UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA - Direktori File...
Transcript of UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA - Direktori File...
HUKUM DASAR
Hukum Dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum/peraturan/perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara.
(Hasan, M. Iqbal, 2002)
JENIS HUKUM DASAR
Hukum Dasar TertulisSuatu konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di suatu negara. Atau aturan-aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
Hukum Dasar Tidak TertulisYaitu konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak dalam bentuk tertulis.
PENGERTIAN UUD 1945
UUD 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis (konstitusi negara) yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UUD 1945 SEBAGAI
HUKUM DASAR TERTULIS
UUD 1945 mempunyai kekuatan untuk mengikat:
Pemerintah
Lembaga-lembaga negara/Pemerintah
Lembaga-lembaga Masayrakat
Warganegara/penduduk
UUD 1945 berisikan norma-norma, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dasar
UUD 1945 merupakan hukum tertinggi bila dibandingkan dengan peraturan-peraturan/perundang-undangan lainnya.
UUD 1945 merupakan sumber hukum dari semua peraturan/perundang-undangan
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(UUD’45)
Pembukaan UUD 1945 Terdiri dari 4 Alinea/bagian
Batang Tubuh UUD 1945 16 Bab 37 Pasal 4 pasal Aturan Peralihan 2 ayat Aturan Tambahan
Penjelasan UUD 1945 Penjelasan Umum Penjelasan Pasal demi Pasal
TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Tap MPR No. III/MPR/2000)
Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Ketetapan MPR (Tap MPR)
Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
Peraturan Pemerintah (P.P)
Keputusan Presiden (Kepres)
Peraturan Daerah (Perda)
FUNGSI UUD 1945
Sebagai sumber hukum tertinggi bagi produk-produk hukum dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
Sarana/alat pengawasan (kontrol) berlakunya semua peraturan-peraturan dalam suatu negara.