UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
-
Upload
dpm-km-ff-unand -
Category
Documents
-
view
235 -
download
0
Transcript of UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
1/31
UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKANSIDANG UMUM, DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA,
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, UNIT KEGIATAN MAHASISWA, WARGA
NEGARA MAHASISWA FARMASI
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TAALA
GUBERNUR KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan mahasiswa yang demokratis,
kondusif, dinamis dan mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar
2008 Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi UniversitasAndalas perlu diadakan mekanisme ketatanegaraan lembaga kemahasiswaan diFakultas Farmasi Universitas Andalas;
b. bahwa perlunya sebuah undang-undang lembaga yang jelas untuk mengatur
susunan dan kedudukan kelembagaan mahasiswa di masa jabatannya;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan
huruf b perlu membentuk Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan
Lembaga Kemahasiswaan;
Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 2008 Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas
Farmasi Universitas Andalas;b. Rekomendasi Sidang Umum II KM FF UNAND 2012;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
dan
GUBERNUR KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SIDANG UMUM,
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA,
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, UNIT KEGIATAN MAHASISWA, WARGA
NEGARA MAHASISWA FARMASI
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
2/31
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :1. Undang-Undang Dasar 2008 Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Andalas, selanjutnya disebut UUD, adalah dasar konstitusional Negara
Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas2.
Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas selanjutya
disebut dengan Negara Bagian KM FF Unand, adalah lembaga yang memegang
kekuasaan negara bagian sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 2008
Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas.3. Pemerintahan negara bagian adalah lembaga Pewakilan Mahasiswa dan lembaga
eksekutif Fakultas Farmasi universitas andalas.
4. Sidang Umum pemerintahan Negara Bagian yang selanjutnya disebut SU adalah sidang
umum sebagaimana dimaksud dalam UUD.5.
Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas adalah
forum pengambilan keputusan tertinggi di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa FakultasFarmasi Universitas Andalas yang dilaksanakan diluar jadwal Sidang Umum Keluarga
Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas
Andalas, selanjutnya disebut DPM KM FF Unand, adalah lembaga Pewakilan MahasiswaFakultas Farmasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara Bagian.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas,
selanjutnya disebut BEM KM FF Unand, adalah wujud lembaga eksekutif dan sebagaiunsur peneyelenggaraan pemerintahan Negara Bagian.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat fakultas selanjutnya disebut dengan UKF adalah badan
khusus unit kegiatan mahasiswa yang berada dibawah naungan pemerintahan NegaraBagian.
9. Warga negara keluarga mahasiswa Fakultas Farmasi untuk selanjutnya disebut dengan
warga negara adalah mahasiswa yang berjenjang S1 dan keprofesian yang memenuhi
syarat untuk menjadi warga negara Fakultas Farmasi Unand.10.Musyawarah Mahasiswa Farmasi selanjutnya disebut dengan MMF adalah musyawarah
yang dilakukan oleh warga negara sebagai pertimbangan tertinggi dalam pengambilan
keputusan.11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah disepakati oleh BEM dan
DPM KM FF Unand.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
3/31
BAB II
SIDANG UMUM
Bagian PertamaSusunan dan Keanggotaan
Pasal 2SU dihadiri oleh peserta penuh, peninjau dan pengamat.
Pasal 3
SU bersifat terbuka dan hendaknya diliput oleh pers kampus dan mendapat penjagaan darikeamanan kampus.
Pasal 4
(1)
Peserta penuh terdiri atas anggota DPM KM FF Unand(2)
Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara.
Pasal 5(1) Peserta peninjau terdiri atas Warga Negara
(2) Peserta peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.
Pasal 6(1) Peserta pengamat merupakan non Warga Negara yang mendapat undangan atau
berkeinginan hadir pada SU dengan izin dari panitia.(2) Peserta pengamat tidak memiliki hak bicara dan hak suara.
(3) Tatacara pemberian undangan dan izin bagi peserta pengamat diatur dalam Peraturan Tata
tertib SU.
Pasal 7
(1) SU terdiri atas dua bagian yakni bagian satu dan bagian dua.
(2) SU bagian satu dengan agenda utama pembahasan laporan pertanggung jawaban AkhirTahun BEM KM FF Unand.
(3) SU bagian dua dengan agenda utama pembahasan amanat bagi BEM.
(4) SU bagian satu diakhiri dengan pelantikan susunan dan keanggotaan DPM dan Gubernur,yang dipilih lewat hasil pemilihan umum.
(5) SU bagian dua diakhiri dengan pidato kenegaraan Gubernur yang kemudian ditanggapi
oleh DPM KM FF Unand.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
4/31
Bagian Kedua
Pimpinan
Pasal 8SU dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri atas tiga orang.
Pasal 9(1) Sidang dipimpin oleh presidium sidang sementara sebelum presidium sidang tetap dipilih.
(2) Presidium sidang sementara ditunjuk dari dan oleh panitia SU
(3) Tata cara pemilihan presidium sidang sementara beserta syarat-syaratnya diatur dalam
Peraturan Tata Tertib SU.
Pasal 10(1) Presidium tetap sidang dipilih dari dan oleh peserta penuh SU.
(2) Presidium tetap sidang dipilih pada awal setiap bagian SU.
