TINJAUAN TURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS …
Transcript of TINJAUAN TURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS …
ii
TINJAUAN TURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
PSIKIS TERHADAP ISTRI STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 83/PID.SUS/2017/PN/SINJAI
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
MARDIANA
NIM. 160107011
Pembimbing:
1. Dr. Ismail, M.Pd
2. Andi Alauddin, S.H., M.H
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2020
iii
PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Mardiana
Nim : 160107011
Program studi: Hukum Pidana Islam (HPI)
Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:
1. skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri,
bukan Plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang
lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran
saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri
selain, kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala
kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab
saya.
Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.
Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar,
maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sinjai, 26 Agustus 2020
Yangmembuat pernyataan,
Mardiana
NIM: 160107011
v
ABSTRAK
Mardiana : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis
Terhadap Istri Studi Kasus Putusan
Nomor/83/Pid.Sus/2017/PN.SNJ. Skripsi , Sinjai: Program
Hukum Pidana , Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam
IAI Muhamamadiyah Sinjai, 2020.
Skripsi ini menbahas tentang bagaimana pertimbaangan
hakim dalam menyatuhkan putusan terhadap suatu kasus tindak
pidana kelerasan psikis terhadap istri dan penerapan hukum
hakim terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri
berdasarkan nomor putusan 83/Pid.sus/2017/PN.Sinjai,
Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Menguraikan penerapan
hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap
putusan nomor 83/Pid.sus/2017 /PN.SNJ 2. Untuk
mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan psikis
terhadap putusan nomor 83/Pid.sus/2017/PN.SNJ Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif,
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-
empiris.Subjek penelitian ini adalah hakim dalam pertimbangan
dan penerapan dalam tindak pidana kekerasan terhadap istri
khususnya tindak pidana psikis pengumpulan data
menggunakan metode wawancara , observasi , dan
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjuhkan bahwa 1) Hakim dalam
penerapan hukum terhadap tindak pidana terhadap putusan
nomor /83/ Pid.sus/2017/ PN.SNJ sudah sesuai dengan
Undang-Undang No 45 ayat 1 dan 2 Tentang Penhapusan
Kekerasan dalam rumah tangga.Namun dalam menberikan
putusan terhadap terdakwa terlalu tinggi. 2) Pertimbaangan
hakim dalam menberikan putusan terhadap putusan nomor
83/Pid.sus/2017/PN.SNJ tidak mertimbangakan dari aspek
vi
yang meringakan dan menberatkan untuk terdakwa itu sendiri,
perlunya hakim mempertimbankan aspek sosiologis dari
terdakwa.Kedepanya diharapkan kepada hakim dalam
menberikan putusan lebih menperthatikan aspek meringakan
dan menberatkan agar depannya penegakan hukum lebih baik
dan mendapakan kepastian hukum terhadap terdakwa.
Penerapan dan pertimbangan hukum dalam menberikan
hukuman terhadap putusan nomor 83/Pid.Sus /PN.SNJ dirasa
hakim harus lebih menperhatikan berbagai aspek agar
kedepanya penerapan hukum dan pertimbangan hakim agar
pandangan masyarakat terlebih yang terlibat masalah hukum
memastikan rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa
keadilan.
Kata Kunci : Tinjauan hukum, perapan, pertimbangan
vii
ABSTRACK
Mardiana:juridical review of the crime of psychological
violence against the wife of the case studi verdict number
83/Pid.sus/2017/PN.Sinjai.essay,sinjai :program law criminal
islamic,faculty of economics and law islamic Institusi agama
islam muhammadiyah sinjai 2020.
This thesis discusses how judges consider deancesiao a
decision on a criminal case of psychological violence against a
wife based on the number of decisions 83/Pid.sus/2017/PN/
Sinjai. This research aims to out lines application criminal law
against criminal acts of psychological yiolence agaist verdict
number 83/Pid.sus/2017/PN.Sinjai.
Reseach which in use is qualitativ, Apporoach is that in use
method is a normative approach- empirical reseacch subject
this is judge in considering and application in a violent crime
violence against wife especiaally psycsic crime data collection
using interviews observasi dan documentation show that
1.research result judges in the application of the law against a
criminal act against the verdict number
83/Pid.sus/2017/PN.Sinjai. already appropriate by law No.45
ayat 1 dan 2 and about detetion eliminating violence in the
house hold but in giving verdict against tho defandant was too
tall 2. Judge's conside cation in giving verdict against the
becision number 83/Pid.sus/2017/PN.Sinjai. didn't tate into
account of a kightening aspect and weinghs heavily on the
accused it self, the future us expected to judge in give the
verdict more conerned the lightening and aggravating aspects
so that in the fature law enfoccement better and god.
Application legal cartainty against the accusud and cosideration
law in giving sentence against the verdict number
83/Pid.sus/PN/Sinjai in taste the judge must pay more
anttention to various aspects so that in the future application of
viii
law and judgment judje for his views public especially those
imcelved in the law problem ensure a sense of legal certainty
law but fulfills a sense of justice.
Key words:Legal review, application and consideration
v
v
KATA PENGANTA
بسم الله الرحمن الرحيما لحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين نبيانا
الهى محمد وعل واصحابه اجمعين اما بعد
Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa
terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah
memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis
studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan
penghargaan kepada:
A. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan
membesarkan;
B. Rektor IAI Muhammadiah Sinjai selaku pimpinan Institut Ag
ama islam Muhammadiyah Sinjai;
C. Wakil Rektor I, dan Wakil rector II Selaku unsur pimpinan
Institut Agama islam Muhammadiyah Sinjai;
D. Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, selaku
pimpinan pada Tingkat Fakultas;
E. Dr. Ismail, M.Pd Selaku Pembimbing I dan Andi Alauddin,
S.H.,M.H Selaku Pembimbing II;
F. Andi Alauddin, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Studi
Hukum Pidana Islam;
G. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama
studi di Institut Agama islam Muhammadiyah Sinjai;
vi
H. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai
yang telah membantu kelancaran Akademik;
I. Kepala dan Staf Perpustakaan Institut Agama islam
Muhammadiyah Sinjai;
J. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan
berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang
telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai
studi.
K. Empat sekawan yang selalu ada suka maupun duka yang
selalu mengingatkan di kala kemalasan datang untuk
menyelesaikan skripsi kami motivasi dari teman-teman
terbaik ku hingga akhirnya penyelesain penulisan skripsi ini
berjalan lancar.
Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut
mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga
karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.
Sinjai,26 Agustus 2020
MARDIANA
NIM.160107011
vii
DAFTAR ISI
SAMPUL ................................................. i
HALAMAN JUDUL................................................ ii
HALAMAN PERNYATAAN ................................. iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .................. iv
ABSTRAK ............................................................... v
ABSTRACK ............................................................ vii
KATA PENGANTAR ............................................. v
DAFTAR ISI ............................................................ vii
BAB I PENDAHULUAN ........................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ................................ 1
B. Batasan Masalah ............................................ 4
C. Tujuan penelitian ........................................... 4
D. Manfaat Penelitian ........................................ 5
BAB II KAJIAN TEORI.......................................... 6
A. Kajian Teori .................................................. 6
B. Hasil Penelitian yang Relevan ....................... 20
BAB III METODE PENELITIAN .......................... 22
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .................... 22
B. Definisi Operasional ...................................... 22
viii
C. Tempat dan Waktu Penelitian ....................... 22
D. Subjek dan Objek Penelitian ......................... 23
E. Teknik Pengumpulan Data ............................ 23
F. Keabsahan Data ............................................. 24
G. Teknik Analisis Data ..................................... 25
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian .............. 26
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian .................. 31
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................... 47
B. Saran. ............................................................. 48
DAFTAR PUSTAKA .............................................. 50
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni, perilaku manusia di dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan
bahkanmultikompleks.Perilaku demikian apabila ditinjau
dari segi hukum tentunya ada prilaku yang dapat
dikategorikan sesuai dengan norma dan ada prilaku yang
tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak
sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi
masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma
biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum
dan merugikan masyarakat.
Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut
sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah
disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban
dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang
demikian, biasanya oleh masyarakat dikategorikan sebagai
suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.
Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala
sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia,
masyarakat, atau bahkan negara. Kenyataan telah
2
membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan
dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.
Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang
diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu,
sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian sipelaku disebut
penjahat.Walaupun demikian, penilaian tentang kejahatan
tampaknya masih bersifat relatif, tergantung pada manusia
siapa yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa
yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak
selalu di akui oleh orang/pihak lain sebagai kejahatan.
Kejahatan, dalam tingkat penerimaan oleh semua golongan
masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai
berat-ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada
pelaku kejahatan.1
Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin
tingginya kemampuan manusia, hal ini dibuktikan dengan
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka
bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga
menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa
semakin cangihnya, berkembang ,dan bervariasinya
kejahatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
1Ali, achmad. Menguak Tabir Hukum , Suatu Kajian Filosofis Dan
Sosiologi, (PT. TokoGunung Agung Tbk:Jakarta. 2002)
3
Begitu pula yang terjadi di kabupaten sinjai tindak
pidana semakin banyak pula di temukan, dan semakin
berkembang tentunya ini menjadi perhatian yang cukup
serius dari aparat hukum dan penegak hukum maupun
masyarakat itu sendiri, namun saat ini kejahatan yang terjadi
serta tidak menutup kemungkinan kita saksikan di depan
mata.
Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang
banyak pula di temukan di kabupaten sinjai, pada hakikatnya
dapat ditekan, salah satu cara yaitu meningkatkan
komunikasi yang baik dan kesadaran individu dalam setiap
masyarakat untuk lebih respon terhadap sesamanya, saling
tegur menyapa dan meningkatkan tali silaturahmi baik itu
antar sesama keluarga maupun tetangga. Kejahatan
kekerasan psikis baik yang dilakukan dalam lingkup rumah
tangga maupun yang tidak, merupakan salah satu tindak
pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat,
seperti halnya di kabupaten sinjai,tindak pidana kekerasan
ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang kurangnya
komunikasi antar sesama, kondisi-kondisi seperti kesibukan
dan acuh tak acuh secara relatif dapat memicu rangsangan-
rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti
tindak pidana kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan.
4
Namun dalam hal ini penulis hanya mengfokuskan pada
tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Tindak
Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri (Studi Kasus
Putusan Nomor : 83/Pid.sus/2017/PN.SNJ )”.
B. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang, penulis akan meneliti
bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga, khususnya tindak pidana kekerasan psikis.
C. Rumusan Masalah
Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk
membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifika
sibeberapa permasalahan yang akan dibahas dengan
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak
pidana kekerasan psikis terhadap istri ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidanakekerasaan
psikis terhadap istri ?
5
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui
:
1. Untuk menguraikan penerapan hukum pidana terhadap
tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim
dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana
kekerasan psikis terhadap istri.
E. ManfaatPenelitian:
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu
hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami
kepada istrinya yang akhir-akhir ini sering terjadi.
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak
aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani
kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di
wilayah hukum Kabupaten Sinjai.
6
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Kajian Teori
1. Tinjauan Yuridis
Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan
yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji
di sini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Dan
khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu
suatu kajian yang membahas mengenai penerapan
hukum pada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi
pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut.
2. Tindak Pidana
Istilah tindak pidana delik berasal dari istilah yang
dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit.
Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan
demikian juga WvS Hindia Belanda KUHP, tetapi tidak ada
penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan
strafbaarfeit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha
untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya
sampaikini belum ada keseragaman pendapat.
Menerangkan bahwa di Indonesia sendiri
setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan
sebagai terjemahan dari istilah Strafbaarfeit Belanda.
7
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam
perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagaili
teratur hukum sebagai terjemahan dari istilah
Strafbaarfeit antara lain adalah tindak pidana, peristiwa
pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh
dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang
terakhir adalah perbuatan pidana.
3. KekerasanDalamRumahTangga.
Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KDRT sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Berbagai
pendapat, persepsi, dan definisi mengenai KDRT
berkembang2 dalam masyarakat. Pada umumnya orang
berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga
dan rumah tangga. Anggapan ini telah membudaya
bertahun, berabad bahkan bermilenium lamanya, di
kalangan masyarakat termasuk aparat penegak hukum.
Jika seseorang perempuan atau anak disenggol di jalanan
umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk
aparat polisi akan segera menolong dia.
