Tugas Umum Pemerintahan Dan Tugas Pemerintahan Umum
-
Upload
almaarifputrapangulu -
Category
Documents
-
view
2.551 -
download
2
Transcript of Tugas Umum Pemerintahan Dan Tugas Pemerintahan Umum
Tugas Umum Pemerintahan dan Tugas Pemerintahan Umum
UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah UU Nomor 5/ 1974 tentang Pokok-pokok Pem-an Daerah
UU 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pem-an PP 3/2007 tentang LPPD PP 19/2008 tentang Kecamatan PP 19/2010 tentang Duk Gub sbg Wk. Pemerintah yang ada di daerah.
Tugas Umum Pemerintahan
Tugas Umum Pemerintahan ( UU 32/04):• koordinasi kegiatan pemberd. masy;• Koordinasi penyelenggaraan tramtibum;• Koordinasi penegakan perundang2an;• Koordinasi har prasarana dan fasum;• Koordinasi kegiatan pemerintahan;• Membina pemerintahan desa/kelurahan;• Melayani masyarakat.
Urusan Pem-an Umum Periode UU. 32 / 2004Pasal 10
a.tetap ditangani Pemerintah Pusat : pol LN, han kam, moneter, yustisi, agama.
b. urusan pemerintahan lain bersifat concurrent, dilaksanakan bersama Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota.
c. urusan Pemerintahan Umum menjadi Urusan Wajib terkait pelayanan dasar, yang ditangani oleh Daerah baik pada Propinsi maupun Kab/Kota.
Periode UU 5 / 1974(masa Orde Baru)
Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yg meliputi :
1.Bidang ketenteraman dan ketertiban;2.Bidang politik;3.Bidang koordinasi;4.Bidang pengawasan;5. dan urusan pemerintahan lain yg tidak
termasuk tugas sst instansi dan urusan rumah tangga daerah.
Kepalala Wilayah Mempunyai Wewenang :1. Membina Ketentraman dan Ketertiban sesuai Kebijakan Pemerintah ;2. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang Pembinaan Ideologi Negara
dan Politik;3. Koordinasi dengan instansi vertikal, Dinas-dinas Daerah dalam perencanaan
dan pelaksanaan;4. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;5. Mengusahakan secara terus menerus agar Perpu dan Perda dijalankan oleh
Instansi-instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pejabat-pejabat yg ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yg dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
6. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya;
7. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi lainnya.
Periode UU 5 / 1974(masa Orde Baru)
URUSAN PEM-AN menurut PERATURAN PEMERINTAH 38 TAHUN 2007
Urusan Pemerintahan meliputi 31 bidang : a.l. huruf (t) : Otda, Pemerintahan Umum, administrasi
keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.. Bidang Pemerintahan Umum meliputi: 1. Fasilitasi dekonsentrasi,tugas pembantuan dan kerjasama; 2. Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat; 3. Wilayah perbatasan; 4. Kawasan khusus; 5. Manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana.
Tugas Umum Pem-an menurut PP 3/2007 tentang LPPD
pasal 6
• Kerja Sama antar daerah• Kerja sama daerah dengan pihak ketiga• Koordinasi dengan instansi dengan instansi vertikal
didaerah• Pembinaan batas wilayah• Pencegahan dan Penanggulangan Bencana• Pengelolaan Kawasan khusus menjadi kewenangan
daerah• Penyelenggaraan Trantibum• Tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan
oleh daerah
Tugas Umum Pem-an menurut PP 19/2008 tentang Kecamatan
Pasal 15 (PP 19/2008 Tentang Kecamatan)Tugas Umum pemerintahan, meliputi:a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota
Tugas Umum Pem-an menurut PP 19/2008 tentang Kecamatan
Camat Menyelenggarakan Tugas Umum Pem-an yang meliputi :• Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat• Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Trantibum• Mengkoordinasikan penerapan peraturan perUUan• Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas yan umum• mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan• membina penyelenggaraan penyelenggaraan desa dan/atau kelurahan• melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkuo tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakao leh pemerintahan desa dan/atau kelurahan
Pemerintahan Umum menurut PP 19/2010
• koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang Bersangkutan.•koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan•koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan•pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota•menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan NKRI
•menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi•memelihara stabilitas politik•menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah•koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Pemerintahan Umum menurut PP 19/2010
Urusan Pem Umum ( Pen Pres 6 / 1959 )
1. Mengurus ketertiban dan keamanan umum didaerah;
2. Menyelenggarakan koordinasi antar jawatan pem pusat didaerah dan antara jawatan dengan pemerintah daerah;
3. Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah;
4. Menjalankan lain2 kewenangan umum di bidang urusan pemerintahan pusat .
Periode UU. 18 / 1965( otonomi riil dan seluas2nya)
1. Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisionil didaerah;
2. Koordinasi antar jawatan dan antara jawatan dengan pemerintah daerah;
3. Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah;
4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh pemerintah pusat.