TUGAS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN APBN

NAMA KELOMPOK V :

1. NI WAYAN NINA RESNIARI (1215644034)

2. I WAYAN YUDI WISNAYA NEGARA (1215644054)

3. NI KADEK NOVIA AYU WIRYANI (1215644070)

4. NI MADE SANTI MARDIANINGSIH (1215644098)

5. NOVI AYUK DEWI SARTIKA (1215644106)

PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI MANAJERIAL

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara sebagai

konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan hak dan

kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar

(UUD) 1945 yang mengamanatkan, “APBN ditetapkan setiap tahun dengan

undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk

sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, APBN adalah Undang-

undang. Selanjutnya, berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, sebagai undang-

undang, Rancangan Undang-undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas

bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Daerah. Namun, berdasarkan ayat (3) pasal yang sama, apabila Dewan

Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh

Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Selain DPR, organ

legislatif yang berperan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBN adalah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang berdasarkan pasal 22D ayat 2 UUD 1945,

memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan UU APBN dan

berdasarkan ayat (3) pasal yang sama, dapat melakukan pengawasan atas

pelaksanaan APBN. Fungsi APBN sebagai alat pengelolaan keuangan Negara

diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

yang menyatakan, “APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,

alokasi, distribusi dan stabilisasi”.

Berdasarkan penjelasannya dapat difahami bahwa fungsi otorisasi berarti

APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun

yang bersangkutan, fungsi perencanaan menempatkan APBN sebagai pedoman

dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, dan fungsi

2

pengawasan memberikan peran bagi APBN sebagai dasar untuk menilai

kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan ketentuan

yang telah ditetapkan. APBN juga harus diarahkan untuk mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan

efektivitas perekonomian sebagai perwujudan fungsi alokasi. Kemudian, APBN

harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta menjadi alat untuk

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

sebagai implikasi dari fungsi distribusi dan stabilisasi. Definisi APBN sebagai

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-

undang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 27 tahun 2009 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Selain itu, berdasarkan pasal 2 ayat (1) PP Nomor 90 tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

penyusunan APBN setiap tahun oleh Pemerintah dilakukan dalam rangka

penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Lebih

lanjut, dalam ayat (2) pasal yang sama, dinyatakan bahwa APBN harus dikelola

secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan

tata kepemerintahan yang baik. Dalam rangka pengelolaan secara tertib dan

bertanggung jawab, maka penyusunan APBN yang diawali oleh penyusunan

rencana kerja dan anggaran K/L berpedoman kepada PP Nomor 90 tahun 2010,

sementara dokumen pelaksanaan anggaran untuk Bendahara Umum Negara

(Belanja Non K/L) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247

tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahana

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, sebagai

bentuk pengendalian atas pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab,

maka konstitusi mengamanatkan Menteri Keuangan untuk menetapkan batas

maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD yang tidak melebihi 3 (tiga)

persen dari Produk Domestik Bruto. Hal ini sesuai 2 dengan Pasal 83 ayat (1) dan

(2) UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3

Berdasarkan landasan-landasan hukum di atas, dapat dipresepsikan bahwa

APBN merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh

pemerintah selaku eksekutif untuk mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu,

dalam setiap tahapan siklusnya, APBN harus mencerminkan upaya pemerintah

selaku pengelola keuangan Negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang

telah ditetapkan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

4

BAB II

PEMBAHASAN

Pada tahap pertanggungjawaban APBN ini Presiden menyampaikan

rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

berupa laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan

yang disampaikan tersebut menurut Pasal 30 Undang-undang 17 Tahun 2003

tentang keuangan Negara adalah Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus

Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan

keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya.

Menurut waktunya, siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

adalah sebagai berikut (Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto, 2004):

1. Selambat- lambatnya pada pertengahan bulan Mei tahun anggaran berjalan,

pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fisKal dan kerangka

ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), kemudian dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN.

2. Pada bulan Agustus, pemerintah pusat mengajukan Rancangan Undang-

undang (RUU) APBN untuk tahun anggaran yang akan dating, disertai

dengan nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR.

Dalam pembahasan RUU APBN, DPR dapat mengajukan usul yang dapat

mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN.

Perubahan RUU APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak

menambah defisit anggaran.

3. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang

bersangkutan dilaksanakan, DPR mengambil keputusan mengenai RUU

APBN. APBN yang disetujui oleh DPR diperinci menurut unit organisasi,

fungsi program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui

RUU APBN yang diajukan pemerintah, pemerintah dapat melakukan

pengeluaran maksimal sebesar jumlah APBN tahun anggaran sebelumnya.

