengambilan contoh dan
menghindari kebiasaan yang dapat menimbulkan kontaminasi
bakteri
53
10.6. Contoh yang diambil dimasukan dalam wadah steril dan disimpan
dalam cool box yang berisi es curah dan diberi identitas tanggal,
lokasi pengambilan dan nama UPI.
11. Penanganan Contoh
11.1 Untuk produk segar
a) Produk segar disimpan pada suhu 0 – 5 °C, hindari suhu beku
dan di analisa segera, atau disimpan maks 36 jam setelah
pengambilan contoh,
b) Produk dalam kemasan harus disimpan pada suhu atau dibawah
suhu yang tercantum pada label dan apabila pengujian tertunda,
maka sampel harus disimpan pada suhu yang tercantum pada
label.
11.2 Untuk produk beku
a) Analisa segera atau disimpan pada suhu atau dibawah suhu
yang tercantum pada label (untuk produk beku disimpan pada
suhu – 20 °C atau lebih rendah)
b) Apabila pengujian tertunda, maka sampel harus disimpan pada
suhu yang tercantum pada label.
11.3 Produk kaleng / kering harus disimpan pada suhu ruang
11.4 Untuk contoh air dan es harus dianalisa paling lambat 6 jam
setelah pengambilan contoh.
12. Transportasi Contoh
12.1. Transportasi contoh dilakukan dalam kondisi aman dan mampu
mempertahankan kondisi contoh sesuai dengan kondisi semula.
12.2. Contoh dipastikan disimpan dan dibawa dalam kondisi baik sampai
ke UPT dan diserahkan kepada petugas penerima contoh dengan
berita acara penyerahan contoh;
12.3. Petugas penerima contoh mengecek kondisi contoh, memberi kode
dan mengagendakannya pada buku agenda penerimaan contoh.
12.4. Petugas penerima contoh memberi kode contoh agar asal
contoh/identitas UPI tidak diketahui oleh laboratorium penguji.
12.5. Contoh yang akan diuji di laboratorium subkontrak, segera dikirim
ke laboratorium subkontrak dalam kondisi tetap terjaga sesuai
54
dengan kondisi semula dilengkapi dengan surat permohonan
pengujian.
13. Pengujian Contoh
13.1. Jenis parameter uji untuk pengujian contoh terjadwal atau tidak
terjadwal sesuai dengan SNI dan atau persyaratan negara Importir
sesuai pada lampiran 4
13.2. Metode pengujian yang digunakan harus sesuai metoda uji SNI
atau ISO yang sudah diverifikasi.
14. Laporan Hasil Uji
14.1. Laporan hasil uji diterbitkan berdasarkan hasil pengujian contoh
yang di uji dan diserahkan kepada bagian pengendalian.
14.2. Laporan hasil uji dievaluasi apakah memenuhi standar nasional
maupun negara importir, apabila hasil uji tidak memenuhi standar
maka harus segera disampaikan kepada UPI untuk dilakukan
investigasi dan tindakan perbaikan.
14.3. Apabila UPI tidak melakukan tindakan perbaikan, maka Kepala
UPT melakukan temporary suspend sampai UPI melakukan
perbaikan ketidaksesuaian.
15. Cuplikan Contoh
Untuk mengantisipasi keperluan pengujian ulang apabila terjadi
kesalahan dalam pengujian atau ada sanggahan terhadap hasil uji, maka
perlu dilakukan penyimpanan cuplikan contoh di laboratorium
pengujian. Cuplikan contoh disimpan produk diterima di pasaran
16. Lampiran
Form 1. Laporan Pengambilan Contoh;
Form 2. Berita Acara Serah Terima Contoh
Form 3. Jumlah sampel uji Organoleptik;
Form 4. Standar Mutu Negara Mitra.
55
KOP UPT KIPM
LAPORAN PENGAMBILAN CONTOH
NAMA UPI : .....................................................................................................................
NO. KENDALI : ...................................................................................................................
TANGGAL : ...................................................................................................................
NO JENIS PRODUK KODE
CONTOH KONDISI CONTOH
TITIK PENGAMBILAN
CONTOH PARAMETER UJI
TUJUAN PENGAMBILAN
CONTOH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Laporan Pengambilan Contoh No. Dokumen : Form 1
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
.................................,.................20
Inspektur Mutu QC
(.............................) (...........................)
