Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011
-
Upload
daniel-putra-sentosa -
Category
Documents
-
view
211 -
download
18
Transcript of Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 530 PK/Pdt/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS, Cq. BUPATI BANYUMAS, berkantor
di Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Herni Sulasti, SH.,MH dan kawan-kawan, Bagian
Hukum Setda Kabupaten Banyumas, berkantor di Jalan
Kabupaten Nomor 1, Purwokerto ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/
Pembanding ;
m e l a w a n :
YOHANES WIDIANA, DIREKTUR UTAMA PT. GRAHA CIPTA
GUNA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. GRAHA
CIPTA GUNA, beralamat di Jalan Dr. Angka (Komplek Tirta
Kembar) Purwokerto ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah
Agung No. 2443 K/Pdt/2008 tanggal 27 Oktober 2009 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut
:
1. Bahwa pada tahun 1986 Penggugat dan Tergugat sepakat
untuk mengadakan perjanjian mendirikan bangunan yang
dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 ;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian mendirikan bangunan
sebagaimana tersebut dalam posita di atas, Tergugat memberi
ijin kepada Penggugat atas biaya Penggugat untuk mendirikan
Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bangunan di atas tanah milik Tergugat seluas 20.637 m² (dua
puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang
terletak di Komplek Pertokoan Kebondalem, di Kelurahan
Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten
Banyumas yang terdiri dari :
1. Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m² (sembilan ribu
seratus lima meter persegi) yang terdiri dari :
a. Permainan anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan ;
b. Permainan Ketangkasan ;
c. Panggung Hiburan ;
2. Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan dan
Tempat Parkir Kendaraan dengan luas 7.266 m² (tujuh ribu dua
ratus enam puluh enam meter persegi) ; Pertokoan berikut
Rumah Tinggal bertingkat, Supermarket bertingkat dengan luas
4.266 m² (empat ribu dua ratus enam puluh enam meter
persegi) ;
Dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan ;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;
3. Bahwa atas pembangunan sebagaimana tersebut dalam posita
angka 2 angka 1, 2 dan 3 di atas, Penggugat memperoleh Hak
Pengelolaan dari Tergugat untuk mengelola bangunan-
bangunan tersebut yaitu :
a. Taman Hiburan Rakyat selama 20 (dua puluh) tahun ;
b. Pertokoan, Toko berikut Rumah Tinggal bertingkat dan
Supermarket selama 30 (tiga puluh) tahun ;
c. Perkiosan selama 15 (lima belas) tahun ;
4. Bahwa disamping ijin yang diberikan sebagaimana tersebut
dalam angka 2 di atas, untuk keperluan pembangunan
tersebut Tergugat memberi ijin pula kepada Penggugat atas
biaya Penggugat untuk membongkar kios-kios Pasar
Sarimulyo, bangunan Sekolah Dasar I dan IV Purwokerto Lor,
serta Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan Ranting
Purwokerto Lor dengan kewajiban Penggugat yaitu sebagai
berikut :
a. Membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar ;
b. Membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan
Kebudayaan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
c. Membangun 15 (lima belas) unit kios di Komplek Pasar Sarimulyo
Kebondalem ;
5. Bahwa atas kewajiban Penggugat sebagaimana tersebut
dalam posita angka 4 huruf a, b dan c di atas, maka Penggugat
telah melaksanakan kewajibannya yaitu :
a. Penggugat telah membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang
terletak di Jalan Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto,
sekarang menjadi Sekolah Dasar Al-lrsyad 02 ;
b. Penggugat telah membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan
Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di JaIan Dr. Suparno
No.17 Purwokerto, sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan
Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur Pemerintah
Kabupaten Banyumas ;
c. Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios yang
terletak di Jalan KH. Syafei Purwokerto ;
6. Bahwa setelah kewajiban Penggugat sebagaimana tersebut
dalam posita angka 5 huruf a, b dan c di atas dipenuhi dengan
baik, kemudian Penggugat membebaskan dan mengosongkan
obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 di
atas dengan biaya dari Penggugat ;
7. Bahwa setelah Obyek Sengketa tersebut dibebaskan dan
dikosongkan, kemudian Penggugat mulai melakukan
pembangunan sebagaimana tersebut dalam posita angka 2
angka (1), (2) dan (3) di atas ;
8. Bahwa namun sebelum pembangunan tersebut selesai,
Tergugat melakukan perbuatan yang menyebabkan Penggugat
tidak dapat melaksanakan pembangunan yaitu dengan, cara
pada tahun 1987 Tergugat menjadikan obyek sengketa yang
telah dibebaskan dan dikosongkan oleh Penggugat, sebagai
lokasi penempatan para pedagang kaki lima (PKL) sampai
sekarang dimana di atas sebagian obyek sengketa oleh
Tergugat telah didikan bangunan-bangunan sebagai tempat
berjualan bagi para pedagang kaki lima (PKL) ;
9. Bahwa selain perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam
posita angka 8 di atas, Tergugat sebenarnya mempunyai
kewenangan dan kemampuan untuk memindahkan para
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah ditempatkan dari
Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebagian obyek sengketa dalam keadaan kosong, akan tetapi
Tergugat tidak melakukan dan justru mengambil keuntungan
dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut sampai saat ini ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita
angka 8 dan 9 di atas merupakan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad) dan perbuatan cidera janji (wanprestasi)
yang sangat merugikan Penggugat yaitu :
a. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).
Bahwa perbuatan Tergugat yang menjadikan sebagian obyek sengketa
sebagai lokasi penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah
kapasitasnya sebagai organ dalam badan hukum publik (Penguasa/
Pemerintah) yang melakukan tindakan hukum administrasi pemerintahan
(beschikking) dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak atas
harta kekayaan Penggugat atas obyek sengketa ;
Bahwa Tergugat sebagai organ dalam badan hukum publik (Penguasa/
Pemerintah) yang mempunyai kewajiban untuk memindahkan para
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditempatkan dari sebagian obyek
sengketa dalam keadaan kosong, pada kenyataannya sampai saat ini
tidak mau melaksanakan (melalaikan) kewajiban tersebut ;
Bahwa penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di atas sebagian
obyek sengketa tidak pernah diperjanjikan antara Penggugat dan
Tergugat ;
b. Perbuatan cidera janji (wanprestasi).
Bahwa disamping Tergugat berkapasitas sebagai organ dalam badan
hukum publik (Penguasa/Pemerintah), Tergugat berkapasitas pula
sebagai pihak partikelir dalam perjanjian di mana segala tindakan hukum
maupun akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut tunduk kepada
hukum perdata (privaatrechts) in concreto Pasal 1320 jo 1338
KUHPerdata sehingga kedudukan Tergugat sebagai organ dalam badan
hukum publik yang mempunyai kapasitas pemegang hak dan kewajiban
sebagai subyek hukum perdata ;
Bahwa Tergugat yang menjadikan obyek sengketa sebagai lokasi
penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa seijin dari
Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu : telah
melanggar Pasal 1 surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 sebagaimana
dalam posita angka 1 di atas, dengan tidak melakukan prestasinya untuk
menyediakan tanah seluas 20.637 m² (dua puluh ribu enam ratus tiga
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
puluh tujuh meter persegi) sehingga obyek sengketa kurang dari luas
yang diperjanjikan ;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam
posita angka 8 dan 9 di atas, Penggugat telah menanyakan
mengenai penyelesaian kepada Tergugat di luar Pengadilan
(non litigasi), akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya ;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam
posita angka 8 dan 9 di atas, maka Penggugat mengalami
kerugian materiil yaitu dalam hal ini keseluruhan investasi
Penggugat yang telah digunakan untuk melaksanakan
kewajiban Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita
angka 4 dan 5 dan hilangnya hak pengelolaan yang menjadi
hak Penggugat sampai saat ini, maka Penggugat mengalami
kerugian materiil sesuai dengan perhitungan bunga Bank
terhitung mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 2007 (sampai
dengan Tergugat menawarkan Penyelesaian Sengketa dalam
surat No.180/11515 tanggal 11 September 2007) dengan suku
bunga yang berlaku mulai tahun 1987 sampai dengan Juni
2007 sebagai nilai wajar penggantian yaitu :
1) 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan
Jatiwinangun Gang Sadewo No.1 Purwokerto, sekarang
menjadi Sekolah Dasar Al-Irsyad 02 sebagaimana tersebut
dalam posita angka 5 huruf a sebesar Rp.3.279.135.616,-
(tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembiIan juta seratus tiga
puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah) ;
2) 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan
yang terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto,
sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan
Kecamatan Purwokerto Timur Pemerintah Kabupaten
Banyumas sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 huruf
b sebesar Rp.2.148.101.123,- (dua milyar seratus empat
puluh delapan juta seratus satu ribu seratus dua puluh tiga
rupiah) ;
3) Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari :
• 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan KH.
Syafei, Purwokerto sebagaimana tersebut dalam
posita angka 5 huruf c ;
Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan pertokoan tiga
lantai ;
Sebesar Rp.18.983.646.284,- (delapan belas milyar sembilan ratus
delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus
delapan puluh empat rupiah) ;
Total kerugian Penggugat sebagai nilai wajar penggantian adaIah
sebesar Rp.3.279.135.616,- + Rp.2.148.101.123,- + Rp.18.983.646.
284,- = Rp.24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar empat ratus
sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga
rupiah) ;
13. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian materiil yaitu
kerugian yang dialami dalam hal ini total kerugian Penggugat
sebagai nilai wajar penggantian sebagaimana tersebut dalam
posita angka 12, dengan adanya gugatan ini maka Penggugat
mengalami Opportunity Loss sebesar 6% per tahun x
Rp.24.410.883.023,- = Rp. 1.464.652.981,38 (satu milyar
empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh dua
ribu sembiIan ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh
delapan sen) setiap tahun terhitung tahun 2007 sampai dengan
Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;
14. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu
nama baik Penggugat sebagai badan hukum Perseroan
Terbatas yang ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi
tercemar karena dianggap oleh Public Penggugat tidak mau
melaksanakan perjanjian untuk membangun obyek sengketa,
yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
15. Bahwa Tergugat juga harus dihukum untuk meneruskan
perjanjian yang belum terlaksana sebagaimana dalam posita
angka 1 di atas dengan ketentuan yaitu :
a. Tergugat berkewajiban untuk mengosongkan seketika dan tanpa syarat
obyek sengketa dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) ;
b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat atas hak
pengelolaan di atas obyek sengketa yang belum dilaksanakan
sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 di atas selama 30 (tiga puluh)
tahun ;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti
yang otentik maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad)
walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan
(verzet) maupun upaya hukum lainnya ;
17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan isi
putusan ini, maka kami mohon agar Tergugat dihukum untuk
membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat
sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari
terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde verklaaring) sampai dengan Tergugat
melaksanakan isi putusan ini ;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Purwokerto agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan
atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri
tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu
sebagai berikut :
A. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
B. Menyatakan bahwa perjanjian mendirikan bangunan yang dituangkan
dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 adalah sah ;
C. Menyatakan bahwa Tergugat memberi ijin kepada Penggugat atas biaya
Penggugat untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik Tergugat
seluas 20.637 m² (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter
persegi) yang terletak dibelakang berlokasi di komplek pertokoan
Kebondalem di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas yang terdiri dari :
1) Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m² (sembilan ribu
seratus lima meter persegi) yang terdiri dari :
a. Permainan anak-anak disesuaikan dengan
kebutuhan ;
b. Permainan ketangkasan ;
c. Panggung Hiburan ;
2) Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan dan
Tempat Parkir kendaraan dengan luas 7.266 m² (tujuh ribu
dua ratus enam puluh enam meter persegi) ;
3) Pertokoan berikut rumah tinggal bertingkat, Supermarket
bertingkat dengan luas 4.266 m² (empat ribu dua ratus enam
puluh enam meter persegi ) ;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Sebelah Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto ;
Sebelah Barat : Jalan K.H. Syafei ;
Sebelah Selatan : Jalan K.H. Syafei ;
Sebelah Timur : Jalan Letjend. Suprapto ;
Selanjutnya disebut obyek sengketa ;
D. Menyatakan bahwa Penggugat memperoleh hak pengelolaan dari
Tergugat untuk mengelola bangunan-bangunan tersebut yaitu :
a. Taman Hiburan Rakyat selama 20 ( dua puluh ) tahun ;
b. Pertokoan, toko berikut rumah tinggal bertingkat dan Supermarket bertingkat
selama 30 (tiga puluh) tahun ;
c. Perkiosan selama 15 (lima belas tahun) ;
E. Menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu :
a. Penggugat telah membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di
Jalan Jatiwinangun Gang Sadewo No.1 Purwokerto, sekarang menjadi
Sekolah Dasar ;
b. Penggugat telah membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan
dan Kebudayaan yang terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto,
sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Purwokerto Timur
Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
c. Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan
KH. Syafei Purwokerto ;
F. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatigedaad dan cidera janji (wanprestasi) yang sangat
merugikan Penggugat ;
G. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada
Penggugat sebesar Rp.24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar empat
ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga
rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1) 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Jatiwinangun Gang
Sadewo No.1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar Al-lrsyad 02
sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 huruf a sebesar
Rp.3.279.135.616,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta
seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah) ;
2) 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang
terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi
Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur
Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam posita
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
angka 5 huruf b sebesar Rp.2.148.101.123,- (dua milyar seratus empat
puluh delapan juta seratus satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ;
3) Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari :
• 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan KH. Syafei,
Purwokerto sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 huruf c ;
• Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan pertokoan tiga lantai ;
Sebesar Rp.18.983.646.284,- (delapan belas milyar sembiIan ratus
delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus
delapan puluh empat rupiah) ;
H. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga (Opportunity
Loss) sebesar 6% per tahun x Rp.24.410.883.023,- =
Rp.1.464.652.981,38,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta
enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah
tiga puluh delapan sen) terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan
Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;
I. Menyatakan bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu
nama baik Penggugat sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang
ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi tercemar karena dianggap
oleh Publik Penggugat tidak mau melaksanakan perjanjian untuk
membangun obyek sengketa, yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua
puluh milyar rupiah) ;
J. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada
Penggugat yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
K. Menghukum Tergugat untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian
sebagaimana dalam posita 1 di atas dengan ketentuan yaitu :
a. Tergugat berkewajiban untuk mengosongkan obyek sengketa dari
para Pedagang Kaki Lima (PKL) ;
b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat atas
hak pengelolaan di atas obyek sengketa yang belum dilaksanakan
sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 di atas selama 30
(tiga puluh) tahun ;
L. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti
yang autentik maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat
dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada
upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (verzet) maupun upaya
hukum lainnya ;
Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
M. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada
Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari
terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht
van gewijsde verklaaring) sampai dengan Tergugat melaksanakan isi
putusan ini ;
N. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini ;
atau :
Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
1. EKSEPSI ABSOLUT.
Kompentensi Absolut.
Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili
dalam perkara ini, karena dalam posita gugat angka 10 huruf a disebutkan
bahwa perbuatan Tergugat yang dianggap telah melakukan perbuatan
melawan hukum (Onrechtmatigedaad) adalah perbuatan Tergugat yang
menjadikan obyek sengketa sebagai lokasi penempatan Pedagang Kaki
Lima adalah dalam kapasitasnya sebagai organ dalam Badan Hukum Publik
(Penguasa/Pemerintah) yang melakukan tindakan hukum administrasi
pemerintah (Beschikking) yang dianggap perbuatan Tergugat tersebut telah
merugikan Penggugat. Oleh karena obyek gugatan merupakan perbuatan
hukum Tergugat dalam Wilayah Hukum Administrasi Negara, maka yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini adalah
Peradilan Tata Usaha Negara Semarang ;
2. EKSEPSI RELATIP.
Surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV, yaitu :
a. Dalam posita gugat angka 10 huruf a disebutkan bahwa gugatan
Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Onrecht-
matigedaad) dan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dianggap
sangat merugikan Penggugat. Namun demikian, gugatan Penggugat
pada intinya adalah didasarkan pada perjanjian kerjasama pengelolaan
pertokoan kompleks Kebondalem antara Penggugat dan Tergugat,
sehingga mestinya gugatan harus didasarkan pada wanprestasi bukan
didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad ) ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. Dalam posita gugat angka 10, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan
Tergugat pada posita angka 8 dan 9 dianggap sebagai perbuatan
melawan hukum, namun Penggugat tidak menyebutkan atau
menguraikan kualifikasi perbuatan Tergugat yang dianggap telah
melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu apakah melanggar hak
subyektif orang lain, melanggar Undang-Undang, bertindak sewenang-
wenang, lalai mengontrol pekerjaan bawahan, atau melanggar ketentuan
apa yang oleh Penggugat tidak dijelaskan secara rinci ;
c. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum,
namun Penggugat sebelumnya tidak pernah memberikan teguran
(somasi) kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut belum
waktunya untuk diajukan ;
d. Bahwa gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat, karena gugatan
Penggugat salah satunya didasarnya pada perbuatan melawan hukum
(Onrechtmatigedaad) ;
Gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige
Daad) dapat diajukan kepada subyek hukum orang pribadi, bukan
diajukan Hukum Publik (Pemerintah). Mestinya karena yang digugat
adalah Pemerintah Daerah, maka gugatan harus didasarkan pada
perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids
Daad) ;
e. Bahwa karena gugatan Penggugat di samping didasarkan pada adanya
wanprestasi, juga didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka
mestinya gugatan Penggugat juga harus ditujukan kepada para
Pedagang Kaki Lima di Pertokoan Kompleks Kebondalem Purwokerto
yang menempati sebagian obyek sengketa ;
f. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, karena perjanjian yang
dicantumkan dalam gugatannya adalah hanya perjanjian kerja sama
pengelolaan pertokoan kompleks Kebondalem Purwokerto yang ditanda
tangani tanggal 7 Maret 1986, sedangkan perjanjian tahun 1986 tersebut
telah diubah dengan perjanjian kerjasama pengelolaan pertokoan
kompleks Kebondalem Purwokerto yang ditanda tangani tanggal 21
Maret 1988, dimana dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)
menyebutkan bahwa :
1) Perjanjian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan
perjanjian tanggal 7 Maret 1986 ;
Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2) Dengan berlakunya perjanjian ini, maka untuk surat perjanjian
tanggal 7 Maret 1986 antara pihak kesatu dan pihak kedua pada
Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (2)
dinyatakan tidak berlaku. Karena gugatan Penggugat di
samping didasarkan pada perbuatan melawan hukum, juga
didasarkan pada wanprestasi dari pelaksanaan perjanjian
tersebut di atas, maka perjanjian tertanggal 21 Maret 1988
harus juga dicantumkan dalam gugatan, karena merupakan
perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertanggal 7
Maret 1986. Dengan tidak dicantumkannya perjanjian tertanggal
21 Maret 1988 dalam gugatannya, maka surat gugatan tersebut
tidak lengkap ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
putusan No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tertanggal 06 Februari 2008 adalah sebagai
berikut :
DALAM EKSEPSI :
• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA :
• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
• Menyatakan hukumnya bahwa perjanjian mendirikan bangunan
yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986
adalah sah ;
• Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat memberi ijin kepada
Penggugat atas biaya Penggugat untuk mendirikan bangunan di
atas tanah milik Tergugat seluas 20.637 m² (dua puluh ribu enam
ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di belakang
berlokasi di kompleks pertokoan Kebondalem di Kelurahan
Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten
Banyumas yang terdiri dari :
1) Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m² (sembilan ribu seratus lima
meter persegi) yang terdiri dari :
a. Permainan anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan ;
b. Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan
dan Tempat Parkir Kendaraan dengan luas 7.266 m²
(tujuh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi).
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
c. Pertokoan berikut rumah tinggal bertingkat, supermarket
bertingkat, luas 4.266 m² (empat ribu dua ratus enam
puluh enam meter persegi) ;
dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto ;
sebelah Barat : Jalan KH. Syafei ;
sebelah Selatan : Jalan KH. Syafei ;
sebelah Timur : Jalan Letjend. Suprapto ;
• Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat memperoleh hak
pengelolaan dari Tergugat untuk mengelola bangunan-bangunan
tersebut yaitu :
a. Taman Hiburan Rakyat selama 20
(dua puluh) tahun ;
b. Pertokoan, toko berikut rumah
tinggal bertingkat dan Supermarket
bertingkat selama 30 (tiga puluh)
tahun ;
c. Perkiosan selama 15 (lima belas
tahun) ;
• Menyatakan hukumnya
bahwa Penggugat telah
melaksanakan
kewajibannya yaitu :
a. Penggugat telah membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di
JaIan Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto, sekarang menjadi
Sekolah Dasar AI-Irsyad 02 ;
b. Penggugat telah membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan
dan Kebudayaan yang terletak di JaIan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto,
sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Purwokerto Timur
Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
c. Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan
KH. Syafei Purwokerto ;
• Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan cidera janji (wanprestasi)
yang sangat merugikan Penggugat ;
• Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada
Penggugat sebesar Rp. 24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar
Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua
puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1) 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Jatiwinangun Gang
Sadewo No.1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar Al-Irsyad 02
sebesar Rp.3.279.135.616,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan
juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah) ;
2) 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang
terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi
Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur
Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.2.148.101.123,- (dua
milyar seratus empat puluh delapan juta seratus satu ribu seratus dua
puluh tiga rupiah) ;
3) Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari :
• 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan KH. Syafei,
Purwokerto sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 huruf c ;
• Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan pertokoan tiga lantai ;
Sebesar Rp.18.983.646.284,- (delapan belas milyar sembilan ratus
delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus
delapan puluh empat rupiah) ;
• Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga
(Opportunity Loss) sebesar 6% per tahun x
Rp.24.410.883.023,- = Rp.1.464.652.981,38 (satu milyar
empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh
dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah tiga
puluh delapan sen) terhitung sejak tahun 2007 sampai
dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;
• Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat juga
mengalami kerugian immateriil yaitu nama baik
Penggugat sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas
yang ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi
tercemar karena dianggap oleh Publik Penggugat tidak
mau melaksanakan perjanjian untuk membangun obyek
sengketa, oleh karena itu menghukum Tergugat untuk
membayar kerugian lmmateriil kepada Penggugat sebesar
Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
• Menghukum Tergugat untuk meneruskan pelaksanaan
perjanjian dengan ketentuan yaitu :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a. Tergugat berkewajiban untuk
mengosongkan obyek sengketa dari para
Pedagang Kaki Lima (PKL) ;
b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan
kepada Penggugat atas hak pengelolaan di
atas obyek sengketa sesuai Surat Perjanjian
tanggal 7 Maret 1986 ;
• Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa
(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari
terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan
hukum yang tetap sampai dengan Tergugat
melaksanakan isi putusan ini ;
• Menghukum Tergugat untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga
kini ditaksir sebesar Rp.219.000,- (dua ratus
sembilan belas ribu rupiah) ;
• Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/
Pdt/2008/PT.Smg. tanggal 26 Mei 2008 adalah sebagai berikut :
• Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum
Tergugat/Pembanding ;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto tanggal 6 Februari 2008, Nomor 46/
Pdt.G/2007/PN.Pwt. yang dimohonkan banding
tersebut :
DENGAN MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI :
• Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding ;
DALAM POKOK PERKARA :
• Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
• Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2443 K/Pdt/
2008 tanggal 27 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut
adalah sebagai berikut :
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YOHANES
WIDIANA, DIREKTUR PT. GRAHA CIPTA GUNA, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT. GRAHA CIPTA GUNA tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/
Pdt/2008/PT.Smg tanggal 26 Mei 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 06 Februari 2008 ;
MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI :
• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA :
• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
• Menyatakan bahwa perjanjian mendirikan bangunan yang
dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 adalah
sah ;
• Menyatakan bahwa Tergugat memberi ijin kepada Penggugat atas
biaya Penggugat untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik
Tergugat seluas 20.637 m² (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh
tujuh meter persegi) yang terletak di belakang berlokasi di
kompleks pertokoan Kebondalem di Kelurahan Purwokerto Lor,
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang terdiri
dari :
1. Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m² (sembilan ribu
seratus lima meter persegi) yang terdiri dari :
a. Permainan anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan ;
b. Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan
dan Tempat Parkir Kendaraan dengan luas 7.266 m²
(tujuh rubu dua ratus enam puluh enam meter persegi).
c. Pertokoan berikut rumah tinggal bertingkat, Supermarket
bertingkat, luas 4.266 m² (empat ribu dua ratus enam
puluh enam meter persegi) ;
dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto ;
sebelah Barat : Jalan KH. Syafei ;
sebelah Selatan : Jalan KH. Syafei ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebelah Timur : Jalan Letjend. Suprapto ;
• Menyatakan bahwa Penggugat memperoleh hak pengelolaan dari
Tergugat untuk mengelola bangunan-bangunan tersebut yaitu :
a. Taman Hiburan Rakyat selama 20
(dua puluh) tahun ;
b. Pertokoan, toko berikut rumah
tinggal bertingkat dan Supermarket
bertingkat selama 30 (tiga puluh)
tahun ;
c. Perkiosan selama 15 (lima belas
tahun) ;
• Menyatakan bahwa
Penggugat telah
melaksanakan
kewajibannya yaitu :
a. Penggugat telah membangun 2 (dua) unit Sekolah
Dasar yang terletak di JaIan Jatiwinangun Gang Sadewo
No.1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar AI-
Irsyad 02 ;
b. Penggugat telah membangun 1 (satu) unit Kantor
Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di
JaIan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi
Kantor Dinas Pendidikan Unit Purwokerto Timur
Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
c. Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios
yang terletak di Jalan KH. Syafei Purwokerto ;
• Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatigedaad) dan cidera janji (wanprestasi) yang
sangat merugikan Penggugat ;
• Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada
Penggugat sebesar Rp. 24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar
empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua
puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan
Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto, sekarang
menjadi Sekolah Dasar Al-Irsyad 02 sebesar
Rp.3.279.135.616,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh
Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam
belas rupiah) ;
2. 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan
yang terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto,
sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan
Kecamatan Purwokerto Timur Pemerintah Kabupaten
Banyumas sebesar Rp.2.148.101.123,- (dua milyar seratus
empat puluh delapan juta seratus satu ribu seratus dua puluh
tiga rupiah) ;
3. Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari :
• 15 (lima belas) unit kios yang
terletak di Jalan KH. Syafei,
Purwokerto sebagaimana
tersebut dalam posita angka 5
huruf c ;
• Bangunan Taman Hiburan
Rakyat dan pertokoan tiga
lantai ;
Sebesar Rp.18.983.646.284,- (delapan belas milyar sembilan ratus
delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus
delapan puluh empat rupiah) ;
• Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga
(Opportunity Loss) sebesar 6% per tahun x
Rp.24.410.883.023,- = Rp.1.464. 652.981,38,- (satu milyar
empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh
dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah tiga
puluh delapan sen) terhitung sejak tahun 2007 sampai
dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;
• Menyatakan bahwa Penggugat juga mengalami kerugian
immateriil yaitu nama baik Penggugat sebagai badan
hukum Perseroan Terbatas yang ternama di Wilayah Kota
Purwokerto menjadi tercemar karena dianggap oleh
Publik Penggugat tidak mau melaksanakan perjanjian
untuk membangun obyek sengketa, oleh karena itu
menghukum Tergugat untuk membayar kerugian
lmmateriil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah) ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Menghukum Tergugat untuk meneruskan pelaksanaan
perjanjian dengan ketentuan yaitu :
a. Tergugat berkewajiban untuk
mengosongkan obyek sengketa dari para
Pedagang Kaki Lima (PKL) ;
b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan
kepada Penggugat atas hak pengelolaan di
atas obyek sengketa sesuai Surat Perjanjian
tanggal 7 Maret 1986 ;
• Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa
(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari
terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan
hukum tetap sampai dengan Tergugat
melaksanakan ini putusan ini ;
• Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2443 K/Pdt/2008
tanggal 27 Oktober 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu
Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2010 kemudian terhadapnya
oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan
kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2011 diajukan
permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 14 April 2011
sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 46/Pdt.G/
2007/PN.Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto,
permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 14 April 2011 ;
bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding
yang pada tanggal 28 April 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan
kembali dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan jawaban
memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purwokerto pada tanggal 27 Mei 2011 ;
Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan
72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo
beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan
oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali
tersebut pada pokoknya ialah :
Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara
kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal
27 Oktober 2009 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata
sebagai berikut :
A. Membuat amar putusan yang tidak selaras dengan pertimbangan hukum.
Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara
kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal
27 Oktober 2099 dalam pertimbangan hukum pada paragraf kedua halaman
24 putusannya, telah mengakui secara tegas berlakunya perjanjian tanggal
21 Maret 1988 yang tiada lain addendum atas perjanjian dan tanggal 7 Maret
1986 sebagai berikut :
“Perpanjangan kontrak tanggal 7 Maret 1986 tetap mengikat tanah seluas
20.673 m2 karena addendum 21 Maret 1988 hanya tentang jangka waktu
pendirian bangunan, hak pengelolaan dan pajak tidak mengubah lahan obyek
secara keseluruhan" (kursif oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat).
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/
Penggugat dalam memori kasasinya sebagaimana dikutip pada halaman 21
dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27
Oktober 2009 juga telah mengakui berlakunya perjanjian tanggal 21 Maret
1988 sebagai berikut :
"Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut,
surat perjanjian tanggal 21 Maret 1988 adalah merupakan satu kesatuan
dan bagian tak terpisahkan dengan perjanjian tanggal 7 Maret 1986, maka
Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa perjanjian
tanggal 7 Maret 1986 (perjanjian pokok) adalah tetap sah dan mengikat
perjanjian pokok yang tidak berdiri sendiri.”
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(kursif oleh Pemohon Penijauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat).
Bahwa karena baik Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam Perkara Kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/
PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009 maupun Termohon Peninjauan Kembali
dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah secara tegas mengakui
berlakunya perjanjian tanggal 21 Maret 1988 maka pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara Nomor : 46/Pdt.
G/2007/PN.Pwt tanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan bahwa perjanjian
tanggal 21 Maret 1988 mengandung kekhilafan adalah salah karena jika
memang terdapat kekhilafan maka tidak mungkin Termohon Peninjauan
Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengakui secara
tegas berlakunya perjanjian tanggal 21 Maret 1988 tersebut.
Bahwa menurut Prof. Subekti, SH : kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila
salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau
tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian,
ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan
tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf
mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.
(Prof. Subekti, SH, Hukum Perjanjian, cetakan kesembilan belas, 2002,
PT. Intermasa, Jakarta : halaman 23 -24).
Bahwa bagaimana mungkin perjanjian tanggal 21 Maret 1988 dikatakan telah
terjadi kekhilafan sedangkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku pihak yang dianggap telah khilaf justru
secara tegas mengakui perjanjian tersebut dan tidak pernah menyatakan
bahwa dirinya telah mengalami kekhilafan tatkala membuat dan
menandatangani perjanjian tanggal 21 Maret 1988 baik dalam pemeriksaan
tingkat pertama, banding maupun kasasi.
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas jika putusan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Purwokertodalam perkara Nomor : 46/Pdt.G/2007/
PN.Pwt tanggal 6 Februari 2008 telah salah dalam pertimbangan hukumnya
sehingga adalah adil jika putusan tersebut dibatalkan.
Bahwa selayaknya amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik
Indonesia dalam perkara kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/
Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009 membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal
6 Februari 2008 yang jelas-jelas telah salah dalam pertimbangan hukumnya
Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan menyatakan bahwa perjanjian tanggal 21 Maret 1988 mengandung
kekhilafan.
Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik
Indonesia dalam Perkara Kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 telah melakukan
kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ketika terdapat ketidakselarasan
antara pertimbangan hukum dengan amar putusan, dimana dalam
pertimbangan hukumnya secara tegas mengakui adanya perjanjian tanggal
21 Maret 1988 namun dalam amar putusannya justru membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 88/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 26 Mei
2008 yang juga secara tegas dalam pertimbangan hukumnya sama-sama
mengakui berlakunya perjanjian tanggal 21 Maret 1988 clan menegaskan
bahwa seharusnya gugatan didasarkan pada kedua perjanjian yaitu
perjanjian tanggal 7 Maret 1986 dan perjanjian tanggal 21 Maret 1988.
Bahwa agar selaras antara pertimbangan hukum dengan amar putusan,
maka Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara
Kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt. tanggal
27 Oktober 2009 dalam amar putusannya selayaknya membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal
6 Februari 2008 yang jelas-jelas telah salah dalam pertimbangan hukumnya
dengan menyatakan bahwa perjanjian tanggal 21 Maret 1988 mengandung
unsur kekhilafan dan kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa
gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan tidak lengkap, tidak
cermat dan kabur (obscuur libel) karena hanya mendasarkan pada perjanjian
tanggal 7 Maret 1986 sedangkan gugatan tersebut selain didasarkan pada
perbuatan melawan hukum juga didasarkan pada perbuatan wanprestasi atas
pelaksanaan perjanjian maka perjanjian tanggal 21 Maret 1988 sebagai
addendum perjanjian tanggal 7 Maret 1986 seharusnya juga ikut dijadikan
dasar gugatan.
B. Menyatakan dalam amar putusannya bahwa Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum sekaligus wanprestasi.
Bahwa menurut Pasal 102 Rv dan yurisprudensi sebagaimana yang
dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal
24 April 1986 menyatakan bahwa penggabungan gugatan (komulasi objektif)
gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi (ingkar janji) tidak
dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri.
Hal serupa ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung No. 879 K/
Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Penggabungan perbuatan melawan hukum dan
wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata
tertib beracara, karena keduanya harus
diselesaikan secara tersendiri;
• Gugatan wanprestasi didasarkan dari perjanjian, di
mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban
yang disepakati,
• Sebaliknya perbuatan melawan hukum didasarkan
pada perbuatan yang lahir dari undang-undang,
sehingga gugatan yang menggabung atau
mencampur aduk antara wanprestasi dengan
perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan
adalah gugatan yang mengandung kontradiksi dan
kabur.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/
Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum
dan wanprestasi adalah gugatan yang mengandung kontradiksi dan kabur
(obscuur libel) untuk itu seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung
Republik Indonesia dalam Perkara Kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo.
Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009 dalam amar
putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor :
46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 6 Februari 2008 dan mengadili sendiri dengan
menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima.
C. Membuat putusan dengan amar putusan yang tidak lengkap
(onvoldoende gemotiveerd).
Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara
Kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal
27 Oktober 2009 dalam pertimbangan hukum pada paragraf kedua halaman
24 putusannya menyatakan :
“Dengan demikian permasalahan pokok adalah terletak bahwa Tergugat telah
menempatkan para PKL (Pedagang Kaki Lima) di atas sebagian obyek
sengketa secara melawan hukum karena tidak ada persetujuan dan
Pemohon Kasasi dan sekaligus bertentangan dengan perjanjian kedua belah
pihak.”
Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(kursif oleh Pemohon Penijauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat).
Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara
Kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal
27 Oktober 2009 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata
dengan mengadopsi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama
yang pertimbangan hukumnya bertentangan dengan norma hukum perdata
materiil dan formil dengan alasan sebagai berikut :
• Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Terbanding/ Penggugat selaku investor
dalam perjanjian tanggal 7 Maret 1986
sebagaimana telah diubah dengan perjanjian
tanggal 21 Maret 1988 mempunyai kewajiban
membangun Taman Hiburan Rakyat dan Pertokoan
dengan segala sesuatu yang telah disepakati atas
biaya Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (vide
Pasal 1 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 6 perjanjian tanggal 7
Maret 1986) dengan kompensasi ia memperoleh
hak mengelola bangunan yang ia bangun tersebut
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 6 perjanjian tanggal 7 Maret 1986
tetapi ketika tiga kewajiban (prestasi) tersebut
belum selesai dilaksanakan kemudian Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat melakukan gugatan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat atas
dasar perjanjian tanggal 7 Maret 1986 untuk
menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan
hukum dan wanprestasi;
• Majelis Hakim pada tingkat pertama mengabulkan
gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tetapi
pembuktianya menggunakan alat bukti perjanjian
tanggal 7 Maret 1986 dan Pemeriksaan Setempat
terhadap obyek sengketa dengan menyimpulkan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali
dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat
telah menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL)
tanpa persetujuan Termohon Peninjauan Kembali
dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat
dan perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai
melakukan perbuatan melawan hukum dan
wanprestasi tetapi dengan pertimbangan hukum
yang tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd).
Bahwa dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat
harus dapat membuktikan bahwa semua unsur-unsur Perbuatan Melawan
Hukum yang ia dalilkan telah terpenuhi selain harus membuktikan juga
adanya kerugian yang ditimbulkan dan unsur kesalahan (schuld) dari
Tergugat.
Bahwa baik pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Kasasi Nomor :
2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27 Oktober
2009 maupun dalam pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim
dalam tingkat pertama tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) yaitu :
• Tidak terdapat hal-hal yang menyatakan bahwa Penggugat telah dapat
membuktikan semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang
menjadi dasar gugatannya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk
membayar ganti kerugian namun tidak ada pertimbangan mengenai
apakah terdapat hubungan kausalitas.
Bahwa menurut yurisprudensi sebagaimana yang dikemukakan dalam
putusan Mahkamah Agung No. 553 K/Sip/1973 tanggal 19 November
1973 pada prinsipnya ganti rugi diberikan terhadap kerugian yang diderita
secara penuh, dengan terlebih dahulu membuktikan/mempertimbangkan
adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian
dengan perbuatan dan mempertimbangkan sejauh mana telah terbukti
adanya kerugian itu. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian
yang timbul dengan perbuatan si pelaku.
Bahwa putusan yang tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang tidak
Iengkap (onvoldoende gemotiveerd) sudah selayaknya dibatalkan karena
tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan, untuk itu
adalah beralasan jika Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kasasi/Pembanding/Tergugat bermohon agar Majelis Hakim Mahkamah
Agung Republik Indonesia dalam tingkat Peninjauan Kembali
membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo.
Nomor 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009.
D. Menggabungkan penjatuhan hukuman atas perbuatan melawan hukum
dan wanprestasi yang tidak mencerminkan kepastian hukum.
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/
PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan
yang nyata karena salah dalam menerapkan hukumnya dengan
mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Terbanding/Penggugat yang menggabungkan gugatan perbuatan
melawan hukum sekaligus wanprestasi, hal itu pun terjadi ketika pada
halaman 46 - 47 dalam amar putusannya memutuskan :
“- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada
Penggugat sebesar Rp. 24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar empat
ratus sepuluh juta depalan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga
rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Jatiwinangun
Gang Sadewo No.1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar
AI-Irsyad 02 sebesar Rp. 3.279.135.616,- (tiga milyar dua ratus
tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus
enam belas rupiah).
2. 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang
terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi
kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto
Timur Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.
2.148.101.123,- (dua milyar seratus empat puluh delapan juta
seratus satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
3. Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari :
• 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan KH. Syafei Purwokerto
sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 huruf c.
• Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan Pertokoan tiga lantai sebesar Rp.
18.983.646.284 (delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga
enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
• Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga (Opportunity Loss)
sebesar 6% per tahun x Rp. 24.410.883.023,- = Rp. 1.464.652.981,38 (satu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu
sembilan ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen) terhitung
sejak tahun 2007 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
• Menyatakan bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu
Hama baik Penggugat sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang
ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi tercemar karena dianggap
oleh Publik Penggugat tidak mau melaksanakan perjanjian untuk
membangun obyek sengketa, oleh karena itu menghukum Tergugat untuk
membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar
Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian dengan
ketentuan yaitu :
a. Tergugat berkewajiban untuk mengosongkan obyek sengketa
dari para Pedagang Kaki Lima (PKL).
b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat
atas hak pengelolaan di atas obyek sengketa sesuai Surat
Perjanjian tanggal 7 Maret 1986.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada
Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung
sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan
Tergugat melaksanakan putusan ini;"
(kursif oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat).
Bahwa dengan adanya penjatuhan hukuman berupa penggantian kerugian
materiil sebesar Rp. 24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar empat ratus
sepuluh juta depalan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah)
kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat atas pembangunan 2 (dua) unit Sekolah Dasar, 1
(satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan dan Bangunan
komplek Kebondalem jelas terdapat kekeliruan baik fakta dan dasar hukum
yang diterapkan yakni penggabungan gugatan atas dasar perbuatan
melawan hukum tetapi mendasarkan pada perjanjian tanggal 7 Maret 1986
adalah kekeliruan yang nyata dan jelas-jelas mengesampingkan aspek
kepastian hukum karena dalam persidangan di tingkat pertama Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah
mengajukan eksepsi bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kabur (obscuur libel) namun
Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penolakan eksepsi tersebut pertimbangan hukumnya kurang lengkap
(onvoldoende gemotiveerd).