5

A. Tahap-Tahap Pertanggungjawaban APBN

Pelaksanaa pertanggung jawaban APBN yang terdiri dari unsur

pertanggung jawaban umum dan khusus, dalam garis besarnya melalui dua

tahap sebagai berikut.

1. Pembuatan pertanggungjawaban oleh pengurus khusus atau

bendaharawan.

Pertanggung jawaban ini dibuat dalam bentuk laporan

pertanggungjawabnan yang disebut dengan LKK (Laporan Keadaan

Kas). Penyerahan laporan ini kepada KPKN bukan merupakan tanggung

jawab Bendaharawan, melainkan tanggung jawab dari kepala kantor,

Satuan Kerja atau Pimpinan Proyek yang menjadi atasan langsung

Bendaharawan yang bersangkutan.

Cara penyerahannya adalah dengan melapirkan pada laporan

pertanggungjawaban masing-masing Kepala Kantor, atau Pimpinan

Proyek tersebut.

2. Pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh pengurus umum.

Tahap pembuatan laporan ini melalui empat tahapan sebagai berikut:

Pembuatan LKKA (Laporan Keadaan Kredit Anggaran) pleh masing-

masing Kepala Kantor, Satuan Kerja, dan Pimpinan Proyek.

Sebagaimana telah disinggung diatas, penyerahan laporan ini ke KPKN

harus dilampiri dengan LKK yang dibuat oleh Bendaharawan yang

bersangkutan.

a. Pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran oleh

KPKN. Pembuatan laporan ini terdiri dari P8, P7, dan P6, ini

dilaksanakan atas SPM yang diterbitkan dan ditunaikan.

b. Pembuatan laporan perhitungan anggaran oleh masing-masing

Departemen atau Lembaga Negara yang bersangkutan. Pembuatan

laporang yang disebut sebagai SPA (Sumbangan Perhitungan

Anggaran), didasarkan atas Daftar P8 dan P6, daftar lalu lintas uang

pada perwakilan RI di luar negeri, serta LKKA dan LKK.

6

c. Pembuatan Nota PAN oleh Direktorat Jenderal

Anggaran,Departemen Keuangan.

Setelah Nota PAN selesai disusun, maka sebelum diserahkan kepada

Presiden ia harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan). Kemudian BPK akan membuat laporan hasil pemeriksaan

yang disebut sebagai Nota Hasil Pemeriksan. Setelah itu barulah Nota

PAN dan Nota Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada Presiden yang

kemudian diserahkan kepada DPR. Bila DPR menyetujui Nota PAN

yang bersangkutan, maka Presiden akan mengesahkan Rancangan

Undang-undang PAN (RUU-PAN) menjadi Undang-undang PAN (UU-

PAN).

B. Pertanggungjawaban Khusus

Dalam pengurusan Khusus ini terdiri dari Bendaharawan Uang dan

Barang. Karena pertanggungjawaban Bendaharawan barang sudah

diperhitungkan dalam pertanggungjawaban Kuasa/Pembantu Kuasa Material,

maka hanya Bendaharawan Uang saja yang perlu mempertanggungjawabkan

pengurusnya dalam kaitannya dengan perhitungan anggaran Negara.

Karena Bendaharawan Uang terdiri dari Bendaharawan Khusus dan

Umum, maka dalam pertanggungjawaban khusus ini perlu dibedakan pula

antara pertanggungjawaban bendaharawan khusus dengan bendaharawan

umum. Adapun perbedaan pokok antara keduanya adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban

Dalam kaitan ini, Bendaharawan Khusus harus menyerahkan laporan

pertanggungjawabannya melalui atasannya langsung, yaitu kepada :

a. Departemen/Lembaga Negara (Biro Keuangan) yang membawahi

Bendaharawan yang bersangkutan.

b. KPKN sebagai pihak yang menerbitkan SPM

Untuk bedaharawan umum harus menyampaikan laporan

pertangungjawaban kepada :

7

a. Kanwil Dirjen Anggaran atau satuan kerja yang berdekatan

dengannya

b. Dirjen Anggaran (Direktorat Kas Negara Sub Direktorat Pengumpul

Data)

c. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2. Dalam periode penyampaian laporan pertanggungjawaban

Bendaharawan khusus harus menyampaikan laporan pertangungjawaban

sebulan sekali dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan

Bendaharawan Umum harus menyampaikan laporan

pertanggungjawaban setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan,

tergantung pada jenis pengeluarannya.

3. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Bendaharawan Khusus dibuat dalam bentuk LKK.

Sedangkan pertanggungjawaban Bendaharawan Umum dibuat dalam

bentuk BKU (Buku Kas Umum) Tabelaris, dan tidak perlu mendapat

persetujuan.

4. Bahan yang digunakan dalam membuat laporan pertanggungjawaban

Bendaharawan Khusus membuat LKK berdasarkan buki-bukti transaksi

BKU, dan buku-buku pembantunya. Sedangkan Bendaharawan Umum

membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan hal-hal sebagai

berikut : Buku Bank, Buku Pos, Rekening Bank, Rekening Pos, Setoran-

setoran dan Faktur Pengiriman Uang kepada Kanwil Dirjen Anggaran

setempat. Selanjutnya sebulan sekali, tiap-tiap Separtemen atau Lembaga

Negara yang menguasai suatu pendapatan Negara berkewajiban

menyampaikan pertangungjawaban kepada Departemen Keuangan.

C. Pembuatan dan Pengiriman Laporan Pertanggungjawaban

Bendaharawan Khusus

Bendaharawan khusus dapat dibedakan atas :

1. Pembuatan dan Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban oleh

Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor Tahap.

8

Ada dua hal pokok yang harus dipertanggungjawabkan oleh

bendaharawan ini adalah:

a. Jumlah uang yang berhasil dikumpulkan

Penerimaan disini tidak terbatas pada penerimaan-penerimaan

seperti bea cukai, denda, restitusi serta pendapatan rutin lainnya.

Melainkan meliputi pendapatan Negara yang berasal dari kelebihan

pengeluaran atau ketekoran Negara yang disebabkan oleh

pengurusan yang tidak sesuai dengan semestinya.

b. Pembuatan dan penerimaan laporan pertanggungjawaban

bendaharawan khusus pengeluran

Kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban bagi

bendaharawan ini timbul dalam kaitannya dengan pengeluaran-

pengeluaran yang dikategorikan sebagai UYHD. Adapun tahap-

tahap yang dilalui oleh bendaharawan ini adalah :

1) Bendaharawan menerima pembayaran dalam bentuk pemindah

bukuan, yaitu berupa giro bilyet BI, dari Kepala KPKN kepada

Bank Pemerintah tertentu atas nama bendaharawan tersebut.

2) Membukukan penerimaan tersebut dalam sisi debet BKU dan

Buku Banknya.

3) Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam bulan

bersangkutan, bendaharawan akan membukukannya dalam sisi

kredit BKU, dan dalam masing-masing buku pembantunya,

seperti :

a) Biaya pemeliharaan rumah dinas dan kantor

b) Biaya telepon

c) Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor

d) Biaya kantor

e) Biaya pemeliharaan peralatan kantor

f) Biaya perjalanan dinas

c. Pada tiap akhir bulan bendaharawan menurut BKU-nya dan

membuat laporan pertanggungjawaban yang disebut dengan LKK.

9

Untuk itu tiap-tiap pengeluaran harus didukung dengan bukti

transaksi yang sah, sedangkan tiap-tiap LKK harus ditandatangani

oleh bendaharawan yang sah pula.

D. Pembuat dan Pengiriman Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan

Umum

Bendaharawan umum dalam pelaksanaan tugasnya mengelola

penerimaan dan pengeluaran Negara sekaligus. Berdasarkan ruang lingkup

tugas tersebut, maka pembuatan laporan pertanggungjawaban Bendaharawan

Umum dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Bendaharawan mengelompokkan terlebih dahulu transaksi yang

dilakukannya ke dalam transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran.

2. Transaksi penerimaan dibukukannya pada sebuah buku yang disebut KK-

6 sedangkan transaksi pengeluaran dibukukan dalam sebuah buku yang

disebut dengan KK-6k.

3. Setelah melalui KK-6 dan KK-6k, masing-masing transaksi dibukukan ke

dalam BKU sebagai berikut :

a. BKU penerimaan dan pengeluaran tunai

b. BKU penerimaan dan pengeluaran Bank

c. BKU penerimaan dan pengeluaran Pos

d. BKU penerimaan dan pengluaran persepsi

4. Dari BKU diatas, masing-masing transaksi disarikan ke dalam BKU

Tabelaris yang sekaligus berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban

Bendaharawan Umum.

E. Pertanggungjawaban Umum

Walaupun pengurus umum merupakan penguasa primer Keuangan

Negara, mereka tetap wajib mempertanggungjawabakan kepengurusan yang

dilakukannya. Adapun perbedaan dengan pertanggungjawaban pengurus

khusus teletak pada sumber data yang digunakannya. Bila data data

pertanggungjawaban pengurus khusus bersifat data tangan pertama, maka

10

data pertanggungjawaban pengurus umum sepenuhnya datang dari pihak lain,

yaitu data yang diterimanya dari pengurus khusus.

Dan karena pengurus umum terdiri dari Ordonatur dan Otorisator, maka

pertanggungjawabannya pun dibagi atas kedua jenis pengurus tersebut.

1. Pertanggungjawaban Ordonatur

Bentuk pertanggungjawaban Ordonatur dapat digolongkan menjadi

dua, yaitu :

a. Pertangggungjawaban Ordonatur berupa laporan-laporan

pertanggungjawaban yang tidak akan digunakan sebagai data

penghitunagan angaran Negara.

b. Pertanggungjawaban Ordonatur berupa laporan-laporan

pertanggungjawaban yang akan digunakan sebagai data perhitungan

anggaran Negara.

2. Pertanggungjawaban Otorisator

Karena pertanggungjawabannya berasal dari Ordonatur maka ada

beberapa data yang akan digunakan oleh Otorisator antara lain :

a. LKKA dan LKK

b. Daftar contra post mengenai pengeluaran yang disetor kembali

c. Daftar rekenig regulasi dengan bagian yang lainnya

d. Rekenig perhitungan pihak ketiga

e. DIP dan DIK yang telah disahkan

f. SKO yang diterbitkan berdasarkan DIP dan DIk yang telah disahkan

g. Data yang berasal dari Perwakilan Reublik Indonesia yang berada

diluar negeri

h. Nota dbit-kredit Bank Indonesia

Berdasarkan semua data tersebut, maka Otorisator akan membuat

laporan perhitungan realisasi anggaran yang terdiri dari:

a. Daftar register 10 yang disusun per mata anggaran dan dibuat untuk

masing-masing KPKN

b. Daftar Pembukuan dan Pengeluaran yang disusun berdasarkan daftar

register 10

11

c. Daftar Himpunan Pengeluaran Penerimaan per mata anggaran untuk

periode 1 tahun yang disusun berdasarkan DAftar Pembukuan

Penerimaan dan Pengeluaran.

Daftar diataslah yang kemudian digunakan oleh masing-masing

Departemen dalm menyusun Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA).

SPA ini kemudian akan diserahkan kepada Departemen Keuangan.

Sedangkan oleh Departemen keuangan SPA ini akan di Amanat Kepala

Negara mengenai Perhitungan Anggaran Negara (Nota PAN). Nota PAN

ini sebelum diserahkan kepada DPR harus diperiksa terlebih dahulu oleh

BKP.

Setelah BPK memberikan pendapatnya barulah disusun Rancangan

Undang-Undang PAN yang terdiri dari:

a. Satuan Iberupa Nota Perhitungan Anggaran

b. Satuan II berupa Nota Hasil Pemeriksaan yang dibuatoleh BPK

c. Satuan IIIa Naskah RUU

d. Satuan IIIb Daftar Ikhtisar Perhitungan Anggaran

e. Satuan IV Perhitungan Anggaran

f. Satuan Amanat Kepala Negara mengenai Perhitungan Anggaran

12

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Pentingnya perumusan APBN dan APBD bagi suatu negara

menyebabkan munculnya gagasan untuk mempelajari bagaimana tata cara

perumusan dan pengelolaan keuangan negara tersebut. Dengan adanya

makalah mengenai pertanggungjawaban APBN ini diharapkan pembaca

dapat mengetahui proses dan tata cara pertanggungjawaban APBN mulai

dari tahap perumusan dan pengajuan sampai tahap pengesahannya.

Demikianlah makalah ini dibuat, semoga dapat menambah pemahaman

pembaca dan penulis dalam perumusan sampai pada tahap pelaksanaan

APBN.

B. SARAN

Dalam perencanaan pembagunan yang tercermin dalam APBN

mempengaruhi rencana-rencana sector swasta dan menyakinkan lembaga-

lembaga lain mengenai apa yang akan ditempuh oleh Negara yang

bersangkutan (Indonesia) dimasa mendatang, serta yang lebih penting lagi

adalah bahwa pemerintah yang bersangkutan lebih efesien dalam

mengambil keputusan dimasa mendatang.

Bagi para penyelenggara negara sebagai pengelola anggaran negara

hendaknya menghindarkan diri dari praktek-praktek KKN karena KKN

secara materiil akan sangat merugikan warga masyarakat.

13

DAFTAR PUSTAKA

wir revrisond, 2000, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE, Yogyakarta.

http://www.wikiapbn.com/artikel/Siklus_Anggaran

http://kikisusiyanti.blogspot.co.id/2014/06/judul-siklus-apbn.html

http://johnmaestro.blogspot.co.id/2012/05/resume-apbn-di-indonesia.html

14