untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah · PDF filePEDOMAN PRAKTIS untuk...
-
Upload
nguyendang -
Category
Documents
-
view
226 -
download
0
Transcript of untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah · PDF filePEDOMAN PRAKTIS untuk...
PEDOMAN PRAKTISuntuk
Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Edisi Lokakarya
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
THE WORLD BANK OFFICE JAKARTAIndonesia Stock Exchange Building, Tower II/12-13th Fl.Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12910Tel: (6221) 5299-3000Fax: (6221) 5299-3111
THE WORLD BANKThe World Bank1818 H Street N.W.Washington, D.C. 20433 USATel: (202) 458-1876Fax: (202) 522-1557/1560Email : [email protected] : www.worldbank.org
Dicetak bulan Mei 2010
Daftar Isi
Daftar istilah iiBab 1. Memperkenalkan Analisis Belanja Publik 11.1 Apakah yang dimaksud dengan Analisis Belanja Publik (PEA)? 11.2 Mengapa PEA bermanfaat? 11.3 Siapa saja yang akan menggunakan PEA? 21.4 Apa sajakah yang termasuk dalam PEA? 3
Bab 2. Melakukan Analsis Belanja Publik 52.1 Menulis proposal penelitian 52.2 Mengumpulkan data 52.3 Memasukkan data ke dalam suatu format yang dapat digunakan untuk analisis 62.4 Menganalisis data, merumuskan kesimpulan dan rekomendasi 62.5 Menulis laporan 6
Bab 3. Proposal Penelitian 7
Bab 4. Pengumpulan dan Persiapan Data untuk analisis 94.1 Mengumpulkan data 94.2 Menyiapkan data untuk analisis 11
Bab 5. Menganalisis Data, Merumuskan Kesimpulan dan Rekomendasi 155.1 Bab pendahuluan 165.2 Bab perencanaan dan anggaran 235.3 Bab penerimaan 235.4 Bab belanja 385.5 Sektor-sektor strategis 46
Bab 6. Menulis Laporan PEA 516.1 Kenali pembaca Anda 516.2 Kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan laporan 516.3 Format yang konsisten, struktur yang jelas 526.4 Penulisan laporan PEA sebagai suatu tim 536.5 Referensi lebih lanjut 536.6 Petunjuk-petunjuk tambahan: beberapa hal yang bisa dipelajari 53LampiranLampiran 1: Garis Besar Standar PEA 55Lampiran 2: Persyaratan data 75
ii Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Daftar IstilahAPBD Regional Government Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)APBN State Budget (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) Bappeda Regional Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)Bappenas National Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)Bawasda Regional Monitoring Agency (Badan Pengawasan Daerah)BKD Regional Civil Service Agency (Badan Kepegawaian Daerah)BKN State Civil Service Agency (Badan Kepegawaian Negara) BMT Budget Master Tabel BPHTB Land and building transfer fee (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)BPS Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik) BPS-SK Financial statistics from Central Bureau of Statistics (Statistik Keuangan Badan Pusat Statistik)Bupati District Head CPI Consumer Price IndexCSO Civil Society Organization DAK Special Allocation Fund (Dana Alokasi Khusus)D&L Damage and LossDAU General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum)Desa VillageDinas Local Technical Agency OfficeDPRD Provincial House of Representatives (regional parliament) (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)GDP Gross Domestic ProductGER Gross Enrollment RateGoI Government of IndonesiaGRDP Gross Regional Domestic ProductHDI Human Development IndexKabupaten District (regency)Kecamatan SubdistrictKelurahan Urban villageKepmen Ministerial Decree (Keputusan Menteri)Keppres Presidential Decision (Keputusan Presiden)Km KilometerKota City (urban district)LG Local GovernmentMDG Millennium Development GoalMoF Ministry of FinanceMoHA Ministry of Home AffairsMoNE Ministry of National EducationMSS Minimum Service StandardNGO Non-Governmental OrganizationNR Natural Resources O&M Operations and MaintenancePAD Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah)PBB Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan)PDAM Local Water Supply Utility (Perusahaan Daerah Air Minum)Perpu Regulation in Lieu of Law (Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang)Perda Regional Regulation (Peraturan Daerah)PFM Public Financial Management
iiiPedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Podes BPS Village Potential Survey (Potensi Desa)Polindes Village Maternity Center (Pos Persalinan Desa)Puskesmas Community Health Center at Sub-district Level (Pusat Kesehatan Masyarakat)Posyandu Integrated Health Service Unit (Pusat Pelayanan Terpadu)Pustu Sub-community Health Center (Puskesmas Pembantu)Regional Budget Consolidated Budget consisting of Central Government Budget (Deconcentrated), Provincial Budget and District Budget.Renstra Ministry/Agency Medium-Term Strategic Plan (Rencana Strategis) RGDP Regional GDPRKPD Regional Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)RPJMD Regional Medium-Term Development Plan (rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sakernas Labor Force Survey (Survei Tenaga Kerja Nasional) SDO Subsidy for Autonomous Region (Subsidi untuk Daerah Otonom)SIKD Regional Finance Information System (Sistem Informasi Keuangan Daerah)SKPD Regional Government’s Working Unit (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)SME Small/Medium EnterpriseSTR Student Teacher RatioSub-National Budget Consolidated Budget consisting of Provincial and District Budgets, but excluding Central Government.Susenas BPS National Socio-Economic Survey (Survei Sosial Ekonomi Nasional)TKD Regional Performance Bonus (Tunjangan Kinerja Daerah)WB World Bank
1Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 1Memperkenalkan Analisis Belanja Publik
Bab 1Memperkenalkan Analisis Belanja Publik
1.1 Apakah yang dimaksud dengan Analisis Belanja Publik (PEA)?Analisis belanja publik (Public Expenditure Analysis atau PEA) merupakan suatu cara menganalisis bagaimana pemerintah mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan mereka. Tujuan melakukan analisis adalah memberikan rekomendasi tentang bagaimana pemerintah dapat mengelola keuangan publik secara lebih efisien dan efektif di masa yang akan datang.
1.2 Mengapa PEA bermanfaat?Semua pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas. Hal ini berarti bahwa terdapat kebutuhan untuk memutuskan secara bijaksana bagaimana sumber daya-sumber daya finansial tersebut akan dialokasikan untuk mendatangkan manfaat-manfaat bagi masyarakat secara maksimal. Akan tetapi, untuk dapat membuat keputusan-keputusan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi dan analisis yang akurat dan tepat waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting, seperti:
1. Berapa jumlah uang yang harus dibelanjakan oleh pemerintah? Dari mana asal Penerimaan tersebut? Apakah yang berpotensi, apabila ada, untuk mempertebal potensi pembiayaan pemerintah?
2. Untuk apa sajakah sumber daya yang telah dibelanjakan oleh pemerintah sebelumnya?3. Layanan-layanan publik seperti apa yang disediakan oleh anggaran yang tersedia pada saat ini? Sektor-
sektor apa sajakah yang menyediakan layanan yang baik dan sektor-sektor apa yang membutuhkan perbaikan?
4. Siapa penerima manfaat utama dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah? Sebagai contoh, apakah orang kaya atau orang miskin? Perempuan atau laki-laki? Wilayah-wilayah terpencil atau kota? Apakah manfaat-manfaat tersebut disalurkan secara merata? Apakah para penerima manfaat mempunyai akses layanan yang sama? Apakah ada lapisan-lapisan masyarakat yang kurang beruntung yang membutuhkan perhatian khusus?
5. Sudahkan layanan-layanan yang diberikan menghasilkan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik bagi masyarakat? Sebagai contoh, apakah tingkat kecakapan menulis dan membaca, mutu pendidikan, tingkat morbiditas, harapan hidup, dsb, telah ditingkatkan?
6. Seberapa efektifkah kerangka kerja dan proses perencanaan dan penyusunan anggaran yang ada pada saat ini? Apakah anggaran disetujui secara tepat waktu? Apakah dana-dana disediakan pada waktu yang tepat? Apakah prioritas-prioritas perencanaan tercermin dalam anggaran?
7. Seberapa besar kapasitas kepegawaian negeri sipil dalam manajemen keuangan publik? Apakah terdapat bidang-bidang yang dapat ditingkatkan? Apabila ada, melalui cara apakah peningkatan-peningkatan tersebut dilakukan?
Jawaban-jawaban atas pertanyaaan-pertanyaan semacam ini akan membantu pemerintah untuk mengenali prioritas-prioritas yang harus ditangani melalui pembelanjaan pemerintah dan membantu mereka dalam membuat keputusan-keputusan yang bijaksana tentang cara terbaik untuk mengalokasikan dana.
2 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 1Memperkenalkan Analisis Belanja Publik
1.3 Siapa sajakah yang akan menggunakan PEA?Banyak kelompok orang yang sangat berbeda akan menggunakan PEA:
Pemerintah daerah (Badan pelaksana)Cabang eksekutif dari pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pertama-tama menentukan prioritas-prioritas pembangunan dan mengalokasikan anggaran untuk memenuhi sasaran-sasaran pembangunan, dapat menggunakan analisis untuk membantunya dalam proses pengalokasian. Apabila PEA dilakukan secara teratur (misalnya sekali dalam setahun atau setiap dua tahun), PEA dapat juga digunakan sebagai suatu perangkat pemantauan untuk mengevaluasi apakah target-target pembangunan telah dipenuhi. Laporan PEA juga mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan pengembangan kapasitas, menyediakan suatu rencana kerja untuk bermacam-macam program untuk mendukung pemerintah daerah.
DPRD (Badan legislatif )Badan legislatif bertanggung jawab untuk menyetujui baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, badan legislatif daerah ini memerlukan analisis untuk membantu di dalam evaluasi anggaran yang diajukan, khususnya untuk menentukan apakah analisis ini sesuai dengan sasaran-sasaran dan prioritas-prioritas pembangunan yang diidentifikasi dalam RPJMD. PEA juga dapat berfungsi sebagai perangkat pemantauan untuk badan legislatif dalam mengevaluasi kinerja eksekutif.
Pemerintah pusatLaporan PEA memberikan suatu dasar bagi Pemerintah Pusat (Pemerintah Indonesia) untuk mengamati bagaimana pemerintah daerah membelanjakan uang mereka dan sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan peraturan dan mengikuti petunjuk yang ditentukan dalam sektor-sektor keuangan dan otonomi daerah.
Individu/lembaga advokasiIndividu-individu dan organisasi-organisasi (Sebagai contoh, Kelompok Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organization – NGOs) dan Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organizations-CSOs)) dengan kepentingan-kepentingan tertentu dan tujuan-tujuan advokasi dapat menggunakan PEA untuk membantu mereka dalam pekerjaan advokasi dan melobi. Kebijakan-kebijakan advokasi dikembangkan berdasarkan pekerjaan analitis yang tepat dan PEA berfungsi sebagai satu sumber untuk pekerjaan analitis ini.
Para Peneliti dan akademisiPara peneliti juga dapat menggunakan metode PEA sebagai suatu kerangka kerja untuk penelitian mereka sendiri. Metode PEA ini merupakan suatu metode untuk menganalisis bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya-sumber daya mereka dan dapat melengkapi penelitian mereka yang ada. Laporan-laporan PEA dapat juga digunakan sebagai sumber informasi untuk para peneliti dan mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu keuangan publik daerah.
Donor-donor dan program-program pemerintah daerah yang lainDonor-donor dan program-program pemerintah daerah yang lain dapat menggunakan kebutuhan-kebutuhan pengembangan pembangunan kapasitas yang diidentifikasikan dalam laporan PEA sebagai suatu dasar untuk membantu mereka dalam mengembangkan program-program mereka sendiri.
Sektor swastaEntitas-entitas dari sektor swasta yang telah menanamkan modal, atau yang tertarik untuk berinvestasi dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota tertentu, dapat menggunakan PEA untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang daerah tersebut. PEA merupakan sumber informasi umum tentang struktur ekonomi, sumber-sumber penerimaan, prioritas-prioritas pembelanjaan pemerintah daerah, dan keberhasilan-keberhasilan dan tantangan-tantangan pemberian layanan publik. PEA juga mencerminkan kapasitas pemerintah daerah, serta tingkat keterbukaan dalam kegiatan-kegiatannya.
3Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 1Memperkenalkan Analisis Belanja Publik
MasyarakatMenerbitkan PEA merupakan suatu cara penting agar Pemerintah menjadi terbuka tentang sumber daya-sumber daya masyarakat yang digunakannya. PEA menampilkan informasi keuangan yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen anggaran yang panjang dan biasanya rumit dalam suatu format yang jauh lebih mudah dipahami. Selanjutnya, PEA berisi analisis belanja yang jelas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk meminta pertanggung-jawaban para politikus dan pemerintah atas janji-janji dan tanggung jawab-tanggung jawab mereka.
1.4 Apa sajakah yang termasuk dalam PEA?PEA merupakan suatu metode dinamis yang harus direvisi secara teratur untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pengguna (bagian 1.3). Setiap PEA paling tidak harus mencakup semua hal berikut:
Bab 1: PendahuluanBab ini harus memperkenalkan kepada pembaca tentang wilayah geografis yang diteliti. Bab ini harus mencakup informasi tentang sejarah, geografi, kependudukan, struktur pemerintahan, struktur ekonomi, dan kecenderungan indikator-indikator makroekonomi yang penting dari wilayah tersebut, seperti tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan, angka kesempatan kerja, indeks pembangunan manusia (HDI), dan standar layanan minimum (MSS).
Bab 2: Perencanaan dan penyusunan anggaranBab ini harus menyampaikan kepada pembaca suatu ikhtisar tentang proses perencanaan dan penyusunan anggaran pada tingkat nasional dan bagaimana tingkat daerah memberikan kontribusi kepada kerangka kerja nasional. Analisis harus mencakup analisis tentang apakah pemerintah daerah mematuhi kerangka kerja nasional. Selanjutnya, bab ini harus menetapkan tingkat konsistensi di antara dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, dll.) dan apakah prioritas-prioritas yang ditentukan dalam dokumen-dokumen perencanaan tercermin dalam anggaran.
Bab 3: Penerimaan Tujuan bab ini adalah memberikan suatu gambaran yang komprehensif tentang Penerimaan di tingkat daerah. Hal ini termasuk memperhitungkan amplop total Penerimaan, termasuk suatu analisis tentang kecenderungan sumber Penerimaan. Sebagai contoh, apakah pemerintah daerah pada dasarnya memperoleh Penerimaannya dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) atau transfer-transfer dari Pemerintah Pusat? Bab ini juga mencakup perhitungan-perhitungan defisit dan surplus pemerintah daerah, dan kebijakan pembiayaannya. Akhirnya, bab ini mencakup analisis tentang bagaimana pemerintah daerah mencatat Penerimaan dan pembiayaannya, dan apakah terdapat ketidaksesuaian-ketidaksesuaian.
Bab 4: Belanja Tujuan bab ini adalah memberikan suatu gambaran yang komprehensif tentang belanja pada tingkat daerah. Hal ini termasuk menghitung total belanja dan menganalisis belanja yang berlaku menurut waktu, sektor, klasifikasi ekonomi, dan dilakukan oleh tingkat pemerintah yang mana (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah pusat). Bab ini juga melihat kemampuan pemerintah daerah untuk menyerap anggarannya dengan menganalisis tingkat realisasi. Tujuan bab ini adalah memberikan rekomendasi tentang bagaimana pemerintah dapat memperbaiki efektivitas dan efisiensi pembelanjaan publik.
Bab 5: Sektor-sektor strategis: pendidikan, kesehatan, dan infrastrukturTujuan bab ini adalah memberikan analisis yang lebih tajam tentang sektor-sektor yang paling penting bagi pemberian layanan publik: kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Untuk masing-masing dari ketiga sektor ini, bab ini melakukan analisis terhadap pembelanjaan dan membandingkannya dengan apa yang sudah dicapai dengan pembelanjaan tersebut, baik dalam hal keluaran seperti pegawai, gedung-gedung dan layanan-layanan, dan juga apakah pembelanjaan telah mencapai tingkat yang lebih baik dalam hasil-hasilnya. Sebagai contoh, sudahkah pembelanjaan untuk kesehatan meningkat? Apabila sudah, apakah hal ini telah menghasilkan layanan-layanan yang lebih baik (akses, kualitas, dll.) dan, apabila layanan-layanan yang lebih baik telah diberikan, apakah hal ini telah menurunkan tingkat penyakit atau angka kematian. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan analisis ini dapat termasuk mengidentifikasikan area-area
4 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 1Memperkenalkan Analisis Belanja Publik
kesehatan atau pendidikan yang menjadi prioritas yang harus ditargetkan pemerintah, atau bagaimana pemerintah dapat meningkatkan pembelanjaannya dalam suatu sektor tertentu (misalnya dana-dana yang lebih banyak harus dialokasikan untuk memelihara infrastruktur yang ada alih-alih untuk membangun infrastruktur yang baru).
Terlampir dalam Lampiran 1 adalah Garis Besar Standar PEA Minimum yang menyediakan bab-bab, bagian-bagian, dan pertanyaan-pertanyaan pokok yang harus dimasukkan seluruhnya dalam PEA.
5Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 2Melakukan Analisis Belanja Publik
Bab 2Melakukan Analisis Belanja Publik
Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang langkah-langkah utama dalam melakukan PEA:
2.1 Menulis proposal penelitianSebelum memulai setiap kegiatan penelitian, memiliki suatu proposal penelitian yang komprehensif adalah penting. Tujuan proposal penelitian ini adalah menentukan tentang apakah penelitian ini nantinya, mengapa penelitian ini penting, siapa saja yang akan melakukan penelitian ini, siapa saja yang akan menjadi pembaca sasaran, serta penentuan waktu dan ruang lingkup penelitian. Langkah persiapan ini penting untuk menghindari melakukan pekerjaan yang tidak berkaitan dan, apabila bekerja dalam sebuah tim, memastikan bahwa terdapat suatu pengertian yang sama di antara para anggota tim. Langkah ini penting karena menetapkan ruang lingkup penelitian juga berarti menetapkan ruang lingkup data yang perlu dikumpulkan. Bab 3 memberikan petunjuk lebih lanjut tentang menulis suatu proposal penelitian.
2.2 Mengumpulkan dataPada saat proposal telah selesai, peneliti (atau tim peneliti) dapat memulai pengumpulan data. Hal ini merupakan salah satu tahap penelitian yang paling penting, karena kualitas penelitian secara langsung berkaitan dengan kualitas data. Terdapat empat karakteristik kualitas data yang penting: data harus terperinci, dapat diperbandingkan, akurat dan tepat waktu.
Semakin terperinci data yang diberikan, semakin baik analisis yang dilakukan. Apabila data bersifat sangat luas dan umum, peneliti akan mengalami kesulitan dalam mencari penjelasan tentang kecenderungan dan menarik kesimpulan. Untuk membuat perbandingan menurut waktu, atau menurut kabupaten/kota yang berbeda, data yang digunakan harus dapat diperbandingkan. Sebagai contoh, apabila belanja di sektor pertanian untuk kabupaten 1 mencakup perikanan tetapi tidak mencakup perikanan di kabupaten 2, hal ini berarti informasi tentang pertanian tidak dapat diperbandingkan kecuali informasi tentang perikanan dari kabupaten 1 dihapuskan. Penting bagi peneliti menguji data dengan teliti untuk memastikan bahwa data-data tersebut dapat diperbandingkan. Keakuratan data juga penting, meskipun terkadang hal ini tidak selalu dapat dikendalikan oleh peneliti dan dapat bergantung pada metode yang digunakan oleh mereka yang bertanggung jawab atas pengumpulan data primer (misalnya BPS). Sebagai contoh, sering terdapat beberapa versi APBD yang berbeda (pra-audit, pasca-audit, dll.) dan penting bahwa data yang digunakan adalah data yang tersedia yang paling akurat. Terdapat dua aspek tentang apakah data tepat waktu: pertama, kesimpulan-kesimpulan tentang keuangan publik hanya dapat didasarkan pada data yang diperoleh selama bertahun-tahun. Berdasarkan perhitungan kasar dari pengalaman secara umum adalah bahwa data harus dikumpulkan dalam jangka waktu minimum lima tahun. Semakin lama jangka waktu yang digunakan untuk mempersiapkan data, semakin baik analisis dan kesimpulan-kesimpulannya. Selanjutnya, data yang terbaru dibutuhkan untuk melakukan penelitian yang relevan.
Memperoleh akses untuk mendapatkan informasi keuangan tidak selalu merupakan proses yang mudah dan peneliti harus kreatif dalam menemukan cara-cara yang berbeda untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap. Selanjutnya, peneliti dapat saja memperoleh data yang tidak konsisten dari sumber-sumber yang
6 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 2Melakukan Analisis Belanja Publik
berbeda dan harus membuat penilaian tentang sumber mana yang lebih tepat (berdasarkan prinsip-prinsip tentang data yaitu harus terperinci, dapat diperbandingkan, akurat, dan tepat waktu). Bab 4, Bagian 4.1 akan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang proses pengumpulan data.
2.3 Memasukkan data ke dalam suatu format yang dapat digunakan untuk analisisData mentah (sebagai contoh, yang ditemukan di dalam APBD atau RPJMD) seringkali ditemukan dalam suatu format yang tidak sesuai untuk analisis. Beberapa permasalahan penting termasuk: a) data hanya tersedia dalam bentuk hardcopy; b) data tidak dapat diperbandingkan karena format anggaran telah berubah; dan c) klasifikasi sektoral dan ekonomi antar pemerintah yang bermacam-macam. Oleh karena itu, untuk menjamin konsistensi dalam penggunaan data sepanjang analisis, penting sekali bahwa data dimasukkan ke dalam suatu format yang membuat informasi dapat dibandingkan dan dianalisis. Hal ini termasuk memasukkan informasi ke dalam sebuah tabel umum. Petunjuk ini mencakup sebuah tabel induk yang diusulkan supaya semua informasi tentang anggaran dimasukkan ke dalamnya sebelum analisis dilakukan. Bab 4, Bagian 4.2 memberikan petunjuk lebih lanjut tentang memasukkan data ke dalam suatu format yang bermanfaat untuk analisis.
2.4 Menganalisis data, merumuskan kesimpulan dan rekomendasi Setelah pengumpulan data selesai dan data dimasukkan ke dalam suatu tempat dan format, (para) peneliti siap melakukan analisis. Sementara Bab 5 menetapkan bermacam-macam metode yang diperlukan untuk menganalisis data untuk menulis suatu laporan PEA, di bawah ini terdapat beberapa langkah umum yang dianjurkan untuk melakukan analisis data:
((a) Berdasarkan data yang tersedia, kecenderungan-kecenderungan apakah yang terlihat? Apakah indikator tetap tidak berubah, meningkat atau menurun?
(b) Mengapa kecenderungan terjadi? Adakah sebuah alasan untuk terjadinya kecenderungan tersebut? Komponen (a) dan (b) membentuk kesimpulan analisis.
(c) Berdasarkan alasan yang menjelaskan kecenderungan, apakah ada hal yang dapat dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki situasi? Hal ini merupakan rekomendasi.
Secara keseluruhan, tanda dari analisis yang baik adalah bahwa kecenderungan, kesimpulan, dan rekomendasi terkait satu sama lain, dan bahwa semua ini merupakan hasil yang berasal dari data yang tersedia. Petunjuk lebih lanjut tentang menganalisis data ditemukan di dalam Bab 5.
2.5 Menulis laporanBerdasarkan analisis dan kesimpulan yang diambil dalam Langkah 4, (para) peneliti akan menggabungkan penelitian dan pesan-pesan yang penting ke dalam suatu laporan final tertulis. Sementara analisis yang kuat didasarkan pada kualitas data itu penting untuk integritas dan validitas kesimpulan dan rekomendasi, suatu laporan singkat yang ditulis dengan baik merupakan media di mana pesan-pesan penting disampaikan kepada pembacanya. Terdapat beberapa karakteristik tentang suatu laporan yang ditulis dengan baik: a) Memiliki struktur yang jelas dan konsisten. Buku petunjuk ini memberikan suatu struktur umum (lihat Bagian 1.4) yang sampai sekarang banyak diikuti oleh sebagian besar laporan PEA. Meskipun para peneliti bebas untuk menambahkan bahan terkait tambahan untuk membuat perbandingan dengan penelitian PEA yang lain, buku petunjuk ini menyarankan agar para peneliti tetap mengikuti struktur keseluruhan; b) semua isi yang dimasukkan ke dalam laporan PEA relevan dengan pesannya secara keseluruhan; dan c) menggunakan kalimat-kalimat yang singkat dan tidak menggunakan jargon. Bab 6 memberikan petunjuk lebih lanjut tentang menulis suatu laporan PEA.
7Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 3Proposal Penelitian
Bab 3Proposal Penelitian
Sebelum memulai pengumpulan data atau melakukan analisis apa pun, memiliki suatu proposal penelitian yang komprehensif adalah penting. Tujuan proposal penelitian adalah tentang apakah penelitian ini nantinya, mengapa penelitian ini penting, siapa saja yang akan melakukan penelitian ini, siapa saja yang akan menjadi pembaca sasaran, serta waktu yang tepat dan ruang lingkup penelitian. Langkah persiapan ini penting untuk menghindari melakukan pekerjaan yang tidak berkaitan dan, apabila bekerja dalam sebuah tim, memastikan bahwa terdapat suatu pengertian yang sama di antara para anggota tim. Setidaknya, suatu proposal penelitian PEA perlu mencakup beberapa hal berikut:
Latar belakang: Keadaaan-keadaan seperti apa yang telah membawa kepada kebutuhan akan sebuah PEA? Apakah seseorang telah meminta PEA? Apabila demikian, siapakah orang tersebut?
Tujuan Penelitian: Uraikan apa yang sedang ingin dicapai oleh PEA. Sebagaimana disebutkan dalam bagian 1, tujuan utama PEA adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang bagaimana anggaran-anggaran dapat dialokasikan secara lebih efektif. Adakah tujuan-tujuan tambahan yang sedang ingin dicapai oleh PEA? Sebagai contoh, apakah PEA sedang mencoba mengembangkan kapasitas anggota tim untuk bekerja dalam suatu tim? Apakah PEA sedang mencoba mengumpulkan dokumen-dokumen anggaran dan perencanaan untuk perpustakaan-perpustakaan universitas atau suatu pangkalan data?
Pembaca utama: Kenalilah untuk siapakah penelitian ini pertama-tama ditujukan dan bagaimana (para) pembaca diharapkan untuk menggunakan penelitian ini.
Ruang lingkup penelitian: Hal ini termasuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan pokok tentang penelitian yang harus dijawab; suatu jangka waktu yang disetujui yang akan dicakup oleh penelitian ini (misalnya tahun dan data yang dibutuhkan); ruang lingkup penelitian secara geografis (misalnya berapa banyak kabupaten/kota yang akan dicakup dalam PEA?); cakupan isi penelitian (misalnya jenis data yang dibutuhkan); suatu ikhtisar tentang struktur laporan, walaupun hal ini dapat berubah seiring waktu tergantung pada data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan sehingga struktur harus tetap fleksibel; dan secara umum membahas jenis kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan.
Penentuan waktu: Menyediakan diagram Gantt tentang penentuan waktu penelitian, termasuk milestones (pengumpulan data selesai, rancangan awal selesai, dll.).
8 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 3Proposal Penelitian
Tim penelitian – peranan dan tanggung jawab: Bagian ini akan menggambarkan susunan tim peneliti dan peranan yang diharapkan dari anggota-anggota tim. Bagian ini tidak relevan apabila hanya ada seorang peneliti. Beberapa peranan yang disarankan mencakup:
Pemimpin tim: Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota tim memahami peranan-peranan dan tanggung jawab-tanggung jawab mereka dan bekerja sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan bersama. Beberapa tugas yang diembannya mencakup:
-Memastikan bahwa proposal penelitian ini selesai dan disetujui oleh tim dan para pihak terkait;- Mengawasi penyelesaian tugas-tugas dari setiap anggota tim peneliti pada waktu yang tepat. - Meminta (kenyataannya, memaksa) anggota-anggota tim untuk menyerahkan analisis dan bahan tertulis mereka. - Mengumpulkan dan menyusun setiap bab yang ditulis oleh anggota-anggota tim yang berbeda. - Menyunting semua bahan-bahan tertulis. Tugas ini termasuk menyunting untuk konsistensi, gaya bahasa, susunan/
aliran dan urutan yang logis antara bab-bab, bagian-bagian dan sub-bagia-sub-bagian, dan antara kalimat-kalimat dalam seluruh laporan.
Peneliti: Orang ini akan bertanggung jawab untuk melakukan bagian penelitian yang ditugaskan kepadanya oleh pemimpin tim. Hal ini termasuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menulis bagian-bagian atau bab-bab yang terkait dari laporan. Peneliti juga harus memastikan bahwa pekerjaannya konsisten dengan anggota tim yang lain, sehingga pada saat tim mengumpulkan rancangan akhir bersama-sama, analisis memiliki struktur, isi, dan kualitas yang serupa. Proposal harus memberikan tanggung jawab-tanggung jawab tertentu kepada setiap peneliti.
Asisten penelitiPeneliti dapat memilih untuk mempekerjakan seorang asisten peneliti untuk menolongnya dalam setiap aspek penelitian.
Jumlah peneliti senior dan asisten peneliti yang dibutuhkan untuk suatu tim PEA bergantung kepada ruang lingkup penelitian (jangka waktu, geografi, dll.).
9Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 4Pengumpulan dan Persiapan Data untuk Analisis
Bab 4Pengumpulan dan Persiapan Data untuk Analisis
4.1 Mengumpulkan data Tujuan bagian ini adalah menjelaskan kepada peneliti tentang langkah-langkah pengumpulan data (apa yang perlu dikumpulkan dan dari sumber yang mana), isu-isu apakah yang mungkin ditemui oleh peneliti dan bagaimana isu-isu tersebut dapat diatasi
4.1.1 Persyaratan-persyaratan dataData kuantitatif dan kualitatif dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu PEA. Sebagaimana dibahas dalam Bab 2, semakin terperinci dan lengkap data yang tersedia, semakin baik pula analisis yang akan dilakukan. Untuk suatu daftar lengkap tentang persyaratan data minimum, silahkan merujuk pada Lampiran 2. Bagian ini akan memberikan suatu ikhtisar tentang data yang dibutuhkan dan sumber-sumber data tersebut.
Data kuantitatif:• Data fiskal: Data mencakup APBN, APBD, DAU, DAK, pinjaman, pajak-pajak daerah, pembagian Penerimaan, dan
PAD. • Data non-fiskal: Data mencakup data kependudukan; angka kemiskinan; angka kesempatan kerja; indikator-
indikator pendidikan seperti jumlah sekolah, guru, murid; tingkat partisipasi; indikator-indikator kesehatan seperti jumlah pegawai dan pusat-pusat kesehatan; indikator-indikator infrastruktur seperti panjang jalan, sarana-sarana air dan sanitasi yang tersedia; susunan DPRD; dan susunan pegawai negeri sipil.
Data kualitatif:• Proses perencanaan: Apakah terdapat rencana-rencana prasyarat? Apakah perencanaan bersifat partisipatif?
Bagaimana rencana-rencana dipantau?• Proses penyusunan anggaran: Seberapa tingkat partisipasi publik dalam proses penyusunan anggaran? Apakah
informasi yang bersifat kuantitatif digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang anggaran? Bagaimana keputusan-keputusan tentang anggaran dibuat dalam sektor-sektor tertentu? Apakah anggaran tersedia bagi publik? Unit mana yang bertanggung jawab untuk pembayaran? Sudahkan dibentuk suatu bendahara daerah? Apakah yang dimaksud dengan mekanisme-mekanisme pembayaran? Sudahkah penyusunan anggaran kinerja dilakukan? Bagaimana kinerja anggaran dipantau?
• Transfers: Berapa banyak transfer-transfer cicilan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat dan seberapa tepat waktu transfer-transfer tersebut?
10 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 4Pengumpulan dan Persiapan Data untuk Analisis
Sumber-sumber data:Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber (dan sumber-sumber ini dapat saja tidak konsisten), namun di bawah ini terdapat suatu daftar sumber-sumber yang disarankan:
• Departemen Keuangan• Biro Pusat Statistik (BPS)• Departemen Pekerjaan Umum, Departeen Kesehatan, dan Departemen Pendidikan• Badan Kepegawaian Negara (BKN)• Pemerintah provinsi (Dinas Keuangan, Dinas Perencanaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan
Umum)• Instansi-instansi terkait dari pemerintah-pemerintah kabupaten/kota• Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Untuk suatu daftar lengkap tentang persyaratan-persyaratan data minimum dan sumber-sumber data, silahkan mengacu pada Lampiran 2.
4.1.2 Isu-isu pengumpulan dataSelama proses pengumpulan data dari instansi-instansi pemerintah dan sumber-sumber lain, peneliti dapat menemui banyak hambatan. Bagian ini menguraikan beberapa isu-isu umum yang dihadapi oleh para peneliti dan menyarankan beberapa solusi untuk mengatasi isu-isu tersebut. Hal ini bukanlah suatu daftar menyeluruh tentang isu-isu potensial dan hal ini pada akhirnya terserah para peneliti untuk mencari solusi-solusi mereka sendiri.
1. Tidak ada akses untuk mendapatkan dataPara peneliti akan sering menemui hambatan-hambatan dalam memperoleh akses untuk mendapatkan data. Bahkan pada saat pemerintah provinsi memberikan berkas-berkas pengesahan yang diwajibkan, para peneliti pada akhirnya akan bertemu dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi yang keberatan untuk memberikan dokumen-dokumen tersebut.
Solusi 1 yang dianjurkan: Membahas isu dengan kenalan-kenalan para peneliti yang berada di instansi-instansi pemerintah atau donor (apabila mereka membiayai penelitian Anda). Sebagai contoh, apabila penelitian merupakan bagian dari suatu program yang lebih besar yang didanai oleh donor, program dapat membentuk suatu komite manajemen program atau serupa dengan perwakilan-perwakilan pemerintah yang duduk pada komite ini. Komite ini atau instansi-instansi donor terkait (seperti Bank Dunia) dapat memberikan berkas-berkas tambahan yang ditujukan kepada pemerintah/instansi tertentu yang enggan memberikan akses data.
Solusi 2 yang dianjurkan: Apabila solusi 1 tidak berhasil, mintalah kenalan-kenalan para peneliti yang berada di pemerintah atau donor untuk melakukan intervensi secara langsung. Sebagai contoh, komite manajemen program atau donor terkait dapat menghubungi instansi pemerintah secara langsung. Mereka dapat memperoleh akses untuk menemui otoritas-otoritas yang lebih tinggi pada wilayah tertentu tersebut atau, apabila memungkinkan, seorang perwakilan komite dapat menemani peneliti menghadap instansi pemerintah.
Solusi 3 yang dianjurkan: Mencari sumber-sumber lain untuk data tertentu tersebut. Pilihan-pilihan termasuk menggunakan substitusi-substitusi yang mendekati sebagai angka-angka yang mewakili atau menggunakan data yang serupa dari sumber-sumber pusat (Jakarta).
11Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 4Pengumpulan dan Persiapan Data untuk Analisis
2. Data dari sumber-sumber yang berbedaData dapat dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbeda (misalnya menunjukkan angka-angka yang berbeda) dan mungkin saja data berbeda secara signifikan. Sebagai contoh, data kependudukan dari BPS daerah dan Bappeda seringkali memuat perbedaan-perbedaan yang besar.
Solusi yang dianjurkan: Mengumpulkan informasi yang lebih banyak tentang data-data yang berbeda, khususnya tentang definisi-definisi, tujuan-tujuan, bagaimana data dikumpulkan dan ketersediaan data. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, peneliti kemudian dapat memutuskan data mana yang lebih akurat dan relevan.
4.2 Menyiapkan data untuk analisisBagian ini akan membahas aspek-aspek penting dalam mempersiapkan data untuk analisis. Pertama-tama, hal ini termasuk memutuskan ciri-ciri data sebelum memulai analisis. Secara khusus, bagian ini akan membahas mengapa pencapaian kesepakatan tentang data dan analisis merupakan hal yang penting. Yang kedua, bab ini akan menjelaskan tabel data, apa tujuan tabel data tersebut dan bagaimana cara mengisinya.
4.2.1 Menyepakati sumber, ruang lingkup dan analisis dataTujuan dari menyepakati sumber data adalah menggunakan rangkaian data yang konsisten selama analisis tersebut. Hal ini khususnya penting dalam kasus-kasus di mana analisis pada bagian-bagian yang berbeda dilaksanakan oleh peneliti yang berbeda-beda. Hal-hal berikut ini perlu disepakati:
Sumber data : pemerintah pusat atau pemerintah daerahData dapat diperoleh dari dua sumber: pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sebagai contoh, Departemen Keuangan menyimpan data fiskal pemerintah daerah dalam sebuah pangkalan data yang disebut sebagai Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan yang lebih mudah diakses melalui website SIKD. Apabila para peneliti berasal dari daerah, mereka memiliki akses langsung terhadap data fiskal dari pemerintah daerah. Ada kelebihan dan kekurangan dari kedua sumber tersebut.
Kelebihan data yang bersumber dari pemerintah pusat adalah bahwa data tersebut tersedia bagi semua daerah dan oleh karena itu dapat diperbandingkan antar-provinsi (dan antar-kabupaten/kota). Namun, karena data tersebut dimasukkan secara manual ke dalam SIKD, maka data tersebut mungkin mengalami kesalahan manusia dalam pemasukannya. Sebaliknya, data yang dikumpulkan secara langsung dari pemerintah-pemerintah daerah mungkin lebih akurat. Akan tetapi, apabila peneliti memiliki akses terhadap laporan-laporan yang telah diaudit, data-data tersebut dapat mencakup informasi yang lebih terperinci. Apabila tersedia, maka informasi tersebut dapat digunakan untuk perbandingan dalam suatu daerah (misalnya antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi yang sama), namun tidak dapat dipergunakan untuk analisis antar daerah (misalnya antar provinsi atau antar kabupaten/kota di provinsi yang berbeda). Perbedaan antara sumber pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlaku terhadap data fiskal serta sebagian indikator keluaran dan hasil kuantitatif lainnya. Tim peneliti perlu menyepakati rangkaian data mana yang akan digunakan dalam seluruh analisis PEA.
Sumber data kependudukan:Data kependudukan tersedia dari banyak sumber yang tersedia dari BPS pusat, BPS daerah (ibukota provinsi) dan berbagai instansi pemerintah-pemerintah daerah. Kesepakatan tentang data yang digunakan merupakan hal yang penting karena data-data ini akan menghasilkan angka-angka per kapita. Sebagaimana dibahas di bagian 3.1.3, apabila terdapat ketidaksesuaian antara sumber-sumber data yang berbeda, peneliti harus memutuskan rangkaian data mana yang akan digunakan berdasarkan informasi yang berkaitan dengan metodologi, ketersediaan data, definisi rangkaian data, dan lain-lain.
12 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 4Pengumpulan dan Persiapan Data untuk Analisis
Rentang waktu:Sebagaimana dibahas dalam tahap proposal, rentang waktu untuk analisis perlu disepakati sejak awal. Sebagaimana dibahas dalam Bab 1, semakin lama rentang waktunya, semakin baik analisisnya. Namun, ada keterbatasan-keterbatasan besar dalam ketersediaan data. Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang dibentuk setelah desentralisasi tidak memiliki data sebelum tahun 2000. Idealnya, rentang waktu minimum adalah lima tahun. Apabila memungkinkan, tahun-tahun yang sama juga harus digunakan untuk semua data. Satu-satunya keterbatasan adalah bahwa tahun-tahun terakhir untuk indikator-indikator hasil (indikator SUSENAS, SAKERNAS, kesehatan dan pendidikan) seringkali tidak tersedia, sehingga mungkin terdapat rentang-rentang waktu berbeda dalam data fiskal (ketika data terbaru sudah tersedia). Ini merupakan suatu keterbatasan, tetapi tetap merupakan hal yang penting bahwa analisis PEA setidak-tidaknya menggunakan data selama lima tahun.
Indeks Harga Konsumen (IHK):Tim peneliti perlu menyepakati IHK karena semua data fiskal nominal harus diubah menjadi angka-angka riil (yakni, angka-angka harga tetap) untuk memperhitungkan inflasi. Apabila IHK daerah tidak tersedia, kesepakatan harus tercapai berkaitan dengan angka-angka IHK mana yang akan digunakan sebagai angka-angka yang mewakili. Selanjutnya, para peneliti harus menyepakati tahun dasar untuk angka-angka riil. Pada umumnya, tahun dasar adalah tahun paling awal (atau terdahulu) dalam rangkaian data. Namun, agar analisis berwawasan ke depan, para penyusun menyarankan para peneliti untuk menggunakan tahun terakhir (yakni yang baru saja lewat) sebagai tahun dasar. Kelebihan yang diperoleh dengan melakukan hal ini adalah bahwa ketika membandingkan angka-angka kecenderungan dan angka-angka dalam bentuk penampang lintang (yang terakhir), angka-angkanya akan konsisten dan dapat diperbandingkan. Hal ini telah terbukti sebagai cara yang paling efektif apabila laporan ditulis oleh suatu tim peneliti yang hampir setiap saat bekerja secara independen.
4.2.2 Tabel Induk AnggaranSetelah dicapainya kesepakatan tentang sumber data, IHK dan rentang waktu, dan pengumpulan data telah diselesaikan, langkah berikutnya adalah memasukkan data ke dalam sebuah format yang membuatnya dapat diakses untuk analisis. Sebagaimana dibahas dalam bagian proposal penelitian, data harus dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, data mentah harus diformat kembali sehingga angka-angka dapat diperbandingkan menurut tahun, wilayah geografis, sektor dan klasifikasi ekonomi. Terdapat dua hambatan besar dalam perbandingan. Pertama, format-format anggaran telah diubah beberapa kali selama dekade yang lalu. Kedua, pemerintahan yang berbeda mungkin menyusun departemen pemerintahannya dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ruang lingkup tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum mungkin berbeda-beda antar-kabupaten.
Untuk membantu para peneliti dalam menyusun kembali data fiskal ke dalam format yang dapat diperbandingkan, panduan ini disertai dengan sebuah CD yang berisi sebuah dokumen Excel yang disebut “Tabel Induk Anggaran” (selanjutnya disebut sebagai BMT/Budget Master Table). BMT menggunakan format di mana semua data fiskal harus dimasukkan sebelum analisis apa pun. Tujuan BMT adalah untuk menggabungkan semua informasi anggaran pemerintah daerah ke dalam satu lokasi dengan format yang jelas dan konsisten tanpa mempedulikan klasifikasi ekonomi atau sektoral yang berbeda. Penting untuk memuat semua data fiskal dalam satu sumber, khususnya apabila penelitian dilakukan oleh sebuah tim, karena akan memastikan bahwa para peneliti yang berbeda akan menggunakan angka-angka yang konsisten dalam analisis mereka masing-masing.
Lembar sebar (spreadsheet) Excel BMT terdiri dari empat bagian:1. Read me: Bagian ini menyediakan semua informasi tentang data-data yang digunakan dalam BMT. Bagian ini
juga menyediakan data kependudukan dan IHK daerah yang digunakan untuk menghasilkan angka-angka riil dan angka-angka per kapita.
2. Anggaran daerah: Bagian ini mencakup anggaran-anggaran dari pemerintah provinsi dan semua kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Bagian ini mencakup angka-angka rencana dan realisasi untuk rentang waktu yang disepakati.
13Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 4Pengumpulan dan Persiapan Data untuk Analisis
3. Anggaran pusat/pembelanjaan dekonsentrasi: Bagian ini mencakup pembelanjaan pusat (dana-dana dekonsentrasi) yang dialokasikan ke provinsi. Karena keterbatasan data, data yang tersedia biasanya merupakan angka-angka realisasi dan dirinci per sektor.
4. Angka-angka konsolidasi: Bagian ini menyediakan angka-angka anggaran konsolidasi dalam bentuk nominal, riil, dan per kapita.
BMT dibuat secara manual dengan memasukkan data dari kumpulan laporan-laporan anggaran pemerintah daerah. Setiap kotak tabel terdiri dari poin-poin terkait dari laporan-laporan anggaran tersebut. Pada suatu titik, asumsi/estimasi dapat dibuat untuk informasi yang tidak berhubungan langsung dengan laporan anggaran. Sebagai contoh, apabila kita mengubah harga-harga menjadi harga-harga riil, maka harus ada rujukan nyata kepada faktor inflasi mana yang telah digunakan dan tahun yang menjadi tahun dasar. Poin pentingnya adalah mendokumentasikan setiap asumsi atau estimasi sehingga informasi ini dimuat untuk rujukan di masa depan.
Dokumen-dokumen dalam CD:Contoh tabel Induk (lihat master_gpea_final.xls)
Latihan (lihat master_gpea_exercise.xls)
15Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Bab 5Analisis Data, Penyusunan Kesimpulan, dan Rekomendasi
Bab ini membahas jenis-jenis analisis yang diperlukan untuk menulis laporan PEA. Ini termasuk mengidentifi-kasi bagan-bagan mana yang bermanfaat untuk setiap bab dan menjelaskan data mana yang diperlukan untuk melakukan analisis dan membuat grafik. Bab ini juga mempertimbangkan berbagai kesimpulan yang dapat di-ambil dari analisis tersebut. Bab ini dibagi berdasarkan bab-bab minimum yang diharapkan dari sebuah laporan PEA, antara lain:
1. Pendahuluan• Analisis ekonomi daerah• Analisis demografi daerah • Analisis kemiskinan
2. Perencanaan dan penyusunan anggaran• Analisis prioritas pembangunan• Hubungan perencanaan dan penganggaran• Praktik yang baik untuk perencanaan dan penganggaran• Perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif• Analisis kerangka kerja peraturan•
3. Penerimaan• Gambaran penerimaan keseluruhan• Analisis penerimaan terperinci • Analisis pembiayaan
4. Belanja• Gambaran pengeluaran keseluruhan• Analisis pengeluaran sektoral• Analisis Klasifikasi Ekonomi • Analisis perubahan belanja daerah• Analisis belanja pemerintah pusat
5. Sektor-sektor Strategis (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur)• Analisis belanja berdasarkan sektor-sektor strategis • Analisis kinerja untuk setiap sektor strategis
16 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
5.1 BAB PENDAHULUAN5.1.1 TujuanTujuan bab ini dalam PEA adalah memberikan latar belakang umum tentang demografi dari provinsi ini, dengan fokus pada analisis sosial dan ekonomi. Apabila para peneliti dan/atau pemerintah daerah mengemukakan isu-isu khusus terkait dengan provinsi tersebut (dianggap sebagai ”isu-isu lokal”), maka isu-isu tersebut harus dikemukakan dalam bab ini.
5.1.2 Jenis analisisTopik-topik berikut ini biasanya dibahas dalam bagian ini:
1. Analisis ekonomi daeraha. Pertumbuhan ekonomib. Struktur perekonomian c. Inflasi
2. Analisis demografi daeraha. Struktur kependudukan dan ketenagakerjaanb. Pengangguran
3. Analisis kemiskinana. Angka kemiskinanb. Indeks Pembangunan Manusia
1. Analisis ekonomi daerahAnalisis ekonomi daerah melihat kondisi ekonomi makro secara umum dari provinsi yang bersangkutan, khususnya dengan membandingkan dengan provinsi-provinsi lain dan posisi Indonesia secara keseluruhan. Terdapat tiga unsur utama dalam analisis ekonomi: pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian dan inflasi.
a. Pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB), PDRB per kapita).Tujuannya adalah untuk memahami ukuran dari perekonomian provinsi/kabupaten serta tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten lain di Indonesiadan dengan pertumbuhan rata-rata nasional. Sumber data: Kantor Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.
Contoh 1: membuat perbandingan antar provinsi Grafik batang berikutnya merupakan sebuah contoh tentang bagaimana ukuran perekonomian daerah dapat disajikan. Grafik tersebut menunjukkan PDRB per kapita di Provinsi Gorontalo, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sulawesi, di Indonesia Timur dan di seluruh Indonesia. Grafik tersebut menunjukkan dua kecenderungan: 1) Gorontalo memiliki perekonomian yang sangat kecil, sebagaimana yang diukur berdasarkan PDRB per kapita, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia; dan 2) Meskipun perekonomian Gorontalo telah mengalami pertumbuhan antara tahun 2000-2006, pertumbuhan tersebut mengikuti suatu kecenderungan umum di seluruh Indonesia. PDRB riil per kapita merupakan indikator yang lebih disukai karena ketika menggunakan PDRB total, populasi tidak diperhitungkan, namun populasi memberi kontribusi dalam pembuatan PDRB.
17Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi di Gorontalo, perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional, 2000-2005
0
2
4
6
8
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nasional Indonesia Timur Sulawesi Gorontalo
PDRB
riil
per k
apita
(Rp
juta
)
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nasional Indonesia Timur Sulawesi Gorontalo
Pert
umbu
han
PDRB
riil
(%)
Sumber: PDRB
Grafik garis di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi riil, sebagaimana yang diukur dengan perubahan dalam PDRB Gorontalo antara tahun 1994 dan 2005, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Terlihat pada grafik tersebut bahwa sampai dengan tahun 2005, Gorontalo mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata provinsi-provinsi lain di Sulawesi, Indonesia Timur dan di tingkat nasional. Akan tetapi, pada tahun 2005, tingkat pertumbuhan di Indonesia Timur tiba-tiba meningkat sampai lebih dari sembilan persen (meningkat dari kurang dari satu persen pada tahun 2004), dan melampaui tingkat pertumbuhan di provinsi Gorontalo.
18 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Isu-isu lainnya yang harus diselidiki:Langkah penting berikutnya setelah mengidentifikasikan kecenderungan-kecenderungan adalah menyelidiki mengapa kecenderungan-kecenderungan tersebut mungkin telah terjadi. Beberapa pertanyaan lanjutan yang umumnya diajukan antara lain adalah sebagai berikut:
• Apa yang telah mengakibatkan peningkatan PDRB per kapita di Gorontalo dan secara umum di semua provinsi di Indonesia?
• Apa saja faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo?• Mengapa provinsi-provinsi di Indonesia Timur tiba-tiba mengalami pertumbuhan yang signifikan pada
tahun 2005?
b. Struktur perekonomian (PDRB sektoral, PDRB sektoral per kapita)Tujuannya adalah untuk menganalisis sektor-sektor mana yang mendorong perekonomian daerah (provinsi atau kabupaten/kota). Analisis ini dapat membandingkan satu provinsi/ kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu atau membandingkan dengan berbagai pemerintahan daerah. Sumber data: Badan Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.
Contoh 2: kontribusi sektoral Contoh pada Gambar 2 menunjukkan sektor-sektor mana yang memberikan kontribusi kepada perekonomian daerah. Grafik lingkaran (pie graph) di bawah ini menunjukkan bahwa pertanian merupakan sektor terbesar untuk Kepulauan Nias (yang terdiri dari dua kabupaten), disusul oleh perdagangan, restoran dan hotel. Kepulauan Nias memiliki sangat sedikit kegiatan dalam sektor manufaktur, pertambangan dan listrik, gas dan air (yang digabungkan sebesar 4,5 persen).
Gambar 2. Komposisi sektoral untuk PDRB di Kepulauan Nias, 2005
Perdagangan,Restoran, & Hotel
22.1%
Transportasi & komunikasi
6.9%
Jasa keuangan5.5%
Pertambangan &Penggalian
2.3%
Listrik,Gas, & Air
0.4%
Bangunan7.9%
IndustriPengolahan
1.8%
Pertanian43.0%
Jasa10.1%
Gambar 3 menunjukkan PDRB per kapita Gorontalo antara tahun 2000 dan 2005, dibandingkan dengan upah riil. Grafik tersebut menunjukkan beberapa kecenderungan:
(i) Pertanian merupakan suatu bagian yang signifikan dari PDRB per kapita Gorontalo di sepanjang semua tahun.
(ii) Komposisi sektoral secara keseluruhan dari PDRB masih tetap cukup konsisten walaupun persentase PDRB dari listrik, air dan gas telah meningkat.
(iii)Walaupun PDRB per kapita telah meningkat, upah riil telah mengalami penurunan pada tahun 2005 dan 2006.
19Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar 3. Komposisi sektoral untuk PDRB per kapita di Gorontalo, 2000 -2006
639689
879855
754783
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PRD
B pe
r kap
ita,
Rp m
ilyar
(pad
a ha
rga
kons
tan
2000
)
-
250
500
750
1,000
Pertanian Pertambangan & pengolahanPengolahan Listrik, Gas & AirBangunan Perdagangan, Restoran & HotelTransportasi & Komunikasi Jasa keuanganJasa Penghasilan riil
Pend
apat
an ri
il (R
p ‘0
00)
(pad
a ha
rga
kons
tan
2000
)
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa upah riil mengalami penurunan?• Mengapa sektor listrik, gas dan air mengalami peningkatan?
c. Inflasi Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang inflasi di tingkat daerah. Tingkat inflasi dapat dibandingkan di antara tahun-tahun yang berbeda, antar kabupaten/kota, antar provinsi atau dengan angka-angka di tingkat nasional/daerah.
Gambar 4. Tingkat Inflasi untuk Gorontalo, perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional, 2004-2007
0
5
10
15
20
25
Jan-04
Mar-04
May-04
Jul-0
4
Sep-04
Nov-04
Jan-05
Mar-05
May-05
Jul-0
5
Sep-05
Nov-05
Jan-06
Mar-06
May-06
Jul-0
6
Sep-06
Nov-06
Jan-07
Mar-07
May-07
Jul-0
7
Nasional
Manado
Makassar
Gorontalo
20 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar 4 memberikan satu contoh tentang bagaimana analisis inflasi dapat disajikan. Grafik tersebut menunjukkan beberapa kecenderungan:
(i) Secara keseluruhan, inflasi di Gorontalo telah mengikuti kecenderungan-kecenderungan yang berlaku untuk di daerah-daerah lain di Indonesia
(ii) Walaupun sesuai dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Gorontalo nampaknya mengalami peningkatan dan penurunan yang lebih ekstrim, sebagaimana ditunjukkan oleh sudut-sudut yang tajam pada grafik garis tersebut.
(iii) Sejak pertengahan tahun 2007, inflasi di Gorontalo lebih rendah dari daerah-daerah lain di Indonesia.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa Gorontalo mengalami peningkatan dan penurunan yang lebih ekstrim dalam tingkat inflasi?• Apakah terdapat alasan mengapa perubahan-perubahan inflasi di Indonesia memiliki dampak yang lebih
kuat bagi Gorontalo?• Apa yang mendorong pergerakan harga di Gorontalo (makanan, sektor jasa, bahan bangunan, dll)?
2. Analisis demografi daerahTujuan analisis demografi daerah adalah untuk menyelidiki kondisi-kondisi kependudukan dan ketenagakerjaan, dengan fokus pada isu-isu berikut ini:
a. Struktur populasi dan ketenagakerjaanTujuan analisis ini adalah untuk menentukan sektor-sektor kunci yang mana yang menyerap tenaga kerja dan menganalisis tingkat pendidikan dari orang-orang yang telah memiliki pekerjaan. Analisis ini dapat membandingkan angka-angka di tingkat kabupaten/kota, serta dengan angka-angka di tingkat provinsi dan nasional. Sumber data: Kantor Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.
Contoh 3: Analisis ketenagakerjaanGambar 5 menunjukkan sektor-sektor mana saja yang memberikan lapangan kerja yang paling besar di Gorontalo antara tahun 2001 dan 2006. Grafik tersebut menunjukkan dua kecenderungan yang menonjol: 1) sebagian besar lapangan kerja di Gorontalo ada di sektor pertanian; dan 2) walaupun sejauh ini masih faktor pendorong ketenagakerjaan yang paling besar, proporsi lapangan kerja dalam sektor pertanian telah turun dari 63 persen pada tahun 2001 sampai dengan 55 persen pada tahun 2006.
Gambar 5. Ketenagakerjaan pada tingkat sektoral di Gorontalo, 2001-2006
555148625663
0
100
200
300
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ang
kata
n ke
rja d
i sek
tor p
erta
nian
(%)
0
25
50
75
100
Lainnya (kiri)
Pengolahan (kiri)
Jasa Umum/Sosial/Pribadi (kiri)
Perdagangan (kiri)
Pertanian (kiri)Angkatan kerja di sektor pertanian (%) (kanan)
Ang
kata
n ke
rja (’
000)
21Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Apakah terdapat penurunan yang signifikan pada proporsi tenaga kerja di bidang pertanian?• Apabila demikian, apa yang menyebabkan penurunan tersebut?• Sektor-sektor apa yang telah tumbuh dalam hal ukuran tenaga kerja?• Mengapa sektor-sektor tersebut telah mengalami peningkatan?
b. Angka pengangguranTujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi angka pengangguran di daerah dengan perbandingan-perbandingan lain seperti tingkat rata-rata nasional, angka-angka di provinsi-provinsi serupa lainnya dan/atau kabupaten/kota lainnya. Sumber data antara lain Kantor Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.
Contoh 4: angka pengangguran di GorontaloGambar 6 membandingkan angka pengangguran di Gorontalo dengan angka pengangguran di tingkat nasional and angka rata-rata untuk provinsi-provinsi di Indonesia Timur. Grafik tersebut menunjukkan dua kecenderungan:
(i) Antara tahun 2001 dan 2006, pengangguran di Gorontalo menurun meskipun pengangguran di kawasan Indonesia Timur dan di Indonesia secara keseluruhan meningkat.
(ii) Pengangguran di Gorontalo mengalami fluktuasi yang jauh lebih besar dari tahun ke tahun dibandingkan dengan Indonesia Timur dan Indonesia.
Gambar 6. Tingkat pengangguran di Gorontalo, perbandingan dengan tingkat nasional, 2001-2006
Nasional Gorontalo IndonesiaTimur
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ting
kat p
enga
nggu
ran
(%)
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa pengangguran mengalami penurunan di Gorontalo sementara kecenderungan secara keseluru-han di Indonesia Timur maupun Indonesia mengalami peningkatan?
• Mengapa angka pengangguran di Gorontalo berfluktuasi sangat besar antara tahun-tahun tersebut?
22 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
3. Analisis kemiskinan
a. Angka kemiskinanAnalisis ini harus menyelidiki kecenderungan-kecenderungan kemiskinan sepanjang waktu, dan dibandingkan dengan angka kemiskinan di provinsi/kabupaten/kota lain dan angka di tingkat nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat apakah angka kemiskinan di tingkat provinsi/kabupaten/kota telah mengalami peningkatan atau penurunan selama tahun-tahun yang dianalisis. Selain itu, penting untuk menentukan apakah kecenderungan-kecenderungan yang diidentifikasi di tingkat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan di provinsi-provinsi lainnya atau dibandingkan dengan angka kemiskinan di Indonesia. Sumber data: Kantor Statistik Daerah.
b. Indeks Pembangunan ManusiaAnalisis ini menyelidiki kecenderungan-kecenderungan kemiskinan dalam kurun waktu tertentu dan dibandingkan dengan angka kemiskinan di provinsi/kabupaten/kota lainnya dan di tingkat nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan apakah Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di provinsi/kabupaten/kota telah mengalami peningkatan atau penurunan selama kurun waktu yang dianalisis. Selain itu, penting untuk mengetahui apakah kecenderungan di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai dengan kecenderungan di provinsi-provinsi lainnya atau dibandingkan dengan kecenderungan HDI di Indonesia. Analisis HDI juga dapat menggabungkan faktor-faktor pendukung HDI (angka harapan hidup, tingkat melek huruf, tingkat partisipasi pendidikan rata-rata, atau penghasilan per kapita) di masing-masing provinsi; oleh karena itu, perincian data dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam analisis ini. Sumber data: UNDP Human Development Report.
Contoh 5: angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusiaTabel 1 menunjukkan cara penyajian angka kemiskinan dan angka HDI. Angka kemiskinan dalam tabel tersebut menunjukkan adanya beberapa kecenderungan: 1) Angka kemiskinan di provinsi Gorontalo adalah 28,9 persen, yang jauh lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional sebesar 16,7 persen; 2) angka HDI di Gorontalo serupa dengan angka HDI di tingkat nasional.
Tabel 1. Angka kemiskinan dan HDI di Gorontalo, perbandingan dengan tingkat nasionalIndikator Gorontalo Nasional
Tertinggi Terendah Rata-rata Tertinggi Terendah Rata-rata
PDRB per kapita (Rp juta, 2005) 5.2 2.8 3.7 407.3 0.9 12.6
Angka Kemiskinan (2004,%) 32.5 10.8 28.9 51.0 2.9 16.7
Angka melek huruf (2006,%) 83.1 60.0 70.8 99.3 7.3 71.5
Angka partisipasi bersih (2006,%) 67.9 39.3 46.2 90.4 8.2 57.8
HDI (2005) 70.4 65.9 67.5 77.4 46.9 69.6
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Apakah angka kemiskinan dan HDI di Gorontalo telah berubah sepanjang tahun-tahun tersebut?• Apakah mengalami peningkatan datau penurunan?• Apabila berubah, faktor-faktor apakah yang menyebabkan perubahan tersebut?• Apakah perubahan pada angka kemiskinan dan HDI telah mengalami perubahan sepnajang tahun?• Apakah kecenderungannya sesuai dengan kecenderungan di tingkat nasional atau Indonesia timur?
Apabila terdapat perbedaan, harus dijelaskan mengapa terdapat perbedaan.
23Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
5.2 BAB PERENCANAAN DAN ANGGARAN5.2.1 TujuanTujuan bab ini dalam PEA adalah untuk memahami secara lebih baik perencanaan pembangunan daerah dan hubungannya dengan proses penyusunan anggaran. Sebagian besar dokumen dasar yang wajib dianalisis adalah dokumen-dokumen anggaran (APBD) yang diperoleh dari kantor-kantor anggaran dan dokumen-dokumen perencanaan dari kantor Bappeda yang bersangkutan.
5.2.2 Jenis analisis yang diperlukanTopik-topik berikut ini biasanya dibahas dalam bagian ini:
1. Analisis prioritas pembangunan2. Hubungan perencanaan dan penganggaran3. Praktik yang baik untuk perencanaan dan penganggaran4. Perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipasif5. Analisis kerangka kerja peraturan
1. Analisis prioritas pembangunanUntuk menjelaskan prioritas-prioritas pembangunan provinsi, bagian ini memerlukan diskusi tentang sektor-sektor prioritas yang disebutkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) provinsi, penjelasan singkat tentang fungsi utama (urusan wajib) dan fungsi pilihan (urusan pilihan) dari pemerintah daerah, serta penilaian tingkat hubungan dan sinkronisasi antara berbagai dokumen perencanaan.
2. Hubungan perencanaan dan penganggaranBagian ini meninjau fungsi anggaran sebagai sebuah alat perencanaan pembangunan dan bagaimana anggaran digunakan dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan. Bagian ini menilai apakah anggaran yang ada (APBD) benar-benar berhubungan dengan dokumen-dokumen perencanaan dan apakah anggaran tersebut mencakup sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana dikemukakan dalam dokumen-dokumen perencanaan.
3. Praktik yang baik untuk perencanaan dan penganggaranBagian ini meninjau apakah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada telah mempertimbangkan prinsip-prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Bagian ini bertujuan menentukan seberapa baik konsep RPJM dan ABK telah diterapkan dalam sistem anggaran saat ini.
4. Perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatifPada bagian ini, kita meninjau seberapa baik daerah telah menerapkan proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan, dan manfaat serta kekurangan dari penggunaan proses tersebut.
5. Analisis kerangka kerja peraturanBagian ini memeriksa apakah proses perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturanperaturan yang ada dan terjadi dalam jangka waktu yang diminta.
5.3 BAB PENERIMAAN5.3.1 Tujuan Tujuan bab ini adalah untuk memahami total cakupan pembiayaan yang tersedia untuk daerah dan sumber-sumber penerimaan tersebut, termasuk cakupan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat atau daerah. Dengan demikian, angka-angka yang dibutuhkan dikonsolidasikan dari semua kabupaten / kota yang bersangkutan, pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat (dana dekonsentrasi dan tugas pembantua). Sebagian besar dokumen dasar yang perlu dianalisis adalah dokumen-dokumen anggaran (APBD) yang diperoleh dari kantor-kantor anggaran atau Bappeda.
24 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
5.3.2 Jenis Analisis yang diperlukanTopik-topik berikut ini biasanya dibahas dalam bagian ini untuk memberikan suatu analisis yang menyeluruh atas penerimaan daerah:
(i) Gambaran penerimaan keseluruhan:Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan suatu gambaran gabungan tentang kecenderungan-kecender-ungan penerimaan umum di provinsi ini. Analisis ini harus mencakup data penerimaan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
(ii) Analisis penerimaan terperinci Bagian kedua memberikan suatu analisis yang lebih terperinci atas sumber-sumber penerimaan utama (DAU, DAK, Pendapatan Bagi Hasil dam Pendapatan Asli Daerah (PAD)). Analisis ini mencakup setiap jenis peneri-maan: kecenderungan-kecenderungan seiring berjalannya waktu, apakah berasal dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten / kota; dan faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan atau penurunan setiap jenis penerimaan.
(iii) Analisis pembiayaanBagian ini bertujuan untuk memahami tingkat surplus/defisit yang dialami oleh pemerintah daerah; dan bagaimana pemerintah provinsi/kabupaten/kota membiayai defisit atau mengalokasikan surplus tersebut; serta bagaimana akun-akun tersebut dicatat dalam APBD.
5.3.3 Gambaran Menyeluruh tentang PenerimaanTujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan suatu gambaran menyeluruh tentang seberapa besar penerimaan gabungan yang diterima oleh daerah. Bagian dari analisis umum ini adalah membandingkan penerimaan gabungan provinsi tersebut dengan provinsi-provinsi lain yang setara di Indonesia, dan dengan rata-rata Indonesia. Aspek-aspek kunci dari analisis ini antara lain sebagai berikut:
• Kecenderungan-kecenderungan seiring waktu: apakah penerimaan total telah mengalami peningkatan atau penurunan seiring waktu? Mengapa? Bagaimana kecenderungan tersebut apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia atau angka rata-rata Indonesia? Untuk membandingkan den-gan provinsi-provinsi lain, analisis tersebut harus menggunakan angka-angka per kapita.
• Tingkat pemerintahan: tingkat pemerintahan yang mana yang menerima penerimaan daerah? Pemerin-tah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota? Apakah hal tersebut telah mengalami perubahan seiring waktu?
• Distribusi antar kabupaten/kota: kota atau kabupaten yang mana yang menerima tingkat penerimaan yang paling tinggi? Yang mana yang menerima tingkat penerimaan paling rendah? Mengapa? Untuk membandingkan antara kabupaten/kota, analisis tersebut harus menggunakan angka-angka per kapita.
• Komposisi penerimaan: apa saja yang merupakan sumber penerimaan utama – DAU, DAK, Bagi Hasil, PAD? Apakah komposisi penerimaan tersebut telah mengalami perubahan seiring waktu?
Contoh 6: Kecenderungan-kecenderungan sepanjang waktuGambar 7 merupakan sebuah contoh dari sebuah grafik time series yang menunjukkan kecenderungan-kecenderungan penerimaan dalam kurun waktu tertentu di Gorontalo.
25Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar 7. Sumberdaya keuangan per kapita di Gorontalo, 1998-2006
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1998
Pendapatan Asli DaerahDana Bagi Hasil Sumber Daya AlamHibah Presiden (untuk pembangunan)/INPRESDAKDana lainnya
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Dana Bagi Hasil PajakSubsidi Daerah Otonom/SDODAUDana Penyeimbang lainnya
Rp ’0
00
Grafik tersebut menunjukkan beberapa kecenderungan yang dapat ditelaah:(i) Sejak 2001, penerimaan per kapita di Gorontalo telah meningkat secara stabil. (ii) Sejak 2001, sumber-sumber penerimaan telah berubah secara signifikan. Sebagian besar penerimaan
berasal dari dana perimbangan, yang terdiri dari DAU, DAK dan Bagi Hasil.(iii) Sebagian besar dari peningkatan pada penerimaan berasal dari dana perimbangan, yang merupakan
mekanisme utama yang digunakan Permerintah Pusat untuk mengalihkan manajemen keuangan ke pemerintah daerah, sebagai bagian dari reformasi desentralisasi di Indonesia.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa penerimaan per kapita mengalami peningkatan?• Apakah pertumbuhan dalah penerimaan di Gorontalo lebih tinggi atau lebih rendah dari pertumbuhan
penerimaan di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia? Mengapa hal tersebut terjadi?• Rekomendasi-rekomendasi apa yang mungkin berguna bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan
penerimaan?
26 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Contoh 7: Komposisi penerimaan
Tabel 2. Komposisi penerimaan fiskal di Gorontalo dan gabungan kabupaten/kota, 2002-20062002 2003 2004 2005 2006*
Province Rp mlyr % Rp mlyr % Rp mlyr % Rp mlyr % Rp mlyr %
DAU 157.05 81 210.55 79 231.71 82 211.01 78 340.80 89
Pendapatan Asli Daerah 31.08 16 41.94 16 41.59 15 46.11 17 40.70 11
Bagi Hasil Pajak 6.04 3 7.23 3 7.58 3 12.99 5 3.57 1
DAK 0.00 0 5.61 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Bagi Hasil Penerimaan SDA 0.46 0 0.32 0 0.72 0 0.08 0 0.00 0
Penerimaan Lain-lain 0.00 0 0.25 0 0.00 0 0.04 0 0.00 0
Total 194.63 100 265.90 100 281.60 100 270.24 100 385.07 100
2002 2003 2004 2005 2006*
Districts/Cities Rp mlyr % Rp mlyr % Rp mlyr % Rp mlyr % Rp mlyr %
DAU 478.46 82 558.80 78 559.96 74 569.46 72 825.53 77
DAK 13.66 2 26.94 4 48.60 6 56.74 7 103.00 10
Pendapatan Asli Daerah 31.13 5 48.70 7 49.32 6 45.91 6 52.80 5
Bagi Hasil Pajak 37.53 6 29.76 4 53.55 7 57.29 7 57.92 5
Bagi Hasil Pajak Dari Bantuan Provinsi 0.00 0 10.40 1 11.88 2 12.17 2 11.01 1
Penerimaan Lain-lain 11.37 2 24.05 3 23.14 3 34.48 4 14.58 1
Bagi Hasil Penerimaan SDA 3.57 1 1.85 0 3.26 0 3.59 0 3.19 0
Dana Penyesuaian 4.26 1 20.31 3 12.08 2 10.90 1 0.00 0
Total 579.98 100 720.80 100 761.80 100 790.53 100 1,068.04 100
Tabel 2 menunjukkan penerimaan di Gorontalo per tahun dan berdasarkan komposisinya, dan dipisahkan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotanya. Tabel tersebut menunjukkan beberapa kecenderungan yang tampak:
(i) Antara tahun 2002 dan 2006, penerimaan tingkat provinsi dan penerimaan tingkat kabupaten / kota meningkat hampir dua kali lipat.
(ii) Sebagian besar dari penerimaan tersebut baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten / kota berasal dari DAU.
(iii)Di tingkat kabupaten / kota, DAK telah meningkat hampir sebesar 600 persen dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.
(iv)Sebagian yang sangat kecil dari penerimaan tersebut berasal dari PAD, yang berarti provinsi tersebut sangat bergantung pada aliran dana dari Pemerintah Pusat.
27Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa kecenderungan-kecenderungan tersebut terjadi?• Bagaimana pertumbuhan penerimaan di Gorontalo apabila dibandingkan dengan pemerintah provinsi /
kabupaten / kota lainnya di Indonesia?• Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan pada DAK dan DAU?• Apakah faktor-faktor tersebut berbeda di Gorontalo apabila dibandingkan dengan pemerintah daerah
lainnya di Indonesia?