2Hamzah, Andi, 2008.Asasa-asasHukumPidana, RinekaCipta: Jakarta
8
Namun jika seseorang perempuan dan anak
dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walau
pun ia sudah berteriak minta tolong, orang segan
menolong karena tidak mau mencampuri urusan rumah
tangga orang lain. Berbagai kasus akibat fatal dari
kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap
istrinya, majikan terhadap pembantu rumah tangga,
terkuak dalam surat kabar dan media masa. Masyarakat
membantu dan aparat polisi bertindak setelah akibat
kekerasan sudah fatal, korbannya sudah meninggal, atau
pun cacat. Telah menjadi satu trend dewasa ini, bahwa
masyarakat termasuk aparat penegak hokum berpendapat
bahwa diperlukan undang-undang sebagai dasar hokum
untuk dapat mengambil tindakan terhadap suatu
kejahatan, demikian pula untuk menangani KDRT.
Setelah di undangkannya Undang-Undang
KDRT, maka pengertian KDRT menurut Undang-
Undang perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup
rumah tangga Undang Undang KDRT.
Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang
ini meliputi:
9
a) Suami, istri, dan anak
b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga
dengan orang karena hubungan darah, perkawinan,
persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang
menetap dalam rumah tangga
c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan
menetap dalam rumah tangga tersebut.
d) Orang yang bekerja sebagaimana di maksud di atas
dipandang sebagai anggota keluargadalam jangka
waktu selama berada dalam rumah tangga yang
bersangkutan.Hanya saja selama ini fakta
menunjukkan bahwa korban yang mengalami
kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar
adalah perempuan.Hanya saja selamat ini fakta
menujuhkan bahwa korban yang mengalami
kekerasan dalam rumah tangga ini sebagai besar
adalah perempuan.
4. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
Dalam bab 3 pasal 5 undang-undang Nomor
23Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga diatur bahwa : Setiap orang dilarang
melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
10
orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan
cara:kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan
seksual, penelantaran rumah tangga.
a. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah suatu tindakan
kekerasan seperti memukul, menendang, dan
mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada
tubuh seseorang dalam lingkup rumah tangga
hingga menyebabkan kematian, dan kekerasan fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 lima huruf a
adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
jatuh sakit, atau luka berat Pasal 6 enam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan
fisik diatur dalam Pasal 44 empat puluh
empatUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, yang mengatur bahwa :Setiap orang yang
melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama
5tahun atau denda paling banyak Rp.
11
15.000.000,00.Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat1 mengakibatkan korban
mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10tahun atau
denda paling banyak Rp. 30.000.000,00. Dalam hal
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15tahun atau denda
paling banyak Rp. 45.000.000.00. Dalam hal
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau
sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4bulan
atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.
b. Kekerasan Psikis
Kekerasan psikis adalah suatu tindakan
penyiksaan secara verbal seperti: menghina, berkata
kasar dan kotoryang mengakibatkan menurunnya
rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut,
hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak
berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi
12
maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung
pada suami meskipun suaminya telah
membuatnyamenderita di sisilain,
kekerasanpsikisjugamemicudendamdihati
seseorang dalam lingkup rumah tangga, dan
kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya, dan atau penderitaan.Psikis berat
pada seseorang Pasal 7Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.
Dengan demikian, kekerasan bukan hanya
kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat
langsung bisa dilihat mata seperti memarmemar di
tubuh atau goresan-goresan luka, tapi bisa
berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata seperti
kecaman kata-kata yang meremehkan dan
sebagainya kekerasan psikis. Sedangkan kekerasan
emosional atau psikologis atau biasa disebut
kekerasan psikistidak menimbulkan akibat langsung
tapi dampaknya bisa sangat memutusasakan apabila
13
berlangsung berulang-ulang termasuk dalam
kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-
kata kasar, merendahkan atau mencemooh.
Misalnya membanding-bandingkan istri dengan
orang lain dengan mengatakan bahwa istri tidak
becus dan sebagainya. Kekerasan Psikis Berat,
berupa tindakan pengendalian, manipulasi,
eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan
penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan
dan isolasi sosialtindakan dan atau ucapan yang
merendahkan atau menghinapenguntitankekerasan
dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan
ekonomisyang masing-masingnya bisa
mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa
salah satu atau beberapa hal berikut:
1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau
ketergantungan obat atau di fungsi seksual yang
salah satu atau kesemuanya berat dan atau
menahun.
2) Gangguan stress pasca trauma.
3) Gangguan fungsi tubuh berat seperti tiba-tiba
lumpuh atau buta tanpaindikasi medis.
4) Depresi berat atau destruksi diri.
14
5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak
dengan realitas atau bentuk psikotik lainnya.
6) Bunuh diri
Kekerasan Psikis Ringan, berupa
tindakan pengendalian, manipulasi,eksploitasi,
kesewenangan, perendahan dan penghinaan,
dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan
isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang
merendahkan atau menghina; penguntitan;
ancaman kekerasan fisik, seksual dan
ekonomis;yang masing-masingnya bisa
mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa
salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
a) Ketakutan dan perasaan terteror
b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuanuntuk bertindak
c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau
disfungsi Seksual
d) Gangguan fungsi tubuh ringan misalnya,
sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa
indikasimedisFobia atau depresi temporer
Penjelasan. Untuk pembuktian kekerasan
15
psikis harus didasarkan pada dua
aspeksecara terintegrasi
(1) Tindakan yang diambil pelaku
(2) Implikasi psikologis yang dialami
korban
(3) Diperlukan keterangan psikologis atau
psikiatris yang tidak saja menyatakan
kondisi psikologis korban tetapi juga
uraian penyebabnya.
