Vol.VI No. 16 II P3DI AGUSTUS 2014

7/21/2019 Vol.VI No. 16 II P3DI AGUSTUS 2014

1/24


2/24


3/24

- 1 -

Info Singkat 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)Sekretariat Jenderal DPR RI www.dpr.go.idISSN 2088-2351

Vol. VI, No. 16/II/P3DI/Agustus/2014H U K U M

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAPEREDARAN NARKOTIKA

DI LINGKUNGAN PENDIDIKANDenico Doly*)

Abstrak

Narkotika banyak beredar di kalangan masyarakat. Bahaya narkotika dapatmenghantui setiap golongan masyarakat. Bahaya narkotika ini bahkan sudah masukke dalam lingkungan pendidikan. Upaya pencegahan baik secara preemtif, preventif,dan represif harus dapat dilakukan oleh setiap lembaga negara maupun masyarakatuntuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana peredaran narkotikaharus dicegah oleh setiap orang dan lembaga.

PendahuluanUniversitas Nasional (Unas) sudah dua

kali dirazia oleh pihak kepolisian. Pada raziapertama, dilakukan pada tanggal 13 Agustus2014, Tim Gabungan Polres Metro JakartaSelatan dan Polsek Metro Pasar Minggu, JakartaSelatan, berhasil menyita 5 kilogram ganja, alathisap sabu (bong), tiga korek gas, sembilancangklong, tiga timbangan, dan dua bungkuskertas warna cokelat. Selain narkoba, ditemukan

juga berbagai macam jenis senjata tajam, sepertisatu buah golok, dua buah klewang, empatpisau, satu krat botol, 25 botol bir besar, lima botol bir kecil, 22 botol beralkohol, tiga botolmolotov siap digunakan, satu kantong plastiksumbu. Razia kedua yang berlangsung padatanggal 19 Agustus 2014 dilakukan oleh pihakKepolisian bersama dengan Badan Nasional

Narkotika (BNN). Dalam operasi tersebut, Polisidan BNN menemukan barang bukti berupa 3,6kilogram ganja. Dalam razia yang dilakukandi Unas, polisi mengamankan seorang pria berinisial B yang merupakan seorang stafmagang Biro Kemahasiswaan Unas.

Masuknya narkoba ke dalam lingkunganpendidikan, khususnya di kalangan mahasiswa bukan lagi menjadi isu belaka dan sudah tidakdapat dipungkiri. Hal ini diungkapkan oleh

Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotik (Granat)Henry Yosodiningrat, yang menyatakan bahwakampus, khususnya di Jakarta tidak ada satupun yang bebas dari peredaran narkotik,terutama ganja. Menurut Henry, kebanyakanremaja di Jakarta sudah hidup sedemikian bebas tanpa aturan, sehingga menganggapganja sebagai gaya hidup. Humas BNN,

*) Peneliti Muda Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPRRI. E-mail: [email protected]


4/24

- 2 -

Sumirat Dwiyanto mengatakan bahwa narkobasangat mungkin masuk ke kampus, mengingat jumlah pengguna narkoba di tingkat pelajar ataumahasiswa tidak sedikit. Berdasarkan penelitianBNN pada tahun 2011, sekitar 22% (dua puluhdua persen) pecandu penyalahgunaan narkobamerupakan pelajar atau mahasiswa dan angkatersebut terus bertambah dari tahun ke tahun.Bahayanya narkoba di kalangan masyarakatmenjadi perhatian dunia, hal ini disebabkankarena penyalahgunaan narkotika dan zatterlarang dapat menyebabkan kecanduan dankematian bagi para penggunanya.

Upaya pemberantasan tindak pidanapenyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti kepolisian, BNN, maupunlembaga swadaya masyarakat. BNN telah merilis berbagai upaya pemberantasan tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang dilakukansecara prefemtif, preventif, dan represif. Upayapemberantasan tindak pidana penyalahgunaannarkotika ini merupakan langkah-langkah yangdilakukan baik oleh pemerintah maupun pihakkepolisian dalam memberantas pengedaran danpenggunaan narkotika secara ilegal.

Tindak Pidana PenyalahgunaanNarkotika

Berdasarkan data yang diperoleh dariBadan Narkotika Nasional (BNN), dapat

dilihat bahwa penyalahgunaan narkotika sudahmasuk ke dalam kategori semua kelompokusia. Penyalahgunaan narkotika mulai darimenggunakan, memiliki, sampai mengedarkansudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan.Baik dari kalangan menengah ke bawah sampaidengan kalangan menengah ke atas. Data BNNuntuk periode 2007-2011 menunjukkan bahwapenyalahgunaan narkotika tidak melihat umuratau kelompok usia dan dapat dilakukan mulaidari usia sekolah sampai dengan usia yang dapatdigolongkan sebagai orang tua. Penyalahgunaannarkotika ini merupakan kejahatan yang

tidak dapat mengenal usia, kekayaan, tingkatpendidikan, dan lain-lain.

Berdasarkan data tersebut, kelompokusia 16-19 tahun dan 20-24 tahun mengalamipeningkatan yang cukup banyak pada tahun2010, akan tetapi pada tahun 2011 kembalimengalami penurunan yang cukup banyak.Berdasarkan data yang diperoleh BNN selamaempat tahun terakhir sejak tahun 2011 sampaidengan tahun 2014, telah terungkap kasuspenyalahgunaan narkotika sebanyak 108.107kasus yang melibatkan 134.117 tersangka. Adapun BNN belum merilis data tersebut dalamdata bentuk kasus dan juga penggolongan usiaterhadap kasus-kasus tersebut. Berdasarkandata yang diperoleh BNN tersebut, maka adakenaikan jumlah kasus antara tahun 2007-2011dengan 2011-2014.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)mengatakan bahwa narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi. Adapun Pasal 6 ayat(1) UU Narkotika sebelumnya menggolongkannarkotika ke dalam golongan I, golonganII, dan golongan III. Golongan narkotikakemudian dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 6ayat (1) UU Narkotika yaitu Golongan I adalahnarkotika yang hanya dapat digunakan untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dantidak digunakan dalam terapi, serta mempunyaipotensi sangat tinggi mengakibatkanketergantungan. Narkotika Golongan II yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatandigunakan sebagai pilihan terakhir dan dapatdigunakan dalam terapi dan/atau untuktujuan pengembangan ilmu pengetahuan sertamempunyai potensi tinggi yang mengakibatkanketergantungan. Sedangkan NarkotikaGolongan III adalah narkotika berkhasiatpengobatan dan banyak digunakan dalamterapi dan/atau untuk tujuan pengembangan

No TahunKelompok Usia

Jumlah< 16 16-19 20-24 25-29 > 29

1 2007 4 82 497 585 873 2.0412 2008 2 106 765 2.898 9.787 13.5583 2009 4 92 309 1.402 4.494 6.3014 2010 155 653 1.345 1.955 155 4.263

5 2011 3 123 422 671 1228 2.447JUMLAH 168 1.056 3.338 7.511 16.537 28.610

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012

Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Kelompok Usia, 2007-2011


5/24

- 3 -

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensiringan mengakibatkan ketergantungan. Adapunpenggunaan narkotika Golongan I disebutkandalam Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yaitudigunakan untuk kepentingan pelayanan

maka dapat dikatakan bahwa penggunaan danpenggolongan narkotika untuk kebutuhan medisdan hanya dapat digunakan sesuai denganresep dokter. Penggunaan narkotika selain dari yang telah ditentukan dalam UU Narkotika,maka penggunaan, pengedaran, dan penjualannarkotika tersebut merupakan tindak pidanapenyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana yang berkaitandengan menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika; memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika; memproduksi,

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkannarkotika; menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkotika; membawa, mengirim, mengangkut,atau mentransito narkotika; atau menggunakanatau memberikan narkotika; telah diatur dalamPasal 111 sampai Pasal 126 UU Narkotika. Adapun sanksi dari tindak pidana tersebuttelah diatur dalam Pasal 111 sampai dengan126 UU Narkotika tersebut, adapun terdapat

sanksi yang dapat memberatkan dengan syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebutdiatas. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupapenambahan 1/3 dari pidana penjara, ataupunpidana seumur hidup sampai dengan pidanamati.

Berbahayanya narkotika bagi tubuhmanusia menjadikan sanksi tindak pidanapenyalahgunaan narkotika menjadi beratdan denda yang dikenakan besar. Hal inidikarenakan bahayanya narkotika bagi manusia, yaitu dapat membuat ketergantungan ataukecanduan terhadap zat terlarang tersebutdan juga dapat menyebabkan kematian bagipenggunanya.

Upaya PemberantasanPenyalahgunaan Narkotika

Banyaknya kalangan yangmenyalahgunakan narkotika, membuat berbagai pihak berusaha untuk mencaricara untuk menanggulangi penyalahgunaannarkotika di masyarakat. Berbagai perananlembaga, kementerian, dan pemerintah daerah yang ada di Indonesia melakukan berbagaiupaya untuk melakukan pencegahan terhadappenyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut

dapat dilakukan dengan upaya preemtif,preventif, dan represif. Adapun upayapenanggulangan penyalahgunaan narkotikaini dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas,dan kewenangan dari berbagai lembaganegara yang ada di Indonesia. Berdasarkanhal tersebut, maka penulis akan melihat dariperanan pihak kepolisian maupun peranan dariDPR RI dan pemerintah dalam menanggulangipenyalahgunaan narkotika.

DPR RI dengan ketiga fungsinya, dapat berperan penting dalam penanggulanganpenyalahgunaan narkotika. Terkait denganfungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas untukmembentuk peraturan perundang-undangansetingkat undang-undang untuk mencegahterjadinya penyalahgunaan narkotika. UUNarkotika yang saat ini berlaku, belum dapatmemberikan efek jera kepada pelakunya dan juga belum dapat mengakomodir zat-zat baru yang membahayakan bagi manusia dan dapatmembuat ketergantungan. Oleh karena itu,perlu ada revisi terhadap UU Narkotika yangsaat ini berlaku dengan memperberat masahukuman dan zat-zat baru yang dianggap berbahaya dan mengandung narkotika yangselama ini belum terakomodir dalam peraturanperundang-undangan. Fungsi pengawasan yangmelekat kepada DPR RI dapat dimanfaatkandengan mengawasi berbagai lembaga negara

yang bertugas untuk memberantas narkoba,antara lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, danBNN.

Upaya preemtif merupakan upayapencegahan yang dilakukan secara dini,antara lain mencakup pelaksanaan kegiatanpenyuluhan dengan tujuan dapat terciptasuatu keadaan di mana masyarakat dapatmenyadari bahayanya narkotika, sehinggamasyarakat memiliki kesadaran terhadapancaman narkotika. Segenap lembaga publikterkait berperan penting dalam upaya iniseperti kepolisian, BNN, DPR RI, maupunkementerian terkait. Upaya preemtif ini jugaharus dilakukan oleh kalangan akademisi mulaidari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengantingkat Perguruan Tinggi (PT).

Upaya preventif merupakan pelaksanaanfungsi yang diarahkan kepada upayapencegahan terjadinya penyalahgunaannarkotika tersebut. Program ini ditujukkankepada masyarakat sehat yang belummengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba, sehingga tidak tertarik untukmenyalahgunakannya. Program ini sebaiknyadilakukan di lingkungan pendidikan mulai dariTaman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan PT.


6/24

- 4 -

Selain dilakukan oleh pemerintah, institusi ataulembaga negara lain, dan lembaga swadayamasyarakat juga dapat berperan dalam hal ini.

Upaya represif dapat dilakukan oleh berbagai pihak dengan melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pihakkepolisian. Adapun peranan masyarakat

dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dalam memerangi penyalahgunaan narkotikatersebut. Peranan masyarakat ini dilakukandengan melaporkan setiap kegiatan yangmencurigakan terkait dengan penyalahgunaannarkotika kepada pihak kepolisian.

Upaya pencegahan yang dilakukanoleh berbagai pihak terkait terhadappenyalahgunaan narkotika ini dirasakan belum dapat secara maksimal untukmencegah pengedaran, penggunaan, danpenjualan narkotika dikalangan masyarakat,khususnya di lingkungan pendidikan. Perluada upaya-upaya lain yang perlu dilakukanoleh berbagai pihak yang bertugas untukmencegah penyalahgunaan narkotika. Adapun Presiden Susilo Bambang Yudhoyonotelah mengeluarkan Instruksi PresidenNomor 12 Tahun 2011 tentang PelaksanaanKebijakan dan Strategi Nasional Pencegahandan Pemberantasan Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba (Inpres 12 Tahun2011). Inpres 12 Tahun 2011 ini dimaksudkanuntuk memberikan kesempatan untuk berbagaikementerian, lembaga negara, dan pemerintahdaerah melakukan kerjasama dan mengambillangkah-langkah yang diperlukan sesuaidengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk memberantas narkoba.

Penutup Tindak pidana penyalahgunaan

narkotika harus dapat diantisipasi oleh berbagai lembaga yang ada di Indonesia.Upaya-upaya baik secara preemtif, preventif,maupun represif harus dapat dijalankan secara bersama-sama dengan melakukan kerjasamaantar-lembaga negara. Hal ini dikarenakanpencegahan penyalahgunaan narkotikamerupakan tanggung jawab bersama antarapemerintah, lembaga negara, dan masyarakatsecara keseluruhan untuk memberantas tindakpidana penyalahgunaan narkotika. Kerjasama

antar-lembaga negara ini dilakukan sepertimembuat aturan dan pengawasan bersama barang yang masuk dan keluar ke Indonesiadan juga terkait dengan pencegahan meluasnyaperedaran narkotika secara ilegal khususnya di

lingkungan pendidikan. Selain kerjasama antarseluruh lembaga negara, perlu juga kesadaranmasyarakat akan bahaya dari penyalahgunaannarkotika. Pemberantasan tindak pidananarkotika tersebut perlu didukung denganmerevisi UU Narkotika.

ReferensiUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika

Data Kasus Narkoba, http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba, diaksestanggal 21 Agustus 2014

Polisi Temukan Ganja Bong Kondom diKampus Unas, http://jakarta.okezone.com/read/2014/08/19/500/1026677/polisi-temukan-ganja-bong-kondom-di-kampus-unas, diakses tanggal 21 Agustus 2014

Beberapa Upaya Pencegahan, PemberantasanPenyalahgunaan Narkoba, http://www. bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=ArtikelCegah&op=detail_artikel_cegah&id=151&mn=2&smn=e, diaksestanggal 21 Agustus 2014.

Budiharso, Peran Stakeholders dalamPencegahan dan PemberantasanPenyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba, http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Finformasipublik. jogjaprov.go.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FMATERI-BNNP-DIY.ppsx&ei=CDb9U9rLO9PnaNXigcgN&usg= AFQjCNHu68-ACiRCWBxhbHaX2nYvoe-_hQ&sig2=rtJxy4GmBXr6b0HzfqyLYg,diakses tanggal 21 Agustus 2014


7/24

- 5 -


Vol. VI, No. 16/II/P3DI/Agustus/2014HUBUNGAN INTERNASIONAL


KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAMPENCEGAHAN EBOLA

Sita Hidriyah*)

Abstrak

Ebola kini tengah menjadi pandemi global yang menjadi fokus perhatian dunia setelah jumlah korban meninggal melebihi 1350 orang di Afrika Barat. Terlambatnya WHOmengantisipasi penyebaran virus mematikan ini menimbulkan kekhawatiran di negarayang berpotensi terkena. Kebijakan setiap negara yang tidak selaras menyebabkankesulitan PBB untuk menangani kasus ebola di beberapa negara. Pemerintah

Indonesia perlu mengadakan pencegahan virus masuk ke dalam negeri secaralebih ketat di berbagai bandara dan pelabuhan .

Pendahuluan Kasus ebola pertama kali kali

ditemukan di Zaire pada tahun 1976 sebagaipenyakit endemis di wilayah tersebut.Penularan penyakit ini sangat cepat, terjadimelalui kontak langsung dengan darah dancairan tubuh penderita yang terinfeksi.Bahkan cairan tubuh penderita ebola yangtelah meninggal karena virus ini, tetapmenular selama beberapa hari. Akibatnya,praktik penguburan tradisional, sepertimencuci mati, meninggalkan keluarga dananggota masyarakat yang rentan terhadap

infeksi. Adapun tanda-tanda terjangkit virusebola sendiri diantaranya demam, sakitkepala, nyeri sendi, diare, muntah-muntah dandehidrasi. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mengobati virus penyakittersebut. Para tenaga medis merupakankelompok yang paling rentan tertular ebola.Ditengarai sebanyak 120 petugas kesehatan di

Afrika Barat telah meninggal dan lebih dari

240 orang lainnya terinfeksi. Wabah ebola yang melanda Afrika barat belakangan ini merupakan yangterburuk sejak wabah ini ditemukan empatdekade silam. Wabah mematikan ini pertamakali terdeteksi di Guinea pada akhir tahun laludan tersebar hingga ke Liberia, Sierra Leonedan Nigeria. Pandemi ebola tahun ini sangatluar biasa sehingga digambarkan sebagaibadai yang sempurna. Penyebaran virusebola menjadi masif saat ini karena buruknyapelayanan kesehatan yang rusak sebagaidampak perang saudara yang berkecamuk di beberapa negara Afrika Barat.

Mengutip pernyataan dari WorldHealth Organization (WHO) bahwasebelumnya ebola telah diremehkan, namundengan meningkatnya jumlah orang yangtewas, upaya internasional perlu dilakukan

*) Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada bidang Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian, PengolahanData, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI, dapat dihubungi di: [email protected].


8/24

- 6 -

agar korban ebola tidak terus bertambah. WHO telah mendeklarasikan situasi daruratkesehatan internasional dan meminta seluruhpihak berwenang untuk ikut serta mengambiltindakan-tindakan yang diperlukan. WHOtelah menobatkan virus ebola sebagai virus yang harus di waspadai oleh seluruh dunia.

Berbagai negara telah mengambillangkah-langkah pencegahan menyebarnya virus secara sporadis, dengan memeriksa wisatawan atau pendatang yang datangmendarat dari negara Afrika Barat. NegaraKenya bahkan telah memutuskan untukmenangkal warga negara atau wisatawan yang baru mengunjungi negara-negara Afrika Barat.Negara Sierra Leone memutuskan bahwamenyembunyikan pasien yang terjangkit virus ebola adalah pelanggaran pidana berat.Pernyataan tersebut sebagai tanggapan ataskaburnya beberapa pasien ebola dari rumahsakit di distrik Kenema, yang merupakanpusat wabah Ebola.

Kelalaian WHO Mengutip pengakuan dari WHO

bahwa sebelumnya ebola telah diremehkan. Wabah ebola mulai merebak Desember2013 di Guinea, diikuti dengan tanda-tandapandemi yang luar biasa sekitar bulanMaret 2014. WHO baru menyadari ancaman

pandemi global tersebut bola pada bulan Juni2014 di saat korban meninggal telah mencapaiangka seribu orang lebih di Afrika Barat. Saatini negara-negara di wilayah Afrika Barat telah berstatus darurat dalam menghadapi wabahpenyebaran virus ebola.

Meskipun WHO menyatakantidak ada pelarangan bepergian maupunperdagangan terkait dengan penyebaran virus ebola. Namun demikian, masyarakatinternasional telah bereaksi terhadap pandemiini. Amerika Serikat telah memerintahkanevakuasi para diplomat beserta keluarganyadari Sierra Leon. Di samping itu, pembatalanpenerbangan internasional ke Afrika Barat juga pernah terjadi akibat isu ini. Ebola jugatelah mengancam aktivitas industri minyakdan gas di Nigeria. Para pekerja internasionalmulai meninggalkan negara berekonomikuat di Afrika tersebut. Apabila perusahaanmengevakuasi staf, pekerja besertakeluarganya, hal ini akan berdampak buruksecara jelas pada perekonomian kawasantersebut.

Upaya mengatasi ebola merupakanperang yang membutuhkan kerja sama dankerja keras semua pihak. PBB menjanjikanakan meningkatkan upaya melawan virus ini

dan memperkirakan akan memakan waktulebih dari enam bulan. Namun laranganpenerbangan ke negara-negara yang tengahterjangkiti ebola justru menghambat PBBmenghentikan pandemi tersebut. Masalahini diperparah oleh terbatasnya akses daninfrastruktur kesehatan di Afrika Barat dan

karena sebagian besar orang justru merawatkerabat yang terpapar virus di rumahketimbang membawa mereka ke pusat isolasi.

WHO telah menyatakan daruratkesehatan global atas ebola. Namun demikian,organisasi internasional ini mendapat kritikkarena dinilai terlambat dalam penangananpenyakit ini. Direktur Jenderal WHO,Margaret Chan, menyatakan pihaknya tidakmenduga wabah ebola akan bergerak demikiancepat hingga lintas batas negara. Wabah bergerak lebih cepat dari yang diperkirakandapat dikendalikan. Ebola di Afrika Baratmenyebar terlalu cepat dibandingkan upayauntuk mengontrolnya. Kegagalan untukmencegah penyebaran ebola bisa berakibatfatal karena jumlah korban tewas terus bertambah. Penyebaran virus sebetulnya bisadihentikan jika dilakukan pencegahan yang

adalah paling mendesak di dalam negeri(dari negara yang terkena wabah) lalumenyesuaikannya dengan dukungan cepat

pihak internasional. WHO menyatakan telah menyusunrancangan rencana strategi memerangiebola di Afrika Barat dalam bentuk dokumenpeta jalan ebola yang merupakan dokumenoperasional mengenai bagaimana memerangiebola. Dokumen ini merinci strategi bagi WHO dan partner bidang kesehatan selamaenam hingga sembilan bulan mendatang.Meski belum diyakini bisa menghentikan wabah tersebut pada tahun ini. WabahEbola akan dinyatakan berakhir di sebuahnegara jika dua periode inkubasi atau total42 hari berhasil dilalui tanpa ada kasus lagi. WHO juga menemukan bukti bahwa jumlahkasus dan kematian yang dilaporkan belummenggambarkan skala kasus sesungguhnya.Hal ini diartikan dengan satu langkah besar bersama masyarakat internasional untukmenghentikan pandemi ebola. WHO saatini sedang melakukan koordinasi dalamskala besar-besaran untuk sebuah responsinternasional, menyusun dukungan darimasing-masing negara, lembaga pengendalianpenyakit, serta lembaga di lingkungan PBB.


9/24

- 7 -

Ebola Sebagai BahayaTransnasional

Pandemi ebola merupakan bahayatransnasional bagi keamanan umat manusia. Ada aspek tanggung jawab dari masyarakatinternasional dan individu negara untukmembantu mengatasi pandemi ini secara baikdan tepat. Wabah penyakit bagi kelompokekonomi lemah seperti masyarakat di wilayah Afrika Barat merupakan satupenghalang serius bagi pembangunanekonomi. Jika pandemi ebola tidak dapatdikendalikan, maka akan mengancamkehidupan puluhan juta orang di Afrika Baratsebelum menyebar ke seluruh dunia.

Dalam hal ini harus ada kerjasama internasional dengan fokus khususpeningkatan fasilitas kesehatan dan termasuk

penanganan penyakit. Negara-negara berpendapatan tinggi harus berperan lebihaktif untuk menyediakan bantuan dalam bentuk hibah kesehatan. Ketidaksediaanaktor ekonomi kuat untuk melakukankemitraan dengan negara-negara lemahakan menghalangi upaya yang lemah untukmeningkatkan kapasitas dalam menanganipermasalahan kesehatan. Selain bantuan dana,negara-negara maju juga harus membantudalam diseminasi teknologi kesehatanagar penanganan masalah kesehatan yangdilakukan disertai oleh instrumen, tehnik, dansuplai obat yang paling baik. Ada kebutuhan yang mendesak untuk mendanai penelitiandi bidang pengobatan penyakit yang belumada obatnya ini. Meski masih dalam tahappenelitian, obat yang disebut ZMappdigunakan sebagai upaya menyembuhkanpenyakit ebola.

Uni Afrika (UA) dan WHO bekerjasama secara erat guna menangani wabahini. UA menyatakan ada kemungkinan bahwa wabah tersebut menyebar kenegara lain di Afrika Barat dan ke luar wilayah itu jika langkah efektif termasukketerlibatan masyarakat tidak diupayakansecara intensif. UA telah menggarisbawahiperlunya pelaksanaan bermacam mekanismeuntuk menjamin bahwa negara Afrika siapmenangani ancaman itu dan juga negara laindi seluruh Afrika Barat tetap siaga tinggi.

Sebuah penelitian darurat segeradilakukan untuk mengatasi wabah ebola.Pemerintah Inggris dan lembaga amal

Wellcome Trust menyiapkan dana 10,8 juta dollar AS untuk pemberantasan ebola.Para pakar seluruh dunia diundang untukmemasukkan proposal penelitian untukmelakukan pendekatan baru guna mengobati

serta mencegah wabah ebola. Wellcome Trustmenyatakan akan berinvestasi jangka panjang bagi penelitian di Afrika senilai 40 jutapoundsterling. Hal ini akan bermanfaat bagi banyak penduduk Afrika setelah para ilmuwanInggris menemukan 30.000 orang sejauh inimemerlukan pengobatan atau vaksin terkait

wabah ebola. Kerja sama internasional jugadilakukan oleh Negara Guinea dan Tiongkok.Menteri Kerja Sama Internasional GuineaMoustapha Koutoubou Sano mengatakan,materi pertolongan yang disediakan olehTiongkok bermanfaat bagi Guinea untukmemberantas wabah ebola sehingga kini wabah ebola sudah dikendalikan. Sanomengatakan, Guinea sedang menggunakanmateri medis yang disediakan oleh Tiongkokuntuk mengobati pasien yang terinfeksi.Setelah berakhirnya wabah ebola, sebagianmateri tersebut nantinya dapat terusdigunakan untuk keperluan medis lainnya.Bantuan Tiongkok sangat penting bagi rakyatGuinea karena hal tersebut sebagai ekspresi wujud persahabatan secara mendalam antararakyat kedua negara.

Dorongan Indonesia bagi Kerjasama Pencegahan Ebola

Kementerian Kesehatan Indonesia

telah meningkatkan kewaspadaan terkaitdengan pandemi ebola yang ditetapkansebagai darurat kesehatan internasionaloleh WHO. Pemantauan dilakukan terhadaporang-orang yang baru tiba dari negara-negara tempat merebaknya ebola. Pemberian visa kunjungan ke Indonesia bagi wargaasal negara-negara tersebut juga diperketat.Pemerintah telah mengingatkan kepada WNIdi negara Afrika terutama Nigeria untukmeningkatkan kewaspadaan. Begitupuladengan Kedutaan Besar Indonesia di Nigeriauntuk meningkatkan kewaspadaan danmelaporkan perkembangan isu ebola.

Kementerian Luar Negeri menyatakanpihaknya mendorong adanya kerja samauntuk penanganan dan pencegahan virusebola. Kementerian Luar Negeri menganggapsangat penting bagi Indonesia untukmenyarankan serta mendesak agar negara-negara Asia Timur menjalin kerja samauntuk dapat mencegah semakin meluasnyaancaman virus tersebut. Menteri Luar Negeri

Marty Natalegawa mengatakan setidaknyaada dua kerja sama yang dibutuhkan dalampencegahan dan penangkalan penyebaran virus ebola tersebut.