56
KOP UPT KIPM
BERITA ACARA SERAH TERIMA CONTOH
No.................
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : .....................................................................
Jabatan : Inspektur Mutu
No Reg : .....................................................................
Telah menyerahkan contoh sebagaimana data terlampir kepada :
Nama : .....................................................................
Jabatan : Petugas Penerima Contoh
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
.............,......,20
Inspektur Mutu
(............................)
Petugas Penerima Contoh
(...............................)
PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Berita Acara Serah Terima Contoh No. Dokumen : Form 2
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
57
JUMLAH CONTOH BERDASARKAN SATUAN KEMASAN TERKECIL PRODUK PERIKANAN
BESARNYA LOT (SATUAN KEMASAN
TERKECIL) JUMLAH CONTOH UJI
≤ 2400 6
2401 - 15000 8
15001 - 24000 10
24001 - 42000 15
≥ 42001 24
JUMLAH CONTOH IKAN HIDUP BERDASARKAN SATUAN TERKECIL EKOR
JUMLAH IKAN (EKOR) JUMLAH CONTOH UJI
≤ 8000 3
8001 - 14000 5
14001 - 24000 8
24001 - 40000 14
≥ 40000 21
PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 1
Jumlah Sampel Uji Organoleptik dalam rangka End Product Testing
No. Dokumen : Form 3
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
58
1. UNI EROPA
Berdasarkan Commission Regulation (EC) No. 1881/2006 tanggal 19 Desember 2006
tentang Setting Maximum Level for Certain Contaminants in Foodstuffs
No. Parameter Satuan Batas maksimal
A Logam Berat
1) Merkuri (Hg)
a.
b.
Anglerfish (Lophius species) Atlantic catfish (Anarhichas lupus) Bonito (Sarda sarda), Eel (Anguilla species), Emperor, orange, roughly, rosy soldierfish (Hoplostethus species) Grenadier (Coryphaenoides rupestris) Halibut (Hippoglossus hippoglossus) Kingklip (Genypterus capensis) Marlin (Makaira species ), Megrim (Lepidorhombus species) Mullet (Mullus species) Pink cusk eel (Genypterus blacodes) Pike (Esox lucius) Plain bonito ( Orcynopsis unicolor) Poor cod (Tricopterus minutes) Portuguese dogfish (Centroscymnus coelolepis) Rays (Raja species) Redfish (Seabastes marinus, S. mentella, S. viviparus), Sail fish (Istiophorus platypterus) scabbard fish ( Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) Seabream, pandora (Pagellus species) Shark (semua spesies), Snacke Mackerel atau butterfish (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens), Sturgeon ( Acipenser species) Swordfisfh (Xiphias gladius), Tuna (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) Produk perikanan selain (a), crustacea tidak termasuk daging coklat dari crab dan daging kepala serta thorax dari lobster, dan crustacea besar (Nephropidae dan Palinuridae)
mg/kg
mg/kg
1,00
0,50
PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH DALAM RANGKA PENERBITAN HC
Edisi / Revisi : 1/0
Halaman : 1 dari 20
Standar Pengujian Negara Mitra No. Dokumen : Form 4
Validasi Tanggal : 23 Mei 2016
59
2) Cadmium (Cd)
a.
Eel (Anguilla anguilla), bonito (Sarda sarda), grey mullet (Mugil labrosus labrosus), horse mackerel atau scad (Trachurus species), louvar or louvar (Luvarus imperialis), mackerel (Scomber species), sardin ( Sardine pilchardus), sardinop (Sardinops species) common two-banded seabream (Diplodus vulgaris), tuna (Thunus species, Euthynnus species dan Katsuwonus pelamis), wedge sole (Dicologoglossa cuneata)
mg/kg
0,10
b. Produk perikanan selain (a) mg/kg 0,05
Bullet tuna (Auxis species) mg/kg 0,20
c. Anchovy (Engraulis species) Swordfish/Meka (Xiphias gladius)
mg/kg 0,30
d.
