UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK -...
Transcript of UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK -...
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 1
UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 2
BAB I
PENDAHULUAN
Salah satu prasyarat penting dalam berdemokrasi adalah tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dengan menekankan inisiatif
perubahan pada birokrasi pemerintah dan partisipasi masyarakat umum.
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi
ketahanan nasional. Disamping itu, hak memperoleh informasi juga
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan
salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamatkan
bahwa setiap badan publik harus menyelenggarakan pelayanan publik
dengan sebaik-baiknya. Publik adalah stakeholders yang berhak
memperoleh pelayanan badan publik sesuai peran dan fungsi badan publik
bersangkutan.
Selanjutnya, terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) adalah untuk memfasilitasi sinergi antara pemerintah
dengan masyarakat. Menurut United National Development Program
(UNDP), dari 14 komponen good governance terdapat tiga hal yang
diusahakan dipenuhi oleh terbitnya UU tersebut, yaitu partisipasi
masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan
badan publik lainnya, juga pihak-pihak lain yang dapat berakibat pada
kepentingan publik. Sehingga pengelolaan informasi publik merupakan salah
satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
Sistem yang demokratis perlu memberi ruang dan kepercayaan
kepada masyarakat, disamping juga perlu melibatkan peran sertanya sesuai
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 3
dengan Pasal 28 F UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
1.1. Kementerian PPN/Bappenas sebagai badan publik
Sebagai sebuah badan publik, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Kementerian PPN/Bappenas) mempunyai visi untuk menjadi sebuah
institusi perencana yang kompeten, kredibel, dan proaktif berkontribusi
dalam proses menentukan arah pembangunan untuk mencapai tujuan
negara.
Secara spesifik, Kementerian PPN/Bappenas memiliki empat fungsi
utama:
a. Pengambil Keputusan
- Menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah,
dan pendek (tahunan);
- Menyusun alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan
penyusunan RAPBN bersama dengan Kementerian Keuangan;
- Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana pembangunan; dan
- Pengambil keputusan dalam penanganan permasalahan
mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.
b. Think tank
- Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan
kebijakan lainnya; dan
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 4
- Fasilitasi pembinaan instansi pemerintah di pusat dan daerah
dalam bidang perencanaan pembangunan.
c. Koordinator
- Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan
pembangunan;
- Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber
pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana
pembangunan bersama kementerian/lembaga terkait; dan
- Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan
mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.
d. Administrator
- Pengelolaan dokumen perencanaan, termasuk pinjaman dan
hibah luar negeri (PHLN);
- Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan;
- Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; dan
- Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.
Oleh karena itu, setiap dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian
PPN/Bappenas, baik dokumen yang berhubungan langsung dengan
perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), maupun
dokumen pembangunan terkait lainnya, seperti Evaluasi Pembangunan,
berbagai Rencana Aksi Nasional (RAN), Blue Book, dan lain-lain, sudah
seharusnya disosialisasikan kepada publik sebagai bagian dari kewajiban
Kementerian PPN/Bappenas dalam hal komunikasi, edukasi, dan
transparansi, dan kepada stakeholders terkait.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 5
Selain hal tersebut di atas serta mengacu kepada pelaksanaan UU
No. 14/2008 tentang KIP, jenis informasi yang dapat disampaikan kepada
publik telah berkembang. Oleh sebab itu, Kementerian PPN/Bappenas perlu
segera melakukan langkah-langkah konkrit yang digariskan UU No. 14/2008
KIP, salah satunya adalah melaksanakan persiapan pelayanan informasi
publik dengan menyusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Pedoman ini dimaksudkan
sebagai acuan bagi setiap unit kerja dalam penyediaan, pengumpulan,
pendokumentasian dan pelayanan, serta penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID).
1.2. Landasan Hukum
Rencana Strategis Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian
PPN/Bappenas ini disusun dengan mengacu kepada:
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
f. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
g. Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik dengan Partisipasi Masyarakat
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 6
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintah
j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik
k. Peraturah Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
m. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah;
n. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
o. Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik;
p. Permen PAN dan RB Nomor 66 Tahung 2012 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Pembina/ Penanggung Jawab dan Pemeringkatan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
q. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.80/M.PPN/HK/08/2011
tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian
PPN/Bappenas;
r. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.11/M.PPN/HK/01/2012
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.
KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Kementerian PPN/Bappenas
s. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.72/M.PPN/HK/06/2012
tentang Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 7
BAB II
GAMBARAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK
2.1. Kondisi Saat ini
Informasi adalah kebutuhan setiap individu dan masyarakat luas. Setiap
badan publik wajib menyediakan informasi publik atas semua kebijakan, program,
dan inisiatif kegiatan yang dilakukan kecuali informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap badan publik
menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna informasi.
Karena dalam undang-undang tersebut masyarakat dijamin hak-haknya untuk
mengetahui dan mendapatkan informasi publik.
Keberadaan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas perlu
disikapi bukan semata dari sisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi lebih
daripada itu Kementerian PPN/Bappenas memandang bahwa komunikasi dan
keterbukaan merupakan komponen vital dalam meningkatkan kualitas
pembangunan dan mencapai sasaran kebijakan.
Dengan terbentuknya Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/
Bappenas, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih
mudah, cepat, dan akurat yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan
kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan.
2.2. Permasalahan yang Dihadapi
Berdasarkan identifikasi kondisi internal saat ini ditemukan faktor-faktor
kekuatan dan kelemahan dalam mencapai visi misi Unit Pelayanan Informasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas.
1.Kekuatan (Strengths):
a) Komitmen aparatur Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan visi dan
misi. Aparatur Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas
memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kerja sama yang baik, motivasi
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 8
dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan program-program yang telah
ditetapkan;
b) Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal dan
unit-unit internal di lingkungan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian
PPN/Bappenas;
c) Adanya sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki jejaring
kerja yang luas;
d) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan
e) Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi
publik.
2.Kelemahan (Weaknesses):
a) Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi masih terbatas, karena
sebagian besar aparatur berlatar belakang manajemen dan administrasi;
b) Standar jabatan untuk setiap tugas-tugas di lingkungan Kementerian
PPN/Bappenas sedang dalam penyusunan, sehingga belum seluruh
pegawai memahami standar jabatannya; dan
c) Infrastruktur dalam penyediaan informasi publik belum memadai.
2.3. Profil PPID Kementerian PPN/Bappenas
2.3.1. Deskripsi PPID Kementerian PPN/Bappenas
Informasi adalah kebutuhan setiap individu dan masyarakat luas. Setiap
badan publik wajib menyediakan informasi publik atas semua kebijakan, program,
dan inisiatif kegiatan yang dilakukan kecuali informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap badan publik
menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna informasi.
Karena dalam undang-undang tersebut masyarakat dijamin hak-haknya untuk
mengetahui dan mendapatkan informasi publik.
Keberadaan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas
perlu disikapi bukan semata dari sisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 9
lebih daripada itu Kementerian PPN/Bappenas memandang bahwa komunikasi dan
keterbukaan merupakan komponen vital dalam meningkatkan kualitas
pembangunan dan mencapai sasaran kebijakan.
Dengan terbentuknya Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/
Bappenas, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih
mudah, cepat, dan akurat yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan
kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan.
2.3.2. Visi dan Misi Dalam menjalankan fungsinya Kementrian PPN/Bappenas memiliki Visi dan
misi sebagai berikut :
VISI
Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang
Mudah, Cepat, dan Akurat
MISI
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Unit Pelayanan Informasi
Publik Kementerian PPN / Bappenas memiliki misi:
1. Menyediakan kegiatan pelayanan informasi publik dengan mengedepankan
prinsip kemudahan, kecepatan, dan keakuratan, sesuai dengan standar
pelayanan Informasi Publik.
2. Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan informasi yang
memadai untuk terlaksananya kegiatan pelayanan Informasi Publik.
3. Memberikan pelayanan kepada setiap pemohon informasi publik secara
transparan dan bertanggungjawab
2.3.3. Maklumat dan Motto Pelayanan
Secara definisi, yang dimaksud dengan maklumat pelayanan adalah
pernyataan kesanggupan penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan tugas
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang tercantum dalam persyaratan
UU Pelayanan Publik. Atas pengertian itu, maka maklumat pelayanan Unit
Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 10
“Dengan ini kami akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan
pelayanan informasi dengan mudah, cepat dan akurat sesuai standar pelayanan
informasi publik dan ketentuan peraturan yang berlaku secara transparan dan
bertanggungjawab”
Disamping itu, dalam rangka membangun perilaku dan kepribadian pelaksana
pelayanan informasi publik, serta semangat pelayanan, maka ditetapkan motto
pelayanan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas, sebagai
berikut:
Motto :
“Melayani Informasi, Memajukan Negeri”
2.3.4 SDM dan Struktur Organisasi
Gambar 1. Struktur Organisasi Pelayanan Informasi
Tim Pengawas Pelayanan
Informasi
PPID
Pelayanan
Informasi
Pengelolaan
Informasi
Dokumentasi
dan Arsip
Pengaduan dan
Penyelesaian
Sengketa
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 11
Strukturisasi organisasi pelayanan informasi bisa digambarkan seperti pada
gambar di atas dimana PPID dibantu oleh empat (4) fungsi yaitu:
- Urusan Layanan Informasi
Pada urusan ini akan melekat pada tugas pokok dan fungsi dari Biro Humas
dan TU Pimpinan (BHTUP) sehingga anggota dari bagian urusan layanan ini
terdiri dari pejabat fungsional pranata humas (jika ada) dari BHTUP.
- Urusan Pengelolaan Informasi
Untuk urusan pengelolaan informasi maka akan melekat pada tugas pokok
dan fungsi dari Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Nasional (Pusdatinrenbang) sehingga anggota dari pejabat fungsional
pranata komputernya merupakan staf dari Pusdatinrenbang yang
dikoordinasikan oleh Kepala Pusdatinrenbang.
- Urusan Dokumentasi dan Arsip
Untuk urusan dokumentasi dan arsip maka akan melekat pada tugas pokok
dan fungsi dari Pusdatinrenbang sehingga anggota dari pejabat fungsional
arsiparisnya merupakan staf dari Pusdatinrenbang yang dikoordinasikan oleh
Kepala Pusdatinrenbang.
- Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Untuk urusan pengaduan maka akan melekat pada tugas pokok dan fungsi
dari Biro Hukum sehingga anggota dari bagian urusan pengaduan akan
merupakan staf dari Biro Hukum yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro
Hukum.
2.3.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
Pasal 4 huruf a Perki 1/2000 mewajibkan seluruh Badan Publik untuk
menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini merupakan bagian dari
sistem informasi dan dokumentasi yang digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selanjutnya dalam
rangka melaksanakan pelayanan informasi publik, oleh sebab itu PPID di
Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, perlu membuat standar operasional
prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 12
Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) terkait Iayanan lnformasi Publik,
antara lain:
a. SOP Pengklasifikasian lnformasi: Prosedur operasi ini menguraikan tata
cara dan proses dalam pelaksanaan klasifikasi informasi atas informasi
public dan informasi yang dikecualikan
b. SOP Pelayanan lnformasi Publik: Merupakan proses pelayanan informasi
publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis oleh Pemohon
Informasi Publik
c. kepada PPID. Tanggapan pada permohonan informasi diberikan kepada
Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat
diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.
d. SOP Penanganan Keberatan: Prosedur operasi ini menjelaskan tentang
tata cara dan proses dalam pelaksanaan penanganan keberatan
pemohon informasi.
e. SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Sidang Ajudikasi non
Litigasi. Pada prosedur operasi ini menguraikan tata cara dan proses
dalam penanganan sengketa informasi dengan Atasan PPID melalui
sidang ajukasi nonlitigasi pada Komisi Informasi.
f. SOP Penanganan Sengketa lnformasi melalui Mediasi. Pada Sop ini
menguraikan tata cara dan proses dalam penanganan sengketa informasi
antara Pemohon Informasi dengan Atasan PPID melalui mediasi pada
Komisi Informasi.
g. SOP Pelayanan Pengaduan. Prosedur operasi ini menjelaskan tentang
tata cara dan proses dalam kegiatan pelayanan pengaduan terhadap
layanan PPID.
h. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Informasi Publik. Pada
SOP ini menguraikan tentang tata cara dan proses untuk penyusunan
laporan informasi publik yang akan disampaikan kepada Komisi
Informasi.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 13
2.3.6. Kode Etik
Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementrian PPN/Bappenas
memiliki kode etik dalam pelaksanaan tersebut, yaitu :
A. Nilai-Nilai Kepribadian Bagi Pelaksaaan Pelayanan Informasi Publik:
1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cepat, tanggap, dan cermat;
3. Profesional;
4. Bertanggung jawab;
5. Berintegritas;
6. Santun dan ramah;
7. Berjiwa melayani.
B. Kewajiban Bagi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
1. Melayani dengan baik setiap permohonan layanan;
2. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam memeriksa
kelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi yang dipersyaratkan dalam
pemberian pelayanan;
3. Memberitahukan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangan
dalam hal pengajuan permohonan layanan;
4. Menyelesaikan pelayanan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan di dalam
Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur;
5. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama
dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
C. Larangan Bagi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
1. Meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan;
2. Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan
kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup
kekurangan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud
agar diberi kemudahan dan/atau toleransi kelebihan muatan yang telah
ditentukan;
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 14
4. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian
imbalan;
5. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan
dari pemohon;
6. Bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.
D. Hak Bagi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
Hak bagi pelaksana pelayanan informasi publik adalah segala hak yang melekat
pada dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangan yang
berlaku, dan bagi tenaga kontrak/honorer sesuai dengan yang ditetapkan dalam
materi kontrak/ perjanjian antara yang bersangkutan dengan instansi induk.
2.3.7. Penghargaan/Prestasi PPID Kementerian PPN/Bappenas
Daftar Penghargaan yang diterima Kementerian PPN/Bappenas, yaitu:
1. Penghargaan Tertinggi (Predikat A) atas Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2014.
2. Penghargaan Hasil Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun
2012. Penghargaan atas Kualitas Kinerja Pengelolaan Barang Milik
Negara 2012, Peringkat ke-2.
3. Penghargaan JICA President Award atas Peran dan Kontribusi
Bappenas dalam Kerjasama Perubahan Iklim dari Presiden JICA
4. Penghargaan atas Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012.
5. Penghargaan atas Prestasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID)
Tahun 2013.
6. Penghargaan atas Prestasi Transparansi Informasi (e-Transparency)
di Website
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 15
2.4. Dalam ketentuan UU No.14/2008 tentang KIP ada empat kategori
Informasi
1. Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; laporan
keuangan, annual report, program kerja, Lakip, PHLN, Dokumen
Perencanaan (contoh: RKP, RPJMN), dll
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; peraturan perundangan, info
layanan publik, policy, prosedur perijinan, DIPA Bappenas, RKA K/L,
Hasil Kajian, dll
4. Informasi yang dikecualikan
Kategori 1 sampai 3 adalah bersifat terbuka. Sedangkan informasi yang
dikecualikan bersifat tertutup. Menurut UU, pengecualian informasi publik
(informasi tertutup) harus melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan
PPID berdasarkan Pasal 17 UU No.14/2008 tentang KIP.
Pasal 17 UU No.14/2008 tentang KIP informasi yang dikategori
dikecualikan :
1. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan
hukum; (Law Enforcement)
2. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat; (Commercial Confidentiality)
3. Informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan sistem
penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional; (national
security )
4. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan aset vital negara
dan/atau kekayaan alam dan/atau kekayaan lainnya yang menurut sifatnya
harus dirahasiakan; (national security )
5. Informasi yang apabila dibuka dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban
umum, kepentingan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem moneter
dan/atau sistem keuangan, dan hubungan luar negeri; (public order,
international relations)
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 16
6. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; (personal
privacy)
7. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap kerahasiaan pribadi;
(personal privacy)
8. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik,
yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan; (Information received in confidence, Internal
regulations )
9. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh PPID adalah masa
pelayanan informasi yang berdasar Pasal 22 UU No.14/2008 tentang KIP
Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan
Publik yang bersangkutan juga wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis
yang berisikan:
a) informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b) Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai
informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah
penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui
keberadaan informasi yang diminta;
c) penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d) dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi
informasi yang akan diberikan;
e) dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan
tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f) alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g) biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 17
2.5. Daftar Informasi Pelayanan Publik (DIP)
Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan
Badan Publik. Daftar Informasi Publik dapat digunakan untuk membantu
penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai
serta keberadaaan informasi tersebut di unit/satuan kerja. Daftar Informasi Publik
juga memudahkan masyarakat saat mencari informasi dan menginformasikan
kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di Badan Publik.
Berdasarkan hal tersebut, maka telah tersusun 3 jenis informasi, termasuk
informasi yang dikecualikan sesuai dengan UU No.14 tahun 2008, PP 61 tahun
2010, dan Perki (Peraturan komisi informasi) Nomor 01 tahun 2010. Terlampir
Daftar Informasi Publik (DIP) di Kementerian PPN/Bappenas.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 18
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
NO Ringkasan Isi
Informasi
Pejabat/Unit/Satker
yang Menguasai
Informasi
Penanggung
jawab
Pembuatan atau
Penerbitan
Informasi
Waktu dan
Tempat
Pembuatan
Bentuk Informasi
yang Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan
atau Retensi
Arsip
A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
1. Informasi tentang profil Profil Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi:
1.
Informasi
mengenai Profil
Kementerian
PPN/Bappenas
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
hardcopy
Berkala
2.
Informasi tentang
profil unit kerja
Eselon I dan
Essolen II
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Hukum dan
Tata Usaha
Humas
2011,
Kementerian
PPN/Bappena
Website dan
Hardcopy
Berkala
3.
Struktur organisasi
Kementerian
PPN/Bappenas
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Hukum dan
Tata Usaha
Humas
2011,
Kementerian
PPN/Bappena
Website dan
Hardcopy
Berkala
4.
Informasi tentang
Daftar pejabat
struktural dan
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Hukum dan
Tata Usaha
Humas
2011,
Kementerian
Website dan
Hardcopy
Berkala
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 19
fungsional
Kementerian
PPN/Bappenas
PPN/Bappenas
2. Ringkasan Program dan atau Kegiatan
1..
Daftar Isian
Pelaksanaan
Anggaran/Dipa
Kementerian
PPB/Bappenas
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Hukum dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
Hardcopy
Berkala
2.
Paket Kegiatan
Disetiap Unit
Organisasi yang
telah dan sedang
dalam
pelaksanaan
pelelangan (e-
procurement)
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Hukum dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
Hardcopy
Berkala
3
Pengumuman
Rekuitmen
Pegawai dan
Hasilnya
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementrian
PPN/Bappenas
Website dan
Hardcopy
Berkala
4.
Proyek dengan
skema kerjasama
Pemerintah dan
Swasta (KPS di
Unit Kerja)
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
Hardcopy
Berkala
5.
Daftar Kerjasama
Setiap Unit Kerja
Biro Humas dan Tata Biro Humas dan 2011,
Kementerian
Website dan
Hardcopy
Berkala
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 20
Dengan Pihak-
pihak Terkiat
Usaha Tata Usaha PPN/Bappenas
6.
Rencana Staretegi
(RENSTRA)
Kementerian
PPN/Bappenas
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
Hardcopy
Berkala
3. Ringkasan Kinerja
1.
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
2.
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP) UKE I
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala dan
permohonan
3.
Lampiran Pidato
Presiden sesuai
Bidang UKE I
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala dan
permohonan
4. Hasil Kajian dan
Riset
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala dan
permohonan
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 21
5.
Laporan Kegiatan
Koordinasi,
pemantauan,
evaluasi, dan
kajian UKE I
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala dan
permohonan
4. Laporan keuangan
1.
Paket Kegiatan
disetiap unit
Organisasi yang
telah dan sedang
dalam
pelaksanaan
pelelangan (e-
proceument)
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
Hardcopy
Berkala
2.
Ringakasan
Laporan
Keuangan
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 22
5. Ringkasan Laporan akses pelayanan informasi Publik
1. Jumlah Pemohon
informasi publik
yang diterima
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
2..
Waktu yang
diperlukan dalam
memenuhi setiap
permohonan
informasi public
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
3. Jumlah
Permohonan
Informasi Publik,
baik yang
dikabulkan
sebagian maupun
seluruhnya
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
4..
Waktu yang
diperlukan dalam
memenuhi setiap
permohonan
informasi publik
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 23
6. Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
1. Peraturan
perundang-
undangan dalam
lingkup tugas
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
2.
Dokumen
Rencana
pembangunan
(RPJPN, RPJMN,
RKP)
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
3. Putusan
pengadilan/arbitra
se yang sudah
berkekuatan
hukum tetap
(inkrach)
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
7. Hak dan tata cara memperoleh informasi public, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa informasi
publik
1.
Informasi tentang
pedoman
pelayanan
informasi publik
Biro Humas dan
Tata Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy dan
website
Berkala
8. Pengaduan Penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 24
1. Tatacara
penangangan
pengaduan dari
masyarakat
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
hardcopy
Berkala
2. Tindak lanjut
terhadap laporan
pengaduan
masyarakat
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
9. Pengumuman Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terkait
1.
Proses pengadaan
barang dan jasa
(e-procurement)
yang
diinformasikan
melalui website
Kementerian PPN
Bappenas
(www.bappenas.g
o.id)
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy dan
website
Berkala
10. Prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat
1. Prosedur
peringatan dini
dan tanggap
darurat dalam
menghadapi
bencana
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
2. Denah evakuasi
keadaan darurat di
lingkungan kantor
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
Hardcopy Berkala
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 25
Kementerian
PPN/Bappenas
PPN/Bappenas
NO. Ringkasan Isi
Informasi
Pejabat/Unit/Satker
yang Menguasai
Informasi
Penanggung
jawab
Pembuatan atau
Penerbitan
Informasi
Waktu dan
Tempat
Pembuatan
Bentuk Informasi
yang Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan
atau Retensi Arsip
B.INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1. Daftar Informasi Publik yang berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas, tidak termasuk informasi yang Dikecualikan
yang meliputi:
1.
Informasi publik
Kementerian
PPN/Bappenas,
yang disediakan
melalui website
www.bappenas.go
.id
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
hardcopy
Setiap saat
2. Daftar informasi
public yang
memuat
-Nomor
- Ringkasan isi
informasi
- Pejabat atau
UKE yang
menguasai
informasi
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
Hardcopy
Setiap saat
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 26
2. Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
1..
