UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun...
Transcript of UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun...
![Page 1: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/1.jpg)
UNIT LAYANAN PENGADAAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN
![Page 2: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/2.jpg)
PLEDOI TERDAKWA
“Saya adalah wakil negara dalam bidang
perdata.Diberi tugas untuk “bertempur” di
lapangan “perdata” menghadapi penyedia.
Tugas saya menjaga hak negara berupa barang
dan uang, ketika tugas menghadapi penyedia bisa
saya lakukan dengan optimal,justru negara melalui
wakilnya yang lain memenjarakan saya.
Kepada majelis yang mulia sebagai Wakil
Tuhanlah saya meminta keadilan dan
perlindungan hukum.” (Agus Kuncoro Cakti)
![Page 3: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/3.jpg)
“OJO KUDUNG LULANG MACAN”
![Page 4: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/4.jpg)
PERSIAPAN
PENGADAAN
PENETAPAN
PEMENANG
PROSES PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH
ASPEK HUKUM ADMINISTRASI ASPEK HUKUM PERDATA
ASPEK HUKUM PIDANA
PENANDATANGANAN
KONTRAK
PELAKSANAAN
KONTRAK
ASPEK HUKUM
PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH
![Page 5: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/5.jpg)
5 Instruksi Presiden Pertama, kebijakan diskresi tak bisa dipidanakan.
Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga tak
bisa dipidanakan.
Ketiga, potensi kerugian negara yang dinyatakan
Badan Pemeriksa Keuangan masih diberi peluang
selama 60 hari untuk dibuktikan kebenarannya.
Keempat, potensi kerugian negara juga harus
konkret, tak mengada-ada.
Kelima, kasus yang berjalan di kepolisan dan
kejaksaan tak boleh diekspos ke media secara
berlebihan sebelum masuk ke tahap penuntutan.
![Page 6: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/6.jpg)
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor
menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Perbuatan (memperkaya diri sendiri)
Sarana (secara melawan hukum)
Akibat (dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara)
Buktikan dulu perbuatan baru kemudian cari soal unsur melawan hukumnya
![Page 7: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/7.jpg)
Permasalahan Pengadaan
Besarnya Anggaran Pengadaan b/j yang dilelang oleh ULP
2016 :
181.554.853. 000,- milyar sebanyak 134 paket
Perkiraan Pengadaan 2017:
218.549.398.900 milyar atau 173 paket
Personel yang bersertipikat keahlian pengadaan b/j di Pemkot Madiun berjumlah 132 orang dg rincian:
- PA/KPA : 18 org
- Personil APIP : 7 org
- Personel aktif: 107 orang
![Page 8: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/8.jpg)
Permasalahan Pengadaan
Masing-masing personel tidak bisa
aktif sepenuhnya dalam proses
pengadaan karena juga menjabat
sebagai bendahara/PPTK
Pekerjaan bersifat paruh waktu,
temporer dan tidak tetap
![Page 9: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/9.jpg)
Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun
Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 14 dirubah
terakhir dengan Perpres nomor 70 tahun 2010;
Perka LKPP nomor 5 tahun 2012 tentang ULP
Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun yang
dirubah terakhir dengan Perwal No 46 tahun 2015
![Page 10: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/10.jpg)
Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun
Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun yang
dirubah terakhir dengan Perwal No 46 tahun 2015:
Diikuti dengan Keputusan Walikota Madiun nomor:
027-401.012/13/2017 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 027-
401.012/255/2012 tentang Penunjukan Anggota
Pokja ULP Pemerintah Kota Madiun
![Page 11: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/11.jpg)
Organisasi ULP
Kepala ULP
Ketatausahaan/Sekretariat ULP;
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja ULP terdiri dari 3-5 orangyang akan melakukan proses pengadaan;
Penugasan Pokja ULP dilaksanakan olehKepala ULP;
Personel pengadaan b/j yang bertugassebagai Pokja ULP (sementara) berjumlah26 orang
![Page 12: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/12.jpg)
Tugas Pokok dan kewenangan Pokja
ULP (sesuai Perpres 70/2013 ps 17)
Menyusun rencana pemilihan Penyedia B/J;
Menetapkan dokumen pengadaan;
Menetapkan besaran nominal Jaminan
Penawaran;
Mengumumkan pelaksanaan pengadaan B/J
Menilai kualifikasi Penyedia B/J melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi
Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan
harga terhadap penawaran yg masuk
![Page 13: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/13.jpg)
Tugas Pokok dan kewenangan Pokja
ULP (sesuai Perpres 70/2013 ps 17)
Menjawab sanggahan;
Menetapkan Penyedia B/J, untuk:
Pelelangan / Penunjukan Langsung untuk
paket Pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yg bernilai paling
tinggi Rp. 10 milyar;
Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi yg bernilai
paling tinggi Rp. 10 milyar
![Page 14: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/14.jpg)
Tugas Pokok dan kewenangan Pokja
ULP (sesuai Perpres 70/2013 ps 17)
Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan
dokumen pemilihan Penyedia B/J kepada PPK;
Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia
B/J;
Membuat laporan mengenai proses
Pengadaan kepada Kepala ULP;
Memberikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan Pengadaan B/J kepada
PA/KPA
![Page 15: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/15.jpg)
Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa
melalui ULP
![Page 16: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/16.jpg)
Proses pengadaan diawali dengan
mengumumkan Rencana Umum
Pengadaan melalui SiRUP Versi 2.0 yang
ada di laman LPSE;
SKPD yang sudah mengumumkan RUP,
bisa segera melakukan proses
pengadaan;
![Page 17: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/17.jpg)
• SKPD yang akan melakukan proses pengadaan
melalui ULP segera menyampaikan data-data
kepada Kepala Bagian Administrasi selaku
Kepala ULP, diantaranya:
data PPK;
nama paket pekerjaan, jenis dan spesifikasi
teknis, RAB, HPS, DED, gambar/brosur
menyampaikan KAK
Data-data tersebut dikirim selain dalam bentuk
dokumen, juga softcopy (file)
![Page 18: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/18.jpg)
Setelah Data terkirim, Ka ULP
menugaskan Pokja yang akan
melakukan proses pengadaan;
Pokja bersama Ka ULP akan
melakukan review terhadap data-
data yang dikirim;
Selanjutnya Pokja ULP memproses
pengadaan s/d mengumumkan
pemenang
![Page 19: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/19.jpg)
Mekanisme penganggaran proses
pengadaan
Honorarium Pokja ULP (ketua, sekretaris dan
anggota) melekat pada DPA masing-masing SKPD;
Biaya dokumen tender juga melekat pada SKPD
masing-masing sesuai pekerjaan yang diproses
lelang;
Biaya operasional ULP digunakan untuk
kesekretariatan ULP
![Page 20: UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN ulp fix.pdf · Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022022807/5cfbc69288c99363568d7a79/html5/thumbnails/20.jpg)
SEKIAN
DAN
TERIMAKASIH