web.dpmptsp.jatengprov.go.idweb.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files/RENSTRA...
Transcript of web.dpmptsp.jatengprov.go.idweb.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files/RENSTRA...
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang merupakan
penjabaran dari Perda Nomor 5 Tahun 2108 tentang Perubahan Atas Perda
No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan mengacu
pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional sebagaimana
tertuang dalan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012.
Sejalan dengan renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Renstra.
Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2015 – 2019,
mengamanatkan 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam upaya
peningkatan penanaman modal secara nasional yaitu mewujudkan iklim
penanaman modal yang berdaya saing serta mewujudkan penanaman modal
yang berkualitas dan berkelanjutan.
Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 berfungsi sebagai
pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Rencana
Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan daerah
Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang memuat arah kebijakan,
tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang
lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai
dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima)
tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sesuai dengan
kurun waktu RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.
Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra
dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (top-
down), dan bawah-atas (bottom-up). Sesuai pendekatan dimaksud, maka
dalam Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap
pemangku kepentingan. Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui
Forum Perangkat Daerah dan koordinasi dengan bidang-bidang dan pihak
yang terkait.
Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan di atas, adanya
penetapan Visi dan Misi Kepala Daerah baru serta penyesuaian dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2023 maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana
Strategi (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.
Penyusunan Renstra OPD ini sendiri sejalan dengan Undang –
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti
dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
dan aturan pelaksanaannya, dimana Renstra OPD menjadi satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Disamping itu juga
memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
2
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi
global yaitu keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2016 dan perkembangan
teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas
negara. Dari lingkup nasional yang berpengaruh terhadap iklim penanaman
modal antara lain peningkatan ranking Indeks Kemudahan Berusaha
Indonesia, pembangunan infrastruktur, Kebijakan pembangunan nasional,
ketersediaan Tenaga Kerja yang memadai (bonus demografi) , dan
Perkembangan Demokratisasi yang lebih mengarah pada investasi.
Meningkatnya penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah
dipengaruhi oleh Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah (Visi dan Misi KDH),
Sumber Daya Alam yang mendukung peluang investasi, Sumber Daya
Manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan
Manusia, Rencana Tata Ruang dan Wilayah, kualitas dan kuantitas
infrastruktur, kondisi masyarakat yang semakin terbuka terhadap investasi,
teknologi informasi, dan pendapatan perkapita.
Kinerja urusan penanaman modal di Jawa Tengah juga mengalami
peningkatan. Capaian nilai investasi pada tahun 2018 sebesar Rp 59,26
Trilyun naik 15% dari tahun 2017 sebesar Rp 51,54 Trilyun.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun
2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2010 tentang
Penanaman Modal Daerah di Jawa Tengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2016 tentang
Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Perda No. 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu
Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67
Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah.
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2015 tentang
Perubahan Pertama Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun
4
2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012 – 2025;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah
28. Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah;
29. Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 dimaksudkan
sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–
2023, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan
program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun
waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan
berkesinambungan.
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023 adalah :
(1). Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal di Jawa
Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Teknokratik
Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;
(2). Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
DPMPTSP selama lima tahun;
(3). Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian
dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal. Dengan
demikian dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut
dapat :
a. Berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran
yang jelas;
b. Menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis
kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
c. Mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam
rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan
masyarakat dan dunia usaha.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah disusun sesuai dengan Surat
Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Agustus 2018 Nomor
050.11/19625 perihal Penyusunan Renstra PD Tahun 2018 – 2023. Adapun
sistematika penulisan adalah sebagai berikut:
5
Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab II : Gambaran Pelayanan, berisi tugas, fungsi, struktur
organisasi, sumber daya DPMPTSP, kinerja pelayanan
DPMPTSP, tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan DPMPTSP.
Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis, berisi identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
DPMPTSP, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, dan renstra DPMPTSP
sebelumnya, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan
isu-isu strategis.
Bab IV : Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka
menengah DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Penanaman Modal
Bab VIII : Penutup
43
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.1.1 Tugas
Berdasar Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2.1.2 Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMPTSP Provinsi
Jawa Tengah mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan,
Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan
Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan
Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perencanaan dan
Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan,
Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan
Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan,
Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan
Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan
Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan
Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan,
Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan
Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
e. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja
di lingkungan Dinas;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan
fungsinya.
2.1.3 Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas,
berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, susunan
organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah meliputi:
a) Kepala Dinas;
b) Sekretariat terdiri atas:
a. Subbagian Program;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan;
7
b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan
Kewilayahan.
d) Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri atas:
a. Seksi Promosi;
b. Seksi Pembinaan;
c. Seksi Pemberdayaan Usaha.
e) Bidang Pelayanan Perizinan terdiri atas:
a. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan;
b. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian;
c. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Lingkungan ;
f) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri
atas:
a. Seksi Pengawasan;
b. Seksi Pengendalian;
c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
g) Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan terdiri atas:
a. Seksi Penanganan Pengaduan;
b. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Layanan
h) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
i) Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan struktur organisasi tersebut disajikan pada Gambar 2.1
8
Gambar 2.1
9
2.1.4 Uraian Tugas
(1) Kepala Dinas
Bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
keada Daerah dengan fungsi:
a) Perumusan kebijakan bidang Perencanaan dan
Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan
Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman
Modal, Pengaduan dan Peningkatan layanan, dan
Pengelolaan data dan Informasi;
b) Pengkoordinasian kebijakan bidang Perencanaan dan
Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan
Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman
Modal, Pengaduan dan Peningkatan layanan, dan
Pengelolaan data dan Informasi;
c) Pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan dan
Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan
Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman
Modal, Pengaduan dan Peningkatan layanan, dan
Pengelolaan data dan Informasi;
d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan
dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian
Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan layanan,
dan Pengelolaan data dan Informasi;
e) Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh
unit kerja di lingkungan Dinas;
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Sekretaris Dinas
Bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas, dengan
fungsi:
a) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
program dan kegiatan di lungkungan Dinas;
c) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberiandukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
hukum keuangan, dokumentasi di lingkungan Dinas;
d) Penyiapan bahan kordinasi,pembinaan dan penataan
organisasi dan tata laksana di lingkunagan Dinas;
10
e) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem
pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan
informasi dan dokumentasi;
f) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan
daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di
lngkungan Dinas;
g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi
serta pelaporan bidang perencanaan, dan pengkajian dan
pengembangan potensi dan kewilayahan, dengan fungsi:
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang perencanaan;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan,evaluasi dan
pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan
potensi dan kewilayahan; dan
c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
(4) Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal dengan
fungsi:
a) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang promosi
b) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pembinaan;
c) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pemberdayaan usaha; dan
d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan, sesuai tugasnya.
(5) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , koordinasi dan
11
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
meliputi administrasi perizinan bidang pembangunan,
administrasi perizinan bidang perekonomian dan administrasi
perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan,
dengan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan;
b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang
perekonomian;
c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang
kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.
(6) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman
Modal.
Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang pengawasan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi, dengan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengawasan;
b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengendalian; dan
c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan
pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
(7) Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
Bertugas melaksanakan perumusan konsep/penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan,
peningkatan sarana dan prasarana layanan, dengan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan
pelaporan di bidang penanganan pengaduan;
12
b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan
pelaporan di bidang peningkatan sarana dan prasarana
layanan; dan
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
(8) Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi dan
pengembangan sistem informasi, dengan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi;
b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi; dan
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(9) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional msing-
masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.2. Sumber Daya
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah per 30
November 2018 sebanyak 87 orang terdiri dari :
Keterangan:
1. Pejabat Struktural Eselon IIA sebanyak 1 orang, eselon IIIA
sebanyak 7 orang dan eselon IV A sebanyak 18 orang.
2. Jabatan Fungsional Pranata Humas sebanyak 1 orang.
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 I 1
2 II 4 7 2 1 1
3 III 3 7 3 1 3 11 14 5 5
4 IV 11 7 1
JML 87 0 0 5 0 10 9 1 4 1 3 11 14 16 12 1 0
S2 S3NO GOL
PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
SD SLTP SLTASARJANA
MUDA/D3D4 S1
13
3. Jabatan fungsional baik pustakawan, arsiparis, pranata
komputer dan fungsional perencanaan belum ada. Namun
tugas-tugas kepustakaan, kearsipan dan perencanaan
dilakukan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Tengah.
2.2.2. Aset yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah adalah
sebagaimana tabel di bawah ini:
No. Uraian Kegiatan Volume Keterangan Kondisi
1 Tanah (Hak Pakai) 1 bidang Luas 3.320 m2
(Sertifikat HP No.2)
Baik
2 Bangunan Gedung
(permanen)
3 unit Luas 2.039,36 m2 Baik
3 Jaringan 1 unit Baik
4 Alat Besar 4 unit Genzet Kapasitas
87,5 KVA
Baik
5 Alat Angkut 22 unit 2 sedan
10 minibus
10 buah motor
Baik
6 Alat Kantor dan
Rumah tangga
1.993 unit Baik
7 Alat Studio dan
Komunikasi
93 buah Baik
8 Bangunan
Monumen
1 unit Baik
9 Bangunan Air
Irigasi
1 unit Baik
10 Buku Perpustakaan 1.642 buku
Baik
2.3. Kinerja Pelayanan
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (2)
menyatakan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Begitu juga dengan
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tetang
Penanaman Modal khususnya pasal 30 Pemerintah Provinsi dapat
menyelenggarakan urusan Penanaman Modal apabila mendapatkan
pelimpahan mengenai penyelenggaraan penanaman modal yang ruang
lingkup lintas kabupaten/kota dan atau pelimpahan dari pemerintah
yang ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
yang sampai saat ini masih dalam pembahasan.
14
2.3.1. Kinerja Pelayanan Tahun 2013-2018
Kinerja pelayanan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja seperti terlihat pada
Tabel 2.1:
15
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
No. Indikator Kinerja Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan
UMKM dan Koperasi
dengan Pengusaha Nasional/Asing
(kali/tahun)
- - - 3
3
3
3
3
3
4
5
-
-
100
133
167
- -
2
Jumlah
penyelenggaraan promosi peluang
penanaman modal
Provinsi
- - - 4
4
4
4
4
5
5
5
-
-
125
125
125
- -
3
Tersedianya Informasi
Peluang Usaha Sektor /Bidang Usaha
Unggulan
(sektor/bidang/usaha/ tahun)
- - - 1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
100
200
200
300
300
16
4
Terselenggaranya
pelayanan perizinan dan non perizinan
bidang Penanaman
Modal melalui PTSP di Bidang Penanaman
Modal : a. Pendaftaran
PMDN, Izin Prinsip
PMDN, Izin Usaha PMDN, Perpanjangan
RPTKA, Perpanjangan
IMTA yang bekerja lebih dari satu
kabupaten/kota,
sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- - - 100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
100
100
100
- -
5
Persentase
Implementasi Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik
(SPIPISE)
- - - 100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
100
100
100
- -
17
6
Jumlah penyelenggaraan
bimbingan
pelaksanaan kehiatan
penanaman modal kepada masyarakat
dunia usaha (kegiatan)
- - - 1
1
1
1
1
1
5
5
-
-
100
500
500
- -
18
7
Jumlah penyelenggaraan
sosialisasi kebijakan
penanaman modal kepada masyarakat
dunia usaha (kegiatan)
- - - 1
1
1
1
1
3
1
4
-
-
300
100
400
- -
8 Jumlah Investor (PMA
dan PMDN) - - -
33
36
37
39
40
83
1.481
2.068
-
-
252
4.114
5.589
- -
9 Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) (Rp
Trilyun) - - -
3,228
3,374
3,525
3,682
3,846
11,07
26,04
27,00
-
-
343
772
766
- -
10 Daya serap tenaga
kerja (orang) - - -
1.434
1.342
1.333
1.290
1.283
487
746
1.333
-
-
34
56
100
- -
11
Jumlah Usaha
Menengah Besar yang
bermitra dengan Usaha Menengah Kecil
- - - -
-
-
70
75
-
-
-
174
90
-
-
-
248,57 120,00
12
Rasio jumlah Izin Prinsip terhadap
Jumlah Kepeminatan
Penanaman Modal (% )
- - - -
-
-
20
25
34,29
46,60
-
-
-
171,45 186,40
13
Rasio Perusahaan yang memperluas
Penanaman Modal
terhadap Perusahaan yang dilakukan
pembinaan (%)
- - - -
-
-
10
20
10,71
7,35
-
-
-
107,10 36,75
14 Pertumbuhan Proyek
PMA dan PMDN (%) - - -
-
-
-
10
12
14,02
54,29
-
-
-
140,20 452,42
19
15 Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan
PMDN (%) - - -
-
-
-
10
12
34,98
15,00
-
-
-
349,80 125,00
16 Persentase Proyek
Penanaman modal
sesuai jadual (%) - - -
-
-
-
20
25
27,86
48,24
-
-
-
139,30 192,96
17 Persentase
Pelanggaran Ketentuan Penanaman Modal
- - - -
-
-
10
5
1,57
16,75
-
-
-
15,70 335,00
18
Persentase
Penyelesaian Permasalahan
Penanaman modal
lintas sektor (%)
- - - -
-
-
80
90
88,24
100
-
-
-
110,30 111,11
19 Persentase Proyek
Penanaman Modal yang gagal
- - - -
-
-
30
20
1,14
2,01
-
-
-
3,80 10,05
20 Penyelesaian Izin dan Non Izin sesuai SOP
(%) - - -
-
-
-
85
90
99,95
96,90
-
-
-
117,59 107,67
21 Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan publik (%)
- - - -
-
-
85
90
87,64
84,65
-
-
-
103,11 94,06
22
Terselesaikannya
penga- duan
masyarakat terhadap pelayanan publik (%)
- - - -
-
-
100
100
89,55
100
-
-
-
89,55 100,00
23
Penyederhanan
Perizinan dan Penyusunan SOP
Pelayanan Perizinan
(unit jenis Izin/Non
- - - -
-
-
10
15
14
53
-
-
-
140,00 353,33
20
Izin)
24 Terwujudnya Database Penanaman Modal
(paket) - - -
-
-
-
1
1
-
1
1
-
-
-
100,00 100,00
25
Elektronik Service
yang terbangun untuk
percepatan pengurusan pelayanan
perizinan, keterbukaan
informasi publik dan
mendorong peningkatan realisasi
investasi (paket)
- - - -
-
-
4
6
-
4
6
-
-
-
100,00 100,00
26
Terlayani Permintaan layanan Informasi
publik Penanaman
Modal (%)
- - - -
-
-
100
100
100
100
-
-
-
100,00 100,00
27
Terwujudnya system
informasi layanan publik tentang
penanaman modal dan
pemanfaatan media sosial
(web/twitter/sms/dll)
(paket)
- - - -
-
-
1
1
-
-
-
1
1
-
100,00 100,00
28
Tersedianya Rencana
Umum Penanaman
Modal tahunan dan jangka menengah
(dokumen)
- - - -
-
-
1
2
1
2
-
-
-
100,00 100,00
21
29
Tersedianya wilayah
peruntukan pengembangan
Penanaman Modal
(satuan kawasan /wilayah Kab/Kota)
- - - -
-
-
4
6
4
6
-
-
-
100,00 100,00
18
Dari tabel tersebut di atas, dapat terlihat bahwa pencapaian 10
indikator pada tahun 2013 s.d. 2016 terdapat 1 indikator yang tidak
tercapai yaitu daya serap tenaga kerja. Dengan adanya SOTK baru
sesuai Pergub Jateng Nomor 72 Tahun 2016 maka dilakukan
perubahan indikator pada tahun 2017 s.d. 2018 menjadi 19
indikator baru dan 1 indikator lama. Capaian indikator s.d. 2018
sudah sesuai dan/atau melampaui target tetapi terdapat 2 indikator
yang tidak tercapai.
Untuk penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Tahun 2014-2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut
dibawah ini:
1. Rekapitulasi Pelayanan Perizinan Tahun 2013-2018
No Bidang 2013 2014 2015 2016 2017
2018
TOTAL
1 Penanaman Modal 71 88 141 180 131 54 665
2 Tenaga Kerja, Transmigrasi 0 79 346 351 476 312 1.542
3 Koperasi dan UKM 0 88 239 221 187 137 847
4 Kesbangpol 0 2.514 2.703 2.718 4.083 4.002 15.597
5 Sosial 0 0 1 0 0 0 1
6 Pengelolaan Sumberdaya Air 0 5 263 1.631 1.737 1.609 4.865
7 Kelautan dan Perikanan 0 1.142 1.075 1.746 2.313 928 6.983
8 Kehutanan 0 14 117 54 45 56 283
9 Pekerjaan Umum 0 29 145 135 67 92 443
10 Perhubungan 0 493 907 955 742 425 3.496
11 Perindustrian dan Perdagangan 0 133 315 1.172 548 192 2.360
12 Kesehatan 0 2 6 4 50 85 123
13 Perkebunan 0 0 0 89 7 7 103
14 Peternakan dan Kesehatan
Hewan 0 103 128 143 181 162 687
15 Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0 0
16 ESDM 0 0 300 1.315 1.434 1.736 4.522
17 Pendidikan 0 0 40 123 173 61 391
JUMLAH 71 4.690 6.726 10.837 12.174 9.858 42.908
19
Penerbitan izin dan non izin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan:
a) Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa
terdapat penambahan kewenangan Provinsi;
b) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan
izin/non izin;
c) Proses perizinan yang semakin transparan, cepat, mudah, dan
murah.
2. Inovasi yang dilakukan dalam pemberian pelayanan perizinan.
Pada tahun 2016 telah melakukan inovasi di bidang pelayanan
perizinan perikanan dengan judul proposal “PACAR BINAL” (Pangkalan
Cari Izin Bagi Nelayan) , Implementasi Pelayanan Perizinan Perikanan
pada Gerai Investasi UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah dengan
study kasus di BPPT Kota Tegal masuk sebagai TOP 99 dan TOP 35
kompetisi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) oleh Kementerian
Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
Pada tahun 2018 mendapat penghargaan Top 10 Inovasi
Pelayanan Publik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk inovasi
di bidang Kesbangpolinmas yaitu Sistem Informasi Aplikasi Perizinan
Izin Penelitian Dari Kamar Kost (SIAP INDEKOS).
20
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
20
21
22
23
24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
2.4.1. Tantangan
1. Pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan industri
2. Ketertarikan investor untuk berinvestasi di kawasan industri
3. Terbatasnya informasi tentang status kepemilikan lahan
4. Infrastruktur di luar kawasan industri belum memadai
5. Belum ada rencana pengembangan Pertanian yang terintegrasi;
6. Infrastruktur digital promosi masih terbatas.
7. Lahan kepemilikan petani sempit, terpencar, dan status petani
sebagai penggarap.
8. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi dalam
bidang promosi, pelayanan perizinan, penyajian data investasi, dan
pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha.
9. Kurangnya pemahaman penanam modal terhadap ketentuan dan
kepatuhan/kewajiban dalam merealisasikan Penanaman Modal.
10. Adanya kegiatan yang menghambat pelaksanaan Penanaman Modal
(dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan operasional).
2.4.2. Peluang
1. Ketersediaan RPIP dan RTRW;
2. Ketersediaan kawasan peruntukan industri di atas 300 Ha.;
3. Budaya pertanian yang terdapat di masyarakat;
4. Banyaknya sumberdaya pertanian yang bisa dikembangkan menjadi
pertanian terintegrasi;
5. Semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap wisata
pertanian.
6. Keberadaan one map policy.
7. Munculnya dana desa.
8. Peluang agroindustry.
24
BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, teridentifikasi permasalahan yang
dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi yaitu:
Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Prov. Jateng
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. Belum optimalnya
realisasi penanaman
modal.
Belum optimalnya
pengawalan investasi
dalam bentuk
pengendalian dan
pengawasan
Penanaman Modal
Kurangnya
komunikasi dan
koordinasi dengan
penanam modal
Belum optimalnya
sistem pendukung
penyelenggaraan
pelayanan perizinan.
Sistem belum
sempurna.
Belum optimalnya
kuantitas promosi
penanaman modal
Keterbatasan
penganggaran dan
SDM
Belum optimalnya
kemitraan usaha
antara PMA/PMDN
dengan UKM
Kriteria dan
persyaratan
kemitraan belum
sesuai dengan
peraturan
Penanaman Modal
Permasalahan pasca
perizinan
Penyalahgunaan
izin oleh
masyarakat
Kurangnya
pemahaman atau
kesengajaan
masyarakat
terhadap materi
izin yang dimiliki.
