UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
-
Upload
atambua -
Category
Economy & Finance
-
view
5.943 -
download
8
Transcript of UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
![Page 1: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/1.jpg)
1
UU 15 Tahun 2004
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
![Page 2: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Reformasi HukumReformasi Hukum
UUD1945
UU No. 17UU No. 17Tahun 2003Tahun 2003
UU No. 1UU No. 1Tahun 2004Tahun 2004
Prinsip dasarPrinsip dasarpengelolaan pengelolaan
keuangan negarakeuangan negara
Prinsip-prinsip umum Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negarapengelolaan keuangan negara
(Hukum Tata Negara)(Hukum Tata Negara)
Kaidah administratif Kaidah administratif pengelolaan keu. negara pengelolaan keu. negara
(Hukum Administrasi Keu. Negara) (Hukum Administrasi Keu. Negara)
UU No. 15UU No. 15Tahun 2004Tahun 2004
Prinsip-prinsip umum Prinsip-prinsip umum pemeriksaan pemeriksaan
keuangan negarakeuangan negara
![Page 3: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/3.jpg)
3
INTI PERUBAHAN MENURUT INTI PERUBAHAN MENURUT UU-PPTJKNUU-PPTJKN
PENETAPAN RUANG LINGKUP AUDIT BPK Semua elemen KN, kecuali audit oleh Akuntan Publik menurut UU (Pasar Modal, BUMN, Yayasan)
JENIS PEMERIKSAAN (Keuangan, Pengelolaan, Tujuan Tertentu) STANDAR PEMERIKSAAN (Disusun BPK & dikonsultasikan dgn
Pemerintah dan IAI) INDEPENDENSI PEMERIKSAAN BPK (Perencanaan, Pelaksanaan &
Pelaporan) HASIL PEMERIKSAAN (Opini, Rekomendasi, Kesimpulan; +
Tanggapan Yang Diperiksa) PENYAMPAIAN LHP (DPR/DPD/DPRD, Terbuka utk Umum); KASUS
(Penyidik) KEWAJIBAN TINDAK LANJUT KETENTUAN PIDANA (Auditan & Auditor) TIDAK BERLAKUNYA ARK (Algemene Rekenkamer)
![Page 4: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/4.jpg)
4
HALHAL––HAL POKOK TENTANG PEMERIKSAAN HAL POKOK TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARANEGARA
1. Pengertian Pemeriksa dan Pemeriksaan;
2. Lingkup Pemeriksaan;3. Standar Pemeriksaan;4. Kebebasan dan Kemandirian dalam
Pelaksanaan Pemeriksaan;5. Akses Pemeriksa terhadap Informasi; 6. Kewenangan untuk Mengevaluasi
Sistem Pengendalian Intern;7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut; 8. Pengenaan Ganti Kerugian Negara;
dan9. Sanksi Pidana.
![Page 5: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/5.jpg)
5
PemeriksaanPemeriksaan
Suatu proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menelai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
![Page 6: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/6.jpg)
6
PEMERIKSAPEMERIKSA
Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK
![Page 7: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/7.jpg)
7
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Keseluruhaan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi:
perencanaan; pelaksanaan; pengawasan; dan pertanggungjawaban.
![Page 8: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/8.jpg)
8
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARATANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara secara:– tertib;– taat pada peraturan perundang-undangan;– efesiensi, ekonomis, dan efektif; dan– transparan;
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
![Page 9: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/9.jpg)
9
LINGKUP PEMERIKSAANLINGKUP PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN
PEMERIKSAAN KINERJA
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
PASAL 4 UU PPTKN
![Page 10: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/10.jpg)
10
PEMERIKSAAN KEUANGAN
PEMERIKSAAN KINERJA
PEMERIKSAAN DGN TUJUAN TERTENTU
Pemeriksaan yg tidak termasuk
atas Pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
Pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas
Pemeriksaan atas laporan keuangan
JENIS PEMERIKSAANJENIS PEMERIKSAAN
![Page 11: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/11.jpg)
11
PEMERIKSAAN KEUANGANPEMERIKSAAN KEUANGAN
Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara
Pemeriksaan atas laporan keuangan
![Page 12: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/12.jpg)
12
PEMERIKSAAN KINERJAPEMERIKSAAN KINERJA
Pemeriksaan atas:
• aspek ekonomi;
• aspek efesiensi; dan
• Aspek efektivitas.
![Page 13: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/13.jpg)
13
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTUTERTENTU
Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus
Di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
Termasuk pemeriksaan atas hal-hal yg berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah
![Page 14: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dilaksanakan dengan menggunakan Keuangan Negara dilaksanakan dengan menggunakan
STANDAR PEMERIKSAAN(PASAL 5 UU PPJKN)
![Page 15: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi
Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan,
dan Standar Pelaporan
yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa.
STANDAR PEMERIKSAANSTANDAR PEMERIKSAAN
![Page 16: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/16.jpg)
16
PEMERIKSAPEMERIKSA
B P K AKUNTAN PUBLIK/APIP (penugasan)
laporan pemeriksaan akuntan publik wajib disampaikan ke BPK dan dipublikasikan
![Page 17: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan; pelaksanaan pemeriksaan; Penentuan waktu; Metode pemeriksaan penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan
dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK
Pasal 6 UU PPJKN
PELAKSANAAN PEMERIKSAANPELAKSANAAN PEMERIKSAAN
![Page 18: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/18.jpg)
18
KEWENANGAN BPKKEWENANGAN BPK Dalam pemeriksaan dapat memanfaatkan
hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah
LHP intern pemerintah wajib disampaikan ke BPK
Dalam pemeriksaan BPK dapat menggunakan tenaga ahli dari luar yang berkerja untuk dan atas nama BPK
![Page 19: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/19.jpg)
19
HAK BPKHAK BPK
a. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas lain yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
c. Melakukan penyegelan tempat penyimpan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
d. Meminta keterangan kepada seseorang;e. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel
sebagai alat sebagai alat bantu pemeriksaan.
Pasal 10 UUPPTKN
![Page 20: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/20.jpg)
20
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
![Page 21: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/21.jpg)
21
PENYUSUNAN LHPPENYUSUNAN LHP
Penyusunan LHP setelah pemeriksaan selesai dilakukan
Pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan, bilamana diperlukan
![Page 22: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/22.jpg)
22
HASIL PEMERIKSAANHASIL PEMERIKSAAN
PemeriksaanKeuangan
PemeriksaanKinerja
PemeriksaanTujuanTertentu
Opini
Kesimpulan
TemuanKesimpulanRekomendasi
![Page 23: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/23.jpg)
23
JENIS OPINIJENIS OPINI Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) Tidak wajar (adverse opinion) Menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
![Page 24: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/24.jpg)
24
OPINI AUDITOPINI AUDITOpini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan.
kriteria:Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahKecukupan pengungkapanKepatuhan terhadap peraturan perundanganEfektivitas sistem pengendalian intern
![Page 25: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/25.jpg)
25
TemuanTemuan
Temuan positif– Hasil yang dicapai melebihi taget kinerja– Dapat dijadikan contoh bagi unit kerja
lain Temuan negatif:
– Ketidaktaatan pada peraturan– Inefisiensi– Ketidakefektivan– kesalahan
![Page 26: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/26.jpg)
26
REKOMENDASIREKOMENDASI
Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya
Ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang
Untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan
![Page 27: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/27.jpg)
27
Tindak LanjutTindak Lanjut
Temuan dapat ditindaklanjuti:– Seluruhnya – Sebagian: penjelasan
Temuan tidak dapat ditindaklanjuti:– Penjelasan/alasan
![Page 28: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/28.jpg)
28
TANGGAPAN ATAS HASIL TANGGAPAN ATAS HASIL PEMERIKSAANPEMERIKSAAN
Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan
![Page 29: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/29.jpg)
29
PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KEUANGAN Oleh BPKPENYAMPAIAN LHP LAPORAN KEUANGAN Oleh BPK
DPR & DPDSesuai dgn Kewenangannya
DPRDSesuai dgn Kewenagannya
PRESIDENSesuai dgn Kewenangannya
Gubernur/Bupati/walikotaSesuai dgn Kewenangannya
LHP LaporanKeuanganPemerintah Pusat
LHP LaporanKeuanganPemerintah Daerah
2 bulan
2 bulan
![Page 30: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/30.jpg)
30
PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KINERJA & TUJUAN PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KINERJA & TUJUAN TERTENTU Oleh BPKTERTENTU Oleh BPK
DPR/DPD/DPRDSesuai dgn Kewenangannya
Presiden/Gubernur/Bupati atauWalikota
Sesuai dgn Kewenangannya
Presiden/Gubernur/Bupati atauWalikota
Sesuai dgn Kewenangannya
DPR/DPD/DPRDSesuai dgn Kewenangannya
LHP LAPORANKINERJA
LHP DENGANTUJUAN
TERTENTU
![Page 31: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/31.jpg)
31
PENYAMPAIAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAANPENYAMPAIAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
Lembaga Perwakilan
Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota
LHP LaporanKeuanganPemerintah Pusat
3 Bln sesudahberakhirnya semester ybs
![Page 32: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/32.jpg)
32
PASAL 19 PASAL 19
1. LHP yang disampaikan kepada Lembaga Perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum
2. LHP sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
![Page 33: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/33.jpg)
33
TINDAK LANJUTTINDAK LANJUT Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam
LHP Pejabat perlu memberikan jawaban atau penjelasan
kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima
BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut LHP Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian
BPK memberitahukan hasil pemanatauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester
Pasal 20 UUPPTJKN
![Page 34: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/34.jpg)
34
KETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHAN
Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006
Penyelesain ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan BPK dan/atau Pemerintah pada saat UU ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum UU ini
Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dalam UU ini selambat-lambatnya satu tahun setelah UU ini
(UUPPJKN Pasal 27)
![Page 35: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/35.jpg)
35
1. Standar Pemeriksaan;
2. Tata cara Pemanggilan;
3. Tata cara Penyampaian LHP kpd Legislatif;
4. Tata cara Tindak Lanjut;
5. Tata cara Penyelesaian Kerugian Negara.
PERATURAN PELAKSANAAN UU PPTKN
![Page 36: UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061607/557a6e56d8b42a3b348b507a/html5/thumbnails/36.jpg)
36
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
Kementerian Keuangan RIJln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710www.depkeu.go.id