A. Visi dan Misi PengelolaanVisi dan Misi pengelolaan TNP Laut Sawu mengacu pada misi dan visi Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu: 1. Visi : Terwujudnya Pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu yang berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan keanekaragaman hayati laut, nilai budaya dan kesejahteraan masyarakat 2. Misi : a. Mengembangkan upaya pemanfaatan sumberdaya laut di TNP Laut Sawu secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah. b. Menerapkan sistem pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang adaptif untuk menjamin kelestarian sumberdaya laut dan ekosistemnya serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat,; c. Mengintegrasikan fungsi kawasan dengan pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam dan sekitar TNP Laut Sawu ; d. Mengembangkan kelembagaan dan sistem pengelolaan TNP Laut Sawu yang berbasis ekosistem, kehati-hatian, keterpaduan, adaptif dan partisipatif.B. Tujuan PengelolaanPengelolaan TNP Laut Sawu diarahkan melalui pendekatan kehati-hatian, keterpaduan, berbasis ekosistem, adaptif dan partisipatif. Pemaduserasian kebijakan dan program antara pemangku kepentingan dalam berbagai tingkatan sangat penting agar proses pembangunan di kawasan TNP Laut Sawu dapat dilaksanakan secara selaras dan berkelanjutan. Tujuan pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu dijabarkan berdasarkan misi, yaitu:Misi 1. : Mengembangkan upaya pemanfaatan sumberdaya laut di TNP Laut Sawu secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah, mencakup tujuan: a. Peningkatan kegiatan identifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut dan ekosistemnya; b. Pengembangan mekanisme pemanfaatan sumberdaya laut dan ekosistemnya secara optimal dan berkelanjutan; c. Pengembangan adopsi kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut yang selaras dengan keberlanjutan sumberdaya laut dan ekosistemnya; d. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata; e. Pengelolaan dan pengembangan industri kelautan di TNP Laut Sawu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya laut. f. Pengembangan upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan g. Pengembangan strategi pengelolaan sumberdaya laut di kawasan TNP Laut Sawu ditinjau dari aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

Misi 2.: Menerapkan sistem pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang adaptif untuk menjamin kelestarian sumberdaya laut dan ekosistemnya serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat, mencakup tujuan: a. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan mengembangkan Bank Data TNP Laut Sawu yang dihimpun dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan dan menyebarluaskannya dalam system informasi data potensi sumberdaya alam TNP Laut Sawu serta memanfaatkannya untuk menunjang pengelolaan TNP L Sawu. b. Pembangunan dan penerapan sistem pemantauan status sumberdaya laut dan ekosistemnya; c. Penyelenggaraan Sistem Pemantauan dan Penanggulangan Bencana di TNP Laut Sawu serta rehabilitasinya sebagai sub sistem dari sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam nasional dan daerah d. Pengembangan skema Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan yang mendukung pengembangan TNP Laut Sawu sebagai center of excellence keanekaragaman hayati laut (marine biodiversity); e. Pengembangan skema pengelolaan ekosistem laut dalam guna pelestarian dan pemanfaatannya secara optimal. f. Pembangunan, pengembangan dan penerapan skema pengelolaan terpadu dan adaptif dalam kerangka antisipasi perubahan iklim g. Pengembangan dan penerapan skema pengelolaan habitat dan populasi jenis-jenis biota laut utamanya jenis-jenis langka dan/atau bernilai ekonomi tinggi h. Pengembangan dan penerapan skema pengelolaan populasi dan habitat setasea dalam kerangka memfungsikan secara optimal TNP Laut Sawu sebagai koridor utama. i. Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan dan pengamanan kawasan yang effektif dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP L Sawu yang fungsional; j. Perumusan dan penerapan regulasi, perangkat dan penegakan hukum yang kuat, komprehensif dan effektif serta memperhatikan kearifan local dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP L Sawu yang fungsional. k. Pengembangan sumberdaya manusia yang kompeten dan berdedikasi dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP L Sawu yang fungsional

