tugas pokok dan fungsi bprs (badan pengawas rumah sakit)
Transcript of tugas pokok dan fungsi bprs (badan pengawas rumah sakit)
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS
(BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
• Dasar Hukum• Pendahuluan• BPRS Indonesia• BPRS Provinsi
Outline
• UU Nomor 44 tahun2009 tentang Rumah Sakit• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
Dasar Hukum
• Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
PENDAHULUAN
• Pembinaan dan pengawasan tersebut diarahkan untuk:– Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang
terjangkau oleh masyarakat– Peningkatan mutu pelayanan kesehatan– Keselamatan pasien– Pengembangan jangkauan pelayanan– Peningkatan kemampuan kemandirian Rumah
Sakit
• Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat dapat dilakukan secara internal dan eksternal
• Secara internal Dewan Pengawas Rumah Sakit
• Secara eksternal Badan Pengawas Rumah Sakit
PENGAWAS INTERNAL –EXTERNALRUMAHSAKIT
Pengawas Internal: DewasTugas
Pengawas Ekternal : BPRSP tugas
1. Menentukan arah kebijakan rumah sakit;2. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan
rencana strategis;3. Menilai dan menyetujui pelaksanaan
rencana anggaran;4. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu
dan kendali biaya;5. Mengawasi dan menjaga hak dan
kewajiban pasien;6. Mengawasi dan menjaga hak dan
kewajiban rumah sakit; dan7. Mengawasi kepatuhan penerapan etika
rumah sakit, etika profesi, dan peraturan per UU an.
8. Tidak ada tugas untuk menerima pengaduan ???
1. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya;
2. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di wilayahnya;
3. Mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRSI;
5. Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
6. Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa derngan cara mediasi.
Pasien dan Keluarga
BPRS Provinsi
BPRS
UU 44 / 2009Rumah Sakit
Dewan Pengawas Rumah Sakit
TUJUAN • Mempermudah akses mendapat pelayanan kesehatan• Memberikan perlindungan terhadap keselamatan• Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan• MemberIkan kepastian hukum
TUGAS BPRS .IND:1. Buat Pedoman Was BPRS Prov2. Btk Sist Pelaporan & Sist Informasi Jejaring3. Analisis Was & rek ke Pem.
TUGAS BPRS.P:- Awasi-Jaga H&K Pasien- Awasi-Jaga H&K RS- Etika RS-Profesi – UU- Pengaduan- Lapor ke BPRSI- Rekom KE Pemda
Pembinaan dan pengawasan diarahkan1. pemenuhan kebutuhan
pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat
2. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
3. keselamatan pasien ;4. pengembangan jangkauan
pelayanan; dan5. peningkatan kemampuan
kemandirian Rumah Sakit.
TUGAS DEWAS :a.Tentukan arah kebijakan RSb. Setujui&awasi lak rencana strategis;c. Nilai & setujui lak rencana anggaran;d. Awasi laks kendali mutu dan kendali biaya;e. Awasi & jaga hak dan kewajiban pasien;f. Awasi &jaga hak dan kewajiban RSg. Awasi kepatuhan penerapan etika RS, etika profesi, dan Per.Perundangundangan
PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL RUMAH SAKITMenurut Siagian (1982 : 135) Pengawasan adalah proses pengawasan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
TINGKAT RS
TINGKATPROVINSI
TINGKATPUSAT
TINGKAT KAB- KOTA ?
PemerintahMasyarakat
ProfesiRS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT ( UU RS )
MUTU MEDIS KESELAMATAN PASIEN - RS
MUTU MANAJEMENASES PASIEN – BIAYA RS(KEUANGAN)
DEWANPENGAWAS
DIREKSI
MASYARAKAT
PASIEN - KELUARGA
Stake Holder :
Kem Kes
Pemerintah
Masyarakat
Dinkes Prov
BPRS Pusat
BPRS Prov
Dinkes kab/kota
PEMBINAAN - PENGAWASAN
PERSI / AS.RS
PERHIM- PROFESIDOKTER
PERAWAT
Pemilik
RSMASYARAKAT
Komite Nas Keselamatan
Pasien RS
Agung 10-12
UUD 1945 PS 28 H AYAT 1 DAN PASAL 34 AYAT 3UU NO 8 / 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO 29 TH 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN UU NO 40 TH 2004 TTG SJSN UU NO 11 TH 2005 TTG PENGESAHAAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC,SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS UU NO 11 TH 2008 TTG KETERBUKAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKUU NO14 TH 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UU TENAGA KERJA, UU IMIGRASIUU NO 25 TH 2009 TTG PELAYANAN PUBLIKUU NO 36 TH 2009 TENTANG KESEHATANUU NO 43 TH 2009 TENTANG KEARSIPANUU NO 24 TH 2011 TENTAMG BPJSUU NO 44 TH 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
KARSJCIISO
TIM KPRS KOMITE MEDIS
ETIKA / UU
SPI
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia merupakan unit nonstruktural di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia berjumlah maksimal 5 orang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota
Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat
BPRS INDONESIA
• Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibantu sekretariat yang dibantu oleh seorang sekretaris
• Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia bertugas: Membuat pedoman tentang pengawasan Rumah Sakit
untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;
Membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi; dan
Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan.
Tugas Pokok dan Fungsi BPRS Indonesia
• BPRS mempunyai wewenang: Menyusun tata cara penanganan pengaduan dan mediasi
oleh BPRS Provinsi; Menyusun pedoman, sistem pelaporan, dan sistem
informasi jejaring dari BPRS dan BPRS Provinsi untuk ditetapkan oleh Menteri;
Meminta laporan dari BPRS Provinsi dan melakukan klarifikasi mengenai pengaduan masyarakat dan upaya penyelesaian sengketa;
Meminta laporan mengenai hasil pembinaan dan pengawasan dari BPRS Provinsi;
Meminta informasi dan melakukan koordinasi dengan BPRS Provinsi, instansi pemerintah, dan lembaga terkait dalam menyusun pedoman tentang pengawasan rumah sakit dan membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi;
Memberikan rekomendasi kepada Menteri dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
Memberikan usulan pembentukan BPRS Provinsi kepada gubernur; dan
Memberikan rekomendasi kepada Menteri dan Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.
Gubernur dapat membentuk BPRS Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di tingkat provinsi
Dalam hal BPRS Provinsi belum dibentuk, tugas pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di tingkat provinsi dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsi
BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural di dinas kesehatan provinsi, yang bertanggung jawab kepada gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
BPRS PROVINSI
BPRS Provinsi dibentuk oleh Gubernur apabila jumlah Rumah Sakit di provinsi tersebut paling sedikit 10 Rumah sakit
Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah maksimal 5 orang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota
Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat
Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi dilakukan oleh kepala dinas kesehatan provinsi
BPRS Provinsi bertugas: Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di
wilayahnya; Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit
di wilayahnya; Mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi,
dan peraturan perundang-undangan; Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS; Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan
rekomendasi kepada Pemerintah daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
Tugas Pokok dan Fungsi BPRS Provinsi
BPRS Provinsi mempunyai wewenang: Melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan
Rumah Sakit di wilayahnya; Meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya kepada semua pihak yang terkait;
Meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada Rumah Sakit;
Memberikan rekomendasi kepada BPRS dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
Menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.
BPRS Provinsi diperbantukan sebuah sekretariat yang berkedudukan di dinas kesehatan provinsi
Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang secara exofficio dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang perumahsakitan pada dinas kesehatan provinsi
Tugas sekretariat BPRS Provinsi:Membantu pelaksanaan tugas BPRS Provinsi secara
administratifMemfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS Provinsi