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan peninjauan kembali ad. A :
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak
terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena perjanjian
tanggal 2 Maret 1988 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
perjanjian tanggal 7 Maret 1986 (pasal 13 perjanjian tanggal 21 Maret 1988)
dengan demikian dengan hanya disebutkannya perjanjian tanggal 7 Maret 1986
antara lain surat gugatan, maka tidak dapat dipisahkan dari perjanjian tanggal
21 Maret 1988. Perjanjian tanggal 21 Maret 1988 hanya menganulir pasal 6 ayat
(1) huruf a tentang pengelolaan Taman Hiburan Rakyat selama 20 tahun, pasal
9 tentang tenggang waktu penyelesaian proyek selambat-lambatnya tanggal 31
Desember 1987 dan pasal 11 ayat (2) tentang penyetoran proyek tontonan
sebesar 50% selama 5 tahun pertama, sengketa ini diluar dari pasal-pasal
tersebut.
mengenai alasan-alasan peninjauan kembali ad. B :
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena komulasi
gugatan/mengenai objek sengketa tidak dilarang. Gugatan ini didasarkan pada
alasan tidak ditepatinya perjanjian yang ditentukan antara para pihak yang
bersengketa ;
mengenai alasan-alasan peninjauan kembali ad. C :
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat
tidak melaksanakan isi perjanjian, apa yang dilakukan Tergugat bertentangan/
dilarang dalam perjanjian, termasuk wanprestasi. Akibat wanprestasi adalah
tuntutan ganti rugi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS, Cq. BUPATI BANYUMAS tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa namun demikian Pembaca II (Prof. Dr. Abdul Gani
Abdullah, SH) selaku Hakim Anggota berbeda pendapat (Dissenting Opinion)
dengan alasan sebagai berikut :
• Bahwa selain alasan peninjauan kembali dan keberatan
Pemohon Peninjauan Kembali didalam risalah peninjauan
kembalinya terdapat kesalahan dalam penerapan hukum
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
oleh Judex Facti menjadi sebuah kekeliruan yang nyata
dan kekhilafan didalam pertimbangan Majelis Hakim
kasasi dalam perkara a quo, dengan tidak
mempertimbangkan secara cermat isi perjanjian tanggal 7
Maret 1986 yang ditandatangani di Purwokerto oleh
Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Banyumas sebagai
pihak kesatu dan oleh Direktur PT. Graha Cipta Guna
sebagai pihak kedua.
• Bahwa didalam perjanjian a quo pasal 1, Pihak kesatu
memberikan ijin kepada pihak kedua untuk membangun
diatas tanah pihak kesatu seluas 20.637 m2 atas biaya
pihak kedua berupa bagian yang diperjanjikan dan
didalam pasal 6 perjanjian a quo pihak kedua memperoleh
hak pengelolaan atas bangunan tersebut berupa Taman
Hiburan Rakyat selama 20 tahun, pertokoan, toko berikut
rumah tinggal bertingkat, supermarket bertingkat selama
30 tahun dan parkiran selama 15 tahun.
• Bahwa didalam pasal 7 perjanjian a quo, pihak kedua
diberi hak juga untuk pelimpahan hak kepada pihak ketiga
atau pihak lain.
• Bahwa atas perjanjian a quo pada dasarnya berlaku
sistem “Build Operate And Transfer” (BOT), dimana
sistem itu tidak diperjanjikan didalam perjanjian a quo,
dimana karena itu setelah masa pengelolaan berakhir
akan memberikan peluang terjadinya gugat menggugat
ganti rugi dan sebagainya setelah masa hubungan hukum
berakhir.
• Bahwa karena perjanjian a quo adalah pada dasarnya
perjanjian dalam sistem “Build Operate And
Transfer” (BOT), maka masih harus ikut dengan
keterlibatan Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan
RI) dalam hal pemberian ijin untuk kegiatan
pembangunan atas tanah negara dari BPN Pusat bagi ijin
pengelolaan, apalagi adanya pelimpahan hak pengelolaan
oleh pihak kedua atau pihak ketiga.
• Pertimbangan a quo didasarkan pada tuntutan didalam
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Daerah, dimana didalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (3)
bahwa pertanahan termasuk urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat dan tidak dimasukkan
urusan yang tidak diotonomikan kepada Pemerintah
Daerah.
• Pertimbangan itulah yang menjadi dasar sehingga
perjanjian dalam perkara a quo cacat hukum karena
bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, oleh karena itu menjadikan
perjanjian a quo tidak mempunyai kekuatan hukum oleh
karena itu perjanjian a quo tidak dapat menjadi dasar
hukum yang mengikat antara pihak kesatu dan pihak
kedua dalam perkara a quo.
• Bahwa untuk menghindari kerugian diantara kedua belah
pihak yang berperkara dalam perkara a quo, perlu
diadakan adendum perjanjian itu dengan memasukkan
prinsip “Build Operate And Transfer” (BOT) dengan
berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah.
• Oleh karena pertimbangan tersebut tidak terdapat didalam
putusan Judex Juris, maka disitulah menjadi kekeliruan
yang nyata dan menjadi kekhilafan Judex Juris.
• Oleh karena itu maka cukup alasan untuk membatalkan
putusan Judex Juris dan mengadili kembali dengan
menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi).
Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting
Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-
sungguh, tetapi tidak tercapai kemufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan
dengan suara terbanyak, yaitu pendapat Hakim Anggota I dan Ketua Majelis ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan
kembali ini ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS, Cq. BUPATI BANYUMAS tersebut ;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012 oleh H. Atja Sondjaja, SH.,MH.
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, H. Suwardi, SH.,MH. dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., Hakim
Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./H. Suwardi, SH.,MH. ttd./
ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. H. Atja Sondjaja, SH.,MH.
Biaya-biaya : Panitera Pengganti,
1. M e t e r a i………..Rp. 6.000,- ttd./
2. R e d a k s i………..Rp. 5.000,- Ninin Murnindrarti, SH
3. Administrasi PK Rp. 2.489.000,-
Jumlah……Rp. 2.500.000,-
===========
untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI
an. PaniteraPanitera Muda Perdata,
PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.NIP.19610313 198803 1 003.
Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31