(3)
Tatacara pemilihan presidium tetap sidang beserta syarat-syaratnya diatur dalam PeraturanTata Tertib SU.
Pasal 11
(1) Presidium sidang bertugas untuk :a. membuka dan menutup SU;
b. menunda jalannya sidang dengan kesepakatan peserta SU dan mencabutnya;
c. memutuskan dan menetapkan keputusan SU dan menandatangani konsideran;d. mengatur jalannya sidang sehingga lancar dan berlandaskan azas efektif dan efisien;
e. menindak peserta yang melanggar Tata Tertib SU.
(2) Tata cara pelaksanaan tugas presidium sidang diatur dalam Peraturan Tata Tertib SU.
Bagian Ketiga
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 12
(1) SU adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Pemeritahan Negara Bagian KM FFUnand.
(2) SU merupakan kelengkapan non struktural Pemeritahan Negara Bagian KM FF Unand.
Pasal 13
SU mempunyai fungsi evaluasi, formalisasi, dan rekomendasi.
Pasal 14(1) Waktu pelaksanaan SU telah ditetapkan pada SU sebelumnya.
(2) SU dapat dilaksanakan tidak menurut ayat (1) dalam keadaan tertentu dan diputuskan
dalam sidang paripurna DPM.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
5/31
Pasal 15(1) Panitia SU dibentuk dan dibubarkan oleh BEM atas persetujuan DPM.
(2) Panitia SU dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab BEM.
Pasal 16
(1)
Panitia SU terdiri daristeering comiteedanorganizing comitee.(2) Steering comiteeberasal dari anggota DPM dan anggota BEM yang direkomendasikan
oleh DPM.
(3) Organizing comiteedipilih oleh BEM atas pertimbangan DPM.
Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang
Pasal 17
SU mempunyai tugas dan wewenang :
a. mendengarkan laporan hasil kerja BEM selama satu tahun;b. mengevaluasi hasil kerja BEM sesuai dengan program kerja yang telah disahkan oleh DPM;
c. menerima dan membahas tanggapan dari peserta penuh dan peninjau;d. membahas dan menetapkan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk pemerintahan Negara
Bagian;
e. melantik ketua dan anggota DPM;
f. melantik gubernur.
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban
Pasal 18SU mempunyai hak :
a. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban BEM;
b. memberikan amanat, rekomendasi dan usulan untuk kinerja BEM;
c. memberikan amanat, rekomendasi dan usulan untuk kinerja DPM;d. memberikan tanggapan terhadap pidato kenegaraan Gubernur;
e. mengamandemem Peraturan Negara Bagian
Pasal 19SU mempunyai kewajiban :
a. menjaga norma-norma dan kode etik yang berlaku di Pemerintahan Negara Bagian KM FFUnand; dan
b.mempublikasikan hasil keputusan dan ketetapan yang telah disepakati.
Pasal 20BEM bertanggung jawab dalam publikasi dan sosialisasi keputusan dan ketetapan SU
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
6/31
Pasal 21Setiap warga negara wajib menghormati SU dan menaati hasil keputusan dan ketetapan SU.
BAB IIISIDANG ISTIMEWA
Bagian Pertama
Susunan dan Keanggotaan
Pasal 22SI dihadiri oleh peserta penuh, peninjau dan pengamat.
Pasal 23
SI bersifat terbuka dan dapat diliput oleh pers kampus serta mendapat penjagaan dari keamanankampus.
Pasal 24(1) Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara.
(2) Peserta penuh terdiri atas anggota DPM.
Pasal 25(1) Peserta peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.
(2) Peserta peninjau terdiri atas anggota kabinet BEM, dan pimpinan UKF.
Pasal 26
(1)
Peserta pengamat tidak memiliki hak bicara dan hak suara.(2) Peserta pengamat merupakan warga Negara KM FF Unand yang mendapat undangan atau
berkeinginan hadir pada SI dengan izin dari panitia.
(3) Tatacara pemberian undangan dan izin bagi peserta pengamat diatur dalam Peraturan
TataTertib SI
Bagian Kedua
Pimpinan
Pasal 27SI dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri atas tiga orang.
Pasal 28(1) Presidium sidang dipilih dari dan oleh anggota DPM.
(2) Presidium sidang dipilih sebelum dilaksanakan SI pada rapat paripurna DPM.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
7/31
Pasal 29(1) Presidium sidang bertugas untuk :
a. membuka dan menutup SI;b. menunda jalannya sidang dengan kesepakatan peserta SI dan mencabutnya;
c. memutuskan dan menetapkan keputusan SI dan menandatangani konsideran;
d. mengatur jalannya sidang sehingga lancar dan berlandaskan azas efektif dan efisien;e. menindak peserta yang melanggar Tata Tertib SI.
(2) Tata cara pelaksanaan tugas presidium sidang diatur dalam Peraturan Tata Tertib SI.
Bagian Ketiga
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 30Sidang Istimewa mempuyai kedudukan yang sama dengan Sidang Umum.
Pasal 31SI mempunyai fungsi evaluasi, formalisasi, dan rekomendasi.
Pasal 32(1) SI diadakan bila diusulkan sekurang-kurangnya n + 1 anggota DPM.
(2) Waktu pelaksanaan SI ditetapkan oleh DPM yang dibahas pada rapat paripurna DPM.
Pasal 33SI dilaksanakan antara lain untuk :
a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur dan melakukan serah terima jabatan apabila terbuktimelanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengamandemen dan menetapkan UUD
Pasal 34(1) Panitia SI dibentuk dan dibubarkan oleh BEM atas persetujuan DPM.
(2) Panitia SI dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab BEM.
Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang
Pasal 35SI mempunyai tugas dan wewenang :a.
Meminta pertanggungjawaban gubernur terkait kebijakan yang telah dilaksanakan;
b. mengevaluasi hasil kerja BEM sesuai dengan program kerja yang telah disahkan oleh DPM;
c. membahas dan menetapkan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk negara;d. melantik gubernur sementara apabila gubernur sebelumnya berhenti atau diberhentikan.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
8/31
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban
Pasal 36SI mempunyai hak :
a.
memberikan amanat, rekomendasi dan usulan untuk kinerja BEM;b. memberikan amanat, rekomendasi dan usulan untuk kinerja DPM;
c. memberhentikan gubernur apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku;d.
mengamandemem UUD.
Pasal 37
SI mempunyai kewajiban :a. menjaga norma-norma dan kode etik yang berlaku di Negara Bagian KM FF Unand;
b. mempublikasikan hasil keputusan dan ketetapan yang telah disepakati.
Pasal 38BEM bertanggung jawab dalam publikasi dan sosialisasi keputusan dan ketetapan SI
Pasal 39Setiap warga negara wajib menghormati SI dan menaati hasil keputusan dan ketetapan SI
BAB IV
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Bagian Pertama
Susunan dan Keanggotaan
Pasal 40
(1) DPM terdiri dari utusan masing-masing komponen.
(2) Masing-masing komponen mengutus 3 orang utusan.
Pasal 41
Ketua dan keanggotan DPM dilantik dalam SU
Pasal 42
(1) Masa jabatan anggota DPM adalahsatu periode kepengurusandan berakhir bersamaanpada saat anggota DPM yang baru mengucapkan sumpah dan janji.
(2) Anggota DPM dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.
(3) Ketentuan mengenai susunan dan keanggotaan DPM diatur lebih lanjut dalam peraturantata tertib DPM.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
9/31
Pasal 43(1) Anggota DPM sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah dan janji secara
bersama yang dipandu oleh ketua DPM periode sebelumnya dalam SU dengan lafazsebagai berikut :
SUMPAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGAMAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas dengansebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara
Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas dan menjalankan
segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada
Nusa dan Bangsa serta almamater
JANJI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
Saya berjanji, dengan sunguh-sungguh akan memenuhi kewajiban sebagai AnggotaDewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang DasarNegara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas dan
menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta
berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater
(2) Anggota DPM yang berhalangan mengucapkan sumpah dan janji serta anggota DPM
pengganti mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh pimpinan DPM.
(3) Tata cara pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.
Pasal 44(1) Jabatan sebagai anggota DPM tidak boleh lebih daritigaperiode berturut-turut.
(2) Jabatan sebagai anggota DPM tidak boleh lebih dariempatperiode.
Pasal 45Anggota DPM dilarang merangkap jabatan sebagai :
a.pengurus BEM KM FF Unand
b.pengurus Badan Khususc.pimpinan lembaga eksternal; dan
d.panitia kegiatan yang merupakan program kerja BEM KM FF Unand
e.pimpinan UKM Universitas Andalas
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
10/31
Bagian Kedua
Pimpinan
Pasal 46(1) Pimpinan DPM terdiri atas seorang ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua,
seorang sekretaris dan ketua dari tiap-tiap komisi yang diatur berdasarkan Peraturan TataTertib DPM.
(2) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota DPM dalam sidang paripurna DPM
tertutup.(3)
Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi tersebut dalam rapat komisi tertutup dan
disahkan dalam sidang paripurna DPM tertutup.
Pasal 47(1) Pimpinan DPM tidak menjabat sebagai pengurus Badan Kelengkapan DPM.
(2) Pimpinan DPM tidak menjabat sebagai pengurus Badan Khusus.
Pasal 48(1)
Tugas pimpinan DPM adalah :
1)memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;2)menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil
ketua;
3)menjadi juru bicara DPM;
4)mengadakan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara lainnya; dan5)mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam SU.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.
Pasal 49(1) Pimpinan DPM berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
a.berhenti atau diberhentikan sebagai anggota DPM;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis dan lisan
kepada sidang paripurna DPM;c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai
pimpinan DPM; dan
d. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagipimpinan DPM.
(2) Dalam hal ketua atau wakil ketua berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, para anggotaDPM mengadakan sidang paripurna untuk memilih ketua dan atau wakil ketua pengganti.
(3) Dalam hal ketua komisi berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, para anggota komisi
tersebut mengadakan rapat komisi untuk memilih ketua komisi pengganti.(4) Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
11/31
Bagian Ketiga
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 50DPM adalah lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi
Negara Bagian KM FF Unand sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Bagian Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
Pasal 51DPM mempunyai fungsi legislasi, aspirasi, pengawasan, dan anggaran.
Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang
Pasal 52
(1)
DPM mempunyai tugas dan wewenang :a.
mengubah dan menetapkan UUD dalam SU;
b. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuanbersama;
c. menetapkan program kerja BEM KM FF Unand;
d. menetapkan APBN bersama Gubernur
e. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undangundang;
f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, keuangan negara,
serta kebijakan pemerintah;g. memberikan penilaian terhadap kinerja BEM KM FF Unand;
h. memberikan persetujuan kepada Gubernur dalam mengadakan perjanjian dengan luar
negeri yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan negara;i. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa F
Farmasi Unand;
j. melakukan pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran politik bernegara;
k. melantik Gubernur BEM KM FF Unand berdasarkan hasil pemilihan umum dalam SU;l. memilih Gubernur Sementara apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan;
m.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
(2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dalam Peraturan Tata Tertib DPM.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
12/31
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban
Pasal 53
DPM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai hak interpelasi, hak angket, danhak menyatakan pendapat.
Pasal 54Anggota DPM mempunyai hak :
a. mengajukan rancangan undang-undang;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. protokoler; danh. keuangan dan administratif.
Pasal 55Anggota DPM mempunyai kewajiban :
a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
b. melaksanakan UUD dan menaati segala peraturan perundang-undangan lainnya;c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara;
e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa;f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa;
g. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPM; dan
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.
Pasal 56
(1) DPM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta anggota kabinet
BEM, pengurus Badan Khusus, dan warga negara untuk memberikan keterangan tentangsesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara.
(2) Setiap anggota kabinet BEM, atau pengurus Badan Khusus,dan Warga Negara wajib
memenuhi permintaan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Anggota kabinet BEM, atau pengurus Badan Khusus yang tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
13/31
BAB V
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
Bagian Pertama
Susunan dan Keanggotaan
Pasal 57Anggota kabinet BEM terdiri atas warga negara KM FARMASI Unand yang dipilih oleh
Gubernur dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 58
Masa jabatan anggota kabinet BEM adalahsatu periode kepengurusandan berakhir bersamaan
pada saat hasil ketetapan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir periode kepengurusanBEM yang dibacakan dalam SU.
Pasal 59
Anggota kabinet BEM tidak boleh menjabat sebagai;a. anggota DPM;
b. pimpinan Badan Khusus;c. pimpinan lembaga eksternal.
Pasal 60
Anggota kabinet BEM dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dengantata cara yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib BEM.
Pasal 61(1) Anggota kabinet BEM sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji
secara bersama yang dipandu oleh Gubernur BEM
(2)
Tata cara pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalamTata Kerja Organisasi BEM.
Bagian Kedua
Pimpinan
Pasal 62Pimpinan BEM sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Gubernur, wakil Gubernur seorang
sekretaris umum, dan seorang bendahara umum.
Pasal 63(1) Gubernur menjabat sebagai kepala Negara Bagian KM FF Unand dan kepala pemerintahan
BEM KM FF Unand.(2) Gubernur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 62 merupakan Gubernur BEM KM FF
Unand yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.
(3) Gubernur diresmikan bersamaan dengan pelantikannya sebagai Gubernur KM FF Unand
dalam SU.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
14/31
Pasal 64Sekretaris umum, bendahara umum, dan pimpinan BEM lainnya, dipilih oleh Gubernur dengan
tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 65
(1)
Tugas pimpinan BEM :a. memimpin rapat BEM dan menyimpulkan hasil rapat tersebut;
b. mengadakan pembagian kerja antara Gubernur, wakil Gubernur, sekretaris umum, dan
bendahara umum;c.
menjadi juru bicara BEM;
d. mengadakan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara lainnya;
e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam SU.
(2) Tugas khusus Gubernur :
a. memutuskan susunan dan keanggotaan anggota kabinet BEM sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b.
memutuskan Peraturan Tata Tertib BEM;c.
melakukan kontrol dan koordinasi dengan departemen-departemen dalam kepengurusan
BEM;d. menindak anggota kabinet BEM yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;
e. mengesahkan undang-undang yang dibuat oleh DPM; dan
f. meminta pertimbangan DPM dalam mengambil kebijakan yang bersifat penting serta;
g. menyangkut keamanan dan nama baik Fakultas Farmasi Unand.
(3) Tugas khusus sekretaris umum BEM :
a. mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur BEM yang berhalangan melaksanakantugasnya;
b. menyusun jadwal global seluruh kegiatan BEM;
c.
melakukan kontrol dan koordinasi dengan biro kesekretariatan; dand.bertanggungjawab terhadap setiap arsip-arsip kerja BEM.
(4) Tugas khusus bendahara umum BEM :
a. mengatur keluar masuknya uang sesuai dengan kepentingannya, dalam kepengurusanBEM;
b.bertanggungjawab terhadap keamanan uang;
c. membuat pembukuan keuangan BEMd. menerima uang dari depatemen keuangan dan bisnis dan bantuan pihak luar negeri yang
dapat dipertanggungjawabkan asal-muasalnya;
e. meminta pertimbangan DPM terhadap pengeluaran uang dalam jumlah yang lebih besardari satu juta rupiah;
f. bersama dengan Gubernur dan anggota kabinet BEM menyusun anggaran pendapatan
negara dengan memperhatikan pertimbangan DPM.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
15/31
Pasal 66Pimpinan BEM tidak boleh menjabat sebagai :
a. anggota DPM;b. pengurus Badan Khusus;
c. pimpinan lembaga eksternal.
