undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian
Transcript of undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
PERKOPERASIAN
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1
Oleh :Drs. Setyo Heriyanto, MM
I. KRONOLOGIS PEMBAHASAN UU NO 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
2
Tahun 2000, Kementerian Koperasi dan UKM menyusun Naskah Akademis (NA) tentang Undang Undang Koperasi,
Pada 21 Desember 2000, berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet (Seskab) No.: B.1034/Seskab /12/2000 tanggal 21 Desember 2000, Presiden memberikan persetujuan ijin prakarsa untuk menyusun RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Perkoperasian.
Penyusunan RUU tersebut melibatkan para pakar koperasi, pakar ekonomi, pakar hukum, akademisi, praktisi perkoperasian, gerakan koperasi, dan lembaga/instansi terkait.
Pada tgl 1 September 2010, berdasarkan surat Presiden nomor : R-69/Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi, Pemerintah menyampaikan Naskah RUU Koperasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah RUU tersebut terdiri atas 15 BAB dan 124 Pasal.
Rapat kerja dilakukan sebanyak 6 kali mulai 13 Desember 2010, 30 Juni 2011, 29 September 2011, 20 Oktober 2011, 26 Januari 2012, dan 21 Februari 2012.
Pada Rapat Kerja (Raker) DPR tanggal 13 Desember 2010, RUU Koperasi disetujui untuk dibahas di DPR.
Rapat Panitia Kerja dilakukan sebanyak 11 kali mulai tanggal 5 Maret 2012, 7 Maret 2012, 21 Maret 2012, 4 April 2012, 9 April 2012, 30 Mei 2012, 7 Juni 2012, 25 Juni 2012, 4 Juli 2012, 13 September 2012, dan 9 Oktober 2012.
Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dilakukan sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 1- 3 Oktober 2012.
Rapat Paripurna tanggal 18 Oktober 2012, DPR RI menyetujui RUU tentang Perkoperasian.
Disahkan sebagai UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 30 Oktober 2012
II. CAKUPAN UU NO.17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN
3
Bab I Ketentuan UmumBab II Landasan, Asas dan Tujuan Bab III Nilai dan PrinsipBab IV Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan PengumumanBab V KeanggotaanBab VI Perangkat OrganisasiBab VII ModalBab VIII Selisih Hasil Usaha dan Dana CadanganBab IX Jenis, Tingkatan, dan UsahaBab X Koperasi Simpan PinjamBab XI Pengawasan dan PemeriksaanBab XII Penggabungan dan PeleburanBab XIII Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan HukumBab XIV PemberdayaanBab XV Sanksi AdministratifBab XVI Ketentuan PeralihanBab XVII Ketentuan Penutup
III. BAB DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
4
1. Judul RUU tentang Koperasi disepakati berubah menjadi RUU tentang Perkoperasian;
2. Diakomodasikannya Nilai dan Prinsip Koperasi sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA); (Pasal 5-6)
3. Pendirian Koperasi harus melalui akta autentik; (Pasal 9) yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK).
4. Penggunaan nama koperasi diatur. 5. Kemudahan rakyat dalam membentuk koperasi, dimana secara tegas diatur, setiap
permohonan pendirian koperasi harus sudah mendapat persetujuan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
6. Dalam pengelolaan menganut sistem two layer:-pengawas-pengurus + pengelola (jika diperlukan)
IV. SUBSTANSI PENTING DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
5
7. Jenis Koperasi :1) Koperasi Produksi2) Koperasi Konsumen3) Koperasi Jasa4) Koperasi Simpan Pinjam8. Pengurus bisa dari non anggota9. RAT selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, dengan undangan sudah diedarkan 14
(empat belas) hari10. Bahan RAT secara lengkap terperinci11.Bagi koperasi yang memiliki anggota lebih dari 500 orang, RAT bisa dilakukan
dengan sistem delegasi.12.Pengawas sebagai unsur alat perlengkapan organisasi koperasi ditingkatkan
peranan dan kewenangannya
Lanjutan…
6
13. Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal; (Pasal 66) dengan pengaturan sebagai berikut :
a. Setoran Pokok Harus dibuat dengan nilai yang serendah rendahnya, agar tidak ada hambatan setiap orang
untuk masuk sebagai anggota koperasi.b. Sertifikat Modal Koperasi (SMK)nilai nominal per lembar SMK tidak boleh melebihi nilai nominal Setoran Pokok. SMK diharapkan
menjadi instrumen penghimpunan modal / equity koperasi yang dapat secara dinamis menangkap setiap peluang usaha bagi koperasi.
