Paparan Dirjend Kerjasama Industri Internasional disampaikan pada Rapat Kerja Kementerian Perindustrian
Jakarta , Februari 2011
TopikI. II. III. IV. V. VI. VII.
Latar Belakang Visi dan Misi Indikator Kinerja Kunci Koordinasi yang Harus Dilakukan oleh Ditjen KSII Program dan Kegiatan 2011 Rencana Program dan Kegiatan Indikatif 2012 Kesimpulan2
I. LATAR BELAKANG
3
1.1 Latar Belakang Pembentukan Ditjen KSII
Kompetisi di tingkat regional dan globalLiberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia Timbulnya blok-blok ekonomi, baik pada kawasan bilateral, regional dan multilateral
Interaksi ekonomi telah menciptakan kerjasama-
kerjasama baru yang diwujudkan dalam kesepakatankesepakatan
NAFTA Population: 445 million GDP: US$15.857 trillion
FTA RegionalEU Population: 491 million GDP: US$ 14.38 trillion CHINA Population: 1.330 billion GDP PPP: US$ 6.991 trillion JAPAN Population: 127 million GDP PPP: US$ 4.29 trillion
FTA Canada Chile 1997 FTA : Chile Mexico 1999 FTA : USA Chile 2004 FTA : USA Singapore 2004 FTA : USA Australia 2005 FTA : Mexico Japan 2005 FTA : Chile Brunei NZ Singapore 2006
Japan-Korea-China FTA(under negotiation)
Japan-Korea FTA
EU25 countriesexpanding to Eastern Europe
(under negotiation)
Japan-Mexico EPA(signed agreement)
NAFTAU.S.A., Canada, Mexico
EU-MEXICOFTA
ACP-EUCountries in Africa and the Caribbean (approx. 70 countries)
ASEAN-JapanComprehensive Economic Partnership (AJCEP)
expanding to Latin America
JapanMexicoEPA(signed agreement)
under negotiation
SAPTABangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
FTAA(by 2005)
AFTA
MERCOSURArgentina, Brazil, Paraguay, Uruguay
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia
Japans Bilaterals: Japan-Singapore EPA Japan-Philippines EPA Japan-Thailand EPA Japan-Malaysia EPA Japan-Indonesia EPA
India - ASEAN FTA
China - ASEAN FTA
Australia-New Zealand-ASEAN FTA Korea - ASEAN FTASource : CIA Factbook (2007)
ASEAN Population: 575.5 million GDP: US$ 3.431 billion 3
3
Jumlah FTA di Dunia Hingga Saat Ini .............
6
Tantangan : mengikuti PolaDunia atau Teralienasi ?
Telah mengimplementasikan FTA Masih dalam proses negosiasi FTA
1.2 Keterbatasan PusakinKekuatan Kewenangan dan pengalaman yang dimiliki dalam penanganan isu- isu internasional. SDM, berkualitas cukup baik . Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Komitmen pimpinan dan staf dalam menangani kerjasama Internasional Jejaring kerja yang relatif baik. Adanya SOP yang jelas Adanya KPI yang terukur
Peluang Kuantitas pertemuan di fora internasional yang sangat padat. Luasnya cakupan kerjasama internasional yang harus ditangani Ekspektasi dari stake holder dilingkungan Kementerian Perindustrian maupun sektorsektor lain. Kepercayaan yang diberikan pimpinan Kementerian kepada Pusakin dalam melaksanakan Tupoksinya. Meningkatnya tawaran kerjasama di sektor industri
Kelemahan Ukuran lembaga yang relatif kecil dibandingkan dengan pekerjaan yang ditangani Masih terbatasnya staf yang menguasai substansi kerjasama internasional Pemanfaatan sarana dan prasarana yang belum optimal. Pelaksanaan koordinasi yang belum optimal Terbatasnya informasi tentang potensi yang dimiliki oleh negara-negara partner kerjasama.
Ancaman Besarnya Load Pekerjaan yang ada. Rendahnya inisiatif dalam mengimplementasikan kesepakatan kerjasama baik dari pihak Indonesia maupun partner kerjasama. Terbatasnya waktu dan personel sehingga tidak semua sidang - sidang maupun event-event internasional dapat diikuti dengan baik.
8
1.3 Lingkup Kerja Sama Internasional yang telah ditangani Pusakin Lingkup Multilateral Isu isu Perdagangan Barang, Jasa, Investasi, TBT (Technical Regulation, Standard, and Conformity Assesment), SPS, Fasilitasi Perdagangan, Perdagangan dan Lingkungan (Trade and Environment), IPR, Preferensi Perdagangan, UNIDO, D-8. Lingkup Regional Isu isu ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Trade in Goods AgreementATIGA (CEPT-AFTA, NTBs, ROO, Standard and Conformance, ASW), ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), ASEAN Mitra Dialog (AC-FTA, AK-FTA, AI-FTA, AANZ-FTA, AJCEP-FTA, ASEAN-EU FTA, ASEANUS FTA), ASEAN Intra regional (IMTGT, BIMP-EAGA), APEC (Otomotive Dialog, Chemical Dialog). Lingkup Bilateral Isu isu dalam rangka IJEPA (MIDEC, USDFS, TIG), Indonesia AS TIFA, Indonesia Australia FTA, Indonesia EFTA, Indonesia - India FTA, Indonesia Pakistan FTA, Indonesia Iran FTA, Sidang Komisi Bersama Indonesia dengan negara lain (a.l. China, Malaysia, India, Vietnam, Australia, Korea, Jepang, Turki, Arab Saudi, Iran, Mesir, Uni Eropa, Rusia, USA, Mexico, Canada).9
1.3 Lingkup Kerja Sama (2) Bantuan Proyek IGI Phase II (Jerman) yaitu bantuan untuk pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan industri di daerah (AKA Bogor, ST3 Bandung, ATK Yogyakarta); Indonesia Footwear Service Center (IFSC-Italia); Technical Vocational Education Training (TVET - Jerman); World Bank Programme on Climate Change. Bantuan Hibah Terdiri dari bantuan Tenaga ahli, bantuan Peralatan dan bantuan Training, antara lain Jepang (JICA, NEDO, JETRO,IDEAS, AOTS); Korea (Bantuan Training dan Pendidikan-KOICA, Bantuan Teknik-KITECH); Amerika Serikat (USAID-SENADA, Fulbright Scholarship); Uni Eropa (TSP); India (Bantuan Training); China (Bantuan Training dan Peralatan); Malaysia (Bantuan Training); Australia (AusAID); Jerman (Bantuan Tenaga Ahli, CIM, GTZ, ACCRA, InWent); Thailand (Bantuan Training dan Pendidikan); Singapura (Bantuan Training dan Pendidikan); Taiwan (Bantuan Training); Swedia (Bantuan Pendidikan dan Training); Italia (Bantuan Training); Iran (Bantuan Training); UNIDO; UNCTAD; UNDP; ADB; IDB; APO.
10
1.4 Kebutuhan akan Penanganan akses terhadap sumber daya industri (5 M)Dalam menciptakan peningkatan daya saing produk industri secara berkelanjutan perlu: tersedianya sumber daya yang cukup, baik dari
segi kuantitas maupun kualitasnya, yang:(1) (2)
Mencakup bahan baku/penolong, Tenaga profesional, teknologi,
(3)(4) (5)
Sumber pendanaan program,Sumber investasi/teknologi, Promosi pemasaran yang terkoordinasi.
1.5. Kebutuhan penanganan hambatan akses dan pengamanan industri DN ( Deffensive and Offensive Action )Perlunya Antisipasi terhadap Pemberlakuan FTA yang berdampak pada : 1. Kemungkinan membanjirnya / serbuan impor barang industri yang berpotensi merugikan serta mengancam keberadaan industri barang sejenis di dalam negeri; sehingga sangat diperlukan pemantauan implementasi FTA secara intensif serta mengusulkan berbagai kebijakan sebagai tindakan pengamanan industri dalam negeri (deffensive action); 2. Kemungkinan terhambatnya akses produk/jasa industri ke pasar ekspor karena diberlakukannya kebijakan NTB / TBT oleh negara partner FTA; sehingga sangat diperlukan untuk identifikasi, inventarisasi dan diseminasi berbagai hambatan akses masuk ke negara lain, dan mengusulkan berbagai kerjasama teknis yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing eskpor produk/jasa industri.12
Diperlukan koordinasi internal dan eksternal yang sangat intensif untuk mempertahankan kepentingan Industri Indonesia, karena hampir 90% pos tarif seluruh sektor adalah produk-produk industri (jumlah tarif menurut HS 2007 adalah 7529 HS)
Dibentuknya
Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional(Peraturan Menteri Perindustrian No. 105/M-IND/PER/10/2010
1.5 STRUKTUR ORGANISASI DITJEN KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL WILAYAH I DAN MULTILATERAL
DIREKTORAT KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL WILAYAH II DAN REGIONAL
DIREKTORAT KETAHANAN INDUSTRI
14
II. VISI DAN MISI
15
2.1 Visi Dan Misi Kementerian Perindustrian (Perpres 28/ 2008) Visi Kementerian Perindustrian Indonesia mampu menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025. Misi Kementerian Perindustrian Membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian. Guna mencapai Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri (Strategic Outcome Kementerian Perindustrian) maka perlu dibentuk Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional yang memiliki fungsi Menciptakan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional yang efektif, yang hingga akhir 2010 dilaksanakan oleh Pusat Administrasi Kerjasama Internasional yaitu unit eselon II dilingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perindustrian.16
2.2 Peta Strategi Kementerian PerindustrianVISI DAN MISIVisi : Indonesia mampu menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025 Misi : Membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian
Perspektif Pemangku Kepentingan
1
Tingginya Nilai tambah industriMeningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber 2 investasi dan Teknologi serta Kerjasama Internasional
Kokohnya basis industri industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional
7
Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB
6 Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri
Tersebarnya pembangunan industri
3
Kokohnya faktorfaktor penunjang pengembangan industri
4
5
Kuat, lengkap dan dalamnya Struktur industri
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Departemen
Perumusan KebijakanMempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan dan produk hukum Industri Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan Menetapkan peta panduan pengembangan industri Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan ind
Pelayanan & FasilitasiMengembangkan R&D di instansi dan industri Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual Memfasilitasi pengembangan industri Memfasilitasi promosi industri Memfasilitasi penerapan standardisasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan
Pengawasan, Pengendalian & EvaluasiMengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SDMMengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
Organisasi & KetatalaksanaanMembangun organisasi yang Profesional dan Probisnis
InformasiMembangun sistem informasi industri yang terintegrasi & handal
PerencanaanMeningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
DanaMeningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang profesional
2.3 VISI dan MISI DITJEN Kerja Sama Industri Internasional Visi Ditjen Kerja Sama Industri Internasional Membangun Industri Nasional berdaya saing global, dan mendominasi pasar global di tahun 2025. Misi Ditjen Kerja Sama Industri Internasional 1. Mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjan perjanjian lainnya; 2. Memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya industri (5M) dan hambatan kerjasama industri.18
2.4 Peta Strategi Ditjen Kerja Sama Industri InternasionalVisi : Membangun Industri Nasional berdaya saing global, dan mendominasi pasar global di tahun 2025. Misi : 1. Mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjan perjanjian lainnya; 2. Memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya industri (5M) dan hambatan kerjasama industri.
VISI DAN MISI
Perspektif Pemangku Kepentingan
Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologi serta Kerjasama InternasionalTerbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
5
Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional
1
2
Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional
Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh 3 globalisasi (Multilateral, Bilateral, Regional)
4 4
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Departemen
Perumusan KebijakanMenyusun arah Kebijakan Kerjasama Internasional di bidang industri
Pelayanan & FasilitasiMemfasilitasi kerjasama teknik LN Memfasilitasi pertukaran informasi kebijakan, regulasi teknis terkait akses industri Memfasilitasi kerja sama industri di fora internasional Memfasilitasi dan menyelenggarakan promosi kerja sama industri
Pengawasan, Pengendalian & EvaluasiMengefektifkan sistem pengendalian internMengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kerjasama internasional dan efektifitas pencapaiannya
Menyusun rencana fasilitasi industri sesuai kesepakatan fora internasional Menyusun posisi dan strategi dalam perundingan internasional
Menyusun pengaturan implementasi kerja sama Internasional, promosi investasi dan industri
Mengkoordinasikan dan berperan aktif di fora internasional Memberikan pelayanan penyelesaian permasalahaan industri
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SDMMeningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur
Organisasi & KetatalaksanaanMembangun organisasi yang Profesional dan Probisnis
InformasiMembangun sistem informasi kerjasama internasional yang terintegrasi & handal
PerencanaanMeningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
DanaMeningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
A. TUJUAN1. Melakukan pengamanan terhadap industri yang berdaya saing lemah dari ancaman produk impor akibat pemberlakuan FTA; 2. Meningkatkan ketahanan industri dalam negeri terhadap persaingan global melalui peningkatan akses terhadap sumber daya yang meliputi : a. bahan baku/penolong yang berkualitas, murah dan mudah diperoleh; b. tenaga professional dibidangnya c. teknologi yang tepat guna d. sumber pendanaan e. promosi pemasaran 3. Melakukan penyelamatan industri dalam negeri yang terkena dampak negatif pemberlakuan FTA; 4. Memfasilitasi kepentingan industri nasional dalam perundingan FTA baik secara bilateral, regional maupun multilateral. 5. Membina kerjasama industri dengan negara maju / lembaga donor internasional maupun dengan sesama negara berkembang dalam rangka Kerjasama Selatan-Selatan. 6. Melakukan kajian dan evaluasi kemanfaatan kerjasama industri dan implementasi FTA bagi pengembangan industri nasional.20
B. SASARANSasaran utama yang akan dicapai Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional adalah :
Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi, akses sumber daya industri serta Kerjasama Industri Internasional.Untuk mencapai sasaran utama tersebut, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional memiliki sasaran sasaran penunjang yang ingin dicapai yaitu : 1. Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri yang mencakup bahan baku/penolong, tenaga profesional, teknologi, sumber pendanaan program, promosi pemasaran. Untuk mengembangkan industri manufaktur diperlukan dukungan sumber daya industri yang memadahi baik dari segi jumlah dan kwalitas. Sumber daya industri tersebut mencakup sumber daya manusia, dukungan permodalan, bahan baku yang diperlukan industri, teknologi yang up to date serta metode pengolahan industri yang efisien 2. Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional; yakni upaya untuk meningkatkan ketahanan industri nasional sehingga industri nasional dapat mempunyai ketahanan dalam menerima pengaruh negatif dari perubahan global yang kompleks dan tidak dapat diperkirakan yang dapat mengganggu kelangsungan industry.21
B. SASARAN (2)
Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral, Regional); yakni daya upaya untuk mellindungi industri dan jasa industri melalui identifikasi dan memperjuangkan kepentingan industri di fora internasional serta memberikan dukungan fasilitasi kepentingan industri dan jasa industri. 4. Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri; Yakni daya upaya untuk menarik minat investasi asing di sektor industri melalui kegiatan temu usaha, pertemuan consultative dengan perwakilan Indonesia di Negara lain dan perwakilan Negara lain di Indonesia. 5. Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional. Yakni daya upaya untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasikan penganan kerjasama internasional agar implementasi kerjasama industri internasional dapat dilakukan dengan baik.3.
22
III. INDIKATOR KINERJA KUNCI
23
3.1 KPI Ditjen Kerja Sama Industri InternasionalNo. OUTCOME URAIAN KPI 1. Jumlah kesepakatan investasi industri Jumlah kerjasama industri internasional Jumlah jejaring kerja internasional Jumlah Kerja sama Teknik Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama Jumlah penanganan kasus terkait dengan industri yang dipertahankan Jumlah penanganan kasus terkait dengan industri yang diselamatkan Jumlah asesmen terkait pengamanan industri SATUAN KPI Kesepakatan Investasi Industri Kesepakatan Jejaring kerja TARGET (2014) 8 1. Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologi serta Kerjasama Internasional Membuka dan memperluas akses pasar industri ke luar negeri, peningkatan minat investasi dan transfer teknologi dari luar ke dalam negeri, serta kerjasama teknik dalam rangka perluasan pasar produk dan jasa industri.
2. 3.
8 64 16 96
2.
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
Meningkatkan kerja sama teknik dan koordinasi untuk mendapatkan sumber daya industri yang tepat, mudah dan murah (man, money, material, machine, method)
1. 2.
Kerja sama Teknik Jumlah fasilitasi
3.
Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional
Melakukan upaya secara berkesinambungan agar Industri Nasional dapat diamankan, dipertahankan dan diselamatkan dari pengaruh negatif perubahan global.
1.
Kasus
24
2.
Kasus
24
3.
Kajian Kebijakan
16 8
4.
Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral, Regional) Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri
Melakukan langkah-langkah perlindungan untuk kepentingan sektor industri (produk dan jasa industri) dari persaingan global.
Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industri internasional
5.
