Dyah Ayu Paramita | 1101 1006 0071 | WTO-DS review

WTO Dispute Settlement Rules & Procedures

Reviewed by Dyah Ayu Paramita . 110110060071

WTO membuat sebuah prosedur penyelesaian sengketa dagang di antara negara-negara

anggotanya yang dikenal dengan WTO Dispute Settlement. WTO Dispute Settlement ini adalah hasil

penyempurnaan dari kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di antara negara-negara anggota

selama bertahun-tahun sejak tahun 1947—yakni pada masa General Agreement of Tariffs and

Trade—sampai dengan saat ini.

Sejak berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, WTO telah menjadi salah satu organisasi internasional yang cukup memiliki

peranan penting dalam perdagangan dunia. Walaupun dengan berbagai tekanan yang dihadapi dari berbagai kalangan,

tidak dapat dipungkiri bahwa WTO tetap memiliki aturan yang masih diperlukan oleh berbagai negara untuk menjaga

kepastian hukum dan prosedur sehubungan dengan perdagangan internasional.

Selain sekumpulan aturan yang telah mengakar di dalam masyarakat dagang internasional, WTO juga membuat regulasi

sehubungan dengan penyelesaian sengketa perdagangan internasional.yang dikenal dengan WTO Dispute Settlement.

Secara historis, WTO-DS diawali dengan Dispute Settlement Understanding (DSU) yang mengadaptasi GATT yang

tercantum dalam pasal 22 dan 23 GATT 1947. Dan WTO-DS pada akhirnya mengambil alih fungsi yang telah sebelumnya

dibentuk oleh sistem GATT.

Pada dasarnya WTO-DS sendiri adalah sebuah sistem penyelesaian sengketa dagang internasional yang terintegrasi—

integrasi di sini maksudnya adalah segala sesuatunya diselesaikan di dalam satu panel mulai dari tahapan pertama sampai

dengan implementasi—dan memiliki sifat yang quasi-judicial—karakternya non-yuridis, lebih memiliki sifat diplomatis.

Namun, walaupun karakternya non-yuridis, WTO memiliki yurisdiksi limpahan yang diberikan oleh International Court of

Justice untuk menjadi media penyelesaian sengketa dagang internasional.

Sesuai dengan prosedural, sesuatu yang memang merupakan kekuatan WTO dalam

melaksanakan aktivitasnya, maka World Trade Organization’s Dispute Settlement pun

memiliki tahapan-tahapan perlakuan.

WTO-DS memiliki beberapa tahapan, di antaranya yakni: ronde konsultasi, pembahasan dan rekomendasi Panel dan

Dewan Appellate (yang memiliki hak dan kewajiban untuk mendengarkan keterangan masing-masing pihak dalam kasus),

pengadopsian rekomendasi Dewan Appellate oleh WTO Dispute Settlement Body (WTO-DSB), dan terakhir, implementasi.

Konsultasi

Dapat diawali dengan permohonan untuk melakukan konsultasi secara tertulis dari para pihak yang

menyebutkan duduk perkara dan landasan hukum dalam melakukan gugatan (klaim).

Negara lain, selain dari pada pihak, dapat mengajukan permohonan untuk ikut campur dalam tahapan konsultasi

ini sesuai dengan Pasal 22 GATT. Permohonan ini harus disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari,

dihitung mulai dari hari pertama permohonan konsultasi masuk ke lembaga ini.

Jawaban permohonan konsultasi akan diperoleh dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari, dan masa konsultasi

maksimal telah dimulai 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuknya permohonan konsultasi.

Dyah Ayu Paramita | 1101 1006 0071 | WTO-DS review

Penyelesaian pada tahap ini dapat menghasilkan rekomendasi –atau permohonan pembentukan Panel.

Panel (dan Dewan Appellate)

Panel dapat dibentuk apabila tahapan konsultasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh

kedua belah pihak. Pembentukan panel ini sendiri merupakan refleksi dari tingkat kompleksitas kasus dan juga

para pihak yang tergabung di dalamnya.