Sengketa pra
perizinan
Terjadinya sengketa
terkait kepemilikan
lahan, tumpang
tindih kepemilikan
25
izin
Kurangnya
informasi
kepemilikan izin
dan kurangnya
akurasi data pada
instansi terkait
Regulasi yang sering
berubah dan atau
tumpang tindih
Ketidakpastian
Pemerintah Pusat
terkait Regulasi
Perizinan.
Masih adanya
regulasi yang
kurang sinergi
antar sektor/K/L
2. Persebaran Penanaman
Modal belum merata
Perencanaan Penanaman Modal
kurang optimal
Penguasaan
informasi potensi
dan wilayah
pengembangan
industry dan
pertanian
terintegrasi
Sumber informasi
terpencar
Kualitas materi dan
media promosi belum
mampu menarik dan
menjangkau calon
investor potensial
Data pendukung
promosi belum
memadai
Media promosi
masih berupa non
digital (leaflet,
booklet, pameran,
banner).
Kompetensi SDM
masih kurang
dalam penguasaan
Bahasa asing,
media, dan fasilitasi
pendampingan
investor
Banyak potensi
kawasan industri
baru dan potensi
pertanian belum
teridentifikasi
Data potensi belum
tersedia.
26
Riset mengenai
potensi investasi
belum memadai
dan belum
terintegrasi antar
OPD
Belum optimalnya
pemanfaatan
teknologi informasi
dan integrasi system
Mindset dan
culture set aparatur
yang belum
berubah dari cara
bekerja secara
manual ke arah
elektronik
Belum optimalnya publikasi melalui
media sosial.
Materi dan disainer
belum memadai.
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Jawa Tengah 2018 – 2023, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah sebagai berikut:
Visi Gubernur Jawa Tengah adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan
Berdikari – Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Sedangkan Misi
Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah adalah Misi Ke-2 yaitu Mempercepat
Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Misi Ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat
dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan
pengangguran.
Telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program KDH
No. Visi/Misi/Program Kerja KDH Tupoksi
DPMPTSP
Permasalahan Faktor
Penghambat dan Pendorong
Visi : Menuju Jawa Tengah Berdikari dan Semakin
Sejahtera , “Mboten Korupsi
dan Mboten Ngapusi”.
Misi Ke-2 :
Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta
memperluas sasaran ke
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Membantu Gubernur
melaksanakan
urusan pemerintahan
bidang
Penanaman Modal yang
menjadi
kewenangan
Daerah dan
1. Belum optimalnya
realisasi
penanaman modal.
2. Persebaran
Penanaman Modal belum
merata
.
Faktor Penghambat:
1. Informasi
terpencar 2. Kompetensi
SDM dan
kebijakan anggaran
3. Data dan
media
pendukung
27
Misi Ke-3 :
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan
membuka lapangan kerja
untuk mengurangi kemiskinan dan
pengangguran.
Program Kerja :
1. Reformasi birokrasi di
kab/kota, sistem layanan terintegrasi.
2. Pembukaan kawasan
industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi
Tugas
Pembantuan yang
ditugaskan
kepada Daerah.
promosi
4. Kriteria dan persyaratan
kemitraan
belum sesuai dengan
peraturan PM.
5. Kurangnya pemahaman
atau
kesengajaan
masyarakat terhadap
materi izin
yang dimiliki. 6. Kurangnya
informasi
kepemilikan izin dan
kurangnya
akurasi data pada instansi
terkait
7. Regulasi yang
kurang sinergi antar
sektor/K/L
8. Sistem yang dibangun
Pusat belum
sempurna dalam
pelaksanaan-
nya. 9. Kurangnya
komunikasi
dan koordinasi
dengan investor
10. Mindset dan
culture set aparatur yang
belum berubah
dari cara bekerja secara
manual ke
arah elektronik 11. Materi dan
disainer belum
memadai.
Faktor
Pendorong:
1. Ketersediaan RPIP dan
RTRW
2. Ketersediaan kawasan
peruntukan
industri di atas 300 Ha.
3. Budaya
pertanian yang terdapat di
masyarakat
4. Banyaknya
sumberdaya
28
pertanian yang
bisa dikembangkan
menjadi
pertanian terintegrasi
5. Semakin
meningkatnya ketertarikan
masyarakat
terhadap
wisata pertanian.
6. Keberadaan
one map policy.
7. Munculnya
dana desa. 8. Peluang
agroindustri
9. Tingginya minat investor
untuk
mendapatkan
informasi yang dibutuhkan
untuk
berinvestasi di
Jawa Tengah.
3. Telaah Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dan
Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah/Kabupaten/Kota
Visi BKPM :
“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk
menunjang kualitas perekonomian nasional”.
Misi BKPM :
1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.
Telaah Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Rencana
Strategis Provinsi Jawa Tengah/Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota
No. Sasaran Renstra K/L Tupoksi
DPMPTSP
Permasalahan Faktor Penghambat
dan Pendorong
1. Tujuan :
Mewujudkan iklim
penanaman modal
yang berdaya saing;
29
Sasaran
- Meningkatnya iklim
penanaman modal
dalam rangka
peningkatan daya
saing penanaman
modal
- Pertumbuhan
ekonomi
Indonesia yang
belum optimal
(+) Masih tingginya
kepercayaan dan
minat penanaman modal untuk
berinvestasi di
Indonesia yang tercermin dari hasil
survey pemeringkat
internasional (JBIC,
PwC, AmCham, UNCTAD, WEF/GCI,
dll)
(-) Rendahnya sumbangan Total Factor Productivity (TFP) dalam pertumbuhan
ekonomi
- Meningkatnya
kualitas penanaman
modal yang prima
dan responsif melalui
PTSP pusat dalam
rangka peningkatan
daya saing
penanaman modal
- Belum seluruh Kementerian/
Lembaga yang
memiliki kewenangan
untuk
memberikan
perizinan dan non perizinan
terkait
penanaman modal
melimpahkan
atau mendelegasikan
pemberian
perizinan tersebut kepada
PTSP Pusat
(BKPM).
- Belum seluruh PTSP Provinsi
dan kabupaten
kota menerima pelimpahan atau
pendelegasian
kewenangan perizinan dan
nonperizinan
terkait dengan penanaman
modal dari
Gubernur dan
Bupati/Walikota
- Meningkatkan kinerja
lembaga melalui
ketersediaan sarana,
prasarana dan aparat
yang mumpuni dalam
rangka menunjang
tugas dan fungsi
BKPM
(-) Masih terdapat ketidakseragaman
nomenklatur
lembaga PTSP
30
Mewujudkan
penanaman modal yang berkualitas dan
berkelanjutan.
- Meningkatnya
realisasi penanaman
modal melalui
kegiatan pemantauan
pembinaan, dan
pengawasan
pelaksanaan
penanaman modal
dalam rangka
peningkatan daya
saing penanaman
modal.
