Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota...

www.dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi

• Fungsi DPRD menurut UU 27/2009• Alat Kelengkapan DPRD

– Badan Musyawarah;– Badan Legislasi Daerah;– Badan Anggaran;– Badan Kehormatan.

• Mengukur Kinerja DPRD• DPRD’s Life Cycle• Hard Skills dan Soft• Pilihan Karier Purnabakti

4dadangsolihin.blogspot.com

5www.dadang-solihin.blogspot.com

Legislasi

Anggaran

Pengawasan

Fungsi DPRD menurut UU 27/2009

1.

2.

3.

Fungsi Legislasi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan

Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.

• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah. • Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus

menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. • Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.


Fungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak

dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.

• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.

• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.

• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”.


Fungsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.

• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.

• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.


dadang-solihin.blogspot.com 9

Alat Kelengkapan DPRD PP16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD

1. Pimpinan;2. Badan Musyawarah;3. Komisi;4. Badan Legislasi Daerah;5. Badan Anggaran;6. Badan Kehormatan; dan7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat

paripurna.

Pasal 36 PP16/2010


Badan Musyawarah1. Bamus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan

dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.2. Bamus terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan

jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

3. Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.

4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Bamus merangkap anggota.

5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bamus dan bukan sebagai anggota.

Pasal 46 PP16/2010


Tugas Badan Musyawarah1. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa

persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Ranperda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;


1/2

Tugas Badan Musyawarah4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna

kepada Bamus.

Pasal 47 PP16/2010


2/2

Badan Legislasi Daerah1. Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap,

dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 2. Susunan dan keanggotaan Balegda dibentuk pada permulaan masa

keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. 3. Jumlah anggota Balegda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. 4. Jumlah anggota Balegda setara dengan jumlah anggota satu komisi

di DPRD yang bersangkutan. 5. Anggota Balegda diusulkan masing-masing fraksi.


1/2

Badan Legislasi Daerah6. Pimpinan Balegda terdiri atas satu orang ketua dan satu orang

wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Balegda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

7. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Balegda dan bukan sebagai anggota.

8. Masa jabatan pimpinan Balegda paling lama 2½ (dua setengah) tahun.

9. Keanggotaan Balegda dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Pasal 50 sd 52 PP16/2010


2/2

Badan Legislasi Daerah1. Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk

dalam rapat paripurna DPRD. 2. Susunan dan keanggotaan Balegda dibentuk pada permulaan masa

keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. 3. Jumlah anggota Balegda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. 4. Jumlah anggota Balegda setara dengan jumlah anggota satu komisi di

DPRD yang bersangkutan. 5. Anggota Balegda diusulkan masing-masing fraksi. 6. Pimpinan Balegda terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua

yang dipilih dari dan oleh anggota Balegda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

7. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Balegda dan bukan sebagai anggota.

8. Masa jabatan pimpinan Balegda paling lama 2½ (dua setengah) tahun. 9. Keanggotaan Balegda dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Pasal 50 sd 52 PP16/2010www.dadang-solihin.blogspot.com 16

Tugas Badan Legislasi Daerah1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar

urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;

3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;


1/2

Tugas Badan Legislasi Daerah5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah

yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;

6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah; dan

8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 53 PP16/2010www.dadang-solihin.blogspot.com 18

2/2

Badan Anggaran1. Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap

dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.2. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan

mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

3. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.

4. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.

5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.

6. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 54 PP16/2010www.dadangsolihin.com 19

Tugas Badan Anggaran1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran

DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;

2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

3. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

www.dadangsolihin.com 20

1/2

Tugas Badan Anggaran4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang

APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;

5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan

6. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Pasal 55 PP16/2010www.dadangsolihin.com 21

2/2

Badan Kehormatan1. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat

kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.2. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan

DPRD.3. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD

dengan ketentuan:a. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai

dengan 34 orang berjumlah tiga orang, dan b. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 35 – 50 orang

berjumlah lima orang;


1/3

Badan Kehormatan4. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas satu orang ketua dan satu

orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

5. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

6. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing masing fraksi berhak mengusulkan satu orang calon anggota Badan Kehormatan.

7. Dalam hal di DPRD hanya terdapat dua fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan dua orang calon anggota Badan Kehormatan.


2/3

Badan Kehormatan8. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua

setengah) tahun.9. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota

Badan Kehormatan yang digantikan.10. Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional

dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 56 PP16/2010


3/3

Tugas Badan Kehormatan1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap

moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;

3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;

4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD.

5. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 57 PP16/2010


Kewenangan Badan Kehormatan1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran

kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 58 PP16/2010


Agenda Politik Nyata

Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas

pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi

birokrasi.


Argumentasi Politik MendasarArgumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari

warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.

Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.


Positif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut

untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.


Membangun Sistem Umpan BalikMembangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai

politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.

Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.


Siklus Representasi Wakil Rakyat

Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.

Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.

Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.


Siklus Representasi Wakil Rakyat

Sumber: NDI, LGSP

Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat

Hubungan dengan Pemilih

Hubungan dengan media dan kelompok

kepentingan

Sumber daya (anggaran, staf, riset

dan informasi)

R A K Y A T

PEMILU

DPRD

MEMBUAT KEPUTUSAN

POLITIK

Peningkatan Kesejahteraan Individu

dan Masyarakat

Fungsi Legislasi

Fungsi Anggaran

Fungsi Pengawasan

Representasi Rakyat (keterwakilan)


Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.

DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.


1/2

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek

Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya

Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.


2/2

DPRD’s Life Cycle

Purnabakti

36dadangsolihin.blogspot.com

37dadang-solihin.blogspot.com


Faktor yang Memberi Kontribusi Keberhasilan dalam Dunia Kerja

FINANSIAL 10%

KEAHLIAN BIDANGNYA 20%

NET WORKING 30%

SOFT SKILLS 40%

Mitsubishi Research Institute, 2002

Apa itu Hard Skills?

• Yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya.• Insinyur mesin seharusnya menguasai

ilmu dan teknik permesinan,• Dokter harus mumpuni bidang ilmu

kedokteran• Pemain sepak bola mempunyai

ketrampilan teknik menggiring bola


• Setiap profesi dituntut mempunyai hardskill yang khusus, tetapi softskills bisa merupakan kemampuan yang harus dimiliki di setiap profesi

Apa itu Soft Skills?• Ketrampilan seseorang dalam

berhubungan dengan orang lain (INTERPERSONAL SKILLS), dan

• Ketrampilan dalam mengatur dirinya sendiri (INTRA-PERSONAL SKILLS)

• Yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal.


23 Atribut Soft Skills yang Dominan Dibutuhkan di Lapangan Kerja


1. Inisiatif2. Etika/ integritas3. Berfikir kritis4. Kemauan belajar5. Komitmen6. Motivasi7. Bersemangat8. Dapat diandalkan9. Komunikasi lisan10. Kreatif.11. Kemampuan analitis

12. Dapat mengatasi stress13. Manajemen diri14. Menyelesaikan persoalan15. Dapat meringkas/mengabstraksi16. Bekerjasama17. Fleksibel18. Kerja dalam tim19. Mandiri20. Mendengarkan21. Tangguh22. Berargumen logis23. Manajemen waktu.

Hasil survey di USA, Canada, dan UK. Sumber : (Center for Enterpreuneurship Education and Development, Halifax, Nova

scotia, 2004).

Contoh Kemampuan Soft Skills• Kejujuran• Tanggung jawab• Berlaku adil• Kemampuan bekerja sama• Kemampuan beradaptasi• Kemampuan berkomunikasi• Toleran• Hormat terhadap sesama• Kemampuan mengambil keputusan• Kemampuan memecahkan masalah, dsb


Contoh Pemain Sepak BolaHard skills Berlari Menendang Berebut bola

Soft skills Kemampuan bekerjasama Mengambil inisiatif Keberanian mengambil keputusan Kegigihan


Inter & Intra Personal SkillsInter Personal Skills

Motivation skills Leadership skills Negotiation skills Presentation skills Communication skill Relationship building Public speaking skills Self-marketing skills

Intra Personal Skills Time management Stress management Change management Transforming beliefs Transforming character Creative thinking processes Goal setting and life purpose Accelerated learning

techniques


Pengembangan Diri1. PENGUASAAN PENGETAHUAN & KETRAMPILAN Analisis dan sintesis. Menguasai IT/computting. Managed ambiguity. Communication. 2 nd language.

2. ATTITUDE Kepemimpinan. Teamworking. Can work cross-culturally.

3. PENGENALAN SIFAT PEKERJAAN TERKAIT Terlatih dalam etika kerja Memahami makna globalisasi Fleksibel terhadap pilihan pekerjaan.


Hal yang Perlu Dilakukan Gunakan setiap kesempatan Jangan berhenti untuk menjadi “pelajar”.

Pelajar harus belajar apapun, dimanapun dan kapanpun

Ikuti berbagai training/pelatihan Buat jejaring/networking terkait komunitas

pekerjaan. Contoh: Milis, JobsDB.com, dsb.

Berlatih berbahasa Inggris secara lancar.


• Medokumentasikan pengalaman sebagai anggota DPRD dalam sebuah buku otobiografi.

• Konsultan Lembaga Internasional– UNDP, WB, GIZ, JICA, UNICEF, CIDA, dll

• Konsultan Pemda– Sebagai mediator antar Pemda dan DPRD– Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra

SKPD,

• Konsultan DPRD– Penyusunan dan penetapan Perda,

Pembahasan Anggaran,

• Konsultan Pemberdayaan Masyarakat

– Penyusunan TOR dan Proposal, Penelusuran sumber-sumber pendanaan, Konsolidasi kelompok masyarakat

dadangsolihin.blogspot.com 48

• Konsultan Calon KDH dan Caleg– Perumusan Visi-Misi, Strategi Kampanye,

Penganggaran Kampanye, Pemetaan Pemilih, Membangun Isu Lokal,

• Menjadi Narasumber di berbagai seminar

• Pengusaha Sektor Ril– Property, Pertanian, Perdagangan,

Perhubungan

• Pengusaha Media– Surat Kabar, TV, Radio

• Pengajar dan Dosen pada lembaga pendidikan formal dan non-formal

• Pengurus Forum Anggota DPRD Purnabakti

• Mempersiapkan diri untuk mengikuti lagi Pileg 2019

dadangsolihin.blogspot.com 49

Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota...

Education

Transcript of Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota...