Ulangan harian Pkn Kls 9 - Otonomi Daerah - Part 2
Click here to load reader
-
Upload
atanasia-yayuk-widihartanti -
Category
Documents
-
view
505 -
download
185
description
Transcript of Ulangan harian Pkn Kls 9 - Otonomi Daerah - Part 2
BAB IIOTONOMI DAERAH
ULANGAN KEDUAKELAS 9A
Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengacu pada..A. UUD 1945 Pasal 18 Dan UU 22 Tahun 99B. UUD 1945 Pasal 18 Dan UU 23 Tahun 99C. UUD 1945 Pasal 18 Dan UU 22 Tahun 45D. UUD 1945 Pasal 18 Dan UU 24 Tahun 45
SOAL NO. 1
Provinsi sebagai daerah otonom juga memiliki kedudukan sebagai…A. Tugas pembantuanB. Daerah otonomC. Wilayah administrasiD. Otonomi daerah
SOAL NO. 2
Keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah disemua bidang disebutA. otonomi sempit B.otonomi luasC. daerah otonomD. keleluasan otonom
SOAL NO. 3
Keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerinrtah dibidang tertentu disebutA.otonomi nyataB. otonomiC. daerah otonomD. pemerintah otonom
SOAL NO. 4
Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Nama otonomi tersebut adalahA.Otonom yang bertanggung jawabB. Otonom yang disiplinC. Otonom yang tegasD. Otonom yang benar
SOAL NO. 5
Lembaga DPRD berfungsi sebagai…A. Wakil rakyatB.Badan legislative daerahC. Perlindungan rakyatD. Badan yudikatif daerah
SOAL NO. 6
Penyelenggara desentralisasi di Daerah Otonom adalah …..
Desa Provinsi Negara Kota
SOAL NO. 7
Daerah provinsi menyelenggarakan dekonsentrasi sebagai wakil ….A. pemerintah pusat di daerahB. pemerintah kota/kabupatenC. pemerintah provinsiD. pemerintah di daerah-daerah
SOAL NO. 8
Daerah kota atau kabupaten menyelenggarakan desentralisasi secara …di daerahA. utuh dan bulat B. mandiri dan bertanggung jawbaC. sempurna dan teraturD. tertib dan lancar
SOAL NO. 9
Berikut ini yang bukan merupakan daerah pelaksanaan asas tugas pembantuan adalah….A. daerah provinsi B. kabupaten C. kota dan desaD. pegunungan dan dataran rendah
SOAL NO. 10
Yang tidak termasuk fungsi DPRD adalahA.interpelasiB. legalisasiC. pengawasanD. anggaran
SOAL NO. 11
Hak meminta keterangan, adalah hak DPRD yangA. angketB. anggaranC. menyatakan pendapatD. interpelasi
SOAL NO. 12
Yang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur / wakil gubernur adalah …A. DPRD kabupaten/kotaB. DPRD provinsiC. PresidenD. MPR
SOAL NO. 13
Hak angket adalah…A. Hak meminta keteranganB. Hak menyatakan pendapatC.Hak untuk mengadakan
penyelidikanD. Hak untuk mengusulkan pengangkatan
bupati / wakil bupati
SOAL NO. 14
Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri atas nama A. MPRB. MKC.PresidenD. Komisi yudisial
SOAL NO. 15
Menetapkan APBD bersama dengan gubernur, bupati /wali kota adalah tugas dan wewenang dariA. Presiden B. DPRC. MPRD.DPRD
SOAL NO. 16
Domisili anggota DPRD provinsi kabupaten/ kota diA. DesaB. Ibu kota provinsiC. KelurahanD. Kecamatan
SOAL NO. 17
Cirri utama desa adalah….A. Kawasan yang terpencilB. Kawasan yang masih belum tersentuh
oleh teknologi modernC.Kawasan yang memiliki kegiiatan
utama pertanianD. Daerah yang tradisional
SOAL NO. 18
Camat bertanggung jawab atas wewenangnya kepadaA. PresidenB. DinasC. PresidenD.Bupati/walikota
SOAL NO. 19
Kelurahan merupakan peranakan A. SipilB.KecamatanC. Wali kotaD. Kabupaten
SOAL NO. 20
Kepala daerah ditingkat provinsi disebutA. CamatB. WalikotaC.GubernurD. Bupati
SOAL NO. 21
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab kepadaA. BupatiB. WalikotaC. DPR provinsiD. DPRD provinsi
SOAL NO. 22
Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, gubernur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada…A.PresidenB. DPRC. MPRD. Lurah
SOAL NO. 23
Kepala daerah kabupaten disebutA. CamatB. WalikotaC. GubernurD.Bupati
SOAL NO. 24
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah bupati/walikota bertanggung jawab kepadaA. DPRD provinsiB. DPRDC. DPRD kabupaten/kotaD. DPR
SOAL NO. 25
Camat diangkat olehA. PresidenB. LurahC.Bupati/walikotaD. Gubernur
SOAL NO. 26
Tujuan dari desentralisasi fiskal adalalah…A. Menyalurkan semangat demokrasiB. Agar penyelenggaraan pemerintah
dapat berjalan lancerC. Memberikan kesempatan kepada
daerah untuk menggali beberapa sumber daerah
D. Memberikan tanggung jawab yang berkaitan sector public ke sector privat
SOAL NO. 27
Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif adalah pengertian….A. asas akuntabilitasB. asas profenolitasC. asas keterbukaanD.asas kepentingan umum
SOAL NO. 28
Berikut ini yang bukan merupakan perangkat daerah adalah…A. Sekretariat Daerah, B. Dinas Daerah, Dan C. Lembaga Teknis Daerah D. Dinas Kota/Kabupaten
SOAL NO. 29
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinamakan asas…A. Asas profesionalitas B. Asas proporsionalitas C. Asas akuntabilitas D. Asas keterbukaan
SOAL NO. 30
asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara dinamakan asas…A. Asas profesionalitas B. Asas proporsionalitas C. Asas akuntabilitas D. Asas keterbukaan
SOAL NO. 31
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan kesinambungan dalam pengendalian penyelanggara negara dinamakan asas…A. Asas kepastian hukum B. Asas tertib penyelenggara negara C. Asas keterbukaan D. Asas akuntabilitas
SOAL NO. 32
Berikut ini yang bukan dampak buruk pelaksanaan otonomi daerah yang tidak dijalankan dengan benar dan profesional adalah…A. timbulnya orang-orang tertentu yang
menguasai sumber-sumber ekonomi secara sepihak,
B. pemerataan korupsi/korupsi berjamaah, C. eksploitasi sumber-sumber daya alam secara
tidak bertanggung jawab,D. eksplorasi dengan benar dan bertanggung
jawab
SOAL NO. 33
Perwujudan desentaralisasi fiscal melalui pembesaran alakon subsidi pusat yang bersifatA. Repact grantB. Unblock grantC. Block grantD. Reblock grant
SOAL NO. 34
Pembinaan dan Pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai nilai local nersifat…A. amanB. kondusifC. tertib D. nyaman
SOAL NO. 35
Penyenggalaran pemerintahan yang dikepalai Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintajh Negara RI yang sebagaiman diateur dalam UUD Negara RI tahun 1945…A. Pemerintah Pusat B. Pemerintah Daerah’ GubernurC. WalikotaD. Gubernur
SOAL NO. 36
Berikut ini yang bukan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak adalah…A. PBB sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan,
pertambangan, serta kehutanan.
B.hasil restribusi daerahC. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, serta kehutanan.
D. Pajak penghasilan (PPh).
SOAL NO. 37
bantuan yang berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badanbadan usaha dalam negeri atau luar negeri disebut…A. HibahB. Ivestasi modal asingC. Hutang luar negeriD. PPh
SOAL NO. 38
Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan ketersediannya sumber data disebut..A. EksternalitasB. EfisiensiC. YustisiD. Politik luar negeri
SOAL NO. 39
Moneter dan Fiskal Nasional adalah urusan dari:
A. Pemerintahan PusatB. Pemerintahan DaerahC. Pemerintahan KabupatenD. Pemerintahan DPRD.
SOAL NO. 40