UNIKASI PENYIARAN ISLAM -...
-
Upload
vuongkhuong -
Category
Documents
-
view
228 -
download
0
Transcript of UNIKASI PENYIARAN ISLAM -...
PERAN HUⅣ 質AS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DALAM
MENUNJANG KETERBUKAAN INFORMMLSIPUBLIK
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
C)lch
Nurdiansyah
NIヽ4: ll13051000187
一
NIP: 195602031983031003
JURUSAN KOⅣ質UNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTASILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNI10LSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISYARIF ⅡIDAYATULLAH
JAKARTA
2018M/1439H
Pemb im bing
LEMBAR PERIIYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah penulis skripsi dengan judul "PeranHumas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia DalamMenunjang Keterbukaan Informasi Publik", dengan ini saya menyatakan
bahwa :
l. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan meraih gelar Sarjana Sosial (S. Sos) di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan. ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti karya saya ini hasil plagiat (iplakan) karya
orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yangberlaku di Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Demikian lembar pernyataan ini dibuat, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya. Terima kasih.
19]Dcsember 2017
D8AFF031553ヽ70
i
ABSTRAK
Nurdiansyah
Peran Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Dalam
Menunjang Keterbukaan Informasi Publik
Lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik untuk menjamin
semua masyarakat berhak mendapatkan akses informasi di badan publik sehingga
masyarakat bisa ikut serta berperan aktif dalam pembangunan. Humas di badan
publik mempunyai peranan membangun komunikasi antara lembaga dan
publiknya, memberikan serta menyediakan informasi kepada publik tentang apa
yang sesungguhnya terjadi. Sengketa informasi yang pernah terjadi antara
KontraS dengan pemerintah tidak terjadi lagi di kemudian hari. Disinilah letak
pentingnya peran humas dalam menunjang keterbukaan informasi publik sesuai
dengan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik.
Berdasarkan konteks di atas, timbul beberapa masalah yang diangkat oleh
penulis yaitu begaimana peran humas Kementerian Sekretariat Negara dalam
menunjang keterbukaan informasi publik? Kemudian hambatan apa saja yang
dihadapi Kementerian Sekretariat Negara dalam menunjang keterbukaan
informasi publik?
Teori yang digunakan adalah konsep peran humas menurut Dozier. Teori
ini digunakan sebagai alat pembedah dalam pembahasan peran Humas
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, apakah humas berhasil atas
strategi dan metode yang digunakan untuk menunjang keterbukaan informasi
publik pada Kementerian Sekretariat Negara.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu
menggambarkan dan memberikan pemaparan serta memberi penjelasan mengenai
yang diteliti berdasarkan wawancara mendalam serta analisis yang diperoleh
dalam penelitian terhadap Peran Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia dalam menunjang keterbukaan informasi publik.
Setelah melakukan penelitian dan analisis, dari data yang ditemukan.
Penulis menemukan beberapa temuan. Humas Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan dan strategi dalam upaya
melaksanakan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik. Diantaranya
mengelola dan menyediakan informasi publik, diseminasi informasi menggunakan
berbagai media, menjalin hubungan secara internal dan eksternal. Humas menjadi
ujung tombak dalam penyebaran informasi terkait kebijakan yang diambil
maupun kegiatan lembaganya. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu
kurangnya sinergisitas antar satuan unit kerja, tersendatnya aliran informasi dari
unit satuan kerja ke unit pusat (humas Kemensetneg), kurangnya pemahaman
terkait keterbukaan informasi publik bagi beberapa satuan unit kerja, serta
lambatnya jawaban yang diberikan dari tim unit satuan kerja. Dari hasil penelitian
yang telah dijabarkan dan dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Humas
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia memiliki peran yang penting
dalam menunjang keterbukaan informasi publik.
Kata Kunci: Humas, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia,
Keterbukaan Informasi Publik, peran, dan informasi.
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim,
Syukur Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan karunia-Nya, shalawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan
kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan dan pengorbanannya
dapat memberikan pelajaran dan teladan bagi umat Islam.
Begitu banyak kesan dan pelajaran yang didapat oleh penulis dalam proses
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Humas Kementerian
Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam Menunjang Keterbukaan
Informasi Publik”.
Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan banyak bantuan,
bimbingan, dukungan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada
kesempatan kali ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:
1. Dr. H. Arief Subhan, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi
2. Dr. Suparto, M.Ed, Ph.D selaku Wakil Dekan I, Dr. Roudhonah, M.A
selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Suhaimi, M.Si selaku Wakil Dekan III,
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
3. Drs. Masran, M.A selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fita
Fathurokhmah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Penyiaran
Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komuniasi.
4. Bapak Dr. Ismail Cawidu, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi dan
salah seorang aktor terbentuknya UU KIP yang mejadi penelitian dari
iii
skripsi ini, terimakasih telah bersedia membimbing dan memberi banyak
bantuan kepada penulis baik masukan, saran serta arahan selama penulisan
skripsi ini.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
terimakasih telah mengajari dan memberikan ilmu kepada penulis, dan
penulis ucapkan mohon maaf apabila dalam proses perkuliah ada sikap
atau sifat penulis yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu.
6. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi serta
pengelola Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terima
kasih atas layanannya, semoga pelayanan kepada mahasiswa menjadi lebih
baik lagi kedepannya.
7. Kedua orang tua, Bapak Yudi Wahyudi dan Ibu Suryanah, yang sangat
luar biasa dalam perjuangannya agar penulis bisa meraih pendidikan
setinggi-tingginya, untuk do’a, cinta dan dukungan yang tiada henti-
hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik-adik yang amat penulis sayangi, Dwi Yulfani dan Kirani Asyka
Sabila yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tiada henti.
9. Bapak Masrohan selaku Asisten Deputi Hubungan Masyarakat
Kementerian Sekretarian Negara Republik Indonesia yang telah
memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian langsung di
bagian Humas Kementerian Sekretariat Negara.
10. Bapak Faisal selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang telah
iv
banyak membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian dan
sekaligus sebagai narasumber dalam penelitian ini.
11. Ibu Tria selaku Konsultan Informasi Publik di Magnitude Indonesia yang
telah memberikan data berupa hasil wawancara dan dokumentasi seputar
keterbukaan informasi publik.
12. Seluruh staff bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat
Negara Republik Indonesia.
13. Kasubbag Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama RI, Bapak H. Nurul Badruttamam dan kawan-kawan
di se-kantor yang mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kang Ibil S Widodo, Mas Abdurrahman Wahid, Gita Syardiana, Rizki
Jong yang selalu bersedia menjadi teman diskusi dan ngopi yang asik,
terimakasih atas bantuan, arahan, dan bimbingannya.
15. Teruntuk Dini Wahyuningtias, terimakasih atas motivasi dan dukungannya
serta telah setia dan bersedia menemani penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
16. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komfakda,
terimakasih atas semua pengalaman dan pelajaran yang tidak akan pernah
penulis lupakan.
17. Sahabat Seperjuangan Muhammad Yunus, Muhammad Dzaki Mubarok,
Nurul Hidayat, Muhammad Fahrul, Meike Siti Nurhajizah, Danny
Setiawan, Aris Burhanudin yang selalu memberikan semangat dan
dukungan kepada penulis. See u on top!
v
18. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (IMIKI)
PPT UIN Jakarta, Tim Redaksi AnakUIN.id, terimakasih atas pengalaman
dan pelajaran yang tak terlupakan.
19. Bahar Widhiyatmoko, Fachrudin Afriansyah, Hakiki Tertiari, M. Santoso,
Fredy Setyadi, Dzaki Mubarok, Yunus dan Hilman. Terimakasih atas
kegembiraan yang selalu dihadirkan ditengah kepenatan kita menghadapi
banyak tugas.
20. Sahabat Fauzan Zakia, Yuzi Azmi Firdaus, Buldan Ramadhan, Afriansani
Rizky. Terimakasih untuk canda tawa serta bantuannya.
21. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam
angkatan 2013 khususnya kelas KPI D yang telah memeberikan dukungan
dan semangat.
22. Dan semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu persatu,
terimakasih banyak dan semoga amal serta kebaikan dibalas oleh Allah
SWT. Amin.
Akhir kata, semoga karya tulis skripsi ini dapat bermanfaat baik dari segi
akademis maupun dari segi praktis. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, oleh
karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan.
Ciputat, 19 Desember 2017
Nurdiansyah
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK .............................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .................................................. 7
C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 8
D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 9
E. Metodologi Penelitian ................................................................. 9
F. Pedoman Penulisan ................................................................... 13
G. Tinjauan Pustaka ....................................................................... 13
H. Sistematika Penulisan ............................................................... 15
BAB II LANDASAN TEORI ....................................................................... 17
A. Definisi Peran ........................................................................... 17
B. KERANGKA KONSEP ........................................................... 19
1. Hubungan Masyarakat ....................................................... 19
a. Definisi Hubungan Masyarakat ................................... 19
b. Fungsi Hubungan Masyarakat ..................................... 23
c. Tugas Hubungan Masyarakat ...................................... 25
d. Peran Hubungan Masyarakat ....................................... 28
2. Hubungan Masyarakat Pemerintah .................................... 29
a. Definisi Hubungan Masyarakat Pemerintah ................ 31
b. Tugas Hubungan Masyarakat Pemerintah ................... 32
c. Tugas Hubungan Masyarakat Pemerintah ................... 35
3. Model Perkembangan Komunikasi dan Praktek Humas ... 36
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ........................... 39
vii
BAB III GAMBARAN UMUM
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI .......................................... 52
A. Sejarah ...................................................................................... 52
B. Visi dan Misi ............................................................................ 62
C. Struktur Organisasi Pusat ......................................................... 63
D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ................................................. 63
E. Struktur Organisasi Humas ....................................................... 66
F. Tugas dan Fungsi Humas ......................................................... 67
BAB IV HASIL TEMUAN DAN ANALISIS DATA ................................. 70
A. Apa Peran Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia Dalam Menunjang Keterbukaan Informasi Publik?.. 72
B. Apa Saja Hambatan Humas Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia Dalam Menunjang Keterbukaan Informasi
Publik? ...................................................................................... 95
BAB V PENUTUP ..................................................................................... 102
A. Kesimpulan ............................................................................. 102
B. Saran ....................................................................................... 103
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 105
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Situasi yang Ingin Dicapai UU KIP .............................................44
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia ..........................................................................................................66
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Asisten Deputi Hubungan Masyarakat
Kementerian Sekretariat Negara RI .................................................................69
Gambar 4.1 Website Kementerian Sekretariat Negara ....................................78
Gambar 4.2 I Magazine Kementerian Sekretariat Negara ...............................79
Gambar 4.3 Bulletin Online Kementeriansekretariat Negara ...........................80
Gambar 4.4 Realese Humas Terkait Sengketa Informasi TPF Munir ..............83
Gambar 4.5 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian
Sekretariat Negara ............................................................................................84
Gambar 4.6 Stand Pameran Kementerian Sekretariat Negara Sinergi Aksi
Informasi dan Komunikasi ...............................................................................86
Gambar 4.7 Facebook Kementerian Sekretariat Negara RI .............................87
Gambar 4.8 Twitter Kementerian Sekretariat Negara @KemensetnegRI .......88
Gambar 4.9 Instagram Kementerian Sekretariat Negara @kemensetneg.ri ....88
Gambar 5.0 Youtube Kementerian Sekretariat Negara RI ..............................89
Gambar 5.1 Audiensi Mensesneg dengan Gerakan Mahasiswa Nasional
Indonesia ..........................................................................................................93
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dengan kemajuan teknologi dan era keterbukaan informasi saat ini,
publik bisa mendapatkan informasi yang diinginkan lewat genggaman
tangan. Kemajuan dibidang teknologi ini harulah dimanfaatkan oleh humas,
sebab humas dalam lembaga pemerintah merupakan suatu keharusan
fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan,
program, dan kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat sehingga
pada akhirnya hubungan sebuah lembaga dengan masyarakat bisa harmonis
dan transparan serta mengikutsertakan masyarakat terkait kebijakan yang
diambil oleh pemerintah.
Keterbukaan informasi sendiri sudah diatur dalam dalam Undang-
Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Keterbukaan informasi publik sangat erat kaitannya dengan hak asasi
manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, pencegahan korupsi,
partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan,
pengawasan, sistem pelayanan publik yang profesional, dan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa.1 Ujung dari itu semua adalah
kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan
informasi sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
1 Abdulhamid Dipopramono, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik, (Jakarta:
renebook, 2017) h. 4
2
mengandung nilai, yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, baik secara elektronik ataupun nonelektronik.
Jika digambarkan secara positioning, maka informasi publik merupakan
himpunan bagian saja dari informasi pengertian luas.2
Sedangankan yang dimaksud dengan informasi publik adalah
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima
oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara
sesuai dengan undang-undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.3 Pemain utama dalam keterbukaan informasi publik ini
adalah Badan Publik. Oleh karena itu, penyebutan istilah Badan Publik ini
sangat dominan dalam UU KIP maupun peraturan turunannya. Yang disebut
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara
yang sebagian atau sepenuhnya dibiayai oleh APBN/APBD.
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, adalah
lembaga pemerintah yang paling dekat dengan Presiden dan dipimpin oleh
Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden. Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia
dipimpin oleh Prof. Dr. Pratikno, M.Soc. Sc. Sejak tanggal 27 Oktober
2014. Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas
menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1
ayat 1.
3 Peraturan Perundang-undangan Bidang Informasi Publik (Jakarta: Kementerian
Pekerjaan Umum, 2014) hal.4
3
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden
dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Kementerian Sekretariat Negara sebagai sebuah badan publik tidak
luput dari kewajiban mengimplementasikan Undang-Undang No 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kewajiban yang
harus dilakukan diantaranya menyediakan informasi publik yang benar
kepada masyarakat, memberikan pelayanan informasi publik kepada setiap
pemohon informasi publik, kepatuhan terhadap Undang-Undang ini adalah
suatu keniscayaan tanpa pengecualian, bahkan untuk Kementerian
Sekretariat Negara yang bisa dibilang lembaga yang sangat dekat dengan
Presiden.
Pada tahun 2016 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (KontraS) pernah mengajukan permohonan informasi
kepada Kementerian Sekretariat Negara terkait informasi hasi penyelidikan
dari Tim Pencari Fakta Kasus Pembunuhan Munir. Kemudian, kasus
permohonan informasi tersebut diajukan kepada Komisi Informasi Pusat
yang mana memang lembaga bentukan pemerintah untuk menyelesaikan
dan mengawal jalannya keterbukaan informasi publik di setiap badan
publik. Hal tersebut tercantum di berita tempo.co dan kompas.com.
“permohonan sengketa informasi diajukan untuk mendesak
Presiden Joko Widodo membuka laporan tersebut. Sebab, meski
sudah 11 tahun hasil penyelidikan TPF diserahkan ke Presiden,
isinya tak pernah diumumkan kepada masyarakat. Dokumen hasil
penyelidikan bisa digunakan untuk membuka kembali kasus
Munir. KontraS, juga pernah mengirim surat permohonan kepada
pemerintah agar dokumen TPF dibuka ke publik. Namun balasan
4
yang diterima dari Sekretariat Negara dianggap tidak logis.
“Mereka mengatakan tidak memiliki dokumen tersebut,”4
“Haris menuturkan, pada 17 Februari 2016 Kontras mengajukan
permohonan ke Setneg untuk segera mengumumkan laporan TPF
Munir. Laporan, menurut Azhar, diserahkan kepada Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005.”5
Hal di atas menunjukan bahwa keterbukaan informasi publik
bukanlah hal yang sepele dan mudah seperti kedengarannya. Kasus
sengketa informasi ini memberikan kesan yang kurang baik kepada
Kementerian Sekretariat Negara yang mewakili pemerintah dalam sengketa
informasi ini di mata publik. Walaupun dengan tegas dan tak bosan-
bosannya humas Kementerian Sekretariat Negara menjelaskan bahwa
Kementerian Sekretariat Negara tidak bisa memberikan informasi tersebut
kepada KontraS dengan alasan bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak
pernah menerima, memiliki dan menguasai informasi tersebut. Sebagaima
yang tercantum dalam berita reppler.com.
“Perlu kami sampaikan, bahwa Kemensetneg tidak memiliki,
menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen Laporan Akhir
Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (Laporan TPF),”6
Banyaknya pemberitaan miring yang menyerang pemerintah tidak
mau terbuka dan transparan secara tidak langsung mempengaruhi citra
lembaga Kementerian Sekretariat Negara di mata publik yang tidak mau
4 Sumber nasional.tempo.co, kontras ajukan sengketa informasi kasus pembunuhan
munir, Pada Kamis (28/04/2016), Diambil pada Rabu (12/12/2017), pukul 22:20 WIB.
5 Sumber nasional.kompas.com, di sidang kip kontras beberkan kronologi penolakan
setneg buka hasil laporan tpf munir, Pada Rabu (22/06/2016), Diambil pada Rabu (12/12/2017),
Pukul 22:20 WIB.
6 Sumber https://www.rappler.com/indonesia/148737-kip-perintahkan-buka-dokumen-
tpf-munir, pada Rabu (12/10/2016), Diambil pada Rabu (12/12/2017), Pukul 22:35 WIB.
5
terbuka dan cenderung ekslusif. Padahal adanya Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak masyarakat tentang
informasi yang berkaitan dengan program, kebijakan dan kegiatan
pemerintah sehingga masyarakat bisa turut serta mengontrol badan publik.
Tetapi, di Undang-Undang itu sendiri tidak semua informasi bersifat
terbuka, karena memang ada informasi yang dirahasiakan dan tertutup bagi
publik.
Apabila keterbukaan informasi publik dikaitkan dengan peran
humas, maka Al-Qu’an mengajarkan bahwa setiap informasi yang kita
terima hendaknya dilakukan pengecekan (Tabbayun), sebagaimana yang
disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6:
وا ح ب ص ت ف ة ل ا ه ب ا م و ق وا ب ي ص ت ن أ وا ن ي ب ت ف إ ب ن ب ق س ا ف م ءك ا ج ن إ وا ن م آ ن ي لذ ا ا ه ي أ ي
ي م د ن م ت ل ع ف ا م ى ل ع
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu
tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas
perbuatanmu itu.” (QS Al-Hujurat:6)7
Dalam hal ini, informasi yang tersebar luas melalui media terkait
pemberitaan kasus sengketa informasi TPF Munir antara KontraS dan
Kemensetneg haruslah di kroscek secara mendalam di pengadilan agar
masyarakat tidak dibutakan dengan berita yang simpang siur karena secara
tidak langsung pemberitaan yang menyangkut kasus pemerinta sedikit
7 Sumber https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-6, Diakses Pada (4/1/2017), Pukul 13:30 WIB.
6
banyak bisa mempengaruhi opini publik dan menurunkan tingkat
kepercayaan publik, namun demikian Humas Kemensetneg tidak pernah
lelah untuk mengklarifikasi bahwa Kemensetneg tidak memiliki informasi
yang diinginkan KontraS. Hal ini dilakukan humas karena memilik fungsi
timbal balik, ke luar dan ke dalam. Ke luar ia harus mengusahakan
tumbuhnya sikap dan gambaran masyarakat yang positif terhadap segala
tindakan dan kebijakan organisasi atau lembaganya. Ke dalam, ia berusaha
mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan
gambaran negatif dalam masyarakat sebelum sesuatu tindakan atau
kebijakan itu dijalankan. Dapat dikatakan, humas berperan dalam membina
hubungan baik antara lembaga dengan masyarakat atau dengan media
massa. Fungsi utama humas adalah mengatur lalu lintas, sirkulasi informasi,
internal eksternal, dengan memberikan informasi serta penjelasan seluas
mungkin kepada publik mengenai kebijakan, program, tindakan suatu
organisasi agar dapat dipahami sehingga memperoleh public support and
public acceptance.8
Untuk itu, peran humas dalam menunjang keterbukaan informasi
publik di sebuah badan publik sangat penting. Humas harus menjadi
komunikator yang mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi di badan
publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa peduli dan berempati
kepada badan publik. Sebagai ujung tombak dalam penyampaian informasi
kepada publik, humas Kementerian Sekretaris Negara memiliki peranan
8 F. Rachmadi, Public Relations: Teori dan Praktek Aplikasi Dalam Badan Usaha
Swasta dan Lembaga Pemerintah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 22,
7
yang cukup penting dalam pengimplementasian undang-undang KIP.
Terlebih lagi undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk
menjamin tersedianya informasi publik yang terbuka untuk publik dan dapat
diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana,
dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, humas
dituntut bisa bekerja profesional. Terutama dalam memberikan pemahaman
kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, baik
melalui dokumentasi internal maupun penyampaikan ke publik melalui
media. Bila humas bisa berperan maksimal dalam menunjang dan
mengimplementasikan UU KIP maka humas tidak saja menjalankan amanat
konstitusi, melainkan humas bisa membangun citra baik berbasis kinerja di
mata publik.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Humas Kementerian
Sekretariat Negara Republik Indonesia Dalam Menunjang
Keterbukaan Informasi Publik”
B. Batasan dan Rumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Untuk lebih fokus dalam penelitian, maka penulis membatasi
penelitian ini pada “Peran Humas di Kementerian Sekretaris Negara
Republik Indonesia dalam Menunjang Keterbukaan Informasi
Publik” pada periode Presiden Jokowi 2014-2018 (Sekarang)
sehingga informasi tersebut bisa diberikan kepada publik. Hal ini
8
untuk memudahkan pembaca agar memahami tujuan dari penulisan
ini.
2. Rumusan Masalah
Agar permasalahan lebih fokus dan tidak terjadi
kesalahpahaman dalam memahami isi, maka penulis merumuskan
beberapa masalah yang dianggap penting, yaitu:
a) Bagaimana peran Humas Kementerian Sekretaris Negara
Republik Indonesia dalam menunjang Keterbukaan
Informasi Publik?
b) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Humas
Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia dalam
menunjang Keterbukaan Informasi Publik?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengidentifikasi peran Humas Kementerian Sekretaris Negara
Republik Indonesia dalam menunjang keterbukaan informasi
publik.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi Humas di
Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia dalam
menunjang keterbukaan informasi publik.
Adapun manfaat penelitian yang dihasilkan dengan adanya
penelitian ini adalah sebagai berikut :
9
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan
kontribusi positif bagi ilmu komunikasi terutama dibidang humas
berkaitan dengan kegiatan Humas pada lembaga negara dalam
menunjang keterbukaan informasi publik sebagaimana yang telah diatur
di Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas
mengenai peran Humas Kementerian Sekretaris Negara Republik
Indonesia dalam menunjang keterbukaan informasi publik dan
hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengatasi hal
tersebut, ada beberapa yang harus diperhatikan badan publik.
E. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
yang sumber datanya diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber
dan dijelaskan dalam bentuk kata-kata9. Serta membuat pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan secara mendalam terhadap subjek penelitian
untuk mendapatkan informasi yang aktual, mengidentifikasi masalah,
membuat perbandingan, dan menentukan langkah untuk menetapkan
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), h.3.
10
rencana yang kemudian diteliti dari hasil data pengamatan objek dan
perilakunya pada waktu yang akan datang.10
2. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus.
Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang menelaah
satu kasus secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif.
Sebuah studi kasus yang memberikan deskripsi tentang individu.
Individu ini biasanya adalah orang, tapi bisa juga sebuah tempat seperti
perusahaan, sekolah, dan lingkungan sekitar. Sebuah studi observasi
naturalistik kadang juga disebut dengan studi kasus.11
3. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Humas Kementerian Sekretaris
Negara Republik Indonesia dan objek penelitiannya adalah peran
Humas Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia dalam
menunjang Keterbukaan informasi publik.
4. Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
tentunya berpatokan pada kebutuhan analisa. Adapun metode
pengumpulan data yang dilakukan adalah:
10 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Rosdakarya, 2007), h.24.
11 Elvinaro Ardianto, Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan
Kualitatif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), h. 65.
11
a. Penelitian pustaka (library research)
dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang
berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.
b. Wawancara
Metode wawancara adalah sebuah proses memperoleh
sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan
responden atau narasumber, dengan atau tanpa menggunakan
pedoman (guide) wawancara.12
Teknik pengumpulan data dari suatu informasi dengan cara
bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data
lengkap dan mendalam. Dengan demikian peneliti memperoleh data
secara langsung dengan sumber data, sehingga data yang diperoleh
lebih akurat. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai
secara langsung pihak Humas Kementerian Sekretaris Negara
Republik Indonesia yang menunjang keterbukaan informasi publik.
c. Observasi
Kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan penca
indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya
seperti telinga, mulut, dan kulit. Yang dimaksud metode observasi
adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
12 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005),
h.126.
12
menghimpun data penelitian, data-data penelitian ini dapat diamati
oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dapat dihimpun melalui
pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indera.
Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi terhadap
hal yang berkaitan dengan kegiatan Husan Kementerian Sekretaris
Negara Republik Indonesia dengan mendatangi langsung ke kantor
pusat.
d. Dokumentasi
Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dipercaya jika
didukung oleh dokumen.
Peneliti membaca data Humas Kementerian Sekretaris
Negara Republik Indonesia itu sendiri. Peneliti memperoleh data
dengan cara melihat catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, slide,
gambar, dan rekaman.
5. Teknik analisis data
Teknis analisis data adalah proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga ditemukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja seperti yang
disarankan data.13
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009), h.186.
13
Dalam hal dalam menganalisa data, metode yang digunakan peneliti
adalah analisis deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan dalam
penelitian kualitatif lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar
daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan
dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data
tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi,
videotape, dokumen pribadi, memo, rekaman-rekaman resmi lainnya.14
6. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini penulis lakukan sejak bulan Juli atau 3 bulan sejak
dimulainya proposal hingga bulan November 2017. Tempat penelitian
dilakukan di kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
yang beralamat di Jalan Veteran No 17-18, Jakarta Pusat 10110.
F. Pedoman Penulisan
Penulisan dalam penelitian ini mengacu kepada buku Pedoman
Akademik Program Strata 1 2013/2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
G. Tinjauan Pustaka
Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut, langkah awal peneliti
adalah dengan menelaah terlebih dahulu beberapa karya ilmiah yang
14 Elvinaro Ardianto, Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), h. 219.
14
berkaitan atau hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Agar terhindar dari kesamaan judul pada karya-karya sebelumnya. Peneliti
melakukan peninjauan kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah
dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun karya
penelitian tersebut adalah:
Rujukan pertama skripsi dengan judul Peran Hubungan
Masyarakat (Humas) MPR RI Dalam Mensosialisasikan Empat Pilar
Bangsa oleh Mochammad Kahfi. Skripsi ini ingin melihat bagaimana peran
Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa Tahun 2014.
Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti bagaimana peran humas
di dalam sebuah lembaga untuk menunjang keberlangsungan kegiatan
kelembagaan. Perbedaannya adalah objek penelitian ini membahas Peran
Humas di MPR RI dalam memsosialisasikan Empat Pilar Bangsa,
sedangkan peneliti membahas Peran Humas untuk menunjang Keterbukaan
Informasi Publik yang memang wajib disediakan oleh Badan publik.
Rujukan kedua skripsi yang berjudul Peran Biro Hubungan
Masyarakat (Dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam
Mempertahankan Citra Positif Lembaga oleh Nurlaela. Skripsi ini ingin
melihat bagaimana peran Humas KPK dalam membangun citra positif
lembaga. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti bagaimana
peran humas di dalam sebuah lembaga untuk menunjang keberlangsungan
kegiatan kelembagaan. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian ini
membahas Peran Humas di KPK dalam membangun citra positif lembaga
terhadap publik, sedangkan peneliti membahas Peran Humas untuk
15
menunjang Keterbukaan Informasi Publik yang memang wajib disediakan
oleh Badan publik.
Rujukan ketiga skripsi dengan judul Peran Praktisi Humas
Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Membangun Citra
Positif Lembaga oleh Faizah. Skripsi ini ingin melihat bagaimana peran
Humas Kementerian Agama RI dalam membangun citra positif lembaga.
Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti bagaimana peran humas
di dalam sebuah lembaga beserta hambatannya untuk menunjang
keberlangsungan kegiatan kelembagaan. Sedangkan perbedaannya adalah
objek penelitian ini membahas Peran Humas di Kementerian Agama RI
dalam membangun citra positif lembaga dimataa publik, sedangkan peneliti
membahas Peran Humas untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik
yang memang wajib disediakan oleh setiap Badan publik.
H. Sistematika Penulisan
Secara sistematis penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab.
Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah,
pembatasan dan perumusan maslah, tujuan dan manfaat
penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan
sistematika penulisan.
BAB II Landasan Teori dan Kerangka Konsep
16
Dalam bab ini akan menguraikan landasan-landasan teori
yang akan digunakan dalam penelitian, seperti
konsepualisasi humas yang mencakup pengertian, fungsi,
tujuan, peran, dan model perkembangan komunikasi.
Kedua dan konsep keterbukaan informasi publik yang
mencakup tujuan, pemerintahan terbuka, informasi publik.
BAB III Gambaran Umum Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia
Dalam bab ini penulis akan menjabarkan gambaran umum
objek penelitian, yaitu: sejarah, visi dan misi, struktur
organisasi, struktur humas, tugas dan fungsi humas
kemensetneg.
BAB IV Hasil Temuan dan Analisis Data
Dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil observasi
yang telah diperoleh, mulai dari data-data dan hasil
wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian
meliputi: Peran Humas Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia dalam menunjang keterbukaan
informasi publik dan hambatan yang dihadapi.
BAB V Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian
akhir penulisa skripsi penulis menyajikan daftar pustaka
yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini dan
lampiran-lampiran.
17
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Definisi Peran
Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan yang dimiliki
oleh seseorang karena menduduki status-status sosial tertentu. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran merupakan tingkah atau prilaku yang
diharapkan dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan.1
Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam
harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap
pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua
harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat
atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam
menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan
David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur
masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola
peranan yang saling berhubungan. Identitas Peran, Terdapat sikap tertentu
dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran, dan yang
menimbulkan identitas peran (role identify). Orang memiliki kemampuan
untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya
situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.2
1 Sumber kbbi.kemdikbud.go.id, /entri/peran, Diakses Pada Selasa Tanggal 27 September
2017, Jam 13.16 WIB.
2 Sumber www.materibelajar.id, definisi peran dan pengelompokan peran Oleh Ase
Satria, Diambil Pada Kamis Tanggal 28 September 2017, Jam 02.20 WIB.
18
Sementara itu Biddle & Thomas menyatakan bahwa peran adalah
serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan
dari pemegang kedudukan tertentu.3
Untuk itu peran merupakan tugas serta tanggung jawab seseorang
dalam struktur tertentu dalam narasi menjalankan hak serta kewajibannya,
dan perannya mendapat harapan-harapan dari masyarakat.
Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).
Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah
melaksanakan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu
dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan
tidak ada status tanpa peran. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi,
artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan
menjalankan suatu peran. Peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu :
1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.4
3 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori Psikologi Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003). h.223
4 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan,
(Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 2, Cet. Ke-3, h. 158.
19
Dari penjelasan peran diatas, terlihat suatu gambaran bahwa peran
merupakan kewajiban, keharusan seseorang maupun lembaga karena
mempunyai kedudukan tertentu di masyarakat sehingga membawa
pengaruh untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan dan norma yang
berlaku.
Jika ditarik kesimpulan dari beberapa poin di atas, peran adalah
segala sesuatu yang dijalankan oleh seorang pimpinan terutama dalam
menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan wewenang dan
kedudukannya.
B. Hubungan Masyarakat
1. Definisi Hubungan Masyarakat
Pada dasarnya, hubungan masyarakat (humas) merupakan
bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi,
baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun
organisasi nonkomersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi,
dinas militer sampai dengan lembaga-lembaga pemerintah.
Kebutuhan akan kehadirannya tidak bisa dicegah, terlepas kita
menyukainya atau tidak, karena humas merupakan salah satu elemen
yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif. Arti
penting humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada
era globalisasi dan banjir informasi seperti saat ini.
Rex Harlow, seorang akademisi asal Amerika Serikat,
mengklaim telah menghasilkan definisi public Relation yang
20
dirangkum mulai dari tahun 1900-an ketika muncul PR modern,
hingga 1976 ketika penelitian dilakukannya, yaitu: Public Relation
adalah fungsi manajemen yang unik yang membantu membangun
dan memelihara jalur komunikasi, memunculkan pemahaman, kerja
sama antar organisasi dan publiknya, melibatkan manajemen
permasalahan dan isu, membantu manajemen untuk terus
menginformasikan dan tanggap terhadap opini publik,
mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk
melayani kepentingan umum, membantu manajemen untuk tetap
mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, melayani
sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah
kecenderungan negatif dan menggunakan penelitian yang sehat dan
etika komunikasi sebagai alat utamanya.5
Cutlip, Center & Brown menyebutkan public relations is the
distinctive management function which help establish and mutual
lines of communications, understanding, acceptance and
cooperation between on organization and its public (Publik Relation
adalah fungsi menejemen secara khusus yang mendukung
terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman,
penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan berbagai
publiknya.6
5 Keith Butterick, Pengantar Public Relations Teori dan Praktik, (Jakarta: Rajawali Press,
2012) h.7
6 Soleh Soemirat, Elvinaro Ardianto, Dasar-dasar Public Relations, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2010) Cet-7, h. 14
21
Humas diartikan sebagai salah satu kegiatan dari public
relation yang menangani hubungan antara lembaga dengan
masyarakat. Humas memiliki ruang lingkup yang terbatas,
sedangkan public relation memiliki ruang lingkup yang luas. Humas
hanya menyampaikan pesan kepada masyarakat sedangkan public
relation sangat berperan aktif baik urusan interen maupun eksteren
yakni untuk membangun relasi dengan masyarakat luas. Kesamaan
humas dan public relation yakni sama-sama membangun
komunikasi dua arah antara masyarakat7.
Menurut definisi kamus terbitan Institute of Public Relation
(IPR), humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara
terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan
memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi
dengan segenap khalayaknya.8 Sedangkan menurut Frank Jefkins,
Humas adalah bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam
maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya
dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan
pada saling pengertian.9
Dengan demikian, humas adalah suatu rangkaian kegiatan
yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian yang
saling berkesinambungan dan teratur.
7 Frank Jefkins, Public Relations, (Jakarta: Erlangga, 2003), Edisi Ke-5, h. 9.
8 M. Linggar Anggoro, Teori & Profesi Kehumasan, (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 3
9 Frank Jefkins, Public Relations, (Jakarta: Erlangga, 2003), Edisi Ke-5, h. 10.
22
2. Fungsi Hubungan Masyarakat
Berbicara fungsi berarti berbicara masalah kegunaan humas
dalam mencapai tujuan organisasi/lembaga.10 Humas memiliki
fungsi timbal balik, ke luar dan ke dalam. Ke luar ia harus
mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran masyarakat yang
positif terhadap segala tindakan dan kebijakan organisasi atau
lembaganya. Ke dalam, ia berusaha mengenali, mengidentifikasi
hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan gambaran negatif dalam
masyarakat sebelum sesuatu tindakan atau kebijakan itu dijalankan.
Dapat dikatakan, ia berperan dalam membina hubungan baik antara
lembaga atau organisasinya dengan masyarakat atau dengan media
massa. Fungsi utama humas adalah mengatur lalu lintas, sirkulasi
informasi, internal eksternal, dengan memberikan informasi serta
penjelasan seluas mungkin kepada publik mengenai kebijakan,
program, tindakan suatu organisasi agar dapat dipahami.
Kemudian, menurut pakar Humas Internasional, Cutlip &
Centre, and Canfield (1982) Fungsi public relations dapat
dirumuskan sebagai berikut:
a. Menunjang aktivitas utama menejemen dalam mencapai tujuan
bersama.
b. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi
dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.
10 Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2004) h. 22
23
c. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini,
persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi
yang diwakilinya, atau sebaliknya.
d. Melayani keinginan publiknya dan memeberikan sumbangan
saran kepada pimpinan menejemen demi tujuan dan manfaat
bersama.
e. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur
arus informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke
publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi
kedua belah pihak.11
Lebih jauh lagi Bertram R. Canfield menjelaskan secara
lebih luas mengenai fungsi dari Public Relations yang harus
mencakup kepada hal sebagai berikut:
a. It should serve the public’s interst
Mengabdi kepada kepentingan publik.
b. Maintain good communication.
Memelihara komunikasi yang baik
c. And stress good morals and manner.
Kegiatan public relation itu ketika menjalankan fungsinya harus
menitik beratkan kepada moral dan tingkah laku yang baik.12
11 Rosady Ruslan, Menejemen Public Relations dan Media Komunikasi, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2007) h. 19
12 Danandjaja, Peranan Humas Dalam Perusahaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h.
19-20
24
3. Tugas Hubungan Masyarakat
Ada tiga tugas humas dalam organisasi atau lembaga yang
berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi humas. Ketiga tugas
tersebut adalah :
a. Menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi
kecenderungan perilaku publik.
Menurut Frank Jeffkins menjadi 4 situasi/kondisi kecenderungan
publik yang dihadapi oleh humas.
Tabel 2.1
Tidak tahu Mengetahui
Apatis Peduli
Prasangka Menerima
Permusuhan Simpati
b. Mempertemukan kepentingan lembaga dengan kepentingan
publik. Kepentingan publik dengan kepentingan lembaga tidak
selalu berjalan beriringan. Untuk itu, tugas humas adalah
mempertemukan kepentingan ini menjadi saling dimengerti,
dipahami, dihormati, dan dilaksanakan. Bila kepentingannya
berbeda maka humas dapat bertugas untuk menghbungkannya.
c. Mengevaluasi program-program organisasi/lembaga, khususnya
yang berkaitan dengan publik. Tugas mengevaluasi program ini
mensyaratkan kedudukan dan wewenang humas yang tinggi dan
luas. Karena tugas ini dapat berarti humas memiliki wewenang
25
untuk memberi nasihat apakah suatu program sebaiknya
diteruskan ataukah ditunda bahkan dihentikan. Di sini humas
bertugas untuk senantiasa memonitor semua program.13
Sedangkan dalam buku Materi Pokok Menejemen Humas,
disebutkan bahwa tugas-tugas humas yang telah berkembang antara
lain di bawah ini :
a. Berkemampuan menganalisis kekuatan dan kelemahan
organisasi.
b. Mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi.
c. Memberi nasihat kepada pemimpin.
d. Menjadi sumber dari informasi yang telah diolah secara
profesional tentang berbagai hal yang melibatkan organisasinya
ke luar dan ke dalam serta memiliki pengetahuan yang aktual
tentang teknologi-teknologi dan fasilitas-fasilitas baru serta
mengadakan kontak dengan pihak-pihak lain.
e. Memiliki kontak dan pengambil keputusan yang penting untuk
organisasinya, dan juga sumber informasi dalam bidang-bidang
terkait lainnya yang ada hubungannya dengan organisasinya.
f. Memiliki dan mampu memilih saluran komunikasi dan cara
penyajian informasi yang tepat untuk produk-produk
organisasinya.
13 Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2004) h. 25
26
g. Mengadakan penelitian yang memberi informasi baru dan
pemecahan masalah tentang berbagai situasi yang dihadapi oleh
organisasinya dan mengukur efektivitas program-program PR.
h. Memantau dan mengevaluasi kegiatan dan masalah PR serta
memberi laporan secara teratur kepada oimpinannya tentang
masalah dan situasi tersebut.
i. Merencanakan dan mengolah berbagai kegiatan yang
didelegasikan kepadanya, khusus dalam hal ini pengadaan
publikasi terkait event maupun kunjungan dan pertemuan.
j. Membantu bagian-bagian lain dalam organisasi/komunikasi
horisontal atau menganalisis berbagai hal yang berkaitan dengan
komunikasi, penulisan laporan dan lain-lain.
k. Mengembangkan keserasian dan kerapihan dalam
organisasinya.14
4. Peran Hubungan Masyarakat
Humas berperan ganda, yaitu keluar memberikan informasi
atau pesan- pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi
atau lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran,
sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini
khalayak, diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan
bersama. Humas sebagai fungsi komunikasi memiliki dua
14 Mahiddin Mahmud, Alex Rumondor, Menejemen Humas, (Jakarta: Universitas
Terbuka, 2007) cet-6, h. 2.19
27
pengertian. Pertama, humas sering diartikan sebagai aktivitas
komunikasi yang dilakukan seorang atasan terhadap bawahan
ataupun khalayaknya, baik khalayak internal maupun eksternal,
dengan tujuan menumbuhkan pengertian bagi organisasi. Kedua,
humas juga dimaknai sebagai kegiatan komuniasi yang dibangun
dalam satu wadah khusus seperti, Biro, Bidang, Devisi,
Departemen, Bagaian. Pelembagaan ini menunjukkan bahwa
program kerja humas merupakan program kerja yang terencana,
terorganisir dan sistematis.
Sementara itu, Dozier menyebutkan bahwa peranan humas
merupakan salah satu kunci penting untuk pemahaman fungsi humas
dan komunikasi organisasi. Menurutnya peranan petugas humas
dibedakan menjadi dua , yakni peranan managerial (communication
manager role) dan peranan teknis (communication technical role)15.
Peranan manajerial dikenal dengan peranan di tingkat
manajemen dapat diuraikan menjadi 3 peranan, yakni expert
preciber communication, problem solving facilitator, dan
communication facilitator. Sehingga bila dijelaskan lebih jauh
terdapat 4 peranan, antara lain:
1) Penasihat Ahli (Expert prescriber)
Seorang praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki
kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam
penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Artinya,
15 Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2004) h. 24
28
petugas humas membantu dalam memecahkan dan mengatasi
persoalan yang tengah dihadapi organisasinya.
2) Fasilitator Komunikasi (Communication fasilitator)
Peranan sebagai fasilitator komunikasi antara
perusahaan/organisasi dengan publik baik dengan publik
eksternal maupun internal. Humas sebagai jembatan komunikasi
antara publik dengan perusahaan.
3) Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem solving process
fasilitator)
Peranan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan
masalah. Pada peranan di sini petugas humas melibatkan diri atau
dilibatkan dalam setiap manajemen (krisis). Dia menjadi anggota
tim, bahkan bila memungkinkan menjadi leader dalam
penanganan krisis manajemen.
4) Teknisi Komunikasi (Communication technician)
Petugas humas dianggap pelaksana teknis komunikasi. Dia
menyediakan layanan di bidang teknis, sementara kebijakan dan
keputusan teknik komunikasi mana yang akan digunakan bukan
merupakan keputusan petugas humas, melainkan keputusan
manajemen dan petugas humas yang melaksanakannya.16
Disamping itu peranan komunikasi di dalam menejemen
berada di tingkat penting dalam terciptanya hubungan komunikasi
16 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi: Konsepsi dan
Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 20.
29
antara menejemen dengan pemilik perusahaan dan sebaliknya.
Termasuk melakukan komunikasi timbal balik dua arah adalah
komunikasi yang dilakukan antara pihak perusahaan dan publiknya.
C. Hubungan Masyarakat Pemerintah
1. Hubungan Masyarakat Pemerintah
Hubungan masyarakat di lingkungan instansi pemerintah
adalah aktivitas lembaga atau individu, yang melakukan fungsi
manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik
pemangku kepentingan dan sebaliknya.17
Bagian humas di institusi pemerintahan dibentuk untuk
mempublikasikan atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan. Sam
Black dalam bukunya yang berjudul “Practical Public Relations”
mengklasifikasikan humas menjadi “humas pemerintahan pusat
(central government)” dan “humas pemerintah daerah (local
government).18
Lembaga-lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai
tingkat daerah dilengkapi dengan bagian humas untuk mengelola
informasi dan opini publik. Informasi mengenai kebijaksanaan
pemerintah disebarkan seluas-luasnya, dan opini publik dikaji dan
17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara, Nomor 12 Tahun 2008 Bab 1
Pasal 1, Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
18 Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikasi, (Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. Ke-6, h. 37
30
diteliti seefektif mungkin untuk keperluan pengambilan keputusan
dan penentuan kebijakan berikutnya.
Humas pemerintahan diarahkan untuk berhubungan dengan
media, masalah umum, dokumentasi dan publikasi. Selain itu, humas
pemerintahan biasanya bertanggung jawab untuk membuat sebuah
konferensi pers, membuat press realese, press clipping, pameran-
pameran, menerbitkan media intern, mengorganisir pertemuan
dengan masyarakat, penerangan melalui berbagai media komunikasi
bagi setiap masyarakat, mendokumentasikan semua kegiatan
instansi, mengorganisir kunjungan-kunjungan para pejabat,
menerima keluhan masyarakat/publik.19
2. Tugas Hubungan Masyarakat Pemerintah
Perbedaan pokok antara tugas humas yang terdapat di
instansi pemerintah dengan non pemerintah adalah tidak adanya
unsur komersil walaupun humas pemerintah juga melakukan hal
yang kurang lebih sama. Humas pemerintah lebih menekankan pada
public services atau demi meningkatkan pelayanan umum.
Humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan
penjelasan kepada publik mengenai kebijakan dan langkah yang
diambil oleh pemerintah serta mengusahakan timbulnya hubungan
yang harmonis antara lembaga dengan publik. Menurut John D.
19 Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2004) h. 39
31
Millet dalam bukunya, Menegement is Public Service the Quest for
Effective Performance, artinya humas dalam dinas/instansi
kepemerintahan terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas
utamanya, yaitu sebagai berikut :
a. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan
dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about
public desires and aspiration).
b. Keinginan memberikan nasihat atau sumbangan saran untuk
menanggapi apa yang sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga
pemerintah seperti yang dikehendaki oleh publik. (advising the
public about what is should desire).
c. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan
memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para
aparat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between
public and government official).
d. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah
diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang
bersangkuta (informing and about what an agency is doing).20
Humas Pemerintahan berfungsi sebagai juru bicara lembaga,
fasilitator, memberikan pelayanan informasi kepada publik,
menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang
kebijakan, program, produk dan jasa lembaga, menciptakan iklim
hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, serta
20 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi: Konsepsi dan
Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 341-342.
32
menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan.
Untuk mencapai semua itu maka humas pemerintahan harus
melakukan beberapa hal sebagai berikut:
a. Membangun hubungan internal dan eksternal.
b. Penyelenggara pertemuan antar instansi.
c. Institusi yang tidak diskriminatif.
d. Penyelenggara koordinasi antar instansi.
e. Penyedia informasi pemerintah.
f. Pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa.
g. Pendorong upaya pemberdayaan masyarakat.
h. Pengelolaan sarana dan prasarana kehumasan pemerintah.
i. Pembentuk citra positif instansi pemerintah.
j. Penyebar informasi pemerintah dan pembangunan.21
3. Peran Hubungan Masyarakat Pemerintah
Dasar pemikiran humas dalam pemerintahan berlandaskan
pada dua fakta dasar. Pertama, masyarakat mempunyai hak untuk
mengetahui, karena itu para pejabat pemerintahan mempunyai
tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat.
Kedua, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan
dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk
memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Hasnya dengan
21 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara, Nomor 12 Tahun 2008, Tentang
Pedoman Umum Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bab 3 Pasal 6-7.
33
proses komunikasi demikianlah pemerintah dan masyarakat dapat
mencapai suatu pengertian kesatuan yang positif.22
Keberadaan unit kehumasan di sebuah badan publik atau
instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional
dan operasional dalam upaya menyebarluaskan suatu kegiatan
instansi baik itu ke dalam lembaga maupun ke luar (publik). Humas
berperan menjadi jembatan untuk memperlancar jalannya interaksi
dan penyebaran informasi mengenai kegiatan pembangunan
nasional melalui kerjasama dengan pihak pers, media cetak
maupun elektronik. Humas harus menjadi komunikator yang
membantu mencapai tujuan maupun sasaran bagi badan
publik/instansi kepemerintahan, serta menciptakan hubungan baik
dengan publik sehingga menciptakan citra serta opini masyarakat
yang menguntungkan.
Dalam buku “Manajemen Public Relations & Media
Komunikasi karangan Rosady Ruslan” disebutkan bahwah peran
humas pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu peran taktis dan
strategis:
a. Peran taktis adalah tugas jangka pendek humas yang berupaya
memberikan pesan-pesan dan informasi kepada masyarakat
umum dan khalayak tertentu sebagai target sasarannya.
Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, dan
kemudian memotivasi atau mempengaruhi opini masyarakat
22 Frazier Moore, Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2005) Cet-2, h. 489
34
dengan usaha untuk “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan
sasaran badan publik/instansi yang diwakilinya.
b. Peran strategis adalah tugas jangka panjang humas yang berperan
serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan,
memberikan sumbangan saran, gagasan hingga ide-ide cemerlang
serta kreatif dalam menyukseskan program kerja badan
publik/instansi yang bersangkutan dan hingga pelaksanaan
pembangunan nasional. Terakhir bagaimana upaya untuk
menciptakan citra atau opini masyarakat yang positif.23
Selain melakukan perannya diatas, humas juga melakukan
beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya upaya
implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Kegiatan yang bisa dilakukan humas, yaitu: Publisitas. Publisitas
adalah informasi yang disediakan oleh humas melalui media-
media yang ada: majalah internal, news latter, press release. Untuk
dapat menjalankan fungsinya humas harus melakukan bagian dari
fungsinya dalam menyediakan informasi bagi publik. Publisitas
sangat penting dilakukan untuk menyebarkan informasi terkait
lembaga yang diawakili oleh humas tersebut. Jenis- jenis media
internal yang bisa digunakan oleh humas dalam kegiatan sosialisasi
adalah sebagai berikut :
a. Komunikasi Eletronik, seperti Website, email secara
fundamental telah mengubah cara kerja humas, humas
23 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi: Konsepsi dan
Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 344.
35
pemerintahan dapat melakukan kegiatan sosialisasi melalui
web yang dimiliki lembaga atau badan di mana ia bekerja.
b. Majalah Internal, publikasi atau terbitan yang
didistribusikan kepada para anggota ataupun khalayak
pendukung dari suatu organisasi seperti institut- institut
professional, unversitas, komunikasi profesi tertentu,
serikat buruh dan yayasan amal, lazim disebut sebagai
jurnal internal semi eksternal.
c. Media Online, seiring perkembangan teknologi yang
semakin pesat, publik bisa mengakses media online secara
24 jam, seperti: facebook, twitter, instagram, youtube dan
lain-lain.
d. Konferensi Pers, merupakan sarana yang biasa digunakan
untuk mengumpulkan para jurnalis dalam rangka membuat
pengumuman, peluncuran kampanye bahkan penyebaran
informasi.
e. Acara-acara, acara yang berhubungan dengan lembaga juga
sangat penting, seperti: pameran, seminar, makan siang
dengan media dan lainnya. Tidak semua acara ditujukan
untuk publisitas, tetapi dapat juga untuk memotivasi dan
mengembangkan moral para staff.24
24 Keith Butterick, Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik, (Jakarta: Rajawali
Press, 2012), Cet-1, h. 167-177.
36
Dari kedua konsep humas secara umum dan humas
pemerintah, terlihat jelas bahwa keduanya memiliki tugas, fungsi
dan peran yang hampir serupa. Keduanya ingin menjaga hubungan
yang baik antara organisasi kepada publiknya baik internal maupun
eksternal. Hubungan baik yang dijalankan oleh organisasi dan
publiknya ini dapat tercipta melalui komunikasi yang terbuka dan
terjalin baik antara organisasi dengan publiknya.
D. Model Perkembangan Komunikasi dan Praktek Humas
Menurut James E. Grunig (1992: 285), bahwa perkembangan humas
dalam konsep dan praktik dalam proses komunikasi yaitu terdapat 4 model
(Four typical ways of conceptual and practicing communication) sebagai
berikut:
1. Model Publicity or Press Agentry
Humas melakukan propaganda atau kampanye melalui
proses komunikasi satu arah untuk tujuan publisitas yang
menguntungkan sepihak, dengan mengabaikan kebenaran informasi
sebagai upaya untuk menutupi unsur negatif dari suatu lembaga.
2. Model Public Information
Humas bertindak seolah journalist in resident. Berupaya
membangun kepercayaan organisasi melalui proses komunikasi
searah dan tidak mementingkan persuasif. Seolah bertindak sebagai
wartawan dalm menyebarluaskan publisitas, informasi dan berita ke
37
publik. Unsur kebenaran dan objektivitas pesan (informasi) selalu
diperhatikan oleh pihak narasumbernya.
3. Model Two Way Asymmetrical
Humas melakukan kampanye melalui komunikasi dua arah
dan penyampaian pesan berdasarkan hasil riset serta strategi
komunikasi persuasif publik secara ilmiah. Unsur kebenaran
diperhatikan untuk membujuk publik agar mau bekerja sama,
bersikap terbuka sesuai harapan organisasi. Feedback dan
feedfoward dari pihak publik diperhatikan serta berkaitan dengan
informasi mengenai khalayak diperlukan sebelum melaksanakan
komunikasi. membangun hubungan dan pengambilan inisiatif selalu
didominasi oleh si pengirim.
4. Model Two Way Symmetrical
Model komunikasi simetris dua arah yag menggambarkan
bahwa suatu komunikasi propaganda melalui dua arah timbal balik
yang berimbang. Model ini mampu memecahkan atau menghindari
terjadinya konflik dengan memperbaiki pemahaman publik secara
strategis agar dapat diterima, dianggap lebih etis dalam
penyampaian pesan (informasi) melalui teknik komunikasi
membujuk untuk membangun saling pengertian dan
menguntungkan kedua belah pihak.25 Model-model komunikasi di
atas, bagi humas dapat digunakan dengan model yang berbeda untuk
25 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-3, h. 103-105.
38
tujuan yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda pula secara
tepat serta efektif, baik untuk tujuan penelitian maupun kegiatan
secara praktikal.
Berdasarkan teori dan konsep yang telah dijabarkan diatas, maka
asumsi teoritis yang dapat dibangun dari penelitian ini adalah “Badan
publik membutuhkan dukungan peran humas dalam upaya
mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Humas badan publik harus menjalankan
peran sebagai manajer humas (Public Relations Manager) dalam upaya
implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi”. Dalam membantu
manajemen mencapai upaya-upaya dalam mencapai implementasi Undang-
Undang KIP, humas harus melakukan peranan, meliputi : pengelolaan
humas (manajemen humas), yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan
pengevaluasian; Memberikan saran pada pimpinan terkait upaya yang harus
dilakuakan untuk mencapai implementasi Undang-Undang KIP; Membantu
mengatasi hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai implementasi
Undang- Undang KIP. Humas, juga harus melakukan kegiatan-kegiatan
humas untuk membantu mencapai implementasi Undang-Undang KIP,
meliputi : publikasi, sosialiasai, dan kegiatan humas yang lainnya.
E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Kewajiban badan publik untuk mewujudkan keterbukaan akses
informasi bagi publik sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan dalam
39
Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik, meliputi:
a. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah
kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
b. Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat,
benar, dan tidak menyesatkan.
c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara
baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
d. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas
Informasi Publik.
e. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain
memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
pertahanan dan keamanan negara.
f. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 sampai dengan ayat 4 Badan publik dapat memanfaatkan
sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.26
26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
7.
40
Untuk itu penulis akan mulai menjabarkan beberapa poin penting
yang menunjang konsep keterbukaan informasi publik sebagaimana yang
termaktub di Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
1. Badan Publik
Aktor utama perwujudan keterbukaan informasi publik
adalah Badan Publik, pengguna informasi publik, dan pemohon
informasi publik. Lembaga lain seperti Komisi Informasi,
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN),
Mahkamah Agung (MA), hanyalah pihak yang ikut mewujudkan
keterbukaan informasi publik dengan cara mendorong
mengimplementasikannya. Oleh karenanya, penyebutan istilah
Badan Publik ini sangat dominan dalam undang-undang
Keterbukaan Informasi Publik maupun peraturan turunannya.
Yang disebut Badan Publik adalah lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah, atau
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,
dan/atau luar negeri.27
27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
1 ayat 3
41
Jadi, yang disebut dengan Badan Publik bukanlah hanya
pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lainnya) di
semua tingkatan saja, seperti yang sebelumnya banyak dipahami
orang, tapi juga lembaga nonpemerintah. Dari definisinya, jika
diklasifikasikan secara sederhana, maka Badan Publik bisa dibagi
menjadi tujuh kelompok sebagai berikut:28
a. Seluruh lembaga eksekutif
b. Seluruh lembaga legislatif
c. Seluruh yudikatif
d. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaran negara, yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
e. Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,
sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Misalnya,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Koperasi, Organisasi
Masyarakat (Ormas), dan sebagainya.
f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD). Dalam hal ini tentu keduanya
diperlakukan sebagai entitas bisnis sehingga diatur dalam
pasal khusus, yakni pasal 14 UU KIP.
28 Abdulhamid Dipopramono, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik, (Jakarta:
renebook, 2017) h. 45-46
42
g. Partai politik yang diatur secara khusus pada pasal 15 di UU
KIP.
Pengelompokan Badan Publik tersebut didasarkan pada
fungsi dan tugas dari masing-masing Badan Publik, atau
bidang yang ditangani. Sedangkan jika berdasarkan leveling-
nya, Badan Publik bisa dibagi menjadi Badan Publik pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Informasi Publik
Bicara keterbukaan informasi publik adalah bicara tentang
informasi publik. Banyak aspek terkait informasi publik diatur
dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan
turunannya. Namun, jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, secara
prinsip pada pokoknya warga negara dan badan hukum Indonesia
memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik seluas-luasnya.
Hal itulah yang dijamin dan dilindungi oleh negara melalui UU KIP
dan peraturan turunannya.
Dalam UU KIP diatur bahwa semua informasi publik
merupakan informasi yang bersifat terbuka dan boleh diakses oleh
publik, kecuali sedikit saja yang dikecualikan atau boleh
dirahasiakan. Ketentuan ini secara paradigmatis berkebalikan
dengan situasi sebelum dilahirkannya UU KIP tahun 2008, yang
berprinsip bahwa semua informasi publik adalah tertutup dan
rahasia, kecuali sangat sedikit yang terbuka dan boleh diakses oleh
43
publik.29 Hal ini merupakan salah satu langkah yang diambil adalah
untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif,
dan inovatif melalui komitmen Open Government Indonesia
(OGI).30
Gambar 2.1 Situasi yang Ingin Dicapai UU KIP
Keterangan : : Informasi publik terbuka
: Informasi publik tertutup
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
mendefinisikan informasi sebagai keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik itu
data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik
29 Abdulhamid Dipopramono, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik, (Jakarta:
renebook, 2017) h. 23.
30 Sumber www.opengovindonesia.org, open-government-indonesia, Diambil pada Sabtu
(16/12/2017), Pukul 13:18 WIB.
SebelumUU KIP (Masyarakat
dan Pemerintahan yang tertutup
Sesudah UU KIP (Masyarakat
dan Pemerintah yang terbuka)
44
secara elektronik ataupun nonelektronik.31 Jika digambarkan secara
positioning, maka informasi publik merupakan himpunan bagian
saja dari informasi dalam pengertian luas.
Sedangkan yang dimaksud dengan informasi publik adalah
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara
dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan
undang-undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.32
Tabel 2.2 Perubahan Paradigma Pasca terbitnya UU KIP33
Sebelum Terbit UU KIP Sesudah Terbit UU KIP
Prinsip Dasar
Seluruh informasi publik
tertutup selain sedikit yang
diperbolehkan untuk
dibuka/diakses oleh publik.
Seluruh informasi publik
terbuka/boleh diakses publik
kecuali sedikit yang
dikecualikan.
Penolakan terhadap
permohonan informasi publik
cukup dengan alasan rahasia
negara.
Penolakan terhadap
permohonan informasi publik
harus berdasarkan pengujian
atas konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi publik
dibuka.
31 Pasal 1, Undang-Undang No 14 Tahun 2008
32 Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010.
33 Abdulhamid Dipopramono, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik, (Jakarta:
renebook, 2017) h. 24.
45
Jangka waktu kerahasiaan
dari informasi publik
permanen
Jangka waktu kerahasiaan dari
informasi publik tidak
permanen.
Kepastian Layanan
Tidak ada batas waktu untuk
merespons dan melayani
informasi publik.
Ada batasan waktu untuk
merespons dan melayani
permohonan informasi publik.
Sanksi
Sanksi hanya diberikan
kepada aparat yang
membocorkan informasi
publik dan pihak-pihak yang
dinilai menyalahgunakan
informasi publik.
Sanksi juga diberikan kepada
pihak/badan publik yang
menghambat pemberian
informasi publik yang tidak
dikecualikan berdasarkan
undang-undang.
Tidak semua informasi bersifat terbuka dan boleh diakses
oleh publik, ada juga informasi yang bersifat tertutup yang disebut
dengan informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi-
informasi yang oleh karena berbagai sebab dirahasiakan atau tidak
boleh diakses oleh publik. Informasi publik yang dikecualikan ini
bersifat ketat dan terbatas, Badan Publik tidak boleh sembarangan
mengatakan bahwa suatu informasi merupakan informasi yang
dikecualikan. Untuk mengecualikan informasi publik, maka Badan
Publik harus melakukan uji konsekuensi terhadap bahaya yang
timbul jika informasi tersebut dibuka. Uji konsekuensi ini
merupakan penerapan dari prinsip pengecualian terhadap informasi
publik yang bersifat ketat dan terbatas. Dalam UU KIP informasi
yang dikecualikan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17.
46
Pengguna informasi publik belum tentu menjadi Pemohon
Informasi Publik jika yang bersangkutan sudah merasa cukup dalam
mendapatkan informasi publik melalui website, flyer, selebaran,
buku-buku, majalah, atau saluran lainnya.
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi
publik sebagaimana prosedur yang diatur dalam Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik. Hak pemohon informasi publik
meliputi:
Setiap orang berhak :
a) Melihat dan mengetahui informasi publik.
b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
untuk memperoleh informasi publik.
c) Mendapat salinan informasi publik melalui permohonan
sesuai dengan undang-undang
d) Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
e) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan
permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan
tersebut.
f) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi
47
publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang KIP.34
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dalam perwujudan keterbukaan informasi disuatu Badan
Publik selain Badan Publik sendiri lewat pimpinannya, Badan
Publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) sesuai dengan amanat UU KIP Pasal 13.
Dokumentasi disini sebagaimana yang disebutkan di Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, diartikan
sebagai pengumpulan, pengelolaan, penyusunan, dan pencatatan
dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.35
PPID merupakan istilah dan jabatan baru yang muncul
setelah terbitnya UU KIP, menurut Pasal 1 angka 9 UU KIP, yang
dimaksud dengan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau
pelayanan informasi di suatu Badan Publik.36
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya PPID dibantu oleh
pejabat fungsional yang memberikan pelayanan informasi dan
dokumentasi, melakukan pengumpulan informasi dan dokumentasi,
pendokumentasian informasi dan dokumentasi, dan pengembangan
34 Pasal 4 ayat 1-4, Undang-Undang No 14 Tahun 2008.
35 Pasal 1 aayat 5, Permendagri Nomor 35 Tahun 2010
36 Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, No 14 Tahun 2008.
48
sistem informasi dan dokumentasi. Secara kompetensi pejabat
fungsional terdiri dari pranata humas, pranata komputer, pranata
kepustakaan, dan pranata kearsipan. Badan Publik juga harus
membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan
informasi secara cepat, mudan, dan wajar.
Ketentuan mengenai PPID lebih rinci diatur dalam Pasal 12
dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan
Badan Publik negara yang berada di pusat dan di daerah,
merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.
b. PPID ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik negara
yang bersangkutan.
c. PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik
negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang
bersangkutan.
d. PPID dijabat oleh seseorang yang memilki kompetensi di
bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
e. Kompetensi yang dimaksud ditetapkan oleh pimpinan Badan
Publik yang bersangkutan.
49
Sedangkan tugas dan tanggung jawab PPID diatur dalam
Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan UU KIP, meliputi:
a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan
pengamanan informasi.
b. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang
berlaku.
c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi
Publik.
e. Pengujian konsekuensi.
f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnya.
g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis
jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik
yang dapat diakses.
h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi
publik.37
4. Komisi Informasi
Komisi Informasi adalah sebuah badan mandiri yang
berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan
37 Abdulhamid Dipopramono, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik, (Jakarta:
renebook, 2017) h. 53-54
50
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan
informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat,
Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi
kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota
negara. Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota
provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu
kota kabupaten/kota. Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7
(tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur
masyarakat. Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi
Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang
mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.38
KIP berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan
petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau
Ajudikasi nonlitigasi.
I. Komisi Informasi bertugas:
Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap
Pemohon Informasi Publikberdasarkan alasan sebagaimana
38 Sumber www.komisiinformasi.go.id, profil Komisi Informasi, Diambil Pada Minggu
(01/10/2017). Pukul 04:07 WIB.
51
dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan
umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis.
II. Komisi Informasi Pusat bertugas:
Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa
melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; menerima,
memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di
daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi
Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan
laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan
Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-
waktu jika diminta.
III. Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi
Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan
memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui
Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.39
39 Abdulhamid Dipopramono, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik, (Jakarta:
renebook, 2017) h. 41
52
BAB III
GAMBARAN UMUM
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A. Sejarah
Sejarah dalam sebuah lembaga tidak dapat dihindari dan tidak dapat
dilupakan. Setiap lembaga atau organisasi memiliki sejarah yang berbeda.
Salah satunya adalah sejarah berdirinya lembaga yang kini kita kenal
sebagai Kementerian Sekretariat Negara, berikut penjelasannya.1
Sekretarian Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh
Menteri Sekretaris Negara, dan berkedudukan di bawah serta bertanggung
jawab kepada Presiden. Sejak awal dibentuknya hingga sekarang ini, tugas
Sekretariat Negara pada umumnya adalah memberikan dukungan teknis dan
administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan
kekuasaan Negara.
Sekretariat Negara dibentuk sejak awal berdirinya Negara Republik
Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945 merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik
Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sehari setelah Proklamasi
Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat sebagai
Presiden, dan Drs Mohammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada
tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno membentuk Kabinet
1http://www.setneg.go.idimagesstorieskepmenppidsejarah_kementerian_sekretariat_negar
a.pdf, Diunduh Pada Hari Minggu Tanggal 30 September 2017, Pada Jam 03.40 WIB.
53
Pemerintah Republik Indonesia yang pertama. Dalam Pembentukan
Kabinet pertama ini, diangkat seorang Sekretaris Negara dan Juru Bicara
Presiden.
Dalam perjalanan sejarahnya, Sekretariat Negara mengalami
beberapa kali perubahan, baik tugas pokok, fungsi, kedudukan, maupun
struktur kelembagaannya. Perubahan itu sangat dipengaruhi oleh situasi
politik yang terjadi di tanah air. Awalnya, Sekretariat Negara hanya
berfungsi untuk membantu tugas-tugas administrasi kepresidenan. Pada
akhirnya, menjadi sebuah lembaga yang memberikan dukungan teknis dan
administratif kepada Presiden dan Wakil Presiden.
1. Sekretariat Negara Pada Masa Awal Pemerintahan RI
Pada awal kemerdekaan, Sekretariat Negara belum
berbentuk sebuah lembaga setingkat dengan kementerian. Sekretaris
Negara hanya berfungsi sebagai Sekretaris Presiden yang
menjalankan tugas sebagai pelaksana teknis administratif Presiden.
Sekretariat Negara pada masa awal pemerintahan Republik
Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam membantu
jalannya roda pemerintahan. Berdirinya Sekretariat Negara
Republik Indonesia dapat ditelusuri dari masa awal pembentukan
Kabinet Pemerintah Republik Indonesia pertama, yang berbentuk
Kabinet Presidensil. Kabinet Pemerintah RI pertama kali dibentuk
pada tanggal 2 September 1945. Pada Kabinet Pemerintah RI yang
pertama itu, diangkat Mr. Raden Mas Abdul Gafar Pringgodigdo
yang lebih dikenal dengan sebutan Mr. A. G. Pringgodigdo sebagai
54
Sekretaris Negara dan Soekardjo Wirjopranoto sebagai Juru Bicara
Presiden. Diangkatnya Mr. A. G. Priggodigdo sebagai Sekretaris
Negara merupakan cikal bakal berdirinya Sekretariat Negara, karena
ia bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas-
tugas kesekretariatan dalam pemerintahan.
2. Sekretariat Negara Menjadi Kabinet Presiden
Tanggal 28 Desember 1949, pasca pembentukan Negara
Republik Indonesia Serikat, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat
negara lainnya kembali ke Jakarta. Jakarta kemudian dinyatakan
kembali sebagai Ibukota Negara. Pada pembentukan Negara
Republik Indonesia Serikat, Mr. A.G. Pringgodigdo tidak bersedia
diangkat kembali menjadi Sekretaris Negara. Sebagai penggantinya,
diangkat Mr. Abdul Karim Pringgodigdo dengan jabatan Direktur
Kabinet Presiden. Pada masa kepemimpinan Mr. A. K.
Pringgodigdo, nama Sekretariat Negara diganti menjadi Kabinet
Presiden yang dipimpin oleh Direktur Kabinet Presiden. Kabinet
Presiden dibantu oleh tiga Sekretaris Presiden, dengan tugas yang
tidak jauh berbeda dengan tugas Sekretariat Negara sebelumnya.
Hanya saja, wewenang pengundangan berada pada Departeman
Kehakiman.
Bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia, terus
mengalami perubahan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara
Republik Indonesia Serikat berubah kembali menjadi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik
55
Indonesia Serikat, dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan
Undang Undang Dasar Sementara 1950. Pemerintahan berdasarkan
pada sistem demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan masih
menggunakan sistem Parlementer. Kekuasaan Presiden semata-mata
hanyalah sebagai Kepala Negara, sedangkan Kepala Pemerintahan
dipegang oleh Perdana Menteri. Mohammad Natsir diangkat sebagai
Perdana Menteri dan dibentuk “Kabinet Perdana Menteri” yang
memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Perdana
Menteri sebagai Kepala Pemerintahan.
3. Dari Kabinet Presiden Kembali ke Sekretariat Negara
Perubahan ketatanegaraan kembali terjadi ketika Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
Keputusan penting dari Dekrit Presiden ini adalah pembubaran
Dewan Konstituante dan diberlakukannya kembali Undang-Undang
Dasar 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Sejak Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, maka Presiden kembali berfungsi sebagai
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sebagaimana pada sistem
Kabinet Presidensil. Dengan demikian, fungsi Kabinet Presiden dan
Kabinet Perdana Menteri yang dibentuk bersama, tidak berlaku lagi.
Sejak terbentuknya Kabinet Parlementer, Kabinet Syahrir
Pertama, hingga Kabinet Juanda 1959 telah terjadi beberapa kali
pergantian Kabinet. Kabinet suatu pemerintahan tidak berlangsung
lama apalagi pada zaman Demokrasi Liberal. Jatuh-bangunnya
kabinet, antara lain disebabkan oleh komposisi kabinet yang
56
merupakan kabinet koalisi dari beberapa partai. Selain itu, pada
masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950,
DPR memiliki hak mosi, petisi, dan resolusi. Hak-hak tersebut
sering dipergunakan, sehingga mengakibatkan jatuh-bangunnya
kabinet.
Sejak tahun 1945 hingga tahun 1960 terdapat tiga orang
pejabat Sekretaris Negara yaitu Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo
(1945-1949), Mr. Abdul Karim Pringgodigdo (1950-1957), dan Mr.
Tamzil Gelar Sutan Narayu (1957-1960). Sejak tahun 1950 fungsi
Sekretariat Negara adalah menangani surat- surat Presiden untuk
urusan sipil, mengorganisir upacara-upacara kenegaraan, mengatur
perjalanan dan keuangan Presiden, mengatur hubungan Presiden
dengan pers, radio dan televisi, serta memenuhi kebutuhan pribadi
Presiden dan keluarganya. Dengan demikian, fungsi Sekretariat
Negara dari tahun 1945-1960, sebatas pada fungsi sebagai pembantu
teknis Presiden.
4. Perluasan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Negara
Mulai tahun 1960, dengan Keputusan Presiden Nomor 221
Tahun 1960, dilakukan penghapusan Kabinet Presiden. Kabinet
Presiden ditetapkan kembali menjadi Sekretariat Negara yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris Negara. Dalam Keputusan
Presiden No. 221 Tahun 1960, ditetapkan lahirnya lembaga aparatur
presiden yang bernama Sekretariat Negara. Sekretariat Negara yang
57
baru dibentuk ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Negara dan
dibantu oleh seorang pembantu Sekretaris Negara atau Ajun
Sekretaris Negara. Sekretaris Negara dan Pembantu Sekretaris
Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Di dalam
Sekretariat Negara terdapat beberapa biro yang dikepalai oleh
Sekretaris Presiden yang juga berfungsi sebagai Kepala Biro. Selain
itu, dalam struktur organisasi Sekretariat Negara terdapat Sekretaris
Militer.
Kedudukan Sekretariat Negara ditingkatkan menjadi
kementerian dan berada langsung di bawah Presiden. Struktur
organisasi, tugas pokok dan fungsinya, semakin diperluas.
Sekretariat Negara membawahi Sekretariat Militer dan Rumah
Tangga Kepresidenan. Sekretariat Negara bertugas menangani
surat-surat yang bersifat sipil yang disediakan kepada pribadi
Presiden; menyelenggarakan upacara-upacara kepresidenan;
menangani perjalanan-perjalanan dan keuangan Presiden; menjalin
hubungan antara Presiden dengan pers, radio, dan televisi;
menangani kesehatan pribadi Presiden, keluarga Presiden, dan
keluarga para petugas Sekretariat Negara yang ditentukan oleh
Presiden.
Sementara itu, Sekretariat Militer bertugas menangani surat-
surat yang bersifat militer dan kepolisian yang disediakan kepada
pribadi Presiden dan pekerjaan lain yang bersifat militer dan
kepolisian yang ditugaskan kepadanya oleh Presiden. Selain
58
Sekretaris Militer, Rumah Tangga Kepresidenan, dan Pasukan
Pengamanan Presiden, terdapat pula beberapa biro, antara lain Biro
Administrasi dan Organisasi (Biro I), Biro Ekonomi dan Keuangan
(Biro II). Biro Politik dan Keamanan (Biro III), Biro Kesejahteraan
Rakyat (Biro IV), Biro Musyawarah (Biro V), dan Biro Tanda
Kehormatan (Biro VI).
Dalam perkembangan berikutnya, melalui Keputusan
Presiden Nomor 225 Tahun 1963 ditetapkan Mr. Mohamad Ichsan
sebagai Sekretaris Negara dengan kedudukan sebagai Menteri. Mr.
Mohammad Ichsan diserahi tugas memimpin Sekretariat Negara.
Pada saat itu, diangkat pula Mr. Abdul Wahab Surjoadiningrat
sebagai Sekretaris Negara dengan kedudukan Menteri yang diserahi
tugas membantu Presidium. Melalui Keputusan Presiden Nomor
301/M Tahun 1963, Mr. Abdul Wahab ditugasi memimpin
Sekretariat Presidium Kabinet. Dengan sistem Kabinet Presidensil,
maka fungsi Kabinet Presiden yang mengurus segala kepentingan
Presiden sebagai Kepala Negara dan Kabinet Perdana Menteri yang
mengurus kepentingan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan,
digabungkan ke dalam satu wadah/organisasi yang kemudian
disebut Sekretariat Negara.
5. Sekretariat Negara di Era Orde Baru
Dinamika sosial politik dan pemerintahan Republik
Indonesia, semakin lama semakin kompleks. Era pergantian
pemerintahan dari Orde Lama ke era Orde Baru, membawa
59
perubahan terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat Negara.
Menjelang masa Orde Baru, tugas Sekretariat Negara semakin
beragam. Melalui Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1966
ditetapkan jajaran pimpinan di lingkungan Sekretariat Negara.
Sekretaris Negara dijabat oleh Mr. Mohammad Ichsan dengan
kedudukan Menteri. Sekretaris Presiden Pribadi untuk hal-hal
khusus dijabat oleh St. Munadjad Danusaputro, SH dengan
kedudukan Menteri. Kemudian Sekretaris Kabinet Inti/Presidium
dijabat oleh Brigjen Pol. Hugeng Imam Santoso dengan Kedudukan
Menteri, sementara Wakil Sekretaris Negara Merangkap Sekretaris
Presiden dijabat oleh Djamin, dengan kedudukan Deputi Menteri.
Dengan berlakunya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967,
maka Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1966 dicabut dan
diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1967.
Organisasi Sekretariat Negara disempurnakan dengan Keputusan
Presiden Nomor: 53 Tahun 1967. Sekretariat Negara bertugas
membantu Presiden/Pimpinan Tertinggi ABRI dalam
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dengan
menyelenggarakan administrasi kenegaraan dan pemerintahan
dalam arti luas. Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Negara.
Susunan Organisasi Sekretariat Negara terdiri dari tiga bidang
Sekretariat. Sekretariat Presidium Kabinet dipimpin oleh Sekretaris
Presidium Kabinet dan bertugas menyelenggarakan administrasi
pemerintahan dalam arti luas. Sekretariat Kepresidenan dipimpin
60
oleh Sekretaris Kepresidenan yang bertugas menyelenggarakan
pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan kenegaraan dari Presiden.
Sekretariat Urusan Militer dipimpin oleh Sekretaris Militer dan
bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan/negara khusus
yang berhubungan dengan Angkatan Bersenjata.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1968
diadakan penyempurnaan lagi terhadap susunan organisasi
Sekretariat Negara. Tugas pokok Sekretariat Negara pada masa ini
adalah membantu Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun
Kepala Pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan
negara. Tugas pokok Sekretariat Negara meliputi administrasi
kenegaraan dan pemerintahan. Sekretariat Negara pada masa awal
Orde Baru terdiri dari Sekretariat Kabinet yang menyelenggarakan
pelayanan terhadap kegiatan pemerintahan dari Presiden selaku
Kepala Pemerintahan; Sekretariat Kepresidenan yang bertugas
memberikan pelayanan terhadap kegiatan- kegiatan kenegaraan dari
Presiden selaku Kepala Negara; dan Sekretariat Militer yang
melayani Kepala Negara dalam hal-hal yang bersangkutan dengan
fungsinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terhadap ABRI. Di
samping itu Sekretaris Negara dibantu oleh beberapa Asisten.
6. Sekretariat Negara di Era Reformasi
Seiring dengan dinamika reformasi, organisasi, tugas dan
fungsi Sekretariat Negara mengalami beberapa kali perubahan.
Perubahan terakhir, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35
61
Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;
yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Sekretariat Negara adalah
memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Dalam
melaksanakan tugasnya, Sekretariat Negara menjalankan fungsi
selain fungsi utama memberikan dukungan teknis dan administrasi
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya
menyelenggarakan kekuasaan negara. Sekretariat Negara juga
berfungsi menyiapkan naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden;
melakukan koordinasi dalam memberikan pelayanan
kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil
Presiden; melakukan koordinasi dalam pemberian dukungan teknis
dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan
kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara.
Selain itu juga, Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi
administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam
dan dari jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara; memberikan
dukungan teknis dan administrasi, serta analisis dalam rangka
penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan: Undang-
undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; dan
62
Peraturan Pemerintah, serta pemberian pertimbangan kepada
Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan
Presiden. Sekretariat Negara pun melaksanakan fungsi-fungsi lain
baik yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden, maupun
pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan
perundang- undangan.
B. Visi dan Misi
Visi Kementerian Sekretariat Negara
Terwujudnya Sekretariat Negara yang profesional, transparan dan
akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan
Wakil Presiden.
Misi Kementerian Sekretariat Negara
1. Memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang
prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan
kebijakan penyelenggaraan kekuasaan negara;
2. Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang
optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi secara efektif kepada
Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
63
4. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang
pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan
kelembagaan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana
Sekretariat Negara.2
C. Struktur Organisasi Pusat
Struktur organisasi Kementerian Agama pusat sebagai berikut:
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia3
D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang
dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan
2http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/ppid/visi_misi_dan_nilai_organisasi.pdf,
Diunduh Pada Hari Minggu Tanggal 30 September 2017, Pada Jam 03.45 WIB.
3http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/ppid/visi_misi_dan_nilai_organisasi.pdf,
Diunduh Pada Hari Senin Tanggal 1 Oktober 2017, Pada Jam 03.27 WIB.
64
bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Sekretariat Negara
mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi serta
analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan
kekuasaan negara. Berikut adalah fungsi dari Kementerian Sekretariat
Negara4 :
a) pemberian dukungan data, informasi, dan analisis dalam rangka
pengambilan kebijakan di bidang politik, hukum, keamanan,
perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.
b) pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam
rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah, serta
pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, penyiapan pendapat
hukum, serta penyelesaian rancangan Keputusan Presiden tentang
pemberian grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi
perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana
sementara, dan naturalisasi.
c) pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan,
keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden dan Wakil
Presiden.
d) Penyiapan naskah-naskah bagi Presiden dan Wakil Presiden.
e) Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden
4http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/ppid/organisasi_kementerian_sekretariat
_negara.pdf, Diunduh Pada Hari Minggu Tanggal 30 September 2017, Pada Jam 04.20 WIB.
65
dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal
pengangkatan dan pemberhentian perwira TNI dan Polri,
penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang
wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi
pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.
f) Pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam
penyelenggaraan administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya
yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat atau pejabat yang kedudukannya
disetarakan dengan Menteri Negara, yang wewenang
penetapannya berada pada Presiden.
g) Pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam
penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga
daerah, lembaga non struktural, organisasi politik, lembaga
swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, serta
penanganan pengaduan masyarakat.
h) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kerja sama
teknik antara pemerintah Indonesia dengan pihak luar negeri.
i) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara.
j) Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara.
66
k) Penyelenggaraan pelayanan dan dukungan perencanaan,
pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kehumasan, teknologi
informasi, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara,
penyediaan prasarana dan sarana serta administrasi umum lainnya
di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
l) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara, dan
m) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan
Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.
E. Struktur Organisasi Humas
Struktur organisasi Humas Kementerian Sekretariat Negara
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Asisten Deputi Hubungan Masyarakat
Kementerian Sekretarian Negara RI5
5http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/ppid/visi_misi_dan_nilai_organisasi.pdf,
Diunduh Pada Hari Senin Tanggal 1 Oktober 2017, Pada Jam 03.56 WIB.
67
F. Tugas dan Fungsi Humas
Tugas dan Fungsi Asisten Deputi hubungan masyarakat berdasarkan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2015 Pasal 746 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan
dan pengembangan pelayanan informasi publik, monitoring dan analisis
media terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden dan Kementerian
Sekretariat Negara, serta diseminasi informasi kehumasan dan pemberitaan
Kementerian Sekretariat Negara.
Dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana telah dijelaskan
dalam pasal 746, maka Asisten Deputi hubungan masyarakat
menyelenggarakan fungsi:
1. Pengoordinasian pengelolaan, pelayanan dan dokumentasi
informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian
Sekretariat Negara.
2. Pengoordinasian hubungan komunikasi dan kerjasama lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara/Kementerian/Lembaga/Instansi
lainnya serta masyarakat dalam rangka implementasi program
komunikasi Kementerian Sekretariat Negara.
3. Penyelenggaraan monitoring dan analisis media terkait kegiatan
Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara.
4. Penyelenggaraan peliputan dan dokumentasi mengenai kegiatan
Kementerian Sekretariat Negara.
68
5. Penyelenggaraan diseminasi informasi kehumasan Kementerian
Sekretariat Negara melalui media publikasi yang berbasis teknologi
informasi.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Deputi Bidang Hubungan
Kelembagaan dan Kemasyarakatan.
Asisten Deputi Hubungan Masyarakat terdiri atas:
1. Bidang Pengelolaan Informasi Publik
2. Bidang Monitoring dan Analisis Media
3. Bidang Peliputan dan Dokumentasi
4. Bidang Desiminasi Informasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas Bidang Hubungan Masyarakat antara lain:
1. Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pelayanan, dan
pendokumentasian informasi publik yang berada di bawah
penguasaan Kementerian Sekretariat Negara, serta melaksanakan
hubungan komunikasi dan kerjasama terkait kehumasan dengan
satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara/Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya/masyarakat.
2. Bidang Monitoring dan Analisis Media mempunyai tugas
melaksanakan monitoring dan analisis media terkait kegiatan
Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara,
69
serta penyusunan dan penyampaian rekomendasi atas hasil analisis
media kepada Menteri Sekretaris Negara.
3. Bidang Peliputan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan peliputan dan dokumentasi mengenai kegiatan
Kementerian Sekretariat Negara, serta menyusun dan mengunggah
berita terkini dalam website resmi Kementerian Sekretariat Negara.
4. Bidang Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan diseminasi informasi kehumasan terkait kegiatan
Kementerian Sekretariat Negara melalui media publikasi yang
berbasis teknologi informasi melalui situs dan media sosial resmi
Kementerian Sekretariat Negara, serta digital maupun non-digital.6
6 Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 3 Tahun 2015, Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara RI, Pasal 746 – 761.
70
BAB IV
HASIL TEMUAN DAN ANALISIS DATA
A. Peran Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Dalam Menunjang Keterbukaan Informasi Publik
Sebagai bagian dari lembaga Pemerintahan Negara, Humas
Kementerian Sekretariat Negara berfungsi memberikan informasi kepada
khalayak luas mengenai apa yang akan dan dilakukan oleh pemerintah. Hal
ini dipertegas oleh Faisal selaku informan 1.
“Jadi sekarang Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa
humas pemerintah harus bisa menyebar luaskan narasi tunggal, apa
program yang sedang dilakukan, yang akan dilakukan maupun yang
telah dilakukan.”1
Dengan adanya penjelasan dari humas, masyarakat diharapkan dapat
memahami dan dan mengerti apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
Peran ini merupakan upaya humas di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara dalam menunjang keterbukaan informasi publik sesuai dengan
amanat Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.
Kementerian Sekretariat Negara merupakan salah satu lembaga
pemerintah yang dekat dengan Presiden, sudah sewajarnya bila semua
informasi mengenai apa yang dilakukan, yang akan dilakukan dan sedang
direncanakan oleh Presiden disebarluaskan kepada publik melalui
1 Faisal, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Wawancara pribadi, pada Rabu tanggal 16 Oktober 2017.
71
Kementerian Sekretariat Negara. Humas Kementerian Sekretariat Negara
selain berperan mengakomodir semua kegiatan dan tugas Presiden maupun
lembaganya sendiri juga berperan menerima masukan yang berasal dari
masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media yang saat ini
memiliki kekuatan yang besar dalam pembentukan opini publik yang
mengarah kepada aspirasi publik. Dalam tugasnya, humas Kementerian
Sekretariat Negara tentunya mengelola dan menyediakan informasi dengan
cara mengidentifikasi data-data yang ada untuk mempertahankan dan
menjaga kesinambungan hubungan yang saling menguntungkan antara
pemerintah dan masyarakat, sehingga memperoleh dukungan masyarakat
secara kontinyu.
Sudah menjadi tugas humas sebagai ujung tombak untuk
mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara, humas memiliki peran yang harus
dilakukan guna menjaga kepercayaan lembaga di mata publik. Humas di
Kementerian Sekretariat Negara berada di bawah naungan Deputi Bidang
Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan. Berdasarkan data yang
penulis dapatkan, berikut peran Humas Kementerian Sekretariat Negara
dalam Menunjang Keterbukaan Informasi Publik menurut informan 1,
antara lain :
1. Mengelola dan Menyediakan Informasi
Tuntutan publik semakin lama semakin tinggi akan
keterbukaan dan transparansi dari sebuah lembaga pemerintahan.
Tentu saja bukan hal yang mudah bagi Kementerian Sekretariat
72
Negara untuk mengelola dan menyediakan informasi. Humas
berusaha mengimbangi keinginan publik melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan pelayanan berbasis teknologi. Sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Sekretariat Negara
sudah membentuk dan memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) yang dikepalai oleh Asisten Deputi Hubungan
Masyarakat. Dalam prosesnya humas Kementerian Sekretariat
Negara dibantu oleh PPID untuk mengelola dan menyediakan
informasi, PPID bertugas mengolah dan memilah informasi
sehingga menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar
Informasi yang Dikecualikan (DIK). Dalam upaya
mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Iinformasi
Publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, setidaknya
ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagaimana dijelaskan
oleh Konsultan Komunikasi Publik Magnitude Indonesia Tria pada
sesi wawancara.
“Setidaknya Badan Publik harus melakukan 3 hal.
Pertama pembentukan PPID, lalu penyusunan SOP
standar operasi pengelolaan dan pelayanan publik,
kemudian penyusunan daftar informasi publik dan yang di
kecualikan.”2
Setiap Badan Publik haruslah mempunyai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID). Walau terdengar mirip dengan
tugas serta fungsi humas, tapi tugas PPID sendiri memang
2 Tria, Konsultan Informasi Publik, Magnitude Indonesia, Wawancara pribadi, pada Selasa tanggal
14 Noveber 2017.
73
membantu humas dalam mengelola dan menyediakan informasi dan
tetap dalam koridornya. Demikian yang diungkapkan Kepala
Bidang Pengelolaan Informasi Publik Faisal pada sesi wawancara.
“Jadi PPID dan humas itu selalu beririsan, tugasnya PPID
itu ada di lingkup kehumasan, bagian dari kehumasan.
PPID itu semacam non official atau add hook, PPID tidak
mengambil tugas Humas, malah saling mengisi dan
bersinergi.”3
PPID membantu Humas dalam mengelola dan menyediakan
informasi sesuai dengan ketentuan di Undang-undang nomor 14
tahun 2008. Mengklasifikasikan informasi menjadi Daftar Informasi
Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Daftar Informasi
Publik sendiri dibagi menjadi 3, yaitu informasi berkala, informasi
serta merta dan informasi yang wajib tersedia.
Dengan begitu Humas bisa lebih mudah maupun proaktif
menyebarluaskan informasi kepada publik lewat Daftar Informasi
Publik karena informasi tersebut memang harus dipublikasikan oleh
Kementerian Sekretariat Negara.
2. Diseminasi Informasi dengan Mengoptimalkan Berbagai
Media
Diseminasi merupakan penyebarluasan ide maupun gagasan,
dalam praktiknya, humas menyebarluaskan informasi dengan
mengoptimalkan perangkat media yang dimiliki untuk
3 Faisal, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Wawancara pribadi, pada Rabu tanggal 16 Oktober 2017.
74
mempublikasikan secara masif program pemerintah/lembaga,
kebijakan, maupun apa yang akan dilakukan pemerintah dan apa
yang telah dilakukan pemerintah melalui berbagai media yang
dimiliki Kementerian Sekretariat Negara. Hal tersebut diutaran oleh
Faisal selaku informan 1.
“kita punya beberapa kanal media termasuk website, jadi
semua kegiatan setneg dan kegiatan-kegiatan Presiden
kita sebarkan lewat itu.”4
Dalam pelaksanaa peranannya, humas melakukan beberapa
kegiatan dengan mengoptimalkan segala macam perangkat media
untuk publikasi. Publikasi humas dilakukan melalui Website resmi
Kementerian, media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter,
pelayanan informasi publik, I-Magazine, Buletin dan mengadakan
pameran.
Humas menggunakan website dalam hal publikasi. Humas
Kementerian Sekretariat Negara menghimpun berbagai bentuk
publikasi hasil kebijakan maupun pelaksanaannya seperti berita,
banner, text, buku, foto, produk hukum, pedoman, paparan dan
sejenisnya. Dalam memproduksi kontent humas Kementerian
Sekretariat Negara melibatkan seluruh unit satuan kerja yang ada di
lingkungan Setneg untuk menyumbangkan kontent publikasi, unit
satuan kerja tersebut antara lain seperti: Sekretariat Kepresidenan,
Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden, Unit Kerja Presiden Bidang
4 Faisal, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Wawancara pribadi, pada Rabu tanggal 16 Oktober 2017.
75
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Pusat Pengelolaan
Komplek Gelora Bung Karno, Pusat Pengelolaan Komplek
Kemayoran, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dan
Kedeputian.
Adanya website saat ini menjadi keharusan yang dimiliki
oleh setiap lembaga atau organisasi saat ini. Dengan kehadiran
website Kementerian Sekretariat Negara ini tentu memudahkan
Humas dalam menyampaikan serta menyebarluaskan segala
informasi tentang program, kebijakan maupun kegiatan Presiden
dan Wakil Presiden. Menurut penulis, Website Kementerian
Sekretariat Negara sudah cukup efektif dan maksimal dalam
pengelolaannya, sebab informasi yang ada di website jelas dan up to
date.
Gambar 4.1 Website Kementerian Sekretariat Negara5
Selain adanya website resmi lembaga, Humas Kementerian
Sekretariat Negara juga melakukan kegiatan pembuatan majalah
5 Diakses dari http://www.setneg.go.id/, Diunduh pada Kamis tanggal 30 November 2017.
76
online atau yang disebut I Megazine dan Buletin yang diperbanyak
untuk dilingkungan Kementerian, sedangkan bagi publik yang ingin
membaca juga disediakan versi digital yang di upload dan dapat
diunduh di website. Menyusun dengan menentukan pokok yang
menjadi isu dalam pembuatannya dan menerbitkannya secara
berkala baik itu online maupun berbentuk fisik.
Gambar 4.2 I Magazine Kemensetneg “Majalah Online
Inovasi”6
Gambar 4.3 Bulletin Online Kementerian Sekretariat Negara
6 Diakses dari http://www.setneg.go.id/flip/index/i_magazine, Diunduh pada Kamis tanggal 30
November 2017.
77
“Bulletin Pengaduan Masyarakat”7
Dalam produksinya, humas sangat memperhatikan konten
dari majalah dan buletin ini sehingga menarik minat pembaca.
Menurut penulis, konten yang ada di majalah Inovasi ini sangat
mengedukasi. Misalnya banyak berita yang disajikan dilingkungan
Kepresidenan yang diceritakan secara detail dan seakan-akan kita
ikut hadir dan menyaksikan secara langsung kegiatan tersebut.
Belum lagi, sesuai dengan nama majalahnya, humas dalam
merancang kontennya selalu menghadirkan berita-berita terkait
inovasi yang ada di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara,
seperti Inovasi di bidang sistem, inovasi terbaru, inovasi pelayanan,
dan inovasi pengembangan SDM. Dengan begitu kita akan
selalu tahu ada perubahan apa di sistem Kementerian Sekretariat
Negara dan sangat membantu kita bila sewaktu-waktu kita harus
keperluan dengan Kementerian Sekretariat Negara.
7 Diakses dari, http://www.setneg.go.id/flip/index/bulletin, Diunduh pada Kamis tanggal 30
November 2017.
78
Bila di majalah Inovasi I Magazine berisikan kegiatan-
kegiatan serta inovasi-inovasi di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara. Buletin Pengaduan Masyarakat, fokus
membahas seputar pengaduan-pengaduan yang terjadi di negara ini.
Menurut penulis buletin ini sangat informatif, karena selain kita
mendapatkan berita up date mengenai persengketaan yang tejadi
diberbagai Kota di Indonesia. Disini dijelaskan juga dalam satu
bulan berapa banyak laporan yang masuk ke Kementerian
Sekretariat Negara dan disitu kita bisa menyimpulkan bahwa dalam
kurun waktu beberapa bulan ada isu yang tinggi pelaporannya dan
Kementerian Sekretariat Negara turun langsung untuk
mengatasinya. Lalu rubrik-rubrik yang ada di buletin tersebut antara
lain rubrik pemantauan, berisikan informasi mengenai kegiatan dan
hasil penanganan pengaduan masyarakat yang telah dilakukan
bersama instansi terkait, rubrik statistik yang menampilkan data
surat pengaduan, serta rubrik respons berisikan tanggapan instansi
terkait atas penanganan pengaduan yang telah dilakukan.
Menurut penulis, di buletin ini dijelaskan bahwa pemerintah
yang diwakili Kementerian Sekretariat Negara hadir untuk melayani
masyarakat, walau tidak terasa oleh kita secara langsung namun
diberitakan secara nyata lewat buletin pengaduan masyarakat. Tentu
dalam hal ini Humas Kementerian Sekretariat Negara telah lebih
maju mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik, Humas Kementerian Sekretariat
79
Negara telah menjalankan asas dari tujuan keterbukaan informasi
publik yaitu asas Akuntabilitas.
Pers Release merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh
humas. Pers realese berupa tulisan seperti berita yang bertujuan
mengumumkan atau mengklarifikasi isu tertentu. Seperti kasus
sengketa informasi Tim Pencari Fakta (TPF) meninggalnya Munir
yang dilaporkan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan
Kekeransan (KontraS) kepada Komisi Informasi Pusat untuk
dipersidangkan yang sempat ramai menghiasi lini media massa.
KontraS memohon agar Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian
Sekretariat Negara untuk membuka informasi TPF Munir yang pada
akhirnya dipersengketakan dan dipersidangkan.
“Jadi ketika konsolidasi internal, kita pastikan yang pertama
bahwa informasi yang diminta bukan kewenangan setneg
atau informasi yang diminta tidak ada di setneg. Atau
informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak bisa
diberikan/dikecualikan. Informasi yang diminta setneg tidak
pernah memiliki, menerima, menguasai keberadaan
informasi itu. Tetapi setneg tidak diam saja dengan fakta
bahwa informasi tersebut tidak ada di setneg, karena
masyarakat tidak ingin tahu, mereka menganggap Presiden
itu harus mengetahui segalanya dan yang membantu Presiden
siapa? Setneg kan begitu. Ketika setneg dengan jujur
mengatakan bahwa kasus meninggalnya Munir setneg tidak
pernah menerima dan memiliki informasi tersebut. Apa yang
dipikirkan masyarakat? Setneg tertutuplah, Setneg tidak
becus, tidak profesional dll... ”8
Ketika isu sudah terlanjur berkembang di masyarakat, maka
humas mengeluarkan pernyataan resmi melalui Realese yang dimuat
8 Faisal, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Wawancara pribadi, pada Rabu tanggal 16 Oktober 2017.
80
di website Kementerian Sekretariat Negara dengan menjelaskan
bahwa informasi yang diminta KontraS tidak ada di Kementerian
Sekretariat Negara.
Gambar 4.4 Realese Humas Terkait Sengketa Informasi TPF
Munir9
Dalam upaya mengimplementasikan Undang-undang nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dari
itu sesuai dengan amanat didalamnya Kementerian Sekretariat
Negara membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID).
“PPID itu semacam non official atau add hock, jadi bukan
terstruktur dari lembaga tetapi terpisah dan sulalu pejabatnya
itu hampir sebagian besar adalah Asisten Deputi Humas yang
menjabat sebagai ketua PPID, jadi Asdep humas merangkap
sebagai ketua PPID. Kemudian atasan atau pengarah PPID itu
Deputi Hubungan Hukum dan Kemasyarakatan. Di bawah
PPID utama ada PPID pelaksana yang terdiri dari beberapa
satuan unit kerja.”10
9 Diakses dari https://www.setneg.go.id/baca/index/kemensetneg_tidak_memiliki_menguasai_dan_tidak
_mengetahui_keberadaan_laporan_akhir_tpf_kasus_munir, Diunduh pada Kamis tanggal 30 November 2017.
10 Faisal, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Wawancara pribadi, pada Rabu tanggal 16 Oktober 2017.
81
PPID melaksanakan tugas-tugasnya seperti memberikan
layanan informasi publik, menerima pengaduan informasi publik,
menyusun daftar informasi serta menyelesaikan sengketa informasi
publik. Faisal menegaskan bahwa PPID dan humas selalu berjalan
beriringan, PPID memang ada dilingkup kehumasan, bagian dari
kehumasan itu sendiri. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Tria bahwa
Humas dan PPID saling bersinergi, sesuai dengan PP no 61 tentang
pelaksanaan UU KIP, mengenai dimana PPID itu di tempatkan.
Memang tidak jauh beda tugasnya, tetapi PPID mensupport humas
dalam mengelola dan menyediakan informasi publik (Daftar
Informasi Publik) agar Humas bisa pro-aktif serta tersistematis
dalam menyebarluaskan informasi.11
Gambar 4.5 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kementerian Sekretariat Negara12
11 Tria, Konsultan Informasi Publik, Magnitude Indonesia, Wawancara pribadi, pada Selasa tanggal
14 Noveber 2017. 12 Diakses dari, https://www.setneg.go.id/menu_page/index/100, Diunduh pada Kamis tanggal 30
November 2017.
82
Di dalam kolom PPID yang tercantum di website
Kementerian Sekretariat Negara, terdapat informasi publik yang
cukup lengkap dan sesuai dengan UU KIP. Disana ada informasi
serta merta, informasi setiap saat, serta informasi berkala. Dengan
begitu masyarakat bisa mengakses informasi lewat genggaman
tanggannya serta dapat berperan aktif dalam melakukan controling.
Publikasi yang dilakukan Humas Kementerian Sekretariat
Negara juga dengan menyelenggarakan kegiatan pameran yang
bersifat nasional maupun lokal yang dapat diikuti. Dalam kegiatan
publikasi tersebut Kementerian Sekretariat Negara
mengkoordinasikan keikutsertaan dalam pameran atau kegiatan dari
seluruh unit kerja, termasuk diantaranya penempatan dan dekorasi
stand, penyediaan dan pengiriman bahan pameran, dan pembagian
tugas jaga.
Kegiatan pameran merupakan ajang publikasi yang baik.
Humas dapat memanfaatkan kegiatan pameran ini untuk meraih
publisitas dan lebih dekat dan terbuka dengan masyarakat. Pameran
atau kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Sekretariat
Negara antara lain Pameran Kearsipan, Gelaran Pameran Koleksi
Seni Rupa Istana, Inovasi Pelayanan Publik di Kemensetneg dan
lain-lain yang diselenggarakan di Kantor Kemensetneg maupun di
luar Jakarta.
Gambar 4.6 Stand Pameran Kementerian Sekretariat Negara
83
Sinergis Aksi Informasi dan Komunikasi13
Media sosial merupakan media online yang cukup efektif
untuk sosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Humas
Kementerian Sekretariat Negara selalu mengamati dan
menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang
ada, seperti yang dikemukakan oleh informas 2, Ibu Tria sebagai
Konsultan Informasi Publik.
“Pertama, website dan kedua sosial media. Karena bisa
menjangkau masyarakat di manapun.”14
Karena tidak bisa dipungkiri media sosial adalah sarana yang
bisa humas gunakan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat
terlepas dimana tempat mereka dan usia mereka. Media sosial yang
digunakan oleh Kementerian Sekretariat Negara adalah facebook,
13 Diakses dari, https://www.setneg.go.id/baca/index/kemensetneg_menghadirkan_inovasi
_dan_istana_kepresidenan_di_pameran_saik_2017, Diunduh pada Kamis 30 November 2017.
14 Tria, Konsultan Informasi Publik, Magnitude Indonesia, Wawancara pribadi, pada Selasa tanggal
14 Noveber 2017.
84
twitter, yang terbaru Instagram dan youtube. Humas melakukan
update berita, program, kebiajakan maupun kegiatan secara rutin
dan kontinyu. Dari pengamatan penulis setidaknya paling sedikit
dalam sehari melakukan 3 postingan diberbagai media sosial yang
ada, hal inilah yang menambah jumlah pengikut yang semakin hari
semakin bertambah. Saat ini jumlah pengikutnya ada 252 ribu di
facebook, 222 ribu di twitter, dan di aplikasi yang baru tersentuh
Humas Kementerian Sekretariat Negara seperti instagram dan
youtube, saat ini jumlah pengikutnya ada 8 ribu di instagram dan 10
ribu di youtube.
Gambar 4.7 Facebook Kementerian Sekretariat Negara RI15
15 Diakses dari, https://www.facebook.com/KemensetnegRI/, Diunduh pada Rabu 6 Desember
2017.
85
Gambar 4.8 Twitter Kementerian Sekretariat Negara
@KemensetnegRI16
Gambar 4.9 Instagram Kementerian Sekretariat Negara
@kemensetneg.ri17
16 Diakses dari, https://twitter.com/kemensetnegri, Diunduh pada Rabu 6 Desember 2017.
Diakses dari, https://www.instagram.com/Kemensetneg.ri/, Diunduh pada Rabu 6 Desember 17
2017.
86
Gambar 5.0 Youtube Kementerian Sekretariat Negara RI18
Hubungan komunikasi yang terjalin dengan publik di media
sosial juga terbilang cukup baik dan efektif. Begitupun dengan
media sosial facebook yang dikelola oleh humas sangat efektif dan
up to date. Segala informasi yang diberikan juga jelas. Sehingga
segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh
Kementerian Sekretariat Negara maupun Presiden ini sifatnya
terbuka dan transparan karena dapat diakses oleh publik. Dengan
begitu publik berkomunikasi tidak lagi menuntut keduanya harus
bertemu.
Tria sebagai informan 2 menambahkan Kementerian
Sekretariat Negara memiliki pegawai humas yang melek teknologi
dan mengetahui bagaimana caranya mengemas informasi yang baik
di website juga di laman media sosial baik itu di facebook, twitter,
instagram dan youtube. Dengan adanya perkembangan media sosial
saat ini seseorang dalam melakukan komunikasi lebih cenderung
18 Diakses dari, https://www.youtube.com/channel/UCUZIgAVuVq_YEUeOAxwrlTQ, Pada Rabu
6 Desember 2017.
87
melalui dunia maya dengan memanfaatkan jaringan internet karena
dianggap lebih cepat dan mudah. Hal ini dapat dilihat dan
dimanfaatkan dengan baik oleh Humas Kemensetneg untuk lebih
dekat dengan publiknya.
3. Menjalin relationship secara internal dan eksternal
Selain mengoptimalkan segala macam perangkat media
untuk publikasi, ada hal-hal yang sangat diperhatikan oleh Humas
Kementerian Sekretariat Negara terkait pendekatan baik secara
internal maupun eksternal. Secara internal, Kepala Biro Hubungan
Masyarakat selalu melakukan koordinasi dengan bagian lain yang
terkait di lingkungan Sekretariat Negara. hal ini tidak mudah, karena
banyaknya bagian maupun bidang-bidang di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara. Dalam perannya sebagai bagian
yang menunjang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara, humas melakukan koordinasi
dengan satuan kerja seperti Sekretariat Kepresidenan, Sekretariat
Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan
dan Pengendalian Pembangunan, Pusat Pengelolaan Komplek
Gelora Bung Karno, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran,
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dan Kedeputian. Untuk
mengumpulkan dan menyusun Daftar Informasi Publik dan Daftar
Informasi yang Dikecualikan.
88
Faisal menambahkan bahwa sekarang humas harus
ditempatkan di tempat yang strategis, sehingga dia bisa mengetahui
segala kebijakan yang ada di lembaga tersebut. Jadi, setiap kali ada
program maupun kebijakan, humas selalu dilibatkan diawal, bila
sewaktu-waktu ada masalah humas mengerti apa yang terjadi dan
tahu apa yang harus dikatakan kepada masyarakat.
Humas yang didukung dengan publikasi melalui media baik
cetak maupun media online. Publikasi tersebut haruslah semaksimal
mungkin sehingga perspektif publik terhadap Kementerian
Sekretariat Negara adalah lembaga yang terbuka dan melibatkan
masyarakat dalam hal kegiatan, kebijakan maupun pengawasannya
terhadap lembaga negara.
Sedangkan secara eksternal Humas menerima kunjungan
delegasi masyarakat ke Kementerian Sekretariat Negara. Dalam hal
ini Humas melaksanakan kegiatan yaitu melakukan hubungan atau
pendekatan dengan masyarakat melalui kunjungan masyarakat yang
diwakili oleh ormas maupun lembaga lainnya. Humas menerima
dengan baik setiap kali ada surat yang masuk untuk melakukan
audiensi maupun komunikasi terkait Kementerian Sekretariat
Negara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di SOP NO.
197/2012 apabila surat permohonan kunjuangan masyarakat
disetujui maka Kementerian Sekretariat Negara akan melakukan
beberapa hal antara lain:
89
a. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat menugaskan Kepala
Subbagian Pelayanan Informasi untuk menyelenggarakan
penerimaan kunjungan dan Kepala Subbagian Peliputan dan
Dokumentasi untuk mendokumentasikan kegiatan
kunjungan delegasi masyarakat.
b. Kepala Subbagian Pelayanan Informasi beserta staf
melakukan koordinasi dengan delegasi masyarakat terkait
dengan persiapan penyelenggaraan kunjungan.
c. Kepala Subbagian Pelayanan Informasi beserta staf
menyiapkan narasumbe, bahan, dan fasilitas pendukung.
d. Kepala Subbagian Pelayanan Informasi beserta staf
menyusun laporan persiapan penerimaan kunjungan dan
menyampaikannya kepada pimpinan secara berjenjang.
e. Kepala Subbagian Pelayanan Informasi beserta staf
melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan delegasi
masyarakat serta melakukan pengecekan kembali kesiapan
penerimaan kunjungan minimal H-1.
Setiap kegiatan kunjungan yang dilakukan delegasi
mayarakat akan dipublikasikan dengan baik melalui website
Kementerian Sekretariat Negara.
90
Gambar 5.1 Audiensi Mensesneg dengan Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia19
Kedua Humas Kementerian Sekretariat Negara juga
melakukan pendekatan atau hubungan harmonis dengan beberapa
lembaga negara lain. Dalam tugasnya untuk menunjang keterbukaan
informasi publik, humas Kementerian Sekretariat Negara selalu
menjaga komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaga yang ada
di pemerintahan. Hal ini adalah upaya yang dilakukan Humas untuk
menunjang dan menyediakan informasi publik, baik itu informasi
yang ada di Sekretariat Negara maupun tidak. Seperti yang
diungkapkan oleh informan 1 selaku Sekretaris PPID dan Kepala
Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
“kita konsolidasi internal kemudian koordinasi eksternal. Jadi
setiap ada permintaan atau permohonan informasi itu yang
ditanyakan ke Setneg, dan bila memang tidak ada di setneg,
saya selalu bilang sama temen-temen coba hubungi
Kemenkumham, misalkan terkait dengan UU tahun 60 atau
RPP (Rancangan Program Perundang-undangan) kita
19 Diakses dari, https://www.setneg.go.id/baca/index/mensesneg_menerima_audiensi_gmni,
Diunduh pada Rabu 6 Desember 2017.
91
kordinasi dengan Kemenkumham lewat Pusat Hukum
Nasional.”20
Seperti kasus sengketa Informasi terkait kematian aktivis
kemanusiaan Munir yang dilayangkan oleh LSM KontraS dan
keluarga korban, Humas Kemensetneg tidak tinggal diam
menganggapi permintaan informasi tersebut. Walau pada faktanya
informasi yang diminta memang tidak ada di Kementerian
Sekretariat Negara. Faisal selaku informan 1 mengungkapkan
bahwa pada saat itu Humas Kementeriat Sekretariat Negara
berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan
HAM, Kemenpolhukam dan Jaksa Agung. Jadi, setelah melakukan
konsolidasi dan koordinasi di internal dan memastikan bahwa
Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah memiliki dan
menerima informasi tersebut lewat surat masuk dan keluar.
“Kasus Munir itu lebih ke substansi, jadi bukan mereka
(Humas Kemensetneg) tidak mau memeberikan tetapi
mereka memang tidak memiliki dokumennya”21
Maka Humas Kementerian Sekretariat Negara membuat
Press Realese yang bertujuan mengedukasi masyarakat bahwa
informasi tersebut bukanlah kewenangan setneg dan disebarluaskan
melalui kanal-kanal media yang dipunya seperti website, facebook,
twitter dan media lainnya.
20 Faisal, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Wawancara pribadi, pada Rabu tanggal 16 Oktober 2017.
21 Tria, Konsultan Informasi Publik, Magnitude Indonesia, Wawancara pribadi, pada Selasa tanggal
14 Noveber 2017.
92
Demi menjaga hubungan dan melaksanakan pendeketan
kepada publik, tentu bukanlah ha yang mudah. Publik dengan
jumlah yang begitu banyak dan berbagai macam latar belakang serta
karakteristik, humas dituntut untuk dapat membina hubungan yang
harmonis. Tentunya pendekatan ini dilakukan dengan cara
memberikan informasi semaksimal mungkin sesuai dengan apa
yang dibutuhkan publik.
“.....Semua kegiatan Kemensetneg dan kegiatan-kegiatan
Presiden kita sebarluaskan lewat itu (kanal media).
Kemudian secara berkala kita update informasi-informasi
melalui website sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 seperti
laporan keuangan, kegiatan dan lain sebagainya secara
berkala”22
Dengan begitu publik bisa ikut serta mengawasi jalannya
pemerintahan lewat informasi-informasi yang disedikan
Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan UU KIP dimana
informasi tersebut ada informasi berkala, serta merta dan informasi
yang wajib tersedia setiap saat.
B. Apa saja hambatan Humas Kementerian Sekretaris Negara Republik
Indonesia?
1. Sinergisitas antar satuan unit kerja pelaksana
Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa ada banyak satuan
kerja yang dibawahi oleh Kementerian Sekretariat Negara. Menurut
Faisal PPID merupakan tugas tambahan atau struktur add hook.
22 Faisal, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Wawancara pribadi, pada Rabu tanggal 16 Oktober 2017..
93
Tetapi karena kebetulan di Kemensetneg tugas PPID merupakan
bagian dari kehumasan, tapi di PPID pelaksana seperti di Sekretariat
Militer tugas-tugas disana tidak sama sekali berhubungan dengan
tugas utamanya.
2. Tersendatnya aliran informasi dari unit satuan kerja ke unit pusat
(Humas Kemensetneg)
Menurut Faisal selaku Sekretaris PPID Kementerian
Sekretariat Negara dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
bahwa hambatan utama dalam menunjang keterbukaan informasi
publik di Kementerian Sekretariat Negara adalah tersendatnya aliran
informasi dari unit satuan kerja ke satu pintu. Humas Kemensetneg
merupakan pintu utama yang kemudian informasi itu akan diberikan
atau disebarluaskan kepada masyarakat. Di pintu humas pasti
banyak sekali data dan informasi yang harus dilakukan. Akan tetapi,
di pintu humas ini masih banyak aliran informasi yang belum lancar
sehingga informasi yang keluar ke publik membutuhkan waktu yang
cukup lama.
3. Kurangnya pemahaman terkait informasi publik
Selain hambatan tersendatnya aliran informasi dan
sinergisitas antar unit kerja dengan pelaksana yang dihadapi Humas
Kementerian Sekretariat Negara. Hambatan lainnya yang cukup
berat adalah kurangnya pemahaman terhadap informasi publik di
94
lingkungan satuan kerja Kementerian Sekretariat Negara. Seperti
yang sudah diungkapkan Faisal selaku informan 1, di lingkungan
Sekretariat Militer karena berhubungan dengan militer dan
keamanan Presiden maka setiap informasi dirahasiakan. Padahal
menurut dia tidak semua informasi yang ada disana itu rahasia dan
ada informasi yang memang publik harus tau.
4. Lambatnya jawaban yang diberikan tim dari unit satuan kerja
Dengan banyaknya satuan kerja, jawaban atas permintaan
informasi publik yang dilayangkan kepada Humas Kemensetneg
melalui PPID utama menjadi lebih lama dan tidak efisien. Maka dari
itu Faisal dan timnya sedang mengembangkan aplikasi berbasis
elektronik yang dinamai E-PPID untuk dkembangkan di seluruh
satuan kerja agar dapar menghemat waktu dan efisien dalam
pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
C. Interpretasi Hasil Penelitian
Dalam penelitian Peran Humas Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia dalam Menunjang Keterbukaan Informasi Publik,
peneliti memfokuskan kajian penelitian ini pada bagaimana upaya humas
dalam menunjang keterbukaan informasi publik. Upaya tersebut berupa
menjaga hubungan dengan masyarakat melalui penyebarluasan informasi
terkait kebijakan, mengelola dan menyediakan informasi.
95
Menurut Dozier, peran humas merupakan kunci untuk membangun
hubungan antara publik dengan organisasi. Perannya sebagai communicator
technician atau sebagai pelaksana komunikasi antara lembaga atau
organisasi dengan publiknya. Peran sebagai pelaksana komunikasi juga
disebut dengan communicator sebagai penghubung antara organisasi atau
lembaga yang diwakili dengan publiknya. Humas melakukan kegiatan
komunikasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal. Komunikasi
dilakukan baik melalui media cetak maupun online dan lisan atau tatap
muka dan sebagainya dan itu semua telah dilakukan seperti yang dijelaskan
diawal.
Tidak hanya teori humas secara umum yang mengatakan bahwa
peran Humas menyampaikan informasi tentang segala program, kegiatan,
kebijakan, dan tindakan yang akan maupun sedang dilakukan oleh lembaga,
namum konsep humas pemerintahan juga mengatakan bahwa tugas Humas
menyelenggarakan dan mengoordinasikan lalu lintas arus informasi ke
dalam dan ke luar, ia juga berfungsi sebagai penyering dari komunikasi
timbal balik dengan tujuan untuk menciptakan dan membina stabilitas
sosial. Melalui konsep humas ini, Humas Kementerian Sekretariat Negara
berperan dalam memberikan, menyediakan serta mengelola informasi
kepada publik.
Dalam konsep humas yang dikemukan Dozier, Humas sebagai
communication fasilitator artinya humas berperan sebagai fasilitator
komunikasi antara organisasi atau lembaga dengan publik, baik dengan
publik internal maupun eksternal. Humas sebagai jembatan komunikasi
96
antara publik dengan lembaganya. Dalam hal ini berperan menunjang
keterbukaan informasi publik. Humas Kementerian Sekretariat Negara
dalam menunjang keterbukaan informasi publik menggunakan beberapa
strategi. Dari segi eksternal humas berupaya mengimbangi keinginan publik
melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan berbasis teknologi.
Dari segi internal humas membenahi serta mengkoordinasikan lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara dan disemua satuan kerja.
Dalam menghadapi krisis organisasi seperti kasus sengketa
informasi antara Lembaga Swadaya Masyarakat KontraS dengan
Kementerian Sekretariat Negara, humas berperan sebagai expert prescriber.
Sebagai seorang humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan
tinggi, humas membatu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah
hubungan dengan publiknya. Dalam hal ini humas juga berperan sebagai
problem solving process fasilitator. Humas turut membantu pimpinan
organisasi dalam mengambil langkah guna menyelesaikan sengketa
informasi dan mengembalikan kepercayaan publik, baik sebagai penasehat
dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional
dan profesional.
Humas Kementerian Sekretarian Negara telah melaksanakan
peranannya sebagai expert prescriber atau penasihat ahli, humas membantu
mencarikan solusi atas sebuah permasalahan yang tengah dihadapi dengan
publiknya. Dalam kasus sengketa informasi, humas memberikan masukan-
masukan kepada pimpinan terkait situasi di lapangan. Humas sebagai
communication fasilitator atau sebagai fasilitator komunikasi humas
97
Kementerian Sekretariat Negara menjembatani komunikasi antar lembaga
pemerintah maupun dengan publiknya, saat sengketa mulai dipersidangkan,
humas menggelar dan membangun dengan lembaga pemerintahan terkait
seperti dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung,
Mahkamah Agung dan lembaga pemerintah terkait lainnya guna mencari
kebenaran dimana keberadan informasi yang dipersidangkan berada, disini
humas telah memaikan perannya sebagai fasilitator komunikasi dan sebagai
fasilitator pemecahan masalah atau problem solving process fasilitator.
Sesuai dengan konsep humas, Humas Kementerian Sekretariat Negara
melakukan tugas sebagai communication technician dengan memberikan
edukasi dan informasi tentang apa yang telah diupayakan atau yang akan
dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan. Hal ini disebarluaskan dan
dicetak melalui sarana yang ada baik cetak maupun online sehingga
menimbulkan rasa simpati.
Bentuk komunikasi yang humas lakukan adalah model two way
symmetric. Humas disini sebagai mediator antara organisasi dengan publik.
Tujuan humas dalam model ini adalah menciptakan saling pengertian antara
organisasi dengan publik. Penelitian ini biasanya formatif untuk
mengevaluasi pemahaman.
Dalam konsep humas pemerintah, faktor utama yang membentuk
citra pemerintah sendiri antara lain kualitas pelayanan publik. Pelayanan
yang diberikan kepada publik sudah dilakukan semaksimal mungkin.
Humas melakukan banyak perubahan sehingga lebih memudahkan
masyarakat untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan.
98
Kegiatan merupakan implementasi dari tugas. Oleh karena itu,
kegiatan humas sebenernya adalah implementasi dari tugas Praktisi Humas
untuk mencapai tujuan humas dan menjalankan fungsi dan peranannya
secara menyeluruh. Kegiatan Praktisi Humas pada hakikatnya adalah
kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi, verbal
maupun nonverbal. Kegiatan komunikasi verbal, sebagian besar menulis
proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, pers release,
dan sebagainya. Kegiatan komunikasi nonverbal meliputi penyelenggaraan
pameran, seminar, event, riset, pers kliping, dan sebagainya.
Kegiatan humas Kementerian Sekretariat Negara untuk menunjang
keterbukaan informasi publik. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan
informasi menjadi Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK), publikasi website, pembuatan majalah dan buletin,
pers release, pelayanan informasi publik, mengadakan pameran dan
desiminasi informasi melalui media sosial.
Selain itu, humas dalam mengkomunikasikan informasi kepada
publik menjadi sangat penting. Terlebih pasca krisis yang membuat tingkat
keterbukaan informasi lembaga di mata publik menjadi turun. Dalam hal ini
humas telah melakukan upaya-upaya dengan mengelola dan menyediakan
informasi publik, menyebarluaskan informasi kepada publik dengan cepat,
tepat dan biaya ringan.
Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang efektif per 1 Mei 2010 mewajibkan pemerintah
sebagai penyelenggara berbagai program pembangunan untuk membuka
99
akses informasi secara terbuka dan mudah. Hal ini menandai era baru
pengelolaan negara yang tertib, terbuka dan aksesibel. Keterbukaan
informasi dibuat agar masyarakat dapat berpastisipasi dalam proses
perencanaan dan pengawasan pada setiap rupiah yang dikucurkan APBN
maupun APBD.
Dengan demikian Kementerian Sekretariat Negara tidak hanya
wajib melibatkan masyarakat dalam mengawasi, tetapi juga menyediakan
informasi tentang apapun yang dibutuhkan publik kecuali informasi yang
dikecualikan (rahasia). Akses publik terhadap informasi adalah awal
partisipasi masyarakat dalam mekanisme kontrol secara sosial. Tanpa
transparansi tidak akan ada akuntabilitas di mata publik sebagai subyek
pembangunan.
Seiring pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara, maka dibentuklah Pejabat Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang walaupun tugasnya ada
dikehumasan tetapi PPID bertanggung jawab mengelola beberapa jenis
informasi menurut klasifikasi yang wajib diumumkan secara berkala, wajib
diumumkan secara serta merta, wajib ada setiap saat, dan informasi yang
dikecualikan. Semua ini demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang
baik dengan ciri-ciri transparan, efektif, dan efisien serta akuntable birokrasi
dengan ciri-ciri itulah yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu
mewujudkan kesejahteraan umum.
Bebarapa penghargaan dan prestasi yang diperoleh Kementerian
Sekretariat Negara membuat lemabaga Kementerian Sekretariat Negara
100
dipercaya sebagai lembaga yang mampu menjadi contoh bagi lembaga lain
dan masyarakat. Mengingat tidak mudahnya mengoordinasikan dan
mensinergikan satuan kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Negara
menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa ada banyak satuan kerja yang
dibawahi oleh Kementerian Sekretariat Negara. Menurut Faisal PPID
merupakan tugas tambahan atau struktur add hook. Tetapi karena kebetulan
di Kemensetneg tugas PPID merupakan bagian dari kehumasan, tapi di
PPID pelaksana seperti di Sekretariat Militer tugas-tugas disana tidak sama
sekali berhubungan dengan tugas utamanya.
Tersendatnya aliran informasi dari unit satuan kerja ke unit pusat
(Humas Kemensetneg) hambatan dalam menunjang keterbukaan informasi
publik di Kementerian Sekretariat Negara adalah tersendatnya aliran
informasi dari unit satuan kerja ke satu pintu. Humas Kemensetneg
merupakan pintu utama yang kemudian informasi itu akan diberikan atau
disebarluaskan kepada masyarakat. Di pintu humas pasti banyak sekali data
dan informasi yang harus dilakukan. Akan tetapi, di pintu humas ini masih
banyak aliran informasi yang belum lancar sehingga informasi yang keluar
ke publik membutuhkan waktu yang cukup lama.
Kurangnya pemahaman terkait informasi publik, Selain hambatan
tersendatnya aliran informasi dan sinergisitas antar unit kerja dengan
pelaksana yang dihadapi Humas Kementerian Sekretariat Negara.
Hambatan lainnya yang cukup berat adalah kurangnya pemahaman terhadap
informasi publik di lingkungan satuan kerja Kementerian Sekretariat
101
Negara. Di lingkungan Sekretariat Militer karena berhubungan dengan
militer dan keamanan Presiden maka setiap informasi dirahasiakan. Padahal
menurut humas dan PPID utama tidak semua informasi yang ada disana itu
rahasia dan ada informasi yang memang publik harus tau.
Lambatnya jawaban yang diberikan tim dari unit satuan kerja.
Dengan banyaknya satuan kerja, jawaban atas permintaan informasi publik
yang dilayangkan kepada Humas Kemensetneg melalui PPID utama
menjadi lebih lama dan tidak efisien. Maka dari itu humas Kementerian
Sekretariat Negara sedang mengembangkan aplikasi berbasis elektronik
yang dinamai E-PPID untuk dkembangkan di seluruh satuan kerja agar
dapar menghemat waktu dan efisien dalam pelayanan informasi di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
102
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan proses pengumpulan data penelitian dan
wawancara mendalam, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. Peran Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
dalam Menunjang Keterbukaan Informasi Publik.
Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
telahah mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan baik.
Humas Kementerian Sekretariat Negara cukup berhasil dalam
melaksanakan kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang KIP
untuk dapat mencapai keterbukaan informasi publik melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan berbasis teknologi
informasi. Setidaknya terdapat 3 peran penting yang dilakukan
humas Kementerian Sekretariat Negara. Pertama, membantu Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lewat pengelolaan
dan penyediaan informasi publik. Kedua, humas mendiseminasi
atau menyebarluaskan informasi yang terdapat di lingkungan
Setneg, baik itu berita, kegiatan, program maupun kebijakan
pemerintah. Tidak lupa Daftar Informasi Publik yang ada
disebarluaskan pula. Ketiga, Humas membangun hubungan yang
103
baik di internal maupun eksternal, humas menjalin hubungan
harmonis secara internal baik itu pegawai, pejabat Kementerian dan
dengan satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara. Secara eksternal humas membangun hubungan yang baik
dengan lembaga pemerintahan lain, organisasi masyarakat dan
organisasi mahasiswa.
2. Hambatan Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia dalam Menunjang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam melaksanakan perannya, Humas Kementerian
Sekretariat Negara mengalam beberapa hambatan. Hambatan
tersebut antara lain, kurangnya sinergisitas antar satuan unit kerja
pelaksana karena ada banyak satuan kerja yang dibawahi
Kementerian Sekretariat Negara. Tersendatnya aliran informasi dari
unit satuan kerja ke unit pusat karena Humas Kemensetneg
merupakan pintu utama yang kemudian informasi itu akan diberikan
dan disebarluaskan kepada masyarakat. Kuranganya pemahaman
terkait pentingnya akan keterbukaan informasi publik di unit satuan
kerja Kementerian serta lambatnya jawaban yang diberikan tim dari
unit satuan kerja.
B. Saran
Berdasarkan pengamatan peneliti dalam proses penelitian ini secara
langsung, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan.
104
1. Bagi akademisi, penulis merekomendasikan untuk melakukan
penelitian lebih lanjut sehingga muncul konsep humas lembaga
negara terhadap peran humas untuk membentuk, mempertahankan,
meningkatkan citra positif lembaga berbasis kinerja yang sesuai
dengan amanat Undang-Undang KIP.
2. Memperbaiki hubungan antara pusat (humas dan PPID utama)
dengan humas serta PPID di unit satuan kerja Kementerian
Sekretariat Negara agar bisa bersinergis, sehingga pelayanan
informasi bisa cepat, tepat, efektif, dan hemat biaya, dengan cara
memperbaiki Standard Operating Procedure.
3. Penulis menyarankan agar ada perbaruan di Daftar Informasi Publik
dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di pusat dan unit satuan
kerja, serta diiringi dengan peningkatan pemahaman akan
pentingnya keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU KIP.
Sehingga akan memudahkan humas dalam menyedikan dan
mempublikasi informasi kepada masyarakat.
106
DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal:
Abdulhamid Dipopramono, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik, (Jakarta:
renebook, 2017)
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Prenada Media Group,
2005)
Danandjaja, Peranan Humas Dalam Perusahaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011)
Elvinaro Ardianto, Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan
Kualitatif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010)
F. Rachmadi, Public Relations: Teori dan Praktek Aplikasi Dalam Badan Usaha
Swasta dan Lembaga Pemerintah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1992)
Frank Jefkins, Public Relations, (Jakarta: Erlangga, 2003)
Frazier Moore, Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2005)
Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2004)
J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan,
(Jakarta: Kencana, 2007)
Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Rosdakarya, 2007)
Keith Butterick, Pengantar Public Relations Teori dan Praktik, (Jakarta: Rajawali
Press, 2012)
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009)
M. Linggar Anggoro, Teori & Profesi Kehumasan, (Jakarta: PT Bumi Aksara)
Mahiddin Mahmud, Alex Rumondor, Menejemen Humas, (Jakarta: Universitas
Terbuka, 2007)
Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikasi,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
107
Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
Rosady Ruslan, Menejemen Public Relations dan Media Komunikasi, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
Sarlito Wirawan Sarwono, Teori Psikologi Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003).
Soleh Soemirat, Elvinaro Ardianto, Dasar-dasar Public Relations, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2010)
Internet:
http:// nasional.tempo.co, kontras ajukan sengketa informasi kasus pembunuhan
munir, Pada Kamis (28/04/2016), Diambil pada Rabu (12/12/2017), pukul
22:20 WIB.
http:// nasional.kompas.com, di sidang kip kontras beberkan kronologi penolakan
setneg buka hasil laporan tpf munir, Pada Rabu (22/06/2016), Diambil
pada Rabu (12/12/2017), Pukul 22:20 WIB.
https://www.rappler.com/indonesia/148737-kip-perintahkan-buka-dokumen-tpf-
munir
http:// kbbi.kemdikbud.go.id, /entri/peran
http:// Sumber www.materibelajar.id, definisi peran dan pengelompokan peran
Oleh Ase Satria, Diambil Pada Kamis Tanggal 28 September 2017, Jam
02.20 WIB.
http:// www.opengovindonesia.org, open-government-indonesia
http:// Sumber www.komisiinformasi.go.id, profil Komisi Informasi, Diambil
Pada Minggu (01/10/2017). Pukul 04:07 WIB.
http://www.setneg.go.id/
http://www.setneg.go.idimagesstorieskepmenppidsejarah_kementerian_sekretariat
_negara.pdf
http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/ppid/visi_misi_dan_nilai_organis
asi.pdf,
http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/ppid/visi_misi_dan_nilai_organis
asi.pdf,
108
http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/ppid/organisasi_kementerian_sek
retariat_negara.pdf
http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/ppid/visi_misi_dan_nilai_organis
asi.pdf
Lain-lain:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Pasal 1 ayat 1.
Peraturan Perundang-undangan Bidang Informasi Publik (Jakarta: Kementerian
Pekerjaan Umum, 2014) hal.4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara, Nomor 12 Tahun 2008,
Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Bab 1 Pasal 1.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara, Nomor 12 Tahun 2008,
Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Bab 3 Pasal 6-7.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Pasal 7.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Pasal 1 ayat 3
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, Pasal 1 ayat 1.
Undang-Undang No 14 Tahun 2008, Pasal 4 ayat 1-4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, Pasal 1 ayat 5.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Pasal 1 ayat 9.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 3 Tahun 2015, Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara RI, Pasal 746 – 761.
109
Transkip Wawancara dengan Bapak Faisal Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi Sekaligus merangkap jabatan menjadi Sekretaris PPID Utama
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Rabu 11 Oktober 2017
1. Apa saja peran Humas Kementerian Sekretariat Negara?
J : Sesuai tugas dan fungsi yang sudah diberikan kepada kita, yang
pertama itu Pengelolaan Informasi Publik, meliputi komunikasi publik
kemudian pelayanan informasi, kerjasama kehumasan, lalu ada yang
namanya desiminasi informasi, itu juga ditugaskan dan diamanatkan
kepada kita. Desiminasi informasi adalah kita menyebar luaskan
informasi baik dari internal kementerian sekretariat negara maupun di
luar institusi kementerian sekretariat negara dalam koridor narasi
tugas. Jadi sekarang Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan
bahwa humas pemerintah harus bisa menyebar luaskan narasi tunggal,
apa program yang sedang dilakukan, yang akan dilakukan maupun
yang telah dilakukan. Sehingga kita dapat mengisi ruang-ruang
kosong kepada publik, sehingga masyarakat dapat memahami dan
mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah, kemudian ketiga
kita melakukan monitoring dan analisis media, kalau bahasa kerennya
itu media intelegent, semua berita baik media cetak, online, kemudian
eletronik dan media mainstream maupun tidak mainstream akan
diteliti dengan sistem yang namanya media intelegent. Setiap pagi kita
membuat tematik yang bisa bersifat harian, mingguan maupun
bulanan atau bisa pada saat dibutuhkan. Hasil itu akan kita sajikan
110
kepada pimpinan secara berjenjang, mulai dari Deputi, Menteri dan
Presiden. Kontent sebuah berita atau peristiwa, misalkan ketika Bapak
Presiden mengunjungi suatu daerah dalam rangka agenda ataupun
kegiatan disana, pandangannya positif kah atau negatif, atau
pandangan masyarakatnya biasa-biasa saja. Jadi, perspektif
masyarakatnya apa nih melihat pemerintah yang sedang membangun
infrastruktur dimana-mana, nanti itu akan ada semua dari data yang
telah disediakan oleh media intelegent itu. Bila nanti Bapak Menteri
ataupun Bapak Presiden akan berkunjung ke suatu daerah, nanti media
intelegent itu akan dimintakan kira-kira apa yang harus dilakukan Pak
Menteri atau Pak Presiden, lalu ada peristiwa ada di daerah tersebut.
Kemudian ketiga ada Peliputan dan Dokumentasi, peliputan dan
dokumentasi ini meliput kegiatan-kegiatan baik Presiden maupun
lembaga kesekretariatan negara, kemudian juga membuat berita,
mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan, semuanya ada di
peliputan dan dokumentasi.
Humas kemensetneg ini bersinergi dengan kehumasan yang ada di
lingkungan lembaga kepresidenan. Di Kesekretariat Presiden itu ada
yang namanya Biro pres dan media, itu kita harus sinergi sama
mereka. Mereka yang selalu membuat berita, yang selalu mengikuti
presiden kemanapun. Berita yang dibuat Biro Pers dan Media itu
selalu sinergi dengan kita, kemudian kita desiminasikan ke luar.
Banyak sekali berita-berita tentang presiden yang dimuat oleh kita
yang akhirnya menjadi rujukan atau acuan media-media lain, baik
111
media yang komersil maupun non-komersil. Di lembaga wakil
presiden pun ada, namanya Biro Informasi dan Komunikasi dan itu
kita sinergi juga. Adapula di lingkungan presiden lembaga yang
dibentuk langsung oleh pak presiden namanya Tim Komunikasi
Presiden yang di kepalai oleh Bapak Johan Budi. Jadi, selama ini kita
hampir tidak pernah oper lapping,
2. Sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 yang mengaharuskan Badan
Publik mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID). Bagaimana Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan kemensetneg?
J: Pejabatnya itu adalah Asisten Deputi Humas yang menjabat sebagai
ketua PPID, jadi Asdep humas merangkap sebagai ketua PPID.
Kemudian atasan atau pengarah PPID itu Deputi Hubungan Hukum
dan Kemasyarakatan. Di bawah PPID utama ada PPID pelaksana yang
terdiri dari beberapa satuan unit kerja seperti : Sekretariat
Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer
Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Unit Kerja
Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Pusat
Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Pusat Pengelolaan
Komplek Kemayoran, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dan
Kedeputian.
112
3. Apakah PPID mengambil peran Humas?
J: Tidak mengambil, malah ini saling mengisi atau bersinergi. Jadi PPID
dan humas itu selalu beririsan, tugasnya PPID itu ada di lingkup
kehumasan, bagian dari kehumasan. PPID itu semacam non official
atau add hook, jadi bukan terstruktur dari lembaga tetapi terpisah dan
sulalu pejabatnya itu hampir sebagian besar adalah Asisten Deputi
Humas yang menjabat sebagai ketua PPID, jadi Asdep (Asisten
Deputi) Humas merangkap sebagai ketua PPID.
4. Diawal dijelaskan bahwa ada tugas humas sebagai desiminasi
informasi, bisa tolong dijelaskan pak?
J: Jadi PPID itu merupakan bagian kecil dari tugas kehumasan, karena
tugas kehumasan lebih besar lagi tidak hanya menyebarluaskan,
menyimpan, mendokumentasikan tetapi juga berbagai kebijakan
terkait dengan kehumasan, Asisten Deputi humas harus bisa membuat
program maupun kebijakan dan lain sebagainya. Dan bagian tugas
humas itu adalah PPID itu sendiri. Jadi tidak tumpang tindih, tidak
saling mengambil justru saling mengisi.
5. Bila ada masyarakat yang meminta informasi lewat PPID atau
humas?
J: Lewat PPID, bila ada masyarakat yang meminta informasi publik
lewatnya PPID.
113
6. Apa yang dilakukan humas bila lembaganya dituding tidak
memberikan informasi publik?
J: Yang pertama kita lakukan tentu koordinasi internal di lingkungan
kementerian sekretariat negara, ketika ada suatu isu yang
berkembang dan menjadi konsumsi nasional maupun internasional,
maka kita harus melakukan langkah cepat, kemudian akan ditelusuri
teknis penyeberan isu itu, karena kemensetneg ini adalah muaranya
semua kebijakan. Bila diibaratkan bandara, kemenensetneg ini
adalah ruang kontrol untuk mengatur lalu lintas pesawat-pesawat
yang kita ibaratkan kementerian-kementerian lain. Jadi bila
kementerian lain ingin mengeluarkan kebijakan harus ada izin dari
kemenesetneg.
7. Bagaimana tanggapan bapak terkait informasi yang tidak bisa
dipublikasikan?
J: Informasi yang tidak bisa dipublikasikan tidak semata-mata karena
kita ingin menutupnya dari publik, ada pertimbangan yang sesuai
dengan ketentuan UU KIP dan yang pastinya kita melakukan
konsolidasi internal, saya kasih contoh kasusnya Munir. Pada saat itu
LSM Kontras meminta atau memohon inforasi terkait hasil Tim
Pencari Fakta meninggalnya Munir atau kasus ICJR, sejauh ini ada
dua. Pada saat itu kita harus kordinasi ke MA, Kemenkumham,
menkopolhukam dan Jaksa Agung. Jadi ketika konsolidasi internal,
kita pastikan yang pertama bahwa informasi yang diminta bukan
kewenangan setneg atau informasi yang diminta tidak ada di setneg.
114
Atau informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak bisa
diberikan/dikecualikan. Informasi yang diminta setneg tidak pernah
memiliki, menerima, menguasai keberadaan informasi itu. Tetapi
setneg tidak diam saja dengan fakta bahwa informasi tersebut tidak
ada di setneg, karena masyarakat tidak ingin tahu, mereka
menganggap Presiden itu harus mengetahui segalanya dan yang
membantu Presiden siapa? Setneg kan begitu. Ketika setneg dengan
jujur mengatakan bahwa kasus meninggalnya Munir setneg tidak
pernah menerima dan memiliki informasi tersebut. Apa yang
dipikirkan masyarakat? Setneg tertutuplah, Setneg tidak becus, tidak
profesional dll. Bila di Kementerian lain yang mengurusi Teknis,
misal ini bukan kewenangannya Kementerian PU tapi ini
Kewenangannya Kementerian ESDM. Tapikan Kemensetneg tidak
bisa begitu, kita konsolidasi internal kemudian koordinasi eksternal.
Jadi setiap ada permintaan atau permohonan informasi itu yang
ditanyakan ke Setneg, dan bila memang tidak ada di setneg, saya
selalu bilang sama temen-temen coba hubungi Kemenkumham,
misalkan terkait dengan UU tahun 60 atau RPP (Rancangan Program
Perundang-undangan) kita kordinasi dengan Kemenkumham lewat
Pusat Hukum Nasional. Bila memang informasi yang diminta ada
disana, maka dari Setneg akan mengarahkan pemohon informasi
untuk meminta kesana. Jadi setneg tidak diam saja ketika ada yang
meminta informasi dan nformasi tersebut tidak ada di kita. Bisa
habis kita nanti.
115
8. Lalu, Bila sudah isu Kemensetneg adalah lembaga yang tertutup, apa
yang dilakukan Humas Kemensetneg untuk menetralisir isu tersebut?
J: Sebenernya menetralisir itu tugasnya pemadam kebakaran, Humas
dulu tugasnya memang menetralisir. Bila ada masalah atau ada isu
yang berkembang dimasyarakat Humas yang pertama disuruh maju
ke depan, padahal dulu humas tidak pernah dilibatkan dalam
penyusunan program maupun kebijakan. Tetapi sekarang perspektif
dan paradigma humas yang baru adalah dipastikan SDM humas
memang kompeten dibidang tersebut, Humas juga harus
ditempatkan di tempat yang strategis, sehingga dia bisa mengetahui
segala kebijakan yang ada di lembaga tersebut, humas harus punya
akses langsung kepada pimpinan, hal tersebut didorong oleh
dinamika yang ada dan perkembangan teknologi yang sekarang
berkembang sangat cepat, jadi humas bukan lagi berperan sebagai
pemadam kebakaran. Setiap kali ada program maupun kebijakan,
humas selalu dilibatkan diawal, jadi bila sewaktu-waktu ada
masalah humas mengerti apa yang terjadi dan tahu apa yang harus
dikatakan.
9. Lalu, langkah-langkah yang diambil bila isu sudah terlanjur meluas.
J: Yang pertama dan sudah pasti kita (Humas) tidak boleh bohong
kepada masyarakat terkait isu yang ada, itu yang paling utama.
Humas tidak boleh memutar balikan fakta dan berbicara sesuai
fakta berdasarkan data-data yang kita punya. Setelah kita
116
memastikan bahwa data yang diminta tidak ada di internal kita
lewat surat masuk dan surat keluar dan lain sebagainya, kita untuk
stakeholder lain berkordinasi terkait isu tersebut. Dan barulah kita
membuat Press Realese yang bertujuan mengedukasi masyarakat
bahwa informasi tersebut bukanlah kewenangan setneg dan
disebarluaskan melalui kanal-kanal media yang kita punya seperti
website, Facebook, Twitter.
10. Apa Upaya Humas Kemensetneg rangka menunjang keterbukaan
informasi publik?
J: Jadi, kita punya beberapa kanal media termasuk website, jadi
semua kegiatan setneg kegiatan-kegiatan Presiden kita sebarkan
lewat itu. Kemudia secara berkala kita update informasi-informasi
melalui website setneg sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 seperti
laporan keuangan, kegiatan dan lain sebagainya secara berkala,
kecuali informasi yang dikecualikan.
11. Kendala apa yang dihadapi oleh Humas Kemensetneg dalam
mengimplementasikan UU Nomor 14 tahun 2008?
J: Kalo kendala kita itu pertama di sinergisitas kita di PPID karena
PPID pelaksana kita banyak disetiap Satuan Kerja Kementerian
Sekretariat Negara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi kalo
PPID itukan tugas tambahan atau struktur add hook. Tapi karena
kebetulan dikita (Kementerian Sekretariat Negera) itu tugas PPID
117
bagian dari kehumasan, tapi di PPID pelaksana itu kan misalkan di
Sekretariat Militer disana ada PPID pelaksana tapi tugas-tugas
disana tidak sama sekali berhubungan dengan tugas utamanya. Itu
yang menjadi tantangan kedepan buat kita bila kita meminta
informasi ke dia. Jadi kendala kita adalah memberikan pemahaman
kesetiap unit PPID yang ada di 8 satuan kerja Kementerian
Sekretariat Negara. misalkan di seperti yang saya bilang di
Sekretraiat Militer, karena berbau militer akhirnya semua informasi
dirahasiakan, padahal menurut kita kan tidak seperti itu.
Kedepannya kita sedang mengembangkan aplikasi baru yang
namanya E-PPID atau Elektronik PPID untuk dikembangkan di
seluruh satuan kerja kita agar menghemat waktu dan efisien dalam
pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara.
(Komentar) Apa ada kendala Lain?
J: Memang ada beberapa yang perlu kita berikan pemahaman terkait
informasi publik. Presiden sebagai sebuah lembaga, setiap kali
Presiden akan melakukan kunjungan atau kegiatan kita
mendapatkan informasi itu di Humas tapi terbatas hanya di Asdep
dan beberapa bagian, tapi Lembaga Kepresidenan mengatakan
bahwa itu adalah informasi yang dikecualikan. Akhirnya kita
mengambil jalan tengah yang kita share adalah kegiatan Presiden
yang sudah dilaksanakan pada waktu itu.
118
(Komentar) Jadi semua informasi di Satuan Kerja yang
mempublikasikan itu Humas Kementrian Sekretariat Negara?
J: Iya, jadi dikita itu PPID utama di Kementerian Sekretariat Negara.
dibawah kita ada PPID pelaksana disetiap satuan kerja. Dan kita
semuanya itu satu pintu.
(Komentar) Lalu terkait keterbukaan informasi publik?
J: Sesuai apa yang ada di UU itu, selama itu buka informasi yang
dikecualikan ya kita buka informasi itu. Sesuai dengan arah
pemerintahan kita yang menuju Open Goverment. Jadi tetep
patokan kita di humas untuk keterbukaan informasi publik ya UU
no 14 Tahun 2008.
12. Apa Saran bapak terkait Humas dan PPID?
J: Kita sudah berulang kali berbicara kepada Komisi Informasi Pusat
dan Kementerian Komunikasi dan Informasi supaya struktur PPID
ini dileburkan secara khusus dan dibuat menjadi Unit Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi.
119
Transkip Wawancara dengan Ibu Tria Konsultan Komunikasi Publik di
Magnitude Indonesia (Magnitude Indonesia adalah satu-satunya perusahaan
konsultan keterbukaan informasi publik di Indonesia)
Selasa, 14 November 2017
1. Menurut Ibu, bagaimana Keterbukaan Informasi Publik ini Bisa di
implemenasikan di Badan Publik?
J: Setidaknya Badan Publik harus melakukan 3 hal. Pertama
pembentukan PPID, lalu penyusunan SOP standar operasi pengelolaan
dan pelayanan publik, kemudian penyusunan daftar informasi publik
dan yang di kecualikan. Memang aturannya sih biasanya PPID lebih
melekat di humas. Karena dia jabatan yang dekat dengan informasi
dan komunikasi.
2. Bagaimana Pandangan Ibu terkait PPID di Kementerian Sekretariat
Negara Republik Indonesia?
J: Menurut saya sih bagus, tapi dikasus Munir itu lebih ke substansi, jadi
bukan mereka tidak mau memberikan tetapi mereka memang tidak
memiliki dokumennya.
3. Apa badan publik harus punya Daftar Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)?
J: Jadi apa yang kita sebut badan publik ini, harus mengklasifikasikan
Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan
120
(DIK) di badan publiknya. Dan DIP ini dibagi menjadi 3, informasi
berkala, serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dan
informasi yang dikecualikan ini yang dimaksud informasi yang
dirahasiakan dan harus melalui uji konsekuensi untuk bisa menjadi
informasi yang dikecualikan.
4. Bagaimana badan publik bisa disebut terbuka?
J: Jadi, DIP itu bisa dipublish. Jadi badan publik itu sebelum ada
pemohon informasi harus sudah mengumumkan, sifatnya proaktif
sebelum diminta diumumkan terlebih dahulu. Kalau yang setiap saat,
kita keep informasinya tapi jika ada yang meminta baru kita berikan,
itu informasi yang setiap saat. Nah yang serta merta itu informasi yang
menyangkut hajat hidup orang banyak, yang kalau tidak diumumkan
dan itu merugikan orang banyak itu bisa dikenakan sanksi.
5. Seberapa penting badan publik harus terbuka?
J: Penting banget, karena disamping mengimplementasikan Undang-
undang. Di era keterbukaan informasi ini dimana kita bisa
mendapatkan informasi bisa kita dapatkan lewat genggaman tangan.
Sebenarnya ini bisa juga dijadikan oleh humas atau badan publik
sebagai sarana bagi pencitraan berbasis kinerja, jadi banyak orang
menganggap pencitraan itu negatif hanya yang bagus-bagusnya saja
tapi dalamnya bobrok, tapi dengan UU KIP badan publik bisa
membangun pencitraan berbasis kinerja melalui informasi yang
121
disediakan secara berkala, orang tidak perlu minta tapi sudah tersedia.
Dan ini harus disadari bahwa ini bukan kewajiban tapi kebutuhan.
6. Apa peran PPID mengambil peran Humas?
J: Enggak, tetapi mereka bersinergi. Di PP no 61 tentang pelaksanaan
UU KIP, mengenai dimana PPID itu ditempatkan, nanti di cek lagi
pasal berapa, itu pejabat yang menguasai bidang informasi dan
komunikasi. Memang tidak jauh beda tugasnya, tetapi biasanya kan
humas kurang pro aktif maksudnya kurang tersistematis informasi
yang harus diumumkannya mana.
(Komentar) Berarti, kurang lebih PPID ini yang mengelola informasi
di badan publik lalu humas menyebarluaskannya?
J: Iya, jadi mereka tetap bersinergi, jadi PPID mengelola informasi yang
ada di badan publik nanti informasi yang pro aktif disampaikan
kepada masyarakat itu bisa dilakukan oleh humas.
7. Berarti peran humas tidak diambil oleh PPID?
J: Enggak, rata-rata disebagian besar kementerian PPID ini ada di
Humas.
122
8. Dengan adanya UU KIP ini, apa bisa menekan angka korupsi di
badan publik?
J: Bisa, karena kalau bersih kenapa harus risih. Karena bila badan publik
sudah terbuka disitu ada ruang partisipasi masyarakat. Dalam hal apa?
Misalnya dalam hal penentuan kebijakan badan publik, karena
lembaga sudah terbuka kan mereka bisa berpartisipasi mengontrol bila
memang disuatu kebijakan ada indikasi korupsi. Karena di UU KIP
sendiri, informasi mengenai anggaran masuk kedalam kategori
informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
9. Media apa yang cocok digunakan untuk dijadikan alat publikasi
informasi?
J: Pertama, website dan kedua sosial media. Karena bisa menjangkau
masyrakat di manapun. Dan saya rasa humas kemensetneg memiliki
pegawai yang melek teknologi dan bisa memanfaatkanya dengan baik.
(Komentar) bagaimana dengan majalah atau jurnal badan publik?
J: Itu kurang efektif, karena biasanya jurnal atau majalah terbentur
dengan cetakan dan distribusinya. Karena biasanya di pemerintahan
majalah atau jurnal ini hanya bisa menjangkau satuan kerjanya saja
tidak bisa sampai ke pelosok masyarakat.
123
10. Di Kementerian Sekretariat Negara ini PPID nya membawahi 8
satuan kerja, menurut ibu bagaimana agar efektif dan responsif?
J: Yang pertama mereview kembali struktur PPID nya, apakah struktur
PPID ini efektif atau tidak. Baik sebagai teori, aturan maupun
pelaksanaan. Kedua, memperbaiki SOP itu biasanya kan dikuatkan
internal masing-masing badan publik. Ada yang keputusan Menteri,
Sekjen dan ketua PPID begitu. Tinggal dilihat di lembaga tersebut
yang paling kuat mengikat itu mana? Menteri nya kan atau Sekjend
nya. Yang ketiga perbaikan di DIP dan DIK nya mereka, sebenarnya
bila sudah ada di dalam DIP itu kan udah gampang kalo ada yang
minta. Nah itu kan bisa jadi jauh lebih mudah.
11. Menurut ibu apa Peran Humas dalam menunjang Keterbukaan
Informasi Publik?
J: Humas bisa menjadi lokomotif keterbukaan informasi publik karena
dari situlah kran-kran informasi bisa terbuka dan disampaikan kepada
masyarakat. Jadi kalau humasnya sudah kuat, komitemnya sudah kuat
kepada keterbukaan informasi, tinggal gimana pimpinan badan
publiknya saja.
(Komentar) ada perbedaan gak bu antara humas di era sekarang
dengan dulu?
J: Kalau dulu kan prinsipnya lebih banyak informasi yang rahasia dari
pada yang dibuka. Kalau sekarang kan kebalikannya. Mau tidak mau
124
dan dituntutnya memang seperti itu. Karena berbarengan juga dengan
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Jadi
humas bisa memanfaatkannya untuk lebih pro aktif.
125
126
Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Tria (14/11/2017) di Kantor Magnitude
Indonesia, Kebagusan City, Tower B KR 21.