TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK...
Transcript of TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Masalah-masalah Transnasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
OLEH :
RINI TAMIA
02091001006
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2014
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
Nama : RINI TAMIA
NIM : 02091001006
JUDUL SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji
dalam ujian komprehensif
Disetujui oleh :
Indralaya, 3 Maret 2014
Pembimbing Pembantu Pembimbing Utama
Akhmad Idris, SH., MH H. Syahmin AK, SH., MH
NIP. 19740201200312001 NIP 195707291983121001
Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
Nama : RINI TAMIA
NIM : 02091001006
JUDUL SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
Telah dipertahankan dalam ujian komprehensif bulan Maret 2014
Indralaya, Maret 2014
Disetujui oleh :
Pembimbing Pembantu Pembimbing Utama
Akhmad Idris, SH., MH H. Syahmin AK, SH., MH
NIP. 19740201200312001 NIP 195707291983121001
Dekan,
Prof.Amzulian Rifai S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 196412021990031
Lampiran : Halaman Pengesahan Skripsi
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : Rini Tamia
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001006
Tempat/ Tanggal Lahir : Indralaya, 11 Oktober 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Khusus : Internasional/ Studi Hukum & Masalah-
masalah Transnasional
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang
sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun
tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang
sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan
sumbernya dalam teks.
Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya
telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia
menanggung segala akibat timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Indralaya, 3 Maret 2014
Rini Tamia
NIM. 02091001006
MOTTO & PERSEMBAHAN
“Manusia, adalah apa yang dipikirkannya. Jika Anda adalah seorang yang berani dan jujur, dan itu yang Anda pikirkan, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengubahnya.” – Soe Hok Gie “I’m not afraid, I was born to do this.” – Joan of Arc “Veritas vos liberabit.” Kupersembahkan kepada :
1. Kedua orang tua tercinta, adik-adikku tersayang,
dan keluarga besarku terkasih
2. Almamater kebanggaanku Fakultas Hukum
UNSRI Indralaya
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa, atas berkat rahmat dan
penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk
menyelesaikan program pendidikan Strata 1 dengan gelar S.H (Sarjana Hukum) pada
bagian Studi Hukum dan Masalah-masalah Transnasional Fakultas Hukum
Universitas Sriwjaya. Skripsi ini membahas judul mengenai Tinjauan Yuridis
Terhadap Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan
Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
Pembahasan skripsi ini dengan menitikberatkan pada penelitian mengenai isi
dari Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik antara Republik Indonesia dan
Republik Korea, membandingkannya dengan UU No. 1 Tahun 2006 dan United
Nations Model Treaty on MLA. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun
untuk penelitian di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat
bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi rekan-rekan di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.
Indralaya, 3 Maret 2014
Rini Tamia
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa Yang Maha Kasih, Pencipta
alam semesta. Atas berkat rahmat dan penyertaanNya, penulis diberikan kesempatan
boleh hidup dan berkarya dalam dan demi namaNya.
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses
pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, antara lain :
1. Bapak Prof. Amzulian Rifai S.H.,LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama
menempuh pendidikan strata 1.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ihsan S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Syahmin AK, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Pembimbing Utama.
6. Bapak DR. H. Abdullah Ghofar S.H.,M.H selaku Ketua Laboratorium Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Akhmad Idris, SH., MH selaku Pembimbing Pembantu.
8. Bapak-Ibu dosen staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas
ilmu yang diajarkan, sungguh mahal dan tak ternilai harganya.
9. Para staf karyawan bagian akademik, staf karyawan bagian kemahasiswaan,
dan staf karyawan bagian perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya Indralaya.
10. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, atas kesempatan yang begitu
langka dan luar biasa, menjadi tempat pelaksanakan Kuliah Kerja
Lapangan/KKL.
11. Kedua orangtua tercinta Christoforus Frans Joseph dan Laurensia Linawati,
serta adik-adikku, Claudia Runela Juniarti, Robertus Renaldo, Nicholas
Christopher, terima kasih atas doa dan dukungan selama kuliah dan penulisan
skripsi ini.
12. Untuk keluarga besar, teristimewa untuk tanteku Rosa Linda dan om Zaini
Tan, terima kasih tak terhingga atas kesempatan boleh sekolah dan kuliah
hingga lulus.