Crustacea tidak termasuk daging coklat dari crab dan daging kepala serta thorax dari lobster, dan crustacea besar (Nephropidae dan Palinuridae).
mg/kg
0,50
e. Bivalve Molluscs mg/kg 1,0
f. Cephalopoda (tanpa jeroan) mg/kg 1,0
3) Timbal (Pb)
a. Daging ikan mg/kg 0,30
b. Crustacea tidak termasuk daging coklat dari crab dan daging kepala serta thorax dari lobster dan crustacea besat (Nephropidae dan Palinuridae)
mg/kg 0,50
c. Bivalve Molluscs mg/kg 1,5
d. Cephalopoda (tanpa jeroan) mg/kg 1,0
4) Arsenik (As)
a. Udang beku, udang kupas mentah beku, ikan beku, ikan segar, tuna segar, tuna loin beku, ikan kemasan dalam kaleng, surimi, ikan asap
mg/kg 0,1
b. Tuna slice beku, tuna ground meat beku, belut beku dan agar-gar kertas
mg/kg 0.25
c. Semi refind carragenan mg/kg 3,0
B Pestisida
1) Organochlorin termasuk PCBs, Organophosphat*
a. Semua produk perikanan kecuali eel. Crustacea tidak termasuk daging coklat dari crab dan daging kepala serta thorax dari lobster dan crustacea besat (Nephropidae dan Palinuridae)
pg/g berat basah
8,0
b. Eel (Anguilla Anguilla )dan produk yang berasal dari eel
pg/g berat basah
12,0
c. Minyak ikan (minyak dari daging, hati, dan bagian lain dari produk perikanan untuk konsumsi manusia)
pg/g lemak 10,0
2) Dioksin*
a. Semua produk perikanan kecuali eel . pg/g berat basah
4,0
b. Eel (Anguilla Anguilla )dan produk yang berasal dari eel
pg/g berat basah
4,0
60
c. Minyak ikan (minyak dari daging, hati, dan bagian lain dari produk perikanan untuk konsumsi manusia)
pg/g lemak 2,0
3) Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Benzopyrene)*
a Daging ikan dari ikan asap dan produk perikanan yang diasap kecuali bivalve molluscs. Crustaceans asap tidak termasuk daging coklat dari crab dan daging kepala serta thorax dari lobster dan crustacea besat (Nephropidae dan Palinuridae)
µg/kg berat basah
5,0
b Daging ikan selain yang diasap µg/kg berat basah
2,0
c Crustaceans, cephalopods selain asap. Crustaceans tidak termasuk daging coklat dari crab dan daging kepala serta thorax dari lobster dan crustacea besat (Nephropidae dan Palinuridae)
µg/kg berat basah
5,0
d. Bivalve Molluscs µg/kg berat basah
10,0
C Tin: Timah ( inorganik) produk ikan kaleng
mg/kg 200
Berdasarkan Commission Regulation (EC) No. 2073/2005 tanggal 15 November 2005
tentang On Microbial Criteria for Foodstuffs
61
2. KANADA
Bacteriological Guidelines for Fish and Fish Products (end product)
Table of bacteriological levels with organism, product and acceptance numbers
Test Organism1 Product
Type
Number
of sample
units
Acceptance
number (c)2
m/g2 M/g2 Criteria for
action
Escherichia coli Cooked or
ready-to-
eat
products
5 1 4 40 Reject if 2 or
more units
exceed m, or if
any unit
exceeds M
Raw
bivalve
molluscs
5 1 230/100g 330/100g Reject if 2 or
more units
exceed m, or if
any unit
exceeds M
All other
types
5 2 4 40 Reject if 3 or
more units
exceed m, or if
62
any unit
exceeds M
Coagulase-
PositiveStaphyloco
cci
All types 5 1 1000 10000 Reject if 2 or
more units
exceed m, or if
any unit
exceeds M
Salmonella spp. All types 5 Absent in
each
25 g sample
or in pooled
samples of
125g.
- - Reject
if Salmonellas
pp is detected
Vibrio cholerae Cooked or
ready-to-
eat
products
5 Absent in
each
25 g sample
or in pooled
samples of
125g
- - Reject if Vibrio
cholerae is
detected.
Vibrio
parahaemolyticus7
Raw Oyster 5 1 100 10000 Reject if 2 or
more units
exceed m, or if
any unit
exceeds M
Listeria monocytogenes
Policy on Listeria monocytogenes in Ready-to-Eat Foods
Product Type / Category 3 Laboratory method
to be applied
Action Level
RTE Fish products in which the growth of L. monocytogenes can
occur and could exceed 100 CFU/g before the end of the stated
shelf-life.
Includes all products that do not fall in either below-mentioned
product types.
(Equivalent to Category 1 foods in the HC Listeria policy)*
Presence/absence in
125g
(MFHPB-30 6) on 5
sample units of
25 g each
Detected
RTE Fish products in which the growth of L. monocytogenes can
occur but is limited to levels no greater than 100 CFU/g over the
course of their stated shelf-life.
RTE products that have a refrigerated shelf-life of 5 days or less
fall under this category.
Other products require validation data 4 demonstrating growth
cannot exceed 100 CFU/g 5.
(Equivalent to Category 2A foods in the HC Listeria policy*)
Enumeration in 50 g
(MFLP-74 6) on 5
sample units of
10 g each
> 100CFU/g 5
RTE Fish products in which growth of L. monocytogenes can not
occur over the course of the stated shelf-life.
Products with the following characteristics fall under this
category:
Enumeration in
50 g(MFLP-74 6) on 5
sample units of
10 g each
> 100CFU/g 5
63
products that are frozen, or
have a pH < 4.4 regardless of the aw, or
have an aw < 0.92 regardless of the pH, or
have a pH < 5.0 and an aw < 0.94
For products that don't meet the above characteristics, validation
data 4 demonstrating the absence of growth is required.
(Equivalent to Category 2B foods in the HC Listeria policy*)
Notes: 1 The analysis of all fish or fishery products shall be conducted in accordance with approved methods 2 m - number of bacteria per gram separating acceptable from marginally acceptable samples, c -
number of samples that may exceed this number of bacteria per gram, M - no sample can exceed this
number of bacteria per gram 3 For further guidance on the determination of a product category, see Figure 1 Classification Of
Ready-to Eat Foods in the Health Canada document Validation of Ready-to-Eat Foods for Changing
the Classification of a Category 1 into a Category 2A or 2B Food - in relation to Health
Canada's Policy on Listeria monocytogenes in Ready-to-Eat Foods (2011) 4 See HC's guide on "Listeria monocytogenes Challenge Testing of Ready-to-Eat Refrigerated Foods"
for information on challenge testing as part of validation. 5 Counts between 5 and 100 CFU/g can be an indication of a possible loss of control and should
prompt the processor to verify and/or re-evaluate his process controls. 6 Or any other method published in the Health Canada's Compendium of Analytical
Methods for Listeria monocytogenes in which the "application" section is appropriate for the
intended purpose (e.g., MFHPB-methods and MFLP-methods). 7An interim adjustment to the bacteriological guideline (end-product) for Vp apply to British
Columbia oysters intended for raw consumption. The updated guideline is found in the Notice to
Industry - Enhancement to the management of the risks ofVibrio parahaemolyticus in Raw Oysters. * Health Canada's "Policy on Listeria monocytogenes in Ready-to-Eat Foods" will be referred to as
the "HC ListeriaPolicy" validation.
64
Cemaran
Note:
Sampling: Samples to consist of a minimum of 5 units representative of the lot. Analysis may be
carried out on a composite of all sample units.
Criteria for Action: A lot of fish will be considered reject if the sample value exceeds the action level. Fish or fish products exceeding these guidelines may be permitted for export if they do not violate regulations of the importing country.
65
Toxin
Keterangan tambahan:
2Histamine
Samples are collected according to Sampling Plan 1 (AQL 6.5) for initial inspection and Sampling
Plan 2 (AQL 6.5) for reinspection. See the Sampling Policy and Procedures. Any sample
exceeding 50 mg/100 g will result in the lot being rejected with no right to
reinspection. The acceptance number is that corresponding to the number for decomposition.
3PSP, ASP and DSP (Paralytic Shellfish Poisoning, Amnesic Shellfish Poisoning – Diarrhetic
Shellfish Poisoning)
Procedures for closure of shellfish areas, and possible recall of product due to samples
of shellfish containing toxin levels equal to or greater than the above action levels can
be found in Chapter 11 of the Canadian Shellfish Sanitation program.
The minimum acceptable sample is that which when shucked will produce 100 g of
drained meats from 5 pooled sub-samples. Depending on the size of animals, the total
number of shellfish required varies from 3 (geoduck) to 25 (pink scallops).
66
Additive
Keterangan: 4The compounds listed in this table are food additives; however some background levels may
occur naturally in some foods. See Division 16 of the Food and Drug Regulations. 5See Division 21 of the Food and Drug Regulations.
6When the additive is not permitted, then the action level is the background level or detection
limit; when the additive is permitted, then the action level is the background level or detection
limit plus the permitted amount. 7Marine mammals, including seals are included in the definition of "fish" as per the Canadian
Food and Drug Regulations. Sodium nitrite is permitted in marine mammal meats at the maximum
level of 200 ppm. 8Calculated as sulphur dioxide. 9Calculated as sodium phosphate, dibasic.
67
3. CHINA
Maximum Level of Contaminants in Fish and Fishery Product
No Cemaran dan Jenis Produk Maximum Level
Lead Calculated as Pb (mg/kg)
1. Fresh and frozen aquatic animals (excluding fish,
crustacean, bivalves)
a. Fish, crustacean
b. Bivalves
Aquatic products (excluding jellyfish products)
a. Jellyfish products
1.0 (eviscerated)
0.5
1.5
1.0
2.0
Cadmium Calculated as Cd (mg/kg)
2. Fresh and frozen aquatic animals
a. Fish
b. Crustaceans
c. Bivalves, gastropods, cephalopods, echinoderms
Aquatic products
a. Canned fish (excluding canned anchovies,
swordfish)
b. Canned anchovies, swordfish
c. Other fish products (except anchovy and swordfish
products)
d. Anchovy and swordfish products
0.1
0.5
2.0 (eviscerated)
0.2
0.3
0.1
0.3
Mercury Calculated as Hg (mg/kg)
Total Mercury Methyl Mercury
3. Aquatic animals and their products (excluding predatory
fish and their products)
a. Predatory fish and their products
-
-
0.5
1.0
Arsenic Calculated as As (mg/kg)
Total Arsenic Inorganic Arsenic
4. Aquatic animals and their products (excluding fish and
their products)
a. Fish and their products
-
-
0.5
0.1
Chromium Calculated as Cr (mg/kg)
5. Aquatic animals and their products 2.0
Benzo(a)pyrene Maximum level (µg/kg)
6. Aquatic animals and their products
a. Barbecued or grilled aquatic products
5.0
N-nitrosamines Maximum level (µg/kg)
7. Aquatic animals and their products
a. Aquatic products (excluding canned aquatic
products)
4.0
Polychlorinated Biphenyls Maximum levela (mg/kg)
8. Aquatic animals and their products 0.5 aPolychlorinated biphenyls are calculated as the sum of PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153
and PCB180
68
4. RUSIA
STANDAR MUTU RUSIA UNTUK PRODUK IKAN, NON IKAN DAN PRODUK OLAHANNYA
Nama Produk Parameter Maks level mg/kg, Keterangan
Tuna, swordfish,
meka, beluga,
mackerel
segar/beku,
Kimia
Timbal (Pb) 2.0
Kadmium (Cd) 0.2
Arsen (As) 5.0 *
Merkuri (Hg) 1.0
Histamin 100.0
nitrosamines: jumlah
nitrosomethylamine dan
nitrosodiethylamine
0.003 *
Dioxins 0.000004 *diuji bila ada kecurigaan yang
cukup tentang kemungkinan
adanya pada bahan baku
Mikrobiologi
Bakteri aerob mesofilik dan
fakultatif anaerob, CFU/g
1х105
CGB (coliforms), dalam
0.001g
Tidak
diperbolehkan
Termasuk E,coli
S. aureus, dalam 0.01g Tidak
diperbolehkan
Bakteri pathogen termasuk
salmonella dan
L.monocytogenes, dalam 25 g
Tidak
diperbolehkan
Bakteri pathogen lain sesuaikan
dengan SNI Tuna
V. parahaemolyticus, CFU/g, 100
sulfite-reducing clostridia
dalam 1.0g
Produk dalam kemasan vacuum
Pesticida**:
HCCH (α, β, γ - isomers) 0.2
DDT dan metabolitnya 0.2
Polychlorinated biphenyls 2.0
Radionuklida:
Cesium-137, Bq/kg(l) 130
Strontium-90, Bq/kg(l) 100
Parasit
Anisakis
Tidak
diperbolehkan
visual
Ikan laut lainnya Kimia
Timbal (Pb) 1.0
Arsen (As) 5.0 Bila memungkinkan
Kadmium (Cd) 0.2
Merkuri (Hg) 0.5
nitrosamines: jumlah
nitrosomethylamine dan
nitrosodiethylamine
0.003
Dioxins 0.000004 diuji bila ada kecurigaan yang
cukup tentang kemungkinan
adanya pada bahan baku
Pesticida**:
HCCH (α, β, γ - isomers) 0.2
DDT dan metabolitnya 0.2
Polychlorinated biphenyls 2.0
Radionuklida:
69
Cesium-137, Bq/kg(l) 130
Strontium-90, Bq/kg(l) 100
Mikrobiologi
Bakteri aerob mesofilik dan
fakultatif anaerob, CFU/g
1х105
CGB (coliforms), dalam
0.001g
Tidak
diperbolehkan
Termasuk E,coli
S. aureus, dalam 0.01g Tidak
diperbolehkan
Bakteri patogen termasuk
salmonella dan
L.monocytogenes, dalam 25 g
Tidak
diperbolehkan
Bakteri pathogen lain sesuaikan
dengan SNI produk
V. parahaemolyticus, CFU/g, 100 ikan laut
sulfite-reducing clostridia
dalam 1.0g
Produk dalam kemasan vacuum
Parasit
Scombroidae, octopus,
scallops : Anisakis
Tidak
diperbolehkan
visual
Ikan hasil
budidaya
Antibiotik:
Grup tetrasiklin <0.01 mg/kg
Ikan kaleng
(Tuna, beluga,
swordfish,
mackerel
salmon, herring)
Kimia
Timbal (Pb) 2.0
Arsen (As) 5.0 Bila memungkinkan
Kadmium (Cd) 0.2
Merkuri (Hg) 1.0
stannum 200 prefabricated tin tare
chrome 0.5 chromium-plated tare
Histamin 100.0
Nitrosamines: jumlah
nitrosomethylamine dan
nitrosodiethylamine
0.003
benzapyrene 0.005 Ikan asap
Dioxins*** 0.000004 diuji bila ada kecurigaan yang
cukup tentang kemungkinan
adanya pada bahan baku
Pesticida**:
HCCH (α, β, γ - isomers) 0.2
DDT dan metabolitnya 0.2
Polychlorinated biphenyls 2.0
Radionuklida:
Cesium-137,Bq/kg(l) 130
Strontium-90, Bq/kg(l) 100
Mikrobiologi:
Bakteri aerob mesofilik dan
fakultatif anaerob, CFU/g
5 х 104
CGB (coliforms) dalam 1.0g Tidak
diperbolehkan
Termasuk E,coli
S. aureus, dalam 1.0g Tidak
diperbolehkan
sulfite-reducing clostridia
dalam 1.0g
Tidak
diperbolehkan
Bakteri patogen termasuk
salmonella dan
L.monocytogenes, dalam 25 g
Tidak
diperbolehkan
Bakteri pathogen lain sesuaikan
dengan SNI produk
Ikan kaleng
(gelas, aluminium
dan tin)
Harus memenuhi persyaratan sterilisasi komersil untuk produk kaleng Group A sesuai
Annex 1 Bagian 1 Bab II Persyaratan sanitary dan epidemiologi serta hygiene untuk
produk yang dikenakan pengawasan Sanitary dan epidemiologi
70
pasteurisasi
dalam wadah
gelas
Harus memenuhi persyaratan sterilisasi komersil untuk produk kaleng Group E sesuai
Annex 1 Bagian 1 Bab II Persyaratan sanitary dan epidemiologi serta hygiene untuk
