Wajib Pajak PPh Pasal 21, Hak dan Kewajiban

Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai, dibedakan menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap

a. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur termasuk

anggota dewan komisaris/anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus

ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai kontrak

sepanjang pegawai tersebut bekerja penuh (full time) dalam pekerjaannya

b. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila

pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah

unit hasil pekerjaan yang dihasilkan

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau

jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi :

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan,

arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron,

bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain

darama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya

c. Olahragawan

d. Pengarang, peneliti, dan penerjemah

e. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sisitem aplikasinya,

telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada

suatu kepanitiaan

g. Agen iklan

h. Pengawas atau pengelola proyek

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara

j. Petugas penjaga barang dagangan

k. Petugas dinas luar asuransi

l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis

lainnya

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan

keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni,

ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan

tertentu

d. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang

e. Peserta kegiatan lainnya

Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan

orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal

bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak

menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut,

serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat

(1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha

atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah :

1. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong pajak yang

menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada

permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri

2. Wajib pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak

dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan takwim

3. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada :

a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan

b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja

c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun

dalam tahun berjalan

Hak-hak Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah :

1. Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada Pemotong Pajak.

Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk

tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final

2. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak, jika Pph

pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan

jumlah pajak yang dipotong menurut pengitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang

jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah

tanggal pemotongan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka

waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya

3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan

mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak

Sumber :

Mardiasmo.2011.Perpajakan Edisi Revisi 2011.Yogyakarta:Penerbit ANDI