Contoh 8: Komposisi Penerimaan berdasarkan Kabupaten/Kota
Gambar 8. Komposisi penerimaan fiskal di kabupaten dan kota di Gorontalo, 2005
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Gorontalo Bone Bolango Boalemo Pohuwato Kota Gorontalo
Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil PajakDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam DAUDAK Dana Bagi Hasil Pajak & bantuan dari provinsiDana Penyesuaian Pendapatan lainnya
Rp’0
00
Grafik tersebut membandingkan komposisi penerimaan di pemerintah kabupaten / kota di Gorontalo. Grafik tersebut mengindikasikan beberapa kecenderungan:
(i) Semua pemerintah kabupaten / kota di Gorontalo mendapatkan sebagian besar penerimaannya dari DAU.
(ii) Beberapa kabupaten, termasuk Bone Bolango, Baolemo dan Pohuwato, menerima aliran DAK yang signifikan dibandingkan dengan dua kabupaten/kota lainnya.
(iii) Kota Gorontalo memiliki tingkat PAD paling tinggi.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa tiga kabupaten menerima jumlah DAK yang lebih besar dibandingkan dengan Kota Gorontalo atau kabupaten Gorontalo?
• Mengapa Kota Gorontalo memiliki tingkat PAD yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Gorontalo?
28 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Contoh 9: Perbandingan dengan pemerintah daerah lainnya Gambar 9 membandingkan penerimaan daerah gabungan per kapita di Gorontalo dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi-provinsi lainnya yang dipilih adalah semua provinsi yang dibentuk pada tahun 1999, sebagai bagian dari reformasi desentralisasi di Indonesia. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kapasitas keuangan Gorontalo merupakan salah satu dari yang paling lemah, di antara provinsi-provinsi yang baru dibentuk.
Gambar 9. Perbandingan sumberdaya penerimaan fiskal pemerintah daerah di Gorontalo dengan daerah-daerah lainnya, 2005
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Banten
Gorontalo
Kep. Bangka Belitung
Maluku Utara
Kep. Riau
Sulawesi Barat
Papua Barat-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Transfer per kapita (kiri)
Pendapatan lain per kapita (kiri)
PAD per kapita (kiri)Jml pendapatan daerah (kanan)
Pend
apat
an p
er k
apita
dae
rah
(Rp
‘000
)
Jml t
otal
pen
dapa
tan
(Rp
. bn)
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa penerimaan per kapita Gorontalo lebih rendah dari provinsi-provinsi yang baru dibentuk lain-nya?
5.3.4 Analisis penerimaan terperinci Tujuan bagian ini adalah untuk menganalisa secara lebih terperinci setiap sumber penerimaan dan bagaimana setiap jenis penerimaan tersebut berdampak pada tingkat penerimaan secara keseluruhan di provinsi ini. Regional governments derive revenue from three main sources:
29Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Penerimaan ini dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan mungkin mencakup pajak daerah, retribusi dan peng-hasilan investasi.
b. Dana PerimbanganDana ini digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah:(i) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana hibah berdasarkan diskresi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
kepada semua pemerintah daerah untuk mencapai kesetaraan keuangan. DAU dialokasikan dengan menggunakan suatu rumus yang berlaku secara nasional berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas daerah, produk domestic regional bruto (PDRB) per kapita, indeks pembangunan manusia, anggaran dan belanja gaji PNS, tingkat pendapatan asli daerah (PAD) dan bagi hasil.
(ii) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah hibah tunai yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan khusus daerah.
(iii) Bagi Hasil (dari pajak dan sumberdaya alam) adalah penerimaan yang berasal dari pajak (di tingkat nasional) dan sumberdaya malam yang dibagi di antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berdasarkan suatu perbandingan yang telah disepakati yang tertuang dalam perundang-undangan.
c. Penerimaan LainnyaPenerimaan ini terdiri dari antara lain penerimaan hibah, dana kontijensi, dana otonomi khusus (misalnya di Aceh dan Papua), dan dana bagi hasil/bantuan keuangan lainnya dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota lainnya.
Bagian ini juga akan mengkaji isu-isu berikut ini untuk setiap jenis penerimaan:• Kecenderungan seiring waktu: apakah pendapaan total telah meningkat atau menurun seiring wak-
tu? Mengapa hal tersebut terjadi? Bagaimana kecenderungan tersebut apabila dibandingkan dengan probinsi-provinsi lainnya di Indonesia atau angka rata-rata Indonesia? Untuk membandingkannya den-gan provinsi-proviinsi lainnya, analisis ini harus menggunakan angka-angka per kapita.
• Tingkat pemerintah: tingkat pemerintahan yang mana yang menerima penerimaan daerah? Pemerin-tah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota? Apakah hal tersebut telah mengalami perubahan seiring waktu?
• Distribusi ke seluruh kabupaten/kota: kota atau kabupaten mana yang menerima tingkat penerimaan yang paling tinggi? Yang mana yang menerima penerimaan yang paling rendah? Mengapa terdapat per-bedaan tersebut? Untuk membandingkan antara kabupaten/kota, analisis tersebut harus menggunakan angka-angka per kapita.
• Rencana vs realisasi penerimaan: apakah pemerintah daerah merealisasikan penerimaan yang telah direncanakannya?
• Komposisi penerimaan: untuk setiap jenis penerimaan, faktor-faktor utama apa yang menyebabkan pen-ingkatan atau penurunan penerimaan tersebut? Bagaimana kecenderungan tersebut apabila dibanding-kan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia?
30 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Contoh 10: Kecenderungan penerimaan seiring waktu
Gambar 10. Kecenderungan DAU per kapita di Gorontalo, 2006
367
626
888
232258239184
561633 624
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2002 2003 2004 2005 2006
Provinsi Kabupaten/Kota
DAU
per
kap
ita (R
p ‘0
00)
Gambar di atas merupakan suatu cara sederhana untuk menunjukkan pertumbuhan DAU di Gorontalo antara tahun 2002 dan 2006. Grafik tersebut menunjukkan bahwa meskipun DAU mengalami pertumbuhan yang tidak besar antara tahun 2002 dan 2005, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2006.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2006?• Bagaimana peningkatan tersebut apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indo-
nesia?
Contoh 11: Kecenderungan-kecenderungan penerimaan di seluruh kabupaten / kotaGambar 11 menunjukkan bagaimana DAU didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Gorontalo terkait dengan kesenjangan keuangan per kapita dan anggaran gaji PNS mereka.
31Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar 11. Distribusi DAU per kapita ke pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo, terkait dengan kesenjangan keuangan dan anggaran gaji
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Gorontalo Boalemo Bone Bolango Kota Gorontalo Pohuwato
Rp ju
ta
0
0.20.4
0.6
0.8
1.01.2
1.4
1.61.8
2.0
Rp ju
ta
DAU 2005 per kapita DAU 2006 per kapita
Gaji per kapita
Gambar ini menunjukkan bahwa alokasi DAU tampaknya memiliki korelasi dengan besarnya anggaran gaji pegawai suatu kabupaten/kota. Akan tetapi, dalam beberapa kasus (misalnya, Kabupaten Pohuwato) komponen kesenjangan keuangan menggantikan rendahnya anggaran gaji pegawai. Kesenjangan keuangan adalah perbedaan antara kebutuhan belanja suatu kabupaten/kota dan kemampuan keuangan kabupaten/kota tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya kesenjangan keuangan?Misalnya, di Gorontalo, kesenjangan keuangan di Kabupten Pohuwato tinggi karena pemerintah ka-bupaten/kota memberikan layanan untuk wilayah yang luas; dan karena tingginya biaya konstruksi.
Contoh 12: Alokasi DAK berdasarkan sektorGambar 12 menunjukkan fokus sektoral pada alokasi-alokasi DAK. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2006, sebagian besar DAK dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan dan jalan.
32 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar 12. Alokasi-alokasi DAK berdasarkan sektor di Gorontalo, 2006
Pendidikan23%
Kesehatan23%
Pemerintah4%
Pertanian10%
Perikanan5%
Jalan24%
Pasokan air & sanitasi5%
Irigasi5%
Lingkungan1%
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• DAK dipergunakan untuk membiayai apa (misalnya ruang kelas, fasilitas kesehatan, pelatihan, in-frastruktur jalan)?
Berikan satu atau dua contoh kegiatan DAK dari pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi.
Contoh 13: Rencana vs realisasi penerimaan
Tabel 3. Tingkat realisasi dana bagi hasil, Gorontalo, 2002-2005 2002 2003 2004 2005
Province
Bagi Hasil Pajak 132.24 111.76 109.88 249.36
Bagi Hasil Penerimaan SDA (Bukan Pajak) 33.34 23.94 82.69 n.a.
Districts/Cities
Bagi Hasil Pajak 121.94 116.03 103.98 89.61
Bagi Hasil Penerimaan SDA (Bukan Pajak) 84.75 60.96 151.06 247.78
Tabel di atas menunjukkan bahwa Gorontalo melampaui ekspektasinya dan mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar dari yang diharapkannya, namun secara umum tidak mencapai harapan untuk penerimaan bagi hasil non-pajak (sumberdaya alam). Namun demikian, pada tahun 2004 dan 2005, pemerintah kabupaten/kota mendapatkan dana bagi hasil non-pajak yang secara signifikan lebih besar dari yang direncanakan.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa beberapa estimasi rencana penerimaan terlalu kecil dan yang lainnya terlalu besar?
33Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Contoh 14: Komposisi penerimaan asli daerah
Tabel 4. Komposisi pendappatan asli daerah, Gorontalo, 2002-20062002 2003 2004 2005 2006*
Province Rp mlyr % Rp
mlyr % Rp mlyr % Rp
mlyr % Rp mlyr %
Pajak 23.84 77 29.29 70 33.45 80 37.41 81 37.48 92Retribusi 1.04 3 5.46 13 1.50 4 2.80 6 0.00 0Laba Perusahaan Milik Daerah 0.00 0 0.18 0 0.28 1 0.29 1 1.00 2
Penerimaan Asli Daerah Lainnya 6.20 20 7.01 17 6.37 15 5.61 12 2.22 5
Total Penerimaan Asli Daerah 31.08 100 41.94 100 41.59 100 46.11 100 40.70 100
2002 2003 2004 2005 2006*
Districts/Cities Rp mlyr % Rp
mlyr % Rp mlyr % Rp
mlyr % Rp mlyr %
Pajak 4.82 15 6.36 13 7.88 16 7.31 16 7.34 15Retribusi 15.24 49 17.67 36 29.75 60 26.44 58 26.86 55Laba Perusahaan Milik Daerah 0.35 1 1.14 2 2.12 4 3.48 8 3.02 6
Penerimaan Asli Daerah Lainnya 10.71 34 23.53 48 9.57 19 8.67 19 11.23 23
Total Penerimaan Asli Daerah 31.13 100 48.70 100 49.32 100 45.91 100 48.45 100
Tabel di atas, yang memperlihatkan komposisi pendapatan asli daerah, menunjukkan beberapa kecenderungan:
1) Antara tahun 2002 dan 2006, pendapatan asli daerah sedikit meningkat, namun masih merupakan persentase yang sangat kecil dari penerimaan daerah secara keseluruhan.
2) Pemerintah provinsi mendapatkan jumlah pendapatan asli daerah yang sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
3) Di tingkat provinsi, sebagian besar pendapatan asli daerah berasal dari pajak. Sebaliknya, di tingkat kabupaten/kota, separuh dari pendapatan asli daerah berasal dari retribusi.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Apa yang menyebabkan adanya sedikit peningkatan pada PAD? Bagaimana pertumbuhan PAD di provinsi ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia?
• Mengapa sebagian besar pajak yang dipungut oleh provinsi, bukan pemerintah kabupaten/kota? Apa dasar hukum untuk pemungutan pajak tersebut? Dapatkan pemungutan pajak ditingkatkan dengan menjadi lebih efisien atau efektif?
• Pajak/retribusi apa yang paling umum ditemukan di provinisi ini?• Jenis layanan apa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten / kota di mana mereka memungut
pendapatan? Bagaimana pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pendapatan asli dae-rahnya?
34 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Contoh 15: Perbandingan PAD di seluruh kabupaten dan kota
Gambar 13. Pendapatan asli daerah per kapita, perbandingan antara kabupaten/kota, Gorontalo, 2005
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Bone Bolango Gorontalo Boalemo Pohuwato Provinsi Kota Gorontalo
Pendapatan Asli Daerah per kapita
Rp ‘0
00
Grafik tersebut di atas menunjukkan tingkat pendapatan asli daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah di Gorontalo dan menunjukkan bahwa Kota Gorontalo memiliki tingkat PAD yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan pemerintah kabupaten lainnya dan pemerintah provinsi.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa PAD tertinggi ada di Kota Gorontalo?
Suatu penjelasan harus diberikan, seperti: Mungkin hal tersebut terjadi karena Kota Gorontalo adalah sebuah kota yang memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dan kegiatan ekonomi yang lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di daerah pedesaan, atas pihak mana pemerintah dapat mengenakan retribusi untuk berbagai layanan, seperti layanan kesehatan, pendahtaran kendaraan bermotor, sewa kios di pasar, dll.
35Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Contoh 16: Perbandingan pajak dan retribusi di antara kabupaten/kota
Tabel 5. Pajak dan retribusi, tingkat kabupaten/kota, Gorontalo, 2005Kota Gorontalo Boalemo Pajak Rp juta % Pajak Rp juta %Pajak Penerangan Jalan 2,526.77 69.31 Pajak Penerangan Jalan 291.30 50.62
Pajak Hotel dan Restauran 500.67 13.73 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gailan Golongan C
175.33 30.47
Pajak Reklame 341.17 9.36 Pajak Reklame 51.60 8.97Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gailan Golongan C
216.23 5.93 Pajak Hotel dan Restauran 37.99 6.60
Total Pajak 3,645.79 Total Pajak 575.43 Retribusi Rp juta % Retribusi Rp juta %Pelayangan Kesehatan 12,085.41 73.17 Pelayanan Administrasi 257.93 29.9Izin Mendirikan Bangunan 1,154.23 6.99 Pemakaian Kekayaan Daerah 257.07 29.8Pemakaian Kekayaan Daerah 572.24 3.46 Pelayanan Kesehatan 149.59 17.3Jasa Pemberi Pekerjaan 401.77 2.43 Pelayanan Pasar 102.61 11.9Pelayanan Pasar 354.03 2.14 Izin Mendirikan Bangunan 95.76 11.1Total Retribusi 16,516.43 Total Retribusi 1,670.73
Tabel 5 memberikan contoh berbagai komponen pajak dan retribusi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Baolemo. Tabel tersebut menunjukkan beberapa kesimpulan:
(i) Pajak dan retribusi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Baolemo sesuai dengan pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU No. 34/2000.
(ii) Pajak hiburan dan retribusi parker umumnya merupakan bagian dari pajak dan retribusi yang tertinggi, khususnya di wilayah perkotaan. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi di Kota Gorontalo.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa pajak hiburan dan retribusi parkir bukan bentuk pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota?
Salah satu penjelasan yang mungkin diberikan: pajak dan retribusi tersebut kurang layak mengingat kegiatan usaha dan pariwisata masih relatif tertinggal di Gorontalo dan jumlah mobil masih terbatas. Hanya setelah perekonomian tumbuh peluang akan meningkat untuk Kota Gorontalo untuk memobilisasi penadapatn asli daerah yang lebih signifikan.
36 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Contoh 17: Pendapatan yang direncanakan vs yang direalisasikan
Tabel 6. Perbandingan pendapatan asli daerah, perbandingan di tingkat provinsi dan gabungan kabupaten/kota, Gorontalo, 2002-2005Provinsi 2002 2003 2004 2005Pajak 116.30 86.42 96.79 99.40
Retribusi 115.46 69.45 87.35 103.58
Laba perusahaan milik daerah 0.00 131.99 85.21 98.53Penerimaan asli daerah lainnya 89.19 148.05 67.47 128.53Total penerimaan asli daerah 109.63 89.95 90.35 102.47
Kabupaten/Kota 2002 2003 2004 2005Tax 105.14 100.55 105.58 105.00Retribusi 99.16 92.80 95.38 102.78Laba perusahaan milik daerah 56.38 165.53 58.25 35.19Penerimaan asli daerah lainnya 102.33 126.21 73.99 58.63Total penerimaan asli daerah 100.25 108.95 89.30 81.97
Tabel 6 menunjukkan apakah pendapatan asli daerah yang direncanakan sama dengan jumlah pendapatan yang direalisasikan oleh pemerintah daerah. Tabel tersebut menunjukkan dua kecenderungan:
(i) Tidak ada pola yang jelas dalam realisasi PAD selama periode antara tahun 2002 dan 2005. Kelebihan realisasi dalam satu tahun sering diikuti oleh kekurangan realisasi pada tahun berikutnya. Misalnya, laba dari badan usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah “lainnya” pada tahun 2003 dan 2004, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota turun secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya.
(ii) Akan tetapi, pemungutan pajak pada umumnya dilaksanakan sesuai rencana. Kecuali pemungutan pajak provinsi pada tahun 2003, pemungutan pajak oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak sesuai dengan jumlah yang direncanakan sebesar kurang dari 10 persen. Kabupaten mencatat tingkat realisasi yang lebih baik dibandingkan provinsi untuk retribusi.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Metode apa yang digunakan untuk membuat estimasi PAD? Dapatkah metodologi tersebut diting-katkan untuk memastikan perencanaan yang lebih akurat?
5.3.5 Analisis PembiayaanBagian ini bertujuan untuk memahami tingkat surplus/defisit yang dimiliki oleh pemerintah daerah; dan bagaimana pemerintah provinsi/kabupaten/kota membiayai deficit tersebut atau mengalokasikan surplus tersebut; serta bagaimana akun-akun tersebut dicatat dalam APBD.
Contoh 18: Kinerja keuangan provinsi Gambar 14 menunjukkan apakah pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Gorontalo mencatat defisit atau surplus, dan kita dapat lihat bahwa pemerintah tersebut secara konsisten mencatat surplus antara tahun 2002 dan 2005.
37Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar 14. Surplus dan defisit, perbandingan di antara pemerintah-pemerintah daerah Gorontalo, 2002 to 2005
-10
-5
0
5
10
15
2002 2003 2004 2005
Provinsi Kota Gorontalo
Bone Bolango
Kab. Gorontalo
PohuwatoBoalemo
Pers
enta
se to
tal p
enge
luar
an
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Apa yang pada umumnya dilakukan oleh Kabupaten/Kota terkait dengan surplus? Misalnya, apak-ah mereka menginvestasikan surplus tersebut atau mengakumulasikannya dalam dana cadangan?
Contoh 19: pelaporan dana luncuran Tabel 7 menunjukkan data yang dilaporkan dalam bagian pembiayaan dari APBD sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendagri No. 29/2002.
Tabel 7. Dana luncuran, perbandingan di antara pemerintah daerah, Gorontalo, 2006
Province Kota Gorontalo Bone Bolango Kab.
Gorontalo Pohuwato
Dana luncuran ke 2006 10.16 12.25 0.49 4.30 14.17
Anggaran dana luncuran di 2006 6.49 12.25 - 4.30 14.17
Selisih 3.67 - 0.49 - -
Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum, laporan pembiayaan didokumentasikan dengan cara yang buruk dan dana luncuran dilaporkan dengan cara yang tidak konsisten. Misalnya, dana luncuran dilaporkan dalam satu tahun anggaran sering tidak konsisten dengan dana luncuran yang dianggarkan pada tahun berikutnya. Pelaporan yang buruk tersebut bukan hanya menciptakan kesalahan dalam rencana anggaran untuk tahun berikutnya, namun juga meningkatkan risiko kesalahan anggaran.
38 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
5.4 BAB BELANJA
5.4.1 TujuanTujuan bab ini adalah untuk memahami bagaimana pemerintah daerah membelanjakan anggaran mereka, bagaimana kecederungan belanja sepanjang waktu, seberapa banyak uang yang dibelanjakan oleh setiap tingkatan pemerintah (nasional, provinsi, kabupaten/kota) di provinsi, serta bagaimana uang tersebut dibelanjakan di semua klasifikasi dan sektor ekonomi. Angka-angka yang dibutuhkan digabungkan dari semua kabupaten/kota yang bersangkutan, serta angka-angka provinsi.
Dokumen-dokumen dasar yang diperlukan untuk melaksanakan analisis ini terutama adalah dokumen-dokumen anggaran (APBD) yang diperoleh dari Bappeda.
5.4.2 Jenis analisis yang diperlukan Topik-topik berikut ini biasanya dibahas dalam bagian ini:
1. Gambaran belanja secara keseluruhan 2. Analisis belanja sektoral 3. Analisis belanja berdasarkan klasifikasi Ekonomi 4. Analisis variasi belanja daerah 5. Analisis belanja pemerintah pusat
1. Gambaran belanja secara keseluruhanBagian in bertujuan untuk mengilustrasikan kecenderungan-kecenderungan pada belanja daerah total dalam kurun waktu tertentu dan bagaimana belanja daerah per kapita berbeda di antara seluruh kabupaten / kota, serta membandingkannya dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pemahaman tentang tingkat pemerintahan yang mana yang membelanjakan sebagian besar uang (pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten / kota) juga penting.
Contoh 20: kecenderungan-kecederungan sepnjang waktu dan di antara tingkatan pemerintahan.Gambar 15 menunjukkan pertumbuhan belanja di Gorontalo dan kepada tingkatan pemerintahan yang mana dana tersebut dialokasikan.
Gambar 15. Total belanja, tingkat provinsi dan gabungan kabupaten Gorontalo, 2002 s.d. 2006
Kabupaten/Kota (kiri) Provinsi (kiri)Dekonsentrasi (kiri) Total Nasional (kanan)
Bela
nja
nasi
onal
(Rp
mily
ar)
Bela
nja
daer
ah (R
p m
ilyar
)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2002 2003 2004 2005 2006*0
100
200
300
400
500
600
700
39Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar ini menunjukkan dua kecenderungan:(i) Sejak 2002, belanja di Gorontalo telah meningkat secara signifikan. Belanja daerah Gorontalo, yang
mencakup belanja tingkat provinsi dan kabupaten, telah meningkat sebesar lebih dari 100 persen sejak tahun 2002.
(ii) Peningkatan tersebut menjadi lebih signifikan apabila belanja dekonsentrasi Pemerintah Pusat digabungkan dengan belanja daerah gabungan. Dalam periode antara tahun 2002 dan 2006, belanja dekonsentrasi meningkat hampir sepuluh kali lipat dan kontribusinya kepada belanja daerah gabungan Gorontalo meningkat dari 24 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 60 persen pada tahun 2006.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Apa yang menyebabkan pertumbuhan pada belanja dekonsentrasi? Mengapa bentuk belanja ini lebih disukai dibandingkan dengan bentuk-bentuk pengalihan dana antar pemerintah lainnya?
• Apakah pertumbuhan dan dominasi belanja dekonsentrasi di Gorontalo sesuai dengan kecenderungan di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia?
Contoh 21: perbandingan per kapita tingkat provinsi Gambar 16 menunjukkan belanja per kapita di Gorontalo dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Gambar ini menunjukkan bahwa belanja di Gorontalo berada di bawah tingkat rata-rata nasional, namun sama dengan provinsi-provinsi lainnya di Sulawesi.
Gambar 16. Jumlah total belanja gabungan per kapita berdasarkan provinsi, 2005
00.5
11.5
22.5
33.5
44.5
5
Ja
wa
Bara
t
Jaw
a Te
ngah
Bant
en
Jaw
a Ti
mur
Lam
pung
NTB
Sum
ater
a Ba
rat
DI Y
ogya
kart
aSu
mat
era
Sela
tan
Kalim
anta
n Ba
rat
NTT
Sula
wes
i Sel
atan
Sum
ater
a Ba
rat
Beng
kulu
Kalim
anta
n Se
lata
nSu
law
esi T
engg
ara
Sula
wes
i Ten
ggar
aG
oron
talo
Bali
Bang
ka B
elitu
ngJa
mbi
DKI
Jaka
rta
Mal
uku
Uta
raM
aluk
uSu
law
esi T
enga
hN
AD
(Ace
h)Ri
auKa
liman
tan
Teng
ahPa
pua
Kalim
anta
n tim
ur
Total Belanja per kapita Rata-rata nasional
Tota
l bel
anja
dae
rah
per k
apita
(Rp
juta
)
40 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:• Faktor-faktor apa yang menyebabkan beberapa provinsi tertentu memiliki belanja per kapita yang
lebih tinggi dan provinsi-provinsi lainnya memiliki belanja per kapita yang lebih rendah, dibanding-kan dengan Gorontalo?
2. Analisis belanja sektoral Bagian ini meninjau belanja daerah gabungan yang dikategorikan berdasarkan klasifikasi sektoral. Bagian ini akan menjelaskan format anggaran yang berlaku, perubahan-perubahan dalam format anggaran dan bagaimana belanja diklasifikasikan selama rentang waktu 5 sampai dengan 6 tahun. Secara keseluruhan, bagian ini harus menganalisis jenis-jenis belanja yang mendominasi belanja daerah dalam kurun waktu tertentu di tingkat provinsi dan kabupaten. Fokus dari analisis ini biasanya ditujukan pada empat sektor utama:
1. Aparat pemerintah2. pendidikan3. kesehatan4. infrastruktur
Nilai harga kontan lebih baik digunakan untuk analisis kecenderungan sepanjang waktu.
Gambar 17. Belanja sektoral gabungan, Gorontalo, 2002-2006
82%
24% 29% 32% 36%37%
6%4% 5% 5%
5%
5%6%
7%
6%
27%
28%27% 26%
21%
18%
16%19% 17%
22%
20%
17%10% 8%
8%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2002 2003 2004 2005 2006*
lainnyaInfrastrukturPendidikan
KesehatanPertanianAdmin & aparat pemerintah
Bela
nja
daer
ah (R
p m
ilyar
)
41Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar17 menunjukkan belanja sektoral gabungan (provinsi, kabupaten dan kota) menurut sektor. Gam-bar ini menunjukkan beberapa kecenderungan:
(i) Proporsi yang dibelanjakan untuk administrasi dan aparat pemerintah meningkat secara sigfnifikan dari 24 persen pada tahun 2002 menjadi 37 persen pada tahun 2006.
(ii) Proporsi belanja total yang dikeluarkan untuk pendidikan menurun sejak tahun 2002.(iii) Proporsi belanja total yang dikeluarkan untuk infrastruktur meningkat, sementara proporsi yang
dikeluarkan untuk kesehatan masih relatif sama.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Faktor-faktor apa yang mengakibatkan peningkatan dan penurunan belanja di setiap sektor? Mis-alnya, mengapa pemerintah Gorontalo mebelanjakan jumlah yang jauh lebih besar untuk admin-istrasi dan aparat pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2002?
• Mengapa proporsi belanja untuk pendidikan menurun?• Bagaimana komposisi nelanja sektoral Gorontalo dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya
di Indonesia? Misalnya, apakah provinsi lainnya juga membelanjakan lebih dari sepertiga dari be-lanja mereka untuk administrasi dan aparat?
• Bagaimana gabungan belanja sektoral dapat ditingkatkan?
3. Analisis Klasifikasi Ekonomi Bagian ini memeriksa belanja daerah gabungan yang dikategorikan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Bagian ini akan menjelaskan format anggaran yang ada, perubahan pada format anggaran dan bagaimana belanja diklasifikasikan dalam rentang waktu 5 sampai dengan 6 tahun. Bagian ini juga harus menjelaskan cara-cara untuk mengatasi berbagai macam format anggaran dan apa yang harus dikompromikan untuk memungkinkan dilakukannya perbandingan rangkaian waktu. Secara keseluruhan, bagian ini harus menganalisis jenis belanja yang mendominasi belanja daerah sepanajang waktu di tingkat provinsi dan kabupaten. Untuk analisis kecenderungan, lebih baik pergunakan nilai-nilai harga kontan.
42 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Contoh 22: perincian belanja gabungan Tabel 8 menunjukkan gabungan belanja menurut klasifikasi ekonomi.
Tabel 8. Belanja gabungan tingkat provinsi dan kabupaten berdasarkan klasifikasi ekonomi, Gorontalo, 2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006*
Provinsi Rp mlyr % Rp
mlyr % Rp mlyr % Rp
mlyr % Rp mlyr %
Pegawai 15 8 51 20 81 30 66 26 91 23
Barang dan jasa 14 7 36 14 43 16 51 20 130 33
Perjalanan dinas 4 2 17 7 22 8 27 11 0 0
Perawatan 2 1 4 2 6 2 8 3 0 0
Modal 121 64 111 44 74 28 70 28 115 29
Lain-lain 34 18 32 13 41 15 31 12 55 14
Total 190 100 251 100 267 100 252 100 391 100
2002 2003 2004 2005 2006*
Districts/Cities Rp mlyr % Rp
mlyr % Rp mlyr % Rp
mlyr % Rp mlyr %
Pegawai 282 51 356 49 409 54 405 52 510 46
Barang dan jasa 19 3 78 11 81 11 135 17 186 17
Perjalanan dinas 6 1 15 2 18 2 18 2 12 1
Perawatan 4 1 22 3 30 4 12 1 6 1
Modal 206 37 230 32 197 26 175 22 314 28
Lain-lain 36 7 22 3 25 3 40 5 88 8
Total 553 100 722 100 760 100 784 100 100
Tabel tersebut menunjukkan beberapa kecenderungan yang tampak:(i) Di tingkat provinsi, kurang lebih sepertiga dari belanja total digunakan untuk barang dan jasa, dan
29 persen lainnya digunakan untuk belanja modal. Belanja pegawai menghabiskan 23 persen dari total belanja provinsi. Jumlah yang dihabiskan untuk belanja modal sangat bervariasi dari tahun ke tahun, dari hampir dua pertiga pada tahun 2002, sampai di bawah sepertiga pada tahun 2006, sementara belanja pegawai naik tiga kali lipat sepanjang jangka waktu yang sama.
(ii) Di tingkat kabupaten / kota, hampir separuh dari belanja total dihabiskan untuk pegawai, dua kali lipat dari jumlah yang dihabiskan oleh pemerintah prvinsi. Pemerintah kabupaten / kota menghabiskan proporsi yang sama untuk pekerjaan modal, namun hanya 17 persen dari total belanja untuk barang dan jasa: separuh dari jumlah proporsional yang dihabiskan di tingkat Provinsi.
43Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa belanja pegawai serta barang dan jasa meningkat dengan sangat signifikan di tingkat provinsi? Apakah kecenderungan ini terjadi karena adanya peningkatan dalam jumlah PNS, gaji, atau biaya terkait lainnya?
• Mengapa proporsi yang begitu besar dari belanja kabupaten / kota dihabiskan untuk belanja pega-wai? Bagaimana jumlah tersebut dibandingkan dengan keadaan di provinsi-provinsi lainnya di In-donesia?
• Infrastruktur apa yang telah dikembangkan dari belanja modal? Misalnya, apakah dana tersebut digunakan untuk gedung pemerntah, rumah sakit, sekolah, jalan atau jembatan?
4. Analisis variasi belanja daerah Dalam bagian ini, perbandingan antar kabupaten dianalisis. Perbandingan tingkat kabupaten memberikan informasi yang berguna tentang tingkat belanja secara keseluruhan dan gabungan belanja. Sebagai contoh, hal ini mungkin mencakup tingkat belanja per kapita, tingkat belanja modal, dan tingkat belanja sektoral atau klasifikasi ekonomi. Beberapa pertanyaan kunci untuk penyelidikan lebih lanjut antara lain sebagai berikut:
• Kabupaten mana yang memiliki tingkat belanja per kapita paling tinggi? • Kabupaten mana yang memiliki tingkat belanja pendidikan/kesehatan/ infrastruktur/pegawai per
kapita paling tinggi?
Apabila mungkin, gunakan grafik untuk mengilustrasikan apabila terdapat perbedaan, seperti Gambar 18 di bawah ini.
Contoh 23: perbandingan belanja tingkat kabupaten Gambar 18 membandingkan belanja per kapita dari beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Gambar ini menunjukkan bahwa belanja per kapita di Kabupaten Maluku Tenggara Barat besarnya dua kali lipat dari belanja per kapita di Kota Ambon.
44 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar 18. Perbandingan belanja per kapita antara beberapa kabupaten/kota di Maluku tahun 2008.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Rp ‘0
00
Pengeluaran Per Kapita Pendapatan Per Kapita
Kab. M. Ten Bar
Kab. Kep. Aru
Kab. SBT Kab. SBB Kota Ambon
Kab. M. Tengah
Kab. BuruKab. M. Tenggara
Sumber: SIKD, Depkeu (2009)Catatan: Angka-angka merupakan estimasi Bank Dunia
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa kabupaten tertetu memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan den-gan kabupaten lainnya dan Kota Ambon?
Penjelasan yang mungkin diberikan: kabupaten yang baru dibentuk pada umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini mungkin karena adanya biaya-biaya yang diperlukan untuk pembentukan struktur pemerintahan (pegawai dan infrastruktur). Perbandingan dengan kabupaten yang baru dibentuk lainnya mungkin akan berguna.
5. Analisis belanja Pemerintah Pusat Dalam bagian ini, analisis atas belanja oleh pemerintah pusat di tingkat provinsi / kabupaten / kota dilakukan dengan fokus pada tiga sektor kunci, yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Belanja tersebut mencakup dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (TP). Sampai tingkat tertentu, belanja pemerintah pusat juga mengharuskan adanya beberapa pembagian biaya atau pembiayaan tambahan dari APBD, yang harus dijelaskan.
Contoh 24: perbandingan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia Gambar 19 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, Gorontalo telah menerima belanja dekonsentrasi yang relatif besar dari pemerintah pusat.
45Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar 19. Belanja dekonsentrasi pemerintah pusat per kapita berdasarkan provinsi, 2005Be
lanj
a de
kons
netr
asi p
er k
apita
(R
p ‘0
00)
-
50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Bante
n
Ja
wa Bar
at
Jawa T
engah
Jawa T
imur
Riau La
mpung
Rat
a2 N
asional
NTB
Sum
atera
Selat
an
Sum
atera
Uta
ra
Sulaw
esi Se
latan
Kalim
anta
n Barat Bali
Kalim
anta
n Selat
an
West
Sum
atera
DI Yogya
karta
Jam
bi
Bangka
Belitung
Nusa Trn
ggara T
imur
Sulaw
esi Tenggar
a
Bengkulu
Sulaw
esi Tengah
Kalim
anta
n Timur
Sulaw
esi Uta
ra
Goronta
lo
NAD
Kalim
anta
n Tengah
Malu
ku M
aluku
Maluku
Papua
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa Gorontalo menerima jumlah belanja dekonsentrasi yang begitu besar?
Contoh 25: belanja pemerintah pusat
Gambar 20. belanja pemerintah pusat untuk sektor-sektor yang didesentralisasi, provinsi dan kabupaten, 2005
0
100
200
300
400
500
600
700
Pertanian Kesehatan Admin & aparat Infrastruktur Lain-lain Pendidikan
Rp
mily
ar
Provinsi Kabupaten/Kota Belanja dekonsentrasikan
46 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar 20. menunjukkan fokus sektoral pada dana dekonsentrasi, yang menunjukkan beberapa kecenderungan:
(i) Dana dekonsentrasi jarang digunakan untuk administrasi pemerintahan dan aparat.(ii) Terpisah dari administrasi dan aparat, dana dekonsentrasi merupakan sumber dana yang dominan
untuk semua sektor lainnya, khususnya kesehatan dan pertanian.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Bagaimana dana dekonsentrasi digunakan? Apakah dana dari pemerintah pusat telah digunakan untuk membangun infrastruktur tambahan, atau menjalankan program-program baru? Perubaan-perubahan apa yang telah terjadi sebagai akibat dari belanja pemerintah pusat?
• Bagaimana pemerintah pusat memutuskan cara untuk mengalokasikan dana dekonsentrasi?• Kapan Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan, dan bukan Dana Alokasi Khusus (DAK)?• Apakah pemerintah pusat mengidentifikasikan prakarsa-prakarsa yang sesuai untuk dana dekon-
sentrasi?
5.5 SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS5.5.1 TujuanTujuan bab ini adalah untuk menganalisis belanja dalam sektor-sektor strategis. Secara umum, tiga sektor yang paling penting dalam kaitannya dengan penyediaan layanan umum adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selanjutnya, baik pendidikan maupun infrastruktur merupakan sektor-sektor di mana bagian-bagian belanja yang signifikan terjadi. Karena setiap provinsi memiliki karakteristik yang unik, mungkin ada pula sektor-sektor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan selain ketiga sektor tersebut.
Bab ini juga mencakup pembahasan tentang indikator kinerja tingkat daerah (baik yang berupa output maupun outcome) dan mengkaitkan indikator-indkator tersebut dengan kecenderungan-kecenderungan dalam hal belanja. Perbandingan antar kabupaten dan di seluruh provinsi juga harus dianalisis untuk memahami secara lebih baik kinerja penyediaan layanan provinsi ini. Perbandingan lanjutan juga harus dilakukan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Data yang dibutuhkan biasanya digabungkan dari semua kabupaten/kota yang terkait, serta dari sumber-sumber provinsi.
Dokumen-dokumen dasar yang diperlukan untuk meakukan analisis tersebut pada umumnya adalah dokumen-dokumen anggaran dan perencanaan di tingkat dinas.
5.5.2 Jenis-jenis analisis yang diperlukan Topik-topik berikut ini biasanya dibahas dalam bagian ini:
1. Analisis belanja berdasarkan sektor-sektor strategis 2. Analisis kinerja untuk setiap sektor strategis
1. Analisis belanja berdasarkan sektor-sektor strategis Bagian ini berisi analisis terperinci atas belanja pada setiap sektor strategis yang diidentifikasi. Hal ini dicapai dengan menganalisis seberapa banyak yang dibelanjakan dalam setiap klasifikasi ekonomi dan program yang besar di setiap sektor/dinas. Contoh-contoh berikut ini menunjukkan bagaimana analisis tersebut dilakukan untuk belanja untuk pendidikan. Disarankan agar sektor-sektor lainnya, seperti kesehatan, infrastruktur, dll, mengikuti pola yang sama.
47Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Contoh 26: kecenderungan-kecenderungan belanja sepanjang waktu
Gambar 21. Kecenderungan-kecenderungan dalam belanja pendidikan daerah, Gorontalo, 2002-05
Belanja daerah (kiri) Persentase dari jumlah totak (kanan)
Rp m
ilyar
(har
ga k
onst
an 2
005
266382 368
654
2926
2525
0
100
200
300
400
500
600
700
2002 2003 2004 2005
0
5
10
15
20
25
30
35
%
Gambar 21 menunjukkan bahwa walaupun total belanja pendidikan telah meningkat secara signifikan, proporsi dari total belanja yang dikeluaran untuk pendidikan sebenarnya menurun dari 29 persen pada tahun 2002 menjadi 25 persen pada tahun 2005.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Jenis-jenis program apa yang menjadi fokus dari peningkatan anggaran tersebut? Misalnya, apakah peningkatan pendanaan diarahakan untuk peningkatan kualitas pengajaran, atau pen-ingkatan akses kepada pendidikan, atau peningkatan angka melek huruf?
• Bagaimana tingkat belanja pendidikan di Gorontalo apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia?
Contoh 27: perbandingan dengan provinsi-provinsi lainnya Gambar 22 menunjukkan belanja pendidikan daerah di Gorontalo (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi) dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Secara keseluruhan, belanja pendidikan di Gorontalo lebih tinggi dari tingkat rata-rata. Hal ini berlaku baik ketika membandingkan belanja pendidikan sebagai bagian dari belanja total maupun belanja per kapita.
48 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Gambar 22. Belanja endidikan daerah per pelajar yang bersekolah di SD dan SMP berdasarkan provinsi, 2005
Belanja pendidikan daerah per siswa yang masuk ke sekolah dasar & menengah (kiri)Persentase dari belanja pendidikan daerah
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Rp ‘0
00
Jaw
a Ba
rat
Jaw
a Te
ngah
Bant
en
Jaw
a Ti
mur
Lam
pung
NTB
Sum
ater
aUta
ra
DI Y
ogya
kart
a
Sum
ater
a Se
lata
n
Kalim
anta
n Ba
rat
NTT
Sula
wes
i Sel
atan
Sum
ater
a Ba
rat
Beng
kulu
Kalim
anta
n Se
lata
n
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Gor
onta
lo
Bali
Bang
ka B
elitu
ng
Jam
bi
DKI
Jaka
rta
Mal
uku
Uta
ra
Mal
uku
Papu
a Ba
rat
NA
D (A
ceh)
Riau
Kalim
anta
n Te
ngah
Papu
a
Kalim
anta
n tim
ur
Sula
wes
i Bar
at
Sula
wes
i Uta
raKe
p. R
iau
Nat
iona
l
Pada tahun 2005, belanja daerah Gorontalo per pelajar usia sekolah yang bersekolah di SD dan SMP adalah Rp 1,3 juta per kapita, lebih tinggi Rp 311.000 dibandingkan jumlah rata-rata nasional sebesar Rp 990.000. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di Gorontalo’ membelanjakan 27 persen dari total belanja mereka untuk pendidikan, 2 poin persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional.
Contoh 28: ketersediaan sumberdaya untuk pendidikan Tabel 9 menunjukkan sumberdaya keuangan total yang disediakan untuk sektor pendidikan oleh berbagai tingkatan pemerintahan (pemerintah kabupaten /kota, provinsi dan pusat).
Tabel 9. Sumberdaya keuangan yang tersedia untuk pendidikan, provinsi+kabupaten/kota+dekonsentrasi, 2002-2005
2002 2003 2004 2005
Rp bn % Rp bn % Rp bn % Rp bn %
Province expenditure 6.3 2 14.1 4 11.7 3 13.9 2
District expenditure 191.2 72 257.1 67 264.9 72 252.9 39
Deconcentrated expenditure 68.9 26 110.8 29 91.0 25 387.3 59
Total regional education expenditure (2005 prices) 266.4 100 382.1 100 367.6 100 654.1 100
Nominal total regional education expenditures 218.9 326.8 334.3 654.1
Growth real total regional education expenditures 30.3 -3.9 43.8
Education expenditure (% of total regional) 28.80 26.43 25.22 24.64
49Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Tabel ini menunjukkan adanya beberapa kecenderungan:(i) Antara tahun 2002 dan 2004, sebagian besar dari anggaran pendidikan dibelanjakan oleh
pemerintah kabupaten/kota.(ii) Kan tetapi, pada tahun 2005, belanja dekonsentrasi menjadi proprorsi yang terbesar dari belanja
pendidikan secara keseluruhan.(iii)Walaupun belanja pendidikan meningkat pada tahuna 2003 (secara riil), jumahnya sebenarnya
sedikit menurun pada tahun 2004 (3,9 persen) namun kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2005 (43,8 persen).
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Beberapa pertanyaan lanjutan yang umum diajukan antara lain sebagai berikut:
• Mengapa belanja dekonsentrasi meningkat begitu signifikan pada tahun 2005? Perubahan apa yang terjadi pada kebijakan pemerintah yang menyebabkan pertumbuhan tersebut?
• Mengapa belanja pendidikan riil menurun pada tahun 2004 namun meningkat pada tahun 2003 dan 2005? Faktor-faktor apa yang menyebabkan fluktuasi dalam alokasi belanja tersebut? Program-prgram baru apa yang ditambahkan pada tahun 2003 dan 2005 untuk mendapatkan peningkatan belanja?
Contoh 29: klasifikasi ejonomi
Gambar 23. Klasifikasi ekonomi dari belanja pendidikan, Gorontalo, 20051 % 11 %
2 %
86 %
Perjalanan, pemeliharaan& lainnyaModalBarang & jasa
Pegawai
Perjalanan, pemeliharaan& lainnyaModalBarang & jasa
Pegawai
7 %
25 %
31 %
37 %
Gambar 23 menunjukkan bahwa gabungan belanja di tingkat kabupaten/kota berbeda dengan gabungan belanja pendidikan di tingkat provinsi:
(i) Di tingkat kabupaten/kota, hanya 3 persen dari total belanja penddikan yang tidak dikeluarkan untuk pegawai atau modal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana dibelanjakan untuk guru atau infrastruktur (seperti sekolah). Gambar itu juga menegaskan bahwa dana yang dibelanjakan untuk pemeiharaan seklah dan ruang kelas sangat sedikit.
(ii) Sebaliknya, pemerintah provinsi membelanjakan proporsi yang signifikan dari anggaran penddikannya untuk barang dan jasa serta sebagian kecil untuk perjalanan dinas dan pemeliharaan.
50 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 5Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan:Setelah menganalisis dokumen-dokumen APBD lebih jah, beberapa pertanyaan yang biasanya diajukan antara lain adalah sebagai berikut:
• Jenis pegawai apa yang dipekerjakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan untuk keperluan apa?• Bagaimana belanja pekerjaan modal dipergunakan, dan seberapa besar dari dana tersebut yang
digunakan untuk pemeliharaan?• Prioritas-prioritas apa yang diidentifikasikan dari sektor pendidikan di provinsi dan apakah alokasi
anggaran mencerminkan suatu fokus pada prioritas-prioritas tersebut?
2. Analisis kinerja untuk setiap sektor strategis Bagian ini berisi perbandingan antara belanja untuk sektor-sektor strategis dalam kurun waktu tertentu (5 sampai 6 tahun idealnya) dengan perubahan-perubahan pada indikator-indikator kinerja yang secara khusus diidentifkasi untuk masing-masing sektor. Ha tersebut dapat didasarkan pada input, output atau outcome. Indikator-indikator berikut ini merupakan contoh dari indikator-indikator yang digunakan dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur:
Indikator-indikator yang disarankan untuk pendidikan:• Pencapaian pendidikan berdasarkan tahun kelahiran • Akses kepada pendidikan dasar umum berdasarkan kelompok penghasilan • Kecenderungan-kecenderungan dalam angka partisipasi bersih dan kotor untuk pendidikan dasar
dan menengah • Rasio guru/murid, rasio murid/ruang kelas, jangka waktu pendidikan rata-rata
Indikator-indikator yang disarankan untuk kesehatan:• Penggunaan layanan kesehatan • Penggunaan fasilitas kesehatan umum berdasarkan kelompok penghasilan • Akses kepada layanan perawatan kesehatan berdasarkan kelompok penghasilan • Belanja kesehatan kantung sendiri bulanan per kapita • Angka kematian • Rasio dokter/penduduk
Indikator-indikator yang disarankan untuk infrastruktur:• Daerah cakupan irigasi dan akses kepada infrastruktur jalan • Akses kepada air bersih dan listrik • Kualitas sanitasi, air bersih dan sanitasi • Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan
Setiap indikator kinerja dapat dianalisis sesuai dengan peningkatan (atau penurunan) sepanjang waktu, perbadingan antara kabupaten/kota/provinsi, dan perbandingan dengan nilai rata-rata nasional.
51Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 6Menulis Laporan PEA
Bab 6 Menulis Laporan PEA
Berdasarkan pengalaman, ada beberapa kesalahan umum yang dibuat oleh banyak penulis. Bab ini bertujuan memberikan beberapa petunjuk tentang bagaimana para penulis dapat menghindari kesalahan-kesalahan umum tersebut.
6.1 Kenali pembaca AndaDalam menulis sebuah laporan PEA, tidak hanya penting untuk diingat bahwa laporan tersebut dimaksudkan untuk dibaca oleh pembaca yang berbeda, tetapi juga bahwa pembaca inti terdiri atas para pembuat kebijakan penting di tingkat pusat maupun daerah. Para pembuat kebijakan secara khusus menerima banyak laporan, yang beberapa di antaranya mungkin sangat tebal dan berisi penjelasan-penjelasan yang panjang. Penting untuk diingat bahwa pembaca a) mungkin tidak mempunyai waktu untuk membaca karena keterbatasan waktu; b) mungkin mempunyai banyak tugas lain yang harus diselesaikan; dan c) mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang dalam tentang topik dari laporan tersebut ataupun tentang jargon teknis. Kami mengamati bahwa banyak laporan yang tidak terbaca karena terlampau tebal, berisi penjelasan-penjelasan yang terlampau rumit, atau materinya disajikan dalam format yang tidak menarik. Sebuah laporan PEA harus menghindari kekurangan-kekurangan tersebut.
