TRANSKRIP WAWANCARA KANTOR BAPPEDA KAB. ASAHAN

Lampiran 1. Kuisioner TRANSKRIP WAWANCARA NAMA : Drs. MAHENDRA JABATAN : KEPALA BAPPEDA KAB. ASAHAN TANGGAL : 6 DESEMBER 2010 TEMPAT : KANTOR BAPPEDA KAB. ASAHAN A. Aspek Sumber Daya Manusia

1. Tanya : Apakah Aparatur yang ada pada saat ini di Kantor Bappeda Kab. Asahan sudah memadai dilihat dari latar belakang Pendidikan ?

Jawab : Jika dilihat dari latar belakang pendidikan aparatur saat ini belum cukup memadai dikarenakan aparatur yang ada di Bappeda masih dominan tingkat pendidikan SLTA sedangkan pendidikan sarjana masih sedikit/terbatas.

2. Tanya : Dengan latar belakang pendidikan aparatur setingkat SLTA lebih

dominan, apakah mereka ini selalu diprioritaskan untuk meningkatkan kemampuannya dalam perencanaan ?

Jawab : ya benar, para aparatur diprioritaskan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyusun program pembangunan daerah yang telah ditentukan setiap tahunnya yang sudah direncana kan seperti melanjutkan pendidikan Sarjana dengan bidang/jurusan sosial atau perencana.

3. Tanya : untuk meningkatkan aparatur, apakah mereka selalu diberikan

kemudahan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan dilklat ? Jawab : untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional saya selaku pimpinan

selalu memberikan kesempatan dan dukungan kepada seluruh staf yang berminat. Tinggal lagi beberapa kendala dalam mengikuti diklat-diklat tersebut adalah masalah tempat, karena kegiatannya terkadang dilakukan diluar daerah seperti Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Kondisi ini sebenarnya menjadi faktor penghalang para staf Bappeda untuk mengikuti diklat teknis tersebut. Walaupun demikian apabula diklat yang diselenggarakan tersebut sangat penting untuk meningkatkan kemampuan aparatur, umumnya diberikan bantuan dana yang mengikuti diklat.

4. Tanya : dengan adanya kegiatan diklat diluar daerah, apakah ada para staf yang

ikut diklat diluar daerah?.. dan apakah kegiatan diklat pada tahun 2010 ini pegawai ada dikirimkan untuk ikut diklat ?

Jawab : ada tetapi dengan keterbatasan anngaran maka kami mengirimkan pegawai hanya 1 orang saja. Pegawai yang ikut diklat teknis untuk

123

Universitas Sumatera Utara

tahun 2011 tidak ada yang ikut diklat perencanaan hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran, kami hanya mengirimkan pegawai untuk diklat teknis terakhir pada tahun 2001 di Jakarta.

5. Tanya : bagaimana dengan pengembangan karier bagi pegawai dilihat dari

latar belakang pendidikan?.. apakah ada atau tidak pak ? Jawab : adaseluruh aparatur khususnya yang berlatar belakang pendidikan

sarjana akan akan kami prioritaskan pengembangan karirnya dengan memberikan mereka kesempatan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya diklat structural misalnya diklat pim Tk IV, III,II bagi mereka yang benar-benar telah memenuhi persyaratan khususnya administrasi, dan didukung dengan tibgkat kemampuan mereka yang dimilikinya saat ini untuk mendukung pengembangan karir mereka. Sebab dengan adanya pengembangan karier berarti ada kaderisasi dalam kerangka mempersiapkan pegawai yang kualified di Bappeda khususnya pada setiap tingkat jabatan yang ada di Bappeda.

6. Tanya : selain dari pengembangan karier yang ada di Bappeda, bagaimana cara

bapak untuk memberikan motivasi kepada bawahan agar pegawai semangat untuk bekerja ?

Jawab : melihat struktur gaji yang diperoleh saat ini kita memang memaklumi, bahwademikianlah kemampuan pemerintah dalam memeberikan gaji, maka terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai di Kabupaten Asahan khususnya di Bappeda Kab. Asahan tidak dapat dipungkiri masih jauh dari layak. Namun demikian agar dapat meningkatkan semangat dan motivasi pegawai sedapat saya sebutkan juga dipengaruhi kebijakan pimpinan yang bersangkutan, dalam hal ini misalnya : dalam memberikan insentif kepada para pegawai yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, baik itu pada jam kerja resmi, maupun diluar jam kerja, hal ini mengingatkan tupoksi Bappeda dalam perencanaan terkadang sering menggunakan waktu kerja diluar jam dinas.

