5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 1/14
TATA RUANG WILAYAH(PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK)
• Kegiatan pemanfaatan lahan dapat menyebabkankerusakan lingkungan, sehingga dikembangkanprinsip pemanfaatan lahan dikenal denganperencanaan pemanfaatan lahan (landuse planning) .
• Prinsip perencanaan pemanfaatan lahan dalamperencanaan pembangunan di Indonesia dikenaldengan pola peruntukan pemanfaatan lahan dandituangkan ke dalam rencana tata ruang.
• Walaupun rencana tata ruang yang ada dilaksanakansecara baik dan benar, bila rencana tata ruang tidak
sesuai dengan kondisi lingkungan maka tetap akanterjadi kerusakan lingkungan.
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 2/14
• Dalam perencanaan tata ruang melibatkan secara langsung tiga(3) kelompok stakeholders yaitu: pemakai lahan (land users) , timperencana (planning team) dan pengambil keputusan (decision- makers) (FAO,1993).
• Rencana Tata Ruang sebagai kebijakan publik kerapkalimengalami kegagalan, tidak bejalan sebagaimana yangdiharapkan. Kegagalan kebijakan dapat dibagi dua yaitu: (1)tidak terimplementasikan (nonimplementation ), (2) implementasiyang tidak berhasil (unsuccesful implementation ). (Hogwood
dan Gunn)
• Faktor penyebab kegagalan kebijakan yang jarang diungkapkanadalah karena sejak awal perumusan dilakukan secara tidakcermat, tidak didukung oleh informasi yang memadai, asumsi-asumsi dan harapan harapan yang tidak realistis (Wahab, 1997).
• Sebagai kebijakan publik dalam proses Perencanaan tata ruangyang mengikut sertakan masyarakat akan memberikan harapankeberhasilan akan lebih besar.
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 3/14
Land Users
Source of demand for land resourcesProvide labour, capital, managementProduce goods and services Implementthe plan on the ground Informationabout
Planning Team
Support decision-makerProvides information Onland and use Make plans
Sectorial Agencies
Souce of technicalInformation Carry oiut of public Work and services
Action plan
Legislature
Source of legaautority
Executive
Source of policy Source of action Allocated resources
Decision Maker
Leads planning processInstructs agencies and planners
Approves plan
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 4/14
Partisipasi Masyarakat Dlm Perencanaan Tata Ruang
Menurut Permendagri No.9 Th 1998 psl 12 ayat (1)menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalamproses penyusunan rencana tata ruang adalah meliputi tahap:
(a) persiapan,
(b) penentuan arah pengembangan,(c) identifikasi potensi dan masalah pembangunan,(d) perumusan perencanaan tata ruang dan(e) penetapan rencana tata ruang.
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 5/14
Pembahasan Konsep RTRW
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyatakanbahwa penyusunan rencana tata ruang merupakan kewajiban dan tanggungjawabKepala Daerah. →Perguruan Tinggi atau Konsultan atau swakelola.
Penerimaan rencana tata ruang oleh instansi Pemerintah Daerah sangat pentingmengingat bahwa rencana tersebut akan menjadi acuan instansi dalam menyusunkegiatan pembangunan sektoral.
--------- Muncul perbedaan persepsi
Rencana kebijakan yang akan diajukan kepada dilengkapi dengan Naskah RencanaPeraturan Daerah (Raperda) sesuai dengan format Peraturan Daerah (Perda).Naskah Raperda disusun oleh Biro Hukum Pemerintah Kabupaten dengan dibantu
oleh Bapeda. Pengajuan persetujuan dilakukan oleh Bupati sebagaipenanggungjawab penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Pembahasan konsep RTRW dilakukan secara bertahap yaitu pembahasan dalamkomisi dan pembahasan dalam rapat pleno. Dalam pembahasan tersebut DPRDmengundang berbagai instansi terkait (Stake-holders) ilmuan dan LSM.
6. Penetapan Kebijakan Tata Ruang Wilayah
Penetapan Kebijakan merupakan suatu proses yang sangat penting dalampembuatan kebijakan publik. Draf yang telah disetujui DPRD disampaikan keMenteri Dalam Negeri dibahas dan diteliti koordinasinya dgn rencana tata ruangnasional.
-------- Setelah 3 bulan berlaku dengan sendirinya.
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 6/14
HUBUNGAN DOKUMEN RENCANA TATA RUANGDAN RENCANA PEMBANGUNAN
RENCANA TATA RUANG KAB A.1
RENCANA TATA RUANG KAB A.2
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Berdasarkan UU No. 24/2005 dan UU 32/2004PENATAAN RUANG
berdasarkan UU No. 26/2007 dan Permen 15, 16, dan 17/PRT/M/2009
RPJP
Nasional
RPJPProvinsi
RPJMNasional
RPJMProvinsi
RenstraKL
(Dep. PU, Dep.
Pertanian, dll)
RenjaKL
(Dep. PU, Dep.