6.2 Kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan laporanSebagaimana disebutkan di atas, laporan PEA harus menghindari kekurangan-kekurangan umum dalam laporan-laporan pemerintah. Untuk itu, di bawah ini terdapat beberapa cara untuk menghindari kesalahan-kesalaham umum tersebut:
Buatlah secara singkat! Laporan PEA harus singkat dan langsung kepada pokok permasalahan. Hindari pengulangan dan bahasa yang rumit serta bertele-tele. Gunakan istilah-istilah yang tepat dan tidak bermakna ganda.
Membuat daftar istilah: Hal ini perlu guna membantu mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis untuk memahami berbagai akronim dan singkatan yang dijumpai dalam teks tersebut.
Hindari jargon dan kalimat-kalimat yang panjang: Gunakan kalimat-kalimat yang sederhana, spesifik, dan tepat. Secara khusus hindari kalimat-kalimat yang panjang. Apabila kalimat lebih panjang dari tiga baris, maka kalimat tersebut terlampau panjang. Gunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang tidak berlatar belakang ekonomi atau keuangan.
Hanya materi yang relevan yang dimasukkan: Analisis harus obyektif, relevan dan spesifik.
Hubungan antar alinea: Alinea harus disusun secara logis, dan pertahankan suatu aliran yang jelas
52 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 6Menulis Laporan PEA
Kemukakan satu ide dalam satu alinea: Kalimat-kalimat dalam setiap alinea juga harus ditata secara logis dan saling berhubungan secara jelas. Suatu gagasan utama untuk setiap alinea akan membantu menuntun penggunaan kata-kata yang efektif dan mempertahankan suatu aliran yang jelas di antara kalimat-kalimat.
Gunakan grafik dan tabel-tabel: Sebuah gambar mengandung ribuan kata. Apabila mungkin, jelaskan analisis Anda dengan grafik atau tabel.
Referensi harus jelas: Apabila materi-materi dari sumber-sumber lain digunakan berikan referensi secara jelas. Selain data-data dari departemen-departemen pemerintah, termasuk akademisi lain, laporan-laporan dll. Jangan menjiplak.
Sebuah daftar periksa akhir: Apabila PEA telah selesai, setiap bagian harus dibaca kembali dan pertanyaan-pertanyaan berikut harus ditanyakan:
- Apakah semua temuan yang penting sudah tercakup?- Apakah isinya disajikan secara logis berdasarkan temuan tim? Apakah terdapat temuan-temuan yang
berlawanan yang perlu dijelaskan secara khusus? - Apakah terdapat penjelasan-penjelasan yang tumpang tindih yang perlu dirapikan?- Apakah terdapat berbagai substansi yang belum diartikulasikan secara jelas?
6.3 Format yang konsisten, struktur yang jelasSalah satu kesalahan yang paling sederhana yang dilakukan para peneliti adalah menggunakan format laporan yang tidak konsisten. Garis besar PEA minimum yang terdapat dalam Bagian 1.4 dan Lampiran 1 mengacu pada isi dari bagian utama laporan. Akan tetapi, bagian ini, mengacu pada cara membuat format laporan tersebut. Misalnya, apakah judul-judulnya konsisten? Apakah grafik-grafik dan tabel-tabel dibuat dalam bentuk yang mudah dibaca? Apakah terdapat halaman untuk daftar isi? Apakah terdapat daftar tabel dan grafik? Apakah terdapat daftar referensi? Di bawah ini terdapat beberapa petunjuk sederhana tentang pembuatan format laporan Anda.
• Setiap bab memerlukan sebuah judul yang menggunakan jenis dan ukuran huruf yang sama. • Untuk membantu pembaca, bagilah setiap bab ke dalam bagian-bagian dan subbagian sebagaimana
diperlukan. Setiap bagian dan subbagian harus menggunakan judul dengan jenis huruf yang konsisten. Susunannya harus dibuat dengan jelas, misalnya dengan menggunakan huruf besar, huruf miring, garis bawah atau atau huruf tebal untuk bagian dan subbagian. Susunan ini harus dibuat kembali dalam daftar isi.
• Tabel-tabel, grafik-grafik dan gambar-gambar harus disebutkan satu per satu secara jelas dan konsisten. Setiap tabel, grafik dan gambar juga harus memiliki sebuah judul yang diketik dalam sebuah jenis huruf yang berbeda dengan bagian utama teks.
• Tabel-tabel, grafik-grafik dan gambar-gambar harus mengutip sumber data yang relevan.• Karena setiap bab memusatkan perhatian pada bidang tema yang spesifik, berbagai rekomendasi laporan
sebaiknya ditulis per bab sebagai bagian akhir dari setiap bab.
ChecklistDi bawah ini adalah checklist yang harus dimasukkan dalam semua laporan PEA: 1. Sampul 2. Halaman judul
Termasuk judul laporan; nama-nama anggota tim peneliti; organisasi-organisasi yang yang terkait dengan laporan tersebut; status rancangan (misalnya draf pertama, draf kedua, draf final), dan tanggal penyelesaian/penyerahan.
3. Daftar Isi 4. Daftar tabel 5. Daftar grafik 6. Daftar gambar 7. Daftar lampiran
[Daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, dafar gambar dan daftar lampiran harus akurat dengan tata letak yang jelas (termasuk indentasi) dan masukkan nomor halaman]
53Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 6Menulis Laporan PEA
8. Daftar istilah 9. Isi laporan (body) Sebagaimana disarankan dalam Buku Pedoman ini, sebuah laporan dapat berisi bab-bab berikut ini: i. Gambaran Umum 1. Bagian 1 a. Sub-bagian 1 b. Sub-bagian 2 2. Bagian 2 ii. Perencanaan dan Penganggaran iii. Penerimaan iv. Pembelanjaan v. Bab Sektoral 10. Referensi 11. Lampiran
6.4 Penulisan laporan PEA sebagai suatu timLaporan PEA sering ditulis oleh sebuah tim dengan berbagai anggota tim yang bertanggung jawab untuk menulis bagian-bagian berbeda dari laporan tersebut. Meskipun kerja sama dalam pekerjaan ini berarti lebih banyak data dapat dikumpulkan dan dianalisis, hal ini juga menimbulkan risiko bahwa setiap peneliti akan menulis dengan gaya penulisan yang berbeda dan menggunakan format yang berbeda. Dari awal, tim harus sepakat tentang jenis huruf, ukuran huruf, spasi, spasi antara bagian dan subbagian, serta berbagai hal lainnya terkait format laporan. Sementara setiap anggota tim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan setiap anggota konsisten dalam keseluruhan laporan, pemimpin tim bertanggung jawab atas penyuntingan laporan tersebut untuk memastikan konsistensi semua pekerjaan dari para peneliti yang berbeda tersebut.
6.5 Referensi lebih lanjutSitus-situs internet (Website) berikut ini menyediakan bimbingan lebih lanjut tentang penulisan laporan:• University of South Australia, Report Writing (dikutip pada tanggal 17 Juni, 2008), http://www.roma.unisa.
edu.au/07118/language/reports.htm• The International Development Research Centre, Writing A Research Report (dikutip pada tanggal 17 Juni,
2008), http://www.idrc.ca/en/ev-56466-201-1-DO_TOPIC.html
6.6 Petunjuk-petunjuk tambahan: beberapa hal yang dapat dipelajariBerdasarkan pengalaman para peneliti yang melakukan PEA, kami sedang menyusun beberapa petunjuk dan cara yang akan membantu peneliti untuk menulis sebuah laporan PEA yang lebih baik. Hal-hal berikut ini menggambarkan beberapa masalah umum yang timbul dalam berbagai laporan PEA:
Selalu bertanya “Mengapa”?Jebakan yang paling umum di mana para peneliti terperangkap ketika menulis sebuah laporan PEA adalah bahwa ketika mereka menerangkan suatu kecenderungan dengan sangat baik, mereka lupa melanjutkan keterangan tersebut dengan suatu penjelasan tentang mengapa kecenderungan tersebut terjadi. Misalnya, apabila kecenderungan menunjukkan bahwa Penerimaan per kapita meningkat antara tahun 1999 dan tahun 2005, maka pertanyaannya adalah mengapa hal ini terjadi? Apakah hal ini disebabkan oleh suatu peningkatan dalam DAU, DAK or PAD? Apabila disebabkan oleh DAU, mengapa terjadi peningkatan dalam DAU? Apakah kapasitas fiskal meningkat? Atau apakah telah terjadi peningkatan dalam PAD? Apabila demikian, lalu mengapa? Apakah penarikan pajak sudah semakin efisien? Atau apakah lebih banyak usaha yang didaftar dan oleh karena itu terdapat peningkatan pajak pendaftaran?
Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa memberi penjelasan sederhana tentang terjadinya peningkatan dalam PAD sudah cukup. Apabila menulis, berusahalah untuk berpikir dari perspektif pembaca. Dalam contoh di atas, pembaca akan secara otomatis bertanya: mengapa telah terjadi peningkatan dalam PAD? Pembaca akan
54 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Bab 6Menulis Laporan PEA
mengharapkan untuk memperoleh suatu alasan terkait kebijakan atau perilaku yang menjelaskan kecenderungan tersebut. Misalnya, apakah terdapat sebuah jenis PAD yang baru yang diperbolehkan oleh peraturan? Atau apakah pemerintah daerah telah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penarikan pajak daerah? Apabila terjadi suatu kecenderungan, pada umumnya ada suatu alasan yang menerangkan mengapa kecenderungan tersebut terjadi dan seorang peneliti yang baik akan bertanya “mengapa”.
Melampaui persyaratan-persyaratan minimum:This Buku pedoman ini telah banyak membicarakan bagaimana memenuhi berbagai persyaratan minimum bagi sebuah PEA. Selain memenuhi standar minimum, para peneliti didorong untuk memasukkan gagasan-gagasan penelitian mereka sendiri yang akan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan kualitas penelitian dan berbagai rekomendasi. Struktur PEA bersifat dinamis dan para peneliti tidak harus merasa dibatasi oleh berbagai metodologi dan indikator yang ditetapkan dalam buku panduan ini. Beberapa cara untuk keluar melampaui persyaratan-persyaratan minimum termasuk:
• Mengumpulkan lebih banyak data: Peneliti harus merasa bebas untuk mengumpulkan lebih banyak data daripada yang ditetapkan dalam Lampiran 2. Ini mungkin termasuk menambah indikator-indikator hasil yang baru dalam sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, menambah rentang waktu data (yakni 10 tahun lebih baik dari lima tahun), atau memperoleh lebih banyak informasi yang lebih rinci tentang APBD dengan mengambil sumber dari berbagai laporan belanja yang lebih rinci dari Dinas terkait. Kesemuanya ini akan sangat membantu meningkatkan kedalaman analisis PEA.
• Menggunakan metodologi-metodologi lain: Bab 4 menguraikan beberapa metodologi yang disarankan untuk menganalisis data. Para peneliti tidak harus dibatasi untuk hanya menggunakan berbagai metodologi yang dikemukakan dalam Bab 4.
• Menganalisis sector-sektor lain: PEA memusatkan perhatian pada pemberian layanan publik sehingga tidak dapat dihindari bahwa sektor-sektor yang menjadi pusat perhatian adalah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Akan tetapi, para peneliti harus merasa bebas untuk mengidentifikasi sektor-sektor lainnya yang memiliki kepentingan khusus bagi pemerintah atau peneliti sendiri. Misalnya, pertanian dan perikanan sering merupakan sektor-sektor penting bagi beberapa provinsi, dan mungkin juga sektor lain yang menarik dalam PEA.
Dalam segala hal, para peneliti mungkin mengalami keterbatasan data dan harus menyadari bahwa melakukan analisis yang memadai dan menarik berbagai kesimpulan yang bijaksana data-data masih perlu dirinci, akurat, dapat diperbandingkan dan tepat waktu.
Pembulatan:Satu petunjuk akhir yang sederhana tetapi penting adalah bahwa ketika menyajikan analisis, usahakan untuk membulatkan angka-angka sedemikian rupa sehingga mudah dibaca oleh pembaca sementara hal-hal yang dirinci akan tetap bermakna. Misalnya, Penerimaan per kapita untuk suatu provinsi adalah Rp.95.698 di kabupaten 1, tetapi Rp.98,374 untuk kabupaten 2. Dalam contoh ini, pembulatan angka tidak diperlukan karena semua angka diperlukan untuk menunjukkan perbedaan antara kabupaten 1 dan 2. Akan tetapi, apabila perbandingannya adalah keseluruhan Penerimaan kabupaten 1 yakni sebesar Rp.128.476.890.346,00 sedangkan keseluruhan Penerimaan kabupaten 2 adalah Rp.130.900.087.756,00 maka angka-angka tersebut harus dibulatkan ke angka miyar rupiah terdekat sehingga menjadi Rp 128 milyar dan Rp 131 milyar, untuk masing-masingnya. Metode pembulatan lainnya adalah dengan menggunakan bilangan desimal. Dalam contoh yang kedua, masing-masing angka dibulatkan menjadi Rp.128,48 milyar dan Rp.130,9 milyar. Dengan kedua metode tersebut, angka-angka jauh lebih mudah dibaca dan dimengerti. Terserah kepada peneliti yang mana yang dipilih, namun peneliti harus berhati-hati dengan konsistensi dalam pembulatan angka.
55Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Lam
pira
nLa
mpi
ran
1: G
aris
Bes
ar S
tand
ar P
EA
Bab
Bagi
an U
tam
aTu
juan
Pert
anya
an-p
erta
nyaa
n ut
ama
Indi
kato
r uta
ma
Pros
es u
tam
aKe
bija
kan
utam
a
Ring
kasa
n ek
seku
tif
Pend
ahul
uan
Kont
eks
adm
inis
tras
i
Unt
uk m
enye
diak
an
urai
an s
ingk
at te
ntan
g ko
ntek
s da
erah
ad
min
istr
asi
Kont
eks
adm
inis
tras
iJu
mla
h ka
bupa
ten,
kot
a, d
an
ukur
an m
asin
g-m
asin
g da
erah
ad
min
istr
atif
Geo
grafi
&
Kepe
ndud
ukan
Unt
uk
men
ggam
bark
an
loka
si d
an
kepe
ndud
ukan
pr
ovin
si
Loka
siPe
ta p
rovi
nsi
Gra
fik p
ie m
enun
jukk
an lu
as ta
nah
da
n ko
ntrib
usi l
uas
kabu
pate
n/ko
ta
ke d
aera
h pr
obvi
nsi k
esel
uruh
an.
Kepe
ndud
ukan
Gra
fik p
ie m
enun
jukk
an ju
mla
h to
tal
pend
uduk
per
kab
upat
en/k
ota
Gra
fik m
enun
jukk
an tr
end
pert
umbu
han
pend
uduk
Penj
elas
an s
ingk
at te
ntan
g ko
nfigu
rasi
etn
is, s
ejar
ah ta
ta
kem
erin
taha
n dl
l (ka
lau
mun
gkin
)
Ekon
omi
Unt
uk m
engg
amba
rkan
pe
mba
ngun
an e
kono
mi
daer
ah: s
truk
tur
ekon
omi,
pert
umbu
han,
ke
tena
gake
rjaan
, isu
loka
l
Apa
yan
g di
mak
sud
deng
an
stru
ktur
eko
nom
i pro
vins
i?G
rafik
men
unju
kkan
str
uktu
r ek
onom
i
Apa
kah
ting
kat p
ertu
mbu
han
te
lah
men
ingk
at a
tau
men
urun
se
lam
a ku
run
wak
tu in
i?
Men
gapa
?
Gra
fik m
enun
jukk
anp
pert
umbu
han
PRD
B be
rdas
arka
n se
ktor
Apa
kah
tingk
at p
ertu
mbu
han
prov
insi
lebi
h tin
ggi a
tau
lebi
h re
ndah
dar
ipad
a tin
gkat
pe
rtum
buha
n na
sion
al?
Gra
fik g
aris
men
unju
kkan
ting
kat
pert
umbu
han
PRD
B pr
ovin
si d
an
nasi
onal
56 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Sekt
or a
pa y
ang
mem
berik
an
kont
ribus
i ter
hada
pa p
elua
ng
kerja
?
Gra
fik m
enun
jukk
an st
rukt
ur te
naga
ke
rja
Sekt
or k
erja
man
a ya
ng tu
mbu
h pa
ling
cepa
t? M
enga
pa?
Gra
fik m
enun
jukk
an p
ertu
mbu
han
kete
naga
kerja
an b
erda
sark
an se
ktor
Apa
kah
tingk
at p
ertu
mbu
han
pelu
ang
kerja
di p
rovi
nsi
lebi
h tin
ggi a
tau
lebi
h re
ndah
di
band
ingk
an d
enga
n tin
gkat
na
sion
al?
Men
gapa
?
Gra
fik g
aris
men
unju
kkan
ting
kat
pert
umbu
han
kete
naga
kerja
an d
i pr
ovin
si d
an n
asio
nal
Apa
yan
g m
erup
akan
mas
alah
ek
onom
i dae
rah
khus
us?
cont
oh:
mal
nutr
isi?
kon
flik?
Apa
yan
g m
enye
babk
an m
asal
ah-m
asal
ah
ini?
Isu
khus
us te
ntan
g m
asal
ah ek
onom
i da
n ta
ntan
gann
ya
Kem
iski
nan
Men
ggam
bark
an k
ondi
si
kem
iski
nan
diba
ndin
gkan
de
ngan
kon
disi
kem
iski
nan
nasi
onal
Apa
kah
angk
a ke
mis
kina
n di
po
vins
i leb
ih ti
nggi
dar
ipad
a an
gka
kem
iski
nan
di ti
ngka
t na
sion
al?
atau
lebi
h re
ndah
?
Gra
fik m
enun
jukk
an a
ngka
ke
mis
kian
an d
i pro
vins
i dan
pro
vins
i na
sion
al
Apa
kah
angk
a ke
mis
kina
n te
lah
men
ingk
at a
tau
men
urun
?G
rafik
men
unju
kkan
tred
kem
iski
nan
HD
I dan
SPM
Gam
bark
an tin
gkat
terk
ini d
ari In
deks
pe
mba
ngun
an M
anus
ia d
an S
tand
ar
Pela
yana
n M
inim
um
Pere
ncan
aan
dan
peng
angg
aran
(S
iklu
s Pe
ngan
ggar
an)
1. M
engg
amba
rkan
ke
rang
ka p
eren
cana
an d
an
peng
angg
aran
nas
iona
l2.
Men
ilai a
paka
h pr
oses
pe
ngan
ggar
an d
an
pere
ncan
aan
men
giku
ti ke
rang
ka n
asio
nal
3. M
enila
i kon
sist
ensi
do
kum
en p
eren
cana
an
deng
an re
ncan
a na
sion
al4.
Men
ilai a
paka
h an
ggar
an
men
cerm
inka
n p
riorit
as
pem
bang
unan
yan
g te
rdap
at d
i dal
am d
okum
en
pere
ncan
aan
57Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Pros
es
Pere
ncan
aan
Men
ilai a
paka
h pe
renc
anaa
n da
erah
da
n pr
ovin
si m
engi
kuti
pedo
man
nas
iona
l
doku
men
per
enca
naan
apa
yan
g di
min
ta o
leh
pedo
man
a nas
iona
l?
Apa
kah
pem
erin
tah
daer
ah te
lah
men
gelu
arka
n dok
umen
ters
ebut
?
Jum
lah
doku
men
per
enca
naan
Kala
u tid
ak
men
giku
ti pe
dom
an,
baga
iman
a ca
ra u
ntuk
m
empe
rbai
ki?
mel
alui
pe
mba
ngun
-an
kap
asita
s?
bant
uan
tehn
is?
Apa
kah
doku
men
per
enca
naan
di
sera
hkan
ses
uai d
enga
n ba
tas
wak
tu n
asio
nal?
Tang
gal m
enye
rahk
an d
okum
en
pere
ncan
aan
Apa
kah
pros
es p
eren
cana
an te
lah
men
giku
ti p
rose
s yan
g di
tent
ukan
ol
eh p
edom
ana
nasi
onal
?Ba
ndin
gkan
pro
ses p
eren
cana
an
Pros
es
Peng
angg
aran
Men
ilai a
paka
h pe
ngan
ggar
an d
aera
h da
n pr
ovin
si m
engi
kuti
pedo
man
a na
sion
al
Apa
kah
doku
men
ang
gara
n tia
p ta
hun
men
giku
ti fo
rmat
ya
ng d
imin
ta o
leh
pedo
man
na
sion
al?
Kala
u tid
ak
men
giku
ti pe
dom
an,
baga
iman
a ca
ra u
ntuk
m
empe
rbai
ki?
mel
alui
pe
mba
ngun
-an
kap
asita
s?
bant
uan
tehn
is?
Apa
kah
doku
men
ang
gara
n di
sera
hkan
ses
uai d
enga
n ba
tas
wak
tu n
asio
nal?
Tang
gal m
enye
rahk
an d
okum
en
pere
ncan
aan
Apa
kah p
rose
s pen
gang
gara
n m
engi
kuti
pros
es y
ang
dite
ntuk
an o
leh
pedo
man
a na
sion
al?
Band
ingk
an p
rose
s per
enca
naan
Prio
ritas
Pe
mba
ngun
an
dan
Peng
angg
aran
Men
ggam
bark
an
prio
ritas
pem
bang
unan
pr
ovin
si
Sekt
or a
pa y
ang
dipr
iorit
as
dan
dise
butk
an d
alam
RPJ
M
prov
insi
?
RJPM
D
Ura
ian
sing
kat t
enta
ng ur
usan
w
ajib
dan
uru
san
pilih
an.
Men
ilai h
ubun
gan
anta
ra d
okum
en
pere
ncan
aan
Apa
kah
prio
ritas
pe
mba
ngun
an d
i dok
umen
pe
renc
enaa
n tin
gkat
pro
vins
i ju
ga te
rcer
min
di R
eins
tra d
an
doku
men
per
enca
naan
di
tingk
at k
abup
aten
?
RJPM
D, R
enst
ra d
ll
58 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Apa
kah
prio
ritas
pe
mba
ngun
an ti
ngka
t pr
ovin
si k
onsi
sten
den
gan
renc
ana
nasi
onal
?
Mem
aham
i hub
unga
n an
tara
per
enca
naan
dan
peng
angg
aran
Apa
kah
angg
aran
pub
lik
mem
perli
hatk
an tu
juan
pe
mba
ngun
an y
ang
dise
butk
an d
i dok
umen
pe
renc
anaa
n?
RJPM
D, R
enst
ra e
tc
Apa
kah
angg
aran
m
ence
rmin
kan
prio
ritas
pe
mba
ngun
an d
alam
do
kum
en p
eren
cana
an?
Kala
u tid
ak,
apa
cara
unt
uk
men
ghub
ung-
kan
pere
n-ca
naan
dan
pe
ngan
g-ga
ran?
Ring
kasa
n da
n re
kom
nend
asi
Pene
rimaa
n da
n Pe
mbi
ayaa
n1.
Men
ghitu
ng p
oten
si
pend
apat
an to
tal
2. M
emah
ami s
umbe
r pe
ndap
atan
dan
ha
mba
tann
ya3.
Men
ghitu
ng
defis
it da
n su
rplu
s (m
engi
dent
ifika
si
kebi
jaka
n)4.
Mem
aham
i ba
gaim
ana p
emer
inta
h da
erah
men
cata
t pe
ndap
atan
mer
eka
dan
pem
biay
aann
ya
Gam
bara
n U
mum
tent
ang
Pene
rimaa
n
Ber
apa
besa
r pen
erim
aan
yang
dip
erol
eh d
aera
h se
lam
a in
i?
Pene
rimaa
n fis
kal p
er k
apita
(u
ntuk
mas
ing-
mas
ing
pene
rimaa
n)
Ana
lisis
Be
nchm
ark
Baga
iman
a pr
ovin
si
men
galo
kasi
-ka
n da
na
mer
eka
untu
k m
enya
mak
an
kapa
sita
s fisk
al?
2. B
agai
man
a pe
nerim
aan
didi
strib
usik
an ke
kabu
pate
n/ko
ta?
Tabe
l 1
59Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
3. B
agai
man
a ko
mpo
sisi
pe
nerim
aan
(DAU
, DA
K, d
ll)?
