UU No 5 thn 2011
-
Upload
save-our-nation -
Category
Documents
-
view
246 -
download
0
Transcript of UU No 5 thn 2011
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
1/59
PRESIOENREPUBLIK INDONESIA
SALINAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANGAKUNTAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa pembangunan nasional yang berkesinambunganmemerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisienserta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan danakuntabel untuk mew-tUudkan masyarakat adil danmakmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Mengingat
Menetapkan
b. bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yangdigunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi danberpengaruh secara luas dalam era g10balisasi yangmemiliki peran penting dalam mendukung perekonomiannasional yang sehat dan efisien serta meningkatkantransparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan;
c. bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yangkhusus mengatur profesi akuntan publik yang memberikanperlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat danprofesi akuntan publik;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentukUndang-Undang tentang Akuntan Publik;Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK.
BABI ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
2/59
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 2 -BABIKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:1. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperolehizin untuk memberlkan jasa sebagaimana diatur dalamUndang-Undang ini2. Akuntan Publik Asing adaJah warga negara asing yangtelah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yangbersangkutan untuk memberikan jasa sekurangkurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis.3. ABosiasi Profesi Akuntan Publik adaJah organisasi profesiAkuntan Publik yang bersifat nasionaJ.4. Asosiasi Profesi Akuntan adaJah organisasi profesiAkuntan yang bersifat nasionaJ.5. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP,adaJah badan usaha yang didirikan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan danmendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.6. Organisasi Audit Indonesia, yang selanjutnya disingkatOAI, adaJah organisasi di Indonesia yang merupakanjaringan kerja sarna antar-KAP7. Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disingkatKAPA, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkanhukum negara tempat KAPA berkedudukan danmelakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidangj asa audit atas informasi keuangan historis.8. Organisasi Audit Asing, yang selanjutnya disingkat OM,
adaJah organisasi di luar negeri yang didirikanberdasarkan peraturan perundang-undangan di negarayang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badanusaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usahasekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasikeuangan historis.9. Pihak Terasosiasi adaJah Rekan KAP yang tidakmenandatangani laporan pemberian jasa, pegawai KAPyang terlibat daJam pemberian jasa, atau pihak lain yangterlibat langsung dalam pemberian jasa.
10. Rekan adaJah sekutu pada KAP yang berbentuk usahapersekutuan.
11. Standar ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
3/59
11 .
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 3 -Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnyadisingkat SPAP, adalsh acuan yang ditetapkan m e n j a ~ 1 i ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publikda!am pemberian jasanya.
12. Menteri adaJsh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang keuangan.
PasaJ 2WiJayah kerja Akuntan Publik meliputi seluruh wiJayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.
BAB IIBIDANGJASA
Bagian KesatuJenis JasaPasa! 3
(I) Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:a. jasa audit atas informasi keuangan historis;h. jasa reviu atas informasi keuangan historis; danc. jasa asurans lainnya.
(2) Jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyadapat diberikan oleh Akuntan Publik.(3) Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Akuntan Publik dapat memberikan jasa Jainnya yangberkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemensesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KeduaPembatasan Pemberian JasaPasa! 4
(I) Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAPatas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahunbuku yang berturut-turut dapat dibatasi daJam jangkawaktu tertentu.
(2) Ketentuan '"
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
4/59
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 4 -(2) Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa auditatas informasi keuangan historis diatur dalam PeraturanPemerintah.
BAB IIIPERlZINAN AKUNTAN PUBLIKBagian KesatuUmum
Pasal5(1) lzin menjadi Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.(2) Izin sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berJaku selama5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat
diperpanjang.(3) Apabila masa berJaku izin Akuntan Publik telah berakhirdan tidak memperoleh perpanjangan lZm, yangbersangkutan tidak lagi menjadi Akuntan Publik dantidak dapat memberikan jasa asurans sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) .
Bagian KeduaPerizinan untuk MeI1iadi Akuntan PublikPasal6
(1) Untuk mendapatkan IZln menjadi Akuntan Publiksebagaimana dUnaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorangharus memenuhi syarat sebagai berikut:a. memi1iki sertifikat tanda lulus ~ i a n profesi akuntanpublik yang sah;b. berpengalaman praktik memberikan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal3;c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;e. tidak pemah dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan izin Akuntan PubJik;
f. tidak .. .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
5/59
PRESIDENREPWBLIK INDONESIA
- 5 -f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan yang diancam dengan pidanapenjara 5 (lima) tahun atau lebih;g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publikyang ditetapkan oleh Menteri; danh. tidak berada dalam pengampuan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Menteri.Bagian KetigaPerizinan untuk Akuntan Publik Asing
Pasal7(1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonanizin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah adaperjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesiadan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asingtersebut.(2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan
Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;c. tidak pemah dikenai sanksi administratif berupapencabutan izin sebagai akuntan publik di negaraasalnya;d. tidak pernah dipidana;e. tidak berada dalam pengampuan;f. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia;g. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan danhukum dagang Indonesia;h. berpengalaman praktik dalam bidang penugasanasurans yang dinyatakan dalam suatu basil
penilaian oleh asosiasi profesi akuntan publik;i. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan olehdokter di Indonesia; danJ. ketentuan lain sesuai dengan peIjanjian saling
pengakuan antara Pemerintah Indonesia danpemerintah negara dari Akuntan PubIik Asing.
(3) Akuntan .. .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
6/59
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 6 -(3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin AkuntanPublik tunduk pada Undang-Undang ini.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi
Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Menteri.Bagian KeempatPerpanjangan lzin
Pasal8(1) Perpanjangan izin Akuntan Publik diberikan olehMenteri.(2) Untuk memperpanjang 1Zlll, Akuntan Publik harus
mengajukan pennohonan tertulis kepada Menteri,dengan persyaratan sebagai berikut:a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;b. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publikyang ditetapkan oleh Menteri;c. tidak berada dalam pengampuan; dand. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesionalberkelanjutan
(3) Akuntan Publik harns mengajukan pennohonanperpanjangan izin paling lambat 60 (enam puluh) harisebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berakhir.(4) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat mengajukan perpanjangan izin hingga masaberlaku izin berakhir dengan dikenai sanksi administratifberupa denda.(5) Menteri harus menerbitkan perpanjangan izin Akuntan
Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah:a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dinyatakan lengkap; ataub. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dinyatakan lengkap dan sanksi administratif berupadenda telah dibayar bag; Akuntan Publik yangterlambat mengajukan perpanjangan izinsebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) DaJam '"
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
7/59
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 7 -(6) Da!am hal Menteri tidak menerbitkan perpanjangan izin
Akuntan Publik da!am jangka waktu 30 (tiga puluh) harisebagaimana dimaksud pada ayat (5), izin AkuntanPublik dinyatakan telah diperpanjang.(7) Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonanperpanjangan izin setelah 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud daJam Pasa! 5 ayat (2) dapat mengajukanpermohonan izin baru dengan memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ateu Pasa!7 ayat (2).
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara perpanjangan izin Akuntan Publik diatur daJamPeraturan Menteri.
Bagian KelimaPenghentian Pemberian Jasa Asuransuntuk Sementara Waktu, Pengunduran Diri, dan Tidak Berlakunya lzin
Pasa! 9(1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonanpenghentian pemberian jasa asurans sebagaimanadimaksud daJam Pasa! 3 ayat (1) untuk sementara waktu(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan oleh Menteri.(3) Jangka waktu penghentian pemberian jasa asuransuntuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan paling lama sampai berakhirmasa berlakunya izin.(4) Da!am masa penghentian pemberian jasa asurans untuksementara waktu, Akuntan Publik tidak dapatmemberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalamPasaJ 3 ayat (1).(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara penghentian pemberian jasa untuk sementarawaktu diatur da!am Peraturan Menteri.Pasa! 10
(1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonanpengunduran diri sebagai Akuntan Publik.
(2) Persetl.\iuan ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
8/59
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 8 -(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.(3) Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukankembali permohonan izin Akuntan Publik setelah 1 (satu)tahun terhitung sejak tangga1 persetujuan ataspengunduran diri.
(4) Syarat untuk mengajukan kembali permohonan izinAkuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6ayat (1) atau Pasal 7 ayat (2).