c. Modal penyertaan koperasi diperbolehkan menerima modal penyertaan dari anggota, non anggota, pemerintah
dan pemerintah daerah.14. Istilah sisa hasil usaha diubah menjadi Selisih Hasil Usaha yang meliputi Surplus Hasil Usaha
dan Defisit Hasil Usaha; 15. Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman
kepada anggota; (Pasal 89) untuk non anggota diberikan waktu 3 (tiga) bulan harus sudah menjadi anggota.
Lanjutan…
7
16. Koperasi Simpan Pinjam harus mempunyai izin usaha, tidak boleh memberikan pinjaman kepada koperasi lain, harus melalui sekundernya.
17. Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, wajib berubah / memisahkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri; (Pasal 122)
18. Untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan Koperasi sesuai kharakteristik masyarakat muslim secara tegas disebutkan bahwa koperasi diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah; (Pasal 87)
19. Untuk menjamin simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, Pemerintah diamanatkan untuk membentuk dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 95 ayat (2).
20. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi akan lebih diintensifkan, dalam kaitan ini khususnya untuk pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam Pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 100)
Lanjutan…
8
21. Dalam pemberdayaan koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bimbingan kemudahan diantaranya; adalah memberikan insentif pajak dan fiscal.
22.Lembaga gerakan Koperasi didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk Dana Pengembangan Dewan Koperasi Indonesia. (Pasal 115).
23.Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang – Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diberi waktu 3 (tiga) tahun.
24.Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri selambat lambatnya 2 (dua) tahun.
Lanjutan…
9
A. Peraturan Pemerintah
1. Ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi (Pasal 17 ayat (4))2. Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi (Pasal 85)3. Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah (Pasal 87 ayat (4))4. Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 94 ayat
(5))5. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 95)6. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya
status badan hukum Koperasi (Pasal 111)7. Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata
cara pemberian perlindungan kepada Koperasi (Pasal 113 ayat (2))8. Ketentuan mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif (Pasal
120 ayat (3))9. Ketentuan mengenai Modal Koperasi (Pasal 77)10.Ketentuan mengenai Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100 ayat (3))
V. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
10
B. Peraturan Menteri
(1)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai
badan hukum (Pasal 10 ayat (5))
(2)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu, dan Kantor Kas (Pasal 90 ayat (3))
(3)Ketentuan mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi (Pasal 99)
(4)Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi (Pasal 101 ayat (6))
(5)Ketentuan mengenai Tata Cara Perubahan Unit Simpan Pinjam menjadi KSP (Pasal 122 ayat
(4))
(6)Ketentuan mengenai persyaratan standart kompenti pengawas dan pengurus koperasi
simpan pinjam (pasal 92 ayat (2)).
V. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
11
12
VI. IMPLIKASI BAGI KOPERASI
A. Bagi Koperasi Baru Dalam pembentukan koperasi akte pendirian dan anggaran dasar langsung menyesuaikan dengan UU no. 17 / 2012
B. Bagi koperasi Yang Telah Lama 1. Yang tidak ada unit simpan pinjam mengadakan perubahan anggaran dasar
mengikuti UU 17/20122. Bagi koperasi simpan pinjam mengadakan perubahan anggaran dasar mengikuti
UU 17/20123. Bagi koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam : a. Jika usahanya hanya simpan pinjam saja langsung perubahan anggaran dasar
menjadi Koperasi Simpan Pinjam. b. Bagi koperasi yang usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam akan terus
dipertahankan maka, unit simpan pinjam melakukan pemisahan menjadi koperasi simpan pinjam.
