hanibalhamidi.files.wordpress.com · Web viewUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009...
Transcript of hanibalhamidi.files.wordpress.com · Web viewUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009...
1
PEMBANGUNAN KESEHATAN BERBASIS PERDESAAN
DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA HEBAT LAHIR BATIN
I. PENDAHULUAN
1. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20,
Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sis-
tem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sis-
tem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ke-
sejahteraan Sosial
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Ke-
sehatan
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
2
2. Latar Belakang
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mencantumkan cita-
cita bangsa Indonesia sekaligus tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, serta keadilan sosial”. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut dise-
lenggarakanlah upaya pembangunan berkesinambungan sebagai suatu
rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di
antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manu-
sia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai den-
gan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan
bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, ke-
mauan dan kemampuan setiap individu untuk hidup sehat, agar tercapai dera-
jat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, diharap-
kan percepatan pemerataan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar,
sekaligus percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pemban-
gunan kesehatan di seluruh daerah.
Tahun 2014 telah dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk
periode tahun 2015-2019. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla telah
mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia dan secara konstitusional untuk
memimpin Indonesia selama lima (5) tahun kedepan. Dalam kampanye
Pemilihan Presiden tahun 2014, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla
menjanjikan Sembilan Agenda Prioritas yang disebut Nawa Cita, salah sat-
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
3
unya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pen-
ingkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu “Indone-
sia Sehat” agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh layanan kesehatan
gratis rawat inap/rawat jalan.
3. Permasalahan
Pembangunan bidang kesehatan yang telah dilaksanakan belum optimal
dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan rakyat Indonesia. Beberapa per-
masalahan dalam pembangunan kesehatan adalah:
1. Masih tumpang tindihnya peran, kewenangan dan fungsi kelembagaan an-
tara Kementerian Kesehatan dengan BPJS maupun Kementerian/Lem-
baga lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat
yang layak
2. Distribusi tenaga kesehatan yang belum menjangkau seluruh pusat
layanan kesehatan dasar di wilayah Indonesia
3. Minimnya aksesibilitas maupun fasilitas sarana dan prasarana layanan ke-
sehatan, terutama untuk kesehatan dasar bagi wilayah kepulauan, terting-
gal, terpencil dan perbatasan
4. Masih adanya keterbatasan masyarakat dalam memperoleh air bersih
yang layak
5. Akses sanitasi dasar masyarakat yang layak masih sangat kurang
6. Kurang gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita masih terjadi di beber-
apa daerah pedesaan sebagai akibat kemiskinan
7. Perlindungan masyarakat terkait obat dan makanan masih rendah
8. Mindset stakeholder kesehatan yang masih terpaku pada kuratif-rehabili-
tatif (paradigma mengobati) bukan promotif-preventif (paradigma
meningkatkan Umur Harapan Hidup melalui pencegahan penyakit)
9. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan masih rendah
4. Tujuan
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
4
Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla yang mengemban
mandat rakyat Indonesia untuk melaksanakan pembangunan selama tahun
2015-2019 yang sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melin-
dungi segenap bangsa Indonesia, salah satunya dalam bidang kesehatan, se-
hingga diharapkan mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
maju dan sejahtera.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai mitra koalisi memberikan masukan
salah satunya dalam bidang kesehatan yang selaras dengan Visi – Misi Joko
Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla yang dijanjikan dalam kampanye Pemili-
han Presiden tahun 2014, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indone-
sia.
II. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2015-2019
Pembangunan bidang kesehatan tahun 2015-2019 sebagai salah satu upaya
untuk mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Be-
landaskan Gotong Royong diarahkan:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone-
sia berdasarkan keadilan sosial sesuai dengan Pembukaan Undang-Un-
dang Dasar 1945.
2. Menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, serta mengen-
dalikan penyakit (HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya) sesuai
dengan Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millenium)
tahun 2015
3. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan
layanan kesehatan masyarakat sesuai dengan salah satu Agenda Prioritas
(Nawa Cita)
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
5
III. KONDISI UMUM PEMBANGUNAN KESEHATAN
1. Kinerja Pembangunan Kesehatan
1. Hasil Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014
Bappenas pada tahun 2013 melakukan evaluasi paruh waktu RPJMN
2010-2014: Prioritas Nasional 3 Kesehatan yang menyatakan bahwa dari
sepuluh (10) indikator, terdapat empat (4) indikator yang menunjukkan sta-
tus merah (sangat sulit tercapai) pada tahun 2014, yaitu: angka kematian
ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup; angka kematian bayi per
1.000 kelahiran hidup; Total Fertility Rate (TFR): angka kelahiran total (per
perempuan usia reproduksi); serta persentase jangkauan akses sumber
air bersih.
Hasil Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014:
Prioritas Nasional 3 Kesehatan
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
6
Sumber: Bappenas, 2013
2. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada
tahun 2012 mengeluarkan SDKI menunjukkan Angka Kematian Bayi
(AKB) mengalami penurunan dari 34 (SDKI 2007) menjadi 32 (SDKI
2012), sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami kenaikan dari
228 (SDKI 2007) menjadi 359 (SDKI 2012). Hasil SDKI 2012 menun-
jukkan fakta bahwa sangat sulit untuk mencapai sasaran pembangunan
kesehatan.
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
7
Perbandingan Hasil SDKI dengan Target RPJMN dan MDG’s
Sumber: SDKI, 2012
Berdasarkan data World Bank (2010), Angka Kematian Ibu di Indonesia
berada dibawah negara Vietnam maupun Myanmar, sedangkan Angka
Kematian Bayi di Indonesia berada dibawah Vietnam maupun Filipina.
Perbandingan AKI dan AKB Indonesia dengan Negara Asia Lain
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
8
Sumber: World Bank (2010).
2. Kondisi Umum
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
9
1. Masih tumpang tindihnya peran, kewenangan dan fungsi kelembagaan an-
tara Kementerian Kesehatan dengan BPJS maupun Kementerian/Lem-
baga lainnya
Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilun-
curkan oleh pemerintah pada awal 2014, namun hasilnya masih banyak
ditemukan permasalahan, terutama pada data peserta dan obat yang tidak
ditanggung BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan banyak
evaluasi guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang layak, salah sat-
unya melalui penataan kebijakan peran, kewenangan dan fungsi kelemba-
gaan, salah satunya Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator
dan BPJS sebagai operator dalam pemenuhan kebutuhan dasar kese-
hatan masyarakat yang layak melalui kartu “Indonesia Sehat”. Selain itu,
juga perlu peningkatan koordinasi, baik lintas sektoral maupun lintas re-
gional.
2. Distribusi tenaga kesehatan yang belum menjangkau seluruh pusat
layanan kesehatan dasar di wilayah Indonesia
Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang belum merata ke
seluruh daerah memang masih menjadi persoalan besar yang dihadapi
dunia kesehatan di Indonesia. Permasalahan tersebut bukan hanya men-
jadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun peran pemerintah
daerah juga harus lebih ditingkatkan. Berdasarkan data Kementerian Ke-
sehatan menunjukkan sampai 20 Maret 2014, terdapat 95.976 dokter yang
teregistrasi dan bekerja pada sektor kesehatan di Indonesia, baik pemerin-
tah maupun swasta. Dengan demikian, rasio jumlah dokter terhadap pen-
duduk di Indonesia yang sampai saat ini berjumlah 243,6 juta adalah satu
dokter untuk 2.538 penduduk. Rasio tersebut lebih tinggi dari dari rasio
dokter ideal menurut WHO, yaitu satu dokter untuk 2.500 penduduk. Dari
jumlah tersebut, 17.507 dokter bekerja di Puskesmas, sehingga diperki-
rakan setiap Puskesmas rata-rata memiliki sekitar 1,8 dokter.
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
10
Namun, data Kemenkes menunjukkan, 938 Puskesmas atau 9,896 dari
9.599 Puskesmas masih kekurangan atau bahkan tidak memiliki dokter
yang diakibatkan oleh distribusi tenaga tenaga dokter yang belum merata.
Penyebabnya ternyata ada beberapa daerah yang mempunyai kelebihan
tenaga dokter, sedangkan daerah lainnya kekurangan. Masalah distribusi
yang belum merata ini juga terjadi pada tenaga kesehatan lainnya seperti
perawat dan bidan. Ada 2.958 Puskesmas (30,2 %) belum mempunyai
tenaga gizi, dan ada 5.274 Puskesmas (54,9 %) yang mempunyai tenaga
medis analis laboratorium.
Data Ketersediaan Dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tahun 2014
Sumber:
− Data Keadaan Tenaga Kesehatan: Sekretariat BPPSDMK per 30 November 2013
− Standar Tenaga: sesuai dengan pola minimal ketenagaan untuk puskesmas perawatan
dan non perawatan
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
11
3. Minimnya aksesibilitas maupun fasilitas sarana dan prasarana layanan ke-
sehatan
Sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki beberapa daerah masih
minim, sehingga masih ditemui peningkatkan kasus kasus kesehatan yang
memerlukan penanganan khusus. Bahkan, jumlah sarana dan prasarana
kesehatan yang ada tidak memadai dengan kebutuhan masyarakat akan
jaminan kesehatan. Selain itu, pada beberapa daerah mengambarkan
kondisi bahwa akses untuk menjangkau pusat layanan kesehatan dasar
(Puskesmas/Pustu/Poskesdes/Polindes) di daerahnya sangat sulit, yang
salah satunya disebabkan oleh letak geografis.