Tabe
l 2
DAU
(Dan
a A
loka
si U
mum
)
1. B
agai
man
a ga
mba
ran
dan
ham
bata
nnya
?D
AU P
er k
apita
(Pro
vins
i & K
ab/
Kota
)A
nalis
is
Benc
hmar
kSe
bera
pa ef
ektif
fo
rmul
a D
AU?
dari
pers
pekt
if ya
ng ti
dak
seta
ra?
2. B
agai
man
a tr
end
sela
ma
ini?
Men
gapa
?A
nalis
is k
orel
asi
3. B
agai
man
a di
strib
usi d
i da
lam
pro
vins
i? b
erhu
bung
an
deng
an A
ngka
kem
iski
nan?
Be
rkai
tan
deng
an p
egaw
ai
nege
ri? b
erhu
bung
an de
ngan
ke
butu
han
bela
nja?
Ang
ka k
emis
kina
n, p
egaw
ai
nege
ri da
n ke
butu
han
bela
nja
(dar
i for
mul
a D
AU)
DA
K (D
ana
Alo
kasi
Khu
sus)
1.
Bag
aim
ana
gam
bara
n da
n ha
mba
tann
ya?
Baga
iman
a ca
ra ke
rja d
alam
pra
ktek
? DA
K di
guna
kan
untu
k m
embi
ayai
ap
a?
DA
K se
ktor
dan
pro
vins
i/kab
/ko
ta (a
loka
si v
s re
alis
asi)
Ana
lisis
Be
nchm
ark
2. B
erap
a be
sar D
AK
sela
ma
kuru
n w
aktu
ini?
DA
K pe
r kap
ita (P
rovi
nsi &
Kab
/Ko
ta)
3. B
agai
man
a ko
mpo
sisi
se
ktor
al D
AK?
4. B
agai
man
a pen
dist
ribus
ian
DA
K ke
ber
baga
i tin
gkat
pe
mer
inta
h (p
rov
& k
ab/k
ota)
da
n an
tar k
ab/k
ota
Pene
rimaa
n ha
sil b
agi p
ajak
/ Pe
nerim
aan
hasi
l bag
i SD
A
1.
Apa
per
atur
an d
an
form
ulan
yaPe
nerim
aan
hasi
l bag
i paj
ak/
Pene
rimaa
n ha
sil b
agi S
DA
per
ka
pita
(Pro
vins
i & K
ab/K
ota)
Ana
lisis
Be
nchm
ark
2. B
erap
a be
sar s
elam
a ku
run
wak
tu in
i? A
paka
h ko
nsis
ten?
(P
rovi
nsi d
an K
ab/K
ota)
3. B
agai
man
a ko
mpo
sisi
nya?
4. B
agai
man
a m
erek
a m
endi
strib
usik
an d
i dal
am
prov
insi
? A
paka
h ad
a ke
tidak
adila
n yan
g men
colo
k?
Men
gapa
?
60 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
PAD
(Sum
ber
Asl
i Dae
rah)
1.
Ber
apa
besa
r sel
ama
kuru
n w
aktu
ini?
Apa
kah
kons
iste
n se
lam
a ku
run
wak
tu in
i?
(Pro
vins
i dan
Kab
/Kot
a)
PAD
per
kap
ita (P
rovi
nsi &
Kab
/Ko
ta)
Ana
lisis
Be
nchm
ark
Apa
kah
daer
ah p
erlu
m
enin
gkat
-ka
n? K
alau
ya,
ya
ng m
ana?
2. B
agai
man
a ko
mpi
sisn
ya?
3. B
agai
man
a pa
jak
utam
a da
n re
trib
usi (
prov
insi
/kab
/ko
ta)?
Men
gana
lisis
Pe
rda
perp
ajak
an
utam
a da
n re
trib
usi.
Baga
iam
ana
angk
a re
latif
te
rhad
ap ka
b/ko
ta
lain
ata
u pr
ovin
si
lain
?
4. S
eber
apa
efisi
enny
a m
ekan
ism
e pe
ngum
pula
nnya
? A
paka
h pr
ovin
si d
an k
ab/k
ota
mem
puny
ai s
atu
sist
em
pela
yana
n?
Pene
rimaa
n ya
ng d
ikum
pulk
an
vs b
iaya
yan
g te
rkum
pul
Pem
biay
aan
1.
Ber
apa
bany
ak s
urpl
us /
defis
it??
Mem
biay
ai a
liran
mas
uk, k
elua
r da
n ca
rry
over
Ana
lisis
Be
nchm
ark
Apa
kah
daer
ah
mem
puny
ai
ruan
g fis
kal?
Ba
gaim
ana
men
cip-
taka
nnya
?
2. B
agai
aman
Pro
vins
i/kab
/ko
ta m
embi
ayai
defi
sit?
3. B
agai
aman
Pro
vins
i/kab
/ko
ta m
enga
loka
sika
n sur
plus
?
4. B
agai
aman
Pro
vins
i/kab
/ko
ta m
enca
tat s
urpl
us/
defis
it? A
paka
h ko
nsis
ten
deng
an s
urpl
us/d
efisi
t riil
ya
ng d
ihitu
ng b
erda
sark
an
pene
rimaa
nn to
tal d
ikur
angi
be
lanj
a to
tal?
Ring
kasa
n da
n Re
kom
enda
si
61Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Bela
nja
Men
ghitu
ng
peng
elua
ran
daer
ah
kese
luru
han
Mem
aham
i tre
nd
peng
elua
ran b
ersa
maa
n de
ngan
ber
jala
nnya
w
aktu
Mem
aham
i sia
pa
(pem
erin
tah
pusa
t, pe
mer
inta
h pr
ovin
si
atau
kab
upat
en) y
ang
mem
bela
njak
an d
ana
Mem
aham
i bag
aim
ana
dana
dib
elan
jaka
n -
klas
ifika
si e
kono
mi,
sekt
or
Mem
aham
i var
iasi
anta
r ka
bupa
ten
Pend
ahul
uan
Be
rapa
tota
l pen
gelu
aran
da
erah
ber
sam
aan
deng
an
berja
lann
ya w
aktu
?
Liha
t tab
el 1
Gra
fik g
aris
m
empe
rliha
tkan
pe
ngel
uara
n da
erah
bers
amaa
n de
ngan
be
rjala
nnya
w
aktu
?
Baga
iman
a pe
ngel
uara
n da
erah
per
kap
ita
diba
ndin
gkan
den
gan
prov
insi
lain
di I
ndon
esia
?
Peng
elua
ran
tota
l; po
pula
siG
rafik
bat
ang
mem
perli
hatk
an
bela
nja
per k
apita
di
band
ingk
an
deng
an p
rovi
nsi
lain
nya
Siap
a ya
ng m
embe
lanj
akan
da
na?
Pem
erin
tah
pusa
t?
Pem
erin
tah
prov
insi
? at
au
pem
erin
tah
daer
ah?
Liha
t tab
el 1
Gra
fik b
atan
g m
empe
rliha
tkan
si
apa
yang
m
elak
ukan
pe
mbe
lanj
aan
bers
amaa
n de
ngan
be
rjala
nnya
wak
tu
Apa
kah
pem
erin
tah
pusa
t m
endo
min
asi
bela
nja?
Im
plik
asi
kebi
jaka
n?
62 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Klas
ifika
si
Ekon
omi
dan
Sekt
oral
Ru
tin v
s Pe
mba
ngun
an;
Mod
al v
Non
-M
odal
)
Jela
skan
form
at a
ngga
ran,
pe
ruba
han
dala
m fo
rmat
an
ggar
an d
an b
agai
man
a pe
ngel
uara
n di
klas
ifika
sika
n
Pert
imba
ng-
kan
impl
ikas
i fo
rmat
an
ggar
an y
ang
terla
lu s
erin
g di
ubah
Seca
ra k
esel
uruh
an,
jeni
s pe
ngel
uara
n ap
a ya
ng
men
dom
inas
i bel
anja
da
erah
ber
sam
aan
deng
an
berja
lann
ya w
aktu
? Men
gapa
?
Liha
t tab
el 2
Gra
fik g
aris
/ba
tang
m
empe
rliha
tkan
ga
bung
an je
nis
peng
elua
ran
bers
amaa
n de
ngan
be
rjala
nnya
wak
tu
Den
gan
bera
sum
si
bahw
a sa
lah
satu
jeni
s pe
ngel
uara
n le
bih
efek
tif
darip
ada
peng
elua
ran
lain
( m
isal
nya,
pe
mba
ngun
-an
), a
paka
h ad
a ba
uran
pe
ngel
uara
n ya
ng e
fekt
if?
Jeni
s pe
ngel
uara
n ap
a ya
ng m
endo
min
asi b
elan
ja
prov
insi
ber
sam
aan
deng
an
berja
lann
ya w
aktu
? Men
gapa
?
Liha
t tab
el 3
Gra
fik g
aris
/ba
tang
men
jukk
an
gabu
ngan
ant
ara
jeni
s be
lanj
a be
rsam
aan
deng
an
berja
lann
ya w
aktu
di
ting
kat p
rovi
nsi.
Jeni
s pe
ngel
uara
n ap
a ya
ng m
endo
min
asi b
elan
ja
kabu
pate
n be
rsam
aan
deng
an b
erja
lann
ya w
aktu
? M
enga
pa?
Liha
t tab
el 4
Gra
fik g
aris
/ba
tang
men
jukk
an
gabu
ngan
ant
ara
jeni
s be
lanj
a be
rsam
aan
deng
an
berja
lann
ya
wak
tu d
i tin
gkat
ka
bupa
ten.
63Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Sekt
oral
Sekt
or m
ana
yang
tela
h m
endo
min
asi b
elan
ja
bers
amaa
n de
ngan
be
rjala
nnya
wak
tu? M
enga
pa?
Liha
t tab
el 5
Gra
fik
men
unju
kkan
di
strib
usi s
ekto
ral
untu
k be
bera
pa
tahu
n.
Apa
kah
pors
i an
ggar
an y
ang
men
cuku
pi
tela
h di
alok
asik
an
ke s
ekto
r-se
ktor
laya
nan
pent
ing
sepe
rti
pend
idik
an,
kese
hata
n da
n in
fras
truk
tur?
[d
enga
n as
umsi
bah
wa
pem
beria
n la
yana
n m
empu
nyai
ko
rela
si k
uat
deng
an ju
mla
h an
ggar
an y
ang
dial
okas
ikan
ke
sekt
or-s
ekto
r te
rseb
ut)
Di t
ingk
at p
rovi
nsi,
sekt
or
apa
yang
pal
ing
pent
ing?
M
enga
pa?
Liha
t tab
el 6
Gra
fik
men
unju
kkan
di
strib
usi s
ekto
ral
untu
k be
bera
pa
tahu
n.
Di t
ingk
at k
abup
aten
, sek
tor
apa
yang
pal
ing
pent
ing?
M
enga
pa?
Liha
t tab
el 7
Gra
fik
men
unju
kkan
di
strib
usi s
ekto
ral
untu
k be
bera
pa
tahu
n.
Pada
sek
tor a
pa y
ang
palin
g pe
ntin
g - k
eseh
atan
, pe
ndid
ikan
dan
infr
astr
uktu
r - s
iapa
yan
g m
endo
min
asi
bela
nja
(pem
erin
tah
pusa
t, pr
ovin
si a
tau
kabu
pate
n)?
Men
gapa
?
Liha
t tab
el 8
Tabe
l 8
Apa
kah
pem
erin
tah
pusa
t m
endo
min
asi
bela
nja?
Im
plik
asi
kebi
jaka
n?
64 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Bela
nja
oleh
Ka
bupa
ten
Kabu
pate
n m
ana
yang
m
empu
nyai
ting
kat
bela
nja
per k
apita
terb
esar
? M
enga
pa?
Liha
t tab
el 9
Gra
fik b
atan
g m
emba
ndin
gkan
be
lanj
a ol
eh
kabu
pate
n ya
ng
berb
eda
Apa
kah
ada
ketid
akse
tara
-an
yan
g sa
ngat
be
sar a
ntar
ka
bupa
ten?
Ka
lau
ya,
bisa
kah
dipe
rbai
ki?
Baga
iman
a ca
rany
a?
Kabu
pate
n m
ana
yang
m
empu
nyai
ting
kat b
elan
ja
pend
idik
an te
rbes
ar p
er
kapi
ta?
Men
gapa
?
Liha
t tab
el 9
Gra
fik b
atan
g m
emba
ndin
gkan
be
lanj
a di
sek
tor
pend
idik
an d
ari
kabu
pate
n ya
ng
berb
eda
Kabu
pate
n m
ana
yang
m
empu
nyai
ting
kat b
elan
ja
kese
hata
n te
rbes
ar p
er
kapi
ta?
Men
gapa
?
Liha
t tab
el 9
Gra
fik b
atan
g m
emba
ndin
gkan
be
lanj
a di
sek
tor
kese
hata
n da
ri ka
bupa
ten
yang
be
rbed
a
Kabu
pate
n m
ana
yang
m
empu
nyai
ting
kat b
elan
ja
infr
astr
uktu
r ter
besa
r per
ka
pita
? M
enga
pa?
Liha
t tab
el 9
Gra
fik b
atan
g m
emba
ndin
gkan
be
lanj
a di
sek
tor
infr
astr
uktu
r dar
i ka
bupa
ten
yang
be
rbed
a
Renc
ana
vers
us
Real
isas
i
Bera
pa a
ngka
real
isas
i ke
selu
ruha
n? A
paka
h pe
mer
inta
h m
ampu
m
embe
lanj
akan
ang
gara
n m
erek
a? K
alau
tida
k,
men
gapa
?
Ang
ka re
alis
asi t
otal
Apa
kah
pem
erin
tah
mam
pu
mem
bela
nja-
kan
dana
ya
ng m
erek
a al
okas
ikan
? Ka
lau
tidak
, m
enga
pa?
Baga
iman
a tr
end
real
isas
i un
tuk
klas
ifika
si e
kono
mi?
Je
lask
an a
lasa
n un
tuk
angk
a di
baw
ah re
alis
asi d
an
kele
biha
n be
lanj
a.
Liha
t tab
el 1
0Ta
bel
men
unju
kkan
pe
rsen
real
isas
i
Baga
iman
a tr
end
real
isas
i un
tuk
sekt
or? J
elas
kan
alas
an
untu
k ang
ka d
ibaw
ah re
alis
asi
dan
kele
biha
n be
lanj
a.
Liha
t tab
el 1
1Ta
bel
men
unju
kkan
pe
rsen
real
isas
i
65Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Tem
uan-
tem
uan
Siap
a yan
g mel
akuk
an b
elan
ja
palin
g be
sar?
Impl
ikas
i ke
bija
kan?
Jeni
s be
lanj
a ap
a ya
ng
men
dom
inas
i pen
gelu
aran
? Im
plik
asi k
ebija
kan?
Sekt
or ap
a yan
g men
dom
inas
i be
lanj
a? Im
plik
asi k
ebija
kan?
Apa
kah
ada
ketid
akse
tara
an
anta
ra k
abup
aten
? Im
plik
asi
kebi
jaka
n?
Apa
kah
pem
erin
tah
pada
um
umny
a m
emen
uhi t
arge
t an
ggar
an (a
ngka
real
isas
i)?
Impl
ikas
i keb
ijaka
n?
Ring
kasa
n da
n Re
kom
enda
si
Sekt
oral
1. G
aris
bes
ar a
loka
si
sekt
oral
dan
kin
erja
se
ktor
al te
rkin
i (h
ubun
gan
anta
ra
peng
elua
ran
seba
gai
mas
ukan
dan
ki
nerja
sek
tora
l ata
u in
dika
tor s
ebag
ai
hasi
l). S
emog
a ha
sil
kelu
aran
dan
mas
ukan
bi
sa m
embe
nark
an
kepa
da s
ebua
h da
erah
da
lam
men
ghab
iska
n an
ggar
anny
a.
2. U
ntuk
mel
ihat
ba
gaim
ana
hasi
l ke
luar
an m
ence
rmin
kan
bela
nja
dan
bela
nja
men
cerm
inka
n prio
ritas
.
- Men
yetu
jui
defin
isi s
ekto
ral
- Men
yetu
jui
sum
ber d
ata
- Men
gana
lisis
da
ta d
ari B
PS d
an/
atau
Din
as- M
emba
ndin
g-ka
n ha
sil b
elan
ja
outp
ut-o
utco
me
deng
an d
aera
h la
in- B
enefi
t inc
iden
ce
(san
gat d
asar
)
Kese
hata
n
Pere
ncan
aan
Men
gana
lisis
keb
ijaka
n di
sek
tor k
eseh
atan
un
tuk
prov
insi
-Apa
kah
sekt
or k
eseh
atan
m
erup
akan
prio
ritas
dal
am
pere
ncan
aan
prov
insi
?-K
alau
ben
ar, a
pa y
ang
mer
upak
an p
riorit
as d
i sek
tor
kese
hata
n ya
ng s
pesi
fik?
Dok
umen
per
enca
naan
Setu
ju d
enga
n do
kum
en
pere
ncan
aan y
ang
akan
dia
nalis
is
66 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Apa
kah
terd
apat
per
beda
an
prio
ritas
sek
tor k
eseh
atan
an
tar k
abup
aten
?-A
paka
h pr
iorit
as s
ekto
r ke
seha
tan
kons
iste
n de
ngan
pr
iorit
as k
eseh
atan
nas
iona
l?
Bela
nja
(Inpu
t)M
enga
nalis
is p
ola
bela
nja
untu
k se
ktor
ke
seha
tan
- Ber
apa
pers
en b
elan
ja
tota
l dae
rah
untu
k se
ktor
ke
seha
tan?
- Apa
kah
bagi
an d
ari b
elan
ja
tota
l unt
uk k
eseh
atan
tela
h m
enin
gkat
ata
u m
enur
un
sela
ma
ini?
Men
gapa
?- A
paka
h be
lanj
a un
tuk s
ekto
r ke
seha
tan
tela
h m
enin
gkat
at
au m
enur
un s
elam
a in
i?
Men
gapa
?
APB
D, D
ekon
. HH
- Ber
apa
bela
nja
kese
hata
n pe
r kap
ita?
‘- A
paka
h le
bih
besa
r at
au le
bih
keci
l dar
ipad
a be
lanj
a na
sion
al p
er k
apita
? Ba
ndin
gkan
den
gan
prov
insi
la
in y
ang
seru
pa?
- Ber
apa
bela
nja
kese
hata
n pe
r kap
ita d
i mas
ing-
mas
ing
kabu
pate
n? A
paka
h ad
a va
riasi
bes
ar an
tar k
abup
aten
?
- Bag
aim
ana
prop
orsi
be
lanj
a ke
seha
tan
men
urut
pe
mer
inta
h da
erah
, pe
mer
inta
h pr
ovin
si d
an
pem
erin
tah
pusa
t?- B
agai
man
a tr
endn
ya se
lam
a in
i? M
enga
pa?
- Bag
aim
ana
peng
elua
ran
rum
ah ta
ngga
unt
uk s
ekto
r ke
seha
tan
?- A
paka
h le
bih
besa
r ata
u le
bih
keci
l dar
ipad
a ra
ta-r
ata
nasi
onal
? Pr
ovin
si la
in y
ang
seru
pa?
67Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
- Ang
gara
n ke
seha
tan
suda
h di
alok
asi k
e ap
a? S
esua
i de
ngan
kla
sifik
asi p
rogr
am?
Sesu
ai d
enga
n kl
asifi
kasi
ek
onom
i?
Bela
nja
(Out
put)
Men
gana
lisis
out
put
apa
yang
tela
h di
capa
i m
elal
ui b
elan
ja
kese
hata
n (m
isal
nya,
in
fras
truk
tur,
fasi
litas
, SD
M, p
rogr
am d
ll).
- Ber
apa
bany
ak P
uske
smas
ya
ng te
rdap
at d
i pro
vins
i?- B
agai
man
per
band
inga
nnya
de
ngan
rata
-rat
a na
sion
al?
- Be
rapa
ban
yak
Pusk
esm
as
di d
alam
mas
ing-
mas
ing
kabu
pate
n? V
aria
si a
ntar
ka
bupa
ten?
Jum
lah
Pusk
esm
as
- Ber
apa
bany
ak d
okte
r dan
pe
raw
at y
ang
terd
apat
per
10
,000
ora
ng?
Per k
m2?
- Bag
aim
ana
perb
andi
ngan
nya
deng
an
kabu
pate
n di
pro
vins
i?- B
andi
ngka
n de
ngan
ka
bupa
ten-
kabu
pate
n di
pr
ovin
si?
Apa
kah
terd
apat
va
riasi
bes
ar an
tar k
abup
aten
? A
ntar
kot
a da
n ka
bupa
ten?
Jum
lah
petu
gas
kese
hata
n
- Ras
io ke
lahi
ran
yang
dib
antu
pe
rtug
as k
eseh
atan
?
Has
il ke
luar
anM
enga
nalis
is k
ondi
si
kese
hata
n te
rkin
i
Bebe
rapa
indi
kato
r um
um:
tingk
at k
emat
ian/
nutr
isi
anak
/kem
atia
n ba
yi u
ntuk
pr
ovin
si?
anta
r kab
upat
en?
diba
ndin
gkan
den
gan t
ingk
at
nasi
onal
Ting
kat k
emat
ian,
nut
risi a
nak,
ke
mat
ian
bayi
.
- Tin
gkat
imun
isas
i bag
i pr
ovin
si?
Unt
uk m
asin
g-m
asin
g ka
bupa
ten?
Ba
ndin
gkan
den
gan
tingk
at
nasi
onal
?
Ting
kat I
mun
isas
i
Peng
guna
an la
yana
n ke
seha
tan
: per
awat
an
send
iri, d
iban
ding
kan d
enga
n pe
raw
atan
klin
ik d
ll
Ting
kat p
engg
unaa
n la
yana
n ke
seha
tan
68 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Baga
iman
a tin
gkat
pe
nggu
naan
fasi
litas
ke
seha
tan
umum
? Ba
ndin
gkan
den
gan
rata
-rat
a na
sion
al?
Prov
insi
lain
yan
g se
rupa
? Ba
ndin
gkan
ting
kat
peng
guna
an a
ntar
dae
rah?
Ad
a va
riasi
?
Ting
kat p
engg
unaa
n la
yana
n ke
seha
tan
Ana
lisis
Ben
efit-
inci
denc
e
Ting
kat p
engg
unaa
n fa
silit
as
kese
hata
n um
um m
enur
ut
tingk
at p
engh
asila
n?
Ting
kat p
engg
unaa
n la
yana
n ke
seha
tan
umum
Ana
lisis
Ben
efit-
inci
denc
e
Ting
kat p
engg
unaa
n la
yana
n ke
seha
tan
umum
men
urut
je
nis
kela
min
(gen
der)
?
Apa
kah
ada
kelu
aran
lain
se
pert
i Tin
gkat
HIV
, dll
Tem
uan-
tem
uan
Men
gana
lisis
hubu
ngan
an
tara
bel
anja
, out
put
dan
outc
ome
(has
il ke
luar
an)
- Apa
kah
ada
hubu
ngan
nya?
Kala
u ad
a hu
bung
an, a
rea
man
a ya
ng
mun
gkin
unt
uk
difo
kusk
an
di s
ekto
r ke
seha
tan?
Apa
kah
ada
ketid
akse
tara
an
di s
ekto
r kes
ehat
an a
ntar
ka
bupa
ten?
Ant
ara
laki
-laki
da
n pe
rem
puan
? A
paka
h ha
l ini
terc
erm
in d
i tin
gkat
be
lanj
a?
Ring
kasa
n da
n Re
kom
enda
si
Pend
idik
an
Pere
ncan
aan
Men
gana
lisis
keb
ijaka
n di
bid
ang
pend
idik
an
untu
k pr
ovin
si
-Apa
kah
pend
idik
an
mer
upak
an p
riorit
as d
alam
pe
renc
anaa
n pr
ovin
si?
-Kal
au b
enar
, apa
yan
g m
erup
akan
prio
ritas
pe
ndid
ikan
yan
g sp
esifi
k?
Dok
umen
per
enca
naan
Men
yetu
jui
deng
an d
okum
en
pere
ncan
aan y
ang
akan
dia
nalis
is
69Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
- Apa
kah
ada
perb
edaa
n pr
iorit
as p
endi
dika
n an
tar
kabu
pate
n?-A
paka
h pr
iorit
as p
endi
dika
n ko
nsis
ten
deng
an p
riorit
as
pend
idik
an n
asio
nal?
