kotabogor.go.idkotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2016/Perwali...kotabogor.go.id
Transparansi kebijakan publik II
-
Upload
bkpp-kabupaten-bandung -
Category
Documents
-
view
55 -
download
1
Transcript of Transparansi kebijakan publik II
![Page 1: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/1.jpg)
TRANSPARANSIKEBIJAKAN PUBLIK
BAGIAN II
OLEH :
PROF. DR. SADU WASISTIONO, MS
![Page 2: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/2.jpg)
F. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN
• POLITICAL SYSTEMS THEORY (by DAVID EASTON)
mengidentifikasi dan antarhubungan institusi dan aktivitas di dalam sebuah masyarakat yg membuat keputusan autoritatif (atau alokasi nilai-nilai) yang terikat dalam suatu masyarakat. Lingkungan terdiri dari seluruh kondisi dan kejadian eksternal yg menjadi batas dari sistem politik. Isinya : Demands, Support and Feedback.
• GROUP THEORY
Kebijakan publik merupakan produk dari perjuangan kelompok.
![Page 3: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/3.jpg)
• ELITE THEORY• Kebijakan publik dapat dianggap sbg nilai-nilai dan
pilihan elit yg sedang berkuasa.• Dye & Zeigler memberikan ringkasan mengenai teori elit
sbb : 1) Masyarakat dibagi ke dalam beberapa orang yang memiliki kekuasaan dan lainnya tidak. Hanya sejumlah kecil orang mengalokasikan nilai-nilai utk masyarakat, sebagian besar masyarakat tidak mengambil keputusan publik. 2) Bbrapa orang yg memerintah memiliki karakteristik berbeda dgn yg diperintah. Elit ditarik secara disproporsional dari lapisan atas strata sosial masyarakat.
![Page 4: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/4.jpg)
3) Pergerakan dari kelompok non-elit ke kelompok elit hrs berjalan perlahan dan berkelanjutan serta menolak revolusi. Hanya kelompk non-elit yg telah menerima konsensus dasar elit dpt diterima di dalam lingkaran elit yang memerintah. 4) Elit memberikan sebuah konsensus pada nilai-nilai dasar sistem sosial dan memelihara sistem tsb. 5) Kebijakan publik tidak merefleksikan kepentingan masyarakat tetapi lebih banyak mengikuti nilai-nilai dari elit. Perubahan kebijakan publik lebih bersifat bertahap daripada revolusioner. 6) Elit yang aktif merupakan subyek utk mempenga- ruhi secara langsung massa yg apatis. (Sumber : James A. Anderson, 1978 :19).
![Page 5: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/5.jpg)
• FUNCTIONAL PROCESS THEORY Harold Lasswell mengemukakan 7 (tujuh) kategori analisis fungsional yi sbb : 1) Intelligence : bgmn informasi mengenai masalah kebijakan yg memperoleh perhatian pembuat kebijakan didapat dan diproses. 2) Recommendation : Bgmn rekomendasi berkaitan dengan isyu yg telah ada dibuat & dikembangkan. 3) Prescription : Bgmn aturan-aturan umum dipakai atau diperankan, oleh siapa ? 4) Invocation : Siapa menentukan aturan atau hukum yg sdh baku dan penerapan kebutuhan akan aturan atau hukum ?
![Page 6: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/6.jpg)
5) Application : Bgmn hukum atau aturan diterapkan atau dipaksakan ?
6) Appraisal : Bgmn pelaksanaan kebijakan, sukses, gagal atau diharapkan ?
7) Termination : Bgmn aturan atau hukum yg asli dibatalkan atau dilanjutkan dengan modifikasi atau mengubah bentuk ?
INSTITUTIONALISM
Menekankan pada aspek formal dan struktural dari institusi, sehingga kurang dapat mendayagunakan pegawai di dalam analisis kebijakan.
![Page 7: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/7.jpg)
G. HAKIKAT MASALAH PUBLIK
• Beberapa Pengertian Dasar
a. Peristiwa adalah tindakan yang bersifat alami dan
manusiawi yg dirasa memiliki konsekuensi –
konsekuensi sosial.
b. Permasalahan adalah kebutuhan manusia, entah
bgmn cara mengenalnya, yg tetap ada jalan
keluarnya.
c. Permasalahan publik adalah kebutuhan manusia,
entah bgmn cara mengenalnya, yg tidak dapat
ditangani secara perseorangan.
![Page 8: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/8.jpg)
d. Isyu-isyu adalah permasalahan umum yg bersifat kontroversial. e. Bidang isyu adalah kumpulan permasalahan umum yg bersifat kontroversial. (Sumber : Jones, 1984 : 70).
* Permasalahan bersifat privat apabila dapat diatasi tanpa mempengaruhi orang lain.
* Permasalahan publik terdiri dari semua masalah yg dipengaruhi oleh konsekuensi-konsekuensi tidak langsung dari pelbagai transaksi hingga pada semacam tingkatan dianggap perlu utk memiliki konsekuensi-konsekuensi yg terpelihara secara sistematis. (Sumber : Jones, 1984 : 72).
![Page 9: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/9.jpg)
A TAXONOMY OF GENERAL APPROACHES TO POLITICAL PHENOMENA
Method of Theory Construction
Deductive Inductive
Individual Public choice Welfare Economics
Fundamental
Group Marxism Pluralism/ Corporatism
Unit of
Institutions Neo-Institutio- Statism
Analysis nalism
Sumber : Michael Howlett & M Ramesh, 1995; 19.
![Page 10: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/10.jpg)
H. BARANG DAN JASA PUBLIK
• Samuelson mendefinisikan public good sbg :• “ as one which all enjoy in common in the sense that each
individual’s consumption of such a good leads to no subtraction from any other individual’s consumption of that good”.
• A Taxonomy of Goods
Excludable Non-excludableRival A BNon-rival C D
Sumber : John Cullis and Philip Jones, 1992 : 60-67
![Page 11: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/11.jpg)
TAKSONOMI UMUM BARANG DAN JASA-JASA
EXHAUSTIVENESS
HIGH LOW
EXCLUSIVITY
HIGH PRIVATE GOOD TOLL GOOD
LOW COMMON POOL GOOD PUBLIC GOOD
Sumber : E.S. Savas, dikutip dari Howlett & Ramesh, 1995 : 32
![Page 12: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/12.jpg)
Dua Karakteristik Barang Publik :
1) non-rivalness in consumption; 2) non-excludable
Pay-off From Public goods : Voluntary contribution
versus free-riding
Outcomes
Others contribute Others free-ride
Strategies (good provided) (good not provided)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Individual contributes (10 -5 ) 5
Individual free-rides 10 0
------------------------------------------------------------------------------------------------Sumber : John Cullis and Philip Jones, 1992 : 63.
![Page 13: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/13.jpg)
The Prisoner’s Dilemma
Prisoner A
Denies Confess A and B each A gets 0 years
Denies get 1 years B gets 5 years
Prisoner B Confess A gets 5 years A and B each B gets 0 years serve 3 years
Source : Inge Kaul, et al, 1999 : 8.
![Page 14: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/14.jpg)
PRIVATE AND PUBLIC GOODS
Rivalrous Nonrivalrous
Excludable Private good Network
Club good
Nonexcludable Good subject Pure public good
to congestion, Existence value
yet accessible Some global
to all commons
Some global
commons Source : Inge Kaul, et al, 1999 : 5.
![Page 15: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/15.jpg)
PROSES HIRARKI ANALITIK (PHA)oleh : THOMAS L. SAATY
• Metode PHA adalah metode yg memecah-mecah suatu situasi yg kompleks, tak terstruktur, ke dalam bagian-bagian komponennya, menata bagian atau variabel dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subyektif tentang relatif pentingnya setiap variabel; dan mensintesis berbagai pertimbangan utk menetapkan variabel mana yg memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak utk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.
![Page 16: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/16.jpg)
EMPAT SIFAT CIRI ANCANGAN PENGAMBIL KEPUTUSAN
1. Kebenaran dengan tidak menyederhanakan kompleksi tas secara berlebihan.2. Keadilan dng menilai biaya serta manfaat & mengalokasi kan biaya kepada mereka yang memperoleh manfaat.3. Kemampuan utk merencanakan hal yg belum diketahui dgn memperhitungkan perubahan, menetapkan dimana perubahan itu mungkin akan muncul, dan memutuskan prioritas utk menentukan tindakan. 4. Keluwesan dlm menyesuaikan terhadap perubahan dgn cara merencanakan, melaksanakan, dan sbg tanggapan terhadap kondisi yg baru, merencanakan ulang dan
melaksanakan ulang. (Alasdaire MacIntyre)
![Page 17: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/17.jpg)
PRINSIP PEMIKIRAN ANALITIK
1. Menyusun hirarki
2. Menentukan prioritas
3. Konsistensi logis
4. Pengukuran
5. Evolusi skala
6. Kebutuhan akan skala baru.
![Page 18: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/18.jpg)
TIGA PRINSIP DASAR PHA
1. Menggambarkan dan menguraikan secara hirarkis menyusun secara hirarkis – yaitu memecah-mecah persoalan menjadi unsur-unsur yg terpisah-pisah.
2. Pembedaan prioritas dan sintesis disebut penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif pentingnya.
3. Konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. (Saaty, 1991 : 28).
![Page 19: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/19.jpg)
Tingkat 1 :
Fokus
Tingkat 2 :
Kriteria
Tingkat 3 :
Subkriteria
Tingkat 4 :
Alternatif
![Page 20: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/20.jpg)
Contoh : Hirarki Untuk Memilih Calon Kepala Dinas
Tingkat 1
Fokus Memilih Kepala Dinas
Tingkat 2 :Pendidikan dan Pendidikan Ketrampilan Ketrampilan Ketrampilan
Ketrampilan Manajemen Teknis Pribadi
Tingkat 3 :
Kemampuan Kepemimpinan Pemecahan Pengetahuan Tanggung
masalah pekerjaan jawab
Tingkat 4 :
Alternatif Calon 1 Calon 2 Calon 3
![Page 21: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/21.jpg)
WHAT WHY HOW WHEN WHERE BY WHORK
FOR: ME, YOU, US, HIM/HER
![Page 22: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/22.jpg)
LOGICAL FRAME WORK AKP
“MARS”
INDEPENDENTVARIABLE
INDEPENDENTVARIABLE
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
MASALAHPRA
ANGGAPAN
KERANGKA TEORI:1. PEMERINTAHAN2. SUBSTANSI3. REGULASI4. PENDUKUNG5. METODOLOGI
FAKTA:1.POKOK2.LINGKUNGAN3.EMPIRIK
ANALISA:1. KUANTITATIF2. KUALITATIF
KESIMPULAN
SARAN:1. KEBIJAKAN2. STRATEGI3. UPAYA
DEPENDENTVARIABLE MENJAWAB
FEED. BACK
JUDUL MASALAH TEORI FAKTA ANALISA KESIMPULAN SARAN
![Page 23: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/23.jpg)
METHODS FOR POLICY ANALYSIS(William N. Dunn)
RECOMMEN-DATION
MONITORING
POLICY PERFORMANCE
POLICY ALTERNATIVES
EVALUATION
POLICY OUTCOMES
PROBLEM STRUCTURING FORECASTING
POLICY PROBLEM
POLICY ACTIONS
PRACTICALINFERENCE
![Page 24: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/24.jpg)
CYCLUS POLICY ANALISIS
34
E B
5
D
1 2
A
C
6
KETERANGAN:1. PROBLEM STRUCTURING2. FORECASTING3. RECOMANDING4. MONITORING5. EVALUATING6. INFERENCE7. POLICY PROBLEM8. POLICY ALTERNATIVE9. POLICY ACTION10. POLICY OUTCOMES11. POLICY PERFORMANCE
![Page 25: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/25.jpg)
PUBLICPOLICY
∗ POLICY POLICY PROGRAMPROGRAM
∗ POLICY ACTION/POLICY ACTION/
IMPLEMENTATIOIMPLEMENTATIONN
∗ POLICY POLICY EVALUATIONEVALUATION
IDEA/PROBLEMSIDEA/PROBLEMS ELABORATEELABORATE RESEARCH/SURRESEARCH/SUR
VEYVEY DATADATA ANALISYAANALISYA PROPOSALPROPOSAL ACTUATINGACTUATING COORDINATINGCOORDINATING MOTIVATINGMOTIVATING BUDGETINGBUDGETING HUMAN HUMAN
RELATINGRELATING DECESSION DECESSION
MAKINGMAKING CONTROLLINGCONTROLLING INSPECTINGINSPECTING MONITORINGMONITORING REPORTINGREPORTING
![Page 26: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/26.jpg)
POLICY PROGRAM1. IDEA &PROBLEMS
2. ELABORATION
3. SOLUTION OF PROBLEM
4. RESEARCH &
5. INVESTIGATION
6. TIME, BUDGET, MATERIAL & METHODE
ANALISYA
7. PROPOSAL
8. VISI – OBSESI – MISI – STRATEGI
9. OUTPUT – PURPOSE – GOAL – SUPER GANT
10. SWOT & NWP
![Page 27: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/27.jpg)
• ORGANIZATION & MANAGEMENT
• MAN – MONEY – MATERIAL – METHODE
• COORDINATION – MOTIVATION – COMUNICATION
• TEAM WORK – SPAN OF CONTROL
• LEADERSHIP – STAFF WORK – DECETION MAKING
• ENVIRONMENT FACTOR’S
POLICY ACTIONPOLICY ACTION
![Page 28: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/28.jpg)
1. MONITORING & EVALUATION
2. INSPECTION
3. CONTROLLING
4. INVESTIGATION
5. BILT IN CONTROL
6. INTERNAL&EKSTERNAL CONTROL
7. PRE – IN – POST CONTROL
8. REPORTING & RECOMENTION
9. FOLLOW UP ACTION
10. IMPACT EVALUATION
POLICY EVALUATIONPOLICY EVALUATION
![Page 29: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/29.jpg)
ALAT ANALISA
1. KUALITATIF – DESKRIPTIF
2. KAUNTITATIF – STASTISTIK – VERIFIKATIF
3. PROGRAM KERJA TERPADU
4. PROGRAM PENINGKATAN KINERJA
5. MEAN’S & END’S
6. SWOT & STRATEGIC
7. H T A G
8. ETC
![Page 30: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/30.jpg)
STRENGHS : Kemampuan internal semua aspek
WEAKNESSES : Keterbatasan internal dipelbagai aspek
THREATS : Kondisi eksternal yang tidak
menguntungkan (Kelemahan, hambatan, kendala)
MANFAAT ANALISIS SWOT:
• FAKTOR YANG HARUS DIPERHITUNGKAN DALAM MENYUSUN,
MEMILIH, MENENTUKAN STRATEGI DASAR.
• UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS DAN
PERHITUNGAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF
![Page 31: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/31.jpg)
S + OS + OCOMPARATIVECOMPARATIVE
&&ADVANTAGEADVANTAGE
S S ± T± TMOBILISASIMOBILISASIRESOURCESRESOURCES
O O ± W± WINVESTINVEST
&&DIRECTDIRECT
T + WT + WDAMAGEDAMAGECONTROLCONTROL
1. OPTIMALKAN S & O, MINIMALKAN W DAN T.1. OPTIMALKAN S & O, MINIMALKAN W DAN T.
2. MEMECAHKAN MASALAH DENGAN ARGUMENTASI DAN 2. MEMECAHKAN MASALAH DENGAN ARGUMENTASI DAN
ALTERNATIFALTERNATIF
3. KEPUTUSAN AKURAT – EFEKTIF DAN EFISIEN3. KEPUTUSAN AKURAT – EFEKTIF DAN EFISIEN
![Page 32: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/32.jpg)
POLICY PROBLEM
EVALUATION
SYSTEM AND SYSTEM AND PROSEDUREPROSEDURESYSTEM AND SYSTEM AND PROSEDUREPROSEDURE
HUMAN HUMAN RESOURCESRESOURCES
HUMAN HUMAN RESOURCESRESOURCES
LAW LAW ENFORCEMENTENFORCEMENT
LAW LAW ENFORCEMENTENFORCEMENT
EQUIPMENTEQUIPMENTEQUIPMENTEQUIPMENT
⇒ INSTITUTION JOB⇒ DISCRIPTION
⇒ COORDINATION
⇒ FLOW OF REPORT
⇒ INSTITUTION JOB⇒ DISCRIPTION
⇒ COORDINATION
⇒ FLOW OF REPORT
⇒ PROFESIONALPROFESIONAL⇒ MORRALITYMORRALITY⇒ QUALITYQUALITY
⇒ PROFESIONALPROFESIONAL⇒ MORRALITYMORRALITY⇒ QUALITYQUALITY
⇒ TP . TGR TP . TGR ⇒ ADM.ADM.⇒ PIDANAPIDANA
⇒ TP . TGR TP . TGR ⇒ ADM.ADM.⇒ PIDANAPIDANA
⇒ SOFT & HARDSOFT & HARD ⇒ BUDGETBUDGET⇒ SOFT & HARDSOFT & HARD ⇒ BUDGETBUDGET
![Page 33: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/33.jpg)
1. PERCEPTION/DEFINITION
PROSES KELAHIRAN KEBIJAKAN NEGARAPROSES KELAHIRAN KEBIJAKAN NEGARA((DUNN AND JONES)DUNN AND JONES)
2. AGREGATION2. AGREGATION
3. ORGANIZATION3. ORGANIZATION
4. REPRESENTATION4. REPRESENTATION
5. AGENDA SETTING5. AGENDA SETTING
6. FORMULATION6. FORMULATION
7. LEGITIMATION7. LEGITIMATION
8. BUDGETTING8. BUDGETTING
9. IMPLEMENTATION9. IMPLEMENTATION
10.EVALUATION10.EVALUATION
11.ADJUSTMENT/11.ADJUSTMENT/ DETERMINATIONDETERMINATION
![Page 34: Transparansi kebijakan publik II](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062406/55a44a3c1a28ab93028b4664/html5/thumbnails/34.jpg)
1. INTEREST AFFECTED
2. TYPES OF BENEFITS
3. EXTENT OF CHANGE UNVISIONED
4. SITE OF DECISION MAKING
5. PROGRAM IMPLEMENTORS
6. RESOURCES COMMITED
1. POWER, INTEREST AND STRATEGIES OF ACTORS
INVOLVES
2. INSTITUION ®IME CHARACTERISTICS
3. COMPLIANCE AND RESPONSIVENESS