(5) Ketentuan lebih 19.I\iut mengenai persyaratan dan tatacara pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur daJam Peraturan Pemerintah.
Pasal 11(1) lzin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. Akuntan Publik meninggal dunia; ataub. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang
(2) lzin Akuntan Publik dicabut daJam hal yangbersangkutan:a. mengajukan pennohonan pengunduran dirijb. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izinjc. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap karena meJakukan tindak pidana kejahatanyang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahunatau lebih;
d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
e. berada daJam pengampuan; atauf. menyampaikan dokumen palsu atau yangdipalsukanatau pemyataan yang tidak benar padasaat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik.
BABN ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
9/59
PRESIOENREPU6LIK INDONESIA
- 9 -BABIVKANTOR AKUNTAN PUBLIK
Bagian KesatuBentuk UsahaPasa! 12
(1) KAP dapat berbentuk usaha:e a. perseorangan;
b. persekutuan perdata;c. firma; ataud. bentuk usaha lain yang sesual dengan karakteristikprofesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.
(2) Menteri meneiapkan bentuk usaha lain sebagalmanadimaksud pada ayat (I) huruf d sebagal bentuk usahaKAP.
Bagian KeduaPendirian dan PengelolaanPasa!13
(1) KAP yang berbentuk usaha perseorangan sebagalmanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya dapatdidirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang AkuntanPublik berkewarganegaraan Indonesia.
(2) KAP yang berbentuk usaha sebagalmana dimaksuddalam Pasa! 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d,hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakanAkuntan Publik.(3) KAP sebagalmana dimaksud pada ayat (2) hanya dapatdipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraanIndonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang
bersangkutan dan berdomisili sesuru dengan domisiliKAP.(4) Da!am ha! terdapat Rekan yang berkewarganegaraanasing pada KAP, jumlah Rekan yang
berkewarganegaraan asing pada KAP paling hanyak 1/5(satu per lima) dari seluruh Rekan pada KAP.
Bagian Ketiga ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
10/59
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 10-Bagian KetigaRekan non-Akuntan Publik
Pasal14(1) 8etiap orang yang akan menjadi Rekan non-AkuntanPublik pada KAP wajib mendaftar kepada Menteri.(2) Pendaftaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara tertulis dengan syarat sebagal berikut:
a. berpendidikan paling rendah saIjana strata 1 (8-1)atau yang sctara;b. berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tshun eli
bidang keahlian yang mendukung profesi AkuntanPublik;c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;d. memiJiki Nomor Pokok Wajib Pajak;e. telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan
Publik yang diselenggarakan Asosiasi ProfesiAkuntan Publik; danf. tidak pernah dipidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan yang eliancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih(3) Ketentuan lebili lanjut mengenai persyaratan dan tatacara menjadi Rekan non-Akuntan Publik sebagaimanadimaksud pada ayat (I) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 15Rekan non-Akuntan Publik dilarang:a. menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebili;b. merangkap sebagai:
1. pejabat negara;2. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintshan,lembaga negaraJ atau lembaga lainnya yang dibentukdengan peraturan perundang-undangan; atau3. jabatan lain yang mengakibatkan benturankepentingan.
c. menandatangani dan menerbitkan laporan hasilpemberian jasa melalui KAP.
Pasal 16 .. .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
11/59
PRESJDENREPUBLIK INDONESIA
- 11 -Pasal 16
(1) Menteri membatalkan status terdaftar Rekan nonAkuntan Publik daJam hal Rekan non-Akuntan Publik:a. tidak berdomisili di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia;b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan yang diancam dengan pidanapenjara 5 (lima) tahun atau lebih;
c. menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih;d. merangkap sebagai:
1. pejabat negara;2. pimpinan atau pegawai pada lembagapemerintah, lembaga negara, atau lembaga
lainnya yang dibentuk dengan peraturanperundang-undangan;atau3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan
kepentingan.e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukanpelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
f. menandatangani dan menerbitkan laporan hasilpemberian jasa melalui KAP.(2) Rekan non-Akuntan Publik yang status terdaftarnya
dibatalkan Menteri tidak diperkenankan untukmendaftar kembaJi dalam hal:a. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan yang diancam dengan pidanapeI\iara 5 (lima) tahun atau lebih;
b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukanpelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
c. menandatangani dan menerbitkan laporan hasilpemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruff.
Bagian Keempat ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
12/59
( 1)
PRESIDENREPUSLIK INDONESIA
- 12 -Bagian KeempatTcnaga Kerja Profesional Asing
Pasal17KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asingharus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.
(2) Komposisi tenaga kerja profesional asing yangdipekerjakan pada KAP paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh tenaga kerja profesional untukmasing-masing tingkat jabatan pada KAP yangbersangkutan.
Bagian Kelimalzin VsahaPasal18
(1) lzin usaha KAP diberikan oleh Menteri.(2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankanusaha yang berdomisili di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia;b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untukKAP yang berbentuk usaha persekutuan perdatadan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadiuntuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan;c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenagakerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;e. membuat surat pernyataan dengan bermeterai
cukup bagi bentuk usaha perseorangan, denganmencantumkan paling sedikit:1. alarnat Akuntan Publik;2. nama dan domisili kantor; dan3. maksud dan tujuan pendirian kantor;
f. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dandihadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimanadimaksud dalarn Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c,atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:1. nama ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
13/59
PRESIDENREPUSLIK INDONESIA
- 13 -1. nama Rekan;2. alamat Rekan;3. bentuk usaha;4. nama dan domisiii usaha;5. maksud dan tujuan pendirian kantor;6. hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan7. penyelesaian sengketa dalam hal teIjadiperselisihan di antara Rekan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian KeenamPendirian Cabang Kantor Akuntan PublikPasall9
(1) Cabang KAP hanya dapat didirikan dan dikelola olehKAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (1) huruf b. huruf c. atau huruf d.(2)
(3)
Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik yangberkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekanpada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuaidengan domisiii cabang KAP.Pemimpin cabang KAP tidak boleh dirangkap oleh:a. pemimpin cabang lain pada KAP yangbersangkutan; ataub. pemimpin KAP yang bersangkutan.
Bagian Ketujuhlzin Pendirian Cabang Kantor Akuntan PublikPasal20
(1) lzin pendirian cabang KAP diberikan oleh Menteri.(2) Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang KAP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaiberikut:a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan
usaha cabang, yang berdomisili di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia;
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
14/59
(3)
PRESIDENREPUBL.IK INDONESIA
- 14 -b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan cabangKAP;c. mempunyal paling sedikit 2 (dua) orang tenagakerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;dand. membuat kesepakatan tertulis dari seluruh Rekanmengenal pendirian cabang yang disahkan olehnotaris.Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan tatacara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian KedelapanPencabutan dan Tidak Berlakunya lzin UsahaKantor Akuntan Publik
Pasal21(1) Izin usaha KAP dicabut da1am hal:
a. pemimpin KAP mengajukan permohonanpencabutan izin llsaha KAP;b. KAP dikenai sanksi administratif berupapencabutan izin usaha KAP;c. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentukperseorangan dicabut;d. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAPdicabut;e. domisili KAP berubah; atauf. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan ataupernyataan yang tidak benar yang diberikan padasaat mengajukan permohonan izin usaha KAP.
(2) Izin usaha KAP dinyatakan tidak berlaku da1am hal:a. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentukperseorangan dinyatakan tidak: berlaku; ataub. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAPdinyatakan tidak berlaku.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan tatacara permohonan pencabutan lZln usaha KAPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diaturdalam Peraturan Menteri.
Bagian KesembiJan ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
15/59
--------------------------------.........
PRESIDENREPUBL.IK INDONESIA
- 15-Bagian KesembilanPencabutan dan Tidak Berlakunya lzin PendirianCabang Kantor Akuntan Publik
Pasal22(I) Izin pendirian cabang KAP dicabut dalam hal:
(2)(3)
a.b.c.d.e.f.
izin usaha KAP dicabut;tidak terdapat pemirnpin cabang KAP selama 180(seratus delapan puJuh) hari;pemimpin KAP mengajukan permohonanpencabutan izin pendirian cabang KAP;cabang KAP dikenai sanksi administratif berupapencabutan izin pendirian cabang KAPjdomisili cabang KAP berubah; atauterdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan ataupemyataan yang tidak benar yang diberikan padasaat pengajuan permohonan izin pendirian cabangKAP.