Misi 3.: Mengintegrasikan fungsi kawasan dengan pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam dan sekitar TNP Laut Sawu, mencakup tujuan: a. Penguatan status titik referensi sebagai titik ikat batas kawasan TNP Laut Sawu; b. Penguatan sistem penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota; c. Pewujudan pengelolaan alur pelayaran, jaringan pipa dan kabel bawah laut d. Pewujudan pengelolaan sumber pencemaran dari daratanMisi 4.: Mengembangkan kelembagaan dan sistem pengelolaan TNP Laut Sawu yang berbasis ekosistem, kehati-hatian, keterpaduan, adaptif dan partisipatif, mencakup tujuan: a. Pengembangan institusi pengelola TNP Laut Sawu; b. Pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) yang mampu mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu;c. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan TNP Laut Sawud. Pengembangan sistem pendanaan yang berkelanjutane. Pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan TNP Laut Sawu;f. Pengembangan mekanisme kerjasama pengelolaan dengan para pihak;g. Pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif TNP Laut Sawu;h. Pemberdayaan masyarakat pesisir untuk pengembangan dalam rencana pengelolaan jangka panjang TNP Laut SawuC. Sasaran PengelolaanUntuk mewujudkan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan TNP Laut Sawu ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan laut dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk, pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat, mewujudkan pengembangan ekowisata; meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber laut; merehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut; serta kelembagaan kolaboratif. Sebagai kawasan yang berbasis konservasi, TNP Laut Sawu diarahkan untuk; 1) menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan system penyangga kehidupan; 2) menjamin terpeliharanya keanekaragaman jenis genetik dan tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan Iptek yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumberdaya laut untuk kesejahteraan (pelestarian sumber plasma nuftah);3) mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumberdaya laut sehingga terjamin kelestariannya (pemanfaatan secara lestari) akibat sampingan penerapan Iptek yang kurang bijaksana, kurang harmonisnya penggunaan Tata Ruang daratan pesisir dan wilayah laut yang dapat mengakibatkan timbulnya gejala erasi genetik, polusi, penurunan potensi dan kualitas sumberdaya laut dan4) membangun kemampuan kawasan untuk dapat mandiri dan professional dalam pengelolaan secara kelembagaan, personil dan pendanaan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan asas keterpaduan, kehati-hatian dan keadilan.

Sasaran pengelolaan TNP Laut Sawu diuraikan sebagai berikut:Misi 1.: Mengembangkan upaya pemanfaatan sumberdaya laut di TNP Laut Sawu secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah, dengan sasaran: a) Peningkatan kegiatan identifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut dan ekosistemnya; Terinventarisasinya sumberdaya pesisir dan laut, tersedianya data potensi sumberdaya pesisir dan laut untuk pemanfaatan berkelanjutan; Terpantaunya lokasi-lokasi kritis ekosistem di TNP Laut Sawu dari kegitan merusak dan penangkapan berlebih. b. Pengembangan mekanisme pemanfaatan sumberdaya laut dan ekosistemnya secara optimal dan berkelanjutan: Adanya petunjuk teknis pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan; Adanya model pemanfaatan sumberdaya laut c. Pengembangan adopsi kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut yang selaras dengan keberlanjutan sumberdaya laut dan ekosistemnya: Tersedianya informasi dan data praktek-praktek kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan; Terlaksananya praktek-praktek kearifan lokal yang diadopsi dan/atau menggiatkan kembali kearifan lokal yang telah ada dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan Adanya panduan/petunjuk teknis monitoring dan evaluasi praktek-praktek kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan; Mengatur pengelolaan dan pengembangan industri kelautan di TNP Laut Sawu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya laut;1) Adanya keterpaduan sektor-sektor terkait yang mencakup sarana dan prasarana, Ilmu dan teknologi, sumber daya manusia serta pendanaan Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata:1) Tersedianya informasi jenis, potensi dan daya dukung pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya;2) Adanya petunjuk teknis dan prosedur pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya yang disyahkan oleh yang berwenang;3) Terselenggaranya promosi pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam dan budaya4) Terwujudnya pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya5) Tersediannya desain pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya Pengembangan upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan: Tersedianya data pendugaan populasi dan sebaran ikan ekonomis penting sebagai dasar dalam pemanfaatan secara berkelanjutan; Terbentuknya sistem pengembangan upaya pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah setempat (termasuk perizinan, alokasi, mekanisme dan pemberian tanda)

