Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
-
Upload
fajar-ajie-setiawan -
Category
Documents
-
view
46 -
download
3
description
Transcript of Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Tinjauan Ekonomi &
Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT2
Peta Kalimantan Barat
Daftar is i 3
Daftar Isi
Peta Kalimantan Barat ................................................................ 2
Daftar isi ..................................................................................... 3
Kata Pengantar ........................................................................... 4
selayang Pandang ..................................................................... 5
Geografis dan Demografis ......................................................... 6
Kondisi Pelayanan Publik ........................................................... 7
Kondisi Perekonomian .............................................................. 16
Kesejahteraan Masyarakat ....................................................... 23
Gambaran Umum Keuangan Daerah ...................................... 28
Kondisi Keuangan Daerah ........................................................ 41
Ucapan Terima Kasih ................................................................ 47
sumber Data ............................................................