- Meningkatnya
resiko tekanan perekonomian
global
- Depresiasi/pele-mahan nilai
tukar Rupiah
- Belum terealisasinya
percepatan
pemerataan pembangunan
antar wilayah
(-) Melambatnya
perekonomian
dunia (-) Rendahnya harga
komoditi dunia
atau berakhirnya era commodities super cycle
(peningkatan permintaan
komoditi dunia)
(-) Terjadinya
kekeringan likuiditas dunia
akibat kebijakan
“normalisasi” moneter atau
penghentian
stimulus moneter yang diikuti
kenaikan suku
bunga dunia (-) Meningkatnya
persaingan dengan
negara tetangga,
terutama Malaysia, Thailand dan
Vietnam dalam
menarik penanaman modal
(-) Defisit neraca
berdagangan akibat
menurunnya harga
komoditi (-) Defisit neraca jasa
akibat tingginya
ketergantungan
kepada jasa angkutan luar
negeri
(-) Besarnya repatriasi modal yang a.l.
disebabkan karena
hampir semua negara ASEAN
memberikan
insentif untuk reinvestment
(-) Belum meratanya
investasi dan
pembangunan antar wilayah di
Indonesia
(-) Keterbatasan infrastruktur di
bidang energi
(listrik dan gas) serta logistik
31
- Meningkatnya daya
tarik penanaman
modal melalui
promosi yang terpadu
dan efektif bagi
penanam modal
dalam dan luar negeri
yang berpijak pada
peningkatan daya
saing penanaman
modal
- Meningkatnya resiko tekanan
perekonomian
global
(+) Terdapat beberapa
kondisi lingkungan eksternal yang
positif terhadap
investasi di Indonesia seperti
a.l. perekonomian
Asia yang tumbuh sebagai kawasan
dinamis baru,
terbentuknya
pasar tunggal MEA ASEAN, komitmen
G-20 mendorong
ekonomi global, dsb.
(+) Besarnya pasar
domestik yang menjadi daya tarik
penanaman modal
di Indonesia (+) Banyaknya jumlah
penduduk
Indonesia
berpendapatan menengah dan
tinggi.
- Meningkatnya
kerjasama
internasional untuk
mendorong investasi
dan melindungi
kepentingan nasional
dalam rangka
peningkatan daya
saing penanaman
modal.
- Tersusunnya
perencanaan
penanaman modal
dan rekomendasi
kebijakan yang
terintegrasi,
kolaboratif dan
implementatif dalam
rangka peningkatan
daya saing
penanaman modal
pada sektor prioritas.
Masih banyaknya
peraturan
perundang-undangan pusat
dan daerah yang
tidak harmonis dan distorsif
sehingga
menyebabkan tidak efektifnya
kebijakan insentif
dan tingginya
biaya transaksi bagi dunia usaha,
seperti tidak
adanya kejelasan prosedur, waktu,
dan biaya
(+) Dikeluarkannya
berbagai kebijakan
hilirisasi komoditi primer
pertambangan,
pertanian dan perikanan dengan
catatan
dilaksanakan secara konsisten
dan didukung
kebijakan lintas
sektoral
Terhadap sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun
2015-2019, dari beberapa permasalahan yang ada Provinsi Jawa Tengah
telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, antara lain:
32
a. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah telah mendapat
pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan non
perizinan terkait dengan penanaman modal dari Gubernur dan
Bupati/Walikota;
b. Dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah
telah dilakukan penyusunan Profil Pengembangan dan Penyiapan
Kewilayahan Investasi Regional;
c. Guna peningkatan kualitas pelayanan yang prima, perlu optimalisasi
sistem yang telah tersedia yaitu Aplikasi Online Single Submission (OSS)
dan Aplikasi SIAP JATENG. Terdapat hambatan berupa implementasi
OSS yang masih terdapat kekurangan yang belum tertangani oleh
Lembaga OSS (BKPM), namun dengan telah adanya SOP pelayanan
perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah maka hal tersebut dapat
dijadikan faktor pendorong untuk bisa meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan dan non perizinan kepada pemohon.
d. Untuk meningkatkan realisasi penanaman modal yang inklusif melalui
pengendalian penanaman modal masih terdapat permasalahan berupa
terlambatnya penyampaian LKPM oleh pelaku usaha, namun dengan
adanya kewenangan terhadap perangkat daerah provinsi dan
kabupaten/kota dalam pengawasan penanaman modal yang lebih
efektif diharapkan capaian realisasi investasi dapat meningkat dengan
signifikan;
e. Untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal maka diperlukan
adanya updating data dan kajian peta potensi investasi setiap
tahunnya. Hal ini bisa dilaksanakan jika tersedia prospektus secara riil
yang dapat dijadikan dasar promosi investasi di Provinsi Jawa Tengah.
Selain itu perlu dikejar terkait terpenuhinya ketersediaan Rencana
Umum Penanaman Modal (RUPM) di tingkat kabupaten/kota se – Jawa
Tengah.
Adanya model program kerjasama “Keris Jateng” yang merupakan
kolaborasi antara Provinsi Jawa Tengah dengan Bank Indonesia
Perwakilan Jawa Tengah dapat menjadi faktor pendorong untuk dapat
dikembangkan secara berkesinambungan dan berkala.
4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis disebutkan bahwa
KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
seperti tabel berikut :
33
Tabel 3.4.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD
No. Kebijakan RTRW/KLHS Tupoksi
DPMPTSP
Permasalahan Faktor
Penghambat dan Pendorong
1 2 3 4 5
I RTRW Membantu
Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahan
bidang
Penanaman Modal yang
menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas
Pembantuan yang
ditugaskan
kepada Daerah.
a. Belum
memadainya ketersediaan
infrastruktur
Penghambat:
- Prioritas pembiayaan
infrastruktur - Penetapan
RTRW
- Pola ruang dan struktur ruang RTRW
b. Kawasan yang
diminati investor
tidak sesuai peruntukan
nya
Pendorong:
- Terbitnya
aturan yang memungkinka
n partisipasi swasta
- Pemanfaatan
teknologi
- Program Indikatif c. Pengawalan pemenuhan
komitmen perizinan
berusaha
II KLHS
Pelayanan Perizinan a. Investasi yang
melampaui daya dukung
dan daya tampung
lingkungan
Penghambat:
- Ketidakpastian
regulasi - Keterbatasan
SDM - Karakteristik
wilayah sosial budaya
Pendorong:
- Kondisi Aparatur
Pemerintah terkait
Leadership, Komitmen,
Integritas, dan
Konsistensi
34
- Program Indikatif b. Pengawalan
pemenuhan
komitmen
5. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan peninjauan dari gambaran pelayanan, sasaran jangka
menengah pada Renstra BKPM, Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta
implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
dalam lima tahun mendatang yaitu:
1. Peningkatan Realisasi PMA dan PMDN dalam mendukung pembiayaan
pembangunan daerah;
2. Pertumbuhan dan Persebaran Penanaman Modal yang berorientasi
kepada pengembangan regionalisasi dan potensi unggulan daerah.
Dengan adanya kedua isu strategis tersebut maka DPMPTSP
Provinsi Jawa Tengah menindaklanjutinya dengan penyusunan Program
dan Kegiatan termasuk target capaian masing-masing indikatornya
selama lima tahun.
32
24
32
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung
pelaksanaan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Perwujudan visi
pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan
proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan Jawa Tengah yang terkait
dengan urusan penanaman modal yaitu Misi Ke-2 : Mempercepat Reformasi
Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Misi Ke-3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan
membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jawa Tengah
tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal
seperti diuraikan pada Tabel 4.1.berikut ini.
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Prov. Jateng
No Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja
Tujuan dan Sasaran
Kondisi Awal Kinerja
Target Capaian Kondisi
Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Meningkatkan Realisasi
Penanaman Modal dalam
mewujudkan masyarakat Jawa
Tengah yang semakin sejahtera.
Pertumbuhan Nilai
Penanaman Modal
10% 12% 9% 9% 9% 10% 10% 10%
1. Meningkatnya kepuasan
masyarakat dalam
pelayanan perizinan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
87,64% 84,65% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
2. Meningkatnya
Capaian Realisasi PMA
dan PMDN
Persentase
Realisasi PMA/PMDN
124% 126% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Untuk tujuan dan sasaran serta indikator kesekretariatan ditetapkan
sebagai berikut:
No. Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja
Tujuan dan Sasaran
Kondisi Awal Kinerja
Target Capaian Kondisi
Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Meningkatkan
tata kelola
organisasi
perangkat daerah
Nilai
Kepuasan
Masyarakat
(%)
- - 80 80 80 80 80 80
1. Meningkatnya kualitas
pelayanan perangkat
daerah
Nilai Kepuasan
Masyarakat (%)
- - 80 80 80 80 80 80
2. Meningkatnya akuntabilitas
kinerja perangkat
daerah
Nilai SAKIP 72,95 - 72 72 73 73 74 74
37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan
daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan
sebagai berikut :
1. Misi Ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta
memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
(good governance and clean government).
Strategi :
• Membangun open government melalui upaya perkuatan
keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi
publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan;
• Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja;
• Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP,
perkuatan SPIP, serta zona integritas;
• Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja,
kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju
struktur berbasis kinerja;
• Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and
clean government).
2. Misi Ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka
lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Tujuan : Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing,
berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi
kerakyatan secara menyebar, inklusif, dan berkualiltas.
Strategi : Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui:
• Pemberian kemudahan perizinan investasi
• Memperbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat,
tepat, dan transparan;
• Mengembangkan digital investment promotion;
• Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk
unggulan kabupaten/kota;
• Mendorong perwujudan investasi hijau.
Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jateng dalam lima tahun mendatang, sebagaimana
telah dirumuskan sebelumnya dituangkan sebagaimana Tabel 5.1
berikut.
38
37
Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatkan Realisasi
Penanaman Modal dalam
mewujudkan masyarakat
Jawa Tengah yang semakin
sejahtera.
Meningkatnya
kepuasan masyarakat
dalam pelayanan
perizinan.
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Perizinan
Peningkatan
kualitas
pelayanan
Penguatan
kualitas
pelayanan
Pemantapan
kualitas
pelayanan
Perwujudan
kualitas
pelayanan
1. Meningkatkan
Pelayanan
Perizinan
2. Meningkatkan
Pemenuhan
Standar
Pelayanan
Perizinan;
3. Meningkatkan
penyelesaian
pengaduan
masyarakat;
4. Meningkatkan
penyediaan data
dan informasi
penanaman modal
38
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya
Capaian Realisasi
PMA dan PMDN
Peningkatan
kualitas promosi
dan kerja sama
penanaman modal
Peningkatan
kualitas promosi
dan kerja sama
penanaman
modal
Penguatan
kualitas promosi
dan kerja sama
penanaman
modal
Pemantapan
kualitas promosi
dan kerja sama
penanaman
modal
Perwujudan
kualitas promosi
dan kerja sama
penanaman
modal
1. Meningkatkan
kualitas kajian
potensi
penanaman
modal;
2. Meningkatkan
promosi
penanaman modal
yang inovatif
3. Meningkatkan
kerjasama
penanaman modal
(antar usaha
besar dan antar
usaha besar
dengan UKM)
Peningkatan
percepatan
pelaksanaan
berusaha
Peningkatan
percepatan
pelaksanaan
berusaha
Penguatan
percepatan
pelaksanaan
berusaha
Pemantapan
percepatan
pelaksanaan
berusaha
Perwujudan
percepatan
pelaksanaan
berusaha
Peningkatan
kualitas pengawasan
pelaksanaan
berusaha
Peningkatan
pelaksanaan
penanaman modal
yang berwawasan
lingkungan
Peningkatan
pelaksanaan
penanaman
modal yang
berwawasan
lingkungan
Penguatan
penanaman
modal yang
berwawasan
lingkungan
Pemantapan
pelaksanaan
penanaman
modal yang
berwawasan
lingkungan
Perwujudan
pelaksanaan
penanaman
modal yang
berwawasan
lingkungan
Peningkatan
fasilitasi
pengembangan
penanaman modal
yang berwawasan
lingkungan (green
investment)
39
37
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Untuk mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah perlu ditindaklanjuti dengan
penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan
pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –
2023 sebagaimana tabel berikut.
38
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan (2017/2018)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera Pertumbuhan Nilai PM (%) % 10 12 9 9 9 10 10 10
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 87,64 84,65 90 90 90 90 90 90
2.12.17 Pelayanan Perijinan 1.391.700 1.896.816 1.920.000 2.304.000 2.764.800 10.277.316
Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan % 0 0 91 92 93 94 95 95
Bidang Pelayanan Perizinan
39
2.12.17.001
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 1.391.700 1.391.700
Bidang Pelayanan Perizinan
Jumlah layanan perijinan Dokumen 0 0 9.000 1.391.700 0 0 0 0 9.000 1.391.700
2.12.17.002
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian 392.228 397.022 476.427 571.712 1.837.389
SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN
Bidang Pelayanan Perizinan
Jumlah layanan perizinan bidang perekonomian Dokumen 0 0 0 953 392.228 1.000 397.022 1.050 476.427 1.103 571.712 4.106 1.837.389
2.12.17.003
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan 856.070 866.533 1.039.840 1.247.808 4.010.251
SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN
Bidang Pelayanan Perizinan
Jumlah layanan perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan Dokumen 0 0 0 2.137 856.070 2.243 866.533 2.356 1.039.840 2.473 1.247.808 9.209 4.010.251
2.12.17.004
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan 648.518 656.445 787.733 945.280 3.037.976
SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN
Bidang Pelayanan Perizinan
Jumlah Layanan Perizinan Bidang Pembangunan Dokumen 0 0 0 3.240 648.518 3.337 656.445 3.437 787.733 3.540 945.280 13.554 3.037.976
2.12.19
Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan 1.337.630 1.740.000 2.169.100 2.603.000 3.123.700 10.973.430
40
Persentase pemenuhan standar pelayanan % 0 0 90 90 91 92 93 93
Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % 0 0 100 100 100 100 100 100
Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
2.12.19.001
Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perizinan 1.337.630 1.337.630
Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan; Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti % 0 0 100 223.945 0 0 0 0 100 223.945
Jumlah inovasi pelayanan perizinan Buah 0 0 2 1.113.685 0 0 0 0 2 1.113.685
2.12.19.002
Kegiatan Penanganan Pengaduan 314.100 392.429 470.995 565.296 1.742.820
SEKSI PENANGANAN PENGADUAN
Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti % 0 0 0 100 314.100 100 392.429 100 470.995 100 565.296 100 1.742.820
2.12.19.003
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan 1.425.900 1.776.671 2.132.005 2.558.404 7.892.980
SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN
Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
41
Jumlah inovasi pelayanan perizinan Buah 0 0 0 2 1.425.900 2 1.776.671 2 2.132.005 2 2.558.404 8 7.892.980
2.12.20
Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan 1.458.670 1.650.000 1.839.000 1.949.800 2.062.700 8.960.170
Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan % 0 0 50 60 70 80 90 90
Bidang Pengelola Data dan Informasi
2.12.20.001
Peningkatan Pelayanan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan 1.458.670 1.458.670
Bidang Pengelola Data dan Informasi; Bidang Pengelola Data dan Informasi
Jumlah Aplikasi yang dikembangkan Unit 0 0 1 772.827 0 0 0 0 1 772.827
Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang direlease kepada publik Dokumen 0 0 4 685.842 0 0 0 0 4 685.842
2.12.20.002
Kegiatan Pengolahan dan Penguatan Data dan Informasi Penanaman Modal 674.120 753.990 799.418 845.707 3.073.235
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
Bidang Pengelola Data dan Informasi
Jumlah data dan informasi PM yang dirilis ke publik Dokumen 0 0 0 4 674.120 4 753.990 4 799.418 4 845.707 16 3.073.235
2.12.20.003
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi 975.880 1.085.010 1.150.382 1.216.993 4.428.265
SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
Bidang Pengelola Data dan Informasi
42
Jumlah aplikasi yang dikembangkan Unit 0 0 0 1 975.880 1 1.085.010 1 1.150.382 1 1.216.993 4 4.428.265
Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN
Persentase Realisasi PMA dan PMDN % 124 126 100 100 100 100 100 100
2.12.15
Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 2.900.400 2.645.287 3.177.040 3.814.260 4.575.602 17.112.589
Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan % 0 0 60 65 70 75 80 80
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
2.12.15.001
Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan PM 1.450.200 1.450.200
Bidang Perencanaan dan Pengembangan; Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun Dokumen 0 0 1 753.660 0 0 0 0 1 753.660
Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun Dokumen 0 0 5 696.540 0 0 0 0 5 696.540
43
2.12.15.001
Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan PM 1.450.200 1.450.200
Bidang Perencanaan dan Pengembangan; Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun Dokumen 0 0 1 753.660 0 0 0 0 1 753.660
Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun Dokumen 0 0 5 696.540 0 0 0 0 5 696.540
2.12.15.002
Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal 891.587 1.073.040 1.288.260 1.545.402 4.798.289
SEKSI PERENCANAAN
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal yang disusun Dokumen 0 0 0 2 891.587 2 1.073.040 2 1.288.260 3 1.545.402 9 4.798.289
2.12.15.002
Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal 891.587 1.073.040 1.288.260 1.545.402 4.798.289
SEKSI PERENCANAAN
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
44
Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal yang disusun Dokumen 0 0 0 2 891.587 2 1.073.040 2 1.288.260 3 1.545.402 9 4.798.289
2.12.15.003
Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang Investasi dan Kewilayahan Penanaman Modal 862.112 1.030.960 1.237.740 1.484.798 4.615.610
SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Jumlah kajian potensi dan kewilayahan PM yang disusun Dokumen 0 0 0 5 862.112 5 1.030.960 5 1.237.740 5 1.484.798 20 4.615.610
2.12.16
Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal 3.097.680 3.629.999 4.367.000 5.240.000 6.288.000 22.622.679
Rasio jumlah ijin usaha dan / atau izin komersial / izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal % 0 0 14 21 22 23 24 24 Bidang Promosi PM
45
Rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM % 0 0 22 23 24 25 26 26 Bidang Promosi PM
46
2.12.16.001
Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal 3.097.680 3.097.680
Bidang Promosi PM; DKI JAKARTA; BREBES; KOTA SURAKARTA; SEMARANG; KLATEN; KOTA SEMARANG; REMBANG; KUDUS; BLORA; PEKALONGAN; GROBOGAN; BATANG; JEPARA; KOTA MAGELANG; Bidang Promosi PM; DKI JAKARTA; BREBES; KOTA SURAKARTA; SEMARANG; KLATEN; KOTA SEMARANG; REMBANG; KUDUS; BLORA; PEKALONGAN; GROBOGAN; BATANG; JEPARA; KOTA MAGELANG; Bidang Promosi PM; DKI JAKARTA; BREBES; KOTA SURAKARTA; SEMARANG; KLATEN; KOTA SEMARANG; REMBANG; KUDUS; BLORA; PEKALONGAN; GROBOGAN; BATANG; JEPARA; KOTA MAGELANG
47
Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan Dokumen 0 0 69 2.179.480 0 0 0 0 69 2.179.480
Jumlah kepeminatan penanaman modal yang menjadi Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Izin Operasional Dokumen 0 0 10 443.100 0 0 0 0 10 443.100
Jumlah realisasi kerjasama kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM Dokumen 0 0 10 475.100 0 0 0 0 0 475.100
2.12.16.002
Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri 2.502.557 3.000.000 3.250.000 3.500.000
12.252.557
Bidang Promosi PM
Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang dihasilkan Dokumen 0 0 0 70 2.502.557 72 3.000.000 74 3.250.000 75 3.500.000 291
12.252.557
2.12.16.003
Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal 617.442 747.965 1.100.000 1.500.000 3.965.407
SEKSI PEMBINAAN
Bidang Promosi PM
48
Jumlah kepeminatan Penanaman Modal yang menjadi izin usaha dan/atau izin Komersial/Izin Operasional Dokumen 0 0 0 15 617.442 16 747.965 17 1.100.000 18 1.500.000 66 3.965.407
2.12.16.004
Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman Modal 510.000 619.035 890.000 1.288.000 3.307.035
SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA
Bidang Promosi PM
Jumlah realisasi kerjasama kemitraan PMA/PMDN dengan UKM Dokumen 0 0 0 12 510.000 14 619.035 17 890.000 20 1.288.000 63 3.307.035
2.12.18
Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 1.431.620 1.685.385 2.190.700 2.628.800 3.154.600
11.091.105
Persentase realisasi proyek penanaman modal % 0 0 15 15 15 15 15 15
Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
49
2.12.18.001
Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal 1.431.620 1.431.620
Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM; Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM; Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
Persentase penyelesaian permasalahan penanaman modal % 0 0 80 400.854 0 0 0 0 80 400.854
Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal yang dilakukan pengawasan % 0 0 60 343.589 0 0 0 0 60 343.589
Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk % 0 0 30 687.177 0 0 0 0 30 687.177
2.12.18.002
Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal 367.308 525.768 578.336 757.104 2.228.516
SEKSI PENGAWASAN
Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
50
Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan PM yang dilakukan pengawasan % 0 0 0 63 367.308 66 525.768 70 578.336 75 757.104 75 2.228.516
2.12.18.003
Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal 793.650 1.051.536 1.261.824 1.514.208 4.621.218
SEKSI PENGENDALIAN
Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM; Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
Persentase penyelesaian permasalahan penanaman modal % 0 0 0 80 468.253 80 620.406 80 744.476 80 893.382 80 2.726.517
Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang masuk % 0 0 0 75 325.397 75 431.130 75 517.348 75 620.826 75 1.894.701
2.12.18.004
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 524.427 613.396 788.640 883.288 2.809.751
SEKSI MONITORING DAN EVALUASI
Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dievaluasi Laporan 0 0 0 1.500 524.427 2.100 613.396 2.700 788.640 3.300 883.288 9.600 2.809.751
51
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah Nilai Kepuasan Masyarakat % 0 0 80 80 80 80 80 80
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Nilai Kepuasan Masyarakat % 0 0 80 80 80 80 80 80
2.12.01
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 8.182.500
12.009.640
12.310.080
14.772.282
17.727.120
65.001.622
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01.001
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 339.600 407.520 489.100 586.800 704.190 2.527.210
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN OPD Provinsi
Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Jenis 5 5 5 339.600 5 407.520 5 489.100 5 586.800 5 704.190 5 2.527.210
52
2.12.01.002
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 110.980 241.000 289.000 347.000 416.000 1.403.980
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 110.980 12 241.000 12 289.000 12 347.000 12 416.000 12 1.403.980
2.12.01.003
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 926.920 1.213.000 1.455.000 1.746.000 2.096.000 7.436.920
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 926.920 12 1.213.000 12 1.455.000 12 1.746.000 12 2.096.000 12 7.436.920
2.12.01.004
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 84.570 101.400 121.700 146.100 175.300 629.070
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Bulan 12 12 12 84.570 12 101.400 12 121.700 12 146.100 12 175.300 12 629.070
53
2.12.01.005
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.370.450 1.365.600 1.638.700 1.966.500 2.359.800 8.701.050
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 1.370.450 12 1.365.600 12 1.638.700 12 1.966.500 12 2.359.800 12 8.701.050
2.12.01.006
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 1.106.800 1.140.000 1.368.000 1.641.600 1.969.900 7.226.300
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Bulan 12 12 12 1.106.800 12 1.140.000 121 1.368.000 12 1.641.600 12 1.969.900 12 7.226.300
2.12.01.007
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 270.000 444.300 533.200 639.800 767.800 2.655.100
54
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 270.000 12 444.300 12 533.200 12 639.800 12 767.800 12 2.655.100
2.12.01.008
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 33.520 40.220 48.260 57.920 69.500 249.420 OPD Provinsi
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 33.520 12 40.220 12 48.260 12 57.920 12 69.500 12 249.420
2.12.01.009
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 908.000 940.700 1.128.900 1.354.700 1.625.600 5.957.900
55
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 908.000 12 940.700 12 1.128.900 12 1.354.700 12 1.625.600 12 5.957.900
2.12.01.010
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 250.000 311.400 373.700 448.400 538.100 1.921.600
Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 250.000 12 311.400 12 373.700 12 448.400 12 538.100 12 1.921.600
2.12.01.011
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.319.340 1.550.200 1.860.300 2.232.400 2.678.900 9.641.140
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Unit 133 253 97 1.319.340 80 1.550.200 60 1.860.300 60 2.232.400 60 2.678.900 357 9.641.140
56
2.12.01.013
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 42.000 1.800.000 59.100 70.900 85.100 2.057.100
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan Unit 0 1 2 42.000 2 1.800.000 2 59.100 2 70.900 2 85.100 10 2.057.100
2.12.01.014
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 200.000 316.400 379.700 455.600 546.700 1.898.400
Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan Unit 0 20 135 200.000 150 316.400 150 379.700 150 455.600 150 546.700 735 1.898.400
2.12.01.015
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 116.500 139.800 167.760 201.312 241.570 866.942 OPD Provinsi
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar Orang 25 150 85 116.500 85 139.800 85 167.760 85 201.312 85 241.570 425 866.942
2.12.01.016
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 9.000 10.800 12.960 15.550 18.660 66.970 OPD Provinsi
Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah Laporan 0 0 1 9.000 1 10.800 1 12.960 1 15.550 1 18.660 5 66.970
2.12.01.020
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 739.820 1.387.300 1.664.700 1.997.700 2.397.200 8.186.720
57
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Bulan 12 12 12 739.820 12 1.387.300 12 1.664.700 12 1.997.700 12 2.397.200 12 8.186.720
2.12.01.023
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 355.000 600.000 720.000 864.000 1.036.800 3.575.800
Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah Bulan 12 12 12 355.000 12 600.000 12 720.000 12 864.000 12 1.036.800 12 3.575.800
Meningkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Nilai 72,95 0 72 72 73 73 74 74
2.12.02
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 650.000 780.000 936.000 1.122.400 1.347.000 4.835.400
Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD % 100 100 100 100 100 100 100 100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.02.001
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000 420.000 504.000 604.000 725.000 2.603.000
58
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Dokumen 2 2 2 350.000 2 420.000 2 504.000 2 604.000 2 725.000 10 2.603.000
2.12.02.002
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000 360.000 432.000 518.400 622.000 2.232.400
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen 2 2 1 300.000 1 360.000 1 432.000 1 518.400 1 622.000 5 2.232.400
43
43
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL
Indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah untuk
diwujudkan dalam kurun waktu 2 tahun Indikator tersebut dapat dicapai bila
sumber daya organisasi dan asumsi – asumsi yang digunakan dapat dipenuhi.
Pencapaian indikator dinas akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah yang
diproyeksikan setiap tahunnya sebagai pada tabel 7.1.
Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023
NO
Indikator
Kinerja Utama
DPMPTSP
Prov. Jateng
Kondisi awal
Kinerja Target Capaian Tahun Kondisi
Akhir
Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A. Pertumbuhan
Nilai PM 10% 12% 9% 9% 9% 10% 10% 10%
1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
87,64 84,65 90% 90% 90% 90% 90% 90%
2. Persentase
Realisasi PMA
dan PMDN
124% 126% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
B. Nilai Kepuasan
Masyarakat 0% 0% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
1. Nilai kepuasan
masyarakat
0% 0% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
2. Nilai SAKIP 72,95 0 72,00 72,00 73,00 73,00 74,00 74,00
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mengacu pada
sasaran yang akan dicapai DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun
ke depan.
43
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang digunakan sebagai
panduan dalam merencanakan dan mewujudkan program kegiatan untuk tahun
2018 hingga tahun 2023. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat
merangsang pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah bidang penananam modal.
Setelah berakhirnya Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,
perlu disusun Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai
acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun
berikutnya.
Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2019 nantinya akan
mendasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, amanat
rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2018-2023,
amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2019-2023, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Dalam hal terjadi
perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga
renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan
kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.