13. Saudara-saudara seperjuangan selama menempuh pendidikan di Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya, Ranuh Dwi Sagita, Nilam Permata Putri,
Sesario Aulia, dan teman-teman lain yang selalu mengisi hari-hari di Kampus
Merah.
14. Saudara-saudara seperjuangan program kekhususan Hukum Internasional dan
semasa KKL, Sabar Silaban, Diky Rangga, Solideo, Vitus Vinando.
15. LSO Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu saya
banggakan. Capailah apa yang akan selalu menjadi mimpi kita bersama,
bawalah nama Olympus di kancah internasional. Teruslah bertambah baik.
One team, one vision, one goal!
16. GEMAPALA WIGWAM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah
memberikan banyak ilmu hidup dan bertahan hidup, terima kasih dan salam
lestari!
17. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, rumah
pertama semasa menjadi mahasiswa. Baik dan burukmu biarlah menjadi
kenangan dan pembelajaran, bersih dan murnilah agar dapat dibanggakan
mahasiswa dan masyarakat!
DAFTAR ISI
halaman
Halaman Judul ....................................................................................................... i
Halaman Persetujuan Skripsi ................................................................................ ii
Halaman Pengesahan Skripsi ................................................................................ iii
Surat Pernyataan.................................................................................................... iv
Halaman Motto dan Persembahan ........................................................................ v
Kata Pengantar ...................................................................................................... vi
Ucapan Terima Kasih ............................................................................................ vii
Daftar Isi................................................................................................................ x
Abstrak .................................................................................................................. xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................ 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...................................................................... 8
D. Metode Penelitian ............................................................................................. 9
E. Sistematika Penulisan ....................................................................................... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengaturan Hukum Mengenai Mutual Legal Assistance (MLA) di Indonesia
1. Pengertian MLA ........................................................................................... 13
2. Latar Belakang dan Perkembangan MLA .................................................... 18
3. Model MLA UNCAC .................................................................................. 22
4. Pengaturan Mengenai MLA di Indonesia .................................................... 25
B. Perspektif Hukum Perjanjian Internasional Mengenai Mutual Legal Assistance
(MLA) di Indonesia
1. Pengertian Perjanjian Internasional .............................................................. 35
2. Proses Pembentukan Perjanjian Internasional .............................................. 53
3. Tahap Pengesahan (Ratifikasi) dalam Sistem Hukum Internasional dan
Hukum Indonesia ......................................................................................... 59
4. Perspektif Hukum Perjanjian Internasional terhadap MLA di
Indonesia ...................................................................................................... 66
BAB III Perjanjian MLA antara Republik Indonesia dengan Republik Korea
Menurut UU No. 1 Tahun 2006 dan United Nations Model Treaty on Mutual
Assistance in Criminal Matters
A. Sejarah Pembentukan MLA RI-Korea ............................................................. 75
B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal
Balik dalam Masalah Pidana ........................................................................... 80
C. United Nations Model Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal
Matters ............................................................................................................. 86
D. Perjanjian MLA Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang
Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ................................... 92
E. Perjanjian MLA Antara RI dengan Korea menurut UU RI No. 1 Tahun
2006 dan UN Model Treaty on MLA ............................................................. 97
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................................................... 101
B. Saran ................................................................................................................ 102
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 104
LAMPIRAN
ABSTRAK
Judul Skripsi : Tinjauan Yudiris Terhadap Perjanjian Antara
Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang
Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Nama : Rini Tamia
NIM : 02091001006
Kata Kunci : Kejahatan internasional, perjanjian, bantuan hukum
Perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan manusia yang
mengalami kemajuan yang pesat, berdampak pada makin maraknya tindak kejahatan,
terlebih tindak kejahatan internasional/transnasional. Kejahatan tersebut memiliki
modus operandi dan sistem yang canggih, melampaui batas negara, dan sangat
terorganisir.
Kejahatan-kejahatan internasional tersebut mempunyai kecenderungan untuk
mengikuti perkembangan komunikasi, transportasi dan informatika. Hal ini berakibat
kemajuan teknologi akan diikuti oleh perkembangan kejahatan internasional.
Meningkatnya kejahatan internasional ini bahkan memunculkan jenis-jenis kejahatan
baru yang belum dikenal sebelumnya. Kejadian inilah yang lazim disebut dengan
Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Transnational Organized Crime) seperti
tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, uang palsu, dan tindak pidana pencucian
uang.
Kerjasama internasional menjadi salah satu instrumen kerjasama antar negara
dalam pencegahan dan penyelidikan kejahatan transnasional. Kerjasama tersebut
dibuat atas dasar kesepakatan, dituangkan dalam bentuk perjanjian bantuan hukum
timbal balik/mutual legal assistance.
Perjanjian MLA RI-Korea memilki dasar hukum Undang-undang RI No. 1
Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan UN Model
Treaty on MLA. Perjanjian ini tidak memiliki list of crime, dan diharapkan tidak
membatasi kerjasama penanganan kejahatan internasional di masa sekarang dan yang
akan datang. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis melakukan penelaahan
terhadap kaedah-kaedah hukum dan peraturan perundang-undangan untuk
mengetahui pengaturan hukum terhadap perjanjian MLA RI-Korea, sesuai dengan
hukum nasional dan hukum internasional.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin
mengglobal, telah mengubah pola kehidupan masyarakat yang semakin dinamis,
interaksi antar masyarakat tidak terbatas hanya pada ruang lingkup antar negara
saja, tetapi juga sudah meliputi pergaulan antar bangsa. Hubungan antar bangsa
sudah mencerminkan adanya hubungan saling ketergantungan sebagai bagian dari
masyarakat internasional1.
Adanya perkembangan bangsa yang cepat dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi, telah mengakibatkan semakin tingginya mobilitas pergerakan manusia
melewati batas-batas negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Perkembangan era globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat di masa
kini tidak dapat terelakan dan sudah dirasakan pengaruhnya hampir di semua
negara.
Di era teknologi informasi ini, bentuk-bentuk kejahatan mengalami banyak
perkembangan, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas. Jenis kejahatan yang
berkembang adalah sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan
1 Yudi Pratikno, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Hubungan
Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Program Pasca Sarjana Univ.Padjadjaran, Bandung, 2007,
hlm.1.
sudah melibatkan jaringan internasional yang didukung oleh infrastruktur yang
canggih2.
Sampai saat ini belum ada suatu definisi yang akurat tentang kejahatan
internasional, akan tetapi terdapat pengertian tentang kejahatan internasional yang
telah diterima secara universal dan merupakan pengertian yang bersifat umum.
Pengertian tersebut yaitu bahwa kejahatan internasional adalah kejahatan yang
telah disepakati dalam konvensi-konvensi internasional serta kejahatan yang
beraspek internasional3.
Dalam beberapa tahun ini, muncul kejahatan-kejahatan yang beraspek
internasional yang lebih sering disebut sebagai kejahatan transnasional4. Istilah
transnasional dalam kepustakaan hukum internasional diperkenalkan oleh Philip
C. Jessup. Philip menjelaskan bahwa selain istilah hukum internasional atau
international law, digunakan juga istilah hukum transnasional atau transnational
law yaitu semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang
melampaui batas teritorial suatu negara5.
2 Elisatris Gultom, “Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi”.
elisatris.wordpress.com, terakhir kali diakses pada 15 Oktober 2013.
3 Sardjono, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, Jakarta: NCB Indonesia, 1996, hlm.
132.
4 Pengertian istilah transnational crime digunakan dalam Keputusan Kongres PBB ke VIII, tentang
Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar Hukum tahun 1990, dan digunakan
dalam Konvensi Wina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu Lintas Ilegal Narkotika dan
Psikotropika tahun 1988. Pengertian istilah tersebut terakhir digunakan dalam Konvensi PBB Anti
Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000. yang diartikan, sebagai kejahatan yang memiliki
karakteristik (1) melibatkan dua negara atau lebih; (2) pelakunya atau korban adalah warga negara
asing; (3) sarana melampaui batas teritorial satu atau dua negara.
5 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana
Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm. 27.
Kejahatan-kejahatan internasional tersebut mempunyai kecenderungan untuk
mengikuti perkembangan komunikasi, transportasi dan informatika. Hal ini
berakibat kemajuan teknologi akan diikuti oleh perkembangan kejahatan
internasional. Meningkatnya kejahatan internasional ini bahkan memunculkan
jenis-jenis kejahatan baru yang belum dikenal sebelumnya. Kejadian inilah yang
lazim disebut dengan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Transnational
Organized Crime) seperti tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, uang palsu,
dan tindak pidana pencucian uang.
