KASUS MALPRAKTIK AMPUTASI KAKI

Pembimbing :

dr. Wawan M, SpBS

Penyusun :

Ihsan Bayu (030.05. 110)

David Rizki Akhirul Zamril (030.06.056)

Anita Yolaningtyas (030.07.024)

Nur Isnan (030.07. )

Putri Mulyati (030.07.280)

KEPANITERAAN KLINIK

RSAU DR.ESNAWAN ANTARIKSA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA, 14 DESEMBER 2012

BAB I

PENDAHULUAN

Sorotan masyarakat yang cukup tajam atas jasa pelayanan kesehatan oleh

tenaga kesehatan, khususnya dengan terjadinya berbagai kasus yang menyebabkan

ketidakpuasan masyarakat memunculkan isu adanya dugaan malpraktek medis yang

secara tidak langsung dikaji dari aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, karena

penyebab dugaan malpraktek belum tentu disebabkan oleh adanya kesalahan/kelalaian

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter.

Bentuk dan prosedur perlindungan terhadap kasus malpraktek yang ditinjau

dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999. peraturan tersebut

mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah

melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang membidangi

perlindungan konsumen, selain peran serta pemerintah, peran serta masyarakat sangat

perlu dibutuhkan dalam perlindungan konsumen dalam kasus malpraktek serta

penerapan hukum terhadap kasus malpraktek yang meliputi tanggung jawab hukum

dan sanksinya menurut Hukum Perdata, pidana dan administrasi.

Malpraktek pada dasarnya adalah tindakan tenaga profesional (profesi) yang

bertentangan dengan Standard Operating Procedure (SOP), kode etik profesi, serta

undang-undang yang berlaku baik disengaja maupun akibat kelalaian. Kelalaian ini

bukanlah suatu pelanggaran hukum, jika kelalaian tersebut tidak sampai membawa

kerugian kepada orang lain dan orang tersebut dapat menerimanya. Akan tetapi, jika

kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut

nyawa orang lain, maka hal ini bisa dikatakan malpraktek.

Definisi malpraktek medis “adalah kelalaian dari seseorang dokter atau

perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam

mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang

yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama”. (Valentin v. La Society de

Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956).

1

BAB II

URAIAN KASUS

I. Kronologis Kasus

Tn. S datang ke RS X karena terlindas kayu gelondongan saat bekerja di kapal

Malaysia. Amputasi dilakukan tanpa persetujuan Tn. S dan keluarga. Setelah

dilakukan amputasi, pasien dipulangkan sehari setelahnya tanpa diberikan obat dan

hanya diberikan bukti pembayaran berupa kuitansi bertuliskan tangan, bukan faktur

yang resmi sebagaimana mestinya.

2

BAB III

TINJAUAN KASUS

I. Analisis Masalah

a. UU Praktik Kedokteran No. 29 TAHUN 2004

Pasal 1 (Ketentuan Umum)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;

2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 :

Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perindungan dan keselamatan pasien.

Pasal 3 (pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk) :

memberikan perlindungan kepada pasien

mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi

Pasal 45

1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :

a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;

b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;3

c. alternatif tindakan lain dan risikonya;

d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

e. prognosis terhadap tindakan yang dilaku

Pasal 51 (a)

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

Pasal 52 (a)

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

Pasal 66

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

b. Undang-undang Kesehatan No 36 tahun 2009

Pasal 5 ayat (3)

Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan

sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang

kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya

termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya

dari tenaga kesehatan.

Pasal 58

4

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan

kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan

yang diterimanya.

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku

bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa

atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Pasal 63 ayat (3)

Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan

ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat

dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.

Pasal 164 ayat (7)

Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang

terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. Ditinjau dari UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

- Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan

medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih

lanjut.

Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

5

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung

maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

- Pasal 2

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada

nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak

dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta

mempunyai fungsi sosial.

- Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:

mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;

memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat,

lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;

meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan

memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya

manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

- Pasal 4

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna.

- Pasal 5

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit

mempunyai fungsi:

Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai

dengan standar pelayanan rumah sakit;

Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan

medis;

6

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

dan

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;

dan

Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya

manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

- Pasal 12

Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi

tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga

kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga nonkesehatan.

Jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.

Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik

atau pekerjaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit.

Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan. 

- Pasal 13

Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib

memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit wajib memiliki

izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai

dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur

7

operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan

mengutamakan keselamatan pasien.

Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana

`dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- Pasal 32

Setiap pasien mempunyai hak:

memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;

memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar

profesi dan standar prosedur operasional;

memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar

dari kerugian fisik dan materi;

mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan

peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain

yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar

Rumah Sakit;

mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis,

tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang

mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta

perkiraan biaya pengobatan;

memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan

oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga

memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara

perdata ataupun pidana;

- Pasal 37

8

Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit harus

mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.

Ketentuan mengenai persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- Pasal 46

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang

ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah

Sakit.

d. Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Hak-hak konsumen di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

(Pasal 4) adalah :

a.    hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/ jasa;

b.    hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan baranga dan/

atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

yang dijanjikan;

c.    hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang-barang dan/atau jasa;

d.   hak untuk didengar pendapat dan keluhan-keluhannya atas barang dan/

atau jasa yang digunakan;

e.    hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungann dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f.     hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

g.    hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

9

h.    hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau pengganti

barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau

tidak sebagaimana mestinya.

II. Solusi

Pasien memiliki hak untuk menuntut kerugiannya, namun sebaiknya

dimusyawarahkan dahulu agar penyelesaian kasus ini bisa diterima oleh kedua

belah pihak. Menurut undang-undang, pihak rumah sakit yang bertanggung

jawab, dan rumah sakit harus siap apabila pasien meminta ganti rugi.

III. Kesimpulan

Malpraktek dalam kasus ini adalah suatu tindakan kelalaian yang dilakukan oleh

dokter atau petugas pelayanan kesehatan yang bertugas melakukan segala macam

tindakan. Dimana dalam kasus ini pasien tidak mendapatkan informasi dan

persetujuan yang seharusnya didapatkan.

Kelalaian ini bisa dikatakan terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak

rumah sakit dengan pasien sehingga terjadi masalah ini. Jika ditinjau dari segi hukum,

sudah jelas bahwa terdapat kekurangan dalam hal informed consent dan hak-hak yang

seharusnya di dapatkan oleh konsumen yang sesuai dan tercantum dalam undang-

undang yang berlaku.

IV. Saran

Rumah sakit sebaiknya memiliki management dan juga oknum-oknum yang

berkualitas sehingga RS dapat bekerja secara professional sesuia dengan peraturan

yang ada demi kepuasan kedua belah pihak dan terhindar dari pelanggaran.

Pasien juga harus menjadi pihak yang mengerti hak dan kewajiban nya,

sehingga tidak mudah terjebak dalam kerugian.

10

BAB III

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004. Diunduh dari

www.dikti.go.id pada tanggal 9 Desember 2012.

2. Undang-undang Kesehatan No 36 tahun 2009. Diunduh dari www.dikti.go.id

pada tanggal 9 Desember 2012.

3. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Diunduh dari

www.depdagri.go.id pada tanggal 7 Desember 2012.

4. Undang- undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Diunduh dari

www.dikti.go.id pada tanggal 8 Desember 2012.

11