1zin pendirian cabang KAP dinyatakan tidak berlaku jikaizin usaha KAP tidak berlaku.Ketentuan Iebih lanjut mengenal persyaratan dan tatacara pencabutan izin cabang KAP dan tidak berJakunyaizin cabang KAP diatur dalam Peraturan Menteri
Pasal23Ketentuan Iebih lanjut mengenai penentuan domisili AkuntanPublik dan KAP sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Menteri.
BABVHAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian KesatuHak Akuntan PublikPaaal24
Akuntan Publik berhak untuk:a. memperoleh imbalan jasa;b. memperoleh perlindungan hukum sepanjang telahmemberikan jasa sesual dengan SPAP; dan
c. memperoleh .. .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
16/59
PRESIDENREPU8LJK INDONESIA
- 16-
c. memperoleh informasi, data. dan dokumen lainnya yangberkaitan dengan pemberian jasa sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KeduaKewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Pasal25(1) Akuntan Publik wajib:
a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publikyang ditetapkan oleh Menteri;b. berdomisili di wiJayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan bagi Akuntan Publik yang menjadipemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajibberdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabangKAP dimaksud;
c. mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP da1amjangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejakizin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkanatau sejak mengundurkan diri dari suatu KAPid. mclaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak:1. menjadi Rekan pada KAP;2. mengundurkan din dari KAP; atau3. merangkap jabatan yang tidak diJarang dalam
U n d a n g ~ U n d a n g ini;e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesionalberkelanjutan; danf. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, danmempunyai integritas yang tinggi.
(2) Akuntan Publik da1am memberikan jasanya wajib:a. melalui KAP;b. mematuhl dan melaksanakan SPAP dan kode etikprofesi, serta peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan jasa yang diberikan; danc. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab ataskertas kerja tersebut.
(3) Ketentuan ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
17/59
(3)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 17 -Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaporansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sertapelatihan profesional berkelanjutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam PeraturanMenteri.
Pasal26Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan
Pasal27(1) KAP atau cabang KAP wajib:
a. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga keIjaprofesional pemeriksa di bidang akuntansi;b. mempunyai kantor atau tempat untuk menja1ankanusaha;c. memiliki dan menjalankan sistem pengendalianmutu; dand. memasang nama lengkap kantor pada bagian depankantor.
(2) KAP yang mempunyai Rekan warga negara asingdan/ atau mempekeIjakan warga negara asing wajibmenugaskan Rekan dan/atau pegawai dimaksud untukmenyusun dan menja1ankan program pengembanganprofesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikanakuntansi secara cuma-cuma.
(3) KAP wajib menyampaikan seeara lengkap dan benarpaling lambat pada setiap akhir bulan April kepadaMenteri:a. laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuktahun takwim sebelumnya; danb. laporan program dan realisasi tahunan program
pengembangan profesi akuntan publik dan/ataudunia pendidikan akuntansi bagi KAP sebagaimanadimaksud pada ayat (2).
(4) KAP wajib melaporkan seeara tertulis kepada Menteri:a. perubahan Susunan Rekan;b. perubahan pemimpin KAP dan/atau pemimpincabang KAP;
c. perubahan ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
18/59
PRESIDENREPUSLIK INDONESIA
. 18 c. perubahan dornisili pernimpin KAP dan/ataupemimpin cabang KAP;d. perubahan alamat KAP;e. berakhirnya ketja sarna dengan KAPA atau OM;f. pencabutan izin KAPA yang rnelakukan ketja sarna
dengan KAP oleh otoritas negara asal KAPA; ataug. pernbubaran O M yang melakukan ketja sarnadengan KAP .
(5) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pelaporansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diaturdalam Peraturan Menteri.
(1)
(2)
Pasai28Dalarn memberikan jasa asurans sebagahnana dimaksuddalam PaBa! 3 ayat (I), Akuntan Publik dan KAP wajibmenjaga independensi serta bebas dari benturankepentingan.Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) rneliputi antara lain, apabila:a. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi rnernpunyai
kepentingan keuangan atau rnemiliki kendall yangsigniflkan pada klien atau memperoleh manfaatekonomis dari klien;
b. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi rnemilikihubungan kckeluargaan dengan pimpinan, direksi,pengurus, atau orang yang menduduki posisi kuncidi bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien;dan/atau
c. Akuntan Publik rnemberikan jasa sebagahnanadimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalarnperiode yang sarna atau untuk tahun buku yangSBlIla.
(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai benturan kepentingansebagahnana dimaksud pada ayat (2) diatur dalamPeraturan Menteri setelah berkonsultasi dengan KomiteProfesi Akuntan Publik.
Pasai29 .. .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
19/59
(1)
(2)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 19 -
PasaJ 29Akuntan Publik dan/ atau Pihak Terasosiasi wajibmenjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dariklien.Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan apabila digunakan untuk kepentinganpengawasan oleh Menteri.
(3) Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yangdiperolehnya dari Akuntan Publik dan/atau PihakTerasosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KetigaLarangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
(1)PasaJ 30
Akuntan Publik diJarang:a. memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu)KAP;b. merangkap sebagai:
1. pejabat negara;2. pimpinan atau pegawai pada lembaga
pemerintahan, lembaga negara, atau lembagalainnya yang dibentuk dengan peraturanperundang-undangan;atau3. jabatan lain yang mengakibatkan benturankepentingan;
c. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yangsarna yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publiklain, kecuali untuk melaksanakan ketentuanundang-undang dan peraturan pelaksanaannya;
d. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalarnPasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalarn masa pembekuanizin;e. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yangsedang dikenai sanks; administratif berupapembekuan izin;
f. memberikan ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
20/59
. .
(2)
PRESIDENREPUBL.IK INDONESIA
- 20 -
f. memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksuddalarn Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP;g. melakukan tindakan yang mengakibatkan lrertaskeIja dan/atau dokumen lain yang berkaitan denganpemberian jasa sebagaimana dimaksud dalarn Pasa!3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimanamestinya;
h. menerima imbalan jasa bersyarat;i. menerima atau memberikan komisi; atauJ. melakukan manipulasi, membantu melakukanmanipulasi, dan/atau memalsukan data yang
berkaitan dengan jasa yang diberikan.Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksudpacta ayat (1) huruf b dikecuaJikan bagi Akuntan PubJikyang merangkap sebagai pimpinan atau pegawai padaJembaga pendidikan bidang akuntansi dan lembaga yangdibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakantugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi dibidang akuntansi.
Pasal31(1) KAP dilarang;
a. melakukan keIja sarna dengan KAPA atau OM yangtelah melakukan keIja sarna dengan KAP lain;b. mencantumkan nama KAPA atau OM yang status
terdaftar KAPA atau OM tersebut pada Menteridibekukan atau dibata1kan;c. memiJiki Rekan non-Akuntan PubJik yang tidakterdaftar pada Menteri;d. membuka kantor dalam bentuk lain, kecuaJi bentukkantor cabang; dane. membuat iklan yang menyesatkan.
(2) Akuntan Publik dan/ atau KAP diJarang mempekeIjakanatau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yangtercantum pada daftar orang tercela dalam pemberianjasa sebagaimana dimaksud dalarn Pasa! 3 ayat (1) danayat (3) .
BABVI ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
21/59
~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..........
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 21 -BABVIPENGGUNAAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Pasal 32(1) KAP yang berbentuk usaha perseorangan harusmenggunakan nama dari Akuntan Publik yangmencJirikan dan mengelola KAP tersebut.(2) KAP yang berbentuk usaha sebagaimana cJimaksuddalam PasaJ 12 ayat (1) huruf b. huruf c. atau huruf d
harus menggunakan nama salah seorang atau beberapaAkuntan Publik yang merupakan Rekan pOOa KAPtersebut.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama
diatur dalam Peraturan Menteri setelah mendapatpertimbangan dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
BAB VIIKERJA SAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIKBagian KesatuKeIja Sama Antar-Kantor Akuntan Publik
Pasal 33(1) KAP dapat melakukan keIja sama dengan KAP lainnyaunru,k membentuk suatu jaringan yang disebut OAL(2) Pembentukan OAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan daJam akta pendirian yang dibuat oleh dancJi hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang palingsecJikit memuat:
a. tujuan OAI yang mencakup pengembanganmetodologi jasa asurans dan sistem pengendalianmutu;b. hak dan kewajiban KAP yang menjadi anggota OAl;c. program pendidikan dan pelatihan bagi anggotaOAl; dand. pendirian OAl bersifat berkelanjutan.
(3) OAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruscJidaftarkan pada Menteri dengan mengajukanpermohonan tertulis dan melampirkan Akta Pendiriandengan mencantumkan nama KAP yang menjadianggota.
(4) Menteri .. .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
22/59
------------------------------------......
PRESIOENREPUBLIK INDONESIA
- 22 -(4) Menteri membatalkan status terdaftar OAI sebagaimanadimaksud pada ayat (3) apabila OAI bubar.(5) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran danpembataian status terdaftar OAI eliatur dalarn PeraturanMenteri.
Pasal 34(1) KAP yang merupakan anggota OAI sebagaimana
elimaksud da1am Pasal 33 ayat (2) dapat mencantumkannama OAl bersama-sama dengan nama KAP.(2) KAP yang merupakan anggota OAI sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat memberikan jasa secarabersama-sarna.(3) KAP dilarang mencantumkan lebih dati 1 (satu) narna
OAI.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pencantumannama OAl diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian KeduaKerja Sarna Kantor Akuntan Publik denganKantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit AsingPasal 35
(1) KAP dapat melakukan keIja sarna dengan KAPA atauOM.(2) KAP yang melakukan keIja sarna dengan KAPA atauOM sebagaJmana dimaksud pada ayat (I) dapatmencantumkan narna KAPA atau OM bersama-sama
dengan nama KAP setelah mendapat persetujuanMenteri.(3) KeIja sarna antara KAP dengan KAPA atau O M
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalarnpeIjanjian keIja sarna yang dibuat oleh dan eli hadapannotaris dalarn bahasa Indonesia yang paling sedikitmemuat:a. bidangjasa audit atas informasi keuangan historis;b. penggunaan metodolOgi yang disepakati bersarnaantara KAPA atau OM dengan KAP;c. bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OM;dand. keIja sarna bersifat berkelanjutan.
(4) Persetujuan ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
23/59
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 23-(4) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan setelah KAP mengajukan pennohonantertu1is kepada Menteri dengan syarat:a. KAPA atau OM telah terdaftar pada Menteri; danb. KAPA atau OM tidak sedang melakukan keIjasarna dengan KAP lain.(5) Pencantuman nama oleh KAP sebagaimana dimaksudpada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan I (satu)nama KAPA atau O M
(6) KAPA atau OM yang namanya sudah dicantumkan olehKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapatdigunakan lagi oleh KAP lain.
Pasal36(I) Menteri mencabut persetujuan pencantuman nama
KAPA atau O M apabila:a. keIja sarna antara KAP dengan KAPA atau O Mberakhir;b. status terdaftar KAPA atau O M dibekukan; atauc. status terdaftar KAPA atau O M dibatalkan.
(2) Dalam hal persetujuan pencantuman nama KAPA atauO M dicabut karena status terdaftar KAPA atau O Mpada Menteri dibekukan sebagaimana dimaksud padaayat (I) huruf a dan huruf b, KAP dapat mengajukankembali permohonan persetqjuan pencantuman namaKAPA atau OM kepada Menteri sebagaimana dimaksuddalam Pasal35.
Pasal37Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantumannama KAPA atau OM, perjanjian keIja sarna, persetujuanpencantuman nama, pengajuan permohonan, danpersetujuan pencantuman nama KAPA atau O Msebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diaturdalam Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
24/59
PRESIOENREPUBLIK INDONESIA
- 24 -Bagian KetigaPendaftaran, Pembekuan, dan PembatalanStatus Terdaftar Kantor Akuntan PubJik Asingatau Organisasi Audit Asing
Pasa!38(1) KAPA yang namanya akan dicanturnkan dengan narnaKAP harus mengajukan permohonan pendaftarankepada Menteri dengan syarat sebagai berikut:
a. mempunyai izin usaha yang masih berlaku darinegara asal KAPA;b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupapembekuan izin dari negara asa! KAPA; danc. teJah menjalani reviu mutu yang dilakukan oleh
regulator dan/atau asosiasi profesi negara asalKAPA.(2) OM yang namanya akan dicantumkan dengan namaKAP harus mengajukan permohonan pendaftarankepada Menteri dengan syarat sebagai berikut:
a. memiliki. kompetensi dalam bidang asuranSjb. terdaftar di suatu negara;c. mempunyai anggota KAPA;d. mempunyai program pelatihan; dane. mempunyai standar reviu mutu.
(3) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai persyaratan dan tatacara pendaftaran KAPA atau O M sebagaimanadhnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalarnPeraturan Menteri.
Pasal39(1) Menteri membekukan status terdaftar KAPAsebagaimana dhnaksud dalam Pasai 38 ayat (1) apabila:
a. izin usaha KAPA yang bersangkutan dibekukan dinegara asal KAPA; ataub. KAP yang bekerja sarna dengan KAPA dikenai
sanksi administratif berupa pembekuan izin.(2) Menteri membekukan status terdaftar OM apabila KAPyang bekeIja sarna dengan O M dikenai sanksiadministratif berup a pembekuan izin.
Pasa!40 ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
25/59
(1)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 25 -Pasal40
Menteri membatalkan status terdaftar KAPAsebagaimana dimaksud daiarn Pasal 38 ayat (1) apabila:a. keIja sarna yang dilaksanakan tidak mencakuphidang jasa audit atas infonnasi keuangan historis;b. KAPA tidak melaksanakan keIja sarna secaraberkelanjutan;c. izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut dinegara asal KAPA;d. KAP yang bekeIja sarna dengan KAPA dikenai sanks;administratif berupa pencabutan izin; ataue. KAPA melakukan keIja sarna dengan KAP lain.
(2) Menteri membata1kan status terdaftar OAA sebagaimanadimaksud daiam Pasal 38 ayat (2) dalarn hal:a. keIja sarna yang dilaksanakan tidak mencakup
bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;b. OAA tidak melaksanakan kerja sarna secaraberkelanjutan;c. OAA bubar;d. KAP yang bekerja sarna dengan OAA dikenai sanks;
administratif berupa pencabutan izin; ataue. OM melakukan keIja sarna dengan KAP lain
(3) KAPA atau OM yang status terdaftarnya pada Menteridibataikan tidak dapat mengajukan kembalipermohonan pendaftaran.
BAB VIIIBIAYA PERIZINANPasal 41
(\) Biaya dikenakan untuk:a. memperoleh izin Akuntan Publik;b. memperpanjang izin Akuntan Publik;c. memperoleh izin usaha KAP;d. memperoleh izin pendirian cabang KAP;e. memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPAatau OM bersama-sarna dengan KAP; danf. memperoleh persetujuan pendaftaran KAPA atauOAA.
(2) Ketentuan .. .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
26/59
PRESIDENREPU6L.IK INDONESIA
- 26-(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimanadlmaksud pada ayat (I) diatur dalam PeraturanPemerintah.
Pasal42Penerlmaan biaya sebagalmana dlmaksud dalam Pasa! 41ayat (I) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak
BABIXASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIKPasa!43
(1) Akuntan Publik berhlmpun dalam wadah AsosiasiProfesi Akuntan Publik.(2) Menteri menetapkan hanya 1 (satu) Asosiasi ProfesiAkuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuaidengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.(3) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuanperaturan p e r u n d a n g ~ u n d a n g a n j b. mempunyai anggota paling sedikit 2/3 (dua per tiga)dari seluruh Akuntan Publik;c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumahtangga;
d. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkanoleh rapat anggota;e. memiliki program mengenai pelatihan profesionalberkelanjutan;f. memiIiki kode etik organisasi; dang. memiIiki program reviu mutu bag; Akuntan Publikyang menjadi anggotanya.
(4) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagalmana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasa!44(1) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagalmana dimaksuddalam Pasa! 43 ayat (2) berwenang:
a. menyusun _ .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
27/59
--------------------------......
PRESIDENREPUBI..IK INDONESIA
- 27 -a. menyusun dan menetapkan SPAP;b. menyelenggarakan I.\iian profesi akuntan publik;c. menyelenggarakan pendidikan profesionalberkelanjutan; dand. melakukan reviu mutu bag; anggotanya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan danpenetapan SPAP, penyelenggaraan I.\iian profesi akuntanpublik, dan pendidikan profesional berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dalamPeraturan Pemerintah.
BABXKOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Pasa145(I) Menteri membentuk Komite Profesi Akuntan Publik.(2) Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beJjumIah 13 (tigabelas) orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagaiberikut:a. Kementerian Keuangan;b. Asosiasi Profesi Akuntan Publik;c. Asosiasi Profesi Akuntan;d. Badan Pemeriksa Keuangan;e. otoritas pasar modal;f. otoritas perbankan;g. akademisi akuntansi;h. penggunajasa akuntan publik;i. Kementerian Pendidikan Nasional;j. Dewan Standar Akuntansi Keuangan;k. Dewan Standar Akuntansi Syariah;1. Dewan SPAP; danm. Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
(3) Anggota Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri untukjangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjanguntuk 1 (satu) rnasa periode berikutnya.
(4) Keanggotaan '"
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
28/59
------------------------_....
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 28 -
(4) Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolegial.
Pasal46(I) Ketua Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan dari
unsur pemerintah dan wal,H ketua ditetapkan dariunsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
(2) Komite Profesi Akuntan Publik bertugas memberikanpertimbangan terhadap:a. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan
pengawasan Akuntan Publik dan KAP;b. penyusunan standar alruntansi dan SPAP; danc. hal-hal lain yang diperlukan berkaitan denganprofesi Akuntan Publik.
(3) Se1ain memberikan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Komite Profesi Akuntan Publikjuga berfungsi sebagai lembaga banding atas hasilpemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkanoleh Menteri atas Akuntan Publik dan KAP.
(4) Keputusan Komite Profesi Akuntan Publik atas bandingsebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fmal danmengikat(5) Tata cara beracara banding ditetapkan oleh KomiteProfesi Akuntan Publik.
Pasal47Untuk mendukung pelai
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
29/59
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 29 -BABXIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian KesatuUmum
Pasal49Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP .
Bagian KeduaPembinaanPasaiSO
Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 49, Menteri berwenang:a. menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitandengan pembinaan Akuntan Publik, KAP, dan cabangKAP;b. menetapkan kebijakan tentang SPAP, ujian profesi
akuntan publik, dan pendidikan profesionalberkelanjutan;c. melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan:1. SPAP;
2. penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi akuntanpublik; dan3. pendidikan profesional berkeianjutan,
untuk melindungi kepentingan publik.
Bagian KetigaPengawasanPasaiSI
(1) Dalam meiakukan pengawasan, Menteri meiakukanpemerikaaan terhadap Akuntan Publik, KAP, danj ataucabangKAP.
(2) Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk dan atasnama Menteri untuk melakukan pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam .. .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
30/59
PRESIDENREPUSLIK INDONESIA
- 30 -(3) Dalam melakukan pemeriksaan s ebagaimana dimaksudpada ayat (I), Menteri berwenang untuk:
a. meminta keterangan, informasi danl atau dokumenkepada Pihak Terasosiasi; danh. meminta keterangan, informasi dan/ atau dokumenkepada asosiasi profesi.
(4) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP dilarangmenolak atau menghindari pemeriksaan danmengh ambat kelancaran pemeriksaan
(5) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yangdiperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkankertas keIja, laporan dan dokumen lainnya sertamemberikan keterangan yang diperlukan termasukkertas kerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpandan simpanannya pada bank.(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya dilakukanuntuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan AkuntanPublik, KAP, dan cabang KAP terhadap Undang-Undangini dan peraturan pelaksanaannya, serta SPAP.(7) Pemeriksa yang ditugasi oleh Menteri wajib menjaga
kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari AkuntanPublik yang diperiksa.(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasanterhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAPdiatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal52(1) Menteri mencantumkan Pihak Terasosias; dalam daftar
orang tercela, dalam hal Pihak Terasosiasi:a. menolak memberikan keterangan dan/atau
memberikan keterangan atau dokumen palsu atauyang dipalsukan dalam rangka pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3);b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 ayat (1);
c. dikenai pidana karena melakukan pelanggaran atasUndang-Undang ini; ataud. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana perijara 5(lima) tahun atau Icbih.
(2) Ketentuan .. .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
31/59
(2)
PRE:SIOE:NREPUBLIK INDONESIA
31 .Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantumanPihak Terasosiasi da!am daftar orang tercela diaturdalam Peraturan Menteri.
BABXIISANKSI ADMINISTRATIFPasa!53
(1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratifkepada Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAPatas pelanggaran ketentuan administratif.(2) Pelanggaran ketentuan administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran terhadap
Pasal4, Pasa! 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), PasalI3, Pasa!17, Pasa! 19, Pasal 25, Pasa!27, Pasal28 ayat (I), Pasal29 ayat (I), Pasa! 30 ayat (I), Pasa! 31, Pasa! 32, Pasal34 ayat (3) dan ayat (4), Pasa! 35 ayat (5) dan ayat (6),atau PasalSI ayat (4) dan ayat (5).(3) Sank.i administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa:
a. rekomendasi untuk melaksanakan kewajibantertentujb . peringatan tertulis;c. pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenisentitas tertentu;d. pembatasan pemberian jasa tertentu;e. pembekuan izin;f. pencabutan izin; dan/ataug. denda.(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g
dapat diberikan tersendiri atau bersamaan denganpengenaan sanksi administratif lainnya.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaansanksi administratif dan besaran denda diatur da!am
Peraturan Pemerintah.Pasa!S4
Penerimaan denda sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 53ayat (3) huruf g dan ayat (4) merupakan Penerimaan NegaraBukan Pajak.
BAB XlII ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
32/59
PREStDENREPUEILIK INDONESIA
- 32 -BAB XIIIKETENTUAN PlDANAPasal55
Akuntan Publlk yang:a. melakukan manipulasi, membantu melakukanmanipulasi, danlatau memalsukan data yang berkaitandengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal30 ayat (I) hurufj; ataub. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan,
danlatau menghi1angkan data atau catatan pada kertaskeIja atau tidak membuat kertas keIja yang berkaitandengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakansebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan olehpihak yang berwenang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,OO (tigaratus juta rupiah).
Pasal56Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana peI\iarapaling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyakRp300.000.000,OO (tiga ratus juta rupiah).
Pasal57(1) Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar
atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukanuntuk mendapatkan atau memperpanjang izin AkuntanPublik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untukmendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabangKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)atau Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda palingbanyak Rp300.000.000,OO (tiga ratusjuta rupiah).
(2) Setiap ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
33/59
----------------------------....
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 33 -
(2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapimenjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindakseolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diaturdaIam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana dendapaling banyak Rp500.000.000,OO (lima ratus jutarupiah).
(3) Daiam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pactaayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidanayang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidanadenda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah).
(4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar dendasebagaimana dimaksUd pada ayat (3), pihak yangbertanggung jawab dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam)tahun.
BABXlVKEDALUWARSA TUNTUTAN ATAU GUGATAN
Pasai58
(1) Akuntan Publik yang melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dibebaskan datituntutan pidana apabiIa perbuatan yang dilakukan telahlewat dati 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporanhasil pemberian jasa.