Ancaman pidana bagi yang melakukan
kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur
bahwa : a. Setiap orang yang melakukan perbuatan
kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda
paling banyak Rp. 9.000.000,00.
c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap
isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau
16
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 bulan atau denda paling
banyak Rp. 3.000.000,00.
d. Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan
yang berhubungan dengan memaksa istri untuk
melakukan hubungan seksual dengan cara-cara
yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi
kebutuhan seksual istri, Dan Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
mengatur bahwa kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud meliputi:
1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan
terhadap orang yang menetap dalam lingkup
rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah
seorang dalam lingkup rumah tangganya
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan
atau tujuan tertentu. Ancaman pidana bagi
yang melakukan kekerasan seksual diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
17
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, yang mengatur bahwa :
a. Pasal 46: Setiap orang yang melakukan
perbuatan kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud pada dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 tahunatau denda
paling banyak Rp. 36.000.000,00
b. Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang
yang menetap dalam rumah tangganya
melakukan hubungan seksual sebagaimana
dimaksud dalam dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 tahun dan pidana
penjara paling lama 15 tahun atau denda
paling sedikit Rp. 12.000.000, atau denda
paling banyak Rp. 300.000.000,00
c. Pasal48 : Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47
mengakibatkan korban mendapat luka
yang tidak memberi harapan akan sembuh
sama sekali, mengalami gangguan daya
pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya
selama 4 minggu terus menerus atau 1
tahun tidak berturut-turut, gugur atau
18
matinya janin dalam kandungan, atau
mengakibatkan tidak berfungsinya alat
reproduksi, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 tahun dan pidana
penjara paling lama 20 tahun atau denda
paling sedikit Rp.25.000.000,00dan denda
paling banyakRp.500.000.000,00
e. Penelantaran Rumah Tangga
Penelantaran rumah tangga adalah suatu
perbuatan yang menelantarkan suami atau istri
atau anak dalam sebuah lingkup rumah
tangga,dan didalam Pasal 9 Undang-
UndangNomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, mengatur bahwa:1.Setiap orang
dilarang menelantarkan orang dalam lingkup
rumah tangganya, padahal menurut hukum
yang berlaku baginya atau karena persetujuan
atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
kepada orang tersebut. Penelantaran
sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi
setiap orang yang mengakibatkan
19
ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan atau melarang untuk bekerja
yang layak di dalam atau di luar rumah
sehingga korban berada di bawah kendali orang
tersebut. Ancaman pidana bagi yang
melakukan penelantaran rumah tangga diatur
dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, yang mengatur bahwa :
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
tahun atau denda paling banyak
Rp15.000.000,00, setiap orang yang:
1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup
rumah tangganya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat 1
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana
dimaksud Pasal ayat 2
5. Pemidanan dan pidana
a. Teori – teori pemidanan
Secara umum dapat di kemukakan bahwa ada
tiga teori yaitu teori absolutatau teori pembalasan,
teori relatif atau tujuan, reori gabungan.
1) Teori absolut
20
Menurut teori absolut, pidana di jatuhkan
semata-semata karena seseorang telah
melakukan kejahatan atau tindak pidana.
2) Teori relatif
Menurut teori relatif , pidana bukanlah untuk
memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.
3) Teori gabungan
Menurut teori gabungan, tujuan pidana dan
pembenaran penjatuhan pidana disamping
sebagai pembalasan juga diakui bahwa pidana
manfaat baik terhadap individu maupun
masyaraka.
B. Hasil Penelitian Yang Relevan
1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh fauzizah hanum
dengan judul skripsi analisa yuridis tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga rumah tangga studi kasus
putusan :Nomor 37/Pid.B/2009/PN.Sleman).
Hasil penelitian ini memeliki kedekatan judul
tetapi penelitian ini menfokuskan pada analisa yuridis
tindak pidana dalam menggunakan undang-undang
sedangkan penulisan yang lakukan dalam penulisan
skripsi ini tinjauan yuridis atas penerapan hukum dan apa
21
yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurul Anisa
dengan judul skripsi tinjauan yuridis terhadap tindak
pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami
terhadap istri studi kasus putusan Nomor
53/pid.B/2015/PN.Mks.
Hasil penelitian ini memiliki kedekatan judul
namun penelitian ini meninjau dari segi fisik sedangkan
penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dari
segi psikis.
Dari beberapa penelitian yang ada terdapat
kedekatan judul namun penelilitian yang penulis lakukan
terfokus pada penerapan hukum dan apa yang menjadi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri.
22
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis penelitian kualitatif Adalah penelitian yang bersifat
deskriptif dan cenderung menggunakan analisi sesuai
fakta dilapangan.
2. Pendekatan normatif-empiris adalah mengkaji mengenai
impelementasi ketentuan hukum normatif, pendekatan
normatif empiris ini pada dasarnya merupakan
pengabungan antara pendekatan hukum normatif dengan
adanya penambahan berbagai unsur empiris.
B. Definisi Variabel
Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa
yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam
penelitian ini adalah berupa putusan, dokumen, dan data-
data peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber data
yang diperlukan.
C. Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sinjai
khususnya di Instansi Pengadilan Negeri Sinjai. Penulis
memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa
lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan di teliti.
23
Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis
terhadap instansi tersebut dalammemberikan perlindungan
dan keadilan kepada pelaku kejahatan dan korban kejahatan.
D. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian adalah pengumpulan putusan,
dokumen, dan data data peraturan
perundang-undang. Objek penerapan hukum pidana
terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri
dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap tindak pidana kekerasaan psikis
terhadap istri.
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen
Penelitian
Dalam penulisan proposal skirpsi ini terdapat dua
teknik pengumpulan data yang di gunakan, yaitu:
1. Penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari
landasan teori dari objek kajian dengan cara:
a. Pengumpulkan putusan yang berkaitan langsung
dengan objek dan materi penulisan skripsi ini.
b. Pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan kajian
teori penulisan skripsi ini.
c. Pengumpulandata-dataperaturanperundang-undangan
yangberhubungan dengan penulisan skripsi ini.
24
2. Penelitian lapangan
a. Wawancara
b. Dokumentasi
3. InstrumenPenelitian
Instrumen penelitian adalah semua yang
digunakan untuk mengumpulkan meriksa, meyelidiki
suatu masalah, mengelola, menganalisa dan menyajikan
data-data seecara sistematis serta objektif dengan tujuan
memecahkan suatu persoalan.
Adapun jenis instrumen penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Lembar putusan digunakan untuk memperoleh
informasi berkaitan dengan masalah tersebut.
2. Lembar dokumen merupakan alat untuk mencari data
atau mendapatkan data yakni dokumentasi saat
melakukan kegiatan.
3. Lembar data-data peraturan perundang-undangan yang
berkaitang dengan masalah tersebut.
F. Keabsahan Data
Keabsahan data berisi tentang verifikasih hasil
observasi, wawancara, dan dokumentasi atau triangulasi
dalam penelitian
25
G. TeknikAnalisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan
dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh.
Analisi data yang di gunakan adalah analisi data kualitatif
adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mencari, menemukan apa yang penting dan apa yang
dipelajari dan memutuskan data-data apa yang didapatkan.