Pengembangan strategi pengelolaan sumberdaya laut di kawasan TNP Laut Sawu ditinjau dari aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat:1) Terciptanya iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki dimiliki masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.2) Adanya strategi penyadaran penguatan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya.3) Tersedianya akses pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya dengan memperhatikan aspek spesifik lokasi, adaptif, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian4) Penguatan sumber daya manusia dengan pelatihan dan penguatan kelembagaan dengan pembentukan kelompok masyarakat konservasi. Pemberdayaan masyarakat pesisir untuk pengembangan dalam rencana pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu adalah dengan;1) Adanya pengembangan mata pencarian alternative,2) Tersedianya teknologi alternatif ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya di dalam kawasan TNP Laut Sawu Misi 2.: Menerapkan sistem pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang adaptif untuk menjamin kelestarian sumberdaya laut dan ekosistemnya serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: a. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan mengembangkan Bank Data TNP Laut Sawu yang dihimpun dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan dan menyebarluaskannya dalam system informasi data potensi sumberdaya alam TNP Laut Sawu serta memanfaatkannya untuk menunjang pengelolaan TNP L Sawu. Teridentifikasinya kebutuhan baseline data dan system analisisnya yang meliputi data tentang karakteristik laut, baku mutu laut, bathimetry, hydrography, oceanography, cuaca, data sumberdaya hayati dan non hayati, lempeng tanah dasar laut, gempa di laut, tsunami, data tentang pulau-pulau, peta laut, kependudukan pesisir dan data lain yang diperlukan Tersusunnya system bank data yang selalu dapat diakses, diperbaharui dan menjadi referensi serta umpanbalik dalam system pengelolaan TNP Laut Sawu; Tersedianya perangkat penunjang system Bank Data, termasuk jejaring kelembagaan pengelola, peralatan, dan pendanaan. Terwujudnya jejaring penunjang dan pengguna dan diseminasi/akses system bank data. b. Pembangunan dan penerapan sistem pemantauan status sumberdaya laut dan ekosistemnya; Teridentifikasinya kebutuhan/prioritas jenis sumberdaya dan ekosistem laut yang memerlukan pemantauan. Tersedianya panduan teknis/protokol monitoring sumberdaya laut berdasarkan sesuai kebutuhan dan prioritas; Terlaksananya monitoring SD Laut Sawu secara berkala (reguler) Terselenggaranya analisis hasil monitoring sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai masukan dan umpanbalik regular bagi pengelolaanTNP Laut Sawu sekaligus sebagai bagian dari Bank Data; Tersusunnya dan tersedianya profil status perikanan dan kelautan TNP Laut Sawu yang selalu terperbaharui

c. Penyelenggaraan Sistem Pemantauan dan Penanggulangan Bencana di TNP Laut Sawu serta rehabilitasinya sebagai sub sistem dari sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam nasional dan daerah; Teridentifikasinya potensi dan klasifikasi bencana alam di Laut Sawu, termasuk diantaranya bencana Tsunami, Badai Alam yang sangat destruktif dan malapetaka laut yang sifatnya dahsyat (massive/catastrophic/imminent danger) sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum laut internasional yang berlaku Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk peralatan, perlengkapan yang berteknologi tepat guna dan hasil uji-coba, membuat petunjuk teknis dalam keadaan darurat (Contingency Plan), sistem peringatan dini, penyediaan sumberdaya manusia yang ahli, terlatih, sistem pengamanan lingkungan dan pengaturan logistik . Terpadunya dan terlaksananya system peringatan dini dan penanggulangannya dalam penyelenggaraan tatakelola baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota NTT.d. Pengembangan skema Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan yang mendukung pengembangan TNP Laut Sawu sebagai center of excellence keanekaragaman hayati laut (marine biodiversity); Tersedianya analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya laut yang berkelanjutan di TNP L Sawu; Tersusunnya skema program penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan TNP Laut Sawu sebagai center of excellence keanekaragaman hayati laut (marine biodiversity) Tersusunnya rancangan rinci kajian pokok pengembangan penelitian dan pendidikan di TNP Laut Sawu termasuk penelitian pemantauan degradasi dan rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi terumbu karang dengan manipulasi substrat terumbu karang, perilaku dan agregasi berpijah ikan ekonomis penting, pengembangan potensi wisata bahari, pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan konsekuensinya bagi pengelolaan kawasan konservasi, dampak lingkungan kegiatan ekonomi alternatif di dekat kawasan konservasi, dan kearifan local serta system komunikasi dan disseminasinya. Terbentuknya jejaring stakeholder kunci untuk menunjang skema Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan yang mendukung pengembangan TNP Laut Sawu, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk penggalangan keahlian, pendanaan, sarana dan prasarana dan kemitraan.e. Pengembangan skema pengelolaan ekosistem laut dalam guna pelestarian dan pemanfaatannya secara optimal; Terselenggaranya upaya diseminasi dan meningkatnya pemahaman tentang perubahan iklim dan kemungkinan dampaknya di lingkup stakeholder kunci TNP L Sawu. Tersusunnya perencanaan terpadu tata ruang pesisir, laut dan daratan yang juga memasukkan factor antisipasi perubahan iklim. Terpetakannya masyarakat dan ekosistem ekosistem pesisir dan laut utama/penting yang terpengaruh atau berpengaruh terhadap ketahanan perubahan iklim, seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Terselenggaranya pengelolaan secara terkoordinir ekosistem pesisir dan laut utama/penting yang terpengaruh atau berpengaruh terhadap ketahanan perubahan iklim, seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun, termasuk penataan dan rambu-rambu pembatasan alih fungsif. Pembangunan, pengembangan dan penerapan skema pengelolaan terpadu dan adaptif dalam kerangka antisipasi perubahan iklim; 1) Terselenggaranya pengkajian potensi sumberdaya laut dalam dan penyusunan skema pengembangan pengelolaan dan pemanfaatannya secara lestari termasuk kondisi geografi kelautan, potensi energi alternatif non konvensional dan sumberdaya kelautan non hayati. 2) Terbentuknya kerjasama antar lembaga dan stakeholder kunci untuk pengelolaan laut dalam wilayah TNP L Sawu dan sekitarnya serta pemanfaatannya secara lestari dengan mengutamakan kelestarian biodiversitas langka dan terancam serta memperhatikan kearifan lokal.g. Pengembangan dan penerapan skema pengelolaan habitat dan populasi jenis-jenis biota laut utamanya jenis-jenis langka dan/atau bernilai ekonomi tinggi; 1) Tersedianya data dan informasi tentang sebaran, pola hidup dan dinamika serta ancaman terhadap habitat dan populasi jenis-jenis biota langka dan/atau bernilai ekonomi tinggi di perairan TNP L Sawu 2) Tersedianya kerangka pengelolaan dan petunjuk teknis/protokol pengelolaan habitat dan populasi jenis-jenis biota langka dan/atau bernilai ekonomi tinggi di perairan TNP L Sawu 3) Terlaksananya program pengelolaan habitat dan populasi jenis-jenis biota langka dan/atau bernilai ekonomi tinggi di perairan TNP L Sawu, termasuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan habitat dan populasi.h. Pengembangan dan penerapan skema pengelolaan populasi dan habitat setasea dalam kerangka memfungsikan secara optimal TNP Laut Sawu sebagai koridor utama; 1) Tersedianya data dan informasi tentang sebaran, pola hidup dan dinamika serta ancaman terhadap habitat dan populasi Setasea di perairan TNP L Sawu dan sekitarnya 2) Tersusunnya skema pengelolaan Setasea di perairan TNP L Sawu terasuk identifikasi dan pengaturan alat tangkap, musim (selama migrasi paus), pengaturan aktifitas penangkapan (terutama ikan tuna) dan kode etik untuk menghindarkan by-catch; identifikasi dan pengaturan alur pelayaran tertentu dan koridor Setasea untuk lintasan kapal,, pengaturan eksplorasi pertambangan (pembatasan seismik, dsb.). 3) Terkoordinasinya pengaturan dan pelaksanaan penggunaan perairan TNP L Sawu antar stakeholder kunci sekaligus komitmen dan partisipasi termasuk dalam penggunaan alur lintasan, pengendalian polusi dan pemantauan dalam rangka menjamin kelestarian habitat dan populasi Setasea. 4) Memperkuat hukum adat yang memiliki nilai konservasi Setasea yang tinggi.i. Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan dan pengamanan kawasan yang effektif dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP L Sawu yang fungsional; 1) Tersedianya peta ancaman dan kerawanan terhadap sumberdaya kawasan serta perbaharuannya secara berkala. 2) Tersusunnya skema pengamanan kawasan yang disusun secara kolaboratif antar stakeholder kunci. 3) Tersusunnya protokol pengamanan terpadu 4) Terbentuknya tim pengamanan terpadu antar lembaga penegakan hukum dan komponen masyarakat serta dukungan sarana-prasarana yang memadai. 5) Terlaksananya pengawasan dan pengamanan kawasan secara terpadu berdasarkan ketentuan yang sesuai dan berlaku serta evaluasi secara berkala untuk mengukur effektivitasnya serta dampaknya terhadap kelestarian sumberdaya.

