1

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

LATIHAN 5

DISUSUN OLEH

NAMA : IIN SATYA NASTITI

NIM : E1M013017

PRODI : PENDIDIKAN KIMIA (III-A)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MATARAM

2014

2

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

Tugas Pendidikan Kewarganegaraan (Latihan 5)

Jawaban :

1. a. Pengertian 3 hakikat demokrasi, yaitu:

Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai

penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan

memperoleh dukungan rakyat. Suatu pemerintahan yang mendapat

pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyat melalui mekanisme

demokrasi.

Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa rakyatlah

yang memiliki hak sepenuhnya untuk menjalankan pemerintahan baik

melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan.

Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud

pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum.

Pemerintahan untuk rakyat artinya kekuasaan yang diberikan oleh

rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Kepentingan rakyat harus dijadikan kepentingan utama di atas

segalanya. Untuk itu pemerintah harus mengakomodasi aspirasi rakyat

(baik yang disampaikan langsung atau tidak langsung melalui media

massa).

b. Hubungan ketiga hakikat demokrasi tersebut sangat erat dan tidak bisa

dipisahkan, karena dalam batang tubuh UUD 1945 disebutkan bahwa

kedaulatan berada di tangan rakyat (pada pasal 1 ayat 2), presiden dan

wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

(pasal 6A ayat 1), dan pemeritah yang telah terpilih akan memiliki

kewajiban untuk tetap mementingkan kepentingan rakyat diatas

kepentingan lainnya. Ketika salah satu hakikat demokrasi tersebut hilang,

misalnya pemerintah bukan untuk rakyat tetapi untuk golongan tertentu

maka bukan dikatakan negara demokrasi.

c. Implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu

penyelenggaraan pemilu demokrasi.

3

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

Para calon berasal dari rakyat Indonesia itu sendiri dan dipilih oleh

rakyat dan semata-mata bertujuan untuk kepentingan dan kemakmuran

rakyat. Artinya pemilu demokrasi adalah suatu proses pemilihan suara

yang berasal dari rakyat diselenggarakan oleh rakyat dan bertujuan untuk

kemakmuran rakyat. Namun, dalam hal melaksanakan tugasnya untuk

kepentingan rakyat masih terlalu minim. Hal ini terlihat jelas dengan

banyaknya para wakil rakyat yang menyalahgunakan jabatan (kepercayaan

rakyat) dengan kurang memperhatikan pendapat dan kebutuhan rakyat.

Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari pemerintah yang berpendidikan

tinggi yang telah terpilih melakukan tindakan-tindakan memperkaya diri

sendiri yang mengakibatkan penderitaan rakyat semakin bertambah dan

tanpa memperhatikan dan menjamin kedaulatan rakyat.

2. Pengertian kesadaran akan pluralism dan musyawarah

a. Maksud dari kesadaran akan pluralisme dan musyawarah

Kesadaran akan pluralisme

Plurarisme merupakan keanekaragaman dalam suatu

kelompok masyarakat baik dari segi agama, suku, ras, dan adat-

istiadat. Hal ini menyebabkan terjadinya dasar pembentukan aneka

macam kelompok lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang

mencirikan dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok

yang lain, dalam suatu kelompok masyarakat yang beragam dari

yang lebih besar atau lebih luas.

Kesadaran Pluralisme yaitu kesadaran akan kemajemukan

tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang

majemuk tetapi juga menghendaki tanggapan dan sikap positif

terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuaan akan

kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku

menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap

orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga

negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain

4

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

untuk diakui keberadaannya. Kesadaraan akan pluralitas sangat

penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat

beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya

yang beragam.

Musyawarah

Musyawarah ialah kegiatan menyatukan pendapat dalam

menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan tujuan mencapai

mufakat. Yang merupakan internalisasi makna dan semangat

musyawarah yang menghendaki atau mengharuskan adanya

kedewasaan dan ketulusan untuk menerima kemungkinan kompromi

dan kekalahan dalam hal suara sebagai konsekuensi musyawarah.

Hasil yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan kesepakatan

bersama walaupun berbeda dengan keinginan.

b. Realitasnya kesadaran akan pluralisme dan musyawarah dalam

kehidupan sehari-hari.

Praktik dalam kehiduan berbangsa dan bernegara kesadaran

akan adanya pluralisme sangat minim atau kecil. Hal ini ditandai dengan

adanya sejumlah kasus yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan

ini, pluralisme menyebabkan perpecahan dan pertikaian antar daerah.

Bila keadaan ini terus berlajut, kehidupan masyarakat Indonesia tidak

akan bersatu, damai dan tentram. Misalnya: pelanggaran terhadap

kebebasan beragama dan berkeyakinan yang intensitasnya semakin

meningkat, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas

semakin marak, klaim atas kebenaran dan keyakinan yang disertai

pemaksaan kehendak melalui kekerasan dan ancaman terhadap kelompok

lain semakin biasa terjadi di masyarakat, dan masih banyak lagi kasus-

kasus lainnya yang terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap

pluralisme.

Sedangkan kegiatan musyawarah prakteknya dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara sangat tinggi di kalangan masyarakat biasa

5

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

maupun instansi-instansi pemerintah. Setiap kegiatan untuk kepentingan

bersama selalu dijalankan melalui kegiatan musyawarah. Misalnya dalam

sebuah organisasi politik, penentuan ketua umumnya dilakukan melalui

pemilihan dalam rapat internal partai. Namun masih ada juga terjadi

pertikaian dalam mengambil atau menyimpulkan hasil musyawarah yang

disebabkan karena adanya perbedaan pendapat.

3. Penilaian terhadap keberadaan lembaga peradilan di Indonesia terkait konsep

negara hukum.

Konsep negara hukum yaitu negara memberikan perlindungan hukum

bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak

memihak. Namun kenyataan pelaksanaanya belum maksimal, masih terdapat

banyak penyimpangan dalam bentuk ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum

yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan hukum hanya berpihak pada orang-

orang yang berkuasa sehingga banyak sekali pelanggaran-pelangaran hukum

yang seharusnya diadili dan dikenakan sanksi malah dibiarkan begitu saja.

Contoh:

Kasus korupsi yang setiap waktu selalu meningkat. Para koruptor

berkeliaran dan melakukan aktivitasnya seperti biasa tanpa melaksanakan

proses hukuman terhadap pelanggaran yag dilakukan.

4. a. Maksud dari prinsip-prinsip demokrasi (persamaan, kebebasan, dan

pluralisme) menurut Abdillah dan keterkaitan antar ketiganya, yaitu:

Maksud dari prinsip-prinsip demokrasi (persamaan, kebebasan, dan

pluralisme) menurut Abdillah, yaitu:

Prinsip persamaan yaitu sebuah prinsip demokrasi yang mengakui

manusia (rakyat) sebagai makhluk tuhan dengan sifat kodrat yang

sama-sama, sehingga mempunyai hak-hak yang sama dalam

menjalani kehidupan. Setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-

bedakan dan memperoleh akses atau kebutuhannya serta

kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan

6

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

potensinya. Pada umumnya tingkat persamaan yang ingin dicapai

antara lain: persamaan politik, persamaan di hadapan hukum,

persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan

sosial atau persamaan hak.

Prinsip kebebasan yaitu sebuah prinsip yang mengakui

kemerdekaan (kebebasan) individu dalam menjalankan hak tanpa

mengganggu hak orang lain serta melakukan tanggung jawab.

Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan

memberikan kebebasan kepada warga negara untuk lebih maju

dan mengembangakan hidupnya.

Prinsip pluralisme yaitu sebuah prinsip demokrasi yang mengakui

manusia sebagai makhluk yang beragam dengan segala jenis

kebutuhannya masing-masing. Mengakui, menghargai, dan

menghormati perbedaan yang ada sehingga terwujudnya suatu

negara yang hidup dalam sebuah wadah demokrasi.

Keterkaitan antara prinsip persamaan, prinsip kebebasan, dan prinsip

pluralisme, yaitu:

Keterkaitanya sangat erat hal ini disebabkan karena masyarakat

Indonesia yang hidup dengan keberagaman atau pluralism. Oleh

karena itu perlu adanya prinsip kebersamaan dalam bentuk

menghargai dan menghormati antar sesama guna meminimalisir

terjadinya pertikaian. Sehingga dari sikap tersebut masyarakat

Indonesia diberi kebebasan dalam menjalankan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tidak melanggar

aturan-aturan yang berlaku.

b. Bentuk-bentuk kontrol terhadap pelaksanaan demokrasi pada lembaga

pemerintahan (eksekutif, yudkatif, dan legislatif), yaitu:

7

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

No.

Lembaga

yang

dikontrol

Kontrol yang diberikan

Sudah Sedang Akan

1. Legislatif Memilih caleg

dalam pemilihan

umum yang

dianggap baik dan

bertanggung

jawab dalam

menjalankan

tugasnya.

Selalu mengikuti

informasi

bagaimana

pelaksanaan tugas

kewajiban

lembaga legislatif

yang terpilih.

Tidak

memilih

kembali

lembaga

legislatif yang

telah terpilih

pada periode

sebelumnya

jika lembaga

legislatif

tersebut tidak

mampu

menjalankan

tugasnya, dan

tidak

menerima

penyogokan

pada saat

pelaksanaan

pemilu

2. Eksekutif Memilih calon

presiden dan

wakil presiden

yang dianggap

mampu

Selalu

mengikuti

informasi

bagaimana

pelaksanaan

Tidak

memilih

kembali

presiden dan

wakil

8

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

mengemban tugas

sebagai kepala

negara dan kepala

pemerintahan.

tugas

kewajiban

lembaga

legislatif yang

terpilih

Selalu

menyuarakan

aspirasi

rakyat

presiden yang

telah terpilih

periode

sebelumnya

jika presiden

dan wakil

presiden

tersebut tidak

mampu

menjalankan

tugasnya dan

kewajibannya

, dan

tidak

menerima

penyogokan

pada saat

pelaksanaan

pemilu

3. Yudikatif Melaporkan

tindakan-

tindakan yang

melanggar

aturan kepada

pihak yang

berwajib,

bersikap jujur

dan selalu taat

pada peraturan

yang berlaku,

ikut

Turut

membantu

dalam

menyelesaikan

konflik

ataupun

masalah yang

sedang terjadi

dalam Negara

ini. Dengan

cara

memberikan

Sebagai

seorang

guru perlu

menanamka

n kesadaran

aturan dan

norma yang

berlaku

kepada

peserta

didik agar

tidak

9

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

menyuarakan

keadilan

terhadap

kegiatan yang

melanggar

hukum.

beberapa

solusi.

melanggarn

ya.

5. Urgensi atau pentingnya HAM bagi kehidupan manusia, yaitu:

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak

manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat

dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil

kita dapat hidup sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia bersifat

universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat

diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi

diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral

dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi

manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus

dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM).

Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan,

menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.

Dengan kata lain penghormatan dan perlindungan terhadap HAM memiliki

urgensi dalam rangka menjaga keselamatan dan eksistensi manusia secara

utuh melalui aksi keseimbangan antara kewajiban dan hak, serta

keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

6. Menurut Bagir Manan, salah satu jenis atau bentuk HAM adalah hak politik

yang antara lain terdiri dari hak untuk memilih dan dipilih, dan hak

menyatakan pendapat. Implementasi hak-hak tersebut adalah

a. Hak untuk memilih

10

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

Adalah hak seseorang untuk dapat memiih sesuai dengan keinginannya

tanpa ada paksaan dari orang lain.

Contoh: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan (pasal 28 D ayat 3)

b. Hak dipilih

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Dalam praktek kenegaraan

hak untuk dipilih dan memilih saat ini masih minim. Kesadaran

masyarakat akan pentingnya pemilihan para wakil rakyat sangat rendah

karena kurangnya sosialisasi yang menjangkau ke masyarakat

pedalaman. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat akan adanya

pemilihan umum terlihat dari tingginya angka golput setiap kegiatan

pemilihan umum. Hal ini dikarenakan oleh sikap pemerintah (wakil

rakyat) yang kurang menjamin kepentingan masyarakat sehingga

menimbulkan pemikiran memilih dalam pemilu tidak ada gunanya.

c. Hak menyatakan pendapat

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap

warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan

sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang

mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur

dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UUD 1945 pasal 28.

Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kebebasan

berpendapat sudah dilakukan yakni dengan tidak adanya penekanan

terhadap individu maupun kelompok dalam menyampaikan aspirasinya

seperti zaman orde lama. Namun, sebagai negara hukum kebebasan

berpendapat mutlak harus memperhatikan kepentingan bersama dengan

tidak melakukan tindakan anarkis.

11

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

7. a. Implementasi HAM dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek

kehidupan diantaranya:

Implementasi HAM Dalam Kehidupan Pribadi

Implementasi HAM Di Dalam Hukum

Implementasi HAM Di Dalam Bidang Politik

Implementasi HAM Dalam Bidang Ekonomi

Implementasi HAM Dalam Bidang Social Budaya

Implementasi HAM dalam bidang karya intelektual (HAKI)

b. Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam pengimplementasi HAM

dalam segala aspek, diantaranya:

Implementasi HAM dalam kehidupan pribadi

Implementasi HAM dalam kehidupan pribadi perlu

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Kebebasan orang lain agar tidak terjadi pelanggaran terhadap

kebebasan antar pribadi.

- Tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di

dalam masyarakat dan kebudayaan bangsa karena akan

mengingkari kodratnya sebagai makhluk sosial yang

berbudaya .

- Tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku sebab akan mengganggu ketertiban

umum dan keadilan .

- Tidak bertentangan dengan negara karena akan menimbulkan

perpecahan bangsa dan negara.

- Tidak bertentangan dengan agama yang dianut dan semangat

keagamaan masyarakat.

- Penerapan hak asasi harus meningkatkan harkat dan martabat

manusia, dan bukan sebaliknya malahan untuk merendahkan

derajatnya.

-

12

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

Implementasi HAM di dalam hukum

Hal ini ditunjukkan adanya pengakuan hak atas persamaan

di depan hukum atau perlindungan yang sama oleh hukum.

Perlindungan yang sama di depan hukum membawa implikasi pada

proses yang wajar dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- Hukum tidak berlaku surut artinya hukum itu tidak

diberlakukan kepada para pelaku pelanggaran hukum

sebelum aturan hukum itu dibuat dan ditetapkan secara

sah.

- Tidak seorang pun dapat dituduh dua kali melakukan

tindak kejahatan yang sama.

- Seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada

keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, presumption of innosence.

- Semua orang diperlakukan sama di depan hukum, artinya

tidak ada diskriminasi di dalam proses hukum

- Proses hukum yang dilakukan sesuai dengan keadilan

hukum dan keadilan masyarakat.

- Setiap orang tidak boleh dihukum tanpa ada ketentuan

hukum yang berlaku

- Setiap orang berhak didampingi pembela di dalam proses

peradilan, mulai dari pemeriksaan sampai dengan

keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan yang tetap.

- Setiap orang tidak boleh dihukum tanpa ada ketentuan

hukum yang berlaku.

Implementasi HAM di dalam bidang politik

Implementasi HAM dalam bidang politik perlu

memperhatikan hal-hal berikut:

- Peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dituangkan

dalam UUD, UU, dan PP serta peraturan pelaksanan

13

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

lainnya agar hak-hak politik tidak dilanggar oleh orang

atau pihak lain

- Etika dan moral politik agar di dalam melaksanakan hak

politik dilakukan dengan baik dan bertanggungjawab.

- Ajaran Tuhan sebagaimana diatur dalam agama yang

diyakini sehingga pelaksanaan hak politik itu dapat

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- Keragaman budaya masyarakat Indonesia sehingga hak-

hak politik dilakukan harus secara santun dan bermartabat

serta berkepribadian Indonesia.

- Dalam melaksanakan hak politik tetap perlu menjaga

integritas nasional dan tidak menimbulkan perpecahan

nasional.

implementasi HAM dalam bidang ekonomi

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara ini

didirikan untuk memajukan kesejahteraan umum. Supaya

kesejahteraan umum itu dapat dirasakan secara adil dan merata

oleh seluruh rakyat maka, bumi, air, dan segala isinya dikuasai

negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan

seluruh rakyat Indonesia (pasal 33 UUD 1945 ayat 3). Dari

ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan ekonomi itu

berpusat pada kegiatan kerakyatan.

Ketentuan pasal 33 UUD 1945 ayat 3 menjelaskan bahwa

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa

rakyat Indonesia mempunyai hak untuk dapat menikmati semua

kekayaan alam demi kesejahteraan dan kemakmuran. Atas dasar ini

maka negara Indonesia menganut sistem negara kesejahteraan

(welfare state). Perekonomian nasional diselenggarakan

14

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan

ekonomi nasional.

implementasi HAM dalam bidang social budaya

Upaya negara untuk memajukan masyarakat dan bangsa

perlu memperhatikan identitas budaya dan hak masyarakat

tradisional. Negara menjamin HAM dan berkewajiban memberikan

perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM. Untuk dapat

menjamin HAM, negara dan pemerintah bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan HAM sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku. Salah satu tujuan negara sebagaimana disebutkan

dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan

umum. Artinya, negara didirikan untuk menjamin agar semua

kebutuhan hidup jasmani dan rohani dapat dipenuhi bagi rakyat

banyak.

implementasi HAM dalam bidang karya intelektual (HAKI)

Kemampuan manusia untuk membuat sesuatu yang baru

menimbulkan banyak temuan baru. Temuan baru tersebut sebagai

karya intelektual harus dilindungi karena merupakan hak yang

dimiliki seseorang dan orang lain tidak mampu membuatnya.

Temuan baru tersebut dapat merupa barang dan jasa hasil temuan

ilmiah ataupun temuan intelektual. Supaya tidak terjadi

pembajakan dan perampasan hak intelektual orang lain maka

diperlukan perlindungan hukum. Hak atas karya intelektual

bermacam-macam. Setiap produk baik bersifat konkrit maupun

abstrak sebagai karya intelektual harus dihormati dan dihargai.

Beberapa karya intelektual yang menjadi hak setiap

pemiliknya adalah sebagai berikut :

15

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

a. Hak Cipta

b. Hak Paten

c. Hak atas Merek

d. Hak atas Rahasia Dagang

e. Hak atas Desain Industri.

8. a. Berdasarkan pengertian masyarakat madani menurut Anwar Ibrahim maka

dapat diketahui bahwa masyarakat madani adalah masyarakat beradab yang

mengacu pada nila-nilai kebajikan dan berbagai prinsip moral (berdasarkan

atas nilai-nilai moralitas seperti nilai kebenaran) dengan mengembangkan dan

menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan menjamin interaksi sosial yang

kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis, dan menjamin keseimbangan

antara kebebasan seseorang dengan kestabilan masyarakat (setiap kebebasan

individu harus mengedepankan kepentingan bersama sehingga tercapai

kestabilan) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Karekteristik Masyarakat Madani

Karakteristik masyarakat madani diantaranya adalah

1. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat

memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, yaitu berhak

dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta

mempublikasikan informasi kepada publik. Sebagai sebuah

persyaratan, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan

masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka free

public sphere menjadi salah satu bagian yang harus dipenuhi, jika

tidak dipenuhi akan menyebabkan tidak adanya kebebasan warga

negara dalam menyalurkan aspirasinya.

2. Demokratisasi, yaitu proses dimana para anggotanya menyadari akan

hak-hak dan kewajibannya dalam menyampaikan pendapat dan

mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Demokratis berarti

masyarakat dapat berlaku santun dalam berinteraksi dengan

16

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

lingkungannya, pola interaksi tidak mempertimbangkan suku, ras, dan

agama. Penekanan demokrasi dapat mencakup dalam berbagai bentuk

kehidupan seperti politik, sosial budaya, pendidikan,ekonomi, dan

sebagainya.

3. Toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati pendapat

serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain.

Toleransi memungkinkan adanya kesadaran untuk menghargai serta

menghormati pendapat yang dikemukakan oleh kelompok lainnya

yang berbeda. Azyumardi juga menyebutkan bahwa masyarakat

madani bukan hanya sekedar gerakan-gerakan pro terhadap

demokrasi. Masyarakat ini mengacu juga pada yang berkualitas dan

civility. Civilitas yakni kesediaan induvidu individu untuk menerima

pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda-beda.

4. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat

yang majemuk disertai dengan sikap tulus. Menurut Nurcholis Madjid,

konsep ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.

Menurutnya pluralisme yaitu pertalian sejati kebhinekaan dalam

ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement ofdiversities within the

bonds of civility).

5. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian

secara merata antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab

individu terhadap lingkungannya. Keadilan dimaksud untuk

menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional

terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara. Secara esensial,

masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa (pemerintah).

9. Hubungan keterkaitan antara demokrasi, HAM, dan masyarakat madani ,

yaitu:

Masyarakat madani, demokrasi, dan hak asasi manusia masing-

masing mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan yang lainnya dan

17

IIN SATYA NASTITI

E1MO13O17

tidak dapat dipisahkan. Masyarakat madani merupakan elemen yang

signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi

demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang

menghendaki adanya partisipasi. Hanya dalam masyarakat madani yang

kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana

demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar.

Masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi. Dan demokrasi

tersebut akan bisa terwujud kalau adanya hak asasi manusia. Dalam

pelaksanaan demokrasi terdapat nilai-nilai yang menjunjung tinggi tentang

hak asasi manusia, karena dalam karakteristiknya masyarakat madani sangat

menyadari akan hak-hak asasi manusia dalam menyuarakan pendapat dan

mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Seperti pemilu, sebuah

pelaksanaan dari demokrasi yang di dalamnya sama dengan perwujudan hak

asasi manusia untuk hak memilih dan dipilih. Artinya bahwa tegaknya

demokrasi sebagai suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara

tercermin dari pengakuan dan perlindungan HAM serta terwujudnya

masyarakat madani dalam suatu negara.