13
Pedoman Teknis Pemisahan USP Menjadi KSP
I. Latar Belakang1. Sesuai amanat UU no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian pada bab XVI pasal 122 yang berbunyi :
Ayat (1) :
Koperasi yang mempunyai Unit Simpan pinjam mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun
sejak Undang – Undang ini disahkan.
2. PERPUTARAN UANG
Riil Keuangan
UANG
UANG
14
Pinjaman
Angsuran
- UPPKS- KUBE- LEPMM- MEP- KELOMPOK- ARISAN-KARANG TARUNA- DLL
INSTUTISIONALISASI
3. Kedudukan Koperasi
PRANATA SOSIAL
15
- PNPM- LUEP- BMT- PKBM
Koperasi
16
Koperasi
Sebagai anggotaMengikatkan diri
AD
ART
Persus - persus
Tata tertib
4. Koperasi Sebagai Badan Hukum
17
Usaha
Sektor Riil
Keuangan
5. Jenis USaha
6. KEGIATAN USAHA
18
B, P, P, P, P
Neraca Induk
Neraca USP - KOP
MODAL USP
Anggota
7. ALUR PENEMPATAN MODAL USP
19
Simpanan Simpanan
20
8. POLA PELAYANAN
Pola Pelayanan
Konvensional
Syariah
Tugas Tugas Mandatory Kementerian Koperasi dan UKM :
•Mengatur•Mengawasi•Memeriksa•Menilai kesehatan•Sanksi
9. MEMPERTEGAS FUNGSI REGULATOR
21
Badan Hukum
Izin Usaha Legalitas Usaha
Legalitas Lembaga
10. PERBEDAAN ANTARA BADAN HUKUM DAN
IJIN USAHA
22
23
11. Perbedaan Badan Hukum dan Ijin Usaha
Badan Hukum Usaha Instansi YMIU
PT
Koperasi
PenerbanganPelayaranPerdaganganPegelolaan HutanPerhotelanPerkebunanPerbankan
Kementerian PerhubunganKementerian PerhubunganKementerian PerdaganganKementerian Kehutanan dan PerkebunanKementerian PariwisataKementerian Kehutanan dan PerkebunanBank Indonesia
Istimewa Simpan Pinjam
PenerbanganPelayaranPerdaganganPegelolaan HutanPerhotelanPerkebunanPerbankan
Kementerian PerhubunganKementerian PerhubunganKementerian PerdaganganKementerian Kehutanan dan PerkebunanKementerian PariwisataKementerian Kehutanan dan PerkebunanBank Indonesia
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Lembaga UsahaJadi harus lebih Full Comittmen Untuk membina SP
12. PERBEDAAN RUANG LINGKUP URUSAN KELEMBAGAAN DAN USAHA
NO KELEMBAGAAN NO USAHA
1
Legalisasi Lembaga : Badan Hukum 1 Legalisasi Usaha : Izin Usaha
2 Terkait disini adalah : 2 Terkait disini adalah :
a Rapat Pembentukan a Business Plan
b Akta b Modal Usaha
c Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Badan Hukum c Struktur Organiasasi Usaha
d Struktur Organisasi Kepengurusan d Manager
e Struktur Organisasi Pengawas e Karyawan
f Modal Pendirian f Job Description Pengelola
g Uraian Tugas Pengurus dan Pengawas g Sistem dan Prosedur
h Keanggotaan h Pengendalian Internal
i Administrasi Organisasi i Persus - persus dibidang Usaha
j Izin Pembentukan Kantor Cabang j Audit External
k Pembubaran k Pencabutan Izin Usaha
l Anggaran Rumah Tangga l Jenis - jenis Simpanan / Tabungan
m Pengembangan dan Pembagian m Jenis - jenis Pembiayaan
n Rating / pemeringkatan n Izin Usaha Kantor Cabang
o Job Description Pengurus, Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah o Penilaian Kesehatan
p Jaringan / Kemitraan
25
II. LANGKAH – LANGKAH PEMISAHAN KELEMBAGAAN
A. Persiapan Organisasi / Panitia Kerja.
Diawali dengan pembentukan tim, jika diperlukan dapat melibatkan unsur pengarah :
1. Bagi primer / sekunder Kabupaten/Kota dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
2. Bagi primer / sekunder Propinsi /DI dari Dinas Koperasi dan UKM Propinsi/DI.
3. Bagi primer / sekunder Nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM .
B. Persiapan Kelembagaan.1. Kepengurusan calon koperasi baru2. Pengawasan calon koperasi baru 3. Karyawan calon koperasi baru4. Sarana dan prasarana kerja5. Anggota
Lanjutan …
26
C. Persiapan AD/ART/Persus – Persus KSP Baru.
D. Mempersiapkan Dokumen – Dokumen Berita Acara Pengesahan Pemisahan.
E. Persiapkan Formulir – Formulir Pelayanan KSP Baru.
F. Finalisasi Persiapan Kelembagaan 1. Kepengurusan calon koperasi baru2. Pengawasan calon koperasi baru 3. Karyawan calon koperasi baru4. Sarana dan prasarana kerja 5. Anggota
27
III. Langkah – Langkah Pemisahan Aset
A. Identifikasi Pos – Pos Dalam Neraca
1. Persiapkan Neraca Koperasi Induk (Audited)2. Persiapkan neraca unit SP Koperasi otonom yang siap dipisahkan3. Lihat pasiva rekontruksikan ulang, pastikan dari simpanan – simpanan / tabungan / hutang modal penyertaan : bersih tidak ada yang dipinjam atau digunakan di sektor riil (usaha koperasi induk)4. Lihat aktiva rekonstruksi ulang pastikan tidak ada kas, Bank titipan dari unit sektor riil.5. Pastikan tidak ada pinjaman – pinjaman yang bersifat piutang dagang, persekot pembelian, dan sejenis pada pos pinjaman.6. Pastikan tidak ada penyertaan pada koperasi sekunder, investasi –
investasi disektor riil, surat berharga, dan sejenis pada kelompok pos aktiva.7. Pastikan tidak ada : tanah/bangunan kantor, kendaraaan kantor,
perabotan kantor dan sejenis yang dipakai oleh aktivitas usaha koperasi induknya.
8. Exercisekan konstruksi neraca KSP baru.9. Temukan angka selisih pasiva dan aktiva 10. Perhatikan selisih pasiva tersebut.11. Selisih itu adalah equitu KSP, yang harus tersedia bagaimana menyediakannya?
28
IV. Pemenuhan Equity KSP Baru
1. Split off dari simpanan pokok dan simpanan wajib pada saat koperasi induknya melakukan konversi permodalan.
2. Anggota – anggota yang ikut menjadi anggota koperasi simpan pinjam, menyetor : Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sejumlah
selisih tersebut diatas.3. Sampai sini persiapan pemisahan sudah 90%, tinggal dilegalkan dalam
RAT koperasi induk .
V. Exekusi
1. Persiapkan rapat anggota 2. Persiapkan draft keputusan – keputusan 3. Persiapkan acara rapat pembentukan KSP baru (lengkap)4. Persiapkan berita acara pemisahan 5. Buat akte pemberian KSP Baru6. Mengajukan pengesahan ke Dinas Koperasi Kabupaten/Kota/Propinsi/DI atau
Kementerian Koperasi dan UKM.
Lanjutan …
29
Langkah – Langkah Penyesuaian Koperasi Terhadap Undang - Undang 17/2012
I. Latar Belakang
1. Sesuai amanat UU no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian pada bab XVI pasal 121 yang berbunyi :
Huruf a : Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan diakui sebagai koperasi berdasarkan Undang – Undang ini;
Huruf b :Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian
anggaran dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang – Undang ini;
30
II. Persiapan Penguatan Kelembagaaan A. AD -> Jenis KoperasiB. ARTC. Persus – PersusD. Revitalisasi keanggotaan E. Pengawas F. Pengurus -> Apa perlu luar G. Usaha Focusing, mengkait kepada usaha atau kepentingan anggotaH. Database Usaha anggotaI. Melepas USP Kop -> atau berubah menjadi KSP
Lanjutan …
31
III. Penyesuaian Struktur Modal / Keuangan
1. Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menjadi Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi.
2. Identifikasi total kewajiban -> konstruksikan sebagai Liabilitiesa. Simpanan – simpanan b. Tabungan – tabungan c. Hutang jangka pendek lainnya d. Hutang jangka panjange. Hutang lainnyaf. Modal penyertaan
Lanjutan …
IV. Contoh Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Menjadi Setoran Pokok adan Sertifikat Modal koperasi Sesuai Undang – Undang 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
32
Lanjutan …
Lama Baru
1. Simpanan pokok Rp. 1.000.000.000,- asumsi anggota 10.000, maka simpanan pokok per anggota @ Rp. 100.000,-
2. Simpanan wajib Rp. 10.000.000.000,-
3. Cadangan Rp. 7.000.000.000,-
1. Setoran pokok @ Rp. 10.000,- maka total setoran pokok sebesar Rp. 1 0.000 x 10.000 = Rp. 100.000.000Diupayakan nilai setoran pokok besarnya seminimal mungkin untuk membuka peluang masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
2. Sertifikat modal koperasi = Total Simpanan Wajib + sisasimpanan pokok yang telah dikonversi menjadi setoran pokok yaitu : Rp. 10.000.000.000 + Rp. 900.000.000 = Rp. 10.900.000.000,- terdiri dari …… 1.090.000 Lembar SMK
3. Cadangan Rp. 7.000.000.000,- (tidak boleh dikonversi)
Contoh :
Si Badu :Status anggota penuh Simpanan pokok = Rp. 100.000,-Simpanan wajib = Rp. 100.000.000,-
Setoran pokok = Rp. 10.000,-Sertifikat modal koperasi =
Rp. 100.090.000,-
Kepemilikan SMK si Badu :Rp. 100.090.000 / 10.000 = 1.009 lembar
33
Lanjutan …
34
Efektivitas Sertifikat Modal Koperasi DalamMengantisipasi Peluang Usaha
Koperasi di Kecamatan Pameng Peuk
Anggota : 3.000 orangSimpanan Pokok : @ Rp. 10.000,- Total Simpanan Pokok : Rp. 30.000.000,- Simpanan Wajib : Total Simpanan Wajib : Rp. 120.000.000,-
Total : Rp. 150.000.000,-
Setoran Pokok : Rp. 30.000.000,-Sertifikat Modal koperasi : : (12.000 lembar) Rp. 120.000.000,-
Total : Rp. 150.000.000,-
Sertifikat Modal Koperasi Baru : (1.000.000 lembar) Rp. 10.000.000.000,-
SPBU
Rp. 10 M
35
MANAJER
BAGIANPENGADAAN
BAGIANGUDANG
BAGIANPEMASARAN
1. KOPERASI KONSUMSI
36
MANAJER
BAGIANBAHAN BAKU
BAGIANPENGOLAHAN
BAGIANPEMASARAN
2. KOPERASI PRODUKSI
37
MANAJER
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
3. KOPERASI JASA
DISESUAIKAN DENGAN JENIS JASA
38
STRUKTUR ORGANISASI USAHA
MANAJER
BAGIANPENGHIMPUNAN
DANA
BAGIANPENGELOLAAN
DANA
BAGIANPENYALURAN
DANA/PINJAMAN
4. KOPERASI SIMPAN PINJAM
SEBAGAI BADAN HUKUM DAN BADAN USAHAKOPERASI TIDAK DAPAT HIDUP SENDIRI
40
41