produk yang dikenakan pengawasan Sanitary dan epidemiologi
Ikan Kering Kimia: (bahan baku dan produk akhir)
Timbal (Pb) 1.0
Arsen (As) 5.0 Bila memungkinkan
Kadmium (Cd) 0.2
Merkuri (Hg) 0.5
Nitrosamine:jumlah dari
nitrosomethylamine dan
nitrosodiethylamine
0.003
Dioxins 0.000004
(diuji bila ada kecurigaan yang
cukup tentang kemungkinan
adanya pada bahan baku)
Radionuklida:
Cesium-137, Bq/kg(l) 130
Strontium-90, Bq/kg(l) 100
Pesticida**:
HCCH (α, β, γ - isomers) 0.2
DDT dan metabolitnya 0.4
2.0
fillet ikan, herring
benzapyrene 0.005 ikan asap
Polychlorinated biphenyls 2.0 (bahan baku dan produk akhir)
Mikrobiologi:
Bakteri aerob mesofilik dan
fakultatif anaerob, CFU/g
5х104
CGB (coliforms) dalam 0.1g Tidak
diperbolehkan
sulfite-reducing clostridia
dalam 1.0g
Tidak
diperbolehkan
Bakteri pathogen termasuk
salmonella dalam 25g
Tidak
diperbolehkan
Bakteri pathogen lain sesuaikan
dengan SNI produk
Kapang, CFU/g, 50
Ragi, CFU/g, 100
non ikan:
moluska,
krustasea dan
invertebrate lain,
algae dan grass-
wracks) dan
produk
olahannya:
Indikator Parasit:
Indikator keamanan Parasit untuk ikan, krustasea, moluska, ampibi, reptile dan produk
olahannya harus memenuhi persyaratan pada Bagian 1 Bab II Annex 2 Persyaratan
sanitary dan epidemiologi serta hygiene untuk produk yang dikenakan pengawasan
Sanitary dan epidemiologi
- moluska,
krustacea dan
invertebrate lain
Bahan beracun:
Timbal (Pb)
Arsen (As)
Kadmium (Cd)
merkuri (Hg)
10.0
5.0
2.0
0.2
- algae and grass-
wracks
Bahan beracun
Timbal (Pb) 0.5
Arsen (As) 5.0
Kadmium (Cd) 1.0
merkuri (Hg) 0.1
Antibiotik (untuk ikan hasil budidaya):
Grup tetrasiklin Tidak
diperbolehkan
<0.01 mg/kg
- moluska dan
krustasea
Phycotoxin paralyzant of
mollusks (saxitoxin)
0.8 Moluska
71
amnesic poison of mollusks
(domoic acid)
20 Moluska
30 Crab internals
diarrheal poison of mollusks
(okadaic acid)
0.16 moluska
non ikan – clams
(mussels,
oysters, scallop
dll.): dingin, beku
CGB (coliforms) dalam 0.1g Tidak
diperbolehkan
S. aureus, dalam 0.1g Tidak
diperbolehkan
Bakteri patogen,termasuk
salmonella dan
L.monocytogenes dalam 25g
Tidak
diperbolehkan
V. parahaemolyticus, CFU/g, 100 – ikan laut
Bakteri aerob mesofilik dan
fakultatif anaerob, CFU/g
2х104
Telur ikan
terbang (other
fish caviar )
Bahan beracun
lead 1.0
arsen 1.0
Kadmium 1.0
mercury 0.2
Pesticida**:
HCCH (α, β, γ - isomers) 0.2
DDT dan metabolitnya 2.0
Polychlorinated biphenyls 2.0
Mikrobiologi
Bakteri aerob mesofilik dan
fakultatif anaerob, CFU/g
1х105
CGB (coliforms) in 0.1g Tidak
diperbolehkan
sulfite-reducing clostridia
dalam 1.0g
Tidak
diperbolehkan
Bakteri patogen,termasuk
salmonella dalam 25g
Tidak
diperbolehkan
Kapang, CFU/g, 50
Ragi, CFU/g, 300
72
5. KOREA
73
74
75
76
6. VIETNAM
77
78
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd.
RINA
Lembar Pengesahan
No. Nama Pejabat Paraf
1 Sekretaris BKIPM
2 Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan KHP
3 Kepala Bagian Hukum, Humas dan
Informasi
4 Kepala Subbag Hukum
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
Humas dan Informasi,
Sugiman
Top Related