Web viewPhotocopy Rekening Bank untuk BOP atas nama RA; ... (Formulir BOP 04) dan laporan penggunaan...
Transcript of Web viewPhotocopy Rekening Bank untuk BOP atas nama RA; ... (Formulir BOP 04) dan laporan penggunaan...
MEKANISME / TAHAPAN PENGAJUAN HINGGA PELAPORAN BOP RA
TAHAP PERTAMA (untuk dipenuhi dan dibuat oleh kepala lembaga/madrasah)1. Membuat SK Pengelola BOP RA (Awal Januari Minggu Pertama)
catatan : didalam SK tersebut sudah tertuang honor bagi Bendahara pengeluaran pengelola BOP RA.
2. Membuat TOR ditujukan ke Kankemenag Pidie catatan : lampiran TOR terdiri dari RKA RA dibuat pada awal bulan Januari setelah terbit SK Pengelola BOP RA, surat pernyataan pengiriman nomor rekening RA, Copy data Emis RA.
3. Surat perjanjian kerjasama dibuat oleh Pend.Mad4. Membuat SPTJM (tanggal pembuatannya setelah SPK pada tanggal 27 Januari
2017)5. Photocopy SK Izin Operasional + Piagam Madrasah+NSM yang dilegalisir;6. Photocopy SK Kemenkumham7. Photocopy SK Kepala RA dan SK Bendahara dari Ketua Yayasan yang dilegalisir;8. Photocopy KTP Kepala RA dan Bendahara;9. Photocopy Rekening Bank untuk BOP atas nama RA; 10. Photocopy NPWP atas nama RA;11. Mengisi dan menyerahkan data EMIS (data Lembaga dan Personal), dalam bentuk
Print Out;12. Menyerahkan Surat Pernyataan Jumlah Siswa untuk pengajuan BOP RA Tahun
2017 dalam bentuk print out yang telah ditandatangani oleh Kepala RA dan Pengawas RA.
TAHAP KEDUA
1. Lembaga / RA menyiapkan buku kas umum, buku kas pembantu sebagaimana formulir BOP 07 ditambah buku pembantu Bank
2. Rencana Penggunaan dana BOP (Formulir BOP 04) dan laporan penggunaan dana BOP RA (formulir BOP 05) dibuat oleh Lembaga / RA, ditempelkan di papan pengumuman
TAHAP KETIGA 1. Membuat LPJ BOP RA Item dan pelaporan yaitu :
a. Laporan Kegiatan (dibuat tanggal 01 Desember 2017)b. Proposal / TORc. SK Pengelola BOP RAd. RKA RAe. SK Penetapan oleh KPA / Kepala Kemenagf. Surat Perjanjian kerja samag. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)h. Kwitansi / Bukti Penerimaan (dibuat oleh PPK pada tanggal setelah lembaga
penerima bantuan pencairan BOP)i. Surat Pernyataan penyelesaian pekerjaan (dibuat pada tanggal 04 Nopember
2017)j. Surat Pernyataan Penyimpanan dokumen (dibuat pada tanggal 04 Desember
2017)k. Kwitansi bukti pembayaran dilampiri faktur/nota/dlll. Bukti penerimaan honor, transport kegiatan yang diselenggaran berikut surat
tugas.Keterangan :
1. BOP RA didalam perpajakan mengikuti undang-undang perpajakan
HONORARIUM DAN TRANSPORT YANG DAPAT DIBAYARKAN
HONORARIUM, TRANSPORT PESERTA, KONSUMSI /NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA (PELAKSANAAN KEGIATAN)
a. Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan
b. Honorarium Moderatorc. Honorarium Pembawa Acarad. Penanggung Jawabe. Ketua/ Wakil ketuaf. Sekretarisg. Anggotah. Bantuan Transport Peserta Kegiatani. Konsumsi peserta dan panitia (Snack dan Nasi
Kotak)
OJ
Orang/KaliOKOKOKOKOKOKOK
Rp 200.000
Rp 200.000Rp 150.000Rp 450.000Rp 400.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 50.000Rp 25.000
HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI1. Tingkat Pendidikan Dasar
a. Penyusunan/pembuatan bahan ujianb. Pengawas ujianc. Pemeriksaan hasil ujian
Naskah/Pelajaran
OHSiswa/Mata
Ujian
Rp 100.000Rp 50.000Rp 2.000
d. Tingkat Pendidikan Menengaha. Penyusunan/pembuatan bahan ujianb. Pengawas ujianc. Pemeriksaan hasil ujian
Naskah/Pelajaran
OHSiswa/Mata
Ujian
Rp 150.000Rp 50.000Rp 3.000
SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH OH Rp. 19.000STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI BENDAHARA PENGELUARAN
a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 jutab. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 jutac. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp500 jutad. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar
OBOBOBOB
Rp 300.000Rp 350.000Rp 400.000Rp 450.000
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI
a. LUAR KOTAb. DALAM KOTA
OHOH
Rp 200.000Rp 75.000
Keterangan :Jumlah panitia 10 % dari jumlah peserta
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Tahun Anggaran : 2017Nomor Bukti :
Sudah terima dari : Kepala RARA : ………………………………….Desa/Kecamatan : ………………………………….Kabupaten : PidieProvinsi : AcehJumlah Uang : Rp. ………………………………….Terbilang : .......................................................Untuk Pembayaran
: .......................................................