Pasal 67(1) Gubernur sebagaimana dimaksud pada pasal 62 dapat berhenti atau diberhentikan dari
jabatannya karena :
a. meninggal dunia;b.
tidak lagi tercatat sebagai warga negara KM FF UNAND;
c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis kepada
DPM dan disetujui oleh DPM;
d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaiGubernur BEM;
e. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai
Gubernur BEM berdasarkan hasil pemeriksaan panitia khusus DPM;
f.
melakukan tindakan pidana.(2)
Pada saat Gubernur berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
DPM memilih Gubernur Sementara sampai dilaksanakannya pemilihan Gubernur BEMyang baru
(3) Tata cara mengenai pemilihan Gubernur Sementara diatur oleh DPM dan tidak
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
Pasal 68(1) Wakil Gubernur, Sekretaris umum dan bendahara umum BEM sebagaimana dimaksud
pada pasal 62 dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :a. meninggal dunia;
b. tidak lagi tercatat sebagai warga negara KM F FARMASI UNAND;
c.
mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis kepadaDPM dan disetujui oleh DPM;
d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai
sekretaris umum dan bendahara umum BEM;
e. diberhentikan oleh Gubernur dengan tujuan meningkatkan kinerja BEM dan disahkanoleh DPM;
f. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai
sekretaris umum dan bendahara umum BEM berdasarkan hasil pemeriksaan panitiakhusus DPM; dan
g. melakukan tindakan pidana.
(2)
Pada saat wakil Gubernur, sekretaris umum, dan bendahara umum BEM berhenti atau
diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Gubernur memilih sekretaris
umum dan atau bendahara umum BEM pengganti.(3) Pemilihan wakil Gubernur sekretaris umum dan atau bendahara umum BEM pengganti
dilakukan selambat-lambatnya dua minggu setelah wakil Gubernur, sekretaris umum dan
atau bendahara umum BEM yang lama berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1).
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
16/31
Bagian Ketiga
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 69BEM adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam Negara Bagian KM FF Unand.
Pasal 70BEM mempunyai fungsi regulasi, fasilitasi, dinamisasi, koordinasi, dan distribusi.
Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang
Pasal 71
BEM mempunyai tugas dan wewenang :a.
menyusun program kerja sesuai dengan amanat SU, dengan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;b. meminta pengesahan program kerja kepada DPM;
c. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan
memperhatikan pertimbangan DPM.
d. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh DPM;e. mengatur jalannya kegiatan kemahasiswaan FF Unand dengan tertib;
f. memfasilitasi minat, bakat dan potensi positif yang dimiliki oleh mahasiswa FF Unand;
g. menciptakan kesejahteraan, kedamaian, keadilan, kestabilan, dan keamanan bagi warganegara dan lingkungan kampus FF Unand;
h. memberikan cerminan nama baik mahasiswa FF Unand, baik di dalam maupun di luar
lingkungan kampus;i. memberikan hak-hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan
j. mempertanggungjawabkan tugasnya dalam SU.
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban
Pasal 72
BEM mempunyai hak ;a.
mengesahkan rancangan kegiatan kemahasiswaan di tingkat FF;
b. membentuk panitia yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban BEM;
c. meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia yang telah melaksanakantugas-tugas yang diberikan
d. mengajukan Rancangan Undang-Undang dan berbagai usulan kepada DPM;
e. memberi penghargaan dan atau tanda jasa;
f. memberikan teguran atau peringatan kepada Badan Khusus yang melanggar hak dan
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
17/31
kewajiban yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
g. melaksanakan pemberian sanksi kepada Badan Khusus atas pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 73
BEM mempunyai kewajiban :a. mentaati dan melaksanakan UUD;
b. mentaati dan melaksanakan hasil sidang DPM;
c. meminta pengesahan kepada DPM atas program kerja dan rancangan anggaran pendapatandan belanja BEM yang akan dijalankan selama masa jabatannya;
d. melaksanakan program kerja setelah disahkan oleh DPM;
e. memberikan laporan cara lisan dan tulisan kepada DPM atas pelaksanaan program kerja dan
kebijakan BEM dan atau bila diminta oleh DPM;f. mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas Farmasi Unand;
g. melakukan koordinasi dengan Badan Khusus;
h. melaksanakan pemberian sanksi atas pelanggaran UUD dan Undang-Undang lainnya; dan
i.
memberikan perlindungan kepada warga negara KM FF Unand yang pelaksanaannya diaturoleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
UNIT KEGIATAN MAHASISWA
Bagian Pertama
Susunan dan Keanggotaan
Pasal 74Pengurus UKF sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
Pasal 75
Pengurus UKF ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan olehanggota UKF yang bersangkutan.
Pasal 76(1) UKF beranggotakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang;
(2) Syarat-syarat keanggotaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anggota diatur oleh UKF
yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 77
UKF berkedudukan di wilayah Negara Bagian KM FF Unand.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
18/31
Pasal 78(1) UKF merupakan badan khusus yang bertanggung jawab kepada DPM;
(2) UKF merupakan badan yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga lain diluar wilayah Negara Bagian KM FF Unand.
Pasal 79UKF mempunyai fungsi memfasilitasi minat dan bakat warga negara KM FF Unand.
Bagian Ketiga
Syarat menjadi UKF
Pasal 80
a. Terdaftar sebagai Club minimal 3 tahun;
b. usulan pembentukan UKF diajukan sekurang-kurangnya oleh 15 (lima belas) orang warga
negara.;
c.
usulan pembentukan UKF diajukan bersama struktur lembaga dan AD/ART kepada DPM;d. Memiliki program kerja yang jelas;
e. Mempunyai kekhasan tersendiri dalam bentuk kegiatan yang berbeda dri UKF yang sudah adasebelumnya;
f. Melaksanakan pendaftaran bakal calon UKF dan dinyatakan lulus verifikasi persyaratan yang
ditetapkan dan diumumkan oleh DPM.
Bagian keempat
Mekanisme pembentukan
Pasal 81(1) Pada saat pendaftaran, bakal calon UKF harus menyerahkan profil secara tertulis yang
berisi tentang:
a.Nama;
b. Lambang;c.Nama, tanda tangan, dan Kartu warga negara anggota bakal calon UKF sekurang-
kurangnya 15 orang;
d. Struktur lembaga dan AD/ART;e. Program kerja;
f. Sertifikat prestasi sesuai bidang ukf yang didaftarkan.
(2) DPM melakukan verifikasi terhadap bakal calon UKF dengan mengacu kepada persyaratan
pembentukan UKF sesuai dengan pasal 80(3) Hasil verifikasi diumumkan secara terbuka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah
pendaftaran bakal calon UKF.
(4) Bakal calon UKF yang dinyatakan lulus verifikasi diajukan ke dalam Rapat koordinasiuntuk selanjutnya dibahas bersama pimpinan BEM, dan Pimpinan UKF yang telah ada.
(5) Bakal calon UKF dinyatakan sebagai calon UKF setelah disetujui oleh sekurang-
kurangnya 1/2n + 1 dari anggota DPM.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
19/31
Bagian Kelima
Masa Uji Coba
Pasal 82
(1)Masa uji coba adalah waktu yang diberikan kepada calon UKF untuk menjalankan
kegiatan/program kerja sebagai uji kelayakan untuk menjadi UKF.(2)Masa uji coba berlaku selama 2 (satu) tahun kepengurusan.
Pasal 83
Selama masa uji coba, calon UKF berhak:1)Mendapatkan pendampingan dari DPM;
2)Mendapatkan informasi, mengetahui, dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan BEM;
3)Menetapkan susunan kepengurusan;.4)Menyelenggarakan musyawarah anggota;
Pasal 84
Selama masa uji coba, calon UKF berkewajiban:
1)Menaati AD/ART yang telah diajukan.
2)Menjalankan program kerja dan melaporkan hasil kerja kepada DPM.
Bagian Keenam
Pengesahan
Pasal 85
Calon UKF dinyatakan sebagai UKF setelah menjalankan masa uji coba dan dinyatakan lulusmasa uji coba oleh DPM.
Pasal 86
Pengesahan calon UKF menjadi UKF dilakukan dalam siding pengesahan.
Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban
Pasal 87UKF mempunyai hak :
a. mendapat perlindungan penuh dari Negara Bagian KM FF Unand;b. melaksanakan dan mengatur segala kegiatan dalam rangka pengembangan diri, minat dan
bakat bagi warga negara dan anggotanya, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD, norma
kesusilaan dan ketertiban umum;c.
menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan UUD yang di sah kan oleh BEM;
d. menetapkan pimpinan dan keanggotaan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD;
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
20/31
e. mengatur dan melaksanakan kegiatan organisasi; dan
f. mengajukan usulan kepada lembaga negara tentang sesuatu yang dianggap perlu.
Pasal 88UKF mempunyai kewajiban :
a. tunduk tehadap perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FF Unand;b. meminta persetujuan kepada DPM untuk pendirian UKF sebelum diserahkan kapada
Pembantu Dekan III FF Unand;
c. menjalankan amanat Negara Bagian KM FF Unand sebagai wadah pengembangan kepribadiandan kreativitas mahasiswa dengan bebas dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan
UUD norma kesusilaan dan ketertiban umum;
d. meminta pengesahan program kerja kepada DPM pada awal masa kepengurusan;
e. memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa kepengurusan kepada DPM;
BAB VII
KLUB
Bagian Pertama
Susunan dan keanggotaan
Pasal 89
Klub merupakan wadah yang terdiri dari atas warga negara Keluarga Mahasiswa FakultasFarmasi Universitas Andalas yang menghimpun diri atas dasar kesamaan minat.
Pasal 90Susunan keanggotaan klub dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota klub bersangkutan.
Pasal 91(1) Pembentukan pengurus klub dimulai setelah pengesahan proker BEM.
(2) Kepengurusan klub berakhir bersamaan dengan pembubaran pengurus BEM.
Bagian Kedua
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 92Klub berkedudukan di wilayah Negara Bagian KM FF Unand.
Pasal 93Klub berada di bawah struktur Departemen Fungsional BEM.
