Web FH Unram€¦ · Web viewHUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DENGAN PEMERINTAH...
Transcript of Web FH Unram€¦ · Web viewHUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DENGAN PEMERINTAH...
i
ii
HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN DOMPU
Nama : Samsul Rijal MaulanaD1A 014 303
Fakaultas Hukum Universitas Mataram
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional Pemerintah Kabuptaen Dompu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun rencana pembangunan pangka panjang Daerah Kabupaten Dompu. Metode pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekat Empiris. Hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2005-2025 mengacu pada konsep perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Kata Kunci : Hubungan Fungsional Pemerintahan,, menyusun rencana pembangunan jangka panjang.
REGIONAL GOVERNMENT FUNCTIONAL RELATIONS OF DOMPU REGENCY AND THE PROVINCIAL GOVERNMENT IN PREPARING THE REGIONAL LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN OF DOMPU REGENCY
ABSTRACKThis study aims to determine the functional relationship of the
Dompu District Government with the West Nusa Tenggara Provincial Government in developing a long-term development plan for the District of Dompu. The approach method used in this study is the Empirical approach. The results of the research can be concluded that the process of implementing the Dompu District Long-term Regional Development Plan 2005-2025 refers to the concept of the long-term development planning of the West Nusa Tenggara Province which is based on Law Number 25 of 2004 and Domestic Regulation Number 86 of 2017 which is changes from the Minister of Home Affairs Regulation No. 54 of 2010.
iii
Keywords: Government Functional Relations, compile long-term development plans.
iv
I PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 adalah pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan
bernegara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun
1945 yang merupakan dasar dari Negara Republik Indonesia
mengandung cita-cita bangsa yang harus dilaksankan oleh
pemerintah Indonesia sebagai tujuan dibentuknya Negara
Republik Indonesia. Sebagai salah satu tujan Negara seperti yang
diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa :
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.1.
Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25
tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional,
yang menyatakan bahwa:
“Rencana pembangunan jangka panjang nasional merupakan penjabaran dari tujuan terbentuknaya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Uundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.2
1Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.2Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
SistemPerencanaan Pembanguan Nasional Pasal 4.
i
v
Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional
merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus
meningkatakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Indonesia. Namun demikian pemerintah dalam tugas dan
wewenang dalam mewujudkan pembangunan nasional yang
sejajar, merata.
Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia
adalah negara kepulauan yang terdiri dari 13 ribu pulau yang
terbentang dari Sabang sampia Merauke. Negara Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi
tersebut dibagi lagi atas kabupaten dan kota yang masing-
masing mempunyai pemerintah daerah.3 Oleh karena itu untuk
menjangkau seluruh pelosok tanah air supaya pembangunan itu
dapat merata perlu dicari bentuk yang cocok dan serasi sesuai
kebutuhan masyarakat khususnya masayarakat Kabupaten
Dompu.
Jika melihat dari hal tersebut, maka yang sangat penting
diperhatikan oleh pemerintah adalah pelaksanaan pembangunan
yang merata baik di pusat maupun didaerah. Pembangunan
daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak
bisa dilepaskan dari prinsip otonomi Dareah, sesuai dengan
ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1973 bahwa dalam rangka usaha 3Nugraha Eka Prayuda, (Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam Pembanguna Kabupaten Tulang Bawang), (Skripsi Universitas Lampung), Bandar Lampung, 2017, hlm.2.
ii
vi
peningkatan keselarasan dan keseimbangan antara
pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Dalam rangka
usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan
didaerah, diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah dan
terpadu.4
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apa kewenangan
pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan
pariwisata dan bagaimanakah hubungan kewenangan antara pemerintah Provinsi
NTB dengan pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan pariwisata.Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah Provinsi NTB dan
pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan pariwisata serta untuk mengetahui
hubungan kewenangan antara pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah Kota
Mataram dalam pengelolaan pariwisata.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Yuridis
untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Derajat S-1 Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Mataram. Dan diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat
memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya
Hukum Tata Negara (HTN), 2. Manfaat Praktis sebagai informasi dan masukan
bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait
mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah
Kota Mataram dalam pengelolaan pariwisata.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum
empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data
berasal dari sumber data lapangan dan kepustakaan, sedangkan jenis data dalam 4Ibid.
iii
vii
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian
dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.
1
II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hubungan Pemerintah Kabupaten Dompu Dengan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Dompu.
Pola Hubungan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten
Bentuk Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan di
dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik. Perumusan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dalam mendirikan
negara yang kemudian ditegaskan kembali dalam amandemen UUD 1945
dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa Khusus
mengenai bentuk Negara Kesatuan RI tidak dapat dilakukan perubahan.
Sedangkan sistem pemerintahan RI dalam kaitan dengan hubungan pusat
dan daerah adalah sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 18, 18A, dan
18B UUD 1945.
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 tersebut di atas
merupakan dasar utama dalam terbentuknya suatu pemerintahan di daerah.
Di samping itu, penerapan Pasal 18 UUD 1945 ini pun merupakan
cerminan demokrasi yang terlaksana dalam proses desentralisasi. Melihat
pada bentuk Negara Indonesia, yaitu Negara Kesatuan dengan wilayahnya
yang luas dan jumlah penduduknya yang banyak, maka tidak
memungkinkan pemerintah pusat dapat secara efektif menjalankan fungsi-
fungsi pemerintahan tanpa melibatkan perangkat daerah.Oleh karena itu
2
pemerintah pusat menyerahkan beberapa kewenangannya kepada daerah
otonom ataupun kepada alat kelengkapan/organ atau kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu melalui konsep desentralisasi dan
dekonsentrasi.Dengan menjalankan desentralisasi dengan pola pemencaran
kekuasaan secara vertikal ini, maka tercipta suatu hubungan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa UUD 1945
menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan
kota. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat dilaksanakan melalui asas
dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan. Dalam NKRI, pemerintah
memiliki peran yang sangat kuat dalam menjaga kepentingan nasional dan
pemerintah memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa kebijakan
nasional dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.
Penyerahan urusan pemerintahan yang sebagian besar diberikan
kepada pemerintah kabupaten/kota menuntut pemerintah untuk
memastikan bahwa kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan
tersebut sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun2015 Tentang Pemerintahan Daerah,
3
menempatkan posisi Gubernur selaku kepala daerah provinsi sekaligus
berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Dalam hal ini
Gubernur mempunyai fungsi menjembatani dan memperpendek rentang
kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah provinsi.
Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atsa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah
provinsi mempunyai tugas dan wewenang: Pembinaan dan pengawasan,
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota,
Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas
pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Pola hubungan antar tingkat pemerintahan, khususnya antara
provinsi dan kabupaten/kota dianggap penting karena menyangkut
efektifitas kinerja pemerintahan dalam melayani masyarakatnya.Gubernur
dituntut untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), khususnya menyangkut target-target yang
telah ditetapkan.Tidak mungkin hal tersebut dapat dilakukan tanpa
dukungan dan kerjasama dari kabupaten/kota.Hal ini tentu saja dapat
terwujud apabila tercipta suatu kondisi yang harmoni (seiring-sejalan)
antara provinsi dan kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan pembangunan.
Dalam proses penyusunan rencana atau perencanaan, maka alur yang
wajar adalah dari bawah ke atas atau bottom up, tetapi kalau dalam hal
4
pelaksanaan pembangunan, prosesnya adalah dari atas ke bawah atau top
down. Dengan kata lain bahwa harus diciptakan suatu mekanisme
tersendiri yang mengikat secara hierarki menyangkut pelaksanaan
pembangunan.
Hubungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Provinsi
yang merepresentasikan tugas pemerintah pusat yang berada di Daerah khusunya
dalam hal pembangunan, hal itu untuk membuat suati rancangan perencanaan
pembangunan tentu saja memiliki mekanisme dan tata cara yang harus dilewati,
dimana untuk menjaga keserasian pembangunan antara pemerintah pusat dan
daerah, hal itu terlihat jelas dalam Pasal 260 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana dalam suatu rancangan
perencanaan pembangunan tersebut membutuhkan, koordinasi, sinergitas dan
harmonisasi, tentunya hal tersebut untuk menjaga dan mendukung pembangunan
nasional
Dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang daerah
kabupaten, Pemerintah Provonsi selaku penunjang pembangunan daerah
Kabupaten/Kota yang tentunya memiliki tugas dan wewenang agar selalu
tercipta keserasian antara dokumen perencanaan pembangunan Daerah
kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk
5
menjaga keserasian tersebut tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan
oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti ketika
dilakukananya proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), melalui perwakilan memberikan arah-arahan terkait dengan
pembangunan di daerah kabupaten, agar bagaimana pemerintah kabupaten
dompu mengikuti atau berkiblat pada RPJP Provinsi khusunya pada
rancangan akhir RPJP kabupaten Dompu, pemerintah provinsi akan
memberikan memfasilitasi dan memberikan masukan terhadap rancangan
kahir RPJP Kabupaten Dompu yang telah dibuat, apa saja kekurangan dan
apa saja yang harus ditambah terhadap dokumen rancangan akhir RPJP
tersebut.5sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 33 Ayat 4
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan
pembangunan Nasional dan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Proses Perencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Dompu
Proses perencanaan pembangunan tersebut
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
tahun 2017 Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah
danRencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tataCara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,Rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencanaKerja pemerintah
5Wawancara Dengan Kepala Sub Badang Data Dan Statistik Bappeda Kabupaten Domp, Bapak Putra Agung Eko Iwinduarya, Di Kantor Bappeda Kabupaten Dompu, Pada Tanggal 2 Agustus 2018.