j. Perumusan dan penerapan regulasi, perangkat dan penegakan hukum yang kuat, komprehensif dan effektif serta memperhatikan kearifan local dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP L Sawu yang fungsional. 1) Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang mendukung efektifitas pengelolaan TNP L Sawu berdasarkan kajian komprehensif dan konsultasi para pihak, termasuk peraturan adat setempat yang dapat memperkuat hokum positif.; 2) Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan penegak hukum; 3) Terlaksananya komitmen penerapan para penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum secara konsisten serta evaluasinya dalam rangka meningkatkan effektivitas pengelolaan sumberdaya TNP L Sawu secara berkesinambungank. Pengembangan sumberdaya manusia yang kompeten dan berdedikasi dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP L Sawu yang fungsional. 1) Teridentifikasinya kebutuhan SDM dan kompetensinya untuk peningkatan kapasitas untuk pengelolaan effektif TNP Laut Sawu 2) Tersusunnya rancangan skema peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan TNP L Sawu dengan mengutamakan peningkatan kompetensi serta SDM di daerah. 3) Terkonsolidasinya komitmen para pihak untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelolaan serta dukungannya dalam penerapannya. 4) Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan TNP L Sawu yang fungsional melalui berbagai jalur, termasuk pendidikan, pelatihan, magang, pendampingan, perbantuan tenaga ahli, penjenjangan karir, dsbMisi 3.: Mengeintegrasikan fungsi kawasan dengan pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan sasaran: a. Penguatan status titik referensi sebagai titik ikat batas kawasan TNP Laut Sawu; 1) Kesepakatan bersama antara pengelola TNP Laut Sawu dan Pemerintah Provinsi NTT sera pemerintah Kabupaten/Kota di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu yang dituangkan dalam Berita Acara serta tercantum secara jelas dalam peta batas TNP yang menjadi acuan para pemangku kepentingan; 2) Pada setiap titik referensi batas dilengkapi dengan tanda berupa pelampung dan atau lampu suar. b. Penguatan penataan dan penetapan zonasi TNP Laut Sawu sebagai bagian integral dari sistem penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota; 1) Menyeleraskan RTRWP/K, tata ruang laut dan pesisir dan zonasi TNP laut Sawu; 2) Menyerasikan pola pemanfaatan dalam kawasan TNP Laut Sawu sesuai dengan RPJPP&M di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; 3) Mengesahkan dokumen rencana Zonasi TNP Laut Sawu oleh Dirjen KP3K dan diketahui oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Forum Konsultasi masyarakat NTT;4) Mengintegrasikan Zonasi TNP Laut Sawu dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Kabupaten/Kota di dalam dan sekitar TNP Laut Sawu dan menjadi acuan bagi para pihak didalam implementasinya; 5) Tersedianya tanda/rambu-rambu zonasi di lapangan dan panduan pengetahuan pengenalan batas zonasi TNP Laut Sawu;

