TINJAUANHUKUMTERHADAPTINDAKPIDANAPENADAH...
Transcript of TINJAUANHUKUMTERHADAPTINDAKPIDANAPENADAH...
TINJAUANHUKUM TERHADAPTINDAKPIDANAPENADAHSPIDOMETEROLEHKARYAWAN
PT.PRIMAJAYAPERKASA(StudiKasusPutusanNo.2811/Pid.B/2016/PNMDN)
SKRIPSI
OLEH:
NANDASYAHRANASUTION
NPM:12840157
FakultasHukum
UniversitasMedanArea
Medan
2019
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
TINJAUANHUKUM TERHADAPTINDAKPIDANAPENADAHSPIDOMETEROLEHKARYAWAN
PT.PRIMAJAYAPERKASA(StudiKasusPutusanNo.2811/Pid.B/2016/PNMDN)
SKRIPSI
DiajukanSebagaiSalahSatuSyaratuntukMemperoleh
GelarSarjanadiFakultasHukum
UniversitasMedanArea
Oleh:
NANDASYAHRANASUTION
128400157
Program StudiIlmuHukum
FakultasHukum
UniversitasMedanArea
Medan
2019
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
i
ABSTRAK
TINJAUANHUKUM TERHADAPTINDAKPIDANAPENADAHSPIDOMETEROLEHKARYAWANPT.PRIMAJAYAPERKASA
(StudiKasusPutusanNo.2811/Pid.B/2016/PNMDN)
OLEH
NANDASYAHRANASUTION
12.840.0157
Penadah merupakan tindakan membeli, menyewa, menukar,menerimagadai,mengangkut,menyimpan,ataumenyembunyikansuatubendaataumengambilsuatukeuntungandarihasilsuatubarangyangdiketahuiatau diduga diperoleh darikejahatan dan diancam denganpidanapenjarapalinglamaempattahun.PenadahandiIndonesiasendirimerupakansalahsatutindakpidanayangmeresahkanmasyarakatdanpenegak hukum karena pelaku penadahan merupakan tempatberkumpulnya barang-barang hasilkriminaluntuk mendapatkan uangdengancepattanpadicurigai.Metodepenelitiandalam penulisankaryailmiahinimenggunakanmetodepenelitiannormatif.Penulismencaridanmengumpulkandatadenganmelakukanstudikepustakaanatassumberbacaandandaribuku-bukuparasarjanaahlihukum danakademisiyangbersifatilmiahyangberkaitandenganpermasalahanyangdibahasdalampenulisan skripsiini.Adapun permasalahan yang diajukan didalampenelitianiniadalahuntukmencaritahufaktorpenyebabtindakpidanapenadahspidometerolehkaryawanPT.PrimaJayaPerkasaberdasarkanputusanNo.2811/Pid.B/2016/PN.MDNyangmanadiketahuidalam halinimenunjukkanbahwatindakpidanapenadahanspidometerdisebabkanolehfaktorinternalyangterdiridarifaktorindividudimanadapatdilihatdarikepribaadiannya dalam pergaulan dimasyarakat.Faktorekonomimerupakanfaktoryangtidakterlepasdaripekerjaandanpenghasilannyadalam bekerja.Laludarisegifaktorpendidikandanagamadankurangnyabimbingan darikeluarga.Darisegifaktorekternalterdiridarifaktorlingkungan yang menyimpang dapatdilihatdarisegibagaimana diatumbuhdilingkungannya.Faktorperkembanganteknologidanbudayayangberkembangpesatsaatini.Terdakwatelahterbuktidanmemenuhiunsur-unsuryang didakwakan jaksapenuntutumum dan telah sesuaidengan rasa keadilan dan kepastian hukum.Maka Majelis Hakimmenjatuhkanpidanaterhadapterdakwapidanapenjaraselama1(satu)tahundan6(enam)bulan.Upayapenanggulanganyangdilakukandalamtindakpidanapenadahanyaituupayarepresifdimanahalinidilakukansetelahkejahatanterjadi.Danupaya preventifyaituupayapencegahankejahatansepertimenanamkanpindidikanagamasejakkanak-kanak,dantetap memprioritaskan pendidikan formal,melakukan penyuluhan danhimbauankepadamasyarakat.
Katakunci :TindakPidana,Penadah,Spidometer
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
ii
ABSTRACT
LEGALREVIEW OFTHEACTIONOFCRIMINALSPEEDOMETERBYEMPLOYEEPT.PRIMAJAYAPERKASA
(CaseStudiesOfDecisionNo.2811/Pid.B/2016/PN.MDN)
BY
NANDASYAHRANASUTION
12.840.0157
Penadahistheactofbuying,renting,exchanging,receivingamortgage,transporting,storing,orhidinganobjectortakinganadvantagefrom theresultsofanitem thatisknownorallegedlyobtainedfrom acrimeandthreatenedwithimprisonmentforamaximum offouryears.ImpositioninIndonesiaitselfisoneofthecrimesthatdisturbsthepublicandlaw enforcersbecausetheperpetratorsofdetentionareagatheringplaceforcriminalgoodstogetmoneyquicklywithoutsuspicion.Theresearchmethod inwriting scientificpapersusesnormativeresearchmethods.Theauthorseeksandcollectsdatabyconductinglibrarystudiesofreading sources and from books ofscientific law scholars andacademicswhoarerelatedtotheproblemsdiscussedinthispaper.Theproblem proposedinthisstudyisto findoutthefactorsthatcausecriminalactsofspidometerbyPT.PrimaJayaPerkasabasedondecisionNo.2811/Pid.B/2016/PN.MDNwhichisknowninthiscaseshowsthatcriminalactsofspidometerarecausedbyinternalfactorswhichconsistofindividualfactorswhichcanbeseenfrom theirpersonalitiesinthecommunity.Economicfactorsarefactorsthatcannotbeseparatedfromworkandincomeatwork.Thenintermsofeducationandreligiousfactorsand lack ofguidance from the family.In terms ofexternalfactorsconsistingofdeviantenvironmentalfactorscanbeseenintermsofhowhe grows in his environment.Factors oftechnologicaland culturaldevelopmentsaregrowingrapidlyatthistime.Thedefendanthasprovenandfulfillstheelementsthatthepublicprosecutorhasindictedandisinaccordancewithasenseofjusticeandlegalcertainty.ThenthePanelofJudgessentencedthecriminaltoaprisonsentencefor1(one)yearand6(six)months.Effortstoovercomethosecommittedincriminaloffensesarerepressivemeasureswherethisisdoneafterthecrimehasoccurred.Andpreventiveefforts,namelyeffortstopreventcrime,suchasinstillingreligiouseducationfrom childhood,andstillprioritizingformaleducation,conductingcounselingandappealingtothepublic.
Keywords :CriminalLaw,Penadah,Speedometer
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
iii
KATAPENGANTAR
PujisyukurpenulisucapkanataskehadiratTuhanYangMahaEsa
yang telah memberikan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsiini. Skripsiiniberjudul“TINJAUAN HUKUM
TERHADAPTINDAKPIDANAPENADAHSPIDOMETEROLEHKARYAWAN
PT. PRIMA JAYA PERKASA (Studi Kasus Putusan No.
2811/Pid.B/2016/PN MDN)” yangdisusununtukmemenuhisalahsatu
persyaratanuntukmemperolehgelarStrataSatu(S-1)jurusanPidana
FakultasHukum diUniversitasMedanArea.
Penulistelahmenerimabanyakbantuandariberbagaipihaksecara
langsungmaupuntidaklangsungsertabantuandanmotivasiterhadap
penelitisehinggaskripsiinidapatterselesaikan.Penulisjugamenyadari
bahwaskripsiinimasihjauhdarisempurnadanmasihbanyakkekurangan
dalam penyajiannyakarenakemampuan yang masih terbatas.Penulis
dengan rendah hatiakan menerima saran-saran dan petunjuk yang
bersifatmembangunyangditujukanuntuklebihmenyempurnakanskripsi
ini.
Selama kuliah diFakultasHukum UniversitasMedan Area dan
menyusunSkripsiini,penulisbanyakmemperolehpendidikan,bimbingan
danbantuanbaiksecaramorilmaupunmaterildariberbagaipihak.Oleh
sebab itu,pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis
mengucapkanterimakasihyangtakterhinggakepada:
1.Bapak Prof.Dr.Dadan Ramadan,M.Eng,M.Sc,selaku Rektor
UniversitasMedanArea.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
iv
2.BapakDr.RizkanZulyadiAmri,SH,M.H,selakuDekanFakultas
Hukum UniversitasMedanArea.
3.IbuAnggreniA.Lubis,SH,M.Hum,sebagaiWakilDekanBidang
AkademikFakultasHukum UniversitasMedanArea.
4.Bapak Ridho Mubarak,SH,MH,SebagaiwakilDekan Bidang
KemahasiswaanUniversitasMedanArea.
5.IbuWessyTrisna,SH,MH,selakuketuaBidangHukum Kepidanaan
FakultasHukum UniversitasMedanArea.
6.BapakH.A.LawaliHasibuan,SH,MH,selakuDosenPembimbingI
penulis yang telah banyak memberikan saran,bimbingan dan
pengarahandenganpenuhperhatiansertamotivasihinggaskripsi
iniselesai.
7.Bapak Riswan Munthe,SH,MH,selaku Dosen Pembimbing II
penulis yang telah banyak memberikan saran,bimbingan dan
pengarahandenganpenuhperhatiandankesabaransertamotivasi
hinggaskripsiiniselesai.
8.Ibu Arie Kartika,SH,MH,selaku Sekretaris penulis yang telah
banyak memberikan saran dan dorongan hingga terselesainya
penulisanskripsiini.
9.Bapak/IbuDosen FakultasHukum UniversitasMedanAreayang
telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff
pegawaiyang telah memberibantuan dan pelayanan selama
perkuliahan.
10.BuatMamaksayaHelmiAstutiSiregaryangtercinta,tersayang,dan
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
v
tiada duanya dan Ayah saya IqbalNasution yang sangatsaya
sayangi.Terimakasihtelahmenjadisupportsystem bagipenulis,
yangselalumemberikandoronganmorildanmaterilkepadapenulis
sehinggapenulismampumeraihcita-citamenjadisarjana.
11.BuatadikdaripenulisyaituMaulanaMuhammadNasutionyang
telah memberikan dukungan bagipenulis untuk menyelesaikan
skripsiini.
12.Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan
dukungandalam menyelesaikanskripsiini,khususnyaMahasiswa
FakultasHukum stambuk2012UniversitasMedanArea.
Penulis menyadarisepenuhnya bahwa skripsiinimasih penuh
dengan kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis selalu
mengharapkansarandankritikyang sifatnyamembangun.Akhirkata
penulis harapkan semoga skripsiinibermanfaatbagipembaca,dan
semogatuhanselalumelimpahkanrahmatnyakepadakitasemua.Amin.
Medan,Maret2019
Penulis
NANDASYAHRANASUTION
NPM:12.840.0157
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
vi
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................................... iii
DAFTAR ISI .............................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1
1.2 Perumusan Masalah .............................................................................. 8
1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................. 8
1.4 Hipotesis Penelitian .............................................................................. 9
1.5 Manfaat Penelitian ................................................................................ 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 11
2.1 Pengertian Tindak Pidana ...................................................................... 11
2.2 Pengertian Penadah ............................................................................... 22
2.3 Pengertian Spido Meter ......................................................................... 29
2.4 PT. Prima Jaya Perkasa ......................................................................... 29
2.5 Kerangka Pemikiran .............................................................................. 30
BAB III METODE PENELITIAN .......................................................................... 32
3.1 Jenis Penelitian ...................................................................................... 32
3.2 Sifat Penelitian ....................................................................................... 32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................. 33
3.4 Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 33
3.5 Analisis Data ......................................................................................... 34
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
vii
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................ 35
4.1 Hasil Penelitian ...................................................................................... 35
4.1.1 Faktor Penyebab Tindak Pidana Penadah Spido Meter oleh
Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa Berdasarkan Putusan
No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN ....................................................... 35
4.1.2 Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya
Perkasa Berdasarkan Keputusan No.
2811/Pid.B/2016/PN.MDN ............................................................. 41
4.1.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan
Tindak Pidana Penadahan ................................................................ 47
4.2 Pembahasan ........................................................................................... 52
4.2.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadah Spido
Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa ............................... 52
4.2.2 Analisis Kasus Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN................. 54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ........................................................................ 57
5.1 Simpulan ............................................................................................... 57
5.2 Saran ...................................................................................................... 60
LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTARLAMPIRAN
1.SuratPengantarRisetDariFakultasHukum UniversitasMedanArea
2.SuratBalasanRisetDariPengadilanNegeriMedan
3.PutusanNo:2811/Pid.B/2016/PN.MDN
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pertumbuhan dan perkembangan hukum dewasa ini semakin cepat,
begitu pula manusia yang menjalankan hidupnya sebagai makhluk sosial yang
tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu manusia tidak dapat terhindar dari
interaksi antar sesama manusia dimana interaksi ini dapat menimbulkan perilaku
menyimpang yang jika tidak diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan banyak
masalah. Hukum itu adalah merupakan gejala sosial yang biasa dijumpai dalam
sesuatu masyarakat.1 Hukum hadir sebagai aturan yang berlaku untuk dapat
menertibkan kehidupan sosial di masyarakat. Aturan hidup akan memberikan
arahan tentang bagaimana orang bertindak di masyarakat. Aturan hidup yang
mempunyai karakteristik mengatur dan memaksa untuk menjamin tatanan dan
kedisiplinan di dalam masyarakat, hal itu dinamakan orang dengan aturan hukum.
Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga
negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat negara harus sesuai
dan harus berdasarkan pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang
sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan
Indonesia kedepannya. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-
kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah
laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan
pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia
sekarang ini adalah hukum yang telah di kodifikasikan dalam suatu kitab undang-
1 A. Lawali Hasibuan. 2011. Pengantar Ilmu Hukum.Medan Area Universiti Press. Hlm
3
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2
undang hukum pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan
mengenai definisi hukum pidana yaitu “hukum pidana adalah peraturan hukum
mengenai pidana”2
Prof. Moeljatno juga mengatakan hukum pidana adalah bagian dari
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana juga disebut
sebagai hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan
atau mengatur kepentingan umum.3 Salah satu penggolongan kejahatan
berdasarkan kepentingan statistik adalah kejahatan terhadap harta benda (crime
againts property).4 Kejahatan terhadap harta benda merupakan kejahatan
konvensional yang telah banyak dilakukan oleh kriminil atau pelaku kejahatan
seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan penadahan. Kejahatan yang
dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai harta benda
telah mampu memberikan pengaturan penuh terkait dengan kriminalisasi suatu
perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan. Hukum menetapkan apa yang
harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sasaran hukum bukan hanya
yang memidana orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang
mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan
melindungi hak-hak individual dan masyarakat serta menjaga kepentingan umum.
Belakangan ini, telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan
tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian,
pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan. Tindak pidana
penadahan menurut Code Penal Prancis ialah “ sesuai dengan kebanyakan
2 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya. Storia Grafika: Jakarta. Hlm 86 3 Ibid hlm 2 4 A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Reflexi: Makasar. Hlm 22
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
3
perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada
abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan
tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau suatu zelfstandig
misdrift, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau
sebagai suatu medeplichtigheid dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan
mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.”5
Orang-orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan sering kali berdalih
bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah
hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, maka penyidik harus jeli sehingga tidak
mudah terperngaruh dengan pengakuan tersangka tersebut.
Banyak dari masyarakat kita yang kurang memahami akibat yang akan
ditimbulkan dari tindak pidana penadahaan ini. Kurangnya pendidikan dan
sosialisasi tentang penadahan menurut penulis menjadi salah satu alasan mengapa
penadahan kerap terjadi di kalangan masyarakat pada umunya. Sehingga kasus
penadah menjadi salah satu kasus yang sering jadi di masyarakat. Hal ini menjadi
salah satu alasan ketertarikan penulis untuk mengangkat penelitian ini.
Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R.
Soesilo dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah 6
“ yang dinamakan sekongkol atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya
hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai
sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima
gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,
5 Lamintang. 2009. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm
362 6 R. Soesilo. 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sinar Grafika:Jakarta. Hlm
314
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
4
menukarkan, menggadaikan, membawa untung, menjual, menyembunyikan
sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena
kejahatan. “
Perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian, yang pertama yaitu membeli,
menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak
perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya
atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dan yang ke dua yaitu
menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau
menyembunyikan,dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang
diketahuinya patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
Unsur penting pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui
atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Disini
terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa
(pencurian. Penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain), akan
tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga,
mencurigai) bahwa barang itu bukan barang yang legal. Untuk membuktikan
unsur ini memang agak sulit akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat
dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di
bawah harga normal atau harga pasarannya atau dibawah kewajaran, dibeli pada
waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu
memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari
pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll.
Lalu apakah tindak pidana penadah dapat berdiri sendiri tanpa terlebih
dahulu mengungkap tindak pidana asal (predicate crime), untuk dapat tidaknya
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
5
seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu
harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh
seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang
yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan apa. Jadi penyidik terlebih dahulu
harus membuktikan tindak pidana asalnya sebelum menjadikan seseorang sebagai
tersangka dalam kasus penadahan. Soal mana yang lebih deluan ditemukan,
apakah tindak pidana penadahan atau tindak pidana asalnya, tidak menjadi soal.
Bisa saja penyidik lebih dahulu menemukan adanya tindak pidana penadahan lalu
kemudian menelusuri dari mana barang itu di peroleh, atau penyidik lebih dahulu
menemukan adanya suatu tindak pidana lalu mengusut kemana barang hasil
kejahatan tersebut dijual, digadaikan, atau ditukarkan. Yang penting bahwa
sebelum penyidik tindak pidana penadahan, terlebih dahulu harus jelas tindak
pidana asalnya.
Dalam Kitab Undang-Undang Pidana penadahan diatur dalam pasal 480
dan 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana. Sebagaimana diketahui bahwa untuk
memidana seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yang
dikenal actus reus (unsur perbuatan) dan mens rea (unsur pembuat). Kedua syarat
ini menentukan seseorang pelaku dapat dikenakan pidana atau tidak. Kita
menyadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, pelaku kejahatan dalam
melakukan aksinya tidak hanya berinteraksi dengan sasaran mereka yang menjadi
korban kejahatan yang mereka lakukan, akan tetapi tak jarang mereka juga
berinteraksi dengan orang yang membantu atau memudahkan mereka dalam
melakukan kejahatan atau berinteraksi dengan mereka yang membantu atau
memudahkan pada saat setelah kejahatan itu sendiri telah dilakukan.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
6
Seseorang terbukti/dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-
unsur dalam pasal 480 KUHP. Apabila ia membeli, menyewa, menerima tukar,
menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung,
menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau
menyembunyikan sesuatu barang, yang diketaahuinya atau yang patut
disangkanya diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut sebagai penadah.7
Dengan adanya penadahan ini maka tindak pidana khususnya terhadap
harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan
orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan
adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual,
menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah dan
memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara
melawan hukum. Dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang
yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan
benda yang merupakan hasil kehajatan ataupun membantu pelaku kejahatan
untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang
dilakukan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa manusia tidak dapat
hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita akan berinteraksi dengan
lapisan masyarakat dimana tempat kita berbeda.
Penulis menunjukkan ketertarikannya menggangkat kasus ini dilatar
belakangi dengan ketertarikan penulis yang kesehariannya berinteraksi dengan
masyarakat luas dan melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini kasus yang akan
7Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. 2013. Kriteria Seorang Penadah. PT. Justika Siar Publika,Jakarta.http://hukumonline.com/klinik/detail/lt5297f87f6f637/kriteria-seorang-penadah [18 Desember 2017]
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
7
di angkat adalah Kasus Perkara Putusan Nomor: 2811/Pid.B/2016/PN.Medan
merupakan kasus penadahan dengan Pasal 480 KUHPidana. Dimana dalam
putusan tersebut hakim Pengadilan Negeri Medan telah menyatakan bahwa
perbuatan terdakwa Master Situmeang, telah memenuhi rumusan tindak pidana
dalam Pasal 480 KUHPidana. Oleh karena itu terdakwa kemudian dijatuhi
hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enal) bulan. Adapun
hal-hal yang akan diamati dalam penerapan hukum yang telah ditetapkan dan
bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Apakah syarat-
syarat untuk dapat dipidananya pada tindak pidana penadahaan telah terpenuhi
dalam proses persidangan. Dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masing-
masing bukti, hakim dalam menjatuhkan pidana juga telah mempertimbangkan
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang merinankan terdakwa, adapun hal-hal
yang meringankan dan memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan :
1. Perbuatan terdakwa merugikan PT. Prima Jaya Perkasa
2. Terdakwa adalah karyawan PT. Prima Jaya Perkasa
Hal-hal yang meringankan :
1. Terdakwa mengakui perbuatannya
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan
kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasarkan menganai
tindak pidana penadahan sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Hukum
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
8
Terhadap Tindak Pidana Penadah Spedo Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya
Perkasa (Studi Kasus Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN. Medan)”
1.2 Perumusan Masalah
Bedasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana penadahan spido meter oleh
karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan putusan NO.
2811/Pid.B/2016/PN.MDN?
2. Bagaimana Penjatuhan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
penadah spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan
putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana
penadahan?
1.3 Tujuan Penilitan
Berdasarkan uraian sebelumnya maka adapun yang menjadi tujuan
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana penadahan spido meter
oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan putusan No.
2811/Pid.B/2016/PN.MDN?
2. Untuk mengetahui Penjatuhan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
penadah spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan
putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN?
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak
pidana penadahan?
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
9
1.4 Hipotesis Penilitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap
benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya dugaan peneliti
tentang hasil yang akan tercapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data
untuk membuktikannya. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis
sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin
mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang
berupa dugaan-dugaan atau pemikiran-pemikiran yang masih harus dibuktikan
kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara
waktu.8 Adapun hipotesis yang diberikan dalam putusan masalah diatas adalah:
1. Faktor penyebab tindak pidana penadah terbagi atas faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor individu, faktor
ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor agama. Sedangkan faktor eksternal
terdiri dari faktor lingkungan, faktor perkembangan teknologi dan budaya.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadah dapat
ditemukan dasar hukumnya dalam pasal 480 KUHPidana. Dimana pelaku
telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 480 ayat 1
KUHPidana. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penadah ialah
pembinanan watak melalui agama, memberikan pendidikan formal sejak
awal, mememberikan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat.
8 Samsul Arifin. 2012. Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum. Medan
Area Universiti Press. Hlm 38
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
10
1.5 Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah
sebagai berikut :
1. Secara teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu
hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana
mengenai tentang kasus penadahan.
b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya
kepada se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS
MEDAN AREA tentang keterkaitan tindak pidana penadah.
2. Secara praktis
a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama
masyarakat agar lebih mengetahui faktor, upaya dan pertanggung
jawaban pelaku tindak pidana penadah yang berada disekitar kita.
b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan
akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum
kepidanaan.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
1
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Tindak Pidana
Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai.
Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan
oleh oknum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu,
kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang
merugikan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum
yang telah di kodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana.
Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum
pidana yaitu “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”.1 Hukum
pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang
mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar
larangan-larangan itu dapt dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang
telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.2
1 E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. 2002. Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan
penerapannya. Storia Grafika: Jakarta. Hlm 86 2 Law Community. 2018. https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-
pidana/ [20 Juli 2018]
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2
Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana
merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung
sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah
melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.
Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah
“hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang
digunakan untuk pengertian perkataan “straft”, tetapi menurut beliau istilah
“pidana” lebih baik dari pada “hukuman”. Menurut Muladi dan Bardanawawi
Arief “istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat
mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena itu dapat berkonotasi dengan
bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam
bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral,
agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus,
maa perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan
ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang dimuat di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pembentuk undang-undang
sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut
tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu
terhadapp maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan
oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana,
peristiwa pidana, serta delik. Diantara istilah itu, yang paling tepat dan baik
digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung
pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
3
diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara
Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.3
S.R. Sianturi menyatakan tindak pidana adalah suatu tindakan pada
tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam
dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan
kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka
selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan,
bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh
undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.4
Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi:
1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat
yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar pengaturan pidana dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum
apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah dilakukan dengan
suatu perturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur
tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah
dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu
harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan
tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja,
3 Bassar. 2001. Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP. CV. Remadja Karya: Bandung.
Hlm 47 4 S.R. Sianturi. 1986. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya. Alumni
AHM-PTHM: Jakarta. Hlm 211.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
4
mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan
dalam arti sempit dalat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si
pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-
undang.
5. Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat
ingatnnya tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. Dasar dari
pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.
6. Sedangkan unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan
hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga
perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi
rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka
perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak
pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur
objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar
diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:
1) Perbuatan atau kelakukan manusia, dimana perbuatan atau kelakukan
manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh
(pasal 338 KUHP), menganiaya (pasal 315 KUHP).
2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdappat dalam
delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya
pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 315 KUHAP),
dan lain-lain.
3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana oleh peraturan perbundang-undangan hukum
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
5
pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipununsur ini tidak
dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya
itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (pasal
160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (pasal 504
KUHP), mabuk (pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di
muka umum.
1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-
delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya
akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas
kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu
mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi
menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan
sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang
dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah
perang (pasal 123 KUHP).
Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :
1. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat dalam pelanggaran
kesusilaan (pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (pasal 333
KUHP), pembunuhan (pasal 338).
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
6
2. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan
kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal
359 KUHP), dan lain-lain.
3. Niat (voormenen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau
poging (pasal 53 KUHP).
4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (pasal 362
KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP),
dan lain-lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini
terdapat dalam membuang anak sendiri (pasal 308 KUHP), membunuh
anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan
rencana (pasal 342 KUHP).
Tujuan hukum pidana menurut R. Abdoel Djamali adalah sebagai berikut:
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan
perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang terlah pernah melakukan perbuatan tidak baik
menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.
Dari kedua tujuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan
yang ada di dalam hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gejala-
gejala sosial yang kurang sehat serta memberikan terapi bagi yang telah terlanjur
berbuat tidak baik. Oleh karena itu hukum pidana harus memuat tentang aturan-
aturan yang membatasi tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggaran
kepentingan umum.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
7
Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu :
a. Yang umum : Hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan
hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada
umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata
dalam masyarakat.
b. Yang khusus : Ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang
hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya
lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-
cabang hukum lainnya.
Hukum pidana sengaja mengenakan penderita dalam mempertahankan
norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya mengapa hukum pidana
harus dianggap sebagai ultimum remedium atau obat terakhir, apabila sanksi atau
upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan hukum pidana baru akan
diberlakukan. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragis (nestapa yang
menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya
sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Dalam hukum pidana itu merupakan
hukum sanksi belaka oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai accesoir
(bergantung) terhadap cabang hukum lainnya.
Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pemidanaan harus
diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan
suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syarat pemidanaan itu terdiri dari:
1. Perbuatan yang meliputi:
a. Memenuhi rumusan undang-undang.
b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) kesalahan
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
8
2. Orang yang meliputi:
a. Mampu bertanggung jawab
b. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).5
Perbuatan yang maksud disini adalah perbuatan yang oleh hukum pidana
diancam dalam hukum pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Mengenai
hal ini Moeljatno menyatakan sebagai berikut: “perbuatan pidana adalah
perbuatan yang dilanggar dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan
tersebut”.6 Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap persoalan
pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan mengandung
kelakukan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah merupakan suatu
kejadian dalam alam lahir, sehingga untuk adanya perbuatan pidana biasanya
diperlukan:
1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delict, perbuatan
ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum seperti subyek-subyek
hukum dalam hukum pidana. Mengenai perngertian tindak pidana, Wirjono
Prodjodikoro menyatakan “ tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya
dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan
subyek tindak pidana”. Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindaan
seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak
pidana di dalam undang-undang.7
5 Soedarto. 1990. Hukum Pidana Jilid IA dan IB. Universitas Jendral Soedirman
Purwokerto. Hlm 32 6 Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Bineka Cipta: Jakarta. Hlm 61 7 Soedarto. Op.cit. Hlm 62
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
9
Selanjutnya yaitu pengertian mengenai tindak pidana, tindak pidana ialah
perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam
dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan
adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam
sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Rumusan tindak
pidana tersebut dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “criminal act”.
Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang di
situ belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus mempertanggung jawabkan
atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang
dikenal dengan istilah “criminal responsibility”.8
Istilah tindak pidana (strafbaar feit) diterjemahkan oleh pakar hukum
pidana indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang
memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana,
pelanggaran pidana. Perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan
tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan
oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Istilah-istilah tersebut
dikemukakan oleh para ahlli, yakni sebagai berikut:
1) Simons merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu handeling
(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,
bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan
(schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian
beliau membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu:
8 Suharto RM. 1996. Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar
Dakwaan Edisi Kedua. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm 28-29
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
10
a. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan
bertanggung jawab (toerkeningsvatbaar) dari petindak.
b. Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat
keadaan/masalah tertentu.
2) Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah
pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum
ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk
undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
3) Moeljatno menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang
oleh aturanhukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang
siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang
anti sosial.
4) Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang
oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak
dapat dilakukan.
5) Vos merumuskan strafbaar feit adalah suatu kelakukan (gedraging)
manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana.
6) Pompe merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah
(penggangguan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai
kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan
ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.9
Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan
dan kemanusian, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan
9 Bambang Poernomo. 1985. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia: Jakarta. Hlm
91.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
11
yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini
adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat
dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar) atau schuldfahid. Untuk itu,
tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (gedragingen: yang
mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam
situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya, perilaku mana dilarang oleh
undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.10
Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih
diperlakukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan
rasa keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Hal ini dapat kita
tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana ada hubungan erat, di
mana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat
melawan hukum. Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak pidana tanpa
mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai
kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.11
Terhadap pelaku tindak pidana penadahan, penerapan sanksi pidananya
mengacu kepada ketentuan Hukum Pidana Indonesia yang hanya mengenal dua
jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pasal 10
KUHPidana terjemahan resmi oleh tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Kehakman, disebutkan:
10 Jan Rammelink. 2003. Hukum Pidana ( komentar atas pasal-pasal terpenting dari
kitab undag-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang Pidana Indonesia.: Gramedia Pustaka: Jakarta. Hlm 85-86
11 Suharto RM. Op. Cit. Hlm 41
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
12
Pidana terdiri atas :
a. pidana pokok
1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. pidana denda
5. pidana tutupan
b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
Berdasarkan ketentuan Pasal 69 KUHPidana, maka urutan pidana pokok
sebagaimana disebutkan di dalam pasal 10 KUHPidana menunjukan perbandingan
berat atau ringannya pidana pokok yang tidak sejenis, dengan demikian pidana
pokok yang terberat adalah pidana mati.