Peraturan
perundangan-
undangan dalam
lingkung Tugas
Kementerian
PPN/Bappenas
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
2.
Putusan
pengadilan/arbitra
se yang sudah
berkekuatan
hukum tetap
(inkracht)
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
3.Kepegawaian dan Keuangan
1.
Data statistik
pegawai
Kementerian
PPN/Bappenas
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
hardcopy Berkala
2.
Rekapitualasi data
pegawai
Kementrian
PPN/Bappenas
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappena
Hardcopy Berkala
3. Formasi
kebutuhan
pegawai
Kementerian PPN
Bappenas
Biro Humas dan Tata
Usaha
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy Berkala
4. Perizinan Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
Hardcopy Berkala
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 27
PPN/Bappenas
5. Data Perbendaharaan atau Inventaris
1.
Rekapitulasi
barang milik
Negara di setiap
unit kerja
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
hardcopy
Berkala
6.Rencana Strategis
1.
Rencana strategis
(Renstra)
Kementerian PPN
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
hardcopy
Berkala
7.Kegiatan pelayanan informasi publik
1.
Kegiatan
pelayanan
informasi public
yang telah dan
sedang dalam
pelaksanaan
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
hardcopy
Berkala
.
2.
Sarana dan
prasarana layanan
informasi public
yang dimiliki
beserta kondisinya
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappena
Website dan
Hardcopy
Berkala
3. Sumberdaya yang
menangani
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
2011,
Kementerian
Hardcopy Berkala
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 28
layanan informasi
publik
Pimpinan PPN/Bappenas
8.Pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan Internal
1.
Jumlah
pelanggaran dan
gambaran umum
pelanggaran yang
dtemukan dalam
pengawasan
internal
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
hardcopy
Berkala
2.
Laporan
penindakan
terhadap
pelanggaran
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappena
Website dan
Hardcopy
Berkala
9.Pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat
1.
Jumlah
Pelanggaran dan
gambaran umum
pelanggaran yang
dilaporkan oleh
masyarakat
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
hardcopy
Berkala
Tindak lanjut Biro Humas dan 2011, Website dan Berkala
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 29
2.
laporan
pengaduan
masyarakat
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Tata Usaha
Pimpinan
Kementerian
PPN/Bappena
Hardcopy
10.Hasil-Hasil Penelitian
1.
Data dan
dokumentasi
kajian yang
dilaksanakan
Kementerian
PPN/Bappenas
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
hardcopy
Berkala dan
permohonan
11.Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat public dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
1.
Berita terkini yang
disediakan melalui
website
www.bappenas.go
.id
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Website dan
hardcopy
Setiap saat dan
permohonan
2.
Materi informasi
dan kebijakan
yang disampaikan
dalam pertemuan
terbuka untuk
umum
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappena
Website dan
Hardcopy
Setiap saat dan
permohonan
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 30
NO. Ringkasan Isi
Informasi
Pejabat/Unit/Satker
yang Menguasai
Informasi
Penanggung
jawab
Pembuatan atau
Penerbitan
Informasi
Waktu dan
Tempat
Pembuatan
Bentuk Informasi
yang Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan
atau Retensi
Arsip
C. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
1.
Dapat
mengancam hajat
hidup orang
banyak dan
ketertiban umum
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
hardcopy Permohonan
2. Standar Pengumuman informasi
1.
Melalui website
www.bappenas.go
.id
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
hardcopy Permohonan
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 31
2. Papan
pengumuman di
gedung
Kementerian
Bappenas
Biro Humas dan Tata
Usaha Pimpinan
Biro Humas dan
Tata Usaha
Pimpinan
2011,
Kementerian
PPN/Bappenas
Hardcopy
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 32
2.6. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik 2.6.1. Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam rangka memberikan layanan
informasi publik terdiri atas :
a. Desk Informasi Publik
Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi
yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan
desk informasi publik yang dilengkapi dengan:
1. 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 3 unit PC yang terhubung dengan internet;
3. 1 Printer;
4. 1 line Telepon/Fax;
5. 2 unit AC;
6. Televisi
7. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan
informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti
penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.
8. Buku Registrasi Permohonan Informasi
b. Ruang Publik Akses Internet.
Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang akses
internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaaan bagi pemohon
informasi dalam mengakses internet di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
a. Persyaratan Pelayanan
1. Untuk memohon informasi atau menyampaikan pengaduan terkait pelayanan
informasi, pemohon wajib menunjukkan bukti identitas :
a. Perorangan berupa KTP/SIM/Paspor.
b. Badan Publik berupa Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan
Publik.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 33
2. Mengisi formulir permohonan informasi, bisa dilakukan di tempat pelayanan,
atau dapat dikirimkan via pos ke alamat sekretariat sebagai berikut:
Sekretariat Pelayanan Informasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas
Gedung TSA2, Lantai 2
Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310
Telp./Fax. +62 21 3193 1154.
3. Pelayanan Informasi secara elektronik melalui email dan website dapat
dilakukan melalui:
E-mail : [email protected]
Website : www.ppid.bappenas.go.id
2.6.2. Prosedur Pelayanan Informasi Publik
a. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik untuk proses permohonan
informasi di Kementerian PPN/Bappenas, yaitu :
1. Pemohon mengajukan permohonan permintaan informasi atau
menyampaikan pengaduan dengan cara datang langsung, melalui faksimili,
telepon, website, e-mail, dan surat;
2. Unit Pelayanan Informasi yang terdiri dari Tim Sekretariat Pelayanan
Informasi memilah permintaan informasi dan pengaduan. Dengan
ketentuan Sebagai berikut:
a. Pemohon yang datang langsung dan melalui website mengisi Formulir
Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan;
b. Pemohon melalui surat, faksimili, dan e-mail mengisi Formulir
Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan yang tersedia.
c. Khusus untuk pemohon melalui telepon, data diri dapat diisi oleh Petugas
Pelayanan Informasi Publik ke dalam Formulir Permintaan Informasi atau
Formulir Pengaduan.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 34
3. Unit Pelayanan Informasi menjawab permintaan informasi yang bersifat
umum. Jika permintaan informasi bersifat khusus maka Formulir
Permintaan Informasi Permohonan informasi diajukan ke Pejabat Pengelola
Informasi Publik jika informasi yang diminta tidak dikecualikan namun
belum dikuasai oleh Tim Sekretariat atau belum termuat dalam Daftar
Informasi Publik
4. Untuk memproses permohonan informasi, Tim Sekretariat berkoordinasi
dengan PPID dan Tim Pendukung di Unit Kerja Eselon (UKE) II terkait
melalui disposisi yang ditandatangani oleh PPID dalam waktu paling lambat
10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sesuai kondisi;
5. Untuk pelayanan pengaduan terkait pelayanan informasi, setelah menerima
formulir pengaduan, tim sekretariat akan meneruskan pengaduan ke PPID
untuk ditindaklanjut. Jika pengadu masih belum puas, dapat mengajukan
pengaduan ke atasan PPID.
6. Tim Sekretariat menyampaikan informasi atau jawaban/tanggapan kepada
pemohon
Gambar : Alur Proses Permohonan Informasi Kementerian PPN/Bappenas
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 35
b. Jangka Waktu Penyelesaian
Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan bisa diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
c. Biaya/Tarif
Biaya jasa pelayanan informasi pada dasarnya dibebankan pada anggaran
Kementerian PPN/ Bappenas, sehingga kepada pengguna informasi tidak
dipungut biaya atau gratis. Namun bila terdapat kegiatan penggandaan
informasi / bahan maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon
informasi.
d. Produk Layanan
Produk pelayanan yang diberikan berupa penyediaan informasi yang bisa
didapatkan baik dalam bentuk hardcopy (buku, majalah, brosur, cetakan, dan
hasil printing) sesuai dengan ketersediaan dan softcopy (data digital) dengan
mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
e. Kompetensi Pelaksana
1. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar
pelayanan minimum dan informasi publik.
2. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik.
4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien.
5. Memiliki kemampuan kerjasama tim.
6. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.
7. Berpenampilan rapi dan santun.
f. Supervisi Internal
1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung;
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh
Inspektorat.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 36
g. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
Pengguna informasi dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan,
dengan cara memasukkan materi aduan, saram, atau masukan ke dalam kotak
pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian
PPN/Bappenas pada alamat di bawah ini:
Prosedur Penanganan Pengaduaan
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 37
Alur penanganan pengaduan adalah gambaran tahapan-tahapan yang dilalui
dalam proses penanganan pengaduan. Alur ini menggambarkan langkah yang
harus ditempuh mulai dari saat pengaduan dilakukan hingga penyelesaian akhir,
termasuk memberitahukan kembali hasil penyelesaian masalah kepada pihak
pengadu. Sebagaimana digambarkan dalam gambar di atas, alur penanganan
pengaduan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penyampaian Pengaduan
Pengaduan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Fasilitas yang disediakan
untuk pengaduan ini meliputi: Kotak Pengaduan, Email, dan Website. Disamping
itu, pengaduan dapat pula dilakukan dengan datang langsung ke Sekretariat
Pelayanan Informasi Publik. Untuk akuntabilitas dan tanggung jawab pengaduan,
pengadu harus menyertakan salinan identitas bukti diri seperti KTP/SIM/Paspor
untuk pengadu individu, atau Akta Notaris bagi badan publik.
2. Pencatatan Materi Pengaduan
Pencatatan materi pengaduan dilakukan oleh petugas pelayanan informasi
publik di Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas.
Pencatatan ini dibukukan di buku khusus sebagai kendali dalam perjalanan proses
penyelesaian masalah. Disamping itu, pencatatan di buku ini juga dapat menjadi
alat evaluasi di kemudian hari tentang materi-materi pengaduan oleh pengguna
informasi publik.
3. Cek Silang untuk Pencarian Fakta
Cek silang ini adalah dalam rangka tahap awal mendalami masalah yang
diadukan. Cek silang ini melibatkan unit-unit yang terkait untuk menghindari
perumusan masalah yang bias dan tidak akurat. Dimungkinkan juga dilakukan cek
silang kepada pihak-pihak yang masuk dalam materi aduan.
Dalam cek silang ini materi aduan bisa berujung kepada dua kemungkinan, yaitu
terbukti ada masalah dan tidak terbukti ada masalah. Bila kesimpulan dalam cek
silang adalah terbukti ada masalah maka langkah yang dilakukan adalah analisis
masalah.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 38
4. Analisis Masalah
Analisis masalah dimaksudkan sebagai langkah-langkah untuk mengurai dan
mendalami materi pengaduan. Langkah ini penting sebagai bentuk memperbaiki
sistem dan kualitas pelayanan informasi publik.
Tahap ini harus menghasilkan rekomendasi langkah-langkah yang perlu
ditempuh untuk penyelesaian masalah. Rekomendasi bisa menyebut bahwa
langkah penyelesaian dapat dilakukan di internal unit pelayanan informasi publik
bila ada kewenangan untuk menyelesaikan sesuai tingkat dan komplikasi masalah,
atau penyelesaian direkomendasikan ke atas unit pelayanan (atau pihak yang
memiliki wewenang di internal Kementerian PPN/Bappenas). Kemungkinan lain
adalah bahwa ternyata kewenangan penyelesaian masalah sama sekali di luar
kewenangan instansi kementerian PPN/Bappenas.
Apabila rekomendasi masih dalam kewenagnan unit pelayanan informasi publik,
maka masalah langsung diselesaikan dengan mengambil tindakan yang diperlukan.
5. Tindakan Penyelesaian
Tindakan penyelesaian dilakukan sesuai hasil rekomendasi pada tahap analisis
masalah. Apabila penyelesaian yang dilakukan tidak atau belum membuahkan
hasil, maka penyelesaian masalah dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi yang
atasan Unit Pelayanan Informasi Publik.
Penyelesaian masalah yang sudah bersifat final dapat diinformasikan kembali
kepada pihak pengadu, kecuali bila masalah yang diadukan tidak bisa dibuka ke
umum sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Standar Waktu Penyelesaian Pengaduan
Penyelesaian pengaduan dilakukan selambat-lambatnya 60 hari kerja sesuai
ketentuan pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Cara Penyampaian Pengaduan
Pengaduan oleh pengguna informasi atau oleh masyarakat dapat dilakukan
melalui berbagai cara, meliputi penyampaian aduan secara langsung ke Sekretariat
Pelayanan Informasi Publik, memasukkan materi pengaduan melalui Kotak
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 39
Pengaduan, mengirimkan pengaduan melalui e-mail, dan mengisi format online di
website PPID Kementerian PPN/Bappenas.
Setiap pengaduan harus menyertakan bukti identitas diri. Untuk perseorangan
bisa berwujud salinan KTP/SIM/Paspor, dan untuk badan publik menyertakan
salinan Akta Notaris dan/atau dokumen pengesahan badan publik.
Berikut adalah alamat sekretariat pelayanan informasi publik Kementerian
PPN/Bappenas:
Sekretariat Pelayanan Informasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas
Gedung TSA2, Lantai 2
Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310
Telp./Fax. : +62 21 3193 1154
E-mail : [email protected]
Website : http://ppid.bappenas.go.id
Disamping itu, pengaduan, saran, masukan dapat pula dilakukan melalui
website Kementerian PPN/Bappenas di http://ppid.bappenas.go.id dengan
menyebutkan subject “Aduan PPID”, atau melalui email
g.Jumlah Pelaksana
Petugas pelaksana operasional pelayanan informasi di ruang Sekretariat PPID
adalah minimal 2 (dua) orang, didukung tim sekretariat yang bekerja di unit
kerja masing-masing.
h.Jaminan Pelayanan
1. Layanan informasi diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari
atasan langsung
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 40
i. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan;
2. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari
atasan langsung;
3. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan informasi menjadi tanggung
jawab pihak PPN/ Bappenas selama berada di lingkungan kantor
Kementerian PPN/Bappenas
j. Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam
1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 41
2.7. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014
2.7.1.Berdasarkan Identitas Informan
2.7.1.1. Jenis Kelamin
79%
21%
Laki-Laki
Perempuan
Data di atas memperlihatkan bahwa pemohonan informasi lebih
dominan dilakukan oleh laki-laki, yakni sebanyak 79% dan perempuan
sebanyak 21%.
2.7.1.2.Berdasarkan Jenis Pekerjaan
PNS
36%
Media
29%
Wirausaha
14%
Lain-lain
21%
PNS
Media
Wirausaha
Lain-lain
Bahwa yang meminta informasi ke Kementeri PPN/Bappenas lebih dominan
berasal dari Instansi Pemerintah sebanyak 36%, dari kalangan media
sebanyak 29% dan wirausaha sebanyak 14% dan lain-lain 21%. Hal ini,
berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Bappenas.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 42
2.7.1.3.Berdasarkan Lokasi Peminta Informasi
59%20%
7%
7%7%
Jabodetabek
Jawa
Sulawesi
NTB
Papua
Pemohon informasi sebanyak 59% berasal dari Jabodetabek, hal ini
dikarenakan manfaat dari hasil pembangunan paling besar dapat dirasakan
oleh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan 21% berasal dari
Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Timur. Namun, karena peran Bappenas
sebagai perencanaan dalam pembangunan nasional, oleh sebab itu yang
datang meminta informasi, tidak hanya dari daerah jawa, tetapi yang datang
meminta informasi ada yang berasal Indonesia Kawasan Timur, yaitu Papua
sebanyak 7% , Sulawesi sebanyak 7% dan Nusa Tenggara Barat sebanyak
7%.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 43
2.7.2. Klasifikasi Informasi yang Diminta Berdasarkan Kunjungan ke Kementerian PPN/Bappenas
38%
23%
8%
31%Perencanaan Pembangunan
Sistem Pelayanan
Anggaran
Lain-lain
Berdasarkan klasifikasi informasi yang dibutuhkan publik adalah informasi
tentang perencanaan pembangunan sebanyak 38%, hal ini sesuai dengan peran
dan fungsi Bappenas dalam pembangunan, sedangkan untuk informasi yang
berkaitan dengan sistem pelayanan yang diberikan oleh Bappenas sebanyak 23%.
Namun, karena peran Bappenas sebagai lembaga atau Instansi yang strategis dan
perencanaan dalam pembangunan, maka informasi yang diminta oleh public yang
berkaitan dengan anggaran adalah sebesar 8 %. Hal lain yang menarik, bahwa
informasi lain-lain sebanyak 31%, salah satunya adalah informasi yang berkaitan
dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bappenas
2.7.3. Cara Memperoleh Informasi
27%
27%
39%
7% Membaca langsung
mendengarkan
menpatkan salinan informasi(mengcoppy)
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 44
Bahwa berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh publik dalam memperoleh
informasi yang diharapkan salah satunya adalah dengan cara mengunjungi secara
langsung ke PPID Bappenas. Namun, cara publik menerima informasi dengan
menggunakan beberapa metode yaitu ada dengan cara membaca secara langsung
data yang diperlukan yaitu sebanya 29% dan hal bersamaan selain mereka
membaca langsung, ada juga yang mendengarkan informasi yang disampaikan
sebanyak 29%. Namun yang paling sering dilakukan oleh publik adalah
mendapatkan salinan informasi (atau mengcopy) sebanyak 42%, hal ini dilakukan
lebih adanya dasar secara tertulis yang digunakan oleh publik sesuai dengan
informasi yang dibutuhkan. Sedangkan melalui email hanya sebanyak 7%, yaitu
LSM Mataumat.
2.7.4. Tujuan Penggunaan Informasi
8% 8%
8%
15%
8%38%
15%
Pengetahuan/wawasan
public Survey
publik media
reformasi birokrasi
silaturahmi
Informasi & perencanaanpembangunan
Lain-lain
Tujuan publik mendapatkan informasi ke Bappenas adalah ingin memperoleh
informasi yang berkaitan dengan perencanaan dalam pembangunan nasional
sebanyak 38%, artinya publik memahami bahwa tugas dan fungsi pokok Bappenas
adalah sebagai perencanaan dalam pembangunan nasional, selain itu sebanyak
15% informasi yang diperoleh sebagai untuk mengetahui reformasi birokrasi dan
lain-lain, salah satunya berkaitan dengan program-program kegiatan yang
dilakukan oleh Bappenas. Apabila dikaji, maka Kementerian PPN/Bappenas
digunakan sebagai pusat pelayanan informasi yang berkaitan dengan
perencananan yang bersifat strategis dan sistem birokrasi dalam pelayanan yang
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 45
berkaitan dengan pembangunan, yang merupakan sebagai landasan dalam
menentukan arah kebijakan pembangunan bagi pembangunan di tingkat lokal atau
Provinsi. Namun hal lain tujuan dari memperoleh informasi tersebut digunakan
untuk kepentingan public survey, publik media yang berkaitan dalam penulisan
berita bagi media tersebut, menambah wawasan dan pengetahun, selain itu mereka
meminta informasi sebagai bentuk silaturahmi, yang ingin selalu mendapatkan
informasi terbaru tentang Bappenas sebanyak 8%.
2.7.5. Klasifikasi informasi yang diperlukan melalui Website
ppid.bappenas.go.id maupun email Bappenas
(Humasbappenas.go.id/[email protected])
20%
9%
6%
6%
9%13%
6%
9%
13%
9%
Rekapsosialisasi/workshop/teknisUU KIP/PPID/Standar Layanan,thn 2010-2014Perki I/2013
Rekap LHKPN thn 2010-2014
psl 13 ayat 1 L dan M Perki Ldan M
LPJ KIP
Dokumen kontrol
LHA Inspektorat dan LHP BPK
sarana ruang rapat
rekap perjalan dinas dankegiatan luar ktr
lain-lain
Berdasarkan data bahwa klasifikasi informasi tentang rekap atau
pelaksanaan termasuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan UU
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 46
KIP Tahun 2008, standar pelayanan informasi public yang dilakukan sejak
tahun 2010-2014 di Kementerian PPN/Bappenas paling dominan yaitu
sebanyak 20%, sedangkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pelayanan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi
pelaksanaan informasi publik sebanyak 13%. Sedangkan untuk perjalanan
dinas dan kegiatan luar, rekap ruang rapat, LHA Inspektorat dan LHB BPK
dan lain-lain, yang merupakan kategori informasi lain-lain, tidak secara
langsung berkenaan dengan informasi Kementerian PPN/Bappenas,
misalnya Penggunaan pembangunan aspal untuk ruas jalan sebanyak 9 %.
Sedangkan yang paling rendah adalah tentang informasi LHKPN dan
pelaksanaan Perki I/2013 sebanyak 6%.
2.7.6 Tujuan memperoleh informasi melalui Website ppid.bappenas.go.id
adalah :
9%
9%
6%
76%
Diketahui
sosial kontrol
penggunaan informasi
tidak disebutkan
Informasi merupakan asset yang sangat bermanfaat untuk digunakan sesuai
dengan kebutuhan publiknya. Tujuan memperoleh informasi melalui website,
sebanyak 76% tidak disebutkan,seharusnya tujuan informasi dibutuhkan
untuk kepentingan atau tujuan tertentu harus disampaikan. Sedangkan untuk
diketahui dan sebagai fungsi kontrol sosial sebanyak 9 % dan yang paling
rendah bahwa informasi tersebut digunakan untuk digunakan untuk
kepentingan atau tujuan tertentu sebanyak 6%.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 47
2.7.7. Tanggapan/Jawaban yang diberikan dalam Pelayanan Informasi Publik
29%
57%
14% balasan suratkeberatan, karenasesuai UU KIP2018, lewat email
Salinaninformasi/dokumen dalam bentuksoft copy
salinaninformasi/dokumen melaluiPengirimanDokumen
Berdasarkan jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh PPID
Kementerian PPN/Bappenas dalam menjawab informasi yang dibutuhkan
melalui email sebanyak 57% langsung menjawab melalui balasan lewat
email, termasuk mengirimkan informasi/dokumen dalam bentuk soft copy,
sedangkan yang kedua adalah memberikan surat tanggapan, berupa
tanggapan keberatan karena informasi termasuk masuk kategori informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan di UU KIP Tahun 2008 sebanyak
29%, dan yang paling rendah adalah mengirimkan salian informasi atau
dokumen yang diperlukan melalui pengiriman dokumen melalui alamat
Pemohon informasi, hal ini dilakukan karena banyaknya dokumen atau
salinan informasi yang diperlukan, hanya sebanyak 14%.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 48
BAB III
ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2025 harus memberikan dampak kepada
makin meningkatnya kualitas pelayanan demi mewujudkan visi Pelayanan Informasi
Publik Kementerian PPN/Bappenas yang Mudah, Cepat, dan Akurat. Untuk itu perlu
ditempuh kebijakan sebagai berikut:
a. Membangun sistem layanan informasi publik yang baik, termasuk di dalamnya
mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi;
b. Meningkatkan kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas bidang
pengelolaan informasi publik; dan
c. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik
yang mudah diakses masyarakat.
d. Menerapkan monitoring dan evaluasi dalam manajemen sistem pelayanan
termasuk di dalamnya tindak lanjut pengaduan masyarakat.
e. Menerapkan sistem manajemen mutu.
3.1. Program
Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2025 adalah Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Unit Pelayanan Informasi
Publik Kementerian PPN/Bappenas. Program ini meliputi kegiatan Peningkatan
Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari beberapa output, sebagai
berikut:
a. Layanan Perkantoran Pelayanan Informasi Publik;
b. Layanan Manajemen Kinerja dan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik;
c. Sosialisasi/Diseminasi/Visualisasi/Publikasi dan Pemberitaan; dan
d. Layanan Informasi Publik.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 49
3.2. Kegiatan Strategis Tahun 2014 – 2025
Dalam rangka mencapai visi dan misi Unit Pelayanan Informasi Publik
Bappenas, maka langkah-langkah yang akan ditempuh dalam empat tahapan
disesuaikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan tahapan
pembangunan yang meliputi periode RPJMN III (2015-2019) dan periode RPJMN III
(2020-2025).
Rencana Strategis Unit Pelayanan Informasi Publik Bappenas ini
menyesuaikan pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum
dalam RPJPN 2005-2025.
Empat tahapan tersebut meliputi: (i) Tahap Persiapan; (ii) Tahap Konsolidasi; (iii)
Tahap Pemantapan; dan (iv) Tahap Performasi.
(i). Tahap Persiapan (2009-2010)
Pada tahap ini dilakukan persiapan instrumen makro untuk melaksanakan
program Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang
terintegrasi, komprehensif dan terukur. Beberapa instrumen di tingkat makro yang
perlu disiapkan adalah pembentukan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian
PPN/Bappenas, termasuk di dalamnya adalah dasar hukum, anggota unit, sumber
daya manusia, anggaran, dan penyediaan sarana dasarnya. Berikutnya adalah
penyusunan mekanisme kerja dan tata laksana termasuk di dalamnya mekanisme
koordinasi antar lembaga
(ii). Tahap Konsolidasi (2011-2012)
Pada tahap ini, Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas
sudah terbentuk dan mulai bekerja. Namun, koordinasi antar unit kerja eselon
masih perlu diperkuat. Disamping itu, tata laksana dan mekanisme kerja perlu terus
dikembangkan agar lebih tepat guna, tepat sarana, dan tepat biaya. Dalam tahap
ini, Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas melakukan
sinkronisasi agenda program antar-unit kerja eselon yang terlibat mulai dari level
perencanaan hingga evaluasi.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 50
(iii). Tahap Pemantapan (2013-2014)
Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah penyempurnaan semua instrumen
dan sarana prasarana untuk melaksanakan secara penuh program Unit Pelayanan
Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang terintegrasi, komprehensif, dan
terukur. Beberapa instrumen yang perlu disempurnakan adalah revisi Keputusan
Menteri terkait pembentukan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian
PPN/Bappenas untuk menutup titik lemah yang telah teridentifikasi dalam
perjalanan pelayanan yang telah dilakukan. Disamping itu, perlu pula dilakukan
penyempurnaan pada semua dasar hukum unit pelayanan, anggota unit pelayanan,
sumber daya manusia, dan anggarannya. Berikutnya adalah penyempurnaan
prosedur dan mekanisme kerja serta tata laksana termasuk di dalam pelaksanaan
pelayanan informasi publik. Langkah-langkah penyempurnaan dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan.
(iv) Tahap Performasi (2015-2024)
Pada tahap ini Unit Pelayanan Informasi sudah dalam posisi perform penuh.
Semua infrastruktur pelayanan telah berfungsi semuanya. dilakukan evaluasi
berdasarkan monitoring program yang sudah berjalan pada tahap konsolidasi.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan dapat diidentifikasi kelemahan dalam
koordinasi dan pelaksanaan program. Selain kelemahan dan kekurangan, hasil
evaluasi juga akan membawa memunculkan ide dan inovasi baru dalam program ini
yang secara positif akan dapat memperkuat efektivitas dan efisiensi program Unit
Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas.
3.3. Ukuran Keberhasilan
Untuk mengukur tingkat keberhasilan atas program dan kegiatan yang
dilakukan, dirumuskan kriteria-kriteria sebagai alat untuk mengukur tingkat
keberhasilan, yaitu sebagai berikut:
a. Terbentuknya sistem layanan informasi publik yang baik;
b. Adanya mekanisme dan standar operasional prosedur dalam pelayanan
informasi publik;
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 51
c. Adanya mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa
informasi;
d. Terpenuhinya kompetensi SDM unit pelayanan informasi publik Kementerian
PPN/Bappenas yang memadai;
e. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang
nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat;
f. Diterapkannya monitoring dan evaluasi dalam manajemen sistem pelayanan
termasuk di dalamnya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat;
g. Diterapkannya sistem manajemen mutu.
3.4.Tantangan dan Kendala Pelayanan Informasi
Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas,
terbagi menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal, yaitu:
a.Internal
1. Manajemen data dan informasi masih belum terstruktur dengan baik
2. Waktu yang diperlukan mengakses informasi sangat lama
3. Kurangnya koordinasi dan pemahaman dari setiap unit kerja
4. Kurangnya pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik sesuai
UU KIP
5. Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi masih terbatas,
karena sebagian besar aparatur berlatar belakang manajemen dan
administrasi;
6. Standar jabatan untuk setiap tugas-tugas di lingkungan Kementerian
PPN/Bappenas sedang dalam penyusunan, sehingga belum seluruh
pegawai memahami standar jabatannya; dan
7. Pembangunan Infrastruktur sarana fisik dalam penyediaan informasi
publik masih sedang dalam proses untuk terus melakukan inovasi dan
letak tata ruang atau lay out ruang untuk PPID masih belum
ditempatkan di posisi sentral/strategis.
b.Eksternal
1. Mekanisme pelayanan informasi publik masih perlu ditingkatkan
2. Informasi masih sering di-klaim rahasia secara sepihak
3. Akses informasi publik belum mencerminkan keadilan
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 52
3.5. Target Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas
Arah kebijakan dalam pelayanan informasi public Kementerian
PPN/Bappenas memiliki rencana yang strategis setiap lima tahun melakukan
program kerja dan evaluasi. Tertulis dalam bentuk matriks target pelayanan
informasi publik di bawah ini :
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 53
No
RPJMN 2015-2025
Capaian 2013-2014
Capaian 2014-2015
Capaian 2015-2020
Capaian 2020-2025
Permasalahan Tindak Lanjut
Substansi Inti Sasaran Indikator Target
2013-2014 Target
2014-2015 Target
2015-2020 Target
2020-2025
1 Persiapan Pembentukan Unit Pelayanan Informasi Publik /
Terbentuknya Unit Pelayanan Informasi Publik PPID
Pembentukan Unit Pelayanan Informasi Publik
SK Penunjukan Pejabat PPID ditandatangani Pimpinan
100% Unsur kelengkapan Unit Pelayanan Informasi terpenuhi
100% organisasi operasional
100% Terbentuknya Unit Pelayanan Informasi Publik
a. Pemahaman atas UU 14/2008 dan UU 25/2009 masih belum merata
b. Unit Pelayanan Informasi Publik belum terbentuk
c. Belum adanya dasar hukum, organisasi, SDM dan anggaran
d. Belum adanya mekanisme kerja dan tata laksana mekanisme koordinasi unit kerja eselon
a. Dimulainya pembentukan Unit Pelayanan Informasi Publik
b. Dimulainya penyusunan dasar hukum, organisasi, SDM dan anggaran
c. Dimulainya penyusunan mekanisme kerja dan tata laksana mekanisme koordinasi unit kerja eselon
Penyusunan dasar hukum terkait organisasi, anggota tim, sumber daya manusia, dan anggaran
Dasar hukum organisasi, anggota tim, sumber daya manusia dan anggaran terselesaikan
100% dokumen legal pendukung telah diterbitkan
100% dokumen legal pendukung dapat dilaksanakan dengan baik
100% Dasar hukum organisasi, anggota tim, Sumber Daya Manusia dan Anggaran terselesaikan
Penyusunan mekanisme kerja dan tata laksana termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi antar unit kerja eselon
Tersusunnya mekanisme kerja dan tata laksana termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi unit kerja eselon
100% dokumen SOP pelayanan informasi publik diterbitkan
100% SOP pelayanan informasi publik diimplementasikan
100% Mekanisme kerja dan tata laksana termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi antar unit kerja eselon tercapai
2 Konsolidasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi program kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pelayanan informasi publik
Sinkronisasi agenda program antar unit kerja yang terlibat
Dipahaminya oleh semua unit kerja kewajiban lembaga publik terkait terbitnya UU 14/2008 dan UU 25/2009
Sinkronisasi agenda program antar unit kerja eselon yang terlibat program-program Unit Pelayanan Informasi Publik sudah dapat dilakukan
Data dan informasi semua unit kerja mulai terkonsolidasi
Data dan informasi dari semua unit kerja dalam keadaan siap dan terkuasai oleh unit pelayanan
Sosialisasi dan kampanye untuk pemahaman UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik
Koordinasi antar unit eselon masih perlu diperkuat
Peningkatan kerjasama antar unit eselon dalam sinkronisasi dan integrasi program-program Unit Pelayanan Informasi Publik.
3 Pemantapan Pelaksanaan program-program Unit Pelayanan Informasi Publik
Terwujudnya data dan informasi yang memadai
Tersedianya data dan informasi yang memadai
Pengumpulan data dan informasi publik dari unit-unit kerja
25% Data dan informasi telah terkumpul
50% Data dan Informasi telah terkumpul dan tersedia
100% Data dan Informasi telah terkumpul dan tersedia
Teridentifikasinya Data dan Informasi dari unit-unit kerja
a. Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi masih terbatas, karena sebagian besar aparatur berlatar belakang manajemen dan administrasi
b. Standar jabatan untuk setiap tugas-tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sedang dalam penyusunan, sehingga belum seluruh pegawai memahami
a. Peningkatan spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi bagi anggota Unit Pelayanan Informasi Publik
b. Dilakukannya standardisasi jabatan yang mendukung Unit Pelayanan Informasi Publik
c. Pengadaan infrastruktur pendukung penyediaan informasi
Diterapkannya Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sehari-hari
SOP telah berjalan baik
Penyusunan SOP sesuai dengan kebutuhan pelayanan informasi publik
25% SOP telah berjalan dengan baik
50% SOP telah berjalan baik
Seluruh SOP telah berjalan baik
Tersusunnya dokumen SOP pelayanan informasi publik yang siap diimplementasikan untuk melayani masyarakat
Tercapainya integritas
Integritas Unit Pelayanan
Integritas Unit Pelayanan Informasi
Integritas Unit Pelayanan
Integritas Unit Pelayanan
Integritas Unit Pelayanan
Integritas Unit Pelayanan Informasi
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 54
No
RPJMN 2015-2025
Capaian 2013-2014
Capaian 2014-2015
Capaian 2015-2020
Capaian 2020-2025
Permasalahan Tindak Lanjut
Substansi Inti Sasaran Indikator Target
2013-2014 Target
2014-2015 Target
2015-2020 Target
2020-2025
dalam pelayanan informasi publik Kementerian PPN/ Bappenas
Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas tercapai
Publik Kementerian PPN/Bappenas meningkat 20% dibanding survei periode terakhir
Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas meningkat 35% dibanding survei periode terakhir
Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas meningkat 50% dibanding survei periode terakhir
Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas meningkat 100% dibanding survei periode terakhir
Publik Kementerian PPN/Bappenas makin meningkat
standar jabatannya c. Infrastruktur dalam
penyediaan informasi publik belum memadai
Berfungsinya sumber daya dan organisasi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/ Bappenas
Sumber daya dan Organisasi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappena berfungsi optimal
Sumber daya dan Organisasi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas berfungsi 10%
Sumber daya dan Organisasi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas berfungsi 30%
Sumber daya dan Organisasi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas berfungsi 50%
Sumber daya dan Organisasi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas berfungsi 100%
Sumber daya dan Organisasi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas berfungsi dengan baik
Tertib lalu lintas komunikasi publik terpantau dan terkendali
Terpantaunya dan terkendalinya tertib lalu lintas komunikasi publik
Tertib lalu lintas komunikasi publik 10% terpantau dan terkendali
Tertib lalu lintas komunikasi publik 30% terpantau dan terkendali
Tertib lalu lintas komunikasi publik 50% terpantau dan terkendali
Tertib lalu lintas komunikasi publik 100% terpantau dan terkendali
Lalu lintas komunikasi publik terpantau dan terkendali dengan baik
Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pelayanan informasi publik di Kementerian PPN/ Bappenas
Terciptanya lingkungan yang kondusif
10% lingkungan kondusif
30% lingkungan kondusif
50% lingkungan kondusif
Seluruh lingkungan telah kondusif
Terciptanya lingkungan kondusif
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 55
BAB IV
REKOMENDASI/ TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN INFORMASI
1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat
dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada
dalam UU No.14 Tahun 2008. Melalui Rapat Kerja (Raker) pada semua
Direktorat di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dengan membuat
formulasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait
dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait mengenai konsekuensi
hukum.
3. Komitmen aparatur Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan visi
dan misi. Aparatur Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian
PPN/Bappenas memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kerja sama
yang baik, motivasi dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan
program-program yang telah ditetapkan; melalui peningkatkan kinerja,
peningkatan pelayanan informasi akan dilaksanakan melalui pendidikan
dan pelatihan secara berkesinambungan yang berkaitan dengan kualitas
pelayanan informasi (service of execellent).
4. Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal
dan unit-unit internal di lingkungan Unit Pelayanan Informasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas.
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan
Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi
publik. Dengan cara membangun sarana dan prasarana sistem
pelayanan infomasi secara up date atau berkesinambungan
6. Perkuat kerjasama dengan lembaga pendukung reformasi birokrasi
seperti Komisi Informasi Pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Melalui kerjasama dalam hal brainstorming dengan pihak-pihak eksternal
lembaga pendukung birokrasi reformasi yaitu dengan KIP dan KPK
secara berkesinambungan.
Melayani Informasi, Memajukan Negeri 56
BAB V
PENUTUP
Demikian laporan perkembangan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik ini kami
sampaikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatakan pada kinerja Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PPN/Bappenas dalam
memberikan pelayanan informasi publik.