7. Tanya : dengan adanya motivasi seperti insentif bagi pegawai Bappeda, apakah

keterampilan pegawai sudah memadai dalam pelaksanaan tugasnya ? Jawab : keterampilan yang dimiliki oleh staf masih kurang optimal. Hal ini

dikarenakan staf yang ada di Bappeda lebih terfokus pada pendidikan dan latihan dalam perencanaan sedangkan untuk keterampilan seperti kemahiran komputer serta mengerjakan tugas tepat waktu belum terlaksana sehingga mengakibatkan disiplin kerja pegawai Bappeda masih kurang.


B. Aspek Koordinasi 1. Tanya : sebelum rencana Pembangunan disusun, bagaimana bapak

mengkoordinasikan kegiatan rencana pembangunan tahun 2011 ?.. Jawab : pada dasarnya kami sudah mengkoordinasikan kepada seluruh

SKPD, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Jadi setiap instansi harus sudah membuat program pembangunan untuk di bahas di tingkat Kabupaten.

2. Tanya : jadi pak bagaimana cara masing-masing instansi untuk menyusun

rencana pembangunan di daerahnya, apakah sudah ada diberikan penjelasan tentang tata cara penyusunan program pembangunan ?

Jawab : ada diberikan suatu penjelasan tata cara penyusunan program tersebut seperti aparat Desa/Kelurahan beserta tokoh masyarakat, BPD dll mengadakan rapat di kantor desa/kelurahan, mereka disini menyusun program pembangunan desa, setelah rangkum program tersebut, maka program yang ada di bahas di tingkat kecamatan, setelah tingkat kecamatan selesai maka di bahas ditingkat kabupaten yang dipimpin oleh kepala Bappeda.

3. Tanya : setelah ditingkat kabupaten yang dilaksanakan Bappeda dalam

penyusunan perencanaan pembangunan, apakah pada saat rapat penyusunan program pembangunan, usulan rencana pembangunan yang disusun setiap kecamatan diteruma seluruhnya ?

Jawab : usulan tersebut tidak seluruhnya diterima, disini kami memprioritaskan program pembangunan yang harus cepat dilaksanakan dan bertahap seperti Pendidikan, Kesehatan serta infrastruktur jalan.

4. Tanya : sebelum musrenbang kabupaten dilaksanakan, apakah ada membuat

jadwal kapan pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, sertaapakah jadwal yang telah ditentukan Bappeda dalam musrenbang tersebut para Desa/Kelurahan maupun kecamatan usulan program pembangunan sudah siap untuk dibahas ditingkat kabupatebn ?..

Jawab : adakami disini sudah menentukan jadwal kapan pelaksanaan dan pembahasan musrenbang, tetapi ternyata ada sebahagian desa/kelurahan sampai kecamatan belum selesai pembahasan usulan perencanaan pembangunan tersebut, sedangkan kami sudah mengkoordinasikan kepada camatagar program pembangunan sudah selesai pada jadwal yang telah kami tentukan.

5. Tanya : bagaimana tindakan bapak terhadap desa/kelurahan maupun

kecamatan yang belum menyelesaikan program pembangunannya ?


Jawab : adapun konsekwensi dari kami bagi desa/kelurahan maupun kecamatan yang belum selesai program pembangunannya maka kami mengamnbil program pembangunan pada tahun yang lalu.

6. Tanya : menurut bapakapa saja kendala dalam penyusunan rencana

pembangunan di Kabupaten Asahan ? dan bagaimana cara mengantisipasinya pak ?

Jawab : adapun kendala yang terjadi dalam penyusunan program pembangunan yaitu kurangnya koordinasi antara peserta yang ikut rapat dalam penyusunan program pembangunan ditingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Pada waktu penyusunan rencana pembangunan tersebut para peserta rapat yang diundang sebahagian tidak hadir sehingga penyusunan program pembangunan tidak selesaikan. Cara mengantisipasi permasalahan tersebut maka selaku pimpinan mengambil keputusan yaitu bahwa para peserta rapat yang tidak hadir selama 3 kali rapat maka penyusunan rencana pembangunan dilingkungan kabupaten Asahan tetap dilanjutkan sampai selesainya penyusunan rencana pembangunan tersebut.

7. Tanya : agar pelaksanaan penyusunan rencan pembangunan terlaksana,

apakah diperlukan suatu tim dalam penyusunan rencana Pembangunan dan bagaimana struktur tim tersebut ?

Jawab : dalam penyusunan rencana pembangunan perlu disusun struktur Tim penyusun rencana pembangunan seperti penanggung jawab, penasehat, pimpinan, bendahara, pelaksana administrasi, penanggung jawab teknis dan anggota tim teknis.

8. Tanya : apabila struktur Tim penyusunan rencana pembangunan terbentuk,

bagimana tata cara penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Asahan ?

Jawab : perencanaan ini dibahas dalam rapat koordinasi Desa/Kelurahan yang disebut musrenbang Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh 1 orang dari kecamatan, kepala Desa/Lurah, staf Desa/Kel, BPD/LPM, Tokoh masyarakat, agama,pemuda, organisasi lainnya setelah itu rapat koordinasi di Kecamatan (musrenbang kecamatan serta musrenbang Kabupaten, dari musrenbang Kecamatan akan dibahas di forum SKPD tingkat Kabupaten untuk menyamakan usulan dari Kecamatan setelah itu hasil rapat pembangunan tersebut menjadi Rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

9. Tanya : dalam tata cara penyusunan rencana pembangunan, apakah dalam

penyusunan tersebut perlu adanya berkonsultasi kepada pemerintah Propinsi ?


Jawab : dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah seperti halnya dikabupaten asahan dimana suatu perencanaan pembangunan dalam penyusunan RKPD senantiasa harus berkonsultasi dengan pemerintah propinsi (musrenbang propinsi) ini sifatnya wajib dalam artian pemerintah daerah Kabupaten Asahan haruslah mendapatkan persetujuan dari pemerintah propinsi dalam mengajukan suatu rencana pembangunan daerah, hal ini erat kaitannya dengan pertanggung jawaban kepala daerah.

10. Tanya : dengan adanya bpersetujuan dari Pemerintah Propinsi, apakah ada

penetapan waktu penyelesaian musrenbangv ditingkat Kabupaten ? Jawab : ada.. pada dasarnya kami sudah menetapkan waktu penyelesaian

musrenbang ditingkat kabupaten bulan Maret seluruhnya usulan pembangunan sudah masuk di Kantor Bappeda untuk dibahas pada Forum SKPd dan musrenbang kabupaten yang sesuai dengan surat edaran Bappenas dan menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang. Tetapi kenyataannya masih banyak desa/kelurahan maupun kecamatan yang belum menyelesaikan prioritas perencanaan pembangunan sehingga mereka sering mengadakan musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan tanpa ada keputusan apapun.

11. Tanya : menurut Bapak, bagaimana Bappeda dalam mengkoordinasikan

dalam penyusunan perencanaan pembangunan ? Jawab : bahwa dalam perencanaan penyusunan rencana pembangunan,

Bappeda melakukan pembagian tugas kepada SKPD sebagai penanggung jawabpelaksana teknis untuk menyusun rencana pembangunan di daerahnya dan anggaran biaya yang dibutuhkan.


TRANSKRIP WAWANCARA NAMA : Ir. ROBINSON SITUMORANG JABATAN : Sekretaris Bappeda Tanggal : 08 Desember 2010 Tempat : Kantor Bappeda

a. Aspek Sumber Daya Manusia

1. Tanya : apakah apartur yang ada di Kantor Bappeda sudah memadai dilihat dari latar belakang pendidikan dalam merencanakan pembangunan daerah ? Jawab : menurut saya belum memadai karena aparatur di Bappeda lebih banyak tingkat pendidikan SLTA

2. Tanya : dengan latar belakang pendidikan lebih dominan SLTA, bagaimana cara menagntisipasi permasalahan tersebut agar kegiatan dalam merencanakan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan yang diharapkan ? Jawab : untuk aparatur tingkat pendidikan SLTA, disini sebagian sudah kami beri pendidikan dan pelatihan yang terkait dalam perencanaan pembangunan dan yang lainnya sebagian tenaga administrasi saja seperti pembuatan surat-surat, mengantarkan surat ke SKPD se kab. Asahan.

3. Tanya : Apakah diklat teknis setiap tahunnya ada diberikan kepada aparatur Bappeda untuk meningkatkan kinerjanya ? Jawab : pada dasarnyanya disini selalu memberikan kesempatan bagi aparatur untuk ikut diklat tetapi untuk tahun ini kami tidak dapat mengirimkan aparatur untuk mengikuti diklat, hal ini dikarenakan minimnya dana karena diklat-diklat tersebut diadakan diluar kota yang diselenggarakan oleh Bappenas. Adapun diklat untuk pengembangan aparatur terakhir yang kami kirimkan pada tahun 2001.

4. Tanya : dengan adanya diklat bagi aparatur untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, apakah ada diberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengembangkan kariernya pak ?.. Jawab : dilihat dari latar belakang pendidikan seorang pegawai di Bappeda Kab. Asahan khususnya tingkat sarjana sebenarnya kami prioritaskan untuk mengikuti diklat-diklat teknis maupun fungsional untuk menunjang kemampuan mereka. Dengan demikian dari dasar diklat-diklat teknis maupun fungsional sesuai sebenarnya menurut saya tidak masalah asalkan pegawai yang bersangkutan dapat mengaplikasikan seluruh kemampuan yang telah di peroleh melalui diklat-diklat teknis dan fungsional. Jadi melalui keikutsertaan mereka dalam diklat dapat menambah pengetahuan dan kemampuan mereka walaupun pada dasarnya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda.


5. Tanya : Dengan adanya motivasi yang diberikan, menurut bapakapakah aparatur yang ada di Bappeda sudah terlihat ada didiplin dalam bekerja serta adakah aparatur Bappeda memiliki keterampilan dalam bertugas ? Jawab : selama saya bertugas menjadi sekretaris Bappeda bahwa pelaksanaan para staf di Bappeda cukup disiplin dan cukup baik. Setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan tepat waktu meskipun terdapat beberapa laporan yang tidak sesuai dengan informasi di lapangan. Para pegawai Bappeda rata-rata sudah cukup mahir dalam menggunakan computer untuk pelaksanaan tugas sehari-hari.

6. Tanya : untuk lebih memotivasi aparatur/staf agar dapat meningkatkan kinerjanya.. bagaimana dengan usulan kepangkatan bagi aparatur? Apakah usulan kepangkatan tersebut tepat waktu atau tidak ? Jawab : masalah kenaikan pangkat di Bappeda kepada para pegawai diberikan dsudah tepat pada waktunya. Ini selalu kami upayakan agar penyerahan ini lebih bermakna bagi para pegawai yang bersangkutan.

7. Tanya : menurut bapak..apakah ada diberikan gaji tambahan ataupun kompensasi bagi aparatur Bappeda? Jawab : terhadap penetapan gaji sama halnya dengan seluruh PNS yang ada di Indonesia, baik itu terhadap pegawai yang memiliki jabatan structural maupun yang memilik jenjang pendidikan yang memadai disamping tentunya masa kerja pegawai yang bersangkutan, sedangkan untuk kompensasi ada diberikan seperti uang lembur dan insentif perbulannya.

8. Tanya : menurut bapak apakah pegawai sudah memiliki keahlian seperti telah mengikuti diklat perencanaan pembangunan ? Jawab : belum sebenarnya mereka mengikuti diklat tersebut pada saat mereka masih diunit kerja yang lama (sebelum dipindahkan ke Bappeda), namun demikian untuk kedepannya mereka akan diprioritaskan dalam menduduki jabatan structural di Bappeda yang sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki.

9. Tanya : dengan adanya diprioritaskan kepada pegawai yang telah mengikuti diklat yang sesuai dengan Tupoksinya untuk menduduki jabatan structural..apakah gaji pegawai yang menduduki jabatan dan tidak menduduki jabatan sama pak ? Jawab : terhadap penetapan gaji sama halnya dengan seluruh PNS, baik itu terhadap pegawai yang memiliki jabatan structural maupun yang memiliki jenjang pendidikan yang memadai disamping tentunya masa kerja pegawai yang berasngkutan.


b. Aspek Koordinasi 1. Tanya : menurut bapak selaku sekretaris Bappeda..apakah koordinasi antar

instansi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sudah terlaksana dengan baik ? Jawab : adapun koordinasi yang kami lakukan, menurut saya belum baik, hal ini dikarenakan msurenbang ditingkat desa/kel, kecamatan dalam poenyusunan program pembangunan belum memadai sehingga ditingkat desa/kel, kecamatan sering tertunda penyusunannya, sedangkan kami sudah memberikan jadwal kepada desa/kel, kecamatan agar kegiatan musrenbang tingkat desa/kel, kecamatan dapat dilaksanakan secepatnya.

2. Tanya : dengan adanya penundaan musrenbang di tingakt desa/kel, kecamatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan..apakah untuk musrenbang kabupaten yang dilaksanakan oleh Bappeda dapat di laksanakan ?

Jawab : dengan adanya penundaan musrenbang tingkat desa/kel sampai kecamatan maka secara otomatis musrenbang tingkat kabupaten ditunda juga sampai musrenbang tingkat desa/kel dan kecamatan selesai.

3. Tanya : jadi pak..dengan adanya penundaan musrenbang di tingkat kabupaten berarti untuk Rencana Pembangunan daerah tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang dijadwalkan ? Jawab : ya benar dengan adanya penundaan musrenbang di tingkat desa/kel serta kecamatan sehingga kita sering terlambat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kab. Asahan.

4. Tanya : seblum dengan adanya penundaan musrenbang ditingkat desa/.kel, kecamatan..apakah bappeda sudah membagikan tugas kepada tim penyusun rencana Pembangunan ? Jawab : sebelum penyusunan rencana pembangunan berlangsung maka kepala Bappeda membagi-bagikan tugas dan tanggung jawab yang terwujud dalam suatu Tim sehingga kami disini benar-benar dapat konsentrasi dalam kegiatan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tersebut. Seperti saya yang ditugaskan sebagai pengelola data-data serta usulan program pembangunan yang sudah tangkum di kecamatan serta mendistribusikan surat masuk dan keluar.

5. Tanya : bagaimana menurut bapak..yang idealnya dalam rencana penyusunan program pembangunan sebelum RKPD tersusun ? Jawab : bahwa idealnya perencanaan pembangunan di mulai dari tingkat desa/kel, dimana mereka memprioritaskan pembangunan yang mana harus dilaksanakan terlebih dahulu setelah itu di tingkat kecamatan, dimana usulan-usulan program pembangunan dari desa/kel disaring dan ditetapkan prioritas utama setelah itu dilanjutkan ditingkat Kabupaten, sebelum tingkat kabupaten


dilaksanakan diperlukan adanya forum SKPD yaitu dari usulan-usulan kecamatan disesuaikan dengan program kerja pembangunan yang dibuat oleh SKPD.


TRANSKRIP WAWANCARA NAMA : Ir. SRI HARTATI JABATAN : KEPALA BIDANG LITBANG TANGGAL : 09 DESEMBER 2010 TEMPAT : KANTOR BAPPEDA

a. Aspek Sumber Daya Manusia

1. Tanya : apakah aparatur yang ada di Bappeda sudah memadai memadai dilihat dari latarbelakang pendidikan Jawab : latarbelakang pendidikan pegawai di kantor bappeda belum memadai, hal ini dikarenakan sebagian pegawai masih berpendidikan setingkat SLTA sehingga pegawai bappeda masih banyak belum mengerti tupoksinya.

2. Tanya : jadi bagimana cara menangani permasalahan tersebut, agar pegawai memiliki kemampuan dalam pelaksanaan Tupoksi ? Jawab : menerut saya diperlukan diklat-diklat yang diikuti umumnya sangat bermanfaat, apalagi yang berhubungan dengan pelaksanaan Tupoksi bappeda yang sebagai Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Asahan. Walaupun saya memiliki latarbelakang pendidikan Sarjana Hukum, namun saya tetap berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya sesuai dengan bidang tugas melalui diklat-diklat teknis misalnya diklat perencanaan pembangunan daerah di USYU Medan Tahun 2004.

3. Tanya : menurut bapakbagaimana keterampilan aparatur dalam melaksanakan tuposi terutama dalam penyusunan rencana pembangunan daerah ? Jawab : adapun keterampilan aparatur belum memadai, hal ini terlihat pada sewaktu mengerjakan tugasnya seperti pengetikan di computer terlalu lama sehingga kegiatan lain tertunda serta dalam berkomunikasi ke lapangan seperti mensosialisasikan jadwal musrenbang serta format-format musrenbang yang telah ditetapkan masih kurang.

a. Aspek Koordinasi 1. Tanya : Menurut bapak..apakah struktur organisasi Tim Penyusunan

rencana Pembangunan daerah yang telah ditetapkan sudah baik ? Jawab : struktur organisasi tim penyusunan rencana pembangunan menurut saya sudah baik, hal ini dapat dilihat adanya suatu koordinasi antar SKPD untuk dapat bekerjasama dalam penyusunan rencana pembangunan di


tingkat Kabupaten. Disini saya bertugas sebagai mengkoordinasikan kepada SKP kapan jadwal akan dilaksanakan musrenbang tingkat kabupaten.

2. Tanya : Bagaimana cara penentuan prioritas rencana pembangunan di desa/kel, kecamatan dalam musrenbang ? Jawab : untuk menentukan prioritas, peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok pembahasan bidang prioritas yaitu bidang ekonomi, pendidikan, social budaya serta fisik sarana prasarana. Lalu masing-masing kelompok akam membahas draf usulan yang ada untuk menentukan prioritas kegiatannya.

3. Apakah sebelum dilaksanakan musrenbang ditingkat desa/kel serta kecamatan ada dikoordinasikan masalah jadwal untuk musrenbang ? Jawab : sudah sering berkoordinasi kepada pihak desa/kel sampai kecamatan maupun SKPD agar pada bulan Maret seluruh rencana pembangunan daerah sudah selesai karena pada bulan maret akan dilaksanakan musrenbang kabupaten. Tetapi saya melihat masih banyak desa/kel, kecamatan sampai SKPD belum menyelesaikan rencana pembangunan tepat pada waktunya yang telah ditentukan.


TRANSKRIP WAWANCARA NAMA : RIAN JABATAN : .STAF BAPPEDA TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 TEMPAT : KANTOR BAPPEDA

A. Aspek sumber daya manusia

1. Tanya : apakah bapak sebagai staf dalam melaksanakan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan tepar pada waktunya serta apakah factor pendukung dalam pelaksanaan tugas tersebut ? Jawab : kami dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan tepat pada waktunya, penggunaan teknologi seperti computer dapat dikuasai untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.

2. Tanya : menurut bapak..bagaimana latarbelakang pendidikan aparatur di Bappeda ? serta dengan adanya latar belakang pendidikan tersebut..apakah aparatur bappeda dapat melaksanakan tugasnya ? Jawab : bahwasannya staf bappeda masih dominan tingkat pendidikan SLTA sehingga dalam pelaksanaan tugasnya masih banyak belum mengerti dan belum memiliki keterampilan yang memadai. Staf tersebut lebih suka diperintah dalam mengerjakan tugasnya.

3. Tanya : apakah bapak mengerti tentang Tupoksi dalam melaksanakan tugasnya ? serta sampai sekarang ini bapak bertugas di bagian mana ? Jawab : selama bertugas di Bappeda sehingga saat ini (tahun 2010 berarti sudah 15 Tahun) tentunya benyak menerima pengalaman-pengalaman yang juga telah berperan dalam membentuk kemampuan saya terutama yang berkaitan dengan bidang tugas seperti melaksanakan proses penyusunan perencanaan yang membutuhkan ketekunan mapupun hal-hal lain yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah. Saya bertugas di Bappeda tepatnya di Subbid system perencanaan sudah 15 tahun lamanya dengan pangkat pada saat ini III/a tertunya banyak hal-hal yang sudah saya dapatkan terutama dalam penguasaan Tupoksi. Oleh sebab itu menurut saya pengalaman sangat mempengaruhi tingkat kemampuan seseorang pegawai khususnya dalam mengamplikasikan dilapangan jadi bukan hanya mengandalkan teori saja.

4. Tanya : apakah pegawai bappeda sudah mengikuti diklat teknis perencanaan dan apakah kesempatan bagi pegawai bappeda untuk mengikuti diklat ?


Jawab : banyak para staf ingin mengikuti diklat-diklat yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan Tupoksi Bappeda sebagai aparat perencana, tetapi saya selaku bawahan terdapat hambatan dalam mengikuti diklat tersebut, terdapatnya keterbatasan anggaran dan pelaksanaan diklat yang jauh seperti di Jakarta serta ketidak jelasan bagaimana kriteria pimpinan kami memerintahkan staf yang berangkat diklat .

5. Tanya : bagimana menurut bapak.. masalah kenaikan pangkat di kantor Bappeda ini ? Jawab : kami sering mengeluh apabila kenaikan pangkat masih terlambat padahal seluruh persyaratan administrasi dan kelayakan lainnya sudah dilengkapi, demikian juga dengan pengangkatan dalam jenjang karir jabatan.

6. Tanya : dalam jenjang karir dan jabatan..menurut bapak apakah syarat-syarat dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan di Bappeda ? Jawab : terhadap jabatan yang telah dianalisis kemudian dilakukan evaluasi dengan tetap mempertimbangkan bobot tanggungjawab serta factor-faktor lainnya yang ddianggap dapat dijadikan sebagai bahan acuan.

7. Tanya : dari struktur gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah.. apakah gaji tersebut sudah mencukupi untuk biaya hidup ? Jawab : struktur gaji yang diperoleh selama ini dikaitkan dengan tingginya beban biaya hidup, sudah barang tentu diperoleh jawaban yang sama yakni masih sangat kurang, sedangkan dari Pemda kab. Asahan uang makan 1 bulan Cuma 250.000 itupun dipotong pajak tetap kurang.


TRANSKRIP WAWANCARA NAMA : SRI HUMIATSI, SE JABATAN : CAMAT TANGGAL : 12 DESEMBER 2010 TEMPAT : KANTOR CAMAT KISARAN BARAT

A. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA 1. Tanya : Menurut Ibu, apakah latar belakang pendidikan pegawai

Bappeda sudah sesuai dengan Tupoksinya ? Jawab : menurut saya belum memadai, hal ini dikarenakan pegawai yang ditugaskan Bappeda ke Kecamatan haruslah memiliki latar belakang pendidikan sarjana sesuai dengan jurusannya yaitu Perencanaan.

2. Selain dari latar belakang pendidikan pegawai bappeda yang belum memadai, apakah ada diberikan diklat teknis perencanaan ? Jawab : saya sudah melihat daftar Urut Kepangkatan pegawai Bappeda bahwasannya pegawai yang diberikan diklat terakhir pada tahun 2001, tetapi untuk tahun 2010 belum ada diberikan diklat sehingga untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya belum memadai.

B. Aspek Koordinasi 1. Tanya : Apakah Bappeda sudah memberikan surat edaran tentang

jadwal musrenbang yang harus dilaksanakan kecamatan ? Jawab : ya sudah..kami telah diberikan surat edaran dari Bappeda yang diantar langsung oleh Staf Bappeda.

2. Tanya : apa yang perlu dipersiapkan agar dalam pelaksanaan musrenbang dapat berjalan dengan lancer atau sesyau dengan yang direncanakan ? Jawab : dalam pelaksanaan mursrenbang ditingkat bkecamatan kami sudah mengkoordinasikan kepada pihak Kelurahan/Desa agar musrenbang dapat diambil suatu keputusan dalam rencana penyusunan pembangunan . hal ini dikarenakan kita sudah diberikan informsai melalui surat edaran dari Bappeda tentang jadwal musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten. Disini ditekankan agtar desa/kel dan kecamatan merencanakan dengan matang program pembangunan yang akan dimusyawarahkan.

3. Tanya : Apakah jadwal yang telah di berikan Bappeda tentang musrenbang dapat terlaksana sesuai jadwal ?


Jawab : pihak kecamatan sudah mempersiapkan jadwal musrenbang kecamatan pada bulan februari tetapi kenyataannya sebahagian pemerintah desa/kelurahan belum dapat menyelesaikan rencana pembangunan tepat pada waktunya. Sehingga jadwal yang kami buat terpaksa kami undur sampai selesainya musrenbang tingkat kelurahan/Desa, sedangkan jadwal dari Bappeda untuk musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan pada bulan maret.


TRANSKRIP WAWANCARA NAMA : SAFARI JABATAN : KEPALA DESA TANGGAL : 14 DSEMBER 2010 TEMPAT : Kantor Kepala Desa

A. Aspek Sumber Daya manusia 1. Tanya : Dalam mensosialisasikan tentang musrenbang yang akan

dilaksanakan bagaimana peran staf Bappeda dalam pelaksanaanya ? Jawab : staf Bappeda dalam memberikan informasi dalam penyusunan rencana pembangunan belum optimal sehingga kami dalam penyusunan rencana pembangunan tidak optimal dala penyusunannya. Disini saya melihat belum adanya keterampilan staf Bappeda dalam memberikan informasi yang jelas bagaimana tata cara musrenbang tersebut.

2. Tanya : menurut bapakapakah yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Staf Bappeda dalam mensosialisasikan dan mengkoordinasikan dalam penyusunan rencana pembangunan yang akan dimusrenbangkan ? Jawab : kalau menurut saya kendalanya yang pertama latar belakang pendidikan yang belum memadai pegawai bappeda yang diutus ke desa kami setingkat vSLTA. Dengan adanya hak tersebut terlihat bahwa belum ada pengalaman serta untuk berbicara sangatlah berbelit-belit (tidak terarah) dan tidak mengerti apa yang harus di bicarakan.

B. Aspek Koordinasi 1. Tanya : dalam Musrenbang bagaimana koordinasi penunjukkan di

dalam memberikan fasilitator pelaksanaan musrenbang Desa ? Jawab : disini saya sebagai kepala desa yang memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dalam musrenbang desa , sehingga saya dapat menetapkan siapa-siapa saja yang sebagai fasilitator. Adapun fasilitatir yang saya tunjuk yaitu unsure dari BPD (Badan Perwakilan Desa), aparatur Pemerintahan Desa, tokoh masyarakar, tokoh agama, pemuda dll. Sedangkan didusun saya tetapkan untuk masyarakat dusun dan kelompok tani dll yang ada di desa yang bermusyawarah.

2. Tanya : Mengapa kebanyakan para peserta musrenbang tidak dapat menghadiri rapat meskipun telah dilakukan sosialisasi ? Jawab : kami belum menyelesaikan rencana pembangunan hal ini diraenakan para peserta rapat dalam penyusunan rencana pembangunan sebagian yang kami undang tidak hadir mengikuti rapat, hal ini dikarenakan


para peserta rapat yang kami undang tidak mengerti makna dari musrenbang tersebut sehingga mereka lebih baik bekerja mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya.

3. Tanya : dari jawababn diatas terkesan bahwa masyarakat yang diundang kepala desa tidak peduli terhadap adanya rapat pelaksanaan mysrenbang desa..mengapa tidak ada ketertarikan masyarakat dalam mengikuti musrenbang ?

4. Jawab : sebenarnya masyarakat mengetahui akan adanya musrenbang desa tetapi mereka sebagian besar tidak tahu apa kegunaan musrenbang tersebut dan beranggapan mereka hanyalah orang kecil sehingga aspirasi mereka tidak didengar. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan keluarga mereka daripada mengikuti nmusrenbang.


TRANSKRIP WAWANCARA NAMA : FAHMI PANDAPOTAN NASUTION, SAP JABATAN : LURAH BUNUT TANGGAL : 16 Desember 2010 TEMPAT : KANTOR LURAH

A. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA 1. Tanya : Dalam mensosialisasikan tentang musrenbang yang akan

dilaksanakan bagaimanakah peran pegawai bappeda dalam pelaksanaan musrenbang Kelurahan ? Jawab : pada dasarnya pegawai bappeda yang sudah di tunjuk oleh pimpinan Bappeda dalam mensosialisasikan untuk musrembang bahwasanya pegawai tersebut belum lengkap memberikan arahan dan informasi tata cara musrenbang seperti : bagaimana cara mengisi format penyusunan rencana pembangunan, skala prioritas yang wajib dalam rencana pembangunan diwilayah kelurahan kami.

2. Tanya : dari hal tersebut..menurut bapak..apa yang menjadi kendala

yang dihadapi aparatur Bappeda dalam mensosialisasikan untuk kegiatan musrenbang ? Jawab : menurut saya kendala bagi staf Bappeda yaitu saya melihat dar latar belakang pendidikan pegawai bappeda masuh rendah sehingga mereka mensosialisasikan musrenbang tidak optimal. Sedangkan untuk keterampilan pegwai bappeda belum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari cara mengerjakan tugas-tugasnya, menyiapkan data-data untuk dipaparkan nmasih bersalahan.

B. ASPEK KOORDINASI 1. Tanya : Bapak sebagai lurah.. bagaimana cara bapak

mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan diwilayah yang bapak pimpin ? serta apakah skala prioritas rencana pembangunan diwilayah yang bapak pimpin sudah tersusun untuk di bawa ke musrenbang kecamatan ? Jawab : penyusunan rencana program pembangunan yang kami musyawarahkan bersama dengan Kepala Lingkungan dan tokoh masyarakat serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam penyusunan rencana pembangunan belum dapat diambil keputusan untuk satu tujuan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masukkan-masukkan dari peserta rapat untuk diprogramkan pembangunan di daerah masing-masing. Sehingga belum adanya diprioritaskan program apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan peserta musrenbang kelurahan tidak


mencukupi korum dalam musyawarah dalam arti para peserta musrenbang yang diundang tidak hadir sedangkan berdasarkan surat edaran bersama Bappenas dan Meneteri Dalam negeri tentang petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang adanya suatu program pembangunan yang prioritas dan peserta yang hadir sudah mencukupi untuk musyawarah dalam penyusunan dan jadwal musrenbang sudah ditetapkan.


TRANSKRIP WAWANCARA KANTOR BAPPEDA KAB. ASAHAN

Documents

Transcript of TRANSKRIP WAWANCARA KANTOR BAPPEDA KAB. ASAHAN