ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

(Z.E.E) • PENGUMUMAN PEMERINTAH TGL. 21-3-1980

a. 200 MIL LAUT DIUKUR DARI GARIS PANGKAL LAUTb. HAK BERDAULAT MELAKUKAN EKSPLORASI dan EKSPLOITASIc. PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA HAYATI dan NON HAYATId. KEGIATAN EKONOMI PADA JALUR ZEE (PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK dll)e. KESEDIAN PENETAPAN BATAS ZEE DENGAN NEGARA TETANGGA

LUAS WILAYAH NASIONAL DENGAN PENERAPAN ZEE MENJADI 8.500.000 KM2

Drs. Ign Boedi Prihartono,SH,MSi

LUAS WILAYAH NASIONAL

WILAYAH DARAT : 2.027.257 Km2

WILAYAH LAUT : 3.165.993 Km2

LANDASAN KONTINEN : 800.000 Km2

5.993.250 Km2

ZEE : 2.506.750 Km2

WILAYAH NASIONAL : 8.500.000 Km2

Drs. Ign Boedi Prihartono,SH,MSi

DARAT

LAUT

UDARA•WILAYAH NEGARA DIMENSI

•WILAYAH NEGARA :

DILIHAT MELALUI PENDEKATAN :

DIMENSI TERITORIAL

SUMBERKEKAYAAN ALAM

DARATLAUT

UDARA

LANDAS KONTINENZ.E.E

TEHNOLOGI

DIMANAAPA DASAR

BATASDrs. Ign Boedi

Prihartono,SH,MSi

• WILAYAH NEGARA KONVISI 1933- PENDUDUK

- WILAYAH

- PEMERINTAH

- HUBUNGAN INTERNASIONAL

• WILAYAH NEGARA

a. INTERNASIONAL

- KONVENSI

- HUK. INTER

- PERJANJIAN

- KEP. MAHK. INT

b. NASIONAL

- UU

- ORDONANSI

- DEKLARASI

• WILAYAH BDSK TERITORIAL HUK. LAUT (AIR)

• WILAYAH BDSK SUMBER ALAM HUK. LAUT

(SUMBER ALAM)