Pasal 94Klub berfungsi menyalurkan minat anggotanya.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
21/31
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 95Klub mempunyai hak:
a.
mendapat perlindungan dari BEM KM FF Unand;b. menjalankan dan mengatur kegiatan dalam rangka mewujudkan fungsinya di atas
sepanjang tidak bertentangan dengan UUD;
c. mendapatkan hak atas dana kemahasiswaan.
Pasal 96
Klub berkewajiban:
a. tunduk terhadap UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NegaraBagian KM FF UNAND;.
b. meminta persetujuan tertulis BEM sebelum mendirikan klub;
c. meninta persetujuan BEM sebelum menentukan program kerja atau kegiatan;
d.
bersedia menjalankan program kerja BEM KM FF UNAND yang dilimpahkanpelaksanaannya kepada klub yang bersangkutan;
e. mencantumkan tanda tangan gubernur pada setiap proposal kegiatan yang mengatasnamakan FF Unand;
f. mencantumkan kata-kata BEM KM FF Unand pada nama;
g. menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban program kerja atau kegiatan kepada BEM.
BAB VIII
WARGA NEGARA
Bagian Pertama
Susunan dan Keanggotaan
Pasal 97
KBMF adalah warga negara Fakultas Farmasi Universitas Andalas yang diatur menurut undang-
undang
Pasal 98KBMF terdiri dari warga negara Fakultas Farmasi Universitas Andalas yang tidak mempunyai
struktur
Pasal 99
Anggota KBMF adalah mahasiswa S1 dan Keprofesian Fakultas Farmasi Unand yangmemenuhi syarat untuk menjadi warga negara
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
22/31
Bagian Kedua
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 100
(1)
KBMF adalah salah satu unsur kelengkapan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa FakultasFarmasi Unand;
(2) KBMF bukan merupakan suatu lembaga negara dan tidak mempunyai hubungan stuktural
dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara Bagian KM FF Unand
Pasal 101KBMF mempunyai Fungsi :
a. memberi saran, tanggapan terhadap kinerja BEM, DPM dan Isu Kampus;
b. sebagai alat kelengkapan negara Bagian KM FF Unand
Bagian Ketiga
Syarat Warga Negara
Pasal 102
Syarat untuk menjadi anggota KBMF adalah :a. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas dengan jenjang pendidikan
S1 dan/atau keprofesian;
b. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Bimbingan Aktifitas Kehidupan Kampus & Kegiatan Ilmiah(BAKTI);
c. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Pharmacy Active Orientation Programme
(PHARMACOPE);d. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Mentoring Agama Islam bagi mahasiswa muslim;
e. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Pharmacy Creative Training for Moslem(PARACETAMOL) bagi mahasiswa muslim;
f. Mengikuti dan lulus kegiatan Bina Bakat Minat dan Kepemimpinan (BBM&K) Fakultas Farmasi;
g. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa(LKMM) tingkat dasar Fakultas Farmasi;
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban
Pasal 103
KBMF mempunyai hak:
a. mendapat perlindungan penuh dari Negara Bagian KM FF Unand;b. hak mengemukakan pendapat;
c. hak suara dalam pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang
d. mengikuti segala kegiatan kemahasiswaan di Negara bagian KM FF Unand
e. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
23/31
f. berkomunikasi dan mengembangkan diri dalam lingkungan sosial
g. mendapatkan birokrasi fakultas.
Pasal 104KBMF mempunyai kewajiban :
a. mengetahui UUD Negara Bagian KM FF UNAND;b. tunduk tehadap perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FF Unand;
c. turut serta dalam usaha pengembangan dan peningkatan sumber daya mahasiswa farmasi
d. menjaga nama baik fakultas farmasi Unand;e. menciptakan suasana lingkungan fakultas farmasi yang aman, nyaman, tertib dan sejahtera;
BAB IX
MMF
Bagian PertamaSusunan dan keanggotaan
Pasal 105MMF dihadiri oleh KBMF dan perwakilan DPM dan BEM
Bagian Kedua
Pimpinan
Pasal 106MMF dipimpin oleh perwakilan dari BEM dan DPM
Pasal 107Pimpinan MMF terdiri dari tiga orang yang disebut dengan presidium
Pasal 108
Presidium bertugas untuk membuka dan menutup, menunda jalannya MMF dengan kesepakatandan mencabutnya
Pasal 109Presidium MMF punya wewenang penuh atas MMF
Bagian ketiga
Sifat dan Fungsi
Pasal 110MMF bersifat terbuka dan dapat diliput oleh pers kampus
Pasal 111
MMF dapat diadakan bila disetujui dan diketahui oleh BEM dan DPM
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
24/31
PENUTUP
Pasal 112
Unit kegiatan Mahasiswa dan Klub yang sudah ada sebelum revisi Undang Undang ini tetapberlaku dan dapat menjalankan fungsi sebagaimana biasa sebelum Revisi Undang Undang ini
Disahkan.
Pasal 113Pada saat revisi undang undang ini berlaku maka pasal Pasal 78, 80 81, 82 dan 83 dinyatakan
dapat dijalankan setelah sidang umum Keluarga Mahasiswa Farmasi Unand tahun 2014.
Pasal 114
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Bagian KM FF Unand
Disahkan di Padangpada tanggal 24 Oktober 2014
GUBERNUR KELUARGA MAHASISWAFAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
ANDALAS,
ttd.