10/24

- 8 -

1. Kerja sama di bidang kesehatan Indonesia siap menghadapi epidemi

seperti ebola. Hal ini dikarenakan100 rumah sakit di seluruh provinsitelah disiapkan untuk kemungkinantersebut. Dengan bantuan WHO,pemerintah Indonesia telah menyusun

sistem penanggulangan epidemisesuai dengan aturan International Health Regulation (IHR). Walaupundemikian tidak berarti penularan tidakakan terjadi. Kemungkinan penularanebola ke Indonesia dapat saja terjadi.Saat ini, transportasi manusia terbukasangat lebar, mobilitas penduduk tinggi.Termasuk antara Afrika dan Indonesia.Hubungan perdagangan antara negara-negara Afrika dan Indonesia cukup besar.Banyak Warga Negara Indoensia (WNI) yang bekerja dan berdagang di sana,sehingga potensi-potensi penularan dapatterjadi.Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi jugamenyatakan Kementerian Kesehatan jugatelah mengadakan kontak dengan negara Arab Saudi. Hal ini untuk mengantisipasikemungkinan masuknya virus ebola keIndonesia dari Arab Saudi, mengingatmusim haji yang akan segera tiba.

2. Kerja sama di bidang perhubungan udara. Penularan ebola ke Indonesia relatif

kecil karena tidak memiliki penerbanganlangsung ke tiga negara episenter wabah, yakni Guinea, Sierra Leonne dan Liberia.Oleh karena itu, sejak wabah terjadi, WHO dan negara-negara anggotanyatelah memperketat arus perjalananmanusia dari dan menuju ketiga negaratersebut termasuk Indonesia. Berbagaipelabuhan udara di kawasan banyak berfungsi sebagai penyambung bagiperjalanan sehingga perlu adanya kerja

sama. Bandara merupakan salah satupintu masuk pengidap virus ebola ke Asia.Pencegahan virus ebola bisa dimulai daripemeriksaan lewat semua bandara di AsiaTimur. Petugas kesehatan dan petugas bandara dapat bekerja sama untukmencegah virus mematikan tersebut.

Penutup Pendeklarasian keadaan darurat

kesehatan di Afrika Barat membutuhkandukungan internasional untuk mengatasimasalah ini. Ketidakpedulian dan kemiskinan,serta praktik-praktik budaya dan keagamaan yang mengakar yang tidak sesuai denganlangkah kesehatan telah memperparah

penyebaran penyakit ini. Dengan semakin bertambahnya jumlah korban, pandemi eboladi Afrika Barat menuntut respons. Penelitian,intervensi, dan terapi cepat untuk pengobatanebola.

Pemerintah Indonesia perlumengadakan pencegahan virus masuk ke

dalam negeri secara lebih ketat di berbagai bandara dan pelabuhan. Selain itu, sosialisasi berupa pengenalan atau pemberianinformasi bahaya akan wabah tersebut harusgencar dilakukan. DPR RI dapat mendesakKementerian Kesehatan serta menunjukrumah sakit yang dinilai dapat menanganikasus virus mematikan agar mempersiapkandiri untuk dapat menangani pasien ebolaapabila nantinya ditemukan. Pemerintahharus mengambil pelajaran dari penangananmeluasnya kasus-kasus kesehatan terdahulu,

Middle East Respiratory Syndrome Selain itu, masyarakat perlu terus diingatkanuntuk selalu menjaga kebersihan diri danlingkungan sehingga dapat meminimalisirterjadinya wabah penyakit.

RujukanRI Waspada Wabah Ebola, Media Indonesia 10

Agustus 2014.Wabah Ebola, WHO: Perlu Langkah Luar Biasa,

Kompas, 16 Agustus 2014.Virus Ebola: Kenya Tangkal Warga Afrika Barat,

Kompas, 18 Agustus 2014.Warga Protes Karantina, Korban Tewas Ebola

1.350 orangKompas 22 Agustus 2014.A-WHO Jalin Kerjasama Hadapi Ebola,

http://deteksi.co/2014/08/ua-who-jalin-kerjasama-hadapi-ebola/, diakses padatanggal 19 Agustus 2014.

"bola Survivors, But Outcasts Back Home,International New York Times 20 Agustus2014.

Darurat Ebola 120 Tenaga Media Turut menjadi

korban, Kompas 27 Agustus 2014Indonesia Dorong Kerjasama Pencegahan Virus Ebola, http://www.antaranews.com/ berita/448237/indonesia-dorong-kerjasama-pencegahan-virus-ebola, diakses pada tanggal20 Agustus 2014.

Pemerintah Indonesia Desak Asia TimurCegah Penyebaran Virus Ebola,http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3334837_4202.html, diakses tanggal22 Agustus 2014.

Study Suggests Ebola Unlikely to Become Global

Pandemic, http://www. newsweek .com/study-suggests-ebola-unlikely-become-global-pandemic-266238

Genetic Engineering and the Fight Against Ebola,The Wall Street Journal, 27 Agustus 2014.


11/24

- 9 -


Vol. VI, No. 16/II/P3DI/Agustus/2014KESEJAHTERAAN SOSIAL


LEGALISASI ABORSIKORBAN PEMERKOSAAN

Rahmi Yuningsih*)

Abstrak

Pasal 75 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwaketentuan lebih lanjut mengenai aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan

perkosaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Lahirnya PP Kesehatan Reproduksi pada tahun 2014 tetap menuai berbagai pro dan kontra dari kelompok masyarakatkarena aturan ini dinilai melegalkan tindakan aborsi walaupun tindakan itu sebenarnyasangat kondisional dan ketat. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi PP tersebut,upaya sosialisasi seluruh materi pengaturan sangat diperlukan sehingga peraturan initidak disalahgunakan.

PendahuluanPraktik aborsi diduga meningkat sekitar

15 persen setiap tahun. Menurut data BKKBN, jumlah kejadian aborsi mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2012. Yang mengawatirkan,kejadian ini justru dilakukan oleh remaja.Kejadian aborsi paling banyak terjadi padausia reproduksi yang lebih muda dan tinggaldi perkotaan dengan tingkat pendidikan SLTA.Upaya pengguguran kandungan dilakukan

dengan penggunaan jamu dan pil.Tingginya jumlah kematian akibat aborsimempengaruhi tingginya Angka KematianIbu (AKI). Padahal AKI menjadi salah satuindikator penting terhadap derajat kesehatan

Indonesia Tahun 2007 mencatat 228 AKIper 100.000 kelahiran hidup. Jumlah inimenurun jika dibandingkan dengan tahun1994 sebesar 390 per 100.000 kelahiranhidup. Namun demikian, angka ini masih jauh dari target Millenium DevelopmentGoals (MDGs) sebesar 102 per 100.000kelahiran hidup sampai tahun 2015.

Negara pada prinsipnya melarang

tindakan aborsi. Larangan tersebutditegaskan kembali dalam Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanPasal 75 ayat (1) yang menegaskan bahwasetiap orang dilarang melakukan aborsikarena besarnya risiko tindakan aborsi

*) Peneliti Pertama Kesehatan Masyarakat pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi(P3DI) Setjen DPR-RI. Email: [email protected].


12/24

- 10 -

baik dari segi kesehatan

karena itu, tindakan ini hanyadapat dibenarkan secaraketat berdasarkan peraturanperundang-undangan. Namundemikian, lahirnya PeraturanPemerintah No. 61 Tahun 2014 tentangKesehatan Reproduksi (PP Kespro) padatanggal 21 Juli 2014 di mana tindakan aborsiini diatur masih menimbulkan perdebatan baru. Dalam PP ini dijabarkan tentangketentuan pembolehan aborsi (penggugurankehamilan) sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4),Pasal 126 ayat (4) dan Pasal 127 ayat (2). Olehkarena itu, PP tersebut dijuluki PP Aborsimeskipun hanya 9 pasal yang menyinggungmasalah aborsi.

Aborsi dan pengaturannyaDalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

aborsi adalah pengguguran kandungan. Aborsi adalah terminasi kehamilan yangtidak diinginkan melalui metode obat-obatanatau bedah. Aborsi memiliki risiko kesehatan

kematian yang disebabkan oleh pendarahandan infeksi. Sedangkan gangguan psikologispascaaborsi seperti kehilangan harga diri,keinginan melakukan bunuh diri, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi dan perasaan bersalah telah melakukan aborsi.

Pengaturan dalam PP Kespro bertujuanuntuk menjamin pemenuhan hak kesehatanreproduksi setiap orang yang diperolehmelalui pelayanan kesehatan yang bermutu,

aman dan dapat dipertanggungjawabkan;dan menjamin kesehatan ibu dalam usiareproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangiangka kematian ibu. PP ini menguatkan duapengecualian tindakan aborsi yang dibolehkannegara, yaitu aborsi indikasi kedaruratanmedis (meliputi kehamilan yang mengancamnyawa dan kesehatan ibu dan/atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janintermasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yangtidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan) dankehamilan akibat perkosaan.

Pelaksanaan aborsi jugadiatur dalam PP Kespro, yaituhanya dapat dilakukan olehtim kelayakan aborsi yangpaling sedikit terdiri dari duaorang tenaga kesehatan yangdiketuai oleh dokter yang

memiliki kompetensi dan kewenanganuntuk melakukan aborsi. Syarat aborsi lain yang harus ditaati antara lain: (1) dilakukanoleh dokter sesuai dengan standar; (2)dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkanoleh menteri; (3) atas permintaan ataupersetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; (4) dengan izin suami kecualikorban perkosaan; (5) tidak diskriminatif;dan (6) tidak mengutamakan imbalanmateri.

Aborsi Korban Perkosaan Aborsi pada kehamilan akibat

pemerkosaan menimbulkan penderitaan

memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut.Trauma ini juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung

korban. Oleh karena itu, sebagian besarkorban perkosaan mengalami reaksipenolakan terhadap kehamilannya. Selainitu, korban pemerkosaan akan mendapattekanan tambahan jika harus membesarkananak hasil perkosaan dan mendapatpandangan negatif masyarakat. Untuk kasusini, PP Kespro memberikan hak kesehatan bagi perempuan korban pemerkosaan agaria dapat memilih untuk menggugurkankandungannya.

Aborsi kehamilan akibat perkosaandapat dilakukan apabila usia kehamilanpaling lama berusia 40 hari sejak haripertama haid terakhir. Tindakan aborsitersebut hanya dapat dilakukan setelahmelalui upaya konseling dengan tujuanmemastikan kebutuhan dan dampak aborsi yang nanti mungkin dialami. Denganinformasi yang cukup, maka pasien yangakan melakukan aborsi dapat mengambilkeputusan yang objektif.


13/24

- 11 -

Pro dan Kontra PP KesProPengecualian larangan aborsi untuk

korban pemerkosaan menimbulkanperdebatan. Di satu sisi, aborsi merupakancara untuk mengurangi tekanan mental korbansetelah diperlakukan buruk. Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 membolehkan aborsi bagi

wanita korban perkosaandilandasi munculnyakekhawatiran terhadapmasa depan anak hasilperkosaan. Komisi NasionalPerlindungan Perempuan juga memandang aborsi inisebagai upaya mengurangidampak psikologis wanita yang mendapatkan

perlakuan tidak menyenangkan. Selain itu,Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) menganggap pembolehan ini tidakmelanggar HAM karena dalam pengecualianini wanita yang ingin aborsi adalah korban.

Namun demikian, beberapa pihakmengkhawatirkan PP Kespro akan menjadialat pelegalan aborsi. Muslimat NahdlatulUlama (NU) meminta PP ini ditinjau kembalikarena tidak ada yang dapat mengawasi,mengontrol dan memastikan seorangperempuan yang hamil karena diperkosasehingga peraturan akan dengan mudahdisalahgunakan. Menurut Muslimat NU, tanpaadanya peraturan tersebut praktik aborsisudah marak termasuk yang dilakukan olehdukun-dukun kandungan dan dikhawatirkanakan memicu pergaulan bebas. Selain itu,Pengurus Pusat Muhammadiyah juga dengantegas menyatakan penolakan terhadapperaturan tersebut karena dalam sumpahdokter tertera pernyataan menghargai hakhidup insani sejak dari proses pembuahan.

Protes juga disampaikan Ikatan DokterIndonesia (IDI) yang menganggap aborsitanpa disertai alasan medis merupakantindakan menghilangkan hak hidup seoranganak. Berdasarkan kode etik dokter, praktikaborsi dilarang keras. Jika dokter melakukanaborsi tidak sesuai dengan ketentuan makasanksinya adalah pidana sehingga IDI tidakmenginginkan keterlibatan dokter dalamtindakan aborsi yang dilakukan selaindikarenakan adanya indikasi medis.

Memandang kedua keberpihakan diatas, penulis beranggapan PP Kespro sangatesensial dalam memberikan perlindunganHAM kepada wanita korban pemerkosaan.

Hal ini penting untuk mengembalikanderajat kualitas mentalnya setelah melaluipengalaman yang tidak menyenangkan.

Untuk mencegah penyalahgunaanlegalitas aborsi, maka diperlukan langkahantisipasi. Hanya mereka yang sedangmemperkarakan kasus perkosaan yangdapat melakukan aborsi. Artinya korbanpemerkosaan perlu melaporkan kejahatanperkosaan yang dialaminya agar kasustersebut dapat diselesaikan.

Selain itu, dokter selaku tenagakesehatan yang satu-satunya berhak untukmelakukan tindakan aborsi secara legal harusmenaati peraturan yang berlaku. Misalnya,setiap tindakan kedokteran yang akandilakukan oleh dokter terhadap pasien harusmendapat persetujuan pasien. Hal ini sesuaidengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Persetujuan inilah yang menjadi bukti yangsah jika suatu saat dokter terlibat dalammasalah hukum atas tindakan tersebut.

PenutupSebagai amanat UU Kesehatan, PP

Kespro memiliki tujuan khusus untukmenjamin pemenuhan hak kesehatanreproduksi melalui pelayanan kesehatan

yang aman, efektif, dan terjangkau, termasukaborsi berdasarkan indikasi kedaruratanmedis dan perkosaan sebagai pengecualianatas larangan aborsi. Untuk menghindarikesalahpahaman pelegalan praktik aborsi,pemerintah harus melakukan sosialisasimenyeluruh dan komprehensif pada seluruhlapisan masyarakat.

Dalam praktiknya, kode etik kedokteran belum menyesuaikan dengan peraturanperundang-undangan yang baru bahwa

korban perkosaan juga dapat melakukantindakan aborsi. Sesuai kode etik kedokteran,keputusan untuk melakukan aborsi harusdibuat oleh sekurang-kurangnya dua dokterdengan persetujuan tertulis dari perempuanhamil, suami atau keluarga terdekat. Aborsidilakukan di rumah sakit yang mempunyaicukup sarana untuk melakukannya. Untukmenghindarkan dokter dari pelanggarankode etik, dokter perlu mendapatkan jaminanhukum, misalnya dengan surat pernyataandari kepolisian bahwa perempuan hamil yang akan melakukan aborsi adalah korbanpemerkosaan. Hal ini dilakukan sebagaiupaya untuk menghindari penyalahgunaan


14/24

- 12 -

tindakan aborsi. Yang tidak kalah pentingnya,untuk menjamin pelaksanaan PP Kespro inisesuai mandat yang diberikan, diperlukanpengawasan ketat Komisi terkait di DPR RItermasuk di dalamnya pengawasan terhadapproses penyelidikan atas dugaan pelanggaranPP ini.

ReferensiEvaluasi PP No 61/2014, Republika, 14

Agustus 2014.NU dan Muhammadiyah Tolak PP Aborsi,

Republika, 14 Agustus 2014.Dr Rachmat Sentika, Deputi Kesehatan dan

Kependudukan dan Keluarga BerencanaKemenko Kesra: PP Kesehatan ReproduksiDipertahankan, Republika, 11 Agustus2014.

IDI Keberatan Aborsi Dilegalkan, Republika,11 Agustus 2014.

Menko Kesra Tolak Revisi PP Aborsi,Republika, 18 Agustus 2014.

Kelahiran PP Aborsi Ganjil, Republika, 12 Agustus 2014.

PP Aborsi Sesuai Fatwa MUI,Metro TV News, 18 Agustus 2014.http://news.metrotvnews.com/read/2014/08/18/279167/pp-aborsi-sesuai-fatwa-mui diakses 22 Agustus 2014.

Menteri Kesehatan Bantah KeberadaanPP Aborsi, 20 Agustus 2014,http://health.kompas.com/read/2014/08/20/145801123/Menteri.Kesehatan.Bantah.Keberadaan.PP.Aborsidiakses tanggal 22 Agustus 2014.

POLRI Minta Kemenkes Sosialisasikan PP Aborsi pada Kepolisian, 18 Agustus 2014,http://www.merdeka.com/peristiwa/polri-minta-kemenkes-sosialisasikan-pp-aborsi-pada-kepolisian.html; diakses tanggal 22

Agustus 2014. dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

Riskesdas 2010. Badan Penelitian danPengembangan Kesehatan KementerianKesehatan RI.


15/24

- 13 -


Vol. VI, No. 16/II/P3DI/Agustus/2014EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK


KEBIJAKAN ENERGI DAN SUBSIDI ENERGI:TANTANGAN PEMIMPIN BARU INDONESIA

Rasbin*)

Abstrak

Berdasarkan indeks ESI, pengelolaan energi di Indonesia dianggap masih buruk. Dampaknya bisa dilihat dari sering terjadinya pemadaman listrik di beberapadaerah. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan ekspor sumber energi primer yangtidak tepat. Selain permasalahan itu, pemerintah baru mendatang juga menghadapi

terutama subsidi BBM. RAPBN 2015 misalnya, subsidi itu mengalami peningkatansebesar 18,1 persen dibandingkan APBN-P 2014. Akibatnya, pemerintah tidak leluasadalam mengimplementasikan program-program prioritasnya.