Meningkatkan promosi investasi produk dan jasa industri di dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan minat investor asing. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan kerjasama industri internasional
Jumlah permintaan kesepakatan investasi langsung asing pada jenis industri tertentu 1. 2. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Eksternal
Permintaan Kesepakatan Investasi Persen
64
6
Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional
80
Persen
75
IV. KOORDINASI YANG HARUS DILAKUKAN OLEH DITJEN KSII
25
4.1 Peranan Ditjen KSII dari Perspektif Pemangku KepentinganInstansi dan Lembaga terkait Pusat / Daerah
STAKEHOLDER PERSPECTIVE1. Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)Informasi daya saing industri nasional Masukan (need assessment)
STRATEGIC
COREDirjenMeningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber daya industri (5M), teknologi dan kerjasama
2. Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional 3.Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral, Regional)
KSII
KADIN / ASOSIASI / BUMN
1, 2, 3
4. Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri
internasional
Unit-unit Kemenperin Setjen Itjen Ditjen BPKIMI
5. Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional
26
4.2 Keterkaitan Ditjen KSII dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat & DaerahPEMANGKU KEPENTINGAN DIREKTORAT KII OUTCOMETerbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral)Terwujudnya Peta Panduan penanganan hambatan kerjasama industri internasional dan pengamanan industri Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kerjasama industri internasional Terfasilitasinya kerjasama teknik dan promosi industri di LN. Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral)
PUSAT Kemendag Kemenlu Kemenbudpar BKPMDIREKTORAT KII WIL. I DIREKTORAT KII WIL. II
DIREKTORAT KI
SET DITJEN KII
DAERAH Disperindag Disbudpar Pemda
DIREKTORAT KII WIL. I DIREKTORAT KII WIL. II DIREKTORAT KI
Terwujudnya Peta Panduan penanganan hambatan kerjasama industri internasional dan pengamanan industri Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kerjasama industri internasional Terfasilitasinya kerjasama teknik dan promosi industri di LN27
SET DITJEN KII
4.3 Keterkaitan Ditjen KSII dengan Sektor IndustriPEMANGKU KEPENTINGAN DIREKTORAT KII OUTCOME Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral) Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam neger Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional Terfasilitasinya antisipasi hambatan kerjasama industri internasional Terfasilitasinya keamanan dan stabilitas industri dalam negeri
ASOSIASI / BUMN : KADIN HIPMI ASOSIASI INDUSTRI
DIREKTORAT KII WIL. I DIREKTORAT KII WIL. II
DIREKTORAT KI
SET DITJEN KII
Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kerjasama industri internasional Terfasilitasinya kerjasama teknik dan promosi industri di LN
28
4.4 Keterkaitan Ditjen KSII dengan Unit KemenperinPEMANGKU KEPENTINGAN DIREKTORAT KII OUTCOME Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral) Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negerI Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional Terfasilitasinya antisipasi hambatan kerjasama industri internasional Terfasilitasinya keamanan dan stabilitas industri dalam negeri
UNIT KEMENPERIN
DIREKTORAT KII WIL. I DIREKTORAT KII WIL. II
SETJEN DITJEN-DITJEN ITJEN BPKIMI
DIREKTORAT KI
Terwujudnya perencanaan dan pelaporan yangberkualitas Terciptanya peningkatan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan BMN Terfasilitasinya kerjasama teknik dan promosi industri di LN Terbangunnya sistem informasi kerjasama internasional yang terintegrasi dan handal 29
SET DITJEN KII
V. PROGRAM DAN KEGIATAN - 2011
30
5.1 Program dan Kegiatan Ditjen Kerja Sama Industri Internasional 2011NO PROGRAM/KEGIATAN 1 Peningkatan Ketahanan Industri RUANG LINGKUP KEGIATAN 1. Perumusan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Industri; 2. Identifikasi hambatan kerja sama dan industri dalam negeri; 3. Analisa penanganan hambatan kerja sama industry Internasional; 4. Analisa kinerja dan pengamanan industri dalam negeri; 5. Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Industri; 6. Peningkatan Kemampuan SDM Penanganan Ketahanan Industri; 7. Layanan Manajemen Kinerja Direktorat Ketahanan Industri; OUTPUT Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional Laporan identifikasi hambatan kerja sama dan industri dalam negeri Laporan analisa penanganan hambatan kerja sama industri internasional Laporan analisa kinerja dan pengamanan industri dalam negeri Laporan Kegiatan/Monev bidang ketahanan industri internasional Orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM Penanganan ketahanan industri Layanan Manajemen Kinerja Direktorat Ketahanan Industri
2 Pengembangan Kerjasama 1. Perumusan kebijakan kerja sama industri internasional Wilayah I, Industri Internasional dan Multilateral; Wilayah 2. Koordinasi penanganan kerja sama industri internasional Wilayah I dan Multilateral I dan Multilateral; 3. Monitoring dan Evaluasi perkembangan kerja sama industri internasional Wilayah I dan Multilateral; 4. Analisa kerja sama industri internasional Wilayah I dan Multilateral ; 5. Peningkatan Kemampuan SDM Penanganan Kerjasama Industri Internasional; 6. Promosi Investasi Industri Internasional; 7. Layanan Manajemen Kinerja Direktorat kerja sama industri internasional Wilayah I dan Multilateral;3 Pengembangan Kerjasama 1. Perumusan kebijakan kerja sama industri internasional Wilayah II Industri Internasional dan Regional; Wilayah 2. Koordinasi penanganan kerja sama industri internasional Wilayah II dan Regional II dan Regional; 3. Monitoring dan Evaluasi perkembangan kerja sama industri internasional Wilayah II dan Regional; 4. Analisa kerja sama industri internasional Wilayah II dan Regional; 5. Peningkatan Kemampuan SDM Penanganan Kerjasama Industri Internasional; 6. Promosi Investasi Industri Internasional; 7. Layanan Manajemen Kinerja Direktorat kerja sama industri internasional Wilayah II dan Regional. 4 Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional 1. Layanan Perkantoran 2. Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Kerjasama Industri Internasional 3. Penyelenggaraan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan dan Tindak Lanjut/Monev Bidang Kerja Sama Industri Internasional 4. Penyusunan Rekomendasi Dukungan Kebijakan Teknis Kerjasama Industri Internasional
Dokumen rumusan kebijakan kerja sama industri internasional wilayah I dan Multilateral Laporan perkembangan kerja sama industri internasional wilayah I dan Multilateral Laporan Kegiatan/Monev Perkembangan kerja sama industri internasional wilayah I dan Multilateral Laporan analisa kerja sama industri internasional wilayah I dan Multilateral Orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM Penanganan Kerja Sama Industri Internasional Promosi Investasi Industri Internasional Layanan Manajemen Kinerja Direktorat Kerja Sama Industri Wilayah I dan MultilateralDokumen rumusan kebijakan kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional Laporan perkembangan kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional Laporan Kegiatan/Monev Perkembangan kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional Laporan analisa kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional Orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM Penanganan Kerja Sama Industri Internasional Promosi Investasi Industri Internasional Layanan Manajemen Kinerja Direktorat Kerja Sama Industri wilayah II dan Regional
Bulan Layanan Perkantoran Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Kerja Sama Industri Internasional Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan dan Tindak Lanjut/Monev Bidang Kerja Sama Industri Internasional Rekomendasi Dukungan Kebijakan Teknis Kerja Sama Industri Internasional
31
5.2 Persiapan Negosiasi Bilateral Indonesia (2011)
1. Indonesia - EFTA (Akhir Januari 2011) 2. Indonesia India
1. Trade in Goods (TIG) 2. Rules of Origin (ROO) 3. Trade Remedies 4. Trade in Services (TIS) 5. Intellectual Property Rights (IPR) 6. Government Procurement 7. Technical Cooperation / Capacity Building 8. Other Issues 9. Legal Text32
(Februari 2011)3. Indonesia Australia (Maret 2011) 4. Indonesia EU (April 2011)
5.3 Work Plans Negosiasi Indonesia EFTA (sebuah contoh)Work Plans for: A. Trade in Goods (TIG) B. Rules of Origin (ROO)
C. Trade RemediesD. Trade in Services (TIS) E. Intellectual Property Rights (IPR) F. Government Procurement G. Technical Cooperation / Capacity Building H. Other Issues I. Legal Text33
A. WORK PLAN KAJIAN TRADE IN GOODSNo ActivitiesYear 2011 Jan Feb March April May June July 1234123412341234123412341234
I. Preparation A. Collecting Data/Information - Bilateral Export Import - Export Import partner country to/from the world - NTB/TBT applied by partner country - Tariff rate of partner countries - Other FTAs implemented/under process by partner countries - Other relevant data/information (existing cooperation, existing FDI by partner countries) - Joint Study Group B. Export-Import Analysis C. Competitiveness Analysis D. Study of NTB/TBT E. Study the priority development programs of commodities/ sectors in short/ long term period F. Study the impact of other FTAs implementation to the industry sectors34
A. WORK PLAN KAJIAN TRADE IN GOODS (2)No ActivitiesYear 2011 Jan Feb March April May June July 1234123412341234123412341234
II. Executing SWOT Analysis A. Strengths: strong aspects of industry sector towards that of partner countries B. Weaknesses: Weak aspects of industry sector toward that of partner countries C. Opportunities: Strong possibilities to increase export, Foreign Direct Investments, and develop industrial/technical cooperation D. Threats: strong possibilities to importation flood; decreasing competitiveness and domestic market share III. Modelling Simulation A. Macro impact to the economy (CGE modelling) Micro impact to the competitiveness (G-TAP; B. RCA;Regional Competitive Performance) C. Communicating with private sectors D. Communicating with other related units
35
A. WORK PLAN KAJIAN TRADE IN GOODS (3)No ActivitiesYear 2011 Jan Feb March April May June July 1234123412341234123412341234
IV. Determining Industry Position A. FTA Modality (Classification, Schedule of Concession, and ROO) B. Offer and Request Position C. Fall-back position: Normal Track, Sensitive Track, General Exclusion D. Negotiation position: by considering possibilities of negotiating technical and other cooperation V. Starting Negotiation A. Single Undertaking: should coordinate with other working group (TIS, Trade Facilitation, Intellectual Property Rights, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Government Procurement, Cooperation) B. Non-single Undertaking
36
B. WORK PLAN KAJIAN RULES OF ORIGINNo ActivitiesYear 2011 Jan Feb March April May June July 1234123412341234123412341234
I. Identify of Characteristic Product (TIG) A. Identify of Characteristic National Product B. Study of Proposal EFTA about ROO ( related from product industry Nomber HS 25-39) EFTA suggest this product with process fermentasy is whole obtained Product C. - Coordination with related sector with product falling within chapters 25 to 39 obtaned by fermentation II. Indentify of Modality A. Decision of Modality General Rules or PSR - General rules (RVC) - PSR III. Meeting Preparation of The 1st Meeting IE-CEPA with A. Ministry of Trade B. The 1st Meeting IE-CEPA C. The 2nd Meeting IE-CEPA37
C. WORK PLAN KAJIAN LEGAL TEXT
No I. II.