Bela
nja
(Inpu
t)M
enga
nalis
is p
ola
bela
nja
di s
ekto
r pe
ndid
ikan
- Ber
apa
pers
enta
se to
tal
bela
nja
daer
ah u
ntuk
pe
ndid
ikan
?- A
paka
h ba
gian
dar
i tot
al
bela
nja
pend
idik
an te
lah
men
ingk
at a
tau
men
urun
se
lam
a in
i ? M
enga
pa?
- Apa
kah
bela
nja
pend
idik
an
tela
h m
enin
gkat
ata
u m
enur
un s
elam
a in
i?
Men
gapa
?
- Ber
apa
pors
i bel
anja
sek
tor
pend
idik
an d
ilaku
kan
oleh
pe
mer
inta
h ka
bupa
ten,
pe
mer
inta
h pr
ovin
si,
dan
pem
erin
tah
pusa
t?-
-Bag
aim
ana
tren
dnya
sel
ama
ini?
Men
gapa
?
- Ber
apa
bela
nja
pend
idik
an
per k
apita
?‘-
Apa
kah
lebi
h tin
ggi
darip
ada
rata
-rat
a na
sion
al
per k
apita
? Ba
ndin
gkan
de
ngan
pro
vins
i lai
n ya
ng
seru
pa?
- Ber
apa
bela
nja
pend
idik
an
per k
apita
tiap
kab
upat
en?
Apa
kah
ada
bany
ak v
aria
si
anta
r kab
upat
en?
- Ber
apa
bela
nja
rum
ah
tang
ga u
ntuk
pen
didi
kan?
- Apa
kah
lebi
h tin
ggi a
tau
lebi
h re
ndah
a di
band
ingk
an
deng
an ra
ta-r
ata
nasi
onal
? Ad
a pro
vins
i lain
yang
seru
pa?
- Ber
apa
besa
r bel
anja
pe
ndid
ikan
yan
g te
rbes
ar
men
urut
kla
sifik
asi e
kono
mi?
70 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
- Pro
gram
dan
kla
sifik
asi
ekon
omi
Bela
nja
(Out
put)
Men
gana
lisis
has
il ke
luar
an a
pa ya
ng te
lah
dica
pai m
elal
ui b
elan
ja
di b
idan
g pe
ndid
ikan
(m
isal
nya
infr
astr
uktu
r, fa
silit
as, S
DA
, pro
gram
, dl
l).
- Ber
apa
bany
ak se
kola
h ya
ng
terd
apat
di p
rovi
nsi?
- Ber
apa
jum
lah
rata
-rat
a si
swa
per s
ekol
ah d
i pro
vins
i?- B
agai
man
a ka
lau
diba
ndin
gkan
den
gan
rata
-ra
ta n
asio
nal?
- Ang
ka ra
ta-r
ata
sisw
a pe
r se
kola
h di
mas
ing-
mas
ing
daer
ah?
Adak
ah v
aria
si a
ntar
ka
bupa
ten?
Jum
lah
seko
lah
- Ana
lisis
GD
S
- Ber
apa
rasi
o gu
ru d
an
sisw
a (S
TR) u
ntuk
pro
vins
i?
Dib
andi
ngka
n ST
R na
sion
al- B
erap
a ST
R un
tuk
mas
ing-
mas
ing
daer
ah?
Adak
ah
varia
si a
ntar
kab
upat
en?
Men
gapa
?
Jum
lah
guru
- Bag
aim
ana t
ingk
at ku
alifi
kasi
gu
ru?
Kual
ifika
si g
uru
- Bag
aim
ana
tingk
at a
bsen
gu
ru?
Keha
dira
n gu
ru
- Bag
aim
ana
kond
isi k
elas
di
prov
insi
? - B
andi
ngka
n de
ngan
rata
-ra
ta n
asio
nal?
ban
ding
kan
anta
ra d
aera
h da
n pr
ovin
si?
Kond
isi k
elas
Mun
gkin
g te
rdap
at o
utpu
t la
inny
a, s
eper
ti bu
ku te
ks,
jara
k ke
sek
olah
, dll.
Buku
teks
, jar
ak k
e se
kola
h, d
ll
71Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
- Ber
apa
angk
a pe
ndaf
tara
n br
uto
di ti
ngka
t SD
? tin
gkat
SM
P? T
ingk
at S
LTA
?- B
agai
man
a pe
rban
ding
anny
a de
ngan
ra
ta-r
ata
nasi
onal
?- B
andi
ngka
n de
ngan
GER
un
tuk m
asin
g-m
asin
g dae
rah.
- Ban
ding
kan
deng
an a
ngka
pe
ndaf
tara
n ber
dasa
rkan
jeni
s ke
lam
in (g
ende
r)
Apa
kah
ada h
ubun
gan
anta
ra
jara
k kes
ekol
ah d
enga
n ang
ka
pend
afta
ran?
- Pen
ggun
aan
fasi
litas
seko
lah
nege
ri be
rdas
arka
n tin
gkat
pe
ngha
sila
n?
Ana
lisis
Ben
efit-
inci
denc
e
- Pen
ggun
aan
fasi
litas
seko
lah
nege
ri be
rdas
arka
n je
nis
kela
min
(gen
der)
?
Ana
lisis
Ben
efit-
inci
denc
e
Has
il ke
luar
an la
inny
a
Tem
uan-
Tem
uan
Men
gana
lisis
hubu
ngan
an
tara
bel
anja
, out
put
dan
hasi
l kel
uara
n
- Apa
kah
ada
hubu
ngan
nya
di s
ini?
Kala
u ad
a hu
bung
anny
a,
bida
ng m
ana
saja
yan
g bi
sa
difo
kusk
an
dala
m s
ekto
r pe
ndid
ikan
?
Apa
kah
ada
ketid
akse
tara
an
di s
ekto
r pen
didi
kan
anta
ra
laki
-laki
dan
per
empu
an?
Apa
kah
ini t
erce
rmin
di
tingk
at b
elan
ja?
Ring
kasa
n da
n Re
kom
enda
si
Infr
astr
uktu
r
Pere
ncan
aan
Unt
uk m
enga
nalis
is
kebi
jaka
n in
fras
truk
tur
di ti
ngka
t pro
vins
i
-Apa
kah i
nfra
stru
ktur
men
jadi
pr
iorit
as d
alam
per
enca
naan
pr
ovin
si?
- kal
au y
a, a
pa p
riorit
as
infr
astr
uktu
r yan
g sp
esifi
k?
Dok
umen
per
enca
naan
Men
yetu
jui
doku
men
pe
renc
anaa
n yan
g ak
an d
iana
lisis
72 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
- Apa
kah
ada
prio
ritas
in
fras
truk
tur y
ang
berb
eda
anta
r kab
upat
en?
- Apa
kah p
riorit
as in
fras
truk
tur
kons
iste
n de
ngan
ting
kat
nasi
onaI
?
Bela
nja
(Inpu
t)M
enga
nalis
is p
ola
bela
nja
infr
astr
uktu
r
- Ber
apa
pers
enta
se d
ari
tota
l bel
anja
dae
rah
untu
k
infr
astr
uktu
r?- A
paka
h ba
gian
dar
i tot
al
bela
nja
infr
astr
uktu
r tel
ah
men
ingk
at a
tau
men
urun
se
lam
a in
i? M
enga
pa?
- Apa
kah
bela
nja i
nfra
stru
ktur
te
lah
men
ingk
at a
tau
men
urun
sel
ama
ini?
M
enga
pa?
APB
D, D
ekon
.HH
- Ber
apa
bela
nja
infr
astr
uktu
r pe
r kap
ita?
- Apa
kah
lebi
h tin
ggi d
arip
ada
rata
-rat
a na
sion
al p
er k
apita
? di
band
ingk
an d
enga
n pr
ovin
si la
in y
ang
seru
pa?
- Ber
apa
besa
r bel
anja
in
fars
truk
tur p
er k
apita
tia
p ka
bupa
ten?
Apa
kah
ada
bany
ak v
aria
si a
ntar
ka
bupa
ten?
- Ber
apa
pors
i bel
anja
in
frast
rukt
ur ya
ng di
alok
asik
an
oleh
pem
erin
tah
daer
ah,
prov
insi
dan
pus
at?
- Bag
aim
ana
tren
d se
lam
a in
i?
Men
gapa
?
- Ber
apa
bela
nja
rum
ah
tang
ga in
fras
truk
tur?
- Apa
kah
lebi
h tin
ggi a
tau
lebi
h re
ndah
dar
ipad
a ra
ta-
rata
nas
iona
l? A
da p
rovi
nsi
lain
yan
g se
rupa
?
73Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
- Apa
yan
g te
lah
men
jadi
be
lanj
a ya
ng p
alin
g be
sar
dala
m s
ekto
r inf
rast
rukt
ur
meu
rut s
ub-s
ekto
r? m
isal
nya,
tr
ansp
orta
si, t
elek
omun
ikas
i,.
bang
unan
pem
erin
tah,
dll
Apa
yan
g te
lah
men
dom
inir
bela
nja
sekt
or in
fras
truk
tur
men
urut
kla
sifik
asi e
kono
mi?
Bela
nja
(out
put)
Men
gana
lisis
out
put
apa
yang
tela
h te
rcap
ai
mel
alui
infr
astr
uktu
r, sa
rana
, SD
M, p
rogr
am,
dll).
- Pan
jang
jala
n- K
ualit
as ja
lan
- Per
band
inga
n be
rsam
aan
deng
an b
erja
lann
ya w
aktu
. Ba
ndin
gkan
den
gan
prov
insi
la
in, d
enga
n tin
gkat
nas
iona
l, ba
ndin
gkan
anta
ra ka
bupa
ten
dan
prov
insi
Panj
ang
jala
n; k
ualit
as ja
lan
Has
il ke
luar
anM
enga
nalis
is k
ondi
si
infr
astr
uktu
r ter
akhi
r
Ana
lisis
indi
kato
r infr
astr
uktu
r (S
anita
si u
mum
, tid
ak a
da
sani
tasi
, sal
uran
air,
kua
litas
ai
r, sa
nita
si, j
angk
auan
irig
asi,
jang
kaua
n ja
lan,
aks
es k
e lis
trik
dan
indi
kato
r lai
n ya
ng
rele
van)
unt
uk m
enila
i sbb
:
- Apa
kah
ada
peni
ngka
tan
bers
amaa
n de
ngan
be
rjala
nnya
wak
tu?
- Leb
ih ti
nggi
ata
u le
bih
rend
ah d
arip
ada
angk
a na
sion
al? B
andi
ngka
n den
gan
kabu
pate
n di
dal
am p
rovi
nsi
(apa
kah
ada
ketid
akse
tara
an
anta
r kab
upat
en)?
- Bed
akan
aks
es s
esua
i de
ngan
kel
ompo
knya
, m
isal
nya
tingk
at p
engh
asila
n (a
tau
gend
er, k
alau
mun
gkin
)
Ana
lisis
Ben
efit-
inci
denc
e, a
nalis
is
urut
an w
aktu
Tem
uan-
Tem
uan
Men
gana
lisis
hubu
ngan
an
tara
bel
anja
, out
put
dan
hasi
l kel
uara
n.- A
paka
h ad
a hu
bung
anny
a?
Kala
u ad
a hu
bung
anny
a,
apa
saja
yan
g m
ungk
in
difo
kusk
an
di b
idan
g in
fras
truk
tur?
74 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Apa
kah
ada
ketid
akse
tara
an
di b
idan
g in
fras
truk
tur
anta
ra k
abup
aten
? A
ntar
a tin
gkat
pen
erim
aan?
Apa
kah
ini t
erce
rmin
di t
ingk
at
peng
elua
ran?
Ring
kasa
n da
n Re
kom
enda
si
Isu
loka
lM
asih
har
us
dipu
tusk
an
Ring
kasa
n da
n Re
kom
enda
si
75Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Lampiran 2: Persyaratan-Persyaratan data
Tujuan dari bagian ini adalah untuk menyediakan peneliti persyaratan data (baik yang kuantitatif maupun kualitatif ) dan beberapa saran untuk bisa mendapatkan data tersebut. Tabel dibawah memberikan saran tentang rentang waktu dari data, tetapi hal ini tergantung pada ruang lingkup penelitian. Sebagaimana yang dibahas di dalam pedoman ini, kami menyarankan untuk mengumpulkan data paling sedikitnya lima tahun, dan aturan penting adalah lebih banyak data yang didapat akan bisa menghasilkan kualitas analisis yang lebih baik.
Data dikumpulkan pada tingkat nasional maupun daerah. Kalau ada dua sumber untuk data yang sama (contohnya APBD), maka para peneliti perlu memutuskan, untuk data tersebut, sumber mana yang akan dipergunakan untuk analisis. Setiap sumber data mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lihat bagian 4.2.1 untuk petunjuk kebenaran setiap sumber.
1. Sumber Nasional: Departemen Keuangan (MoF); Badan Penelitian Statistik (BPS); No Jenis Nama Uraian Sumber Indikator
1 Fiskal APBN
Belanja Nasional (Dengan alokasi pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota). Data dikelompokan berdasarkan jenis pendanaan, satuan pembayaran, sektor, program, tingkat proyek
DepkeuBelanja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
APBD
Anggaran Daerah (Kab/Kota & Tingkat Provinsi) terdiri atas Penerimaan (berdasarkan pokok anggaran), belanja rutin (berdasarkan bagian dan golongan ekonomi), belanja pembangunan (berdasarkan sektor)(Format Makuda), Pembelanjaan publik dan aparat (format Kepmendagri 29); atau Pembelanjaan langsung dan tidak langsung (format Permendagri 13).
BPS ; MoF Penerimaan, Rutin, Pembangunan
DAU Alokasi DAU dan Data Dasar yang digunakan untuk perhitungan DAU (Kab/Kota & Tingkat Provinsi) Depkeu
Alokasi DAU, kependudukan, pengaruh kemiskinan, wilayah, IHBG, dll.
DAK DAK Dana Reboisasi dan DAK Non Dana Reboisasi (Kab/Kota & Tingkat Provinsi) Depkeu
Alokasi DAK (Sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan)
Pinjaman Data tentang Pinjaman dan tunggakan Pemerintah Daerah Depkeu
Pinjaman yang direalisasi, Jumlah Tunggakan Pinjaman, Total tunggakan
Pajak daerah Data tentang Pajak dan Pungutan Daerah Depkeu Pajak, Pungutan
Pembagian pendapatan
Pembagian penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak untuk pemerintah daerah Depkeu
Alokasi PBB, BPTHB, PPh, SDA berdasarkan jenis dan wilayah
2 Non Fiskal
Indikator Sosial
Sensus Penduduk atau data kependudukan dari BPS
Sensus penduduk nasional, diselenggarakan sekali dalam sepuluh tahun atau data kependudukan tahunan dari BPS
BPS Kependudukan
76 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Susenas
Susenas terdiri atas INTI (annual) MODUL (satu kali dalam tiga tahun). Ini mencakup karakteristik keluarga dan anggota keluarga dalam keluarga yang dijadikan contoh.
BPS
Pencapaian pendidikan, angka melek huruf, % dari penduduk kota, pendapatan dan belanja rumah tangga.
SakernasSurvei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) mencakup karakteristik pasar tenaga kerja nasional dari semua usia kerja dalam rumah tangga yang dijadikan contoh.
BPS
Angkatan kerja (berdasarkan sektor), angka kesempatan kerja, angka pengangguran, dll.
Podes Penelitan Potensi Desa (PODES) memberikan informasi tentang karakteristik dan infrastruktur desa. BPS
Jumlah sarana (sekolah, Puskesmas, dll.), % keluarga yang mempunyai telepon, jenis jalan yang tersedia, berapa hektar bidang sawah, dll.
Indikator ekonomi PDRB Produk-produk Daerah (kab/kota & tingkat provinsi)
berdasarkan harga yang berlaku dan tetap BPS Produk-produk sektoral
Jalan Jenis jalan di tingkat kabupaten Dep PUPanjang Jalan, bagian dari setiap jenis jalan
Karakte-ristik Peme-rintah Daerah
Survei Tata Kelola Pemerin-tahan dan Desen-tralisai (GDS)
GDS 1 1, GDS 1+, GDS 2WBOJ & PSKK-UGM
Indikator Tata kelola pemerintahan dan desentralisasi (transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan)
Sensus Pegawai Negeri
Jumlah pegawai negeri berdasarkan tempat BKN
Jumlah pegawai negeri berdasarkan pengelompokan struktural, fungsional, karakteristik, golongan, dll.
2. Data dari sumber Daerah : Kuantitatif
Jenis Nama Tahun Sumber Indikator
Indikator Wajib Kependudukan Terakhir BPS Daerah Untuk memperoleh nilai per kapita
IHK Daerah Terakhir BPS Daerah Untuk memperoleh nilai riil
Fiskal APBD Terakhir
Laporan keuangan provinsi dan daerah (lebih diutamakan laporan keuangan yang telah diaudit)
Uraian yang paling terperinci tentang • Penerimaan• Belanja
- Rutin & Pembangunan (format Makuda)- Publik & Aparat (Format Kepmendagri 29 )- Langsung & Tidak langsung (Format Permendagri 13)- Rincian belanja untuk sarana kesehatan dan sekolah, berdasarkan jenis
• Pendanaan (format anggaran baru)
77Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
Fiskal Pinjaman Terakhir Pemerintah provinsi dan kabupaten
• Tingkat utang• Pinjaman berdasarkan sumber (pemerintah pusat, bank dll.).
Fiskal Bagi Hasil SDA Terakhir Pemerintah provinsi
• Kriteria yang digunakan untuk alokasi bagi hasil minyak, gas dan kehutanan kepada kabupaten/kota• Jumlah yang dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota
Sosial Kependudukan Terakhir Pemerintah Daerah
• Perkiraan jumlah penduduk dari pemerintah daerah • Perkiraan penduduk dari kantor BPS daerah
Sosial Kemiskinan Terakhir Pemerintah Daerah
• Perkiraan kemiskinan dari pemerintah daerah• Perkiraan kemiskinan dari kantor BPS daerah
Sosial Pendidikan Terakhir Pemerintah Daerah
• Jumlah sekolah, berdasarkan jenis• Jumlah siswa• Jumlah guru (termasuk reguler dan non-reguler)• Jumlah retribusi yang dipungut• Indikator pendidikan yang digunakan oleh pemerintah daerah (angka melek huruf, tingkat pendaftaran di sekolah, pencapaian pendidikan, dll.).
Sosial Kesehatan Terakhir Pemerintah Daerah
• Jumlah puskesmas• Jumlah dokter dan petugas kesehatan lainnya (termasuk reguler and non-reguler)• Jumlah retribusi yang dipungut• Indikator kesehatan yang digunakan pemerintah daerah (kelahiran yang ditangani oleh petugas-petugas yang trampil, angka kematian bayi)
Infrastruktur Air dan Sanitasi Terakhir Pemerintah Daerah dan Provinsi
• Status dan kondisi infrastruktur air yang ada• Akses ke air bersih
Jalan Terakhir Pemerintah Daerah dan Provinsi
• Panjang jalan, berdasarkan jenis• Kondisi jalan
Politik Daerah DPRD Terakhir Kantor KPU Provinsi
• Komposisi anggota DPRD (partai politik yang diwakili)• Karakteristik anggota DPRD (latar belakang pendidikan, jenis kelamin)
Tata kelola pemerintahan Pegawai Negeri Terakhir Pemerintah Daerah dan
Provinsi
• Jumlah pegawai negeri, berdasarkan kategori struktural dan fungsional serta tingkat profesionalisme
78 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Lampiran
KualitatifJenis Nama Tahun Sumber Indikator
Perencanaan Proses Perencanaan Terakhir Bappeda
• Rencana-rencana apa yang sekarang tersedia?• Apakah masyarakat berperan serta dalam proses perencanaan tersebut? Apabila ya, bagaimana?• Apakah ada suatu rencana/strategi peningkatan ekonomi rakyat? Apabila ya, sektor (sektor-sektor) mana yang akan difokuskan?• Bagaimana pencapaian dari berbagai rencana yang dipantau?
Anggaran Penyusunan Anggaran Terakhir Biro Keuangan,
Bappeda, Kepala dinas
• Apakah ada mekanisme formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran? Apabila ya, seberapa efektif?• Bagaimana informasi kuantitatif yang digunakan untuk mengambil berbagai keputusan tentang anggaran?• Bagaimana keputusan-keputusan dibuat tentang intervensi pemerintah dalam suatu sektor khusus?• Lembaga/badan mana yang membuat keputusan tentang alokasi anggaran akhir?
Publikasi Anggaran Terakhir Bappeda, Sekda
• Apakah anggaran dipublikasikan kepada masyarakat? Apabila ya, bagaimana caranya (surat kabar, berita negara dll.)?
Pelaksanaan Anggaran Terakhir Biro Keuangan,
Bappeda
• Unit mana yang bertanggung jawab atas pembayaran?• Apakah Bendahara Umum Daerah (BUD) sudah dibentuk?• Bagaimana mekanisme pembayarannya (SPP)?• Apakah terdapat masalah-masalah dalam manajemen perbendaharaan? Apabila ya, apa saja masalahnya?• Apakah anggaran tersebut telah direvisi selama tahun anggaran?
Pelaksanaan Penganggaran Terakhir Bappeda
• Apakah pelaksanaan penganggaran telah diperkenalkan?• Apabila ya, bagaimana pelaksanaan tersebut dipantau?
Transfer Pembayaran transfer Terakhir Biro Keuangan
• Kapan dan berapa kali transfer cicilan telah diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan provinsi?
- DAU- DAK- Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam- Bagi Hasil dari Pajak
Format -- electronic wherever possible
79Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Referensi
References
Aran, Meltem (2007). Note on “Pro-Poor Targeting and the Effectiveness of Indonesia’s Fuel Subsidy Reallocation Programs”. Jakarta. Indonesia
Ghozali, Abbas. “Analisis Sejarah Kebijakan, Penyelenggaraan, dan Kondisi Pendidikan Dasar serta Implikasinya pada Pendidikan Dasar Gratis”. Makalah individual untuk studi Pendidikan Gratis yang diselenggarakan oleh BAPPENAS. Jakarta. Indonesia.
Pemerintah Daerah Kabupaten Belu (2004). Rencana Strategis Kabupaten Belu 2004-2008
Pemerintah Daerah Kabupaten Belu (2004). Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Belu Periode 2004-2008
Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa (2003). Rencana Stratejik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tahun 2003-2007
Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (2004). Rencana Strategis Kabupaten Timor Tengah Selatan 2004-2008
Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (2005). Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2005-2009
Pemerintah Daerah Kota Binjai. Peraturan Walikota Binjai nomor 050-6525 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai 2006-2010.
Pemerintah Daerah Kota Magelang (2005). Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2005-2010.
Pemerintah Daerah Kota Manado (2005). Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Manado 2005-2010.
Pemerintah Daerah Kota Manado (2005). Matriks Program Lima Tahunan (RPJMD dan Renstra SKPD). Dinas Pendidikan Kota Manado
Pemerintah Indonesia (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
Pemerintah Indonesia (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Pemerintah Indonesia (2005). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Pemerintah Indonesia (2003). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pemerintah Indonesia (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
80 Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publikdi Tingkat Daerah
Referensi
Pemerintah Indonesia (2004). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Indonesia (2004). Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Tandon, Ajay (2005), Measuring Eficiency of Macro Systems: An Application to Millennium Development Goal Attainment, Asian Development Review, Vol 22, no. 2, pp. 108-125
WHO (2005), “ Sub National Health System Performance Assessment in Indonesia”. processed World Health Organization, Geneva
World Bank (2005). “Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization”, volume 1 – volume 3. Jakarta, Indonesia.
World Bank (2007a). “Investing in Indonesia’s Education: Allocation, Equity, and Efficiency of Public Expenditures”. Jakarta, Indonesia.
World Bank (2007b). Indonesia Public Expenditure Review. “Spending on Development: Making the Most of Indonesia’s New Opportunities”. Jakarta. Indonesia
World Bank. “Teacher Employment and Deployment in Indonesia: Opportunities for Equity, Efficiency, and Quality Improvement.” Jakarta. Indonesia.