Menurut Romli Atmasasmita, kejahatan transnasional: “Karakteristik yang
sangat menonjol dari kejahatan ini ialah memiliki mobilitas tinggi dengan
jaringan organisasi yang sangat tertutup didukung manajemen operasional dan
keuangan yang canggih. Modus operandi seperti itu hanya bisa dilaksanakan
dengan baik oleh suatu organisasi kejahatan (organized crime)”6.
Dengan semakin luas dan canggihnya jaringan kejahatan yang dibentuk
tentunya berdampak pula pada semakin sukarnya melakukan upaya pencegahan
dan pemberantasan kejahatan transnasional. Maka dari itu, dalam upaya
mencegah dan memberantas kejahatan transnasional terorganisasi, kerjasama di
antara negara-negara, baik yang sifatnya kerjasama antar dua negara (bilateral)
maupun kerjasama antar negara-negara (multilateral) merupakan hal yang sangat
penting untuk segera direalisasikan7.
6 Romli Atmasasmita, “Prospek Kerjasama Regional/Internasional dalam Pemberantasan Money
Laundering di Indonesia”, artikel dalam Jurnal Padjadjaran, No. 1 Tahun 1997, hlm. 65.
7 Elisatris Gultom, Loc.Cit.
Model kerjasama internasional dalam ruang lingkup pencegahan dan
pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi memiliki banyak bentuk,
yaitu Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal
Assistance/MLA), Ekstradisi, Perjanjian Pemindahan Terpidana (Transfer of
Sentenced Person), dan Perjanjian Pertukaran Informasi (Memorandum of
Understanding on Exchange Information/MoU).
Hal yang membedakan satu sama lain adalah bahwa dalam perjanjian
pertukaran informasi (MoU), yang menjadi objek kerjasama atau yang
dipertukarkan adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak
pidana. Sedangkan dalam MLA, ruang lingkup kerjasamanya meliputi tahap
penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan sampai pelaksanaan
putusan pengadilan. Di lain pihak, perjanjian ekstradisi lebih fokus kepada upaya
menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yuridiksi negara
lain. Kemudian, perjanjian Transfer of Sentenced Person meliputi pemindahan
orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk
menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalaninya di negaranya8.
Dari antara model-model perjanjian tersebut diatas, perjanjian ekstradisi9 dan
perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan perjanjian yang
sangat penting dalam pengungkapan kejahatan transnasional terorganisasi karena
8 Yunus Husein, “Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik
Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang”, Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29-30 Agustus
2006, di Bandung.
9 Menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi adalah penyerahan oleh
suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena
melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah
negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.
terbukti efektif sebagai cara untuk mencegah, menangkap, dan menjatuhi pidana
terhadap pelaku kejahatan transnasional.
Mutual Legal Assistance atau Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan
mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum formil
dalam pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu otoritas
(penegak hukum) dari satu negara ke otoritas (penegak hukum) di negara lain
sebagai respons atas permintaan bantuan. Frase “timbal balik” mengindikasikan
bahwa bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan ada timbal
balik bantuan dalam suatu kondisi tertentu. Pada intinya, MLA dapat dibuat
secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini didasarkan pada
perjanjian atau atas dasar hubungan baik timbal balik (resiprositas) dua negara.
MLA muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas
berbagai kejahatan yang bersifat lintas batas (transnasional)10
.
Bantuan hukum timbal balik ini berjalan efektif dalam hal pelacakan,
pembekuan, penyitaan, pengambilalihan, dan pengembalian aset. Hal tersebut
didasarkan pada konvensi atau perjanjian internasional yang memungkinkan
terjadinya bantuan hukum timbal balik. Hal ini mengakibatkan negara agar
mengikatkan diri pada suatu perjanjian dan/atau melakukan perjanjian
regional/bilateral.
10 Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur (a) tindakan yang
berdampak terhadap lebih dari satu negara; (b) tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih satu
negara, dan (c) menggunakan sarana dan metoda yang melampaui batas teritorial. Romli Atmasasmita
dalam Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya
Bhakti, Bandung, 1997.
Langkah produktif yang ditempuh untuk dilaksanakan guna mengatasi
kejahatan transnasional adalah dengan meratifikasi berbagai ketentuan hukum
pidana internasional11
.
Prinsip kerja sama internasional ini telah digariskan dalam Konstitusi Hukum
Internasional, yaitu Piagam PBB 1945. Article 1 para. (3) menegaskan perlunya
prinsip kerja sama internasional ini "to achieve international cooperation in
solving international problemss of an economic, social, cultural, or humanitarian
scharacter, and in promoting, encouraging respect for human rights and for
fundamental freedoms for all without distinction to race, sex, language, or
religion” dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun
2000 (No. 55/2) tentang Deklarasi Milenium PBB menegaskan akan perlunya
memperkuat kaidah hukum internasional untuk mendukung kepentingan nasional:
“to strengthen respect for the rule of law in international as in national affair
and, in particular, to ensure compliance by Member States with the decisions of
the International Courts of Justice, in compliances with the Charter of the United
Nations, in case to whichs they are parties”, dan meningkatkan upaya bersama
untuk memerangi kejahatan lintas negara dalam segala aspek dan dimensinya “to
intensify our efforts, to fights transnational crimesin all its dimensions, iincluding
trafficking as well as smugglings in human beings and money laundering”.
Pemerintah Indonesia telah memiliki “payung hukum” untuk ekstradisi dengan
Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Untuk kerjasama
11 Dadang Siswanto, “Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional
Terorganisir”, Jurnal Hukum Republica Vol.4 No.1 Tahun 2004, hlm. 27.
penyidikan dan penuntutan, termasuk pembekuan dan penyitaan aset, dengan
Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana (mutual legal assistance in criminal matters)12
.
Namun kedua produk hukum ini harus saling melengkapi. Hal ini berarti
permintaan ekstradisi harus dilengkapi dengan permintaan bantuan timbal balik
dalam masalah pidana.
Melihat pentingnya MLA untuk diterapkan dalam kegiatan pemberantasan
kejahatan transnasional yang semakin marak akhir-akhir ini, maka penting untuk
dibahas mengenai MLA di Indonesia dan pandangan dari Hukum Perjanjian
Internasional.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perspektif Hukum Perjanjian Internasional terhadap MLA di
Indonesia?
2. Bagaimana perjanjian MLA antara Republik Indonesia dengan Republik
Korea menurut UU No. 1 Tahun 2006 dan United Nations Model Treaty
on Mutual Assistance in Criminal Matters?
12 Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen
Penegakan Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 146.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui perspektif Hukum Perjanjian Internasional terhadap
MLA di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perjanjian MLA antara Republik Indonesia dengan
Republik Korea menurut UU No. 1 Tahun 2006 dan United Nations
Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters.
Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini mencakup
kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah:
1. Kegunaan Teoritis
Pada umumnya, memberikan sumbangan akademis bagi
perkembangan ilmu hukum, dan hukum internasional pada khususnya.
Selain itu, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran
umum mengenai perjanjian bantuan hukum timbal balik.
2. Kegunaan Praktis
Penulisan ini diharapkan nantinya untuk menjadi suatu bahan
referensi pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
secara khusus dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan kajian
bagi para pihak akademisi dalam menambah pengetahuan terutama di
bidang hukum internasional.
D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan-
permasalahan dalam penelitian ini memiliki tipe pendekatan hukum
normatif13
. Pendekatan hukum normatif selain mengacu kepada norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam
masyarakat14
.
Pendekatan hukum normatif digunakan penelitian ini untuk
menganalisa norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan nasional, maupun dalam berbagai
perjanjian internasional yang mengatur tentang Mutual Legal Assistance.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data diterapkan dengan cara Penelitian
Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka baik untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder maupun bahan hukum tersier.
13 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum¸ Jakarta: UI-Press, Cetakan Ketiga, 1986,
hlm. 51.
14
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum
maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum ter-
sier15
.
b. Sumber Data
1) Bahan Hukum Primer dalam penulisan ini bahan hukum primer
yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan perundang-
undangan, Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang
Perjanjian Internasional, Vienna Convention on the Law of Treaties
1969, United Nations Conventions Against Transnational
Organized Crime 2000, United Nations Model Treaty on Mutual
Assistance in Criminal Matters 1990, dan perjanjian lainnya serta
peraturan peraturan lain yang relevan.
2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, dengan cara menelusuri
bahan-bahan literatur yang relevan dengan penelitian seperti hasil-
hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa
15 Amiruddin dan H.Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004.
buku-buku hukum, jurnal, artikel-artikel dan juga berasal dari
perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan,
dan juga data-data yang berasal dari berbagai situs internet.
3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, seperti kamus hukum.
4. Analisa Data
Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis
secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif
dilakukan dengan cara mengumpulkan data, melakukan analisis, dan pada
akhirnya melakukan penarikan kesimpulan terhadap data.
E. Sistematika Penulisan
Dalam menghasilkan karya ilmiah, maka pembahasannya harus diuraikan
secara sistematis. Untuk mempermudah penelitian ini maka diperlukan adanya
sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per-bab yang saling
berangkaian satu sama lain. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah:16
BAB I : berisikan Pendahuluan yang merupakan pengantar yang di dalamnya
terurai mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan
16 Ferd. N. Kerlinger, Asas-Asas Penelitian Behavioral, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Gajahmada
University Press, 1996, hlm. 770.
Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, yang kemudian diakhiri oleh
Sistematika Penulisan.
BAB II : merupakan bab yang membahas pengaturan hukum mengenai Mutual
Legal Assistance (MLA) di Indonesia: Pengertian MLA, Latar Belakang dan
Perkembangan MLA, Pengaturan Hukum Mengenai MLA di Indonesia;
Perspektif Hukum Perjanjian Internasional terhadap MLA di Indonesia:
Pengertian dan Bentuk Perjanjian Internasional, Proses Pembentukan Perjanjian
Internasional, Tahap Pengesahan (Ratifikasi) dalam Sistem Hukum Internasional
dan Hukum Indonesia, dan Perspektif Hukum Perjanjian Internasional terhadap
MLA di Indonesia.
BAB III : membahas perjanjian MLA antara Republik Indonesia dan Republik
Korea menurut UU RI No. 1 Tahun 2006 dan United Nations Model Treaty on
Mutual Assistance in Criminal Matters, di dalamnya diuraikan mengenai Sejarah
Pembentukan MLA RI-Korea, Model MLA antara RI dan Korea, United Nations
Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, dan perjanjian MLA
antara RI dengan Korea menurut UU RI No. 1 Tahun 2006 dan United Nations
Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters.
BAB IV : Bab ini berisikan rangkuman kesimpulan dari bab-bab yang telah
dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi penerapan MLA
antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT
Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Boer Mauna. 2005. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi
dalam Era Dinamika Global. Alumni. Bandung.
Encyclopedia Britannica. 1960. Volume 13, Chicago: Encyclopedia
Britannica Inc. Chicago.
Ferd. N. Kerlinger. 1996. Asas-Asas Penelitian Behavioral. Gajahmada
University Press. Yogyakarta.
I Wayan Parthiana. 2003. Pengantar Hukum Internasional. CV. Mandar
Maju. Bandung.
Romli Atmasasmita. 1997. Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam
Sistem Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
Sardjono. 1996. Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, NCB
Indonesia. Jakarta.
Siswanto Sunarso. 2009. Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional. Rineka Cipta,
Jakarta.
Soerjono Soekamto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta.
Sumaryo Suryokusumo. 2008. Hukum Perjanjian Internasional. Tata Nusa.
Jakarta.
Syahmin AK. 2011. Hukum Perjanjian Internasional. Universitas Sriwijaya
Palembang.
Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
B. Jurnal, Artikel, dan Laporan Hukum
Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010. Analisis dan Evaluasi Hukum
Terhadap UU No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia. 2012. Laporan Penelitian Hukum: Central Authority dan Mekanisme
Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana,
Jakarta.
Dadang Siswanto. 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Bentuk
Kejahatan Transnasional Terorganisir. Jurnal Hukum Republica Vol. 4 No.1.
Elisatris Gultom. Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional
Terorganisasi. elisatris.wordpress.com.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. 2012. Laporan Penelitian Hukum: Perbandingan Hak dan Kewajiban
Negara dalam Pemberian Bantuan Timbal Balik. Jakarta.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. 2012. Laporan Penelitian Hukum: Efektivitas Perjanjian Kerjasama
Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional. Jakarta.
Romli Atmasasmita. 1997. Prospek Kerjasama Regional/Internasional dalam
Pemberantasan Money Laundering di Indonesia. Jurnal Padjadjaran No. 1.
Yudi Pratikno. 2007. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No.1 Tahun
2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Program Pasca
Sarjana Univ.Padjadjaran. Bandung.
Yunus Husein. 2006. Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian
Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung.
C. Undang-undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006.
United Nation Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters.
The Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987.
Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of Korea on
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.