Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan …eprints.undip.ac.id/75608/1/1._Cover.pdfadalah untuk...
Transcript of Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan …eprints.undip.ac.id/75608/1/1._Cover.pdfadalah untuk...
i
Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia
Menangani Kasus IUU Fishing : M. V. Hai Fa 2014 - 2017
Skripsi
Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Pendidikan Strata 1
Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Penyusun
Nama: Fitriani Mutiara Pamase
NIM: 1401413120007
Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Semarang
2018
ii
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Skripsi : Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia
Menangani Kasus IUU Fishing : M. V. Hai Fa 2014 - 2017
Nama Penyusun : Fitriani Mutiara Pamase
NIM : 14010413120007
Jurusan : Hubungan Internasional
Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
Strata I
Semarang, 21 September 2018
Dekan Wakil Dekan I
Dr. Sunarto, M.Si Dr. Hedi Pudjo Santosa, M.Si
NIP. 19660727 199203 1 001 NIP. 19610510 198902 1 002
Dosen Pembimbing :
1. Drs. Tri Cahya Utama, MA (............................................. )
Dosen Penguji Skripsi :
1. Shary Charlotte, S.IP, M.Hub.Int ( ............................................. )
2. Ika Riswanti Putranti, SH, MH, Ph.D ( ............................................. )
3. Drs. Tri Cahya Utama, MA ( ............................................. )
iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Lengkap : Fitriani Mutiara Pamase
NIM : 14010413120007
Jurusan/Fakultas : Hubungan Internasional/FISIP
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Upaya Kementerian
Kelautan dan Perikanan Indonesia Menangani Kasus IUU Fishing : M. V.
Hai Fa 2014 – 2017 adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan
merupakan plagiat dari penelitian atau karya ilmiah orang lain. Apabila
dikemudian hari pernyataan kami tidak benar, maka kami bersedia menerima
sanksi akademis yang berlaku.
Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan bilamana diperlukan.
Semarang, 21 September 2018
Pembuat Pernyataan,
Fitriani Mutiara Pamase
NIM.14010413120007
iv
UCAPAN TERIMA KASIH
Kepada Allah SWT penulis ucapkan terima kasih setulusnya karena telah
memberikan ketabahan serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Menangani Kasus IUU
Fishing : M. V. Hai Fa 2014 – 2017”. Tujuan utama dari penyelesaian skripsi ini
adalah pembuktian kemampuan serta akuntabilitas penulis atas berbagai pelajaran
yang telah didapatkan sebelumnya. Tujuan lain dari penyususnan skripsi ini
adalah untuk menambah pengetahuan serta memperdalam pemahaman mengenai
upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam menangani kasus
illegal, unreported dan unregulated fishing yang dilakukan oleh motor vessel Hai
Fa dari tahun 2014 hingga 2017. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari
bimbingan, kerjasama serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan kali ini penulis bermaksud menuturkan ucapan terima kasih atas
kontribusinya kepada :
1. Ibu Ika Riswanti Putranti, SH, MH, Ph.D selaku Ketua Departemen
Hubungan Internasional dan dosen pembimbing yang telah bersabar dalam
membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Tri Cahya Utama, MA selaku dosen pembimbing yang mana
penulis sangat hormati atas kebaikan hatinya serta kesabarannya dalam
membimbing penulis di tengah berbagai situasi sulit dalam menyelesaikan
skripsi ini.
3. Ibu Shary Charlotte, SIP, MA yang telah menguji penulis dalam sidang
dan melancarkan prosesnya
4. Bapak Garibaldi Marandita, SH beserta jajaran Direktorat Penanganan
Pelanggaran, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan penulis
kesempatan untuk magang degan tujuan pengambilan data untuk
keperluan skripsi.
5. Ibu, wanita hebat yang telah mengajarkan berbagai pelajaran berharga
v
kepada penulis melalui ketabahannya dalam menghadapi berbagai
halangan dalam hidup. Dan tidak lupa kepercayaannya bahwa penulis
mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dian Yumansari dan Linda Uji Purnasanti yang telah menolong penulis
dalam masa-masa sulit.
7. Divana Valencia yang tiada henti mengingatkan penulis untuk
menyelesaikan tanggung jawab dan selalu mengingat Allah SWT.
8. Annisa Yuliana Sari atas semua dukungan dan bantuannya selama dua
tahun terakhir. Karena tanpanya saya tidak akan bisa sejauh ini.
9. Ade dan Lorry yang kadang menghibur penulis di saat-saat buruk.
Tentunya skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan karena itu penulis
mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi
penulis kedepannya. Terima kasih.
Semarang, 21 September 2018
Penulis
vi
UPAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA
MENANGANI KASUS IUU FISHING : M. V. HAI FA 2014 – 2017
Abstrak
Pada Desember 2014 terjadi tindak IUU Fishing di perairan Papua oleh motor
vessel Hai Fa yang berasal dari Tiongkok. Berkaitan dengan hal tersebut KKP
kemudian melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya serta menegakkan
semangat pemberantasan IUU Fishing. KKP telah menempuh berbagai upaya baik
melalui jalur hukum nasional melalui pendaftaran gugatan ke Pengadilan Negeri
Ambon dan pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku maupun kerjasama
dengan organisasi internasional lain seperti Interpol, IMO dan PBB dari tahun
2015 hingga 2017. Menanggapi hal ini, penelitian atas kasus ini bertujuan untuk
menjelaskan berbagai upaya yang ditempuh oleh KKP serta sejauh mana upaya
dapat dilaksanakan dalam menangani kasus IUU Fishing yang dilakukan oleh
Kapal M. V. Hai Fa. Disamping itu penelitian juga bertujuan untuk
mendeskripsikan fenomena IUU Fishing di Indonesia serta berbagai faktor
pendorong maupun penghambat dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan
Teori Rezim yang mengkaitkan prosedur penanganan IUU Fishing Hai Fa dengan
ekspektasi rezim yang diperkuat oleh Konsep Kedaulatan Maritim Non-
Konvensional yang berfokus pada area ekonomi, sosial dan lingkungan serta
Konsep Keamanan Maritim yang berfokus pada blue economy dan human
resilience yang membahas mengenai keberlanjutan ekonomi, ekosistem maritim,
ketahanan pangan produk perikanan serta ancaman terhadap pekerjaan nelayan
tradisional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian
deskriptif yang memanfaatkan sumber wawancara maupun pustaka. Hasil akhir
dari penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang ditempuh KKP
dalam menangani kasus M. V. Hai Fa dari tahun 2014 hingga 2017 tidak
membuahkan hasil sesuai dengan ekspektasi KKP. Menanggapi hal ini maka
sebaiknya KKP membawa kasus Hai Fa ke ITLOS jika ingin melakukan
pengejaran lebih lanjut.
Kata kunci : IUU Fishing, Motor Vessel Hai Fa, KKP, Kedaulatan Maritim,
Keamanan Maritim, Teori Rezim
vii
THE EFFORTS OF THE INDONESIA MINISTRY OF
MARITIME AND FISHERIES AFFAIRS TO DEAL WITH THE
CASE OF IUU FISHING: M. V. HAI FA 2014 – 2017
Abstract
In December 2014 the act of IUU Fishing occured in Papua waters conducted by
Hai Fa motor vessel from China. Regarding this matter KKP made various efforts
to resolve it and uphold the spirit of eradicating IUU Fishing. KKP has taken
various efforts through national law by registration of the lawsuit to the Ambon
District Court and appealed to the Maluku High Court as well as collaboration
with other international organizations such as Interpol, IMO and the United
Nations from 2014 to 2017. Responding to this, the study of this case aims to
explain the various efforts taken by the KKP as well as the extent to which efforts
can be carried out in handling the IUU Fishing case practiced by M. V. Hai Fa.
Besides that the research also aims to describe the phenomenon of IUU Fishing in
Indonesia as well as various driving and inhibiting factors in this case. This study
uses the Regime Theory which links the procedures for handling IUU Fishing Hai
Fa with regime expectations reinforced by the concept of non-conventional
maritime sovereignty which focuses on economic, social and environmental areas
doubled with the concept of maritime security which focuses on blue economy
and human resilience which discusses economic sustainability, maritime
ecosystem, food security for fisheries products and threats to the work of
traditional fishermen. This study uses qualitative methods with descriptive
research types that utilizes interview and literature sources. The final result of this
study shows that the various efforts taken by the KKP in handling the M. V. Hai
Fa case from 2014 to 2017 did not produce results in accordance with the KKP's
expectations. Responding to this, KKP should bring the Hai Fa case to ITLOS if It
want to pursue the case further.
Keywords : IUU Fishing, Motor Vessel Hai Fa, KKP, Maritime Sovereignty,
Maritime Security , Regime Theory
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................... ........ ........i
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................. ........ .......ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ......................................... ........ ......iii
UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................ ........ ......iv
ABSTRAK .......................................................................................... ........ ......vi
ABSTRACT ........................................................................................ ........ .....vii
DAFTAR ISI ....................................................................................... ........ ....viii
DAFTAR TABEL ............................................................................... ........ ......xi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................... ........ .....xii
DAFTAR GRAFIK.............................................................................. ........ ....xiii
DAFTAR ISTILAH ............................................................................. .............xiv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................... ........ .......1
1.1 Latar Belakang ......................................................................... ........ .......1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................... ........ .......7
1.3 Tujuan..........................................................................................................7
1.4 Manfaat Penelitian.................................................................... ........ .......7
1.5 Kerangka Pemikiran ................................................................. ........ .......8
1.5.1 Teori Rezim ............................................................................ .......8
ix
1.5.2 Konsep Kedaulatan Maritim..........................................................11
1.5.3 Konsep Keamanan Maritim............................................................12
1.6 Hipotesis.....................................................................................................15
1.7 Metode Penelitian ..................................................................... ........ .....16
1.7.1 Definisi Konseptual ................................................................ .....16
1.7.1.1 Upaya ........................................................................ .....16
1.7.1.2 Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing ............ .....16
1.7.2 Operasionalisasi Konsep ........................................................ .....17
1.7.2.1 Upaya ......................................................................... .....17
1.7.2.2 Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing ............ .....18
1.7.3 Desain Penelitian.................................................................... .....18
1.7.4 Jangkauan Penelitian .............................................................. .....18
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data ..................................................... .....18
1.6.5.1 Wawancara.........................................................................19
1.6.5.2 Studi Kepustakaan..............................................................19
1.7.6 Teknik Analisis Data .............................................................. .....19
1.7.7 Sistematika Penulisan ............................................................. .....20
BAB 2 PEMBAHASAN.......................................................................................21
2.1 Profile Kapal M.V. Hai Fa.........................................................................22
2.2 Kronologi Penangkapan Kapal M.V. Hai Fa.............................................24
2.3 Upaya KKP Menangani Kasus IUU Fishing M. V. Hai Fa dalam Periode
2014 – 2017................................................................................................26
2.3.1 Penyelesaian Kasus Hai Fa Melalui Jalur Hukum........................26
2.3.2 Kelanjutan Penyelesaian Kasus Hai Fa Melalui Jalur Hukum.....32
2.3.3 Rencana Pengajuan Kasus ke International Tribunal for the Law
of the Sea (ITLOS) dan Jalur Diplomasi ke Perserikatan Bangsa-
Bangsa............................................................................................36
BAB 3 ANALISIS.................................................................................................40
x
3.1 Illegal Unreported Unregulated Fishing Hai Fa dalam Kedaulatan Maritim
Indonesia....................................................................................................40
3.2 Illegal Unreported Unregulated Fishing Hai Fa dalam Konsep Keamanan
Maritim.......................................................................................................44
3.3 Kasus Illegal, Unreported Unregulated Fishing dalam Peraturan Nasional,
Rezim Regional dan Rezim Internasional..................................................52
3.3.1 Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (IUU Fishing) Hai Fa
dalam Peraturan Nasional..............................................................53
3.3.2 Illegal Unreported Unregulated Fishing Hai Fa dalam RPOA-
IUU.................................................................................................55
3.3.3 Illegal Unreported Unregulated Fishing Hai Fa dalam IPOA-
IUU.................................................................................................58
BAB 4 PENUTUP.................................................................................................61
4.1 Kesimpulan....................................................................................61
4.2 Saran...............................................................................................63
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................64
LAMPIRAN...........................................................................................................74
xii
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 2.1 Rupa dari Kapal M.V. Hai
Fa...........................................................................................................................22
xiii
DAFTAR GRAFIK
GRAFIK 1.1 Elemen-elemen dari Konsep Keamanan
Maritim.................................................................................................................13
xiv
DAFTAR ISTILAH
ABK : Anak Buah Kapal
AIS : Automatic Identification System
AL : Angkatan Laut
ASEAN : Association of Southeast Asian Nations
ASM : ASEAN State Member
Bakamla : Badan Keamanan Laut
BKI : Balai Karantina Ikan
BPPI : Buku Putih Pertahanan Indonesia
Ditjen : Direktorat Jenderal
DKP : Dinas Perikanan dan Kelautan
FAO : Food and Agriculture Organization
FAO-APFIC : The Food and Agriculture Organization of Asia-Pacific Fishery
Commission
ID : Identity Document
IMO : International Maritime Organization
Interpol : International Criminal Police Organization
IOM : International Organization for Migration
ITLOS : International Tribunal for the Law of the Sea
IUU : Illegal Unreported Unregulated
KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP3K : Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
xv
KSOP : Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Lantamal : Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
LED : Light-Emitting Diode
LPPMHP : Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
M. V. : Motor Vessel
NGO : Non Governmental Organization
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERMEN KP : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
PIB : Persetujuan Impor Barang
PMA : Panama Maritime Authority
PNA : Pengadilan Negeri Ambon
Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PSDKP : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PSMA : Port State Measures Agreement
PT : Perseroan Terbatas
PTM : Pengadilan Tinggi Maluku
RFMO : Regional Fisheries Management Organisation
RI : Republik Indonesia
RPOA-IUU : The Regional Plan of Action on Combating Illegal, Unreported
and Unregulated Fishing
Satgas : Satuan Tugas
Satker : Satuan Kerja
SDA : Sumber Daya Alam
SEAFDEC : Southeast Asian Fisheries Development Centre
Sekjen : Sekretaris Jenderal
SIKPI : Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
xvi
SIPI : Surat Izin Penangkapan Ikan
SKAI : Surat Keterangan Asal Ikan
SLO : Surat Laik Operasi
SPB : Surat Persetujuan Berlayar
SPKP : Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
TNI : Tentara Nasional Indonesia
TOC : Transnational Organized Crime
UNCLOS : United Nations Convention on the Law of the Sea
UNSDGs : United Nations Sustainable Development Goals
UNTOC : United Nations Convention againts Transnational Organized
Crime
UU : Undang-Undang
VMS : Vessel Monitoring System
WMD : Weapon of Mass Destruction
WPP-RI : Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia