Nama: Jupiter Eresta JayaNPM: 1206230183Judul: Natural Resources Curse

Natural Resources Curse

Resource cursemerupakan sebuah fenomena dimana daerah-daerah atau negara-negara yang kaya sumber daya alam mengalami sebuah kondisi dimana pertumbuhan perekonomian mereka tidak sepesat daerah atau negara yang tidak memiliki kekayaan alam. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekayaan alam yang mereka miliki justru membawa masyarakat yang hidup dalam daerah atau negara tersebut kesebuah kondisi yang penuh dengan konflik dan masyarakatnya hidup di dalam garis kemiskinan..Secara sederhana, kutukan sumber daya alam menjelaskan kegagalan negara dalam menterjemahkan kekayaan alam menjadi alat pendorong kesejahteraan masyarakat.Ada sejumlah kondisi yang menyebabkan suatu daerah atau negara dapat mengalami hal tersebut, yang pertama adalah sifat ataunaturedari industri ekstraktif itu sendiri yang sangat tertutup. Di masa-masa terdahulu, mulai dari awal perencanaan hingga eksplorasi dan eksploitasi, semuanya serba tertutup. Sangat sulit untuk memperoleh akses pada data-data penting seperti kontrak, dokumen izin, dsb. Apalagi data pembayaran dari perusahaan kepada negara. Sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara dari hasil ekstraksi yang mereka lakukan.Dampaknya adalah, seluruh rantai pengelolaan sumber daya ini mulai dari pemberian izin hingga pengelolaan dan pembagian keuntungan kepada negara menjadi sangat rentan terhadap praktik-praktik korupsi. Pemberian izin dapat dilakukan dengan kongkalikong antara pejabat dan pengusaha.Jika pendapatan negara/daerah dari sektor tersebut tidak dapat diterima secara maksimal dan dikelola dengan baik, maka pendapatan tersebut tidak akan dapat digunakan untuk mengembangkan daerah penghasil tersebut dan danya tidak akan dapat digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek guna pengentasan kemiskinan.Fenomena kutukan sumber daya alam secara mikro bisa kita amati di Indonesia. Di beberapa wilayah, justru kawasan-kawasan yang punya sumber daya alam melimpah terbukti memiliki HDI yang cukup rendah. Lihat saja Riau dengan produksi minyak terbesar, lalu Aceh dengan gas nya dan Papua dengan tambang tembaga emasnya di Grasberg, ketiga daerah tersebut menjadi pusat kantong-kantong kemiskinan dan angka buta huruf cukup tinggi di Indonesia.Secara makro, pendapatan dari sektor ekstraktif tersebut memang berkontribusi bagi stabilitas angka-angka di deretan kolom APBN, tapi secara mikro, kekayaan tersebut ibarat racun bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tambang. Ada segudang penjelasan mengapa kekayaan alam tersebut tidak bisa ditransformasi menjadi kesejahteraan masyarakat. Salah satu jawabannya adalah pengelolaan yang serampangan serta tertutupnya akses informasi dari masyarakat luas yang mendorong tingginya tingkat korupsi. Masyarakat internasional mengenal fenomena ini dengan terminologylack of good governance and transparency.Good governancetelah menjadi salah satu mantra ajaib yang banyak didengungkan dalam teori pembangunan modern. Kata governance yang mengacu pada tata kelola disebut-sebut sebagai formula rahasia yang menentukan kemajuan atau kemunduran suatu negara. Apa sebenarnyagovernanceatau tata kelola ini? Badan PBB yang khusus mengurusi isu pembangunan di Asia dan Pasifik (UNESCAP) mendefenisikangovernancesebagai the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented). Proses pembuatan kebijakan dan sebuah proses di mana keputusan diimplementasikan.Terminologigood governancekemudian mengacu pada segala standard positif atau baik yang dilihat ketika semua kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Hal ini mencakup proses pemilihan pemimpin, pemilihan eksekutor, proses pembuatan anggaran, dll.Kekayaan ini tak bisa serta merta dapat langsung diganti. Ini adalah hutang bagi anak cucu di masa yang akan datang. Salah satu aspek penting dalam menggolkan pengelolaan yang baik ini adalah memastikan bahwa semua kebijakan dibuat dan diimplementasikan dengan transparan. Ya, transparansi adalah poin penting dalam upaya menuju tata kelola yang baik. Ketika tata kelola kebijakan mulai dari perencanaan hingga implementasi berjalan dengan mulus, lepas dari kepentingan oknum-oknum tertentu. Dengan transparansi dan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik, masyarakat sipil dan pihak-pihak yang menaruh hati pada permasalahan ini dapat menjadikan data dan akses terhadap informasi sebagai senjata pengawasan. Dibutuhkan kerja keras dari semua pihak untuk bisa membongkar ulang segala aturan dan mekanisme serta pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.Lalu, timbul pertanyaan apakah Indonesia sudah mengalaminatural resource curse. Pertanyaan ini timbul karena pada kenyataannya walaupun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kemiskinan dan kesenjangan masih terjadi di berbagai pelosok nusantara. Bahkan, di beberapa provinsi yang kaya sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu contoh kasus yang paling banyak disoroti adalah penambangan Freeport di Timika, Papua. Walaupun eksploitasi sumber daya mineral oleh PT Freeport sudah berlangsung lama, secara umum pembangunan di provinsi Papua masih cukup tertinggal daripada provinsi lainnya di Indonesia.Sebagian pihak meyakini bahwa Indonesia telah mengalami apa yang disebut sebagainatural resource curse.Kasus Freeport di provinsi Papua merupakan salah satu contoh kasus yang mendukung opini ini. Selain Papua, banyak provinsi lain yang mengalami hal yang sama. Sebagai contoh lain adalah kasus penambangan timah di Pulau Belitung. Eksploitasi secara intensif pada sumber daya timah yang ada di Belitung kurang dapat memberikan kontribusi besar pada pembangunan di daerah, khususnya yang terkait dengan pembangunan manusia(human development).Selain itu, kesenjangan di daerah-daerah eksploitasi pertambangan cukup signifikan sehingga kontribusi sektor ekstraktif terhadap kesejahteraan penduduk menjadi semakin dipertanyakan. Maka dari itu, kerap timbul pandangan negatif terhadap eksploitasi sumber daya mineral oleh perusahaan milik asing yang tak ubahnya seperti pemiskinanSektor ekstraktif tidak selalu berkaitan dengan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ektraktif juga mencakup sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan karena sektor ini juga tidak melibatkan proses penambahanvalue added. Sektor perkebunan kelapa sawit yang saat ini berkembang pesat di Indonesia salah satunya. Indonesia selama ini terkesan hanya berfokus mengekspor produk berupacrude palm oil(CPO) dan kurang mendorong pengolahan lebih lanjut dari hasil perkebunan kelapa sawit menjadi produk olahan siap pakai. Fakta ini membentuk asumsi bahwa di Indonesia, sektor ekstraktif memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian nasional. Sebagian pihak pun menilai bahwa sektor ekstraktif membuat proses transformasi terkait dengan industrialisasi dalam perekonomian di Indonesia menjadi terhambat dan kurang berkembang.

Daftar Pustaka: http://www1.worldbank.org/prem/lessons1990s/chaps/Ctrynote7_AreNaturalResources.pdf, 7 November 2012, 10.40http://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/about/director/pubs/EuroEconReview2001.pdf, 8 november 2012, 8.38