PendahuluanPemimpin baru Indonesia periode 2014-

2019 menghadapi satu masalah krusial, yaknimasalah energi. Isu ini masih akan terus berlanjut seiring belum tercapainya bauranenergi yang telah ditetapkan. Secara regional,pengelolaan energi di Indonesia juga dinilai

tidak lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, termasuk dengan sesamanegara di Asia Tenggara. Hal ini bisa dilihatdari Indeks Keberlangsungan Energi ( Energy Sustainability Index /ESI) yang diterbitkanoleh World Energy Council (WEC) (Tabel 1).

*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan informasi,Setjen DPR RI, Email: [email protected]

Negara Indeks Skor KeamananEnergi Ekuitas EnergiKelestarianLingkungan

Malaysia 37 BBC 34 40 92Singapura 47 BBD 124 43 51Filipina 65 BBC 39 93 54Indonesia 73 ACD 17 83 104Thailand 89 CCD 91 88 101 Vietnam 101 CDD 77 102 105Kamboja 118 CDD 121 113 67

Sumber: WEC 2014

Tabel 1. Indeks Keberlangsungan Energi 2013


16/24

- 14 -

Tabel 1 menunjukkan bahwa tahun2013, ESI Indonesia menduduki posisi ke-73di bawah Malaysia, Singapura, dan Filipina.Berdasarkan dimensi keamanan energi,posisinya di peringkat ke-17, mendudukiperingkat pertama di ASEAN. Namun

demikian, posisi ekuitas energi Indonesiadi posisi 83, masih di bawah Malaysiadan Singapura. Sedangkan keberlanjutanlingkungan Indonesia berada pada peringkatke-104. Masing-masing dimensi, keamananenergi; ekuitas energi; dan keberlangsunganlingkungan, mendapat label A, C, dan D.Dari tiga dimensi tersebut, keamanan energiIndonesia dianggap sangat kuat, tetapisebaliknya ekuitas energi Indonesia masihlemah begitu pula dengan kinerja kelestarian

lingkungan. Meskipun demikian, tren ketigadimensi terus mengalami peningkatan jikadibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012 .

Indikator kinerja kekuatan politikdan ekonomi dari kinerja energi tahun 2013mengalami penurunan dibandingkan tahun2012, sedangkan indikator kinerja kekuatanmasyarakat konstan.

Selain masalah energi, pemerintah juga mengalami dilema dalam hal pemberiansubsidi bahan bakar minyak (BBM). Daritahun ke tahun subsidi ini terus meningkat.Perbandingan perkembangan subsidi BBMdan listrik tahun 2004 2015 dapat dilihatpada Tabel 2.

Pada tahun 2015, anggaran subsididalam Rancangan Anggaran Penerimaan danBelanja Negara (RAPBN) 2015 secara totalmencapai Rp433,512 triliun. Dari jumlahini, sebagian besar dananya tersedot untuksubsidi BBM mencapai Rp291,111 triliun ataunaik Rp44,6176 triliun. Lebih lengkap tentang besaran dan struktur subsidi di Indonesiatahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.Tabel 3 menunjukkan subsidi BBMtahun 2015 diperkirakan mengambil porsiterbesar dibandingkan dengan subsidilainnya. Sebagai contoh, subsidi listrik hanyasebesar Rp72,423 triliun atau 16,71 persendari total energi. Jika subsidi BBM dan listrikini dibandingkan terhadap total subsidienergi, subsidi BBM mencapai 80,08 persensedangkan subsidi listrik hanya 19,92 persen.Bahkan bila dibandingkan dengan subsidi

non-energi, subsidi energi khususnya BBMmasih jauh lebih besar dan nilainya terusmengalami peningkatan setiap tahun.

Meningkatnya subsidi energi terutama

Tahun BBM Perubahan(%) Listrik Perubahan

(%)2004 69 - 2,3 -2005 95,6 39 8,9 2872006 64,2 -33 30,4 2422007 83,8 31 33,1 92008 139,1 66 83,9 1532009 45 -68 49,5 -412010 82,4 83 57,6 162011 165,2 100 90,4 572012 211,9 28 94,6 52013* 210 -1 100 62014** 246,5 17 103,8 4

2015*** 291,1 18 72,4 -30Sumber: Media Indonesia, 19 Agustus 2014*Berdasarkan APBN-P 2013**Berdasarkan APBN-P 2014***Berdasarkan RAPBN 2015

Tabel 2. Subsidi BBM dan Listrik 2004 2014(Triliun rupiah)

No. Jenis Subsidi Nilai (Rptriliun)

Persentase*

1. Total Subsidi 433,512 7,562. Energi 363,534 28,873. BBM 291,112 38,144. Listrik 72,423 1,485. Non Energi 69,978 35,666. Pangan 18,940 0,627. Pupuk 35,703 69,628. Benih 0,939 -0,49. Kewajiban

Layanan Publik 3,261 48,43

10. Suku BungaKredit 2,484 -23,24

11. Pajak 8,650 83,53Sumber: RAPBN 2015*Perubahan terhadap APBN 2014

Tabel 3. Struktur Subsidi di Indonesia dalamRAPBN 2015


17/24

- 15 -

semakin menyempit. Kondisi ini diperparahdengan pengelolaan energi yang dianggapmasih buruk. Hal ini berdampak terhadap berbagai sektor ekonomi seperti infrastruktur.Padahal infrastruktur merupakan urat nadi

untuk menggerakkan perekonomian.Dampak Pengelolaan Energi

Energi seharusnya menjadi salah satuprioritas pemerintah dalam setiap periodepembangunan. Energi seharusnya menjadipendorong bukan sebaliknya pengerempembangunan. Hal ini diakibatkan oleh buruknya pengelolaan energi sebagaimanaterlihat dalam ESI 2013.

Salah satu dampak kondisi ini adalah

fenomena pemadaman listrik di beberapadaerah seperti di Medan, Sumatera Utara.Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesiasetelah Jakarta dan Surabaya. Pemadamanlistrik di Medan hampir terjadi setiap hari.Pemadaman listrik ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan pengusaha.

Selain Medan, beberapa kota di Indonesia juga tidak lepas dari pemadaman listrik. SepertiBatam pada bulan April 2014, kemudian adaPekanbaru Maret 2014, Jakarta dan Tangerangpun tak lepas dari pemadaman listrik (Mei2014).

Kondisi ini terjadi karena sampai saatini, PT PLN (Persero) sebagai pihak penghasillistrik, lebih banyak menggunakan bahan bakardari fosil yang mencapai hampir 88 persen dimana 44 persen dari batubara, 23 persen BBMdan 21 persen gas alam. Padahal penggunaan bahan bakar fosil memerlukan biaya yang besar.Sedangkan penggunaan bahan bakar non-fosil yang biayanya rendah seperti panas bumi,matahari, hydro dan lainnya baru mencapai13,7 persen.

Menurut Lembaga Konsumen Indonesia, diatasi maka Indonesia dapat mengalami krisislistrik dua tahun lagi. Kondisi ini juga ikutdiperparah dengan kebijakan ekspor batubaradimana produksi batubara Indonesia sekitar75 persen di ekspor ke luar negeri sedangkansisanya untuk kebutuhan domestik. Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara lainseperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang

memanfaatkan 95 persen produksi batubaranyauntuk kebutuhan domestik. Begitu pula denganRusia, Polandia dan Afrika Selatan, negara-negara yang mengutamakan pemakaian

batubara untuk domestik terlebih dahulu.Selain kebijakan ekspor batubara,

kebijakan ekspor gas alam ke luar negeri juga menunjukkan adanya kekeliruandalam pengelolaan energi dalam negeri.Berdasarkan data Kementerian Energi danSumber Daya Manusia (ESDM) sekitar44 persen gas alam Indonesia diekspor keluar negeri seperti Taiwan, Thailand, KoreaSelatan, dan Tiongkok. Padahal kebutuhandomestik khususnya kalangan industri

harus ditutup dengan impor gas alam darisejumlah negara di Afrika.

Jika kondisi ini terus menerus terjadi,kalangan industri akan terganggu dalamhal produksinya. Implikasi besarnya,terganggunya pertumbuhan ekonomikarena banyak perusahaan yang tingkatproduksinya tidak maksimal bahkan berhenti operasi sehingga berdampakterhadap output yang dihasilkan.

Sempitnya Ruang FiskalTerus meningkatnya subsidi energi

khususnya subsidi BBM menyebabkan

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (RAPBN) 2015 subsidiBBM mencapai Rp 291,1 triliun mengalamipeningkatan 18,1 persen dibandingkanpagu dalam APBN-Perubahan 2014 yakni246,5 triliun rupiah (lihat Tabel 2). Terusmembengkaknya subsidi BBM ini, menurutekonom Megawati Institute Imam Sugema,

baru sempit sehingga sulit bergerak.

Kepala Ekonom Bank Danamon AntonGunawan, menyebabkan pemerintahterbatas dalam membangun infrastruktur.Infrastruktur, menurut Jafar M (2007),memiliki peranan positif terhadappertumbuhan ekonomi dimana dalam jangka pendek dapat menciptakan lapangankerja sedangkan jangka menengah danpanjang akan mendukung peningkatan

terkait.

