Tugas Mandiri Etika Profesi
-
Upload
dina-septiana -
Category
Documents
-
view
31 -
download
0
Transcript of Tugas Mandiri Etika Profesi
TUGAS MANDIRI
“Pelanggaran Kode Etik PNS”
Mata Kuliah : Etika Profesi
Nama Mahasiswa : Dina Septiana
NPM : 100810095
Kode Kelas : Karol Teovani Lodan, S.AP, M.AP.
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2013
1
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT atas kemudahan yang diberikanNya kepada
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Pelanggaran
Kode Etik PNS ini dengan baik. Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata
kuliah Etika Profesi.
Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Karol Teovani Lodan,
S.AP, M.AP. selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi penulis, dan kepada
kedua orang tua penulis atas semua dukungan dan semangat yang diberikan kepada
penulis serta kepada teman-teman seperjuangan penulis.
Makalah ini tentunya masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis
mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan makalah
ini.
Semoga makalah ini memberikan informasi dan bermanfaat untuk
pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.
Batam, 7 Juni 2013
Dina Septiana
2
DAFTAR ISI
Halaman Judul …………………………………………………………………. i
Kata Pengantar ………………………………………………………………… 1
Daftar Isi ………………………………………………………………………. 2
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………… 3
A. Latar Belakang ……………………………………………………………… 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………………….. 5
BAB III PEMBAHASAN ……………………………………………………... 9
A. Kronologis Kasus Gayus …………………………………………………… 9
B. Kasus Gayus menurut Kode Etik Profesi ………………………………….. 14
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………….. 18
A. Kesimpulan …………………………………………………………………. 18
B. Saran ………………………………………………………………………… 18
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………. 19
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah orang yang
diangkat oleh negara dan kemudian dipekerjakan untuk
kepentingan melayani masyarakat. Orang yang diangkat
menjadi PNS tersebuut digaji oleh masyarakat melalui
pajak, dimana gaji mereka itu dialokasikan dari Anggaran
Pemasukan dan Pengeluaran Belanja Negara. PNS adalah
salah satu instansi yang melekat dari eksistensi atau keberadaan lembaga eksekutif,
lembaga yang menjalankan kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga legislatif.
Setelah adanya Reformasi 1998, terjadi perubahan paradigma
kepemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya dikenal sebagai alat
kekuasaan pemerintah, kini diharapkan menjadi unsur aparatur negara yang
profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dari partai politik (misalnya
menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu) serta tidak diskriminatif
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas
tersebut, pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik.
Pegawai Negeri Sipil memiliki hak memilih dalam Pemilu, sedangkan anggota TNI
maupun Polri, tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam Pemilu. Berdasarkan
PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai
politik jo PP Nomor 12 Tahun 1999. Beberapa inti pokok materi dalam PP tersebut
adalah:
1) Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pegawai Negeri
Sipil harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara
4
untuk golongan tertentu. Selain itu juga dituntut tidak diskriminatif
khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota atau pengurus partai
politik pada saat PP ini ditetapkan dianggap telah melepaskan keanggotaan
dan/atau kepengurusannya (hapus secara otomatis).
3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan keanggotaan dan/atau
kepengurusannya dalam partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4) Pegawai Negeri Sipil yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai
politik harus mengajukan permohonan kepada atasan langsungnya (peraturan
pelaksanaan yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara).
5) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan sebagai
anggota/pengurus partai politik diberikan uang tunggu selama satu tahun.
Apabila dalam satu tahun tetap ingin menjadi anggota atau pengurus partai
politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat
hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).
Pegawai Negeri Sipil berkumpul di dalam organisasi Pegawai Negeri Sipil
atau Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Tujuan organisasi ini adalah
memperjuangkan kesejahteraan dan kemandirian Pegawai Negeri Sipil. Terwujudnya
KORPRI sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan
dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota,
masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di
dalam membangun pemerintahan yang baik.
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Etika menurut :
• Kamus Besar Bhs. Indonesia (1995) Etika adalah Nilai mengenai benar dan
salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
• Etika adalah Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan
kewajiban moral.
• Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah Seperangkat aturan atau norma
atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan
maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau
segolongan masyarakat atau profesi”.
Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani „ethos‟ yang berarti
adat istiadat/ kebiasaan yang baik Perkembangan etika yaitu Studi tentang kebiasaan
manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang
menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika :
• Kebutuhan Individu
• Tidak Ada Pedoman
• Perilaku dan Kebiasaan Individu Yang Terakumulasi dan Tak Dikoreksi
• Lingkungan Yang Tidak Etis
• Perilaku Dari Komunitas
Sanksi Pelanggaran Etika :
• Sanksi Sosial adalah Skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan
yangdapat „dimaafkan‟.
6
• Sanksi Hukum adalah Skala besar, merugikan hak pihak lain.
Jenis-jenis Etika :
• Etika umum yang berisi prinsip serta moral dasar .
• Etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus.
Ada tiga prinsip dasar perilaku yang etis :
• Hindari pelanggaran etika yang terlihat remeh. Meskipun tidak besar
sekalipun, suatu ketika akan menyebabkan konsekuensi yang besar pada
profesi.
• Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Disini harus diingat bahwa
reputasi adalah yang paling berharga, bukan sekadar keuntungan jangka
pendek.
• Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada
perilaku etis. Mungkin akuntan akan menghadapi masalah karier jika
berpegang teguh pada etika. Namun sekali lagi, reputasi jauh lebih penting
untuk dipertahankan.
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
1) Etika dalam bernegara meliputi:
a. Melaksanakan sepenuhnya pancasila dan undang-undang dasar 1945;
b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara kesatuan republik
indonesia;
d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
melaksanakan tugas;
e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan berwibawa;
7
f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan
setiap kebijakan dan program pemer intah;
g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien
dan efektif;
h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
2) Etika dalam berorganisasi adalah:
a. melaksanakan tugas dan wewenang sesai
b. ketentuan yang berlaku;
c. menjaga informasi yang bersitat rahasia;
d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
e. membangun etos kerja untnk meningkatkan kinerja organisasi;
f. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
dalam rangka pencapaian tujuan;
g. memiliki kompetensi dalam pe laksanaan tugas;
h. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
i. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inova tif dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi;
j. berorientasi pada upaya peningkatan kualias kerja.
3) Etika dalam bermasyarakat meliputi:
a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati horma t dan santun tanpa pamrih dan
tanpa unsur pemaksaan;
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepal, terbuka, dan adil serta tidak
diskriminatif;
d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
melaksanakan tugas.
8
4) Etika terhadap diri sendiri meliputi :
a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d. berinisia tif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,
keterampilan, dan sikap;
e. memiliki daya juang yang tinggi;
f. meme lihara kesehatan jasmani dan rohani;
g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
5) Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil:
a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan
yang berlainan;
b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun
horizonta l dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri
Sipil;
g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang
menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil
dalam memperjuangkan hak- haknya.
9
BAB III
PEMBAHASAN
A. Kronologis Kasus Gayus
Gambar: Artikel yang membahas tentang kasus Gayus Tambunan
Pada akhir-akhir ini, perpajakan disoroti berbagai pihak dalam berbagai
sudut pandang. Hal ini terkait dengan munculnya dugaan kasus mafia pajak yang
dilakukan oleh pegawai negeri sipil dari Ditjen Pajak yaitu Gayus Halomoan
Tambunan. Gayus seorang PNS Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak.
Kasus bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) terhadap rekening milik Gayus di Bank Panin. Kemudian pihak
Kejagung menunjuk 4 jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut.
Mereka adalah Cirus Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia dan Ika Syafitri. Berkas
10
perkara tersebut dikirim pada 7 Oktober 2009. Di dalam SPDP, tersangka Gayus
diduga melakukan money laundring, tindak pidana korupsi dan penggelapan. Analisa
yang dibangun oleh Jaksa Peneliti melihat pada status Gayus yang merupakan
seorang PNS pada Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak kecil
kemungkinan memiliki dana atau uang sejumlah Rp 25 Miliar pada Bank Panin,
Jakarta.
Dalam berkas yang dikirimkan penyidik Polri, Gayus dijerat dengan tiga
pasal berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. “Karena Gayus
seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin. Seiring hasil
penelitian jaksa, hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan
dapat dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapannya. Itu pun tidak terkait dengan
uang senilai Rp.25 milliar yang diributkan PPATK dan Polri itu. Untuk korupsinya,
terkait dana Rp 25 milliar itu tidak dapat dibuktikan sebab dalam penelitian ternyata
uang sebesar itu merupakan produk perjanjian Gayus dengan Andi Kosasih.
Pengusaha garmen asal Batam ini mengaku pemilik uang senilai hampir Rp 25 miliar
di rekening Bank Panin milik Gayus.
Pada 2002, Gayus Tambunan mengaku pernah satu pesawat dengan
pengusaha properti Andi Kosasih. Mereka lalu berkawan baik, karena sama-sama
besar di Jakarta Utara.
Setelah perkenalan singkat itu mereka saling bercerita tentang profesi
masing-masing. Andi memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha bidang properti
khusus pembangunan rumah toko (ruko) berdomisili di Batam dan Jakarta. Karena
pertemanan keduanya, maka kemudian terjadilah hubungan kerjasama bisnis diantara
keduanya atas dasar saling percaya. Gayus diberi kepercayaan oleh Andi untuk
mencari tanah yang hendak digunakan untuk membangun ruko seluas 2 hektar di
kawasan Jakarta Utara. Kemudian, akhirnya mereka membuat perjanjian bisnis secara
tertulis pada 25 Mei 2008.
Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar US$ 6 juta.
Namun Andi, baru menyerahkan uang sebesar US$ 2.810.000. Andi menyerahkan
11
uang tersebut kepada Gayus melalui transaksi tunai di rumah orang tua istri Gayus
lengkap dengan kwitansinya, sebanyak enam kali yaitu pada pada 1 juni 2008 sebesar
US$ 900.000 US dolar, kemudian 15 September 2008 sebesar US$ 650.000, 27
Oktober 2008 sebesar US$ 260.000, lalu pada 10 November 2008 sebesar US$
200.000, 10 Desember 2008 sebesar US$ 500.000, dan terakhir pada 16 Februari
2009 sebesar US$ 300.000.
Andi menyerahkan uang karena dia percaya dengan Gayus. Sementara untuk
money laundringnya, tetap menjadi dugaan sebab Pusat Pelaporan Analisis dan
Transaksi Keuangan (PPATK) sama sekali tidak dapat membuktikan uang senilai Rp
25 milliar itu merupakan uang hasil kejahatan pencucian uang (money laundring).
PPATK sendiri telah dihadirkan dalam kasus itu sebagai saksi. Dalam proses perkara
itu, PPATK tidak bisa membuktikan transfer rekening yang yang diduga tindak
pidana.
Dalam perkembangan proses penyidikan kasus tersebut, ditemukan juga
adanya aliran dana senilai Rp 370 juta di rekening lainnya di bank BCA milik Gayus.
Uang itu diketahui berasal dari dua transaksi dari PT.Mega Cipta Jaya Garmindo. PT.
Mega Cipta Jaya Garmindo dimiliki oleh pengusaha Korea, Mr. Son dan bergerak di
bidang garmen. Transaksi dilakukan dalam dua tahap yaitu pada 1 September 2007
sebesar Rp 170 juta dan 2 Agustus 2008 sebesar Rp 200 juta.
Setelah diteliti dan disidik, uang itu diketahui bukan merupakan korupsi dan
money laundring juga. Bukan korupsi, bukan money laundering, tetapi penggelapan
pajak murni. Itu uang untuk membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen di
Sukabumi. Tetapi setelah dicek, pemiliknya Mr Son, warga Korea, tidak diketahui
keberadaannya di mana. Tetapi uang masuk ke rekening Gayus. Namun ternyata dia
tidak mengurus (pajaknya). Uang itu tidak digunakan dan dikembalikan, jadi hanya
diam di rekening Gayus.
Berkas P-19 dengan petujuk jaksa untuk memblokir dan kemudian menyita
uang senilai Rp 370 juta itu. Dalam petunjuknya itu, jaksa peneliti juga meminta
12
penyidik Polri menguraikan di berkas acara pemeriksaan (BAP) keterangan itu
beserta keterangan tersangka (Gayus T Tambunan).
Sebelumnya, penyidik Polri melalui AKBP Margiani, dalam keterangan
persnya mengungkapkan jaksa peneliti dalam petunjuknya (P-19) berkas Gayus
memerintahkan penyidik untuk menyita besaran tiga transaksi mencurigakan di
rekening Gayus. Adapun tiga transaksi itu diketahui berasal dari dua pihak, yaitu
Roberto Santonius dan PT. Mega Jaya Citra Termindo. Transaksi yang berasal dari
Roberto, yang diketahui sebagai konsultan pajak bernilai Rp 25 juta, sedangkan dari
PT. Mega Jaya Citra Termindo senilai Rp 370 juta. Transaksi itu terjadi pada 18
Maret, 16 Juni, dan 14 Agustus 2009.
Uang senilai Rp 395 juta itu disita berdasarkan petunjuk dari jaksa peneliti
kasus itu. Penanganan kasus Gayus sendiri bermula ketika PPATK menemukan
adanya transaksi mencurigakan pada rekening Gayus T Tambunan. PPATK pun
meminta Polri menelusurinya.
Kembali ke kasus, berkas Gayus pun dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa lalu
mengajukan tuntutan 1 tahun dan masa percobaan 1 tahun. Dari pemeriksaan atas
pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sebelumnya, beredar kabar bahwa ada
"guyuran" sejumlah uang kepada polisi, jaksa, hingga hakim masing-masing Rp 5
miliar. Diduga gara-gara itulah Gayus terbebas dari hukuman. Sidang terhadap Gayus
pun dimulai 13 Januari 2010 di Pengadilan Negeri Tangerang. Selama tiga bulan
masa persidangan itu, pengadilan mendengarkan 15 orang saksi. Hasilnya, tanggal 12
Maret, Gayus, yang hanya dituntut satu tahun percobaan oleh Hakim Ketua Muhtadi
Asnun beserta Haran Tarigan dan Bambang Widiatmoko sebagai hakim anggota
memutus bebas Gayus.
Namun, anehnya penggelapan ini tidak ada pihak pengadunya, pasalnya
perusahaan ini telah tutup. Sangkaan inilah yang kemudian maju kepersidangan
Pengadilan Negeri Tangerang. Hasilnya, Gayus divonis bebas. Di Pengadilan Negeri
Tangerang, Gayus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana penggelapan. Namun tetap diajukan tingkat kasasi. Sosok Gayus dinilai
13
amat berharga karena ia termasuk saksi kunci dalam kasus dugaan makelar kasus
serta dugaan adanya mafia pajak di Ditjen Pajak. Belum diketahui apakah Gayus
melarikan diri lantaran takut atau ada tangan-tangan pihak tertentu yang
membantunya untuk kabur supaya kasus yang membelitnya tidak terbongkar sampai
ke akarnya. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meyakini kasus Gayus HP
Tambunan bukan hanya soal pidana pengelapan melainkan ada juga pidana korupsi
dan pencucian uang. Gayus diketahui pergi Singapura. Dia meninggalkan Indonesia
pada Rabu 24 Maret 2010 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Namun dia pernah
memberikan keterangan kepada Satgas kalau praktek yang dia lakukan melibatkan
sekurangnya 10 rekannya.
Imigrasi Belum Endus Posisi Gayus, Gayus Tambunan hengkang ke
Singapura pada Rabu 24 Maret. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengatakan
kasus markus pajak dengan aktor utama Gayus Tambunan melibatkan sindikasi
oknum polisi, jaksa, dan hakim. Satgas menjamin oknum-oknum tersebut akan
ditindak tegas oleh masing-masing institusinya, koordinasi perkembangan ketiga
lembaga tersebut terus dilakukan bersama Satgas. Ketiga lembaga tersebut sudah
berjanji akan melakukan proses internal. Kasus ini merupakan sindikasi (jaringan)
antar berbagai lembaga terkait.
Perkembangan selanjutnya kasus ini melibatkan Susno Duadji, Brigjen
Edmond Ilyas, Brigjen Raja Erisman. Setelah 3 kali menjalani pemeriksaan, Susno
menolak diperiksa Propam. Sebabnya, dasar aturan pemeriksaan sesuai dengan Pasal
45, 46, 47, dan 48 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Pasal 25 Perpres No I Tahun 2007 tentang Pengesahan
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan, harus diundangkan menteri dalam hal
ini Menteri Hukum dan HAM. Komisi III DPR Siap Beri Perlindungan Hukum untuk
Susno.
Pada tanggal 31 Maret 2010, tim penyidik Divisi Propam Polri memeriksa
tiga orang sekaligus. Selain Gayus Tambunan dan Brigjen Edmond Ilyas, ternyata
Brigjen Raja Erisman juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan oleh tiga tim
14
berbeda. Tim pertama memeriksa berkas lanjutan pemeriksaan Andi Kosasih, tim
kedua memeriksa adanya keterlibatan anggota polri dalam pelanggaran kode etik
profesi, dan tim ketiga menyelidiki keberadaan dan tindak lanjut aliran dana rekening
Gayus.
Pada tanggal 7 April 2010, Komisi III DPR mengendus, seorang jenderal
bintang tiga di Kepolisian diduga terlibat dalam kasus Gayus P Tambunan dan
seseorang bernama Syahrial Johan ikut terlibat dalam kasus penggelapan pajak yang
melibatkan Gayus Tambunan, dari Rp24 milliar yang digelapkan Gayus, Rp11 milliar
mengalir ke pejabat kepolisian, Rp5 milliar ke pejabat kejaksaan dan Rp4 milliar di
lingkungan kehakiman, sedangkan sisanya mengalir ke para pengacara.
Efek berantai kasus Gayus juga menyentuh istana. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono meminta Satgas Anti Mafia Hukum untuk mengungkap kembali kasus
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SBY menduga dalam kasus tersebut
terdapat mafia hukum.
B. Kasus Gayus menurut Kode Etik Profesi
Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Kode Etik) adalah pedoman
sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
(Pegawai) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan
hidup sehari-hari. Dengan Kode Etik, segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Kode etik pegawai
DJP ini terdiri dari 2 bagian yaitu mengenai kewajiaban dan larangan pegawai.
Panduan kewajiban pegawai:
1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
2) Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel
a) Bekerja secara profesional meliputi:
i) Integritas
15
ii) Disiplin
iii) Kompetensi
b) Bekerja secara transparan
c) Bekerja secara akuntabel
3) Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.
a) Mengamankan data dan atau informasi
b) Mengamankan user id dan password serta tidak membocorkannya kepada
Pegawai dan atau pihak lain yang tidak berhak.
c) Memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai prosedur.
d) Tidak mengijinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja.
4) Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain
dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.
5) Mentaati perintah kedinasan.
6) Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat
Jenderal Pajak
7) Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor
8) Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakan.
9) Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan
Dalam kasus Gayus ini terdapat pelanggaran etika sebagai pegawai DJP yaitu:
a. Terdapat pelanggaran terkait etika bekerja secara profesional, transparan dan
akuntabel yang meliputi integritas, di mana Gayus tidak bersikap jujur,
bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan
negara. Selain itu juga dalam bekerja tidak adanya transparansi tentang
pelaporan masalah WP yang menjadi tanggung jawab tugasnya serta tidak
adanya pertanggung jawaban secara pasti mengenai hasil kinerjanya terkait
kasus ini karena dalam perkembangannya kasus yang ada sekarang malah
menjadi melebar dan tidak terarah.
16
b. Gayus Tambunan tidak dapat menjadi panutan yang baik bagi masyarakat
dalam memenuhi kewajban perpajakan karena dia justru menyalahgunakan
posisi sebagai pegawai Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak demi
kepentingan pribadi.
Panduan Larangan Pegawai
1) Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas
2) Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik.
3) Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung.
4) Menyalahgunakan fasilitas kantor.
5) Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak
langsung, dari wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan
pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan
dengan jabatan atau pekerjaannya.
6) Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan.
7) Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan,
kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat
Jenderal Pajak.
8) Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan
dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak
Dalam kasus Gayus ini terdapat pelanggaran etika sebagai pegawai DJP yaitu:
a. Terdapat pelanggaran terkait etika menyalahgunakan data dan atau informasi
perpajakan, dalam hal ini Gayus sebagai pegawai bagian Direktorat
Keberatan dan Banding Dirjen Pajak menyalahgunakan data keuangan WP
untuk memperkecil nilai ketetapan pajak WP sehingga merugikan Negara.
b. Terdapat pelanggaran etika terkait etika menerima segala pemberian dalam
bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari wajib pajak,
sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang
17
menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan
atau pekerjaannya, dalam hal ini Gayus menerima balasan pemberian atas
tugasnya dalam perhitungan pajak. Di mana gaji golongan IIIA seorang
Gayus namun terdapat sejumlah milyar dalam rekening pribadainya.
18
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Terdapat pelanggaran terkait etika bekerja secara profesional, transparan dan
akuntabel yang meliputi integritas, di mana Gayus tidak bersikap jujur, bersih dari
tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Selain itu juga
dalam bekerja tidak adanya transparansi tentang pelaporan masalah WP yang menjadi
tanggung jawab tugasnya serta tidak adanya pertanggung jawaban secara pasti
mengenai hasil kinerjanya terkait kasus ini karena dalam perkembangannya kasus
yang ada sekarang malah menjadi melebar dan tidak terarah.
Gayus Tambunan tidak dapat menjadi panutan yang baik bagi masyarakat
dalam memenuhi kewajban perpajakan karena dia justru menyalahgunakan posisi
sebagai pegawai Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak demi kepentingan
pribadi.
B. Saran
Banyaknya pihak yang terkait atas kasus Gayus ini yang diketahui pada
artikel yang penulis buat, dimana kasusnya tidak hanya sekedar permasalahan di
lingkungan pegawai negeri sipil melainkan hingga ke pengusaha, sindikasi oknum
polisi, jaksa, dan hakim. Yang saya sarankan adalah adanya pengawasan yang lebih
baik pada setiap instansi yang ada. Selain itu hendaknya terdapat ketegasan dalam
praktek penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, bukan hanya yang ada pada teorinya.
Sehingga pengawasan dan ketegasan tersebut dapat memperkecil hingga
menghilangkan celah untuk melakukan pelanggaran etika dari Pegawai Negeri Sipil
dan profesi-profesi lainnya.
19
DAFTAR PUSTAKA
Dwi Yuwono, SH, Ismantoro. 2011. Memahami Berbagai Etika Profesi dan
Pekerjaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
Tuanakota, Teodorus M. 2007. Setengah Abad Profesi Akuntansi. Jakarta:
Salemba Empa
http://www.inilah.com/read/detail/414451/inilah-kronologis-kasus-gayus-
tambunan/ (diakses tanggal 14 Mei 20013)