6) Dokumen rencana zonasi TNP Laut Sawu dapat diketahui dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan masyarakatc. Pewujudan pengelolaan alur pelayaran, jaringan pipa dan kabel bawah laut; 1) Mengelola kerentanan alur pelayaran dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terhadap pengelolaan TNP Laut Sawu serta mengintegrasikan jaringan pipa dan kabel bawah laut dengan menjadikannya sebagai asset pendukung terhadap pengelolaan kawasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan pengembangan wilayah serta mempertahankan pertahanan dan keamanan nasional; 2) Mensinergikan pengelolaan TNP Laut Sawu dengan wilayah ALKI dan alur pelayaran kapal.d. Pewujudan pengelolaan sumber pencemaran dari daratan; 1) Penguatan regulasi/peraturan untuk kualitas air dalam TNP Laut Sawu dan peraturan kearah darat; 2) Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang berdampak pada ekosistem laut di dalam TNP Laut Sawu; 3) Mempelajari DAS dan ekosistem mangrove selama musim kering dan basah, aliran sungai, muara, daerah di dekat pembangunan perkotaan, desa, tambang, dan segala jenis eksploitasi yang dapat mempengaruhi kualitas air di dalam TNP Laut Sawu.Misi 4.: Memantapkan sistem pengelolaan TNP Laut Sawu yang berbasis ekosistem, kehati-hatian, keterpaduan, adaptif dan partisipatif, dengan sasaran: a. Pengembangan institusi pengelola TNP Laut Sawu; 1) Hasil assesment tentang struktur organisasi pengelelola TNP Laut Sawu yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan TNP Laut Sawu dan terisi oleh tenaga profesional. 2) Penetapan lembaga pengelola professional dan mandiri menuju kea rah lembaga Badan Layanan Umum b. Pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) yang mampu mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu; 1) Adanya uraian tugas dan jabatan untuk setiap formasi; 2) Daftar kualifikasi dan jumlah kebutuhan pegawai; 3) Hasil assessment atas kebutuhan pendidikan, pelatihan, penyegaran yang sesuai dengan standar minimum pengelolaan; 4) Terlaksananya pelatihan-pelatihan berdasarkan analisa kebutuhan 5) Daftar kebutuhan pendidikan, pelatihan, penyegaran yang sesuai dengan standar minimum pengelolaan; 6) Ada rencana promosi dan mutasi pegawai yang jelas; 7) Adanya pedoman tentang pembinaan (mentoring dan conselling) bagi setiap pegawai (hubungan bawahan atasan);8) Adanya mekanisme penilaian kinerja, pemberian sanksi dan penghargaan yang jelas dan proporsional. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan TNP Laut Sawu:1) Tersedianya sarana prasarana pengelolaan TNP Laut Sawu sesuai dengan kebutuhan dan stndar;2) Terpeliharanya sarana prasarana;

3) Adanya kriteria kelayakan operasional sarana prasarana (kepentingan replacement).Pengembangan sistem pendanaan yang berkelanjutan;1) Tersedianya analisa kebutuhan pendanaan yang rasional;2) Adanya standarisasi pembiayaan untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan;3) Adanya analisa peluang penggalangan sumber pendanaan yang berkelanjutan;4) Tersedianya mekanisme pendanaan alternative;5) Pengelolaan keuangan yang professional, transparan dan akuntabel.Pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan TNP Laut Sawu:1) Tersusunnya rencana pengelolaan jangka menengah dan pendek (setiap 5 dan 1 tahun) TNP Laut Sawu yang bisa dijadikan acuan bagi para pihak;2) Tersusun dan terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan TNP Laut Sawu sebagai umpan balik perencanaan dan pengelolaan. Pengembangan mekanisme kerjasama pengelolaan dengan para pihak:1) Tersedianya analisa kebutuhan jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan dan tersosialisasikan kepada publik;2) Tersedianya panduan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama;3) Adanya analisa dan identifikasi profil parapihak dalam rangka pengembangan kerjasama.4) Terbangunnya kerjasama dengan kelembagaan local Pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif TNP Laut Sawu:1) Adanya analisa peran parapihak dalam pengelolaan kolaboratif yang mengakomodir semua kepentingan di tingkat nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Kabupaten/Kota di dalam sekitar TNP Laut Sawu;2) Terwujudnya kesepahaman para pihak tentang sistem pengelolaan kolaboratif;3) Terbentuknya kelembagaan dan mekanisme pengelolaan kolaboratif yang mewakili kepentingan para pihak;4) Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kolaboratif sesuai dengan kebutuhan yang adaptive.D. Analisis Lingkungan StrategisStrategi dan kebijakan TNP Laut Sawu diarahkan pada 1) pembangunan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, harus memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan (sustainable development); 2) penerimaan devisa negara melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan termasuk jasa-jasa kelautan; 3) mendorong ekonomi local untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia secara baik, 4) perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan; 5) menjaga kelestarian sumber daya.