Data Sarana Layanan Kesehatan Indonesia
Sumber: Kemenkes, 2012
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
12
4. Masih adanya keterbatasan masyarakat dalam memperoleh air bersih
yang layak
Air merupakan kebutuhan mendasar bagi semua makhluk hidup. Namun,
tidak semua orang bisa mengakses air bersih dan mendapatkan sanitasi
yang memadai untuk kebutuhan hidup. Masih banyak daerah di Indonesia
yang masih mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih yang layak.
Hal ini disebabkan lantaran topografi daerah tersebut, sehingga membu-
tuhkan sistem infrastruktur pasokan air bersih untuk memungkinkan
masyarakat sekitar agar dapat mengakses air bersih tersebut.
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sumber Air Minum Layak
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
13
Sumber: Susenas (BPS), 2012
5. Akses sanitasi dasar masyarakat yang layak masih sangat kurang
Indonesia memiliki masalah yang terlait dengan sanitasi dasar bagi rakyat-
nya. Berdasarkan data Bank Dunia (2013) menunjukkan bahwa setengah
populasi masyarakat perdesaan Indonesia tidak memiliki akses sanitasi
yang layak, dimana dari 57 juta orang yang melakukan buang air besar
(BAB) sembarangan, 40 juta diantaranya tinggal di perdesaan. Masalah
sanitasi dapat menjadi ancaman Indonesia mencapai target Tujuan Pem-
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
14
bangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) tahun
2015, karena ketersediaan sanitasi di Indonesia cukup memprihatinkan.
Tren RT dengan Akses Sanitasi layak Terhadap Pencapaian MDGs
Sumber: stbm-indonesia.org
6. Kurang gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita masih terjadi di beber-
apa daerah pedesaan sebagai akibat kemiskinan
Masalah kurang gizi di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan Riskes-
das tahun 2013 prevalensi kurang gizi di Indonesia menunjukkan pen-
ingkatan dari 17,9% tahun 2010 menjadi 19,6% pada tahun 2013.
Prevalensi kurang gizi muncul pada saat bayi memasuki usia 6 bulan sam-
pai dengan usia 2 (dua) tahun, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh tumbuh
kembangnya yang tidak optimal. Oleh karena itu, anak harus memperoleh
hak dasar seperti pemenuhan kebutuhan makanan, sandang, dan pe-
rumahan serta perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasinya.
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
15
Selain itu, kekurangan atau kelebihan makanan pada masa hamil dapat
berakibat kurang baik bagi ibu dan janin. Oleh karena itu, masukan gizi
pada ibu hamil sangat menentukan kesehatan ibu dan janin yang dikan-
dungnya. Janin sangat bergantung pada ibunya mulai dari pernapasan,
pertumbuhan dan untuk melindunginya dari penyakit. 55 persen kematian
ibu pasca-melahirkan disebabkan oleh pendarahan dan pre-eclamsia aki-
bat kekurangan gizi selama ibu hamil. Ibu yang kekurangan gizi berisiko
melahirkan bayi dengan berat rendah atau mengalami keguguran. Dua
faktor utama ini menjadi penyebab utama terjadinya pendarahan pada ibu,
partus lama, aborsi, dan infeksi. Ketidakseimbangan pola nutrisi dan gizi
pada ibu hamil disebabkan oleh banyak faktor, antara lain pendidikan dan
tingkat perekonomian.
Kecenderungan prevalensi status gizi BB/U <-2SD menurut Provinsi
Sumber: Riskesdas, 2013
7. Perlindungan masyarakat terkait obat dan makanan masih rendah
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
16
Permasalahan yang dihadapi pada era globalisasi adalah perubahan yang
cukup signifikan pada peta pasar obat dan makanan secara global terma-
suk di Indonesia. Fenomena tersebut menyebabkan sebaran produk obat
dan makanan secara cepat dapat melintasi batas antarnegara tanpa ham-
batan yang berarti. Hal tersebut dapat memicu meningkatnya perdagan-
gan obat dan makanan secara ilegal termasuk meningkatnya tingkat pe-
malsuan. Menurut data BPOM, peredaran obat dan makanan ilegal di In-
donesia menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Peredaran ini
berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat dikare-
nakan tidak adanya jaminan atas keamanan, manfaat/khasiat dan mutu.
8. Mindset stakeholder kesehatan yang masih terpaku pada kuratif-rehabili-
tatif bukan promotif-preventif
Stakeholder kesehatan masih berdasarkan pada mindset hak sakit kuratif-
rehabilitatif (paradigma mengobati), setiap orang sakit berhak mendapat
layanan kesehatan. Padahal dalam meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia, diperlukan perubahan revolusioner menjadi mindset promotif-
preventif, yaitu hak sehat dimana setiap orang berhak mendapatkan jami-
nan untuk hidup sehat dan berumur panjang. Meningkatnya Angka Hara-
pan Hidup (AHH) menunjukkan perbaikan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan Bappenas menunjukkan bahwa penduduk Indonesia diperki-
rakan akan mencapai 273,65 juta jiwa pada tahun 2025. Pada tahun yang
sama angka harapan hidup diperkirakan mencapai 73,7 tahun. Pada
tahun 2011, CIA World Factbook memperkiraan Angka harapan hidup
orang Indonesia secara keseluruhan adalah 70.76 tahun. Jika dibagi
berdasarkan jenis kelamin, maka angka harapan hidup Pria Indonesia
adalah 68.26 tahun dan Wanita 73.38 tahun.
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
17
Indonesia berada pada nomor urut 108 berdasarkan daftar PBB dari 191
Negara yang dipublikasikan di Wikipedia dan Monako berada pada nomor
urut 1 dengan angka harapan hidup secara keseluruhan 89.73 tahun. Ke-
mudian disusul oleh Makau dengan angka 84.41 tahun.
Angka Harapan Hidup berdasarkan negara menurut CIA World Factbook (perkiraan 2011)
Sumber: CIA World Factbook, 2011
9. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan masih rendah
Peran serta atau partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh
anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan
yang muncul di masyarakat. Peran serta dibidang kesehatan berarti
keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah
kesehatan mereka sendiri. Hal ini masyarakat sendirilah yang aktif
memikirkan, memecahkan, melaksanakan dan mengevaluasikan program-
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
18
program kesehatan. Institusi kesehatan hanya sekedar memotivasi dan
membimbingnya.
Peran serta setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontibusi atau sum-
bangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial
saja tetapi dapat terbentuk dalam tenaga (daya) dan pemikiran (ide).
Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam 4M yakni: manpower (tenaga),
money (uang), material (benda-benda) dan mind (ide atau gagasan).
IV. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
1. Tema Pembangunan
Pada periode pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla tahun
2015-2019, tema pembangunan bidang kesehatan yaitu:
“Pembangunan Kesehatan Berbasis Perdesaan Dalam Mewujudkan
Indonesia Hebat Lahir Batin”
Visi pembangunan bidang kesehatan Kalla tahun 2015-2019 adalah:
“Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam mewujudkan ke-
mandirian manusia Indonesia”
Dalam mencapai Visi tersebut dilakukan dengan Misi yang selanjutnya dise-
but Nawa Pilar Revolusi Mental Kesehatan sebagai berikut:
1. Penataan peran, kewenangan dan fungsi kelembagaan melalui peraturan
perundang-undangan
2. Pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan yang menjangkau
seluruh pusat layanan kesehatan dasar di wilayah Indonesia melalui:
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
19
a. Ketersediaan dan berfungsinya Dokter Puskesmas bagi seluruh
Puskesmas
b. Ketersediaan dan berfungsinya Bidan Desa bagi seluruh Desa
3. Peningkatan aksesibilitas maupun fasilitas sarana dan prasarana layanan
kesehatan dasar di seluruh wilayah Indonesia
4. Peningkatan akses masyarakat dalam memperoleh air bersih yang layak
5. Peningkatan akses sanitasi dasar masyarakat yang layak
6. Pemenuhan ketersediaan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita
7. Perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan illegal
8. Perubahan mindset stakeholder kesehatan dari kuratif-rehabilitatif menjadi
promotif-preventif
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memperkuat pelayanan kese-
hatan dasar yang berkualitas
2. Arah Kebijakan dan Strategi
1. Menata peran, kewenangan dan fungsi kelembagaan melalui peraturan
perundang-undangan
2. Melakukan pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan yang
menjangkau seluruh pusat layanan kesehatan dasar di wilayah Indonesia
melalui:
a. Penyediaan dan memastikan berfungsinya Dokter Puskesmas bagi
seluruh Puskesmas
b. Penyediaan dan memastikan berfungsinya Bidan Desa bagi seluruh
Desa
3. Meningkatkan aksesibilitas maupun fasilitas sarana dan prasarana
layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Indonesia
4. Meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh air bersih yang layak
5. Meningkatkan akses sanitasi dasar masyarakat yang layak
6. Melakukan pemenuhan ketersediaan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan
balita
7. Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan ille-
gal
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
20
8. Merubah mindset stakeholder kesehatan dari kuratif-rehabilitatif menjadi
promotif-preventif
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memperkuat pelayanan ke-
sehatan dasar yang berkualitas
V. PENUTUP
Demikian masukan dari Partai Kebangkitan (PKB) bagi pemerintahan Joko
Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla di bidang kesehatan, semoga upaya
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian
manusia Indonesia melalui Revolusi Mental Kesehatan menjadi rahmatan
lil ‘alamin. Amin.
Green Book Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019