26
BAB 1V
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Pengadilan Negeri Sinjai
Surat Penetapan Menteri Muda Kehakiman
tertanggal 14 Agustus 1959 No.J.P 18/201/8 Tentang
ditentukannya Pengadilan Negeri dan Kejaksaan
Pengadilan Negeri Kelas IV menjadi Kelas III yang
mencabut penetapan menteri kehakiman tanggal 27
Mei 1957 No.J.P.18/71/6.
Pengadilan Negeri Sinjai sudah ada sejak zaman
penjajahan belanda. Pada zaman itu Pengadilan Negeri
Sinjai masih dikenal dengan nama Landraad, dan
dipimpin seorang ketua yang dikenal dengan Tuan
Petoro. Seteleh Indonesia merdeka, sejak tahun 1960
an barulah landrat berubah nama menjadi Pengadilan
Negeri Ekonomi. Pada saat 1982 peresmian Pengadilan
Negeri Sinjai yang diresmikan oleh Dirjen
Kemenkunham SulSelRa dan peresmian gedung baru
yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Sinjai.3
2. Profil Pengadilan negeri sinjai
3 Dokumen Data Sejarah Pengadilan Agama Sinjai 24 Juni 2020
27
Pengadilan negeri sinjai negeri sinjai merupakan
salah satu pengadilan negeri dalam wilayah PTA
Makassar, terletak di jalan Jendral Sudirman No.2,
Kelurahan Balanipa, Kecematan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.Jarak tempuh dari
kota makassar sekitar 220 Km.Secara geografis,
Kabupaten Sinjai terletak antara 502'56" sampai
5021'16" Lintng Selatan dan antar 1190566'30 sampai
bujur timur4
Batas-batas wilayah Kabupaten sinjai adalah:
1. Sebelah utara dengan Kabupaten Bonto
2. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kab.Bulukumba
4. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Bone
3. Wilaya Administarasi Kerja
Secara administrafit Kerja Pengadilan Negeri
Sinjai mencakup seluruh wilayah Kabupaten
Sinjai.Adapum wilayah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Sinjai Utara:
Kelurahan Balangnipa,Kelurahan Biringere,
Kelurahan Lappa, Kelurahan Bongki, Kelurahan
Lamatti Rilau,dan Kelurahan Alehanuae
4 Dokumen Data Profil Pengadilan Negeri Sinjai 24 Juni 2020
28
2. Kecamatan Sinjai Timur:
Kelurahan Samataring, Desa Kampala, Desa Bulu
Salohe, Desa Bongki Lengkese, Desa Panaikang,
Desa Sanjai, Desa Kaloling, Desa Pasir Marannu,
Desa Lasiai, Desa Biroro, Desa Patalassang, dan
Desa Tongke-Tongke
3. Sinjai Selatan:
Desa Sangiasseri, Desa Alenangka, Desa Palae,
Desa Aska, Desa Talle, Desa Bulukamase , Desa
Gareccing , Desa Songing , Desa Puncat , Desa
Polewali , Desa Desa Palangka
4. Kecamatan Sinjai Tengah:
Kelurahan Samaenre,Desa Mattureng Tellue,Desa
Kanrung,Desa Baru, Desa Saotengnga,Desa
Pattongko,Desa Kompang,Desa Gantarang, Desa
Saohiring,Desa Saotanre,dan Desa Bonto
5. Kecamatan Sinjai barat:
Kel.Tassililu, Kel.Balakia Desa Arabika , Desa
Bonto Lempangan , Desa BaraniaDesa Gunung
Perak , Desa Bonto Salama , Desa Turungan Baji ,
dan Desa Terasa
29
6. Kecematan Sinjai Borong:
Desa Pasir Putih , Desa Belerang , Desa Kassi
Buleng , Desa Biji Nangka , Desa Bonto Sinala ,
Desa Bonto Katute , Desa Barambang, Desa
Bontotangnga
7. Kecematan Tellu limpoe:
Desa Bua, Desa Samaturue, Desa Sukamaju,
Kel.Mannanti, Desa Saotengah, Desa kalobba, Desa
Era Baru, Desa Desa tellulimpoe, Desa Massaile,
Desa Lembang Lohe
8. Kecematan Bulupoddo
Desa Lamatti Riaja, Desa Lamatti Riawa, Desa
Lamatti Riantang, Desa Lappa Cinran, Desa
Duapanuae, Desa Tompo Bulu, Desa Bulu tellue
9. Kecematan Pulai Sembilan:
Desa Pulau Harapan, Desa Buhung Pitue, Desa
Pulau padaelo, dan Desa Pulau Sembilan
4. Tugas dan Fungsi
Tugas pokok Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai berikut:
1. Menerima, memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan perkara yang di ajukan
kepadanya sebagaimana yang di atur dalam
30
2. Menyelengarakan administrasi Peradilan
dan administarasi umum perkantoran
3. Mengadakan pelayanan kepada masyarakat
dan tugas pelayanan umum lainya sesuai
dengan peraturan perundang-udangan yang
berlaku.
Fungsi Pengadilan Negeri Sinjai sebagai berikut:
1. Fungsi Peradilan
2. Fungsi Nasihat
3. Fungsi Administratif dan Pengawasan
5. Pengadilan negeri sinjai menangani kasus diantaranya:
1. Tindak pidana umum
Adalah hukum pidana adalah bagian dari
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara
yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur
ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh
dilakukan yang sertai ancaman pidana bagi barang
siapa yang melakukan.
2. Tindak pidana perdata
Adalah rangkaian peraturan-peraturan
hukum yang mengatur hubungan antar orang yang
satu dengan yang lain, dengan mengatur kepentingan
perseorangan.
31
3. Tindak pidana khusus
Adalah tindak pidana yang diatur di luar hukum
pidana umum kitab undang-undang pidana dan
memiliki ketentuan.