LINGKUNGAN INTERNALKekuatan (strength)

a. UPT/BKKPN Kupangb. Peraturan Perundangan bidang Kelautan dan perikananc. Potensi Kawasan TNP Laut Sawud. Jumlah Sumber Daya Manusia

Kelemahan ( Weakness )

a. Petunjuk opreasional dan teknisb.Kualitas Sumber daya manusiac. Dana operasional pengelolahan (anggaran) yang tidak memadaid. Sarana dan prasarana yang belum memadai

LINGKUNGAN EKSTERNAL

Peluang (Opportunity)

a. Komitmen Pimpinan Nasional dan daerahb. Adanya dukungan dan para pihak (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM, swasta, universitas )c. Dukungan masyarakat terhadap konservasid. Wisata bahari dan budaya yang cukup tinggi

Ancaman (Threat)

a. Perubahan Iklim : Kenaikan muka air laut dan kenaikan suhu permukaan laut (menyebabkan bleaching dan penyakit).b. Polusi : Plastik, limbah kimia, suarac. Gangguan keamanan kawasan oleh kapal nelayan dari luar kawasan Penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing), merusak dan penangkapan ikan berlebih (overfishing).d.DampakPembangunan, sedimentasi,konversi,pelayaran, terhadap keutuhan ekosistem

Identifikasi kekuatan pendorong dan penghambat

Faktor internal

Faktor eksternalPeluang (Opportunity)

Kekuatan (strength)

a. UPT/BKKPN Kupangb. Peraturan Perundangan bidangKelautan dan perikananC. Potensi Kawasan TNP Laut Sawud. Jumlah Sumber Daya Manusia

Kelemahan ( Weakness )

a. Petunjuk opreasional dan teknisb. Kualitas Sumber daya manusiac. Dana operasional pengelolahan(anggaran) yang tidak memadaid. Sarana dan prasarana yang belum memadai

a. Komitmen Pimpinan Nasional dan daerahb. Adanya dukungan dan parapihak (Pemerinta Provinsi, danKabupaten/Kota, LSM, swasta,universitas )c. Dukungan masyarakatterhadap konservasid. Wisata bahari dan budayayang cukup tinggi

Pendorong Strategi

a. Koordinasi dengan instansi terkaitdalam rangka perlindungan danpengawasan TNP Laut Sawub. Koordinasi dengan Pemerintahdaerah dalam rangka pengelolaanpariwisatac. Koordinasi dengan Pemeritahdaerah dalam rangka peningkatankesejahteraan masyarakat di sekitarTNP Laut Sawu

Status Quo Strategi

a. Capacity building(peningkatankapasitas) secara kontinyu tenagaSDM yang ada melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mempunyai kemampuan dan kualifikasi yangmemadaib. Membuka peluang kerjasamadengan berbagai organisasi/lembaga terkait lainnya baik di lingkupnasional maupun internasional serta lebih meningkat apresiasi para pihak untuk lebih peduli pada TNP Laut Sawu C. Pengembangan dan penambahan fasilitas daninfrastrukturyang mendukungpelaksanaan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh TNP Laut Sawu, serta perawatan perlengkapan dan fasilitas secara berkala untuk menghindari kerusakan dan ongkosperbaikan yang mahal

Ancaman (Threat)

a. Perubahan Iklim : Kenaikan muka air laut dan kenaikan suhupermukaanlaut (menyebabkanbleaching dan penyakit).b. Polusi : Plastik, limbah kimia, suarac. Gangguankeamanan kawasan oleh kapal nelayan dariluarkawasan, penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing), merusak dan penangkapan ikan berlebih (overfishing).d. DampakPembangunan, sedimentasi,konversi,pelaya ran, terhadap keutuhan ekosistem

Status Quo Strategi

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengawasan dan pengamanan kawasan dengan dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas, sarana prasarana pengamanan,dana operasioanal yang memadai di dukungdengan sistem pengamanan terpadu dan efektif serta koordinasi dan kerjasama yang mantap dengan institusi penegak hokum lainnyab. Mengoptimalkan sarana danprasarana

Penghambat Strategi

a.Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan kawasan

E. Landasan HukumPengelolaan TNP Laut Sawu berlandaskan kepada peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008; 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.38/Men/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur