Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah...10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang...
Transcript of Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah...10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang...
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 443/KEP.260-HUK/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 443/KEP.241-HUK/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4)
dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi
Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019, telah ditetapkan Keputusan Bupati
Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019; b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 443/Kep.241-
Huk/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan
Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 443/Kep.241-Huk/2020
tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487); 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38); 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai
Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 45);
Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif
dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;
5. Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan
Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 460/2511/Hukham tanggal 29 Mei 2020 hal Evaluasi
Tingkat Kewaspadaan dan Protokol Kesehatan Dalam Kerangka Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat; 8. Keputusan Bupati Nomor 443/Kep.196-BPBD/2020
tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah Kabupaten Sumedang;
9. Keputusan Bupati Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan
Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 443/KEP.241-HUK/2020
TENTANG PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019.
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Segala ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati
Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Pemberlakuan
Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019, masih tetap
berlaku sepanjang tidak diubah menurut Keputusan ini.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR: 443/KEP.260-HUK/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 443/KEP.241-HUK/2020
TENTANG PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
NO TEMPAT/MULAI AKTIVITAS ADAPTASI KEBIASAAN BARU PERANGKAT DAERAH PEMBERI
PERSETUJUAN
1 2 3 4
1 Mobilitas
(2 Juni 2020) Pembatasan dalam provinsi Dinas Perhubungan
2 Isolasi/Karantina Kesehatan
(2 Juni 2020)
Orang resiko tinggi: lanjut usia, orang
dengan penyakit komorbid
Dinas Kesehatan
3 Rumah Sakit
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Normal
Jenis Layanan Sebagian poliklinik rawat jalan dibuka, rawat inap normal
4
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Normal
Jumlah
Pengunjung 75% dari kapasitas layanan pasien
Jenis Layanan Semua layanan kesehatan buka
5 Perkantoran (2 Juni 2020)
Jam Operasional Normal Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan
Jumlah Pegawai 25% Pegawai WFH dengan jadwal piket
NO TEMPAT/MULAI AKTIVITAS ADAPTASI KEBIASAAN BARU PERANGKAT DAERAH PEMBERI
PERSETUJUAN
1 2 3 4
6 Hotel
(2 Juni 2020) Jenis Layanan 50% fasilitas layanan hotel
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
7 Perbankan
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Pembatasan jam operasional (08.00-14.00) dan melayani transaksi online
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan
Jumlah Pegawai 50% Pegawai WFH dengan jadwal piket
Jumlah Pengunjung
Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas
8 Lokasi Wisata
(9 Juni 2020)
Jam Operasional Pembatasan jam operasional (06.00-16.00) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah
Pengunjung Pembatasan pengunjung 30% kapasitas
9 Industri
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Jumlah pekerja Jumlah pekerja yang masuk tidak lebih dari 75% dari kapasitas gedung
10 Warung Makan/ Restoran/Cafe (2 Juni 2020)
Jam Operasional Pembatasan jam operasional (07.00-18.00) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah
Pengunjung
Pembatasan pengunjung 50% dari
okupansi meja
11 Mall
(9 Juni 2020)
Jam Operasional Pembatasan jam operasional (10.00-20.00) Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah Pengunjung
Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas gedung
12
Supermarket bahan Makanan Pokok
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Pembatasan jam operasional (10.00-20.00) Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah Pengunjung
Pembatasan pengunjung 75% dari kapasitas
NO TEMPAT/MULAI AKTIVITAS ADAPTASI KEBIASAAN BARU PERANGKAT DAERAH PEMBERI
PERSETUJUAN
1 2 3 4
13 Minimarket
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Pembatasan jam operasional (08.00-18.00) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah Pengunjung
Pembatasan pengunjung 50% dari
kapasitas
14 Pasar Rakyat
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Pembatasan jam operasional (05.00-16.00) Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah Pengunjung
Pembatasan pengunjung 70% dari kapasitas
15 Sekolah Jam Operasional Ditutup sampai ada ketentuan lebih lanjut
Dinas Pendidikan Metode Belajar Melaksanakan pembelajaran secara online
16 Pesantren Jam Operasional Ditutup sampai ada ketentuan lebih lanjut
Dinas Pendidikan Metode Belajar Melaksanakan pembelajaran secara online
17 Panti
(2 Juni 2020)
Jumlah Kunjungan
Pembatasan kunjungan 25% dari kapasitas kunjungan harian dan donasi
dianjurkan secara online
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
18
Lembaga Pemasyarakatan
(2 Juni 2020)
Jumlah Kunjungan
Pembatasan kunjungan 25% dari kapasitas ruang kunjungan
-
19 Taman
(21 Juni 2020)
Jam Operasional Pembatasan jam operasional (06.00-09.00
dan 15.00-18.00) Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Jumlah Pengunjung
Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas
20 Perpustakaan
Jam Operasional
Ditutup sampai ada ketentuan lebih lanjut Dinas Arsip dan Perpustakaan Jumlah
Pengunjung
NO TEMPAT/MULAI AKTIVITAS ADAPTASI KEBIASAAN BARU PERANGKAT DAERAH PEMBERI
PERSETUJUAN
1 2 3 4
21 Terminal
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Pembatasan jam operasional (05.00-19.00)
Dinas Perhubungan Jumlah Pengunjung
Pembatasan pengunjung 70% dari
kapasitas
22
Tempat Ibadah (Masjid, Gereja,
Wihara, Pura, Kelenteng)
(2 Juni 2020)
Pembatasan jumlah jamaah maksimum
50% dari kapasitas tempat ibadah
Asisten Sekretaris Daerah Bidang
Pembangunan
23
Penyelenggaraan
Acara, Hiburan dan Olahraga
Berkelompok
(21 Juni 2020)
Jam Operasional Penyelenggara acara, hiburan dan olahraga wajib mendapatkan izin dari
pihak yang berwenang (termasuk jam operasional dan jumlah pengunjung)
disertai kesiapan protokol kesehatan
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah Pengunjung
24 Sawah
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Normal -
Jumlah Pegawai
25
Kolam/Danau/ Sungai/Waduk
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Normal -
Jumlah Pengunjung
26 Kandang
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Normal -
Jumlah Pegawai
27 Kebun
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Normal -
Jumlah Pegawai
28 Hutan
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Normal -
Jumlah Pegawai
29 Transportasi Publik
(2 Juni 2020)
Jam Operasional Pembatasan jam operasional (05.00-19.00)
Dinas Perhubungan Jumlah Penumpang
Pembatasan jumlah penumpang 50% dari
kapasitas