HANIF ERONI PUTRADiundangkan di Padang
pada tanggal 24 Oktober 2014
SEKRETARIS NEGARA
ttd.
AZKIA FITRIA
LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALASNOMOR: 02 /LN KM FF UNAND/ TAHUN 2014
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
25/31
PENJELASAN ATASUNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SIDANG UMUM, DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA, BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, UNIT KEGIATAN
MAHASISWA, WARGA NEGARA
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TAALA
GUBERNUR KELUARGA MAHASISWAFAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
I. UMUMDalam rangka mewujudkan iklim pemerintahan mahasiswa yang demokratis, kondusif,
dinamis dan mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa FakultasFarmasi Universitas Andalas perlu diadakan mekanisme ketatanegaraan lembaga kemahasiswaan
di Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Untuk mengatur mekanisme tersebut diperlukansebuah aturan perundang-undangan yang jelas yang mengatur susunan dan kedudukankelembagaan mahasiswa di masa jabatannya.
Landasan pemikiran pembentukan undang-undang ini sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar 2008 Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas FarmasiUniversitas Andalas;b. Rekomendasi Sidang Umum II KM FF UNAND 2012;
Pokok materi muatan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi;a. Sidang Umum KM FF Unand
b. Sidang Istimewa KM FF Unandc. Dewan Perwakilan Mahasiswad. Badan Eksekutif Mahasiswa
e. Unit Kegiatan Mahasiswa
f. Warga Negara
II. PASAL DEMI PASALPasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelasPasal 5
Ayat (1) Cukup jelasAyat (2) Cukup jelas.
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
26/31
Pasal 6Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelasAyat (4) Pelantikan yang dilakukan bersifat administratif sebagai perwujudan hubungan
kelembagaan di wilayah Negara Bagian KM FF Unand.
Ayat (5) Cukup jelasPasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1) Presidium sidang sementara berasal dari panitia pelaksana sidang umum.Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelasPasal 10
Cukup jelas
Pasal 11Presidium sidang yang dimaksud adalah presidium sidang tetap.
Pasal 12Cukup jelas
Pasal 13
Rekomendasi harus dilaksanakan sebesar 60% dari jumlah keseluruhan rekomendasiPasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17Huruf a. Cukup JelasHuruf b. c. Cukup Jelas
Huruf d. Amanat, rekomendasi dan usulan untuk negara maksudnya semua amanat, rekomendasidan usulan dapat dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif dan lembaga negara lainnya. Amanatharus dilaksanakan sebesar 90% dari jumlah keseluruhan amanat.
Rekomendasi harus dilaksanakan sebesar 60% dari jumlah keseluruhan rekomendasi. Usulanmerupakan masukan yang harus dipertimbangkan, tetapi dapat tidak dilaksanakan menurutpertimbangan negara.Huruf e. f. Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup jelasPasal 19
Cukup jelas
Pasal 20Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
27/31
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas Pasal 25Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30Cukup jelas
Pasal 31
Rekomendasi harus dilaksanakan sebesar 60% dari jumlah keseluruhan rekomendasiPasal 32
Cukup jelasPasal 33
Cukup JelasPasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38Cukup jelas
Pasal 39Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
28/31
Pasal 45
a. Cukup jelasb. Cukup jelas
c. Lembaga Eksternal adalah suatu badan atau organisasi yang berdiri dan berpusat di luarlingkungan negara KM FF Unand namun memiliki cabang di wilayah negara KM FF Unand
atau beranggotakan warga negara KM FF Unand atau beranggotakan lembaga negara KM FFUnandd. Cukup jelas
Pasal 46Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada BEM mengenai kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan oleh BEM.
Hak angket, yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan).
Hak menyatakan pendapat, yaitu hak menyatakan ide atau usulan.Pasal 54Huruf a. b. c. d. e. Cukup jelasHuruf f. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPM adalah hak untuk tidakdapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalamrapat-rapat DPM dengan pemerintah dan rapat-rapat DPM lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
Huruf g. Hak protokoler adalah hak anggota DPM untuk memperoleh penghormatanberkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam
menjalankan tugasnya.
Huruf h. Hak keuangan adalah hak DPM atas keuangan negara dalam operasional kegiatan
DPM. Hak administratif Cukup jelas.
Pasal 55Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
29/31
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas Pasal 62Cukup jelas
Pasal 63Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67Cukup jelasHuruf d. e. Cukup jelas.
Pasal 68Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelasPasal 72
Cukup jelasPasal 73
Cukup jelas
Pasal 74Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
30/31
Pasal 81
Huruf d. Dalam meminta pengesahan kepada Gubernur, UKF yang bersangkutan membawasurat persetujuan dari DPM.
Pasal 82Cukup jelas
Pasal 83Cukup jelas
Pasal 84Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelasPasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
-
7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan
31/31
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105Cukup jelas
Pasal 106
Dikarenakan UKF dan club membutuhkan waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan RevisiUndang Undang yang disahkan, dan waktu yang dibutuhkan tergolong cukup lama.
Pasal 107Cukup jelasTAMBAHAN LEMBAR NEGARA KELUARGA MAHASISWA FAKULTASFARMASI UNAND NOMOR 02 TAHUN 2014