SYARAT UNTUK PENDIRIAN KOPERASI 1. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK). 2. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi. 3. Daftar hadir rapat pendirian koperasi 4. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi). 5. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi. 6. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri. 7. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi. 8. Daftar susunan pengurus dan pengawas. 9. Daftar Sarana Kerja Koperasi 10. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus. 11. Struktur Organisasi Koperasi. 12. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya 13. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Syarat Pendirian/Pembentukan CVBerikut ini adalah syarat buat CV Perusahaan:1. Foto copy KTP (Kartu Tanpa Penduduk) para pendiri, minimal 2 orang2. Foto copy KK (Kartu Keluarga) penanggung jawab / Direktur3. Pas photo penanggung jawab ukuran 4 X 6 = 5 lbr berwarna4. Copy PBB (Pajak Bumi & Bangunan) tahun terakhir sesuai domisili perusahaan5. Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha6. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat7. Surat Keterangan tidak keberatan tetangga, RT / RW dan kelurahan setempatSyarat pendirian PT :1. Copy KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang2. Copy KK penanggung jawab / Direktur3. Nomor NPWP Penanggung jawab4. Pas photo penanggung jawab ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna5. Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan6. Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha7. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran8. Surat Keterangan RT / RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta9. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.10. Siap di survey

Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat (1) beserta penjelasannya. Undang-undang (UU) RI No. 79 tahun 1958, sebagai usaha penyempurnaan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 179 tahun 1949 yang hanya mengatur mengenai pendiri, pengarahan, dan cara kerja koperasi. Menurut undang-undang tersebut pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai pendaftar dan penasehat. Jadi, pemerintah kurang mempunyai peran dalam pertumbuhan koperasi. Dengan Undang-Undang No. 79 tahun 1958, pemerintah lebih aktif dalam membina dan menumbuhkan koperasi, sehingga perkembangan koperasi semakin membaik. Namun, dipandang dari segi perekonomian nasional belum memadai. Dengan kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 1959, yang lebih banyak memberikan peran pada pemerintah dalam membina pertumbuhan koperasi, seperti:1. Menumbuhkan koperasi dalam segala sektor perekonomian.2. Meningkatkan pengawasan dan bimbingan pada koperasi.3. Memberikan bantuan berupa bimbingan dan permodalan kepada koperasi, dan4. Memberikan pengesahan badan hukum kepada koperasi. Undang-Undang RI No. 14 tahun 1965. Dengan undang-undang ini, pertumbuhan koperasi tidak sesuai dengan harapan karena koperasi menjadi alat politik, bukan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Undang-undang No. 12 tahun 1967. Undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan ketepatan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Ketetapan itu berisi pembaruan di bidang perekonomian dan pembangunan, sehingga perlu diikuti dengan pembaruan perkoperasian dengan jalan kembali kepada fungsi semula, yaitu alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. Undang-undang ini telah diganti oleh Undang-undang No. 25 tahun 1992 pada tanggal 21 Oktober 1992.