2.2 Pengertian Penadah
Kamus hukum memberikan pengertian penadah dengan elihat kata
dasarnya, penadahan berasal dari kata”tadah” yang artinya
menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang
artinya menampung barang asal delik.12 Mengenai penadah Satochid Sartanegara
mengatakan “tindak pidana penadah disebut tindak pidana pemudahan, yakni
karena perbuatanmenadah telah mendorong orang lain untuk melakukan
kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya
12 Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia, Cet. I (selanjutnya disingkat
Andi Hamzah IV). Hlm 412
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
13
tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.” 13 Suatu hal yang
tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi
tindak pidana pencurian adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana
penadahan dari hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian tidak merasa
kesulitan untuk memasarkan hasil curiannya kepada para penadah.14 Demikian
juga disebutkan pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan
Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang baik berwujud maupun tidak
berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang
dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan
melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-
lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp. 900.15
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara
juridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian
sebagaimana yang terurai dalam Pasal 362 KUHP :
“Barang siapa mengambil dengan sengaja barang yang sama sekali atau
sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki
barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman
penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“
Berdasarkan perumusan tersebut di atas, jika diuraikan dari sudut unsur
unsurnya, agar dapat disebut melakukan tindak pidana pencurian adalah :
a) Unsur subjek adalah barang siapa.
13 P.A.F. Lamintang. 1989. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta
Kekayaan, Cet. I, Sinar Baru: Bandung. Hlm 337 14 Coby Mamahit. 2017. Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan
Upaya Penanggulangannya di Indonesia. Jurnal hukukum Unsrat Vol. 23. No. 8, 8 Januari 2017 15 R. Soesilo. 1996. Pokok-pokok Hukum Pidana. Politea: Bogor. Hlm 52.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
14
b) Unsur kesalahan adalah sengaja, yang tersirat pada kata “mengambil” dan
kemudian dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk
memilikinya”.
c) Unsur bersifat melawan hukum yang ditentukan pada Pasal 362 KUHP
dan dua macam yaitu bersifat melawan hukum materil dan bersifat
melawan hukum formil. Unsur bersifat melawan hukum materil dalam
pasal tersebut adalah tindakan mengambil sesuatu barang, sedangkan
mengenai pemilikan ditentukan sebagai bersifat melawan hukum formil.
Tindakan mengambil sesuatu barang harus dapat dibuktikan bersifat
melawan hukum, sedangkan mengenai pemilikan barang tersebut wajib
dibuktikan bersifat melawan hukum, baik di dalam surat dakwaan maupun
dalam putusan hakim.
d) Unsur tindakannya adalah melakukan perbuatan mengambil sesuatu
barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan
maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
e) Unsur waktu, tempat dan keadaan adalah ditentukan oleh hukum pidana
formil (hukum acara pidana).
Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya
penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah
pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang
mencuri karena adanya tempat dalam menyaluran barang hasil curiannya.
Tindak pidana penadah telah diatur dalam Bab XXX dari buku II KUHP
sebagai tindak pidana pemudahan, pengertian tindak pidana penadahan
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
15
menyangkut kelakukan dan kesalahan pelaku ditentukan dalam pasal 480 KUHP
yang menyatakan:
“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah:
1. Barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda,
yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya
atau sepatutnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”16
Dalam KUHPidana, penadahan diatur dalam Pasal 480 dan 480 ke-1
KUHPidana. Sebagaimana diketahui bahwa untuk memidana seseorang tersebut
harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yang dikenal actus reus (unsur
perbuatan) dan mens rea (unsur pembuat). Kedua syarat ini menentukan seorang
pelaku apakah dapat dikenakan pidana atau tidak. Untuk perbuatan tersebut dapat
dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan
yang tersebut yang dibuktikan. Elemen penting dari Pasal ini adalah “seseorang
patut mengetahui atau menyangka” bahwa barang tersebut berasal dari
kejahatan. 17 Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari
kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut
berasal dari hasil kejahatan.
Tindak pidana penadahan atau disebut juga tindak pidana pemudahan ini
merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta
16 R. Soesilo. 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal. Politea: Bogor. Hlm 314
17 Ibid. 315
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
16
kekayaan orang lain. Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dpat dibagi
kedalam dua bentuk, yaitu:
1. Penadahan sebagai kebiasaan
Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 481 KUHPidana yang
menyatakan:
a) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli,
menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan
barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.
b) Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam pasal 35 nomor 1
dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan
dilakukan.
2. Penadahan ringan
Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 482 KUHPidana yang
menyatakan: “ diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara
paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika
kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang
diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379.
Berdasarakan ketentuan pasal 482 KUHPidana di atas kesimpulannya
ialah penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi
penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHPidana itu
dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan,
berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan. Dari
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
17
pasal 480 KUHPidana dapat dijabarkan unsur-unsur mengenai tindak pidana
penadahan yaitu:
a. Unsur subyektif
1. Yang diketahui
2. Patut dapat diduga
Unsur subyektif menunjukan batin sebagai kesalahan dari si pelaku berupa
kesengajaan dan keaplaan yang dirumuskan dengan “yang diketahu” dan “patut
dapat diduga”. Kesengajaan dirumuskan dengan kata “yang diketahui” yang
berarti pelaku mengetahui dengan benar barang tersebut berasal dari hasil
kejahatan. Sedangkan keaplaan dirumuskan dengan kata “patut dapat diduga”
yang berarti pelaku dengan pengetahuan dan pemikirannya dapat menduga bahwa
barang tersebut merupakan hasil kejahatan.
Mengenai unsur subyektif penadahan, P.A.F. Lamintang menyetakan:
“kejahatan ini mempunyai dua unsur yang berbeda yaitu dolus atau kesengajaan
dan culpa atau ketidak sengajaan. Jadi apakah seseorang dengan sengaja atau
tidak sengaja telah melakukan penadahan, orang tersebut tetap dapat dituntut
karena melanggar pasal 480 ayat (1) kitab undang-undang Hukum Pidana ini”18
b. Unsur objektif
Unsur objektif dari pasal 480 KUHP merupakan bentuk atau jenis
perbuatan pidana yang telah dosebutkan di dalam penjelasan pasal 480 KUHP
yaitu: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah
atau pemberian, bermaksud untuk memperoleh keuntungan, menjual,
menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan.
18 Op.cit., hlm 374
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
18
Seperti yang dikatakan diawal, untuk dapat dikatakan penadah cukup satu
saja yang dibuktikan dari perbuatan yang telah disebutkan. Dalam unsur objektif
pasal 480 KUHP terdapat dua jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli,
menukar, menyewa, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah
sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Dan yang kedua adalah dengan
bermaksud memperoleh keuntungan yaitu menjual, menyewakan, menukarkan,
memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan
suatu benda yang berasal dari kejahatan. Kejahatan yang kedua secara jelas
dikatakan “dengan bermaksud memperoleh keuntungan” maka haruslah
dibutikan apakah perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan dan sebagainya itu
benar-benar telah didorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan,
sedangkan unsur tersebut tidak terdapat didalam kejahatan pertama. Wajar
seseorang mau membeli, menyewa dan sebagaiannya seseuatu benda yang
berasal dari kejahatan itu, pada umumnya dengan maksud untuk mendapat
keuntungan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan: “maksud untuk mendapat
untung merupakan unsur dari semua penadahan”. 19 Dan karena itu maka unsur
“dengan maksud memperoleh keuntungan” itu tidak perlu dibuktikan.
Dalam unsur objektif pasal 480 ayat (2) dinyatakan adanya maksud untuk
menarik keuntungan dari hasil suatu benda, bersadarkan pasal 480 atau (2)
KUHP, penadah adalah barang siapa yang mengambil untung dari barang atau
uang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan
kejahatan, dapat dikatakan bahwa suatu barang yang secara langsung diperoleh
dengan pencurian atau penggelapan dan sebagainya, telah dijual atau sudah
19 Wirjono Prodjodikoro. 1980. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cet. III, PT.
Eresco: Jakarta-Bandung. Hlm 64
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
19
ditukarkan dengan barang lain atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk
membeli suatu barang dan seseorang yang memperoleh bagian dari uang hasil
penjualan barang yang dicuri atau digelapkan, maka seseorang yang mengambil
untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung
diperoleh dengan kejahatan itu, telah melakukan tindak pidana dari pasal 480
ayat (2) KUHP.20
2.3 Pengertian Spido Meter
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia spido meter ialah alat untuk
mengukur kecepatan (kendaraan dan sebagainya).21 Spido meter adalah sebuah
alat pengukur kecepatan kendaraan darat yang merupakan perlengkapan standar
setiap kendaraan yang beroperasi di jalan. Spido meter berfungsi agar pengemudi
mengetahui kecepatan kendaraan yang dijalankannya dan dijadikan informasi
utama untuk mengendalikan kecepatan dikawasan/jalan agar tidak terlalu lambat
atau terlalu cepat, bisa mengatur waktu perjalanan dan mengendalikan kecepatan
dijalan yang kecepatannya dibatasi.22
2.4 PT. Prima Jaya Perkasa
PT. Prima Jaya Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang
konstruksi beton, besi, dan juga transportasi kargo yaitu adalag pengiriman yg
umumnya memiliki kepentingan komersial, dengan menggunakan kapal laut, atau
pun pesawat udara. PT Prima Jaya Perkasa beralamat di Titi Papan, tepatnya jalan
Kom L Yos Sudarso Km 13, 1/3, Kelurahan Titi Papan, Kecamaan Medan Deli,
Medan, Sumatera Utara.
20 Ibid, hlm 63 21 Ebta Setiawan. 2012. Pengertian Spidometer. KBBI Online Pusat Pengebangan dan
Pembinaan Bahasa, https://kbbi.web.id/spidometer [3 Agustus 2018] 22 Jimmy dan Larry Sanger. 2001. Arti Speedometer. Wikipedia.org
https://id.wikipedia.org/wiki/Speedometer [3 Agustus 2018]
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
20
2.5 Kerangka Pemikiran
Penadahan (heling) adalah tindakan mengambil keuntungan dari suatu
barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari
kejahatan. Pengertian tindak pidana penadahan diatur di dalam Pasal 480 Kitab
Undang-Undang Pidana yang berbunyi: dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum:
Ke-1 : karena melakukan “penadahan” (heling) barang siapa membeli, menyewa,
menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud
mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,
mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui
ataupantas harus disangkannya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan
kejahatan,
Ke-2 : barang siapa mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya
atau pantas harus disangkanya bahwa barang itu diperoleh jalan kejahatan.23
Hasil barang diperoleh dengan kejahatan termuat dalam pasal 480 ayat (2)
yang mengenai hal bahwa suatu barang, yang secara langsung diperoleh dengan
pencurian atau penggelapan dan sebagainya, sudah dijual atau sudah ditukarkan
dengan lain barang, atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli
barang. Maka barang siapa mengambil untung dari uang atau barang yang
mmenggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu,
melakukan tindak pidana dari pasal 480 ke-2 tersebut. Sebagai contoh seorang
23 R. Soesilo. 1993. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
21
yang mendapat bagian dari uang hasil penjualan barang yang dicuri atau
digelapkan dan sebagainya.24
Di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa
kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 25 Penanggulangan dalam
kasus tindak pidana penadahan merupakan salah satu upaya pencegahan.
Penganggulangan memilikii peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan
terjadinya tindak pidana penadahan, yang termasuk didalamnya meminimallisir
suatu kerugian dalam tindak penadahan pada saat terjadi tindak pidana.
24 Bambang Poernomo. 1985. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia: Jakarta. Hlm
61 25 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
1
BAB III
METODE PENELITIAN
1.1 Jenis Penelitian
Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah secara Normatif empiris
yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari instansi terkait yaitu di
Pengadilan Negeri Medan dan dari bahan perpustakaan. Data dilihat dari
sumbernya meliputi:
a. Data Primer
Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi
pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder data mengenai
putusan perkara pidana No. 2811/Pid.B/2016/PN-Medan. Yang diperoleh atau
yang bersumber langsung dari instansi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Medan
yang merupakan lokasi penelitian.
b. Data Sekunder
Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh
dari perpustakaan, terhadap berbagai macam bahan-bahan bacaan seperti buku-
buku, artikel, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
1.2 Sifat Penelitian
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2
Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini
adalah deskripsi analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu
suatu untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.1
1.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan cari
mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus Tindak Pidana Penadah
dengan putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN-Medan. Waktu penelitian dilaksanakan
pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan November 2018. Adapun waktu
penelitian tersebut yaitu:
No Kegiatan Mei Juni Okt Nop Des Feb Mar
I II III IV I II III IV I II I II I IV 1 Pengajuan
Judul
2 Penyusunan Proposal
3 Seminar Proposal Skripsi
4 Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi
5 Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi
6 Ujian Meja Hijau
1.4 Teknik Pengumpulan Data
1 Bahder Johon Nasution. 2008. Metode penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju:
Bandung. Hlm 123.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
3
Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Penelitian keperpustakaan (Library research). Metode ini dengan melakukan
penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu
buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum
kepidanaan.
2. Penelitian Lapangan (Field research) yaitu dengan melakukan studi
penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan
yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana
penadah No. 2811/Pid.B/2016/PN-Medan.
1.5 Analisis Data
Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaanya maupun dari
penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis
deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang diperoleh dari penelitian
lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan
teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi
kepustakannya sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang di
rumuskan.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
23
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, adapun
kesimpulan penulis dalam skripsi ini, sebagai berikut:
1. Terjadinya tindak pidana penadahan Spido Meter Oleh Karyawan PT.
Prima Jaya Perkasa Berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.
MDN disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor internal yang
merupakan faktor yang berasal dalam diri pelaku tindak pidana. Faktor
internal ini terdiri dari faktor individu dimana dapat dilihat dari
kepribaadiannya dalam pergaulan dimasyarakat. Faktor ekonomi
merupakan faktor yang tidak terlepas dari pekerjaan dan penghasilannya
dalam bekerja. Lalu dari segi faktor pendidikan dan agama yang tidak
terpenuhi karena keterbatasan kemampuan materil dan kurangnya
bimbingan dari keluarga sehingga mendorong pelaku untuk melakukan
suatu perbuatan yang melawan hukum. Dari segi faktor ekternal terdiri
dari faktor lingkungan dimana hal ini yang dapat membentuk seseorang
menjadi pribadi yang menyimpang dapat dilihat dari segi bagaimana dia
tumbuh di lingkungannya. Faktor perkembangan teknologi dan budaya
yang berkembang pesat saat ini mempunyai sisi yang baik dan yang
buruk, sisi baiknya kita dapat mengetahui dan berbagi informasi dengan
cepat tanpa perlu khawatir jarak. Hal ini bisa menjadi hal yang negatif
jika seseorang salah menyikapinnya.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
24
2. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadah
spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa maka terungkaplah
fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi
tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi
setiap unsur tindak pidana yang telah didakwakan terhadapnya. Majelis
Hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan para saksi dan
keterangan terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling
berhubungan mengenai tindak pidana yang dilakukan Master
Situmeang. Dengan ini terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-
unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum dan telah sesuai dengan
rasa keadilan dan kepastian hukum. Maka Majelis Hakim menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6
(enam) bulan.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam tindak pidana penadahan
yaitu upaya sarana non penal dimana hal ini bersifat represif dimana hal
ini dilakukan setelah kejahatan terjadi. Hukuman yang dijalankan
terdakwa selama masa tahanan haruslah berdampak baik pada terdakwa,
dimana hal ini diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi
kesalahannya melakukan tindak pidana yang sama maupun perbuatan
melawan hukum lainnya, sehingga bisa kembali diterima dimasyarakat
dan menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu upaya sarana penal yang
bersifat preventif yaitu upaya pencegahan kejahatan seperti
menanamkan pindidikan agama sejak kanak-kanak, dan tetap
memprioritaskan pendidikan formal. Peran aparat negara yang dapat
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
25
bekerja sama dengan masyarakat dan instansi pemerintah untuk
memberikan pengetahuan tentang tindak pidana penadah, melakukan
penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling
menjadi dan melindungi warga agar lebih berhati-hati dalam membeli
barang sembarangan hanya kerena tergiur harga yang lebih murah.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
26
1.2 Saran
Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai
berikut:
1. Diharapkan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku, tindakan yang
patut dan tidak patut dilakukan dikarenakan adakalanya masyarakat
tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah
tindakan yang melanggar hukum, termasuk tentang penadahan yang
sebagaian besar masyarakat umum tidak mengetahui tentang adanya
unsur-unsur dari sifat penadahan itu sendiri.
2. Aparat penegak hukum diharapkan jeli menangani tindak pidana
penadahan, dikarenakan dalam tindak pidana penadahan sering kali
penadah berkilah bahwa mereka tidak tahu bahwa barang tersebut
adalah hasil tadahan ataupun kejahatan.
3. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap
barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga
pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat/nota bukti
pembelian.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTARPUSTAKA
A. Buku
AdiHamzah.2009.Delik-DelikTertentudiDalam KUHP.SinarGrafika:Jakarta.
A.LawaliHasibuan.2011.PengantarIlmu Hukum.Medan AreaUniversitiPress,Medan.
AndiHamzah.1986.KamusHukum.Cet.I(selanjutnyadisingkatAndiIV).GhaliaIndonesia:Jakarta.
A.S.Alam.2010.PengantarKriminologi.Reflexi:Makasar.
Bambang Poernomo. 1985. Asas-Asas Hukum Pidana. GhaliaIndonesia:Jakarta.
Bambang Waluyo.2008.Pidana dan Pemidanaan.Sinargrafika:Jakarta.
BahderJohanNasution.2008.MetodePenelitianIlmuHukum.Mandarmaju:Bandung.
Barda,NawawiArif.1998.KebijakanHukum Pidana.PrenandaMediaGrup:Jakarta.
Bassar.2001.TindakPidanaTertentudiDalam KUHP.CV.RemadjaKarya:Bandung.
Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar BahasaIndonesia.PusatBahasa(edisikeempat).GramediaPustaka:Jakarta.
E.Y.Kanterdan S.R.Sianturi.2002.Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesiadanPenerapannya.StoriaGrafika:Jakarta.
HambaliThalib.2009.SanksiPidanaDalam KonflikPertahanan.SinarGrafika:Jakarta.
JanRammelink.2003.Hukum Pidana(KomentarAtasPasal-PasalTerpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum PidanaBelanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-UndangHukum PidanaIndonesia).GramediaPustka:Jakarta.
Lamintang.2009.KejahatanTerhadapHartaKekayaan.SinarGrafika:Jakarta.
Mahmud Muljadi.2008.Crime Policy Pendekatan IntergralPenalPolicy dan Non Penal Policy Dalam PenanggulanganKejahatanKekerasaan,sebagaimanadikutipdariPhilipP.
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Purpura,CriminalJusticeanIntroduction.PustakaBangsaPress:Medan.
Moeljatno.2000.Asas-AsasHukum Pidana.BinekaCipta:Jakarta.
MompangL.Pamggabean.1998.MembangunParadigmaKriminologidiIndonesia.MajalahHukum Trisakti,Nomor29,TahunXXIII.
P.A.F.Lamintang.1989.Delik-Delik Khusus Kejahatan-KejahatanTerhadapHartaBendaKekayaan,Cet.I.SinarBaru:Jakarta.
Roeslan Saleh et.AI.1983.Perbuatan Dan Pertanggung jawabanPidana.AksaraBaru:Jakarta.
R.Soesilo.1988.KitabUndang-UndangHukum Pidana.SinarGrafika:Jakarta.
SamsulArifin.2012.MetodePenulisanKaryaIlmiahdanPenelitianHukum.Medan:AreaUniversitiPress.
Soedarto.1990.Hukum Pidana Jilid Iadan IB.UniversitasJendralSudirman,Purwokerto.
Suharto RM.1996.Hukum Pidana MateriilUnsur-UnsurObyektifSebagaiDasarDakwaanEdisiKedua.SinarGrafika:Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro. 1980. Tindak-tindak Pidana Tertentu diIndonesia,Cet.III,PT.Eresco:Jakarta-Bandung.
B. Undang-Undang
KitabUndang-Undanghukum Pidana.
KitabUndang-Undanghukum AcaraPidana.
Undang-UndangNo.2Tahun2002TentangKepolisianNegeraRepublik
Indonesia.
C. Jurnal
Coby Mamahit.2017.Aspek Hukum Pengaturan Tindak PidanaPenadahan Dan Upaya Penanggulangannya diIndonesia.Jurnalhukukum UnsratVol.23.No.8,8Januari2017
D. Website
LawCommunity.2018.https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
hukum/hukum-pidana/[20Juli2018]
Ebta Setiawan.2012.Pengertian Spidometer.KBBIOnline Pusat
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud.
https://kbbi.web.id/spidometer[3Agustus2018]
Jimmy dan Larry Sanger.2001.ArtiSpeedometer,Wikipedia.org
https://id.wikipedia.org/wiki/Speedometer[3Agustus2018]
TriJata Ayu Pramesti,S.H.2013.Kriteria Seorang Penadah.PT.
Justika Siar
Publika,Jakarta.http://hukumonline.com/klinik/detail/lt5297f87f6f637
/kriteria-seorang-penadah[18Desember2017]
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN
Nomor:2811/Pid.B/2016/PN MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa:
Nama Lengkap : MASTER SITUMEANG
Tempat Lahir : Manduamas
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 01 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : JI. KL.Yos Sudarso KM.13,1 No.3 Kelurahan
Besar Kec. Medan Labuhan ;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Supir
Terdakwa ditangkap:
Penyidik tanggal 24 juli 2015, Nomor: SP.Kap/ 471/ VII/ 2015/ Reskrim, terhitung sejak tanggal 24
Juli 2015 sampai dengan 25 juli 2015
Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:1 Penyidik tanggal 25 Juli 2015, Nomor : SP. Han/ 210/ VII/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 25 Juli
2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal I I Agustus 2015, Nomor : 188/ RT2/ BLW/ EpOI/ VIII/
2015, sejak tanggal 14 agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
3 Penuntut Umum tanggal 22 September 2015, Nomor Print : 196/ N.2.26.3/ Epp.2/ IX/ 2015,
sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
4 Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Oktober 2015, Nomor : 2811/ Pid.B/ 2015/
PN.Mdn, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : 3921/
Pen.Pid/ 2015/ PN.Mdn, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 03 januari
2016;
1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadap sendiri
persidangannya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:Berkas perkara dan Surat-Surat lain yang bersangkutan
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang
pads pokoknya sebagai berikut:
A
1 Menyatakan terdakwa MASTER SITUMEANG secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Penadahan "Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
480 Ke-2 KUHP.
2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASTER SITUMEANG berupa pidana penjara selama
1 ( satu ) tahun , dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah
terdakwa tetap ditahan.
3 Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu ) unit Sepeda Motor dengan nomor seri MC 855234-69869-040 Dipergunakan dalam
berkas perkara FADLAN
4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- dua ribu rupiah )
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pads pokoknya
sebagai berikut, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,
untuk itu memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya
Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada
Tuntutannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama :
Pertama
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
-------- Bahwa ia terdakwa FADLAN, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00
Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di PT. Prima
Jaya Perkasa di Jalan Kl. Yos Sudarso KM.13.1 No.3 Kelurahan Titi Papan Kec. Medan Deli
atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “telah mengambil
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan cara:
• Bahwa, berawal pada saat terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di PT. Prima Jaya
Perkasa bertugas untuk melakukan penjagaan dilingkungan perusahaan serta melakukan
pemeriksaan terhadap mobil yang keluar masuk perusahaan, dan sewaktu terdakwa
melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk milik PT. Prima Jaya Perkasa yang
dikemudikan oleh saksi RONI (dilakukan penuntuntutan terpisah) terdakwa melihat
spedo motor mobil truk yang dikemudikan oleh saksi RONI sudah tidak ada lagi, lalu
saksi RONI menanyakan kepada terdakwa apakah ada spedo meter untuk mobil truk
tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi RONI ada, karena terdakwa mengetahui
didalam gudang ada mobil Mitsubishi Fuso warna orange dalam keadaan rusak/ tidak
beroperasi lagi karena kecelakaan dan atas permintaan saksi RONI tersebut sehingga
timbul niat terdakwa untuk mengambil spedo meter dari mobil truk yang rusak/tidak
beroperasi tersebut dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul
22.00 Wib sewaktu terdakwa sedang bertugas di PT. Prima Jaya Perkasa terdakwa
memperhatikan keadaan sekeliling perusahaan dan setelah dirasa aman dan tidak
ketahuan orang lain, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor
seri MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor
Polisi BK 8583 CF yang berada diparkiran gudang dengan cara membuka paksa baut dan
mur sepedo meter mobil truk tersebut dengan menggunakan obeng, dan setelah terdakwa
berhasil mengambil spedo meter tersebut lalu terdakwa menyembunyikannya kedalam
mobil truk yang dikemudikan oleh saksi MASTER SITUMEANG (dilakukan penuntutan
terpisah).
• Bahwa, pada saat saksi MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir di PT.
Prima Jaya Perkasa melihat didalam mobil truk yang dikemudikannya ada 1 (satu) unit
spedo meter, dimana pada saat itu terdakwa langsung menemui saksi MASTER
SITUMEANG dan meminta kepada saksi MASTER SITUMEANG untuk membawanya
keluar dari Perusahaan dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh saksi
3
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
MASTER SITUMEANG, dan pada saat itu saksi MASTER SITUMEANG pun
menyetujuinya, dan membawa 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor seri MC
855234-69869-040 tersebut keluar dari PT. Prima Jaya Perkasa, sedangkan terdakwa
mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi MASTER SITUMEANG dari belakang
dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di Simpang Martubung Kel. Besar
Kec. Medan Labuhan terdakwa mengambil 1 (satu) unit spedo meter tersebut untuk
dibawa dan disimpan dirumah terdakwa.
• Bahwa, pada bulan Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi
MASTER SITUMEANG menemui saksi RONI di Simpang Mabar Kec. Medan Deli dan
dalam pertemuan tersebut terdakwa menjual 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor Seri
MC 855234-69869-040 milik PT. Prima Jaya Perkasa kepada saksi RONI seharga
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan Rp.100.000,-
(Seratus ribu rupiah) kepada saksi MASTER SITUMEANG karena telah membantu
terdakwa dan sisanya sebesar Rp.200.000,- telah habis dipergunakan terdakwa untuk
keperluan sehari-hari terdakwa.
• Bahwa, terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pihak PT. Prima Jaya Perkasa untuk
mengambil 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 tersebut
dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Prima Jaya Perkasa mengalami kerugian
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
--------- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3
KUHPidana. ----------------------------
ATAU
Kedua
-------- Bahwa ia terdakwa FADLAN, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00
Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di PT. Prima
Jaya Perkasa di Jalan Kl. Yos Sudarso KM.13.1 No.3 Kelurahan Titi Papan Kec. Medan Deli
atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “telah mengambil
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:
• Bahwa, berawal pada saat terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di PT. Prima Jaya
Perkasa bertugas untuk melakukan penjagaan dilingkungan perusahaan dan melakukan
pemeriksaan terhadap mobil yang keluar masuk perusahaan, dan sewaktu terdakwa
melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk milik PT. Prima Jaya Perkasa yang
dikemudikan oleh saksi RONI (dilakukan penuntuntutan terpisah) terdakwa melihat
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
spedo motor mobil truk yang dikemudikan oleh saksi RONI sudah tidak ada lagi, lalu
saksi RONI menanyakan kepada terdakwa apakah ada spedo meter untuk mobil truk
yang dikemudikan saksi RONI dan terdakwa mengatakan kepada saksi RONI ada,
karena terdakwa mengetahui didalam gudang ada mobil Mitsubishi Fuso warna orange
dalam keadaan rusak/ tidak beroperasi lagi karena kecelakaan dan atas permintaan saksi
RONI tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil spedo meter dari mobil
truk yang rusak/tidak beroperasi tersebut dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23
Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu terdakwa sedang bertugas di PT. Prima Jaya
Perkasa terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling perusahaan dan setelah dirasa aman
dan tidak ketahuan orang lain, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit spedo meter dengan
nomor seri MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan
nomor Polisi BK 8583 CF yang berada diparkiran gudang dengan cara membuka paksa
baut dan mur sepedo meter mobil truk tersebut dengan menggunakan obeng, dan setelah
terdakwa berhasil mengambil spedo meter tersebut lalu terdakwa menyembunyikannya
kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh saksi MASTER SITUMEANG (dilakukan
penuntutan terpisah).
• Bahwa, pada saat saksi MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir di PT.
Prima Jaya Perkasa melihat didalam mobil truk yang dikemudikannya ada 1 (satu) unit
spedo meter, dimana pada saat itu terdakwa langsung menemui saksi MASTER
SITUMEANG dan meminta kepada saksi MASTER SITUMEANG untuk membawanya
keluar dari Perusahaan dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh saksi
MASTER SITUMEANG, dan pada saat itu saksi MASTER SITUMEANG pun
menyetujuinya, dan membawa 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor seri MC
855234-69869-040 tersebut keluar dari PT. Prima Jaya Perkasa, sedangkan terdakwa
mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi MASTER SITUMEANG dari belakang
dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di Simpang Martubung Kel. Besar
Kec. Medan Labuhan terdakwa mengambil 1 (satu) unit spedo meter tersebut untuk
dibawa dan disimpan dirumah terdakwa.