Melalui infrastruktur, negara dapatmendorong pertumbuhan ekonomi denganmembantu penanggulangan kemiskinan,meningkatkan kualitas hidup, mendukung


18/24

- 16 -

tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkanmobilitas barang dan jasa serta merendahkan

Selain pembangunan infrastruktur,

mempengaruhi pergerakan pemerintah yang baru dalam mengerjakan program-program

prioritas lainnya seperti program di bidangpendidikan dan kesehatan, juga programmenurunkan tingkat kemiskinan. Oleh

masalah serius yang dihadapi pemerintah yang luas, pemerintah baru mendatangdituntut untuk melakukan perubahan dalamskema pemberian subsidi.

Penutup

Pemerintah baru mendatang,Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo Yusuf Kalla, akan menghadapipermasalahan yang serius terutama dalamhal kebijakan energi dan subsidi energi.Pengelolaan energi yang masih burukakan mempengaruhi roda perekonomiansedangan terus membengkaknya subsidienergi terutama subsidi BBM akan membuat

mengimplementasikan program-programprioritas Pemerintah baru terutama dalam bidang energi sesuai visi mereka

Oleh karena itu, Presiden dan WakilPresiden terpilih, Joko Widodo YusufKala, akan memiliki tantangan yang beratdalam mengatasi permasalahan energi dansubsidi energi. Diperlukan komitmen atauterobosan politik yang kuat untuk mengatasipermasalahan tersebut. Dukungan politikDPR juga menjadi prasyarat penting bagipemerintah dalam pengelolaan energinasional ke depan.

Referensi"Indeks Energi Masih Buruk, Republika, 14

Agustus 2014.Ganggu Keseimbangan Neraca, Republika,

14 Agustus 2014.RAPBN 2015 Sebaiknya Direstrukturisasi,

Media Indonesia, 19 Agustus 2014.Pelebaran Ruang Fiskal Demi Perbaikan,

Media Indonesia, 18 Agustus 2014.Jebakan Subsidi BBM, Republika, 14

Agustus 2014.Indonesia Krisis Listrik di Lumbung Energi,

/120416/2403162/1034/1/indonesia-krisis-listrik-di-lumbung-energi, diakses tanggal19 Agustus 2014.

Pasokan Kurang, Indonesia DapatMengalami Krisis Listrik, http:// www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140515_indonesia_mati_listrik.shtml, diakses tanggal 20 Agustus 2014.

Rancangan APBN 2015: Ruang Revisi TerbukaLebar, Bisnis Indonesia, 16 Agustus 2014.

World Energy Council (WEC). 2014.Sustainability Index. WEC.

Debat Capres, Visi Energi, Pangan, danLingkungan Jokowi-JK, http://www.satuharapan.com/read-detail/read/debat-capres-visi-energi-pangan-dan-lingkungan- jokowi-jk, diakses tanggal 25 Agustus 2014.


19/24

- 17 -


Vol. VI, No. 16/II/P3DI/Agustus/2014PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


POSTUR KABINET TAHUN 2014-2019Dewi Sendhikasari D.*)

Abstrak

Jokowi-JK sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih tahun 2014-2019memiliki tantangan besar dalam menyusun kabinet pemerintahannya. Tidak hanyamenginginkan terbentuknya kabinet dengan kalangan profesional atau zaken-kabinet di dalamnya tetapi perlu dipikirkan juga struktur kabinetnya itu sendiri.

Restrukturisasi kabinet dipandang perlu dilakukan agar terciptanya pemerintahan

struktur kabinet tersebut juga perlu dipikirkan secara matang.

PendahuluanKomisi Pemilihan Umum (KPU) telah

mengumumkan secara resmi bahwa pasangancalon presiden dan calon wakil presidennomor urut 2 (dua) yaitu Jokowi-Jusuf Kalla(JK) sebagai presiden-wakil presiden terpilihdalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden(Pilpres) secara langsung pada tanggal 9 Juli2014 yang lalu. Sejalan dengan hal tersebut,usulan demi usulan susunan Kabinet Presidendan wakil Presiden terpilih terus bermunculandari masyarakat. Terlebih setelah Tim Jokowimelalui sosial media Facebook dengan akunJokowicenter.com, menggunggah kuesionerseputar siapa menteri yang pantas mengisikabinetnya lewat dunia maya. Adapun situskabinet rakyat (www.kabinetrakyat.org) jugamengusulkan nama-nama calon menteri yangdianggap oleh rakyat layak untuk duduk dikabinet pemerintahan.

Dalam lamannya, situs kabinetrakyat

memunculkan nama-nama yang menurutpengelola muncul hasil dari diskusi bersama jurnalis, pengamat, akademisi, aktivis,teknokrat, politisi, dan masukan-masukan yang langsung diberikan oleh rakyatdimanapun berada, apapun profesi, agama,dan sukunya. Dijelaskan pula, nama-namamenteri sebagai masukan untuk kabinetJokowi diharapkan berpijak pada kriteria-kriteria yakni, tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, profesional di bidangnya sesuai dengan visi misi Jokowi-JK,dan bukan perusak lingkungan hidup. Selain

itu, ditetapkan juga kriteria menghargaikebhinekaan, memiliki kepemimpinan yangkuat, memiliki kompetensi yang baik secaramanajerial, mengerti manajemen administrasipemerintahan, dan mempunyai catatan ataurekam jejak yang baik serta mau melayanirakyat.

*) Peneliti Muda Kebijakan dan Administrasi Publik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data danInformasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: [email protected].


20/24

- 18 -

Namun demikian, susunan kabinetJokowi-JK tahun 2014-2019 yang akan diisioleh nama-nama menteri tersebut menjadiperhatian saat ini. Apakah Jokowi tetapmenggunakan format 34 Kementerian dengan3 Kementerian Koordinator saat ini atauakan mengurangi jumlahnya sesuai dengan

kebutuhan kerja kabinetnya. Oleh karena itu,Jokowi telah membentuk tim transisi yangdikepalai oleh Rini Mariani Soemarmo dandibantu empat deputi yaitu Anies Baswedan, Andi Wijayanto, Hasto Kristiyanto, dan Akbar Faisal guna menyelaraskan programkerjanya dengan pemerintahan SBY saat ini.Salah satu tugas dari Tim Transisi adalahpenataan lembaga kepresidenan dan strukturkabinet. Kabinet Jokowi-JK Tahun 2014-2019ini diharapkan akan diisi oleh orang-orangprofesional dan pakar di bidangnya atau yang biasa disebut zaken-kabinet.

Kementerian NegaraMenurut Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, yang dimaksud dengan KementerianNegara atau yang kemudian disebutkementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalampemerintahan. Kementerian mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan tertentu dalampemerintahan untuk membantu Presidendalam menyelenggarakan pemerintahannegara. Dijelaskan pula dalam UUD 1945Pasal 17 bahwa Presiden dibantu olehmenteri-menteri negara; Menteri-menteri itudiangkat dan diperhentikan oleh Presiden;kemudian disebutkan bahwa masing-masingMenteri membidang urusan tertentu dalampemerintahan. Pada ayat (4) pasal tersebutditegaskan pengaturan pembentukan,pengubahan, dan pembubaran kementerian

negara.Menurut Prof. Miftah Thoha, GuruBesar Administrasi Publik UGM, kementeriannegara dibagi atas tiga kelompok, yaitu:1. Kelompok I yaitu jenis kementerian

wajib (required ), dasarnya ialah UUD yang menyebutkan beberapa jenis bidangpemerintahan dan juga di beberapa negaramaju menyebutkan jenis kementerian ini.Jenis kementerian wajib ini tidak bisadibubarkan atau digabung selama UUD

tidak mengubah dan menghilangkannya.Jenis kementerian ini antara lain:Kementerian Luar Negeri, KementerianDalam Negeri, Kementerian Pertahanan,Kementerian Keuangan, Kementerian

Pendidikan dan (Kebudayaan),Kementerian Kesehatan dan KesejahteranSosial, Kementerian Agama, danKementeraian Hukum, Perundangan danHAM.

2. Kelompok II yaitu jenis kementerian yangtergolong strategis dimana fungsinya

sangat penting untuk memajukanteknologi, pemerintahan, pembangunandan tuntutan global. Jenis kementerianini bisa digabung, dibubarkan atauditimbulkan baru karena mengikutiperkembangan strategis nasionalmaupun global dan disarankan bisamemberi tahu atau persetujuan keDPR RI. Jenis kementerian ini antaralain: Kementerian Perindustrian danPerdagangan, Kementerian Perhubungandan Pariwisata, Kementerian Kelautandan Perikanan, Kementerian Pertaniandan Kehutanan, Kementerian PekerjaanUmum, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral, Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi, KementerianPendayagunaan Aparatur Negara,Kementerian Lingkungan Hidup,Kementerian Riset dan Teknologi.

3. Kelompok III yaitu jenis kementeriannon-fortopolio atau non-departemen.Jenis kementerian ini mewadahi aspirasipolitik koalisi. Jenis kementerian inimudah untuk dibentuk, dibubarkan dandihilangkan sesuai dengan kebutuhanpolitik Presiden terpilih. SelainKementerian Negara tersebut, Presidendapat membentuk sebanyak-banyaknya 3(tiga) kementerian non-portofolio.