Activities Data (agreement) collecting
Jan
Feb
March
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
2341234123412341234123412341234
Preliminary study on EFTA Proposal Agreement comparison III. (Identify SWOT and historical background comparison)a. IJ-EPA b. EFTA-Korea agreement (exclude historical background) Legal analysis on "on-going" record of discussion
c. etc. IV.
38
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF - 2012
39
KETERKAITAN KOMPONEN, PEKERJAAN RUTIN DAN PENCAPAIAN TARGET
40
6.1 Rencana Program & Kegiatan 2012 Ditjen Kerjasama Industri Internasional
Promosi investasi sektor industri di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah Perumusan Kebijakan Peningkatan Kerjasama Industri Wilayah II dan Regional Koordinasi dalam rangka Working Group on Industrial Environment (WGIE-UE) Koordinasi dalam rangka perundingan EFTA Forum koordinasi pemanfaatan & penjajakan peluang kerja sama teknik luar negeri di Wilayah I Analisa Data Industri Dalam Rangka Kerjasama Forum ASEAN ASEAN Mitra Dialog Analisis Daya Saing Industri Dalam Kerjasama Internasional di Multilateral dan Regional Pemetaan kemampuan industri beberapa negara mitra kerjasama41
Rencana Program & Kegiatan 2012 Ditjen Kerjasama Industri Internasional
Keikutsertaan produk barang dan jasa dalam pameran internasional di wilayah Asia, Amerika, Eropa dan Timur Tengah Implementasi Kerjasama Selatan-Selatan Fasilitasi bantuan kerjasama dari negara - negara di wilayah Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Pasifik, Australia dan Afrika Perumusan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Industri terkait Kerjasama Indonesia Australia Perumusan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Industri terkait Kerjasama Indonesia EFTA Penyusunan Country Profile dalam rangka Peningkatan Ketahanan Industri Nasional Penanganan kasus pengamanan dan hambatan yang dihadapi industri nasional
42
Rencana Program & Kegiatan 2012 Ditjen Kerjasama Industri Internasional
Pembangunan sistem informasi ketahanan industri (termasuk EWS, DSS, EIS) Pembuatan Bulletin Ketahanan Industri Nasional Penyusunan Kebijakan perlindungan industri dalam rangka kerjasama di wilayah Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Pasifik, Australia dan Afrika Monitoring dan evaluasi dalam kerangka kerja sama wilayah Asia, Amerika, Eropa, Timur Tengah Monitoring dan Evaluasi kerja sama Multilateral dan Regional Pengembangan kapasitas SDM dalam penanganan kerja sama industri internasional
43
6.2 Rencana Program & Kegiatan 2012 Ditjen KSII yang Terkait dengan Daerah
Memfasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan infrastruktur teknologi Memfasilitasi promosi investasi Memfasilitasi kerjasama industri Memfasilitasi kerjasama dalam rangka Capacity Building Memfasilitasi sinkronisasi program kerjasama internasional
44
6.3 Contoh Fasilitasi Ditjen-KSII dalam Membantu Program / Kegiatan Daeraho
Bantuan Program: diberikan oleh lembaga/negara donor berupa devisa yang diperlukan untuk menutup kekosongan neraca pembayaran (pinjaman atau hibah);
o
Bantuan Proyek: diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan berupa valuta asing atau valuta asing yang dirupiahkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan (pinjaman atau hibah). Komponen kegiatan ini dapat juga berupa bantuan tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan;Bantuan Teknik: diberikan oleh lembaga/negara donor kepada proyek tertentu, berupa bantuan tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan serta bantuan peralatan (hibah)
o
o
Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk hibah berupa: Bantuan Peralatan (permesinan, alat-alat laboratorium, dll) Pengiriman tenaga ahli untuk kegiatan konsultasi dan tenaga ahli untuk membantu
pelaksanaan tugas-tugas di lembaga/intitusi pemerintahan; Pelaksanaan studi proyek; Pengiriman barang/peralatan untuk sebuah kegiatan; Beasiswa untuk studi (gelar dan non-gelar), baik di dalam maupun luar negeri; Pelatihan di dalam dan luar negeri; Magang di negara atau lembaga pemberi hibah dan pertukaran pemuda
45
Contoh Fasilitasi Ditjen-KSII dalam Membantu Program / Kegiatan Daerah
Perkembangan Kerjasama Teknik Luar NegeriDalam 3 tahun terakhir terdapat beberapa proyek bantuan teknik luar negeri dari beberapa negara/lembaga donor yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu : a. Jepang (JICA, NEDO, Jetro dlm rangka MIDEC
IJEPA)b. c. d. e. f. g. h. i. Jerman (GTZ dalam rangka IGI dan SedTVET) UNIDO UNDP UNI Eropa USAID Korea/KITECH Perancis ADB
46
Indonesia-Jepang (JICA)Proyek Japan ASEAN Comprehensive Human Resources Development (JACHRD) - Grant Proyek diimplementasikan dalam bentuk In-Country Training (ICT) kepada UKM negara-negara ASEAN. Untuk tahun 2009, dilaksanakan sebanyak 16 kegiatan yang dilaksanakan oleh 14 Balai Besar dan Baristand yang ada dibawah Kemenperin antara lain di Yogyakarta, Makassar, Semarang, Padang, Surabaya, Ambon, Pontianak, Lampung dan Bandung. Cakupan kegiatan proyek tidak hanya terbatas pada ICT tapi juga training di luar negeri, dan bantuan peralatan. Untuk tahun 2009-2010 dilaksanakan sebanyak 38 pelatihan dengan jumlah peserta 909 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nilai proyek Rp 8.322.951.000 yang ditanggung secara bersama dengan proporsi GOJ 87,85% (Rp 7.311.541.000) dan GOI 12,2% (Rp 1.011.410.000).47
Indonesia-Jepang (JICA) contdThe Technology Cooperation Project for Facilitation of Local Industry Development in South Sulawesi Province (On-going Project) Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan manufakturisasi sumberdaya lokal melalui pengembangan dan penguatan klaster dengan memanfaatkan sumberdaya lokal 4 (empat) jenis kluster yang dikembangkan, yaitu : Kakao, Markisa, Sutra, dan Kerajinan Marmer Output berupa: - Peningkatan kapasitas Pemprov Sulsel untuk mengembangkan dan meningkatkan strategi pengembangan industri - Penguatan sistem penyediaan layanan pelatihan - Peningkatan sistem dan strategi pengembangan klaster industri
Indonesia-Jepang (NEDO)New Energy Industrial Technology Development Organization Kerjasama antara NEDO dengan Kementerian Perindustrian khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan program konservasi energi untuk sektor industri yaitu: o Application of Pre-glinder (PT. Semen Padang) o The Model Project for High Performance Industrial Furnace (HPIF) , di PT. Gunung Garuda, tahun 2003 2006 (Completed Project). o Energy Audit untuk beberapa industri yang besar penggunaan energinya; o Concerving Energy and Water in Textile Dyeing & Finishing Industry (CEW) Tahun 2006 2008, (Completed Project). o Waste Heat Recovery Power Generation in the Cement Industry On-going project yang diselenggaraakan di PT Semen Padang. Memasuki tahap importasi dan instalasi peralatan proyek. o The Model Project For Ethanol Production From Molasses In A Sugar Factory yang akan dilaksanakan di PT. PN X, Gempolkrep. Memasuki tahap persiapan pelaksanaan. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan dalam bentuk model project yang menggunakan peralatan dengan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan.49
Kegiatan NEDO 2006-2010 (Completed, on going and Pipeline)NEDO (JEPANG)
High Performance Industrial Furnance (20032006) (Completed)
PT Gunung Garuda/ Ditjen ILMEA
Utilization of Paper Sludge and Soil Waste (2006-2008) (completed)Energy Audit (2007) (Completed)
PT Fajar Surya Wisesa/ Ditjen ILMEA
PT Ciracas Indo Perdana dan PT Pulogadung Steel/ Industri Logam (Baja), Industri Kimia Hilir (Semen), Industri Makanan dan Industri Minuman PT Dalitek Kusuma / Ditjen ILMTA
Conserving Energy and Water Saving in The Textile Dying and Finishing Industry in Indonesia (Bantuan Peralatan) (2007-2008) (Completed) Waste Heat Recovery Power Generation in the Cement Industry (Bantuan Peralatan) ( 2007-2009)* (On Going) The Model Project For Ethanol Production From Molasses In A Sugar Factory (20102012) d PT. PN X (Pipeline) Proyek dilaksanakan dalam bentuk model project yang menggunakan peralatan dengan technology yang ramah hemat energi dan ramah lingkungan
PT Semen Padang, Direktorat Kimia Hilir, Ditjen IAK
Mou Project telah ditandatangani kedua belah pihak tanggal 2 Agustus 2010 antara Sekjen Kemenperin dengan Chairman NEDO.
*Masih terus berlangsung
Indonesia-Jerman (GTZ)Merupakan program bantuan Jerman melalui Gesellscaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) dan Kreditansal fur Wiederaufbau (KFW) dalam bentuk Hibah. Nilai Proyek: Tahap I 10 juta Euro dan Tahap II 6 juta Euro atau sekitar Rp 72 milyar, dengan focal point proyek adalah Kemendiknas. Proyek dilaksanakan di 17 institusi pendidikan dibawah Kemendiknas dan 3 (tiga) institusi dibawah Kemenperin (Completed Project).
Tujuan Proyek: o Mengembangkan sistem Diklat industri terapan di daerah; o Mengembangkan lembaga Diklat Industri terapan yang mandiri; o Mengembangkan jaringan kemitraan antara institusi pendidikan/pelatihan dengan pelaku industri; o Mengembangkan kapasitas tenaga kerja terampil yang bersertifikat; o Mengembangkan jaringan pelayanan konsultasi bisnis dan usaha perdagangan. Sustainable Economic Development Through Technical Vocational Education Training (SED-TVET)- Soft loan : Dikoordinasikan oleh Kemendiknas. Tujuan Proyek adalah untuk meningkatkan kapasitas Institusi Pendidikan menjadi bertaraf Internasional. Saat ini Kemenperin telah mengusulkan pengembangan Institusi Pendidikan di 5 Propinsi (DIY, Jabar, Sumbar, Sulsel dan Kalbar).51
Indonesia-UNIDOCountry Service Framework for Indonesia (CSFI).o Terdiri atas 2 (dua) tahap: Tahap I (2003 2006) dan Tahap II (2005 2007). o Nilai Proyek: Tahap I US$ 7.017.000 dan Tahap II US$ 10.510.000. o Proyek terdiri atas 3 komponen dan 14 kegiatan proyek. Komponen 1: Supporting the development and growth of
private sector and SMEs Komponen 2: Supporting energy efficiency and environmentally sustainable Industrial development Komponen 3: Supporting the recovery and rehabilitation of communities in the Tsunami affected areas and post conflict areas.
52
Indonesia-UNIDO (contd)Tujuan Proyek: Meningkatkan daya saing industri Indonesia Pengembangan SMI untuk pengentasan kemiskinan Pengembangan agroindustri untuk keluar dari krisis Pengembangan industri ramah lingkungan Mendukung pengembangan sektor swasta dan UKM Efisiensi energi dan pembangunan industri berkelanjutan Rehabilitasi daerah pasca konflik dan bencana alam
Realizing Minimum Living Standards for Disadvantages Communities Through Peace Building and Village Based Dev. In Maluku Province : Bidang kerjasama meliputi, i) pengentasan kemiskinan, ii) Trade capacity building, iii) energy, iv) lingkungan dan v) penguatan kerjasama selatan-selatan. Dan Oktober 2010 lalu, Kemenperin - Unido sepakati kerjasama di bidang pengembangan budidaya rumput laut (seaweed) bagi masyarakat Ambon.
53
Indonesia-Korea Indonesia - KITECH on the establishment of Korean Institute of Industrial Technology / KITC (On Going Project) Tujuan kerjasama untuk mendirikan lembaga kerjasama bernama KITC yang bersifat nirlaba dan berfungsi sebagai penghubung pelaku ekonomi di kedua negara. Dengan adanya KITC, antara kedua negara kerap dilakukan joint research and development yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia. Indonesia - KOICA on the Master Plan Establishment of Industrial Zone in Boyolali District (On-going Project) Diinisiasikan oleh keinginan perusahaan-perusahaan Korea di Jawa Tengah untuk merelokasi industri mereka ke Boyolali. Pada Oktober 2010, pihak Boyolali meminta Kemenperin untuk memfasilitasi kerjasama antara Boyolali-Korea dalam rangka penyusunan Master Plan Kawasan Industri di Boyolali. Pihak Kemenperin masih menunggu counterdraft dari KOICA dalam rangka penandatanganan MoU penyusunan master plan tersebut. Indonesia - KIMS on the Material and Technology Science Kerjasama diawali oleh Balai Besar Logam dan Mesin Bandung mengenai material science, antara lain dengan menyelenggarakan penelitian bersama, expert dispatch, dan pendidikan bagi aparatur Kemenperin. MoU di antara kedua pihak masih dalam tahap pembahasan kedua pihak. 54
VII. KESIMPULAN
55
Dibentuknya Ditjen KSII adalah untuk meningkatkan koordinasi intensif dalam memfasilitasi kebutuhan dan pengembangan (pendalaman, perluasan dan daya saing) industri nasional; Outcome Utama adalah : meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber daya industri (5M) termasuk teknologi dan kerjasama internasional;Outcome Antara adalah : mengamankan, memper tahan kan dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjan perjanjian lainnya
56
Pemangku Kepentingan Ditjen KSII adalah :(1) Unit terkait Kementerian Perindustrian dan Instansi
lainnya (Bappenas, Kemendag, Kemenkeu, Kemlu, Kemensesneg, dst); (2)Instansi-instansi terkait di daerah; (3)Industri, BUMN dan Asosiasi industri, (4)Lembaga penelitian, dan masyarakat umum lainnya. (5)Lembaga / Negara Donor (6)Kedutaan Besar Asing di Indonesia
57
Ditjen KSII dapat mengkoordinir berbagai kegiatan pemangku kepentingan di daerah yang terkait dengan sektor industri.Koordinasi Ditjen KII dengan Daerah
Pengembangan Infrastruktur Teknologi Pengembangan Techno Park Kerjasama lembaga R&D Pengembangan kerjasama lembaga TI dalam rangka peningkatan akses pasar
Promosi Investasi
Kerjasama Industri
Capacity Building
Sinkronisasi Program Kerjasama Internasional
Pengembangan core competency daerah Pengembangan kawasan ekonomi khusus/industrial zone
Pengembangan kerjasama SMI dengan pihak asing (vendor, kerjasama produksi, dll) Alih teknologi dan standardisasi (EU-IND standard information platform)
HRD (Training, Workshop) TOT Program Scholarship Development of internship program with donor country, such as EU, US, Japan, South Korea, etc. Sosialisasi ketentuan regulasi teknis negara mitra dagang (REACH, DMF, CLP, etc)
Pengembangan sister city dan port Penyusunan MoU, TA, MRA, etc
58
Thank You
59
LAMPIRAN
60
Lampiran : VISI, MISI, PETA STRATEGI, KPI, DAN STRUKTUR ORGANISASI ESELON II DJ KSII[Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010]
A. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PETA STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONALVISI DAN MISIVisi : Menjadi Fasilitator yang tangguh dalam membangun Industri Nasional berdaya saing global, dan mendominasi pasar global di tahun 2025 Misi : 1. Meningkatkan pelayanan teknis dan administratif dalam pelaksanaan Kerjasama Industri internasional. 2. Meningkatkan kualitas perencanaan, data dan pelaporan Kerjasama Industri internasional.