• Bahwa, pada bulan Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi
MASTER SITUMEANG menemui saksi RONI di Simpang Mabar Kec. Medan Deli dan
dalam pertemuan tersebut terdakwa menjual 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor Seri
MC 855234-69869-040 milik PT. Prima Jaya Perkasa kepada saksi RONI seharga
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan Rp.100.000,-
(Seratus ribu rupiah) kepada saksi MASTER SITUMEANG karena telah membantu
terdakwa dan sisanya sebesar Rp.200.000,- telah habis dipergunakan terdakwa untuk
keperluan sehari-hari terdakwa.
5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa, terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pihak PT. Prima Jaya Perkasa untuk
mengambil 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 tersebut
dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Prima Jaya Perkasa mengalami kerugian
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
--------- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut:
1. KOKO SUTEDI, dibawah sumpah pads pokoknya menerangkan sebagai
berikut :
Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. KL. Yos
sudarso KM.13,1 No.3 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, PT. Prima Jaya Perkasa telah
kehilangan 1 ( satu ) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040.dari mobil
Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang dilakukan terdakwa.
Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari sebelum kejadian spedo meter dari
mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa milik PT. Prima Jaya Perkasa sudah tidak ada
lagi sehingga saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang spedo meter milik PT.
Prima Jaya Perkasa tersebut dan pada saat itu terdakwa menerangkan bahwasanya spedo
meter yang dikemudikan-nya terbakar akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan spedo
meter yang terbakar tersebut.
Bahwa, atas hilangnya spedo meter dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut
kemudian pihak perusahaan mengclaim kepada terdakwa untuk mengganti spedo meter yang
hilang tersebut. Bahwa, sebulan kemudian pihak perusahaan melakukan pemeriksaan
terhadap mobil truk milik PT.Prima Jaya Perkasa yang dikemudikan oleh terdakwa dan pads
saat pemeriksaan mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa sudah terpasang dimobil truk
tersebut dan kemudian saksi bersama dengan Security melihat spedo meter tersebut tidak
pas/tidak duduk di mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa terebut. Bahwa, kemudian
saksi bersama dengan saksi DAUD MANALU yang bekerja sebagai Security dan saksi
MUSIRAN sebagai mekanik melakukan pengecekan terhadap spedo meter dari Mitsubishi
Fuso warna orange dengan nomor polisi BK
8583 CF yang tidak beroperasi
dan pada saat itu saksi melihat spedo meter dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan
nomor polisi BK 8583 CF sudah tidak ada lagi. Bahwa, kemudian saksi memanggil terdakwa
ke kantor PT. Prima Jaya Perkasa untuk meminta keterangan masalah spedo meter tersebut
clan pada saat itu terdakwa menerangkan kepada saksi bahwasanya spedo meter tersebut
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddiambil oleh terdakwa dari mobil truk Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi
BK 8583 CF pada saat sedang bertugas dan peran saksi MASTER SITUMEANG dalam
pencurian tersebut adalah membantu saksi FADLAN untuk membawa keluar spedo meter
tersebut dari perusahaan dan kemudian saksi MASTER SITUMEANG bersama dengan saksi
FADLAN menjual spedo meter tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- ( empat
ratus ribu rupiah ).
Bahwa, saksi FADLAN tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Prima Jaya Perkasa untuk
mengambil spedo meter tersebut clan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Prima
Jaya Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta ).
2. DAUD MANALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. KI. yus suclarso
KM. 13,1 No.3 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, PT. Prima Jaya Perkasa telah kehilangan 1 (
satu ) unit spedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi
Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari sebelum kejadian spedo meter dari
mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa milik PT. Prima Jaya Perkasa sudah ticlak ada
lagi sehingga saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang spedo meter milik PT.
Prima Jaya Perkasa tersebut dan pada saat itu terdakwa menerangkan bahwasanya spedo
meter yang dikemudikan-nya terbakar akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan spedo
meter yang terbakar tersebut.
- Bahwa, atas hilangnya spedo meter dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut
kemudian pihak perusahaan mengklaim kepada terdakwa untuk mengganti spedo meter yang
hilang tersebut.
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi KOKO SUTEDI melakukan
pemeriksaan terhadap mobil truk milik PT.Prima Jaya Perkasa yang
dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat pemeriksaan mobil truk yang dikemudikan oleh
terdakwa sudah terpasang dimobil truk tersebut dan kemudian saksi bersama dengan saksi
MUSIRAN yang bekerja sebagai mekanik melakukan pengecekan terhadap spedo meter dari
Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang tidak beroperasi dan
pada saat itu saksi melihat spedo meter dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan
nomor polisi BK 8583 CF sudah tidak ada lagi.
Bahwa, pihak perusahaan kemudian memanggil terdakwa ke kantor PT. Prima Jaya Perkasa
untuk meminta keterangan masalah spedo meter tersebut dan pada saat itu terdakwa
mengakui bahwasanya spedo meter tersebut diambil oleh saksi FADLAN dari mobil truk
Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF pads saat sedang bertugas
lalu saksi MASTER SITUMEANG membantu saksi FADLAN untuk membawa keluar
7
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idspedo meter tersebut dari perusahaan dan kemudian spedo meter tersebut dijual kepada
terdakwa seharga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) lalu terdakwa memasang spedo
meter tersebut dimobil truk yang dikemudikan-nya.
3. MUSIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. KL Yos sudarso
KM.13,1 No.3 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, PT. Prima Jaya Perkasa telah kehilangan 1
( satu ) unit spedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi
Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang dilakukan terdakwa.
Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari sebelum kejadian spedo meter dari
mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa milik PT. Prima Jaya Perkasa sudah tidak ada
lagi sehingga saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang spedo meter milik PT.
Prima Jaya Perkasa tersebut clan pads saat itu terdakwa menerangkan bahwasanya spedo
meter yang dikemudikan-nya terbakar akan tetapi terdakwa ticlak bisa menunjukkan spedo
meter yang terbakar tersebut.
Bahwa, atas hilangnya spedo meter dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut
kemudian pihak perusahaan mengclaim kepada terdakwa untuk mengganti spedo meter yang
hilang tersebut. Bahwa, saksi bersama dengan saksi KOKO SUTEDI melakukan
pemeriksaan terhadap mobil truk milik PT. Prima Jaya Perkasa
yang
dikemudikan oleh terdakwa clan pads saat pemeriksaan mobil truk yang
dikemudikan oleh terdakwa sudah terpasang dimobil truk tersebut clan kemudian
saksi bersama dengan saksi MUSIRAN yang bekerja sebagai mekanik melakukan
pengecekan terhadap spedo meter dari Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor
polisi BK 8583 CF yang tidak beroperasi clan pads saat itu saksi melihat spedo meter
dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF sudah
tidak ada lagi.
Bahwa, pihak perusahaan kemudian memanggil terdakwa ke kantor PT. Prima Jaya
Perkasa untuk meminta keterangan masalah spedo meter tersebut dan pada saat itu
terdakwa mengakui bahwasanya spedo meter tersebut diambil oleh saksi FADLAN
dari mobil truk Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF pads
saat sedang bertugas lalu saksi MASTER SITUMEANG membantu saksi FADLAN
untuk membawa keluar spedo meter tersebut dari perusahaan clan kemudian spedo
meter tersebut dijual kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- ( empat rates ribu rupiah )
lalu terdakwa memasang spedo meter tersebut dimobil truk yang dikemudikan-nya.
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id4. FADLAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. KL Yos sudarso
KM.13,1 No.3 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, PT. Prima Jaya Perkasa telah kehilangan 1
( satu ) unit spedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi
Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang dilakukan terdakwa.
Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari sebelum kejadian spedo meter dari
mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa milik PT. Prima Jaya Perkasa sudah tidak ada
lagi sehingga saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang spedo meter milik PT.
Prima Jaya Perkasa tersebut clan pads saat itu terdakwa menerangkan bahwasanya spedo
meter yang dikemudikan-nya terbakar akan tetapi terdakwa ticlak bisa menunjukkan spedo
meter yang terbakar tersebut.
Bahwa, atas hilangnya spedo meter dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut
kemudian pihak perusahaan mengclaim kepada terdakwa untuk mengganti spedo meter yang
hilang tersebut. Bahwa, saksi bersama dengan saksi KOKO SUTEDI melakukan
pemeriksaan terhadap mobil truk milik PT. Prima Jaya Perkasa
yang
dikemudikan oleh terdakwa clan pads saat pemeriksaan mobil truk yang
dikemudikan oleh terdakwa sudah terpasang dimobil truk tersebut clan kemudian
saksi bersama dengan saksi MUSIRAN yang bekerja sebagai mekanik melakukan
pengecekan terhadap spedo meter dari Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor
polisi BK 8583 CF yang tidak beroperasi clan pads saat itu saksi melihat spedo meter
dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF sudah
tidak ada lagi.
Bahwa, pihak perusahaan kemudian memanggil terdakwa ke kantor PT. Prima Jaya
Perkasa untuk meminta keterangan masalah spedo meter tersebut clan pads saat itu
terdakwa mengakui bahwasanya spedo meter tersebut diambil oleh saksi FADLAN
dari mobil truk Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF pads
saat sedang bertugas lalu saksi MASTER SITUMEANG membantu saksi FADLAN
untuk membawa keluar spedo meter tersebut dari perusahaan clan kemudian spedo
meter tersebut dijual kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- ( empat rates ribu rupiah )
lalu terdakwa memasang spedo meter tersebut dimobil truk yang dikemudikan-nya.
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa, pada saat terdakwa bekerja sebagai Supir di PT. Prima Jaya Perkasa bertemu dengan
FADLAN dan pada saat itu FADLAN melihat didalam mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa
sudah ticlak ada lagi spedo meter, dan kemudian terdakwa menanyakan kepada FADLAN apakah
ada spedo meter untuk mobil truk tersebut dan FADLAN mengatakan kepada terdakwa " ada
- Bahwa, FADLAN mengambil 1 ( satu ) unit spedo meter dengan nomor serf MC
855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF
yang berada diparkiran gudang dengan cara membuka paksa baut dan mur spedo meter mobil truk
tersebut dengan menggunakan obeng, dan setelah FADLAN berhasil mengambil spedo meter
tersebut lalu FADLAN menyembunyikan-nya kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh
MASTER SITUMEANG.
- Bahwa, MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir di PT. Prima Jaya Perkasa
membawa keluar spedo meter tersebut dari perusahaan dengan menggunakan mobil
truk yang dikemudikan oleh MASTER SITUMEANG yang
bekerja sebagai supir diperusahaan tersebut dan pada bulan Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib
MASTER SITUMEANG bersama dengan FADLAN menemui terdakwa di Simpang Mabar Kec.