Kasus diajukan di muka panel dalam bentuk Terms of Reference (ToR). ToR ini sendiri terdiri atas 2 (dua) jenis,

yakni ToR yang biasa dan ToR yang khusus.

Sedangkan Panel tersebut sendiri harus bersifat netral dan terdiri atas beberapa elemen, seperti: individu-individu

yang dinilai kompeten yang berasal dari institusi pemerintahan ataupun privat, pihak secretariat lembaga,

individu-individu khusus (undangan), dan juga ad-hoc dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Panel harus membuat analisis objektif dari permasalahan (kasus) yang ditanganinya dan juga telah membuat

prakiraan pelaksanaan / eksekusi dari keputusan yang kemudian diputuskan.

Panel harus sudah dapat membuat rekomendasi maksimal 6 (enam) bulan setelah ToR diterima—dan 9

(sembilan) bulan dari pembentukan panel, rekomendasi harus sudah dapat diadopsi oleh DSB—dan 12 (dua

belas) bulan dari waktu yang sama, laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa harus sudah dapat diterima

kembali oleh DSB.

Rekomendasi ini pun harus dipublikasikan kepada negara-negara anggota dan rekomendasi itu baru dapat

diadopsi oleh DSB setelah 20 (dua puluh) hari dipublikasikan.

Kesemua tenggat waktu itu terkecuali apabila terdapat ketidak sepakatan lebih lanjut.

Dewan Appellate membahas kembali rekomendasi panel, apabila terdapat sengketa lanjutan dengan

penunjukkan dari DSB. Walaupun negara-negara anggota dapat melibatkan dirinya ke dalam sengketa, namun

yang dapat mengajukan sengketa lanjutan hanyalah pihak-pihak yang bersengketa. Hal-hal yang dapat

disengketakan pun terbatas pada kesesuaian aturan dan penafsiran, dan tidak ada lagi pengumpulan fakta atau

investigasi lanjutan.

Di dalam Dewan Appellate, terdapat prosedur tambahan, yang harus diikuti apabila terdapat sengketa lanjutan.

Yang pertama yakni pemberitahuan atas Nota Sengketa, kemudian pihak yang mengajukan harus mengisi

Permohonan Tertulis, kemudian diadakan Dengar Pendapat (Sidang Lisan), kemudian penjelasan atas apa-apa

saja yang disengketakan dan penyelesaiannya, dan diakhiri dengan publikasi dari hasil semua apa yang telh

dijelaskan di atas.

Yang dihasilkan oleh Dewan Appellate adalah rekomendasi, yang dapat saja merubah, memodifikasi, dan/atau

menguatkan hasil dari panel.

DSB

Rekomendasi yang dibuat oleh Panel dan/atau Dewan Appellate tidak memiliki kekuatan hukum sebelum

diadopsi oleh DSB. Setelah rekomendasi ini dikuatkan dengan adanya keputusan dari DSB, maka rekomendasi

tersebut adalah legally binding dan dapat dipaksakan eksekusinya.

Implementasi

Hasil dari rekomendasi yang telah ditetapkan kekuatan hukumnya oleh DSB harus dilaksanakan. Harus di sini

yakni dengan adanya sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan bagiannya.

Dyah Ayu Paramita | 1101 1006 0071 | WTO-DS review

WTO-DS adalah salah satu media penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Salah satu, berarti sengketa

perdagangan internasional dapat diselesaikan melalui media lainnya.

Namun dengan banyaknya anggota WTO dan telah mengakarnya aturan-aturan yang dibuat oleh WTO dalam dunia

perdagangan internasional, maka WTO-DS dipercaya untuk menyelesaikan sengketa dagang yang rumit sekalipun,

terutama dengan adanya limpaha yurisdiksi dari International Court of Justice.

Sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif, banyak yang dapat dipelajari dari prosedur WTO, terutama yakni

Panel yang terintegrasi dan pengaturan waktu yang tidak dapat ditawar, sehingga para pihak yang

bersengketa pun merasa aman untuk mendapatkan penyelesaian yang pasti dengan WTO-DS.