6
daerah pasal 12, menyebutkan bahwa rencana pembangunan jangka
panjang daerah merupakan penjabaran visi misi kepala daerah yang
termuat dalam dokumen perencanaan yang disebut dengan RPJPD
kemudan representatif dari RPJPD itu turun ke rencana pembangunan
jangka menengah daerah dan rencan kerja tahunan.6
Penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Dompu
Penyusunan rancangan RPJPD kabupaten Dompu merupakan
lanjutan kegiatan dari proses rancangan awal RPJPD, penyusunan
rancangan RPJPD ini meliputi penyempurnaan rancangan awal
RPJPDkabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkansaran
penyempurnaan yang dilakukan oleh bupati/wali kota, Bappeda
mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (3) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk
memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Kabupaten Dompu
Pelaksanaan Musrenbang merupakan kegiatan untuk mendapat
masukan dan pendapat terhadap rancangan RPJPD yang di hadiri oleh
pemangku kepentingan seperti tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh
agama,7 hal tersebut dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD
dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan 6Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Data Dan Statistik Bappeda Kabupaten
Dompu, Bapak Putra Agung Eko Iwinduarya, Di Kantor Bappeda Kabupaten Dompu, Pada Tanggal 2 Agustus 2018.
7Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Data Dan Statistik Bappeda Kabupaten Dompu, Bapak Putra Agung Eko Iwinduarya, Di Kantor Bappeda Kabupaten Dompu, Pada Tanggal 2 Agustus 2018.
7
terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Musrenbang
RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan
rancangan awal RPJPD, kemudian Hasil dari Musrenbang RPJPD
dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur
yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Dompu
Perumusan akhirmerupakan proses perumusan rancangan RPJPD
menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan
hasil MusrenbangRPJPD, Perumusan Rancangan akhir RPJPD
diselesaikan palinglambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan
MusrenbangRPJPD.
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD tersebut yang akan
disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala Bappeda kepada
KepalaDaerah.Kepala Daerah menyampaikan Rancangan PeraturanDaerah
tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalamrangka memperoleh
persetujuan bersama DPRD danKepala Daerah terhadap rancangan
Peraturan Daerahtentang RPJPD.8Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD yang terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir
RPJD, Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD(satu)
bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun
Penetapan RPJPD Kabupaten Dompu
8Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Data Dan Statistik Bappeda Kabupaten Dompu, Bapak Putra Agung Eko Iwinduarya, , Di Kantor Bappeda Kabupaten Dompu, Pada Tanggal 2 Agustus 2018.
8
Penetapan RPJPD merupakan langkah untuk melegalisasikan
RPJPD menjadi suatu Peraturan Daerah, dimana dalam hal ini, Bupati/wali
kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD
periode sebelumnya berakhir.
Menjadi hal yang sangat penting RPJPD ini sebagai dasar
penyelenggaraan pemerintah dan apabila penyelenggara Pemerintahan
Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD, berdasarkan
Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,anggota DPRD dan
gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Proses Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dompu.
9
Dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten
Dompu tentunya masyarakat sangat dibutuhkan sebagai salah satu pendukung dalam
proses perencanaan karena masayarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi sesuai
dengan asas demokrasi yang di anut oleh Bangsa Indonesia, kemudian dalam pelaksanaan
tersebut pendapat dan peran masayarakat juga sangat dibutuhkan karena masayarakatlah
yang dapat mesyarakat manfaat dari apa yang telah direncanakan sehingga tidak
menimbulkan konflik kemudian hari dan Musrenbang adalah wadah masyarakat untuk
menyatakan pendapatnya sesui dengan Pasal 11 Ayat 1 Undang Nomor 25 tahun 2004
Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah DanRencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Proses perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Dompu Merupakan sesuatu yang
sangat penting karena untuk mendukung pembangunnan nasional yang tentunya
membutuhkan persiapan yang bagus sehingga dapat berjalan dengan baik, namun
tentunya pasti memiliki kendala yang dapat menghambat terjadinya proses kegiatan
tersebut yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia merupakan hal yang
sangat dasar dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan tersebut agar suatu
kegiatan yang di jalankan dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari
Undang-Undang. Dalam proses pembangunan tentunya melibatkan beberapa tenaga ahli
yang dapat memperlancar suatu kegiatan tersebut agar berjalan dengan sempurna, namun
pada kenyataanya masih saja ada beberapa kendala yang menghambat terlaksananya
10
proses tersebut baik sebelum pembangunan itu di laksanakan dan
belum di laksankan. Kuranganya kemampuan dari segi ahli pengkaji
peraturan yang tidak mampu menelaah dengan benar sehingga
seringkali terjadi kekeliruan dalam melaksanakan proses perencanaan
tersbut.9 Kemudian untuk merancang sebuah kegiatan juga tentunya
memerlukan tenaga ahli yang sangat mampu merancang suatu
perencanaan agar pembangunan tersbut dapat mengenai sasaran dan
tentunya bermanfaat untuk masayarakat sehingga dapat melaksankan
perintah Undang-Undang dasar Tahun 1945 yaitu: mensejahterakan
masayarakat. Namun dalam dalam hal tersebut proses peerencanaan
pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik sehingga
menghambat terlaksananya proses perencanaan, kurangnya
kemampuan sumber daya manusia dalam hal teknis sangat
memperhambat terlaksanaya proses perencanaan pembangunan
jangka panjang Daerah Kabupaten Dompu.10
III. PENUTUP
Simpulan
Hubungan Pemerintah Kabupaten Dompu dengan pemerintah Provinsi
NTB dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten
Dompu, Tenggara Barat adalahhubungan pembinaan dan pengawasan,
sebagaimana diatur dalam ketentuanpada Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional
9Wawancara Dengan Kepala Bappeda Dompu, Bapak Abdul haris, Di Kantor Bappeda Kabupaten Dompu, Pada Tanggal 2 Agustus 2018.
10Wawancara Dengan Kepala Bappeda Dompu, Bapak Abdul haris, Di Kantor Bappeda Kabupaten Dompu, Pada Tanggal 2 Agustus 2018.
11
danPasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Faktor penghambat dan pendukung dalam proses perencanaan
pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Dompu terletak pada kemapuan
sumber daya manusia yang yang kurang mampu melaksankan tugas dan
fungsinya secara maksimal sehingga keinginan-keinginan tidak yang ingin di
capai tidak terlaksana dengan baik. Kemudianfaktor pendukung daripada hal
tersebut di atas tidak terlepas dari peran masayarakt yang mampu mendukung dan
tentunya ada peran pemerintah provinsi yang selalu mengawasi jalanya proses
perencanaan.
Saran
Hendaknya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawawasan terhadap penyelenggara
pemerintah Kabupaten Dompu dapat di tingkatkan bukan hanya dalam tahap
evaluasi tetapi terjun langsung dalam proses perencanaan untuk memantau dan
memberikan arahan yang lebih nyata dan Pemerintah Kabupaten Dompu
diharapkan dapat memberikan pelatihan-pelatihan khusus
kepada para pelaksana teknis dalam proses pembuatan
perencanaan tersebut, contoh : seminar dan sosialisasi.
Daftar pustaka
Jurnal
11
12
Nugraha Eka Prayuda, (Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam
Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang), (Skripsi Universitas
Lampung), Bandar Lampung, 2017, hlm.2.
Peraturan perundangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SistemPerencanaan
Pembanguan Nasional Pasal 4.
Wawancara
Wawancara Dengan Kepala Sub Badang Data Dan Statistik Bappeda Kabupaten Dompu, Bapak Putra Agung Eko Iwinduarya, Di Kantor Bappeda Kabupaten Dompu, Pada Tanggal 2 Agustus 2018.
Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Data Dan Statistik Bappeda Kabupaten
Dompu, Bapak Putra Agung Eko Iwinduarya, Di Kantor Bappeda
Kabupaten Dompu, Pada Tanggal 2 Agustus 2018.
Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Data Dan Statistik Bappeda Kabupaten
Dompu, Bapak Putra Agung Eko Iwinduarya, Di Kantor Bappeda
Kabupaten Dompu, Pada Tanggal 2 Agustus 2018.