Medan Deli clan dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli 1 ( satu) unit spedo meter dengan
nomor serf MC 855234-69869-040 milik PT. Prima Jaya Perkasa dari FADLAN.
- Bahwa, setelah terdakwa membeli spedo meter tersebut kemudian terdakwa memasang spedo
meter tersebut kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan pads saat itu pihak
perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap spedo meter dimobil truk yang dikemudikan oleh
terdakwa, dimana pads saat itu pihak perusahaan melihat spedo meter suclah terpasang lalu pihak
perusahaan melakukan pengecekan terhadap spedo meter dimobil truk yang dikemudikan terdakwa
dimana dudukan baut, mur dan patahan spedo meter tidak sama dengan dudukan spedo meter yang
dikemudikan terdakwa.
- Bahwa, terdakwa dipanggil oelh pihak perusahaan dan kemudian menanyakan asal usul spedo
meter tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya spedo meter tersebut dibeli
terdakwa dari FADLAN seharga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan Fadlan mengambil
spedo meter tersebut dari dalam mobil truk Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK
8583 CF.
- Bahwa, MASTER SITUMEANG membantu FADLAN untuk membawa keluar spedo meter
tersebut dari perusahaan .
- Bahwa, MASTER SITUMEANG tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Prima Jaya Perkasa
untuk membawa keluar spedo meter MC 855234-69869-040 tersebut keluar dari perusahaan.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di dalam perkara ini berupa ;
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu ) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut:
- Bahwa, pada had Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jim KI. yus sudarso
KM.13,1 No.3 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, PT. Prima Jaya Perkasa telah
kehilangan 1 ( satu ) unit spedo meter dengan nomor
seri MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK
8583 CF yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa, pada saat terdakwa bekerja sebagai Supir di PT. Prima Jaya Perkasa bertemu dengan
FADLAN clan pads saat itu FADLAN melihat didalam mobil truk yang dikemudikan oleh
terdakwa sudah ticlak ada lagi, clan kemudian terdakwa menanyakan kepada FADLAN apakah ada
spedo meter untuk mobil truk tersebut clan FADLAN mengatakan kepada terdakwa " ada ".
Bahwa, kemudian FADLAN mengambil 1 ( satu ) unit spedo meter dengan nomor serf MC
855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fu~o warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF
yang berada diparkiran guclang dengan cars membuka paksa baut clan mur spedo meter mobil truk
tersebut dengan menggunakan obeng, clan setelah FADLAN berhasil mengambil spedo meter
tersebut lalu FADLAN menyembunyikan-nya kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh
MASTER SITUMEANG.
- Bahwa, kemudian MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir di PT. Prima Jaya
Perkasa membawa keluar spedo meter tersebut dari perusahaan dengan menggunakan mobil truk
yang dikemudikan oleh MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir diperusahaan tersebut
clan pads bulan Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib MASTER SITUMEANG bersama dengan
FADLAN menemui terdakwa di Simpang Mabar Kec. Medan Deli clan dalam pertemuan tersebut
terdakwa membeli 1 ( satu ) unit spedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 milik PT.
Prima Jaya Perkasa dari FADLAN.
- Bahwa, setelah terdakwa membeli spedo meter tersebut kemudian terdakwa memasang spedo
meter tersebut kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat itu pihak
perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap spedo meter dimobil truk yang dikemudikan oleh
terdakwa, dimana pads saat itu pihak perusahaan melihat spedo meter sudah terpasang lalu pihak
perusahaan melakukan pengecekan terhadap spedo meter dimobil truk yang dikemudikan terdakwa
dimana dudukan baut, mur clan patahan spedo meter tidak sama dengan dudukan spedo meter yang
dikemudikan terdakwa.
- Bahwa, terdakwa dipanggil oleh pihak perusahaan dan kemudian menanyakan asal usul
spedometer tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya spedo meter tersebut dibeli
terdakwa dari fadlan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Fadlan mengambil
spedo meter tersebut dari dalam mobil truk Mitsubishi Fuso warns orange dengan nomor polisi BK
8583 CF.
11
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa, MASTER SITUMEANG membantu FADLAN untuk membawa keluar spedo meter
tersebut dari perusahaan .
- Bahwa, MASTER SITUMEANG tidak ads mendapat ijin dari pihak PT. Prima Jaya Perkasa
untuk membawa keluar spedo meter MC 855234-69869-040 tersebut keluar dari perusahaan.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertim bang kan apakah
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan
Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat
memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:
1 Barang siapa
2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena
hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau
menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh
karena kejahatan
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan setiap unsur sebagai berikut.
Ad. 1. Unsur Barang siapa
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah manusia sebagai subjek
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan identitas para terdakwa
sebagaimana diuraikan dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, benar para terdakwa-lah orang-
nya yang sehat jasmani dan rohani Berta dapat bertanggung jawab menurut hukum ;
Menimbang, bahwa apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah
melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, masih
harus dipertimbangkan pada unsur selanjutnya
Ad. 2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena
hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau
menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena
kejahatan
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif dimana jika salah satu unsur telah terbukti
maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti.
Meninbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan fakta-
fakta hukum yang terungkap di Persidangan.
Menimbang, Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jln.
KI. yus sudarso KM.13,1 No.3 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, PT. Prima Jaya Perkasa telah
kehilangan 1 ( satu ) unit spedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 dari mobil
Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang dilakukan terdakwa.
Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bekerja sebagai Supir di PT. Prima Jaya Perkasa
bertemu dengan FADLAN clan pads saat itu FADLAN melihat didalam mobil truk yang
dikemudikan oleh terdakwa sudah ticlak ada lagi, clan kemudian terdakwa menanyakan kepada
FADLAN apakah ada spedo meter untuk mobil truk tersebut dan FADLAN mengatakan kepada
terdakwa ada
Menimbang, bahwa FADLAN mengambil 1 ( satu ) unit spedo meter dengan nomor seri
MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF
yang berada diparkiran gudang dengan cars membuka paksa baut clan mur spedo meter mobil truk
tersebut dengan menggunakan obeng, dan setelah FADLAN berhasil mengambil spedo meter
tersebut lalu FADLAN menyembunyikan-nya kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh
MASTER SITUMEANG.
Menimbang, bahwa MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir di PT. Prima Jaya
Perkasa membawa keluar spedo meter tersebut dari perusahaan dengan menggunakan mobil truk
yang dikemudikan oleh MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir diperusahaan tersebut
dan pada bulan Juli 2015 sekira. pukul 23.00 Wib MASTER SITUMEANG bersama dengan
FADLAN menemui terdakwa di Simpang Mabar Kec. Medan Deli dan dalam pertemuan tersebut
terdakwa membeli 1 ( satu ) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040
milik PT. Prima jaya Perkasa dari FADLAN.
Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli spedo meter tersebut kemudian terdakwa
memasang spedo meter tersebut kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa clan pads saat
itu pihak perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap spedo meter dimobil truk yang dikemudikan
oleh terdakwa, dimana pads saat itu pihak perusahaan melihat spedo meter sudah terpasang lalu
pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap spedo meter dimobil truk yang dikemudikan
terdakwa dimana dudukan baut, mur clan patahan spedo meter ticlak sama dengan dudukan spedo
meter yang dikemudikan terdakwa.
Menimbang, bahwa terdakwa dipanggil oelh pihak perusahaan clan kemudian menanyakan
asal usul spedo meter tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya spedo meter
13
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dibeli terdakwa dari FADLAN seharga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan Fadlan
mengambil spedo meter tersebut dari dalam mobil truk Mitsubishi Fuso warna orange dengan
nomor polisi BK 8583 CF.
Menimbang, bahwa MASTER SITUMEANG membantu FADLAN untuk membawa
keluar spedo meter tersebut dari perusahaan .
Menimbang, bahwa MASTER SITUMEANG tidak ads mendapat ijin dari pihak PT. Prima
Jaya Perkasa untuk membawa keluar spedo meter MC 855234-69869-040 tersebut keluar dari
perusahaan.
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi,
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah clan meyakinkan melakukan tinclak
pidana; " Penadahan ", oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan-nya
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim di dalam perkara ini sepakat dengan
tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan
dan penahanan yang sah, maka mass penangkapan clan penahanan tersebut harus dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan clan penahanan terhadap Terdakwa
dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, barang bukti berupa :
1 ( satu ) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040, oleh karena
masih diperlukan dalam perkara nomor
2811/Pid.B/2015/PN.Mdn atas Hama MASTER SITUMEANG, maka barang bukti tersebut
Diperguriakan dalam berkas perkara MASTER SITUMEANG.
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan clan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
• Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Prima jays Perkasa
Keadaan yang meringankan:
Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa
belum pernah dihukum;
• Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula
untuk membayar biaya perkara;
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP clan Pasal 193 (1) KUHAP Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Berta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan
MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa MASTER SITUMEANG telah terbukti secara Bah clan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan ";
2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama I (satu) tahun
dan 6 (enam) bulan ;
3 Menetapkan mass penangkapan clan penahanan yang telah clijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5 Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu ) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 Dipergunakan
dalam berkas perkara FADLAN.
6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan yang bersidang di Belawan, pada hari Senin, tanggal 02 November 2000LIMABELAS oleh :
JULIUS PANJAITAN S.H., M.H,, sebagai Hakim Ketua, TUMPANULI MARBUN,
S.H., M.H. dan SONTAN
MERAUKE SINAGA, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pads hari Senin, tanggal 23 November 2000LIMABELAS itu juga oleh
Hakim Ketua tersebut dengan didampingi pars Hakim Anggota, dibantu oleh : ZULKARNAIN,
S,H, Panitera. Pengganti pads Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh ANDRE WANDA
GINTING, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta Terdakwa .
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
TUMPANULI MARBUN, SH MH JULIUS PANJAITAN, SH MH
SONTAN MERAUKE SINAGA, SH MH Panitera Pengganti,
15
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ZULKARNAIN, SH
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
----------------------------------------------------- © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ----------------------------------------------------- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 11/26/19
Access From (repository.uma.ac.id)
UNIVERSITAS MEDAN AREA