Download - peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan

Transcript
Page 1: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 2: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 3: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 4: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 5: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 6: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 7: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 8: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 9: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 10: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 11: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 12: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 13: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 14: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 15: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 16: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan
Page 17: peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan

Top Related

DASAR PERPAJAKAN - iwansidharta.comiwansidharta.com/downlot.php?file=aktpjk3.pdf · •PPh Pasal 21 •PPh Pasal 22 •PPh Pasal 23 •PPh Pasal 24 •PPh Pasal 25 •PPN dan PPnBM

DASAR PERPAJAKAN - iwansidharta.comiwansidharta.com/downlot.php?file=aktpjk3.pdf · •PPh Pasal 21 •PPh Pasal 22 •PPh Pasal 23 •PPh Pasal 24 •PPh Pasal 25 •PPN dan PPnBM

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 - pdpersi.co.id · tahun 2008. 2. peraturan menteri ... pokok-pokok ketentuan dan perhitungan pph pasal 21 serta pengisian spt tahunan pph pasal 21 tahun 2005

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 - pdpersi.co.id · tahun 2008. 2. peraturan menteri ... pokok-pokok ketentuan dan perhitungan pph pasal 21 serta pengisian spt tahunan pph pasal 21 tahun 2005

Modul ke: 1 Perpajakan 1Mahrani+... · wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, ... mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal

Modul ke: 1 Perpajakan 1Mahrani+... · wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, ... mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal

Perhitungan Potongan PPh Pasal 21 Per Bulan Dan PPh Pasal 21

Perhitungan Potongan PPh Pasal 21 Per Bulan Dan PPh Pasal 21

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang · 2 terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 OP, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang · 2 terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 OP, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final

KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG · PDF file16.11.2009 · “Ketentuan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. ... (contoh Lampiran

KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG · PDF file16.11.2009 · “Ketentuan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. ... (contoh Lampiran

BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan …eprints.umm.ac.id/41380/3/BAB II.pdf21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan

BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan …eprints.umm.ac.id/41380/3/BAB II.pdf21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan

TAX REVIEW ATAS PPH PASAL 4 AYAT 2, PPH PASAL 23, PPH ...

TAX REVIEW ATAS PPH PASAL 4 AYAT 2, PPH PASAL 23, PPH ...

Languages
Pages
Legal

Copyright © 2022 FDOCUMENT