Pertanian, dll)
RKP
RenstraSKPD
(Tata Ruang,Pertanian,
Kehutanan, dll)
RenjaSKPD
(Tata Ruang,Pertanian,
Kehutanan, dll)
diacu
pedoman
pedoman
diperhatikan diserasikan melalui
musrenbang
NASIONAL
RPJPKab/Kota
RPJMKab/Kota
RenstraSKPD
(Tata Ruang,Pertanian,
Kehutanan, dll)
RenjaSKPD
(Tata Ruang,Pertanian,
Kehutanan, dll)
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
KAB/KOTA
diperhatikan
PROVINSI
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
pedoman
dijabarkan
dijabarkan
diserasikan melalui musrenbang
1. PRESIDEN &
MENTERI
2. BAPPENAS
3. BKPRN
4. TIAP
DEPARTEMEN/
KEMENTERIAN
A. DEP. PU
B. DEPDAGRI
C. dll
RTRWProvinsi
· RTR Kawasan Strategis Provinsi
· RDTR Kabupaten
· RTR Kawasan Strategis Kota
RTRWKabupaten
RTRW Kota· RTR Kawasan Strategis Kabupaten
· RDTR Kota
R e n c a n a T a t a R u a n g
D a e r a h
diacu
diacu
RTRW
Nasional· RTR Kawasan Strategis Nasional
· RTR Pulau
diselaraskan
RENCANA TATA RUANG PROV A
RENCANA TATA RUANG PROV B
semua produk rencana tata ruang nasional yang terkait
dipertimbangkan
diselaraskan
diacu
diacu
1
2 2
4 4
5. GUBERNUR
6. BAPPEDA PROV
7. BKPRD PROV
8. SKPD PROV
A. DINAS TATA
RUANG
B. DINAS
KEHUTANAN
C. dll
9. WALIKOTA/BUPATI
10. BAPPEDA KAB/
KOTA
11. BKPRD KAB/
KOTA
12. SKPD KAB/KOTA
A. DINAS TATA
RUANG
B. DINAS
KEHUTANAN
C. dll
5 6 6
8 8
9 10 10
12 12
diacu
RKPProvinsi
RKPKab/Kota
diacu
diacu
Keterangan : Diacu Diturunkan Diselaraskan
2, 3, 4A
6,7,8A
10,11,12A
Perencanaan Pembangunan(UU 25/2004 dan 32/2004)
Penataan Ruang(UU 26/2007 dan Permen PU no. 15, 16, 17 /PRT/M/2009)
RTRWKabupat
en
RTRWKota
6
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 7/14
MENGAPA KEDUA DOKUMENTERSEBUT
HARUS TERINTEGRASI? (1)
UU No. 26 Tahun 2007
Pasal 25 (1) : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mengacupada:
a. …….; b…….;
c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.Pasal 26 (2) : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c. ……
PP No. 08 Tahun 2008
Pasal 29 (1) : Dokumen rencana pembangunan daerah disusun denganmenggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang
Pasal 3 : Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunandokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan7
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 8/14
RTRW
PROVINSI
RTRW NASIONAL
RTRW
KAB/KOTA
RTRW PROVINSI
YANG
BERBATASAN
SINKRON
HARMONISASI
SINERGI
PADUSERASI
SASARAN KERJASAMA DALAM PENATAAN RUANG
WILAYAH
RTRW PROVINSI
YANG
BERBATASAN
RTRW KAB/KOTA
YANG
BERBATASAN
HARMONISASI PADUSERASI
RTRW KAB/KOTA
YANG
BERBATASAN
Hierarki RTRW (administratif)
Kerjasama
Kerjasama
Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007
KETERKAITAN MUATAN ANTARA RPJPD RTRWP
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 9/14
KETERKAITAN MUATAN ANTARA RPJPD-RTRWP-DENGAN RPJMD
RPJPD RPJMD RTRWP
Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan
Gambaran UmumKondisi Daerah
Gambaran UmumKondisi Daerah
Dasar Hukum PenyusunanRTRWP
Profil Wilayah Provinsi
Isu-Isu Strategis
Peta-Peta
Analisis Isu-Isu
Strategis
Gambaran PengelolaanKeuangan Daerah Tujuan Penataan Ruang
Visi dan Misi DaerahAnalisis Isu-IsuStrategis
Kebijakan dan Strategi PenataanRuang Wilayah
Arah KebijakanVisi, Misi, Tujuan,Sasaran
Rencana Struktur Ruang
Tahapan & PrioritasPembangunan
Strategi & Arah Kebijakan Rencana Pola Ruang
Kaidah Pelaksanaan Kebijakan Umum & ProgramPembangunan Daerah Penetapan Kawasan Strategis Prov.
Indikasi Rencana Prog.Prioritas + KebutuhanPendanaan
Arahan Pemanfaatan Ruang(Indikasi Program Utama 5 Tahunan)
Penetapan Indikator KinerjaDaerah
Arahan PengendalianPemanfaatan Ruang
Pedoman Transisi danKaidah Pelaksanaan
Sumber: (1) PP No. 08/2008; (2) Permendagri No. 54/2010; (3) Permen PU No. 15/PRT/M/2009, Lampiran 5Keterangan: Arah Keterkaitan
9
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 10/14
Visi
Misi
Tujuan
Strategi
Kebijakan
Program
Keg. & Anggaran
Prosedur
Performance
STRATEGY FORMULATION STRATEGY IMPLEMENTATION EVALUATION
F E E D B A C K
Situasilingkun
gan
Ekstern
al
Inter
nal
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 11/14Sumber: Bappenas, 2009
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 12/14Sumber: Bappenas, 2009
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 13/14Sumber: Bappenas, 2009
5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 14/14
Permasalahan Riel Pengambilan keputusan KRP;munculnya “Black-Box”*)
RPJP
RPJM
RTRW
Arah kebijakan (5
thn.an)
20 thn.an
5 thn.an
Kampanye Gub./
Bupati/
Walikota terpilih
Rencana Strategi SKPD
Rencana Tahunan SKPD dan RencanaDetail Tata Ruang (RDTR)
1 thn.an
Penyelenggaraan Pembangunan
Black
Box
Pengam
bilan
Keputus
an
*) politik-ekonomi
- transaksional
Top Related