Drs. Ign Boedi Prihartono,SH,MSi

• NEGARA REPUBLIK INDONESIA

a. INTERNASIONAL

- KONVENSI PARIS 1919 CHICAGO 1944

- KONVENSI 1891 - SEBALIK SEPADAN

- AGREEMENT 1915

- KONVENSI 1928 - KALIMANTAN

- DEKLARASI PRUSIA 1885 - IRIAN

- PENGADILAN UNT – MIANGAS

- SUCCASION OF STATE

b. NASIONAL

- UUD 1945

- ORDONASI 1939

- DEKLARASI DJUANDA 1957

- UU NO. 4/1960

- UU NO. 5/1983 ZEE

- UU NO. 17/1985 HLI

- UU NO. 8/1962 LANDAS KONTINEN

- UU NO. 20/1982

Drs. Ign Boedi Prihartono,SH,MSi

DAERAH PERBATASAN INDONESIA

• DARAT

• LAUTLAUT BEBAS

LAUT TERITORIAL

9 DAERAH BATAS WILAYAH

I. SUM. TIMII. SUL. UTIII. KAL. BAR/TIMIV. MAL. UTV. IRJAVI. MAL. SELVII. JAWAVIII. SUM. BARIX. ACEH

MALBAR MIANGAS MAL TIMIRJA UTPNGAUSTRALIAL. HINDIAL. HINDIAINDIA

Drs. Ign Boedi Prihartono,SH,MSi

WAWASAN KOLONIAL BELANDA

1. TATA LAUTAN DIDASARKAN PADA “TERRITORIALE ZEE EN MARITIEM KRINGEN ORDONANTIE 1939.

2. MENGANUT ASAS PULAU DEMI PULAU MASING-MASING PULAU MEMPUNYAI LAUT TERITORIAL LEBAR 3 MIL.

• TIDAK COCOK DGN WASANTARA YG. MENCAKUP NEGARA KEPULAUAN INDONESIA

• SELURUH WILAYAH LAUT DIANTARA PULAU-PULAU HARUS MERUPAKAN LAUT TERITORIAL INDONESIA

• TIDAK LAGI TERBAGI KARENA ADANYA LAUT INTERNASIONAL (LAUT BEBAS) DIANTARA PULAU-PULAU

Drs. Ign Boedi Prihartono,SH,MSi

KONSEPNEGARA KEPULAUAN

1. DITUNTASKAN DGN. PENGUMUMAN PEMERINTAH “WILAYAH PERAIRAN NEGARA R.I” PD. TGL. 13 DES.’57 (DEKLARASI DJUANDA)

2. DITUANGKAN DLM. BENTUK HUKUM UU NO. 4/PRP TH. 1960, DIUNDANGKAN DLM. LEMBARAN NEGARA NO. 20/1960 TGL. 18 PEB 1960

3. DEKLARASI DJUANDA SBG. PENGGANTI TATA LAUTAN WAWASAN KOLONIAL BELANDA (TZMKO).

4. SEARAH DAN SENADA DGN. KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TGL. 18 DES 1957 “WILAYAH LAUT DIANTARA PULAU – PULAU SUATU NEGARA ADALAH TERMASUK LAUT TERITORIAL”.

Drs. Ign Boedi Prihartono,SH,MSi

DEKLARASI DJUANDA“… BAHWA SEGALA PERAIRAN DI SEKITAR, DI ANTARA DAN YANG MENGHUBUNGKAN PULAU – PULAU atau BAGIAN PULAU – PULAU YG TERMASUK DARATAN NEGARA RI DGN TIDAK MEMANDANG LUAS ATAU LEBARNYA ADALAH BAGIAN YG WAJAR DARI PADA WILAYAH DARATAN NEGARA RI dan DGN DEMIKIAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PADA PERAIRAN PEDALAMAN atau PERAIRAN NASIONAL YG BERADA DIBAWAH KEDAULATAN MUTLAK dari pada NEGARA RI.

LALU LINTAS YG DAMAI DIPERAIRAN PEDALAMAN INI BAGI KAPAL ASING TERJAMIN SELAMA dan SEKEDAR TIDAK BERTENTANGAN DGN KEDAULATAN dan KESELAMATAN NEGARA INDONESIA.

PENENTUAN BATAS LAUT TERITORIAL YG LEBARNYA 12 MIL YG DIUKUR DARI GARIS – GARIS YG MENGHUBUNGKAN TITIK – TITIK YGTERLUAR PADA PULAU – PULAU NEGARA RI AKAN DITENTUKAN DGN UNDANG – UNDANG…”

Drs. Ign Boedi Prihartono,SH,MSi

LANDAS KONTINEN

INDONESIA1. PENGUMUMAN PEMERINTAH TTG “LANDAS KONTINEN

INDONESIA” TGL 17 PEB 1968.

2. DITUANGKAN DLM UU NO. 1 TAHUN 1973.

3. PENGERTIAN LANDAS KONTINEN INDONESIA adalah DASAR LAUT & TANAH DIBAWAHNYA DILUAR PERAIRAN WILAYAH RI (UU NO. 4/PRP/1960) SAMPAI KEDALAMAN 200 M atau LEBIH, DIMANA MASIH MUNGKIN DI ADAKAN EKSPLOITASI & EKSPLORASI KEKAYAAN ALAMNYA (MIGAS DLL).

4. DILUAR PERAIRAN NUSANTARA & LAUT WILAYAH ITU INDONESIA MENUNTUTPENGUASAAN TUNGGAL ATAS LANDAS KONTINEN BERIKUT KEKAYAAN ALAMNYA YG HIDUP, MAUPUN MINERAL – MINERAL DI DALAM TANAH DI BAWAHNYA.

Drs. Ign Boedi Prihartono,SH,MSi

DEFINISI HUKUM

ZONA EKONOMI EKLUSIFLAUT WIL LAUT BEBAS

LANDAS KONTINEN350 MILZONA

TANBAHAN

GA

RIS

PA

NG

KA

L

12 MIL 24 MIL 200 MIL

Drs. Ign Boedi Prihartono,SH,MSi