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Penerapan Hukum pidana terhadap tindak
pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam
putusan perkara No.83/Pid.sus/2017/PN/SNJ
a. Posisi kasus
Terdakwa Muh.Nasir bin Muhammad
amin , pada tahun 2017 bertempat di dusun jahung-
jahung desa sanjai kec.sinjai timur kab.sinjai, atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri
sinjai , telah melakukan perbuatan kekerasan psikis
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud
dalam undan-undang yakni terhadap istrinya
bernama Kiki Sahriati Binti Husen berdasarkan
surat nikah perbuatan terdakwa tersebut lakukan
dengan cara sering marah -marah terhadap korban
32
sehingga korban merasa takut dan sakit
hati.perbuatan ysng dilakukan terdakwa:5
a) Bahwa pada awalnya isteri terdakwa yakni KIKI
SAHRIATI Binti HUSEN sementara masak di
dapur bersama ibunya Bungatang tidak lama
kemudian datang terdakwa dan lansung masuk
kedalam dapur, lalu bugatang bertanya kepada
terdakwa selesai mhe pekerjaan ta nak' dan di
jawab oleh terdakwa belum masih ada
selanjutnya terdakwa kelur dari dapur menujuh
ruang tamu dan memamgil istrinya yakni KIKi
SAHRIANTI Binti Husen sehingga KiKi
Sahriati Binti Husen namun belum sampai
diruang tamu terdakwa kemudian berkata kasar
kepada istrinya KIKI SAHRIANTI BINTI
HUSEN lansung berbalik berhadapan dengan
terdakwa, kemudian terdakwa menampar KIKI
SAHRATI Binti Husen dengan menggunakan
tangan kananya dan mengenai wajah KIKI
SAHRIANTI Binti Husen terjatuh kemudian Ibu
kiki Sahriati keluar dari dapur dan menolongya
sambil memegang tangan Kiki sahriati binti
5 Dokumen Putusan No. 83 PIDSUS 2017 PN Sinjai
33
husen dan berkata jangan pukul istri mhu karena
baru hamil.dan merasa sakit hati terhadap
suaminya kemudian melaporkan kepada pihak
kepolisian.Akibat perbuatan terdakwa korban
merasa sakit hati atas tuduhan yang di katakan
suaminya bahwa dia hamil bukan dari anaknya.
b) Bahwa terdakwa menikah dengan Kiki Sahriati
binti husen pada tanggal 29-November-2016
dikabupaten sinjai dan belum di karunia anak
berdasarkan Surat Nikah Nomor:
0201\35\XI\2016,.
b. Dakwaan Penuntuk Umum
Atas dasar posisi kasus tersebut di atas
maka oleh jaksa penuntuk umum, terdakwa di
ajukan ke depan persidangan dengan dakwaan
sebagai berikut:
Dakwaan Tunggal : Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah
Tangga. Bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 45
ayat 1 dan 2 UU No.24 tahun 2004, adalah sebagai
berikut.
34
a. Barang siapa
b. Telah melakukan perbuatan kekersan psikis
dalam lingkup rumah tangga
- Bahwa pengertian barang siapa disini adalah siapa
saja orang atau subjek hukum yang melakukan
perbuatan pidana dan dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa Muhammad nasir. S. Sos Bi Muhammad
Amin yamg dihadapkam persidangan ini dengan
berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan
yang diperoleh dari keterangan saksi -saksi dan
keterangan terdakwa sendiri yang menbenarkan
identitasnya dalam surat terdakwa sendiri yang
mebenarkan identitasnya dalam surat dakwaan
Jaksa Penuntuk Umum, Maka terdakwa yang
dalam perkara ini adalah Muhammad Nasir .S.Sos
Bin Muhammad Amin sebagai manusia yang
dapat menpertanggung jawabkan perbuatannya
- Berdasarkan fakta tersebut di atas, Maka unsur
barang siapa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan
persidangan berdasarkan keterngan saksi-saksi
35
dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar
pada tahun 2017 , bertempat di dusun jahung-
jahung desa sanjai kec.sinjai timur kabupaten
sinjai, saksi korban telah mengalami kekerasan
psikis yang dilakukan dengan cara terdakwa
sering marah-marah terhadap korban dan
menuduh korban hamil bukan anaknya sehingga
korban merasa sakit hati dan melaporkan
perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka
unsur telah melakukan perbuatan kekerasan psikis
dalam lingkungan rumah tangga telah terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum
Berdasarkan fakta-fakta keterangan
diantaranya:
1. Alat bukti keterangan saksi;
Keterangan saksi yang diajukan oleh
jaksa penuntuk umum menghadirkan 3 orang
saksi , yakni:(1).Kiki Sahrianti Binti Husen
adalah saksi korban (2).Bungatang Binti
Mappisammeng(3)Nisba Masjid Binti Masjidi
menberikan keterangan yang sama sebagaimana
penulis telah kemukakan pada posisi kasus diatas.
36
2. Alat bukti Petunjuk ;
Adanya persesuaian antara keterangan
saksi-saksi dan keterangan terdakwa.
3. Alat bukti keterangan terdakwa
Terdakwa Muhammad Nasir Bin
Muhammad Nasir , S.Sos bin Muhammad Amin
menberikan keterangan sebagai berikut :
a. Bahwa terdakwa mengerti diajukan di
persidangan ini sehubungan dengan perbuatan
terdakwa yang telah melakukan kekerasan
terhadap istrinya Kiki
b. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari
minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar
pukul 18.40 wita, bertempat di rumah mertua
terdakwa yang terletak di Dusun Jahunng-
Jahung Sinjai Timur , Kab Sinjai.
c. Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika
terdakwa pulang kerumah mertuanya setelah
bekerja dikota sinjai , lalu ketika terdakwa
sampai dikerumah ,terdakwa lansung masuk
ke dapurdimana saksi kiki bersama ibunyan
sementara memasak.
37
d. Bahwa terdakwa memanggil saksi Kiki keluar
dan bertanya “kenapa kamu menelpon kakak
saya ? “ namun saksi Kiki tidak mau
memgakuinya , sehingga terdakwa meresah
kesal keemudian menampar muka saksi Kiki
sehingga korban terjatuh ke lantai.
e. Bahwa terdakwa merasa kesal kepada saksi
karena sering bercerita kepada keluarga
terdakwa maupun keluarganya sendiri apabila
ada permasalahan antara mereka berdua.
f. Bahwa saksi Kiki adalah istri terdakwa nikahi
pada tahun 2016 , dan saat ini telah di karunia
seorang anak.
g. Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas
perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa
berjanji tidak akan mengulang kembali
perbuatan terdakwa tersebut di kemudian
hari.
c. Tuntutan Jaksa Penuntuk Umum
Mengenai tuntutan jaksa penuntuk umum
terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap
istri ysng dilakukan oleh terdakwa Muhammad
Nasir , S.Sos. Bin Muhammad Nasir Bin
38
Muhammad Amin, maka penuntuk umum
mengajukan kepada hakim pengadilan negeri sinjai
yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
memutuskan.
a) Tindak Pidana
Tindak pidana kekerasan psikis adalah
termasuk delik materil , yaitu delik yang
menberatakan kepada akibat yang ditimbulkan
dari delik tersebut , yaitu suatu perbuatan yang
mengakibtkan ketakutan , hilangnya rasa
percaya diri , hilangnya kemampuan untuk
bertindak dan rasa tidak berdaya. Sedangkan
penderitaan psikis berat ini hanya dapat di
buktikan oleh keterngan ahli kejiwaan sebab jika
perbuatan ini ada tapi akibat dari tekanan psikis
tidak ada , maka belum dianggap ada atau
terselesainya delik.
b) Namum seharusnya pembuktian unsur akibat
adanya tekanan psikis tidak atau belum dapat
dibuktikan jika tidak ada keterangan ahli
kejiwaan , yang dapat didengar keteranganya
yang logikanya ahli ini mengadakan tes-tes
kejiwaan pada korban dan hasil twrsebut inilah
39
yanh dapat disimpulkan bahwa korban dalam
keadaan berada dalam tekanan kejiwaan.
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana
yang telah di uraikan di atas ,dapat disimpulakan
telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana
materil dan syarat dapat dipidananya seorang
terdakwa , hal ini didasarkan pada pemeriksaan
dalam persidangan , dimana alat bukti yang
diajukan oleh Jaksa Penuntuk Umum termasuk
didalamnya keterngan saksi yang saling
menyesuaikan ditambah keterngan terdakwa
mengakui secara jujur perbuatan yang
dilakukannya.Oleh karena itu , majelis hakim
pengadilan negeri sinjai menyatakan bahwa
unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki
rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 45 ayat
1 dan 2 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.
Adapun unsur- unsur tindak pidana
kekerasan psikis terhadap istri ysng diatur
dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang RI
Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut.
40
a. Unsur Subjektif
Barang siapa
b. Unsur -Unsur Objektif
Telah melakukan perbuatan kekerasan psikis
dalam lingkup rumah tangga Berkaitang
dengan masalah diatas , penulis melakukan
wawancara dengan salah satu Hakim
Pengadilan Negeri Sinjai Bapak Tri Dharma
Putra, S.H. wawacara pada tanggal 24 Juni
2020 yang mengatakan bahwa :6
Adapun efektifitas penjatuhan sanksi
terhadap tindak pidana kekerasan psikis
dalam rumah tangga dalam putusan Nomor
83/Pid.Sus/2017/ PN .SNJ adalah menurut
Bapak Tri Dharma Putra, S.H. mengatakan
bahwa : menjatuhkan pidana kepada
terdakwa dengan pidana kurungan selama 8
bulan, agar menberikan kesempatan kepada
terdakwa bisa lebih menperbaiki diri agar
kelak tidak mengulangi lagi perbuatan yang
melangar hukum. Pemidanaan merupakan
6 Tri dharma Putra S.H Salah Satu Hakim Pengadilan Negri Sinjai,
Wawancara 24 Juni 2020
41
suatu proses sebelum proses ini berjalan ,
peranan hakim sangat penting ia
mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat
dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan
pidana bagi terdakwa. Penjatuhan pidana
yang diharapakan dapat menyelesaikan
konflik atau pertentangan dan juga
mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat. Pemidanaan tidak dimaksudkan
untuk menderitakan dan tidak diperkenankan
merendahkan martabat manusia, merupakan
pemberian makna kepada sistem hukum
indonesia.meskipun pidana tidak di
maksudkan untuk menderitakan dan tidak
diperkenankan merendahkan martabat
manusia.
Kesimpulan dari penerapan hukum yang
penulis amati adalah bahwa dari uraian-
uraian yang telah kami kemukakan dalam
analisa hukum di atas , maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah
dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan
memenuhi rumusan tindak pidana yang
42
didakwakan dalam dakwaan tunggal pasa 45
Ayat 1 dan 2 Undang-undang RI Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Selanjutnya untuk menentukan apakah
terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi
pidana atas perbuatanya tersebut perlu
ditinjau tentang pertanggungjawaban
pidananya , apakah ada alasan-alasan yang
menyebabtkan terdakwa tidak dapat
dipidana. Bahwa sepanjang pemeriksaan
terdakwa dimuka persidangan ini , tidak
ditemukan adanya alasan pembenar , alasan
pemaaf maupun alasan penghapusan
penuntutan , sehingga perbuatan terdakwa
tersebut sebagaimana yang didakwakan
kepadanya dapat dipertanggungjawabkan
dan dapat dipersalahkan melanggar pasa 45
ayat 1 dan 2 Undang – Undang RI Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
43
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Putusan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan
Psikis Terhadap Istri Dalam Putusan Perkara
No.83/Pid.Sus/2017/ PN.SNJ
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah
keputusan hakim harus mencerminkan keadilan , akan
tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan
pertimbagan hukum semata- mata , melainkan
persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan
pertimbangan hukum semata- mata melainkan
persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan
kepentingan individu para pencari keadilan , dan itu
berarti keadilan menurut hukum sering di artikan
sebuah kemenangan dan kekalahan oelh pencari
keadilan. Penting kiranya untuk menberikan
pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat
abstrak , tergaantung dari sisi mana kita
memandangnya .oleh karena itu dalam rangka
memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya
memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga
memenuhi rasa keadilan.
44
a. Pertimbangan hakim
Adapun yang menjadi pertimbangan-
pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan
psikis terhadap istri yang dilakukan terdakwa
Muhammad Nasir Bin Muhammad Amin adalah
sebagai berikut:
- Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang
disampaikan secara lisan yang pada pokoknya
mohon keringanan hukuman atau dihukum
seringan-ringannya.
- Menimbang bahwa terdakwa diperhadapkan
kepersidangan telah didakwa oleh penuntuk umum
melakukan kejahatan sebagai mana dalam
dakwaan pasal 45 ayat 1 dan 2 undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004.
- Menimbang bahwa telah didengar keterangan
beberapa saksi atas sumpah menurut agama
masing- masing antara lain sebagai
- Saksi korban Kiki Sahrianti Binti Husen , saksi
Bungatang Binti Mappisameng , saksi Nisba
masjidi Binti masjidi , ketiga saksi tersebut telah
menberikan keterngan sesuai apa yang diberikan
penyidik dan keterangan telah termuat dalam
45
berita acara persidangan dimana keterangannya
pada pokoknya telah mendukung dakwaan
penuntuk umum dan menberatkan perbuatan
terdakwa.
a. Hal -hal yang menberatkan :
1. Seharusnya terdakwa sebagai suami
menjaga korban Kiki Sahrianti binti Husen
namun justru terdakwa yang melakukan
kekerasan psikis terhadapnya
2. Sifat dari perbuatan tersebut
b. Hal -hal yang meringankan
1. Terdakwa mengakui perbuatanya ,
menyesali dan berjanji tidak akan
mengulanginya lagi
2. Terdakwa belum pernah dihukum
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap tindak pidana Nomor
83/Pid.sus/2017/PN.SNJ menurut penulis
dalam menberikan hukuman hakim terlalu
tinggi dalam menberikan putusan yaitu 8
bulan, menurut penulis hakim perlu lebih
47
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian secara keseluruhan
pembahasan yang terkait dengan Tinjauan Yuridis
Tindak Pidana Kekerasaan Psikis Terhadap Istri
Studi Kasus Putusan Nomor 83/
Pid.Sus/2017/PN.SNJ dapat disimpulkan Bahwa:
1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana
kekerasan psikis terhadap istri sudah sesuai
dengan dengan penerapan karena tindak pidana
yang berikan mengacu pada undang-undang dan
telah memenuhi tindak hukum dalam putusan
perkara nomor 83/Pid.sud/2017/PN.SNJ dalam
pasal 45 ayat 1 dan 2 sesuai dengan fakta
perbuatan pelaku yang korbanya adalah istri
pelaku dan sanksi yang diberikan sudah sesuai
dengan pidana materil mengigat sistem
pemidanaan dalam undang-undang nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga menggunakan pidana
maksimal. Bahwa pembuktian adanya akibat dari
perbuatan pelaku yakni mengakibatkan ketakutan ,
48
hilangnya rasa percaya diri , dan penderitan psikis
berat harus didasarkan atas kerangan ahli kejiwaan
,sehingga dapat dikatakan unsur perbuatan ini atau
delik ini telah terpenuhi.Penerapan hukum
tersebut telah mengacuh terhadap undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlunya hakim
dalam penerapan hukuman agar para pelaku
tindak pidana merasa jera dan tidak akan
mengulangi perbuatanya kembali.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap tindak pidana perkara putusan
nomor 83/Pid.sus/2017/PN/SNJ Berdasarkan
analisa penulis terlalu tinggi dan telalu
menberatkan terdakwa, tidak menpertimbangkan
faktor sosilogis dari terdakwa dan diharapkan
kedepannya para hakim dalam menberikan
putusan perlu menpertimbankan pula hal yang
meringakan agar terdakwa merasakan keadilan.
B. Saran
1. Pengadilan Negeri Sinjai
Diharapkan kepada aparat hukum dalam
penerapan hukum harus memenuhisyarat dan
49
ketentuan yang telah tercamtum dalam undang-
undang dan pertimbangan hukum hakim
menjatuhkan hukumanperlumempertimbangkan
faktor sosiologis dari terdakwa agar kedepanya
dapat lebih objektif
2. Para pencari keadilan/korban
Diharapkan kepada masyarakat
umum khususnya yang telah berumah tangga
agar dapat menyelesaikan setiap masalah dengan
cara mediasi dan komunikasi yang semakin baik
antar keluarga agar terhindar dari
pertikaian/konflik
3. Mahasiswa
Sebagai sumbangan pemikiran untuk
penulisan skripsi
50
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis
Dan Sosiologi, Hukum Pidana, Rineka Cipta:
Jakarta.2002
Chazawi, Adami, 2008. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel
Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan &
Batas Berlakunya Hukum Pidana), Bagian 1, PT. Raja
Grafindo Persada: Jakarta.
Djamali, R. Abdoel, 2005. Pengantar Hukum Indonesia, PT.
Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Dr .Renggong Ruslan , SH.,2017. Memahami Delik-delik
Diluar KUHP
Hamzah, Andi, 2008. Asas-Asas hukum
.
Hardianti soeroso moreti.2012.kekerasan dalam rumah tangga
dalam perspektif yuridis
viktimilogis. Penerbit sinar grafika.
Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana
Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung.
Muladi ,2002.demokrasi hak asasi dan reformasi hukum
Indonesia
.
51
Nawawi marsidin, perlindungan korban KDRT ,dalam rakyat
.com cetak 2019.
Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, 2009. Kriminologi. PT.
Raja Grafindo Persada: Jakarta
.
Saraswati, Rika, 2006. Perempuan Dan Penyelesaian
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. PT. Citra Aditya
Bakti: Bandung.
Soesilo. R, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal. Politea: Bogor.
Sudirman, Antonius. 2009. Eksistensi Hukum dan Hukum
Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori
dan Praktek di Indonesia. Semarang : BP Undip
Semarang.
Prof .Hj.Rodliyah. SH.,MH, Prof.Dr. H.Salim HS.SH.,MH.
2017,Hukum pidana khusus.
Shecydi. Blog pos. com, Analisis Korban Pada
Kekerasan dalam rumah tangga
Kisi-kisi Instrumen Penelitian
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan psikis terhadap istri
Studi Kasus Putusan Nomor/83 /2017/PN.Sinjai
Variabel Sub Variabel Tinjauan yuridis bagaimana Penerapan
hukum pidana terhadap tindak Tindak pidana kekerasan
pidana kekersan psikis psikis terhadap istri
Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
studi kasus Putusan Nomor 83/2017/PN.Sinjai putusan
terhadap tindak pidana kekersan psikis Terhadap istri
Biodata Penulis
Nama : MARDIANA
Nim : 160107011
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai/05 Mei/1997
Alamat :Desa Bonto
Kecemataan Sinjai Tengah.
Riwayat Pendidikan
A. SDN.No.146 Kessi
B. Mts.Negeri.3 Sinjai /Mts.Negeri 1 Sinjai Tengah
C. Ponpes Darul Istigomah
D. MAN 1 Samarinda
E. MA Nurul Hidayah Manimpahoi
F. Institut Agama Islam Muhamadiyah Sinjai
Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Prodi :Hukum pidana
islam