(2) Akuntan Publik
BABXV ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
34/59
PRE51DENREPUSLIK INDONESIA
- 34-BAEXVKETENTUANPERAUHANPasal59
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP yang telah
memiliki izin Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAPyang masih berlaku ctinyatakan tetap berlaku.
b. Akuntan Publik yang teIah memiliki izin Akuntan Publikyang masih berlaku harus memperbarui (registrasiulang) izin Akuntan Publiknya dalam waktu paling lama1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang inidengan menyampaikan dokumen berupa suratketerangan domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
c. Permohonan izin Akuntan Publik, izin usaha KAPdan/atau izin pendirian cabang KAP yang telah diajukandan sedang dalam proses, harus diajukan kembalisesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UndangUndang ini.
d. Sertifikat tanda lulus ujian profesi yang telahditerbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau InstitutAkuntan Publik Indonesia dinyatakan masih berlakuuntuk memenuhi persyaratan memperoleh izin AkuntanPublik sesuai ketentuan sebagalmana dimaksud dalamPasal 6 ayat (1) huruf a sampai ada ketentuan yangbaru.
e. Rekan non-Akuntan Publik yang telah menjadi rekanpada suatu KAP dalam waktu paling lama I (satu) tahunsejak berlakunya Undang-Undang ini harus mendaftarsebagai Rekan non-Akuntan Publik denganm.enyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalamPasal14 ayat (2) hurufc dan hurufd.
f. KAPA atau OM yang namanya telah cticantumkanbersama-sama dengan nama KAP harus mendaftardalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejakberlakunya Undang-Undang ini.
g. KAP harus menyesuaikan komposisi tenaga keljaprofesional dalam waktu paling lama 1 (satu) tahunsejak berlakunya Undang-Undang ini.
h. Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah dtakui olehMenteri ditetapkan kembali dengan Keputusan Menterisebagai Asosiasi Profe"i Akuntan Publik untukmenjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuandalam Undang.Undang ini.
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
35/59
PRESIOENREPUBLIK INDONESIA
- 35 -i. SPAP yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi AkuntanPublik yang telah diakui oleh Menteri dinyatakan tetap
berlaku.
BABXVlKETENTUAN PENUTUPPasaI60
Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku:a. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan("Accountant") (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1954 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakantidak berlaku;
b. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan("Accountant") (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1954 Nomor 103. Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 705) yang mengatur jasaAkuntan Publik. sepanjang tidak bertentangan denganUndang-Undang In l dan belum ada peraturanpelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undangini. dinyatakan masih berlaku.
Pasal61(1) Semua Peraturan Pemerintah sebagai peraturanpelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan palinglama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang inidiundangkan.(2) Semua Peraturan Menteri sebagai peraturanpelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan palinglama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang in idiundangkan.
Pasal62Undang-Undang in i mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar .,.
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
36/59
PRESIOENREPUBLIK INDONESIA
- 36 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang in i dengan penempatannyapada Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakartapada tanggal 3 Mei 20 IIPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakartapada tanggaJ 3 Mei 20 IIMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
ttd.PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOM OR 51
SaUnan sesuai dengan asUnyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA~ ~ ~ ; Perundang-undangan"Perekonomian.
S ~ ' r J i j j ' S A l l ' T O NUGROHO
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
37/59
I. UMUM
PRESIOENREPU8LIK INDONESIA
PENJELASANATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANGAKUNTAN PUBLIK
Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanyaadalah jasa asurans dan hasil pekeIjaannya digunakan secara luas olehpublik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilankeputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiJiki perananyang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat danefisien serta meningkatkan transparansi dan mutu infonnasi dalambidang keuangan.Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatankualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangansuatu entitas. Dalarn hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaanmasyarakat untuk memberikan opini atas Iaporan keuangan suatuentitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak padaopini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangansuatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangantersebut merupakan tanggungjawab manajemen.Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam eraglobalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasaAkuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan ataskualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satupertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, AkuntanPublik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi danprofesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa danmengemban kepercayaan puhlik.Meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkankompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhikebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalampemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untuk melindungikepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi AkuntanPublik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi AkuntanPublik.
Sampai ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
38/59
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -
Sampai saat terbentuknya UndangUndang ini, di Indonesia belum adaundang-undang yang khusus mengatur profesi Akuntan Publik. Undangundang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentangPemakaian Gelar Akuntan (Accountanq (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tarnbahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 705). Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publikdalarn Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tersebut sudah tidak sesuailagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengaturhal-hal yang mendasar dalam profesi Akuntan Publik.Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang tentang Akuntan Publikyang mengatur berbagai hal mendasar dalarn profesi Akuntan Publik,dengan tujuan untuk:1. melindungi kepentingan publik;2. mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan;3. memelihara integritas profesi Akuntan Publik;4. meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik; dan5. melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standardan kode etik profesi.Undang-Undang ini mengatur antara lain:1. lingkup jasa Akuntan Publik;2. perizinan Akuntan Publik dan KAP;3. hak, kewajiban, dan larangan bagi Akuntan Publik dan KAP;4. kerja sarna antar-Kantor Akuntan Publik (OAl) dan kerja sarna antaraKAP dan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit
Asing (OM);5. Asosiasi Profesi Akuntan Publik;6. Komite Profesi Akuntan Publik;7. pembinaan dan pengawasan oleh Menteri;8. sanksi administratif; dan9. keten tuan pidana.Undang-Vndang ini mengatur hak ekskiusif yang dimiliki oleh AkuntanPublik, yaitu jasa asurans yang hanya dapat dilakukan oleh AkuntanPublik. Dalarn rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesiAkuntan Publik, juga diatur mengenai kedaluwarsa tuntutan pidana dangugatan kepada Akuntan Publik.
Di samping ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
39/59
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 3 -Di samping mengatur profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini jugamengatur KAP yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dalammemberikan jasa profesional. Hal yang mendasar mengenai pengaturanKAP antara lain mengenai perizinan KAP dan bentuk usaha KAP. Salahsatu persyaratan izin llsaha KAP adalah memiliki rancangan sistempengendalian mutu sehingga dapat menjamin bahwa perikatan profesionaldilaksanakan sesuai dengan SPAP. Sementara itu, pengaturan mengenaibentuk usaha KAP dimaksudkan agar sesuai dengan karakteristik profesiAkuntan Publik, yaitu independensi dan tanggung jawab profesional Akuntan Publik terhadap hasH pekeIjaannya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas.Pasal2
Cukup jelas.Pasal3Ayat (I)Yang dimaksud dengan "jasa asurans" adalah jasa Akuntan Publikyang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas
hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dannonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.Hurufa
Yang dimaksud dengan "jasa audit atas informasi keuanganhistoris" adalah perikatan asurans yang diterapkan atasinformasi keuangan historis yang bertujuan untukmemberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajianinformasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannyadinyatakan dalam bentuk pernyataan positif.Informasi keuangan historis mencakup antara lain laporankeuangan, bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporanyang diJampirkan dalam suatu laporan keuangan.
Hurufb . . .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
40/59
Hurufb
PRESJDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -
Yang dimaksud dengan "jasa reviu atas informasi keuanganhistoris" adalah perikatan asurans yang diterapkan atasinformasi keuangan historis yang bertujuan untukmemberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajianinformasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannyadinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif.HurufcYang dimaksud dengan "jasa asurans lainnya" adalahperikatan asurans selain jasa audit atau reviu atas infonnasi
keuangan historis. Yang termasuk jasa asurans lainnya antaralain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi ataskepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitaspengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuanganprospektif, dan penerbitan comfort. letter untuk penawaranumum.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "jasa lainnya yang berkaitan denganakuntansi. keuangan, dan manajemen" antara lain adalah jasaaudit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasilaporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakatiatas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi infonnasi.
Pasal4Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)
Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai jumlahtahun buku yang dapat diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau KAPsecara berturut-turut, jenis industri, perusahaan publik atauprivat, dan sanksi administratif untuk menjaga independensiAkuntan Publik dan/atau KAP.Pasal5Ayat (1)
Izin yang dimaksud adalah izin untuk berpraktik sebagai AkuntanPublik.
Ayat (2) ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
41/59
Ayat (2)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Perpanjangan izin dilakukan secara administratif.Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal6Ayat (I)HurufaYang dimaksud dengan "sertifikat tanda lulus ujian profesiakuntan publik yang sabu adalab surat tanda lulus ujian yangditerbitkan oleh:a. Asosiasi Profesi Akuntan Publik; ataub. perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Asosiasi ProfesiAkuntan Publik untuk menyelenggarakan pendidikanprofesi akuntan publik.Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publikadalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal satjanastrata 1 (8-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara.
Huruf bPengalaman praktik dalam memberikan jasa asuransmerupakan syarat utama, sedangkan pengalaman praktikdalam memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (3) bersifat pelengkap.
Huruf cDomisili dibuktikan dengan kartu identitas yang masihberlaku, antara lain adalab Kartu Tanda Penduduk (KTP) atautanda bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Huruf dCukup jelas.
HurufeCukup jelas.
HuruffTidak pernab dipidana dibuktikan dengan surat pernyataandari yang bersangkutan.
HurufgCukup jelas.Hurufh
Cukup jelas.
Ayat (2) ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
42/59
PRES1DENREPUBLIK INDONESIA
- 6 -Ayat (2)
Pasal 7
Persyaratan dan tata cara penzman mencakup antara lainketentuan mengenai sertifikat tanda lulus pendidikan profesiAkuntan Publik yang sah dan pengalaman praktik di bidang auditatas infonnasi keuangan historis dan audit lainnya, yang disusunsetelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Profesi AkuntanPublik
Ayat (I)Yang dimaksud dengan 'perjanjian saling pengakuan' (mutualrecognition a g r e e m e n ~ adalah perjanjian antara PemerintahIndonesia dan pemerintah negara lain mengenai saling pengakuankesetaraan profesi Akuntan Publik.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas
Pasal8Ayat (I)Cukup jelas.
Ayat (2)HurufaCukup jelas.
HurufbCukup jetas.
HurufcCukup jelas.HurufdPelatihan profesional berkelanjutan diselenggarakan olehAsosiasi Profesi Akuntan Publik atau lembagajorganisasi lainyang diakui pemerintah.
Ayat (3) ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
43/59
Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)
CUkup jelas.Ayat (5)Cukup je1as.
Ayat (6)Cukup je1as
Ayat (7)Cukup je1as.Ayat (8)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 7 -
Persyaratan dan tata cara perpanjangan izin mencakup antara laintata cara perpanjangan izin bagi Akuntan Publik yang teiahmemiliki izin pada saat berlakunya Undang-Uodang ini.
Pasal9CUkup jelas.
PasallOCukup jelas.
Pasal IICukup jelasPasal 12
Ayat (I)Hurufa
Cukup jelas.Hurufb
Cukup jelas.Hurufc
Cukup jelas.Hurufd
Yang dimaksud dengan "bentuk usaha lain yang sesuai dengankarakteristik profesi Akuntan Publik" adalah bentuk usahayang menunjukkan adanya independensi dan tanggung jawabyang melekat pada Akuntan Publik, contohnya Limited LiabilityPartnership dan Professional Limited Liability Company.
Ayat (2) ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
44/59
Ayat (2)Cukup jelas.Pasal13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelasPasal 15
HurufaCukup jelas.Hurufb
Angka 1Cukup jelas.Angka2Cukup jelas.Angka 3
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Jabatan yang dapat mengakibatkan benturan kepentinganmengacu pada ketentuan mengenai benturan kepentingandalam Undang-Undang ini.
HurufcCukup jelas
Pasal 16Ayat (1)Hurufa
Cukup jelas.Hurufb
Cukup jelas.Hurufc
Cukup jelas.Hurufd
Angka 1Cukup jelas.Angka2Cukup jelas.
Angka3 ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
45/59
........_
Angka3
PRESIDENREPUBl.lK INDONESIA
- 9 -
Jabatan yang dapat mengakibatkan benturan kepentinganmengacu pada ketentuan mengenai benturan kepentingandalam Undang-Undang ini.
HurufeCukup jelas.
HuruffCukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas.Pasal17Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tenaga keIja profesional asing" adalahtenaga kerja selain Rekan pada KAP yang terkait denganpemberian jasa, misalnya staf auditor dan tenaga ahli di bidangtertentu yang berkaitan dengan pemberian jasa.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 18Ayat (I)Cukup jeias
Ayat (2)HurufaYang dimaksud dengan "mempunyai kantor" adalah memilikiatau menyewa kantor.
HurufbCukup jelas.
HurufcTenaga keJja profesional pemeriksa di bidang akuntansi palingsedikit terdiri atas satu orang tenaga pemeriksa berpendidikansarjana di bidang akuntansi dan satu orang berpendidikandiploma III (D-IlI) di bidang akuntansi.
HurufdYang dimaksud dengan "sistem pengendalian mutu" adalahsistem pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam SPAP.
Hurufe ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
46/59
- - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hurufe
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 10 -
Maksud dan tujuan pendirian kantor yaitu memherikan jasaasurans dan jasa non-asurans.HuruffCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 19Cukup jelas.
Pasal20Cukup jelas.Pasal21Ayat (1)Hurufa
KAP yang berbentuk usaha selain perseorangan, pengajuanpermohonan pencabutan izin usaha KAP harus denganpersetujuan seluruh Rekan pada KAP.Hurufb
Cukup jelasHurufc
Cukup jelas.Hurufd
Cukup jelas.Hurufe
Cukup jelas.Huruff
Dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yangtidak benar tersebut telah mendapat keputusan dari pihakyang berwenang.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal22 ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
47/59
Pasal22Ayat (I)
HurufaCukup jelas.
HurufbCukup jelas.Hurufc
PRESIDENREPUBLIK INOONESIA
- 11 -
Pemimpin KAP mengajukan pennohonan pencabutan izinpendirian cabang KAP berdasarkan persetujuan seluruh RekanpadaKAP.
HurufdCukup jeias.
HurufeCukup jelas.
HuruffCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal23Penentuan domisili tidak berkaitan dengan domisili hukum atautempat kedudukan hukum.
Pasal24Cukup jelas.Pasal25
Ayat (I)Yang dimaksud dengan Akuntan Publik termasuk juga AkuntanPublik Asing yang teiah memperoleh izin Akuntan Publik.
Ayat (2)HurufaCukup jelas.
HurufbCukup jelas.
Hurufc ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
48/59
Hurufc
PRESIOENREPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Yang dimaksud dengan "kertas kerja" adalah dokumen tertulis,dokumen elektronik, atau dokumen dalam bentuk lalnnya yangmenggambarkan proses dan hasil kerja Akuntan Publik.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasa126Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah tanggung jawabperdata.
Pasal 27Ayat (I)HurufaCukup jelas.Hurufb
Yang dimaksud dengan "mempunyai kantor" adalah memilikiatau menyewa kantor.Hurufc
Cukup jelas.Hurufd
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)
HurufaPenyampaian laporan keuangan ditujukan untuk digunakanMenteri dalam proses pembinaan dan pengawasan, bukandimaksudkan sebagal bentuk pertanggungjawaban keuanganKAP.
HurufbCukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Ketentuan mengenal tata cara peJaporan mencakup juga formatpelaporan.
Pasal28 ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
49/59
Pasal28Cukupjelas
Pasal29Ayat (1)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Yang termasuk dalam Pihak Terasosiasi antara lain adalah tenagaspesialis yang dikontrak oleh Akuntan Publik atau KAP. ContohspesiaJis antara lain adalah aktuaris, penilai, ahli hukum, ahlilingkungan, dan ahIi geologi
Ayat (2)Pengawasan oIeh Menteri Keuangan mencakup antara lainpemeriksaan kertas keIja dan permintaan keterangan ulltukmemperoleh keyakinan atas kepatuhan Akuntan Publik, KAP, dancabang KAP terhadap Undang-Undang in i dan peraturanpelaksanaannya, serta SPAP.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal30Ayat (1)Hurufa
Cukup jelas.Hurufb
Angka 1Cukup jelas.Angka 2Cukup jelas.Angka3
Hurufc
Jabatan yang dapat mengakibatkan benturan kepentinganmengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (3) yang diaturlebih lanjut dalam Peraturan Menteri.Yang dimaksud dengan "telah dilaksanakan oleh AkuntanPublik lain" adalah kondisi ketika Akuntan Publik lain tersebuttelah menerbitkan laporan hasil pemberian jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).HurufdCukup jeias.
HurufeCukup jelas.
Huruf f . . .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
50/59
HuruffCukup jelas.
HurufgCukup jelas.
Hurufh
PRESIDENREPUBLIK INI:)ONESIA- 14 -
Yang dimaksud dengan "imbaJan jasa bersyarat" adaJahimbaJan jasa yang ditetapkan yang nUai imbaJan jasadimaksud ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu,misalnya berdasarkan jenis opini yang akan diberikan.Hurufi
Yang dimaksud dengan "komisi" adaJah imbaJan daJam bentukuang atau barang atau bentuk lainnya yang bertujuan untukmemperoleh perikatan jasa.
HurufjCukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.
PasaJ 31Ayat (1)HurufaYang dimaksud dengan "kCIja sarna" adaJah ketja sarna yangmencantumkan narna KAPA atau OAA.
HurufbCukup jelas.
HurufcCukup jelas.
HurufdCukup jelas.
Hurufelklan dianggap tidak menyesatkan apabUa hanya meliputiidentitas Akuntan Publik dan/atau KAP, jenis jasa yang dapatdisediakan, dan pengaJarnan Akuntan Publik dan/atau KAP.
Ayat (2) ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
51/59
Ayat (2)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 15-
Yang dimaksud dengan "daftar orang tercela" adalah daftar yangmemuat nama-nama orang yang dinyatakan tercela oleh otoritastertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnyaoleh Menteri dan otoritas pasar modal.
Pasal 32Cukup jelas
Pasal 33Cukup jelas.
Pasal 34Cukup jelas.Pasal35Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.Ayat (3)
HurufaSemua bidang jasa audit atas informasi keuangan historis yangdiberikan Akuntan Publik melalui KAP hams tercantum daJampeIjanjian keIja sarna dengan KAPA atau OAA.
HurufbYang dimaksud dengan "metodo}ogi" termasuk aksespenggunaan segala hal yang terkait dengan hak intelektuaJ danhak cipta dati para pihak yang terlibat.Hurufc
Cukup jelas.Hurufd
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kerja sama hersifat berkelanjutan"adalah keIja sarna yang tidak terbatas untuk suatu penugasantertentu.
Cukup jeJas.
Ayat (5) ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
52/59
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)
PRESIDENREPU8L.IK INDONESIA
- 16 -
KAPA dan afiliasinya di berbagai negara dianggap sebagai satuKAPA.
Pasal36Cukup jelas.
Pasal37Cukup jelas.
Pasal38Cukup jelas.
Pasal39Ayat (1)HurufaCukup jelas.
HurufbKetentuan ini juga berlaku dalarn hal pelanggaran teIjadi padasaat KAP bekeIja sarna dengan KAPA dan pelanggaran tersebutbaru ditemukan setelah KAPA sudah tidak bekeIja sarna lagidengan KAP.
Ayat (2)Ketentuan 1m Juga berlaku dalarn hal pelanggaran teIjadi padasaat KAP bekeIja sarna dengan OAA dan pelanggaran tersebut baruditemukan setelah OAA sudah tidak bekeIja sarna lagi denganKAP.
Pasal40Ayat (I )Hurufa
Cukup jelas.Hurufb
Yang dimaksud dengan "keIja sarna berkelanjutan" adalahkeIja sarna yang tidak terbatas untuk suatu penugasantertentu.Hurufc
Cukup jeias.
Hurufd ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
53/59
Hurufd
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 17 -
Ketentuan ml juga berlaku bila pelanggaran yangmengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat KAPAmasih bekeIja sarna dengan KAP waiaupun KAPA tidak bekeIjasama lagi dengan KAP dimaksud pada saat KAP dikenai sanksiadministratif berupa pencabutan izin.
HurufeYang dimaksud dengan "keIja sama dengan KAP lain" adaiahuntuk pencantuman nama KAPA.
Ayat (2)Hurufa
Cukup jelas.Hurufb
Cukup jelas.HurufcCukup jelas.Hurufd
Ketentuan ml juga berlaku bila pelanggaran yangmengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat OAAmasih bekeIja sarna dengan KAP waiaupun OAA tidak bekeIjasarna lagi dengan KAP dimaksud pada saat KAP dikenai sanksiadministratif berupa pencabutan izin.
HurufeYang dimaksud dengan "keIja sarna dengan KAP lain" adalahkerja sarna yang mencantumkan nama OAA.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal41Cukup jelas.
Pasal42Cukup jelas.
Pasal43Cukup jelas.
Pasal44 ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
54/59
Pasal44Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)
PRESIDENREPU8L1K INDONESIA
- 18 -
Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai prosespenyusunan dan penetapan SPAP serta penentuan persyaratanpeserta ujian profesi akuntan publik.
Pasal45Ayat (1)Komite Profesi Akuntan Publik ini bersifat independen dalampengambilan keputusan dan pembentukan oleh Menteri bersifatadministratif.Komite Profesi Akuntan Publik dibentuk untuk meningkatkantransparansi dan akuntabilitas profesi dalam pembinaan,pemberdayaan, dan pengawasan untuk melindungi kepentinganmasyarakat.
Ayat (2)Yang mewakili unsur-unsur dalam Komite Profesi Akuntan Publikditetapkan oleh setiap unsur atau lembaga.HurufaCukup jelasHurufb
Cukup jelas.HurufcYang mewakili asosiasi profesi akuntan adalah wakil dariasosiasi profesi akuntan yang bersifat nasional yang memilikikriteria sebagai berikut:a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;b. mempunyai SUsunan pengurus yang telah disahkan olehrapat anggota;c. memiliki program pelatihan di bidang akuntansi; dand. memiliki kode etik organisasi.Hurufd
Cukup jelas.HurufeCukup jelas.
Huruff ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
55/59
HuruffCukup jelas.
Hurufg
PRESJDENREPUBLIK INDONESIA
- 19 -
Perwakilan akademisi ditetapkan dari calon yang disepakatioleh perguruan tinggi dengan akreditasi "A" di bidangakuntansi.HurufhYang mewakili penggunajasa akuntan publik adalah wakil dariKamar Dagang dan Industri.
HurufiCukup jelas.
HurufjCukup jelas.
HurufkCukup jelas.Hurufl
Cukup jelas.Hurufm
Cukup jelas.Ayat (3)
Cukup jelas.Ayat (4)
Cukup jelas.Pasal46
Ayat (1)Ketua dan Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalahbersifat koordinasi, bukan strukrural dan bertujuan untukmemfasilitasi penyelenggaraan tugas Komite Profesi AkuntanPublik.
Ayat (2)Hurufa
Cukup jelas.Hurufb
Standar akuntansi mencakup standar akuntansi keuangandan standar akuntansi syariah.
Hurufc . . .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
56/59
HurufcCukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelasAyat (5)
Cukup jelas.Pasa147
Cukup jelas.Pasal48
Cukup jelas.Pasal49
CUkup jelas.Pasa150
Cukup jelas.Pasal51
Ayat (I)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 20 -
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri ditujukan untuk menilaiketaatan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap Undang-Undang in i dan peraturan pelaksanaannya.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "pihak lain" misalnya aparat pengawasanintern pemerintah dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6) ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
57/59
Ayat (6)Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)
Cukup jelas
Pasa!52Ayat (1)Hurufa
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 21 -
Pihak Terasosiasi dapat menolak memberi keterangan apabilainfonnasi yang terkait dengan pekeIjaannya dilindungi olehUndang-Undang.
HurufbCukup jelas.
HurufcCukup jelas.
HurufdCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal53Ayat (1)
Sanksi administratif adalah sanksi atau hukuman ataspelanggaran ketentuan administratif.Apabila Akuntan Publik. KAP. danJatau cabang RAP berkeberatanatas sanksi yang dikenakan oleh Menteri maka Akuntan Publik.KAP. dan/atau cabang RAP dapat mengaJukan banding sesuaidengan ketentuan da!am Pasa! 46 ayat (3).
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4) ...
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
58/59
.
Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
Pasal54Cukup jelas
Pasal55HurufaCukup jelas.Hurufb
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
2 2
Yang dimaksud dengan 'pihak berwenang" antara lain adalahMenteri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Pasal56Cukup jelas.
Pasal57Ayat (1)Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)
Yang dimaksud dengan 'pihak yang bertanggung jawab" adalahyang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan/ atauyang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.
Pasal58Cukup jelas.
Pasal59 . . .
-
8/3/2019 UU No 5 thn 2011
59/59
Pasal59Cukup jelas.
Pasa160Cukup jelas.
Pasa161Cukup jelas.Pasal62
Cukup jelas.
&
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 23 -
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5215