Berdasarkan tiga pengelompokkanini, penyusunan jumlah kementeriannegara dapat menggunakan prinsip rightsizing (tepat guna) dan bukan semata-

mata perampingan. Oleh karena itu denganmenggunakan analisis organisasi yang tepat,eksistensi kementerian sangat efektif. Selainitu, penyusunan organisasi kementerian tidakhanya didorong semata-mata penghematansaja akan tetapi juga harus dipertimbangkankesatuan bidang tugas dibawah kendalikebijakan satu Menteri. Misalnya, bidangfungsi pendidikan tidak bisa harus dipecahmenjadi pendidikan dasar, menengah, dantinggi dibawah kebijakan beberapa menteri.

Fungsi pendidikan harus utuh satu kesatuan. Apalagi jika kemudian ada menteri risetdan pendidikan tinggi yang terpisah denganmenteri pendidikan dasar dan menengah.


21/24

- 19 -

Kabinet Tahun 2014-2019 Visi dan misi pasangan Jokowi-JK

yang bertema besar Jalan Perubahan UntukIndonesia Yang Berdaulat, Mandiri, danBerkepribadian, terdiri dari 42 halaman,semestinya disesuaikan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN). Mukadimah visi misi keduanyamemuat latar belakang kelahiran IndonesiaHebat. Awalannya adalah jalan perubahanideologis yang bersumber pada Pancasila,UUD 1945, dan Proklamasi. Ada tiga masalahpokok bangsa yang harus dijadikan perhatian bersama. Pertama , ancaman terhadap wibawa negara. Kedua , kelemahan sandiperekonomian bangsa. Terakhir , intoleransidan krisis kepribadian bangsa. Duet Jokowi-JK sepakat bahwa Trisakti sebagai upayauntuk mengembalikan jalan ideologi bangsaIndonesia. Menurut mereka, Trisakti menjadipondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa ke depan agar berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan berlandaskan gotong-royong. Berikut visi misi Jokowi-JK yangdirangkumnya ke dalam tujuh poin:1. Mewujudkan keamanan nasional yang

mampu menjaga kedaulatan wilayah,menopang kemandirian ekonomi, denganmengamankan sumberdaya maritim, danmencerminkan kepribadian Indonesiasebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis, berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktifdan memperkuat jati diri sebagai negaramaritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusiaInonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negaramaritim yang mendiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi danmisinya tersebut, Jokowi-JK harus membentukkabinet pemerintahan yang profesional atauzaken-kabinet. Menurut salah satu Deputi TimTransisi Jokowi, Andi Wijayanto, Setidaknya,ada tiga opsi kabinet yang akan mendudukipemerintahan. Opsi pertama bersifat statusquo, dengan jumlah kementerian sama yakni 34 kementerian. Hanya saja, akanada perubahan sejumlah nama kementerian yang ada saat ini. Opsi ini diambil bila

ruang manuver sisi anggaran Oktober-Desember 2014 sangat terbatas, sehinggatak dimungkinkan melakukan restrukturisasiperubahan anggaran.

Opsi kedua adalah jika Jokowiingin kementerian yang ada menjadi 27kementerian, dengan tiga kementeriankoordinator yakni Kementerian Luar Negeri,Kementerian Pertahanan dan KementerianDalam Negeri. Selain itu, ada tiga menteri yang pengubahannya harus lewat DPR RI, yakni Kementerian Agama, Hukum, danKementerian Keuangan. Karena itulah, enamkementerian itu akan tetap ada. Adapunkementerian lainnya akan dibuat sesuaidengan prioritas pemerintahan Jokowi-JK.

Opsi ketiga terbagi menjadi dua opsi, yaitu opsi 3A dengan 20 kementerian danopsi 3B dengan 24 kementerian. Sejumlahkementerian juga dibuat sesuai dengankebutuhan. Dari semua opsi itu, ada isu yangmenonjol, antara lain mengenai KementerianMaritim dan Kementerian KedaulatanPangan yang mengurusi masalah pertanian,perikanan, dan perkebunan.

Dalam urusan pendidikan ada yangmengusulkan untuk memecah menjadidua, yakni Kementerian Pendidikan DasarMenengah serta Kementerian PendidikanTinggi dan Riset. Kementerian PendidikanDasar mengurusi fondasi pendidikandan pengetahuan anak-anak, sedangkanKementerian Pendidikan Tinggi menjadipenyambung dunia pendidikan denganindustri dan kebutuhan lapangan kerja.

Adapun menurut salah satu deputi TimTransisi Jokowi, Hasto Kristiyanto, arsitekturkabinet pemerintah tahun 2014-2019 secaragaris besar akan bernapaskan trisakti, yaitu berdikari di bidang politik, ekonomi, dankebudayaan. Oleh karena itu, kemungkinan

besar formasi tiga kementerian koordinatorakan dipertahankan. KementerianKoordinator Bidang Politik dan Keamanandibuat untuk menjalankan agenda politik berdaulat di bidang politik; KementerianKoordinator Bidang Perekonomian danKesejahteraan Rakyat guna menjalankanagenda berdikari di bidang ekonomi;dan Kementerian Koordinator BidangKebudayaan melaksanakan pembangunankarakter serta kebanggaan berbangsa.

Di sektor pendidikan juga akandirencanakan wajib belajar 12 tahun dan

antara lain gagasan menyatukan pendidikan


22/24

- 20 -

tinggi, lembaga riset, dan pengembanganteknologi ke dalam satu kementeriantersendiri. Sementara itu, KementerianPendidikan hanya memusatkan diri pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah.Selain itu, tim transisi akan mengkaji peluangintegrasi Kementerian Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan Usaha KecilMenengah. Selanjutnya tim juga sedangmencari cara untuk menguatkan beberapasektor yang dinilai kedodoran. Mulai daripembenahan tangan Negara di BUMN,kontrol ekonomi Negara lewat KementerianKeuangan, mengamankan kemandirianenergi pada Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral, serta penguatan sektormaritim karena mengingat luasnya perairanIndonesia. Namun demikian, belum jelasapakah struktur kabinet yang akan dibentuknantinya.

PenutupSejak awal presiden terpilih Jokowi

memang bertekad membentuk kabinetkerja. Sikap ini diwujudkan ketika iamembentuk koalisi tanpa syarat denganpartai politik pendukung. Maksudnya, iatidak mau membagi-bagi kursi sebagai syaratpembentukan koalisi karena kesadarannyauntuk tidak mau tersandera kepentinganpartai politik tertentu. Jokowi jugamenginginkan kabinet pemerintahannyananti akan diisi oleh kalangan profesional, walaupun tidak mudah dalam menyusunnya.Selain itu, isu perampingan kabinet juga perlumenjadi perhatian dalam menyusun kabinetnantinya. Diperlukan kajian yang mendalam,perlu tidaknya restrukturisasi kelembagaan

Kalaupun perampingan kabinet

tidak harus dilakukan untuk saat ini, akantetapi pembentukan kabinet tahun 2014-2019 nanti diharapkan menggunakanprinsip right sizing (tepat guna). Hal inisupaya terjadi pembagian kinerja yangtepat sehingga tidak ada tumpang-tindihtugas dan fungsi kelembagaan. Selain itu, jika mendasarkan pada APBN, maka dapatdilakukan penghematan anggaran. Dengandemikian struktur kabinet yang tepat gunadengan para orang-orang profesional didalamnya diharapkan mampu menciptakanpenyelenggaraan pemerintahan yang efektif

rakyat.

Referensi Amir Tejo, "Ini Kabinet Jokowi Versi

JK",http://www.tempo.co/read/news/2014/08/22/078601477/Ini-Kabinet-Jokowi-Versi-JK diakses tanggal25 Agustus 2014.

Cavin R. Manuputty, Bernadetta Febriana,

dan Andi Anggana, Transisi MenujuPemerintahan Ideal, Gatra edisi 40 tgl 7-13 Agustus 2014 hal. 10-11

"Ini Susunan Kabinet Jokowi-JK Usulan www.kabinetrakyat.org", http:// www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/27/ini-susunan-kabinetjokowi-jk-usulan-wwwkabinetrakyatorgdiakses tanggal 15 Agustus 2014.

"Inilah Visi dan Misi Jokowi-Kalla", http:// www.jokowi.id/berita/inilah-visi-misi- jokowi-kalla/, diakses tanggal 26 Agustus2014.

"Jokowi Inginkan Kementerian Maritim danPangan", http://nasional.kompas.com/read/2014/08/25/07050071/Jokowi.Inginkan.Kementerian.Maritim.dan.Pangan

Miftah Thoha, Makalah Kabinet 2014disampaikan dalam Seminar tentangPostur Kabinet 2014, Tim Politik DalamNegeri, P3DI Setjen DPR RI tanggal 22 Agustus 2014.

"Opini: Jokowi dan Kabinet Orang Ramai",Tempo edisi 23 tanggal 4-10 Agustus 2014hal. 29

Sundari, "Tim Jokowi-JK Susun Tiga OpsiKabinet", http://www.tempo.co/read/news/2014/08/25/078601953/Tim-Jokowi-JK-Susun-Tiga-Opsi-Kabinet

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008tentang Kementerian Negara.


23/24


24/24

Vol.VI No. 16 II P3DI AGUSTUS 2014

Documents

Transcript of Vol.VI No. 16 II P3DI AGUSTUS 2014