Perspektif Pemangku Kepentingan
1
Terwujudnya perencanaan dan pelaporan yang berkualitas Terciptanya peningkatan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur
Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional 5 Terfasilitasinya Kerjasama teknik dan Promosi Industri di LN
2
3
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan BMN
4
Terbangunnya sistem informasi kerjasama internasional yang terintegrasi & handal
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok
Perumusan KebijakanMenyusun Rencana, Program dan Anggaran Ditjen KSII Menyusun standar operating prosedur (SOP) Menyusun analisa kebutuhan pegawai
Pelayanan & FasilitasiMelaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang kerja sama industri internasional Melaksanakan Manajemen Kinerja Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana Membangun sistem informasi Kerja Sama Industri Internasional Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan BMN Ditjen Mendeseminasikan penanganan kerja sama industri internasional Memfasilitasi kerjasama teknik LN Melakukan pelatihan kompetensi pegawai Memfasilitasi dan menyelenggarakan promosi kerja sama industri Memfasilitasi dan mengkoordinasikan regulasi dan Perjanjian di bidang KSII
Pengawasan, Pengendalian & EvaluasiMelakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KSII Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan KSII
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SDMMeningkatkan profesionalisme dan produktivitas pegawai
Organisasi & KetatalaksanaanMenyempurnakan dan mengoptimalkan organisasi Mengembangan sistem menajemen
InformasiMembangun sistem informasi berbasis IT
PerencanaanDukungan anggaran, sistem kelola dan BMN yang profesional
DanaMeningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
63
VISI DAN MISI SEKRETARIAT DITJEN KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONALVisi Sekretariat Ditjen Kerja Sama Industri Internasional Menjadi Fasilitator yang tangguh dalam membangun Industri Nasional berdaya saing global, dan mendominasi pasar global di tahun 2025
Misi Sekretariat Ditjen Kerja Sama Industri Internasional1. Meningkatkan pelayanan teknis dan administratif pelaksanaan Kerjasama Industri internasional. 2. Meningkatkan kualitas perencanaan, Kerjasama Industri internasional. data dan dalam
pelaporan
64
TUJUAN1.
Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan Kerjasama Industri Internasional; Menyusun perencanaan dan pelaporan yang berkualitas;
2.
3.
Menyelenggarakan administrasi ketatausahaan Direktorat Jenderal secara efisien dan efektif.Menyelenggarakan administrasi Bantuan Luar Negeri secara efisien dan efektif.
4.
65
SASARANSASARAN UTAMA :Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional
SASARAN PENDUKUNG :1. 2. 3. 4.
Terwujudnya perencanaan dan pelaporan yang berkualitas Terciptanya peningkatan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan BMN Terbangunnya sistem terintegrasi & handal informasi kerjasama internasional yang
5.
Terfasilitasinya Kerjasama teknik dan Promosi Industri di LN
66
KPI SEKRETARIAT DITJEN KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONALSasaran Strategis Eselon IIPerspektif Pemangku Kepentingan PK.1 Terwujudnya perencanaan dan pelaporan yang berkualitas PK.1.1 PK.1.2 PK.1.3 PK.1.4 PK.1.5 PK.1.6 PK.2 Terciptanya peningkatan kompetensi SDM PK.2.1 dan budaya kerja aparatur PK.2.2 PK.2.3 PK.3 Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan BMN PK.3.1 PK.3.2 PK.4 Terbangunnya sistem informasi kerjasama PK.4.1 internasional yang terintegrasi & handal Kesesuaian Program dengan KIN Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars) Tersusunnya Renstra dan Renja Ditjen KSII Tersusunnya Renstra dan Renja SetDitjen KSII Tersusunnya program sesuai dengan jadwal Kementerian Perindustrian Tersusunnya pelaporan semesteran dan akhir tahun selesai tepat waktu Terselenggaranya pembinaan pegawai dan peningkatan keterampilan pegawai Standar kompetensi SDM aparatur Tingkat kedisiplinan Pegawai Tingkat pelaksanaan akuntansi dan verifikasi keuangan Tingkat ketertipan pencatatan BMN Tingkat efisiensi waktu pencarian informasi Kerja sama Industri Internasional 70 100 2 2 90 100 121 1 75 100 100 75 % % Dokumen Dokumen % % org Dokumen % % % %
KPI Eselon II
TARGET
PK.4.2PK.4.3 PK.5 Terfasilitasinya Kerjasama teknik dan Promosi Industri di LN PK.5.1 PK.5.2
Frekuensi Pengupdatean dataTerbangunnya paperless management Jumlah pengajuan/proposal kerja sama Jumlah partisipasi dalam promosi industri
41 20 5
kl/blnSistem Dokumen Kegiatan
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DITJEN KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONALSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BAGIAN KEUANGANSUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN GAJI SUBBAGIAN AKUNTANSI, VERIFIKASI, DAN PENGELOLAAN BMN
BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUMSUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN MANAJEMEN KINERJA
BAGIAN BANTUAN LUAR NEGERISUBBAGIAN ADMINISTRASI BANTUAN TEKNIK SUBBAGIAN ADMINISTRASI BANTUAN PROYEK
SUBBAGIAN PROGRAMSUBBAGIAN DATA, EVALUASI, DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
68
B. DIT KERJA SAMA INTERNASIONAL WIL I DAN MULTILATERAL
Visi : Menjadikan industri nasional berdaya saing tinggi dan berpengaruh kuat di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta mengambil manfaat sebesarbesarnya dari fora Multilateral untuk kepentingan nasional pada tahun 2025
PETA STRATEGI DIREKTORAT KSII WILAYAH I DAN MULTILATERAL
Misi :
1. Mengamankan, mempertahankan, dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatif Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA); 2. Menyelenggarakan Kerja Sama Industri Internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah dan fora multilateral yang efektif dan meningkatkan investasi industri serta mengamankan industri dalam negeri; 3. Memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses industri di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah dan fora multilateral termasuk menangani hambatan non-tarif;
Perspektif Pemangku Kepentingan
Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta Fora Multilateral
PK1
PK 4 Meningkatnya minat investasi industri darinegara-negara di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah ke dalam negeri
PK 2
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional
PK3
Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral)
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok
Perumusan KebijakanTP1 Menyusun kebijakan kerja sama industri di wilayah Amerika, Eropa, dan Timur Tengah serta Fora Multilateral; TP2 Menyusun rencana fasilitasi industri sesuai kesepakatan fora internasional; TP3 Menciptakan peluang kerja sama industri secara bilateral dan multilateral; TP4 Mewujudkan dan menyelenggarakan kerja sama industri secara bilateral dan multilateral;
Pelayanan & FasilitasiTP5 Memfasilitasi kerja sama teknik luar negeri TP6 Memfasilitasi pertukaran informasi, kebijakan, dan regulasi teknis terkait akses industri; TP7 Menyelesaikan permasalahan terkait hambatan tarif dan non-tarif melalui negosiasi bilateral maupun multilateral; TP8 Memfasilitasi dan menyelenggarakan promosi kerja sama industri; TP9 Mengkoordinasikan dan berperan aktif pada fora internasional; TP10 Memberikan pelayanan penyelesaian permasalahan industri;
Pengawasan, Pengendalian & EvaluasiTP11 Mengefektifkan sistem pengendalian internal; TP12 Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kerja sama internasional dan efektifitas pencapaiannya;
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SDMKK1. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur
ORTALAKK2. Membangun organisasi yang Profesional dan Probisnis
InformasiKK3. Membangun sistem infor-masi kerja sama internasional yang terintegrasi & handal
PerencanaanKK4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
DanaKK5. Meningkatkan sistem tata kelola keuangan yang 70 profesional
VISI DAN MISI DIT WILAYAH I & FORA MULTILATERALVisi Dit Wilayah I & Fora Multilateral Menjadikan industri nasional berdaya saing tinggi dan mendominasi pasar di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta mengambil manfaat sebesar-besarnya dari fora Multilateral untuk kepentingan nasional pada tahun 2025. Misi Dit Wilayah I & Fora Multilateral
1. Mengamankan, mempertahankan, dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatif Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antar negara di wilayah amerika, Eropa dan Timur Tengah atau perjanjian-perjanjian lainnya;2. Memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya industri (5M) dan hambatan kerja sama industri di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta fora multilateral;
71
TUJUAN1.
2.
3. 4.
5.
Melakukan pengamanan terhadap industri yang berdaya saing lemah dari ancaman produk impor akibat pemberlakuan FTA dengan negara-negara di wilayah Amerika, Eropa, dan Timur Tengah; Meningkatkan ketahanan industri dalam negeri terhadap persaingan di wilayah Amerika, Eropa, dan Timur Tengah melalui peningkatan akses terhadap sumber daya yang meliputi: Bahan baku penolong yang berkualitas, murah dan mudah diperoleh; Tenaga profesional di bidangnya; Teknologi yang tepat guna; Sumber pendanaan; Promosi Pemasaran. Memfasilitasi kepentingan industri nasional dalam perundingan FTA baik secara bilateral maupun multilateral; Membina kerja sama industri dengan negara-negara di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah atau lembaga-lembaga donor internasional maupun dengan sesama negara berkembang dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan; Melakukan kajian dan evaluasi pemanfaatan kerja sama industri dan implementasi FTA bagi pengembangan industri nasional.72
SASARAN
1.
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional; Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral); Meningkatnya minat investasi industri dari negara-negara di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah ke dalam negeri;
2.
3.
73
KPI DIT WILAYAH I & FORA MULTILATERALSASARAN STRATEGISPK1. Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta Fora Multilateral
URAIANMembuka dan memperluas akses pasar industri ke luar negeri, peningkatan minat investasi dan transfer teknologi dari luar ke dalam negeri, serta kerja sama teknik dalam rangka perluasan pasar produk dan jasa industri
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)PK1.1. Jumlah kesepakatan investasi industri PK1.2. Jumlah kerja sama industri internasional PK1.3. Jumlah promosi produk dan jasa industri PK1.4. Jumlah jejaring kerja internasional
SATUAN IKUKesepakatan investasi industri Kesepakatan Promosi Jejaring Kerja Kerja sama teknik
TARGET 20144
4 12 24 8 48
PK2. Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional PK3. Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral) PK4. Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri
Meningkatkan kerja sama teknik dan koordinasi untuk mendapatkan sumber daya industri yang tepat, mudah dan murah (5M: Man, Money, Material, Machine, Method) Melakukan langkah-langkah perlindungan untuk kepentingan sektor industri (produk dan jasa industri)dari persaingan global Meningkatkan promosi investasi produk dan jasa industri di dalam dan luar negeri dalam rengka meningkatkan minat investor asing
PK2.1. Jumlah kerja sama teknik
PK2.2. Jumlah fasilitasi yang Fasilitasi diberikan kepada negara yang bekerja sama PK3.1. Jumlah kebijakan perlindungan industri dalam kerja sama industri internasional PK4.1. Jumlah permintaan kesepakatan investasi asing pada jenis industri tertentu PK4.2. Jumlah promosi investasi industri Kebijakan
4
Permintaan Kesepakatan Investasi Promosi
24
12
STRUKTUR ORGANISASI DIT WILAYAH I & MULTILATERALDIREKTORAT KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL WILAYAH I DAN MULTILATERAL SUBBAGIAN TATA USAHA DAN MANAJEMEN KINERJA
SUBDIREKTORAT AKSES INDUSTRISEKSI AKSES INDUSTRI WILAYAH AMERIKASEKSI AKSES INDUSTRI WILAYAH EROPA DAN TIMUR TENGAH
SUBDIREKTORAT KERJA SAMA TEKNIK DAN PROMOSI INDUSTRISEKSI KERJA SAMA TEKNIK DAN PROMOSI INDUSTRI WILAYAH AMERIKASEKSI KERJA SAMA TEKNIK DAN PROMOSI INDUSTRI WILAYAH INDUSTRI EROPA DAN TIMUR TENGAH
SUBDIREKTORAT MULTILATERALSEKSI WTO DAN ORGANISASI KOMODITAS
SEKSI FORA MULTILATERAL LAINNYA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL75
C. DIT KERJA SAMA INTERNASIONAL WIL II DAN REGIONAL
PETA STRATEGI DIREKTORAT KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL WIL. II & REGIONALVISI DAN MISIVisi : Membangun Industri Nasional berdaya saing global dan mendominasi pasar global di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional di tahun 2025 Misi : 1. Mengamankan dan mempertahankan sektor industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjan perjanjian lainnya di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional 2. Memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya industri (5M) dan hambatan kerjasama industri di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional.
Perspektif Pemangku Kepentingan
PK.1 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional
1
PK.2 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
2
PK.3 Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi
PK.4 Meningkatnya minat 3 investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok
Perumusan KebijakanTP.1 Menyusun Kebijakan Kerjasama Industri di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional TP.2 Menyusun rencana fasilitasi industri sesuai kesepakatan bilateral dan fora regional TP.3 Menciptakan peluang kerjasama industri secara bilateral dan regional TP.4 Mewujudkan dan menyelenggarakan kerjasama industri secara bilateral dan regional
Pelayanan & FasilitasiTP.5 Memfasilitasi pertukaran informasi kebijakan, regulasi teknis terkait akses industri TP.6 Menyelesaikan hambatan tarif dan non-tarif melalui negosiasi bilateral dan fora regional TP.7 Memfasilitasi dan menyelenggarakan promosi kerjasama industri TP.8 Mengkoordinasikan dan berperan aktif secara bilateral dan fora regional TP.9 Memberikan pelayanan penyelesaian permasalahaan industri TP.10 Memfasilitasi kerjasama teknik LN dan promosi industri (produk dan investasi)
Pengawasan, Pengendalian & EvaluasiTP.11 Mengefektifkan sistem pengendalian internal TP.12 Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kerjasama internasional dan efektifitas pencapaiannya
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SDMKK.1 Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur
Organisasi & KetatalaksanaanKK.2 Membangun organisasi yang profesional dan probisnis
InformasiKK.3 Membangun sistem informasi kerjasama internasional yang terintegrasi & handal
PerencanaanKK.4 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
DanaKK.5 Meningkatkan sistem tata kelola keuangan yang profesional
77
VISI DAN MISI DIT WILAYAH II & FORA REGIONALVisi Dit Wilayah II & Fora Regional Membangun Industri Nasional berdaya saing global dan mendominasi pasar global di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional di tahun 2025. Misi Dit Wilayah II & Fora Regional 1. Mengamankan dan mempertahankan sektor industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjan perjanjian lainnya di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional 2. Memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya industri (5M) dan hambatan kerjasama industri di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional.
78
TUJUAN1. 2.
3. 4.
5.
Melakukan pengamanan terhadap industri yang berdaya saing lemah dari ancaman produk impor akibat pemberlakuan FTA; Meningkatkan ketahanan industri dalam negeri terhadap persaingan global melalui peningkatan akses terhadap sumber daya yang meliputi : a. bahan baku/penolong yang berkualitas, murah dan mudah diperoleh b. tenaga professional dibidangnya c. teknologi yang tepat guna d. sumber pendanaan e. promosi pemasaran Memfasilitasi kepentingan industri nasional dalam perundingan FTA baik secara bilateral dan regional. Membina kerjasama industri dengan negara maju / lembaga donor internasional maupun dengan sesama negara berkembang dalam rangka Kerjasama Selatan-Selatan. Melakukan kajian dan evaluasi kemanfaatan kerjasama industri dan implementasi FTA bagi pengembangan industri nasional.79
SASARANTerbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M) 2. Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi 3. Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri1.
80
KPI DIT WILAYAH II & REGIONALSASARAN STRATEGIS ESELON II PK.1 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional URAIAN KPI ESELON II Membuka dan memperluas akses pasar PK.1.1 Jumlah kesepakatan investasi industri ke luar negeri, peningkatan minat industri investasi dan transfer teknologi dari luar ke dalam negeri, serta kerjasama teknik PK.1.2 Jumlah kerjasama industri dalam rangka perluasan pasar produk dan internasional jasa industri nasional (Jepang, Iran, India, China, Turki, Australia dan ASEAN, PK.1.3 Jumlah pelaksanaan promosi ASEAN Mitra, APEC). produk PK.1.4 Jumlah jejaring kerja internasional TARGET (s.d.2014) 4 Kesepakatan Investasi Industri 4 Kesepakatan 12 Promosi 40 Jejaring Kerja 8 Kerja Sama Teknik (2 Kerjasama teknik/tahun) Jumlah Fasilitasi (6 negara min. 2 fasilitasi) Perundingan
PK.2
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)
PK.2.1 Jumlah kerja sama teknik Meningkatkan kerja sama teknik dan fasilitasi akses industri nasional terhadap sumber daya industri (SDM, mesin/peralatan, bahan baku, metode kerja, dana) yang dibutuhkan melalui PK.2.2 Jumlah negara yang difasilitasi partisipasi dalam forum bilateral dan regional ((Jepang, Iran, India, China, Turki, Australia) PK.3.1 Jumlah partisipasi dalam Melakukan langkah-langkah perlindungan negosiasi fora bilateral untuk kepentingan sektor industri (produk dan jasa industri) yang menyangkut fora bilateral (Jepang, Iran, Pakistan, Turki, PK.3.2 Jumlah partisipasi dalam India, Australia) dan regional (ASEAN, negosiasi fora regional ASEAN - Mitra Dialog, APEC) yang sedang dan akan melaksanakan FTA dan PK.3.3 Jumlah kebijakan perlindungan kesepakatan lainnya. industri dalam kerjasama industri internasional
48
PK.3
Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi
24
12
Laporan
4
Kebijakan
PK.4
Meningkatnya minat investasi industri Meningkatkan promosi investasi produk dan PK.4.1 Jumlah pelaksanaan promosi investasi jasa industri di dalam dan luar negeri dalam dari luar negeri ke dalam negeri PK.4.2 Jumlah permintaan kesepakatan rangka meningkatkan minat investor asing. investasi langsung asing pada jenis industri tertentu
12 40
Promosi Permintaan Kesepakatan Investasi
STRUKTUR ORGANISASI DIT WILAYAH II & REGIONALDIREKTORAT KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL WILAYAH II DAN REGIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA DAN MANAJEMEN KINERJA
SUBDIREKTORAT AKSES INDUSTRISEKSI AKSES INDUSTRI WILAYAH ASIA TIMUR, PASIFIK, DAN AUSTRALIA SEKSI AKSES INDUSTRI WILAYAH ASIA BARAT, ASIA SELATAN, DAN AFRIKA
SUBDIREKTORAT KERJA SAMA TEKNIK DAN PROMOSI INDUSTRISEKSI KERJA SAMA TEKNIK DAN PROMOSI INDUSTRI WILAYAH ASIA TIMUR, PASIFIK, DAN AUSTRALIA SEKSI KERJA SAMA TEKNIK DAN PROMOSI INDUSTRI WILAYAH ASIA BARAT, ASIA SELATAN, DAN AFRIKA
SUBDIREKTORAT REGIONALSEKSI APEC DAN REGIONAL LAINNYA
SEKSI ASEAN DAN MITRA DIALOG
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
82
D. DIREKTORAT KETAHANAN INDUSTRI
PETA STRATEGI DIREKTORAT KETAHANAN INDUSTRISTRATEGIC OBJECTIVEVisi : Menjadi perumus kebijakan pengamanan lingkungan industri terbaik dan sumber acuan dalam menjadikan industri nasional pada tahun 2015 lebih aman dan tahan terhadap pengaruh negatif persaingan global serta lebih mampu tumbuh dalam persaingan yang ketat Mengidentifikasi dan memprioritaskan pengamanan terhadap critical infrastructure dan key resources dalam pengembangan industri yang tahan terhadap ancaman persaingan global. Membangun kerjasama untuk berbagi informasi tentang perlindungan industri nasional terhadap ancaman persaingan global. Mengimplementasikan program manajemen resiko jangka panjang terkait dengan ketahanan industri Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur dan mengembangkan sistim administrasi guna mendukung terwujudnya good governance Memperkuat kesiapan industri nasional dalam merencanakan respon yang tepat waktu, serta pemulihan yang cepat dari akibat negatif persaingan global.
STRATEGIC OUTCOME Memenuhi harapan stake holders
Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional terhadap pengaruh globalisasi1
Terwujudnya Peta Panduan penanganan hambatan kerjasama industri internasional dan pengamanan industri
3 2
Berkurangnya hambatan dalam bidang kerjasama industri internasional
Tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan teknis dlm penanganan hambatan Kerjasama Industri Internasional dan Pengamanan Industri Dalam Negeri.
Perumusan Kebijakan6
Fasilitasi dan Partisipasi AktifIdentifikasi peta hambatan kerjasama industri internasional11
Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan evaluasi pelaksanaan program ketahanan industri
STRATEGIC DRIVER Proses Pelaksanaan Tugas Pokok
4
Menyusun arah kebijakan serta NSPK di bidang penanganan hambatan kerja sama industri internasional dan pengamanan industri5
7
Menyusun posisi dan strategi dalam penanganan hambatan dan pengamanan industri melalui partisipasi aktif di fora internasional Rekomendasi strategi penanganan hambatan wilayah I dan Multilateral Rekomendasi strategi penanganan hambatan wilayah II dan Regional Pengembangan Database Kinerja Industri
8
Menyusun peta panduan dalam penanganan hambatan kerjasama industri internasional dan pengamanan industri
9
10
Capacity Building
12
SDMMeningkatkan kompetensi SDM
13
DanaMeningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Akuntabel
14
Sistem InformasiMembangun sistem informasi ketahanan Industri yang terintegrasi dan handal
15
Sarana & PrasaranaPerencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan sarana dan prasarana rumah tangga
84
VISI DAN MISI DIT KETAHANAN INDUSTRIVisi Dit Ketahanan Industri Menjadi perumus kebijakan pengamanan lingkungan industri terbaik dan sumber acuan dalam menjadikan industri nasional pada tahun 2015 lebih aman dan tahan terhadap pengaruh negatif persaingan global serta lebih mampu tumbuh dalam persaingan yang ketat Misi Dit Ketahanan Industri 1. Menyiapkan langkah penanganan hambatan kerja sama industri internasional dan pengamanan industri dan menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan hambatan kerja sama industri internasional dan pengamanan industri; 2. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan hambatan kerja sama industri internasional dan pengamanan industri serta Meningkatkan pengetahuan Dunia Usaha di bidang penanganan hambatan kerja sama industri internasional dan pengamanan industri; 3. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur dan mengembangkan administrasi guna mendukung terwujudnya good governance serta Meningkatkan informasi tentang hambatan bagi produk industri yang mengakses pasar di luar negeri.
85
TUJUAN1. Mengidentifikasi dan memprioritaskan pengamanan terhadap critical infrastructure dan key resources dalam pengembangan industri yang tahan terhadap ancaman persaingan global.
2. Membangun kerjasama untuk berbagi informasi tentang perlindungan industri nasional terhadap ancaman persaingan global.3. Mengimplementasikan program manajemen resiko jangka panjang terkait dengan ketahanan industri 4. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur dan mengembangkan sistim administrasi guna mendukung terwujudnya good governance 5. Memperkuat kesiapan industri nasional dalam merencanakan respon yang tepat waktu, serta pemulihan yang cepat dari akibat negatif persaingan global.
86
SASARAN1. Tersedianya langkah-langkah (pendekatan) penanganan hambatan kerjasama industri internasional dan pengamanan industri secara sistematis 2. Terwujudnya penanganan hambatan kerja sama industri internasional secara efektif dan efisien
3. Terwujudnya pengamanan industri secara efektif dan efisien4. Meningkatnya pemahaman dunia usaha terhadap penanganan hambatan kerja sama industri internasional dan pengamanan industri 5. Terwujudnya SDM aparatur yang handal
87
KPI DIT KETAHANAN INDUSTRIKod e
OutcomeMeningkatnya Ketahanan Industri Nasional
UraianMelakukan upaya secara berkesinambungan agar Industri Nasional mampu menangkal pengaruh negatif dari perubahan global yang kompleks dan tidak dapat diperkirakan yang dapat mengganggu kelangsungan industri Menyiapkan kajian dalam upaya mengantisipasi dan menyesuaikan terhadap kecendrungan perubahan lingkungan usaha global.
KPIPenanganan kasus terkait ketahanan industri
Satuan KPIKasus
Target (2014)12 Kasus
C1
Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatif persaingan global
1.Rekomendasi 2. Kebijakan
1.Jumlah Rekomendasi 2. Jumlah kebijakan 1.Jumlah kasus yang tertangani 2. Jumlah NSPK
1.
2.
24 (dua puluh empat) 4 (empat)
C2
Tertanganinya hambatan akses pasar internasional
Melakukan pendampingan dalam menangani hambatan akses pasar internasional
1.Kasus yang tertangani 2. NSPK
1. 12 (dua belas) 2. 4 (empat)
C3
Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat.
Menggali informasi dari sumber primer di negara mitra
1. Sumber informasi 2. Diseminasi informasi penanganan hambatan dan pengamanan Industri Nasional
1. Negara
1) 40 (empat puluh ) 2) 200 (dua ratus)
2. Jumlah industri/ Asosiasi
STRUKTUR ORGANISASI DIT KETAHANAN INDUSTRI
DIREKTORAT KETAHANAN INDUSTRI
SUBBAGIAN TATA USAHA DAN MANAJEMEN KINERJA
SUBDIREKTORAT PENANGANAN HAMBATAN KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
SUBDIREKTORAT PENGAMANAN INDUSTRI ISEKSI PENGAMANAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTURSEKSI PENGAMANAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
SUBDIREKTORAT PENGAMANAN INDUSTRI IISEKSI PENGAMANAN INDUSTRI AGROSEKSI PENGAMANAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
SEKSI HAMBATAN WILAYAH I SEKSI HAMBATAN WILAYAH II
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
89
Top Related