Sumber Dana : Dana BOP RA Periode bulan ……..………. s.d ……………….…..
Penerima Uang
Tandatangan dan stempel Toko
( NAMA JELAS)Ket : (penerima uang adalah penjual)
Kepala RA,lunas dibayar tgl. ................................Bendahara RA
Tanda tangan dan setempel
(NAMA JELAS )
Tanda tangan
( NAMA JELAS )
KOMPONEN KELENGKAPAN BERKAS KEGIATAN
I. Pelaksanaan kegiatan (pembinaan, sosialisasi, Workshop, Dsb) berkas yang perlu di penuhi yaitu :
a. Rencana Anggaran Biaya b. SK Panitia Kegiatan c. SK Moderator, pembawa acara, narasumber dan peserta d. Surat-surat (Surat Undangan Peserta, Surat Permohonan Narasumber, Surat Permohonan
Kesediaan untuk membuka kegiatan)e. Jadwal / Manual Acara f. Daftar hadir peserta, daftar hadir panitia, daftar hadir narasumber g. Surat Tugas Pesertah. Biodata peserta dan biodata narasumber i. Tanda terima bantuan transport peserta, tanda terima honor narasumber, tanda terima
honor panitia.j. Kwitansi-kwitansi (Nota / Konsumsi dll)k. Notulen Kegiatan l. Dokumentasi Kegiatan
II. Bantuan Transport Untuk Guru / Pendidik yang mengikuti kegiatan di luar kantor / madrasah :
a. Dasar Surat Edaran b. Surat Tugas dari Lembaga / Madrasah c. Laporan hasil mengikuti kegiatan berupa nota dinas dari yang bersangkutan kepada
atasan langsung d. Tanda terima bantuan trasnport
III. Honorarium bulanan untuk bendahara BOPa. SK Kepala Lembaga b. Tanda terima Honor
IV. Honorarium Penyelenggara Ujian a. SK Kepala Lembaga (SK Panitia, Penyusun Bahan Ujian / Naskah, Pengawas Ujian dan
Korektor)b. Juknis Pelaksanaan Ujian c. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan d. Daftar Hadir Panitia, Pengawas Ujian e. Tanda terima honor Panitia, Penyusun bahan Ujian, Pengawas Ujian dan Korektor)f. Kwintansi Penggandaan Naskah g. Dokumentasi Kegiatan
V. Honorarium bulanan untuk Keamanan, Operator dan Tenaga Kebersihan a. SK Kepala Lembaga b. Tanda terima Honor
VI. Honorarium Tukang Dalam Pelaksanaan Perbaikan /Pemeliharaan / Perawatan RAa. Membuat rencana kerja b. Daftar hadir c. Tanda Terima Honor
VII. Mekanisme Pembelian Barang / Jasa yang dilakukan pihak Madrasah a. Data survei harga pasar (brosur/berita acara hasil survei harga pasar)b. Berita acara negosiasi c. Pembuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa d. Diketahui oleh komite RAe. Bukti Pembelian (Nota) digunakan untuk Pengadaan Barang yang nilainya sampai
dengan Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
JADWAL PENGAJUAN HINGGA PELAPORAN BOP RA
AWAL1. Pengajuan TOR dari Lembaga / RA tanggal 18 Maret s.d 24 Maret 20172. Proses Verifikasi dan Validasi tanggal 27 s/d 29 Maret 20173. Rekap nama dan nomer rekenig penerima BOP RA tanggal 30 Maret 20174. SK Penetapan oleh KPA berdasarkan hasil verifikasi BOP RA tanggal 03 s.d 07
April 20175. Surat Perjanjian kerja sama antara lembaga / RA dan PPK tanggal 03 s.d 07 April
20176. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) tanggal 07 April 20177. Kwitansi / bukti penerimaan (setelah anggaran BOP RA diterima oleh lembaga
masing-masing) tanggal 12 April 2017 (estimasi pencairan)8. Surat Pernyataan penyimpanan dokumen oleh lembaga / RA tanggal 29 Desember
2017
AKHIR / PELAPORAN
LPJ masing-masing lembaga / RA diterima melalui seksi Pendma untuk di kroscheck ulang oleh PPK tanggal 11 Desember 2017 Keterangan :
1. Warna MAP Pengajuan (TOR) BOP RA dan LPJ berwarna Merah 2. Surat Perjanjian Kerja Sama di paraf Kasi Pendma 3. Tim Pendma akan melakukan monitoring dalam 3 tahap :
a. Sebelum Pelaksanaan / Pencairan b. Proses pelaksanaan c. Pasca Pelaksanaan
TERM OF REFERENCE (TOR)BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017Periode Januari s/d Desember 2017
RA. ...................................
LOGO LEMBAGA
.......................................................................KABUPATEN PIDIE
KOP RA
Nomor : ................................................ ........................... Maret 2017
Lampiran : 1 berkasPerihal : Permohonan Pencairan Dana BOP Tahun Anggaran Januari s/d Desember 2017
KepadaYth. Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten Pidiedi- Pidie
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran RA (RKARA) Tahun Pelajaran 2016/2017 periode Januari – Desember 2017, bersama ini kami sampaikan kerangka acuan Term Of Reference (TOR) Pencairan Dana BOP Tahun Anggaran Januari – Desember 2017. ( TOR Terlampir ).
Demikian permohonan kami atas terkabulnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepala,
RA ......................................
......................................................
KOP RA
TERM OF REFERENCE ( TOR )
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BOP RA
TAHUN ANGGARAN 2017
A. Latar Belakang
Program BOP RA merupakan program utama Pendidikan Anak Usia Dini yang diharapkan mampu membantu dalam memenuhi biaya operasional Pendidikan RA dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
Selain memprioritaskan peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan Islam bagi anak usia 0-6 tahun yang merupakan usia emas (golden age), program BOP RA juga bertujuan untuk meningkatkan mutu, daya saing dan tata kelola RA (Raudhatul Athfal). Pemberian BOP RA tahun 2017 yaitu berupa pemberian dana langsung kepada lembaga RA (Raudlatul Athfal) yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing RA dan satuan biaya bantuan sebesar Rp. 300.000/Siswa,-. Penggunaan dana BOP RA diutamakan untuk membantu lembaga RA (Raudlatul Athfal) dalam memenuhi biaya operasional Pendidikan.
Demi kelancaran serta terlaksananya BOP RA dengan prosedur, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah, sesuai petunjuk teknis BOP RA Tahun 2017 maka anggaran berupa Bantuan Operasional Pendidikan RA dimaksud benar-benar dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program Peningkatan Kompetensi Daya Saing Siswa RA dan kebutuhan Operasional Raudlatul Athfal.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-382/PJ/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN dan PPNBm bagi pemungutan PPN dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7382 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan RA Tahun Anggaran 2017;
19. DIPA pada Kantor Kementerian Agama Kab. Pidie Nomor-025.04.2.299194/2016 tanggal 07 Desember 2016 dengan Akun 2129.067.521219
C. Tujuan
1. Secara umum program BOP bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Program PAUD ;
2. Secara khusus program BOP bertujuan untuk membantu biaya operasional RA, mengurangi angka putus sekolah pada RA, meningkatkan Angka partisipasi Kasar (APK) siswa RA, mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa RA dengan membantu tagihan biaya sekolah dan memberikan kesempatan yang setara bagi siswa kurang mampu pada RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
D. Sasaran
Sasaran dari kegiatan Program BOP adalah Siswa dan Kegiatan Operasional Pendidikan di Lembaga/Raudlatul Athfal .....................
E. Pelaksanaan
1. Waktu pelaksanaanPelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan sejak Januari s/d Desember 2017.
2. Pengelola Pengelola Kegiatan ini terdiri dari :
NO NAMAJABATAN
DALAM DINAS DALAM TIM1 Kepala RA Penanggung jawab2 Guru RA Bendahara BOP RA3 Komite RA Anggota
3. Rencana biaya sebesar :Pagu : Rp. ...........................,-Terealisasi : Rp. ...........................,-Rencana Realisasi : Rp. ...........................,-Sisa Pagu : 0
Dengan rincian :
No MAK UraianSatuan Ukur
Volume Biaya Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 521219
2 521219
3 521219
4 521219
5 521219
JUMLAH
4. Biaya
Kegiatan ini dibiayai dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Kabupaten Pidie tahun 2017 Nomor-025.04.2.299194/2016 tanggal 07 Desember 2016 dengan Akun 2129.067.521219
F. Lampiran-lampiran
Lampiran berkas/Formulir BOP (terlampir)
G. PenutupDemikian Term of Reference (TOR) ini kami sampaikan sebagai salah satu program yang dilaksanakan oleh Raudlatul Athfal …………….., selanjutnya kami sampaikan terima kasih
Pidie, ...... Maret 2017Penanggung JawabKepala RA ..................................
........................................................
CEKLIST SPJ BOP RA TAHUN 2017
NO LAMPIRAN KETERANGANADA TIDAK
1 Laporan Kegiatan2 Proposal / TOR3 SK Penetapan oleh KPA / Kepala Kemenag4 Surat Perjanjian kerja sama5 Surat Pernyataan penyelesaian pekerjaan6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)7 Kwitansi / Bukti Penerimaan8 Surat Pernyataan Penyimpanan dokumen9 Keuangan (Kwitansi / Faktur / Nota / Surat Tugas, Dasar Surat,
Laporan Ybs)10 Bukti Setor Pajak
Pidie, ……………………..Diperiksa dan disetujui oleh,Pejabat Pembuat Komitmen
Drs. IMRANNIP. 196601011999051001
LPJBANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017Priode Januari s/d Desember 2017
RA. ..........................................................................................................
KABUPATEN PIDIE
KOP RA
LAPORAN KEGIATAN
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDLATUL ATHFAL …………………….
TAHUN ANGGARAN 2017
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Raudlatul Athfal (RA) adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan melalui jalur formal. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 28 ayat 3 disebutkan sebagai berikut: “Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanakkanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) atau bentuk lainnya yang sederajat.” Sedangkan PAUD diluar jalur pendidikan formal adalah antara lain play group, TPA, TPQ dan sejenisnya.
Kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dewasa ini telah tumbuh sebagai sebuah kesadaran kolektif antara masyarakat dan pemerintah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh lembaga pendidikan anak usia dini seperti RA dan sejenisnya terselenggara atas prakarsa dan swadaya masyarakat.Pertumbuhan lembaga pendidikan semacam RA semakin meningkat, begitu juga jumlah siswanya semakin bertambah. Dari data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menunjukkan bahwa RA yang berjumlah 27.874, semuanya dikelola masyarakat berstatus swasta. Dimana jumlah siswanya seluruh Indonesia adalah 1.180.243 terdiri dari 600.268 (50.9%) berjenis kelamin laki-laki dan 579.975 (49.1%) merupakan siswa perempuan dengan rombongan belajar ada 60.852 dengan jumlah siswa sebanyak 1.180.243 orang, sehingga diketahui ratio rombel siswa sebanyak 1: 19.
Ketersediaan lembaga pendidikan anak usia dini yang memenuhi standar pelayanan minimal merupakan harapan dan tuntutan zaman yang perlu terus diupayakan. Harapan itu perlu diwujudkan dalam tataran operasional mengingat pelayanan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun adalah usia emas (the golden age). Pada usia inilah merupakan titik berangkat menuju generasi muda bangsa yang bermutu dan berkualitas.
Sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan yang semakin berkembang dan adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki RA sebagai lembaga layanan
pendidikan anak usia dini, maka dengan adanya BOP RA merupakan langkah kongkrit terkait kebutuhan lembaga/RA saat ini.
B. Dasar Hukum
20. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;23. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;24. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;28. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara;29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
30. Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
33. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-382/PJ/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN dan PPNBm bagi pemungutan PPN dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan;
34. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
35. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
36. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
37. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 453 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan RA Tahun Anggaran 2017;
38. DIPA pada Kantor Kementerian Agama Kab. Pidie No: Nomor-025.04.2.299194/2016 tanggal 07 Desember 2016 dengan Akun 2129.067.521219
C. Tujuan
1. Secara umum program BOP bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Program PAUD ;
2. Secara khusus program BOP bertujuan untuk membantu biaya operasional RA, mengurangi angka putus sekolah pada RA, meningkatkan Angka partisipasi Kasar (APK) siswa RA, mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa RA dengan membantu tagihan biaya sekolah dan memberikan kesempatan yang setara bagi siswa kurang mampu pada RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
II. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. PengelolaPengelola Kegiatan ini terdiri dari :
NO NAMAJABATAN
DALAM DINAS DALAM TIM
1 Kepala RA Penanggung jawab
2 Guru RA Bendahara BOP RA
3 Komite RA Anggota
B. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan sejak Januari s/d Desember 2017.
C. Biaya
Biaya kegiatan ini bersumber dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kab.Pidie Tahun Anggaran 2017 Nomor : 025.04.417983/2017 tgl 07 Desember 2015 MAK 521219 yaitu :
1. Pagu Rp. ……………,-2. Terealisasi Rp. ……………,-3. Sisa Anggaran Rp. 0,-
DenganRincian :
No
MAK UraianSatua
n Volume Biaya Jumlah
Ukur(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 521219
2 521219
3 521219
4 521219
JUMLAH
D. Hasil Kegiatan
1. ………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………….
III. EVALUASI HASIL KEGIATAN
1. ………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………….
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
B. Saran
- ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Pidie, ……….. Desember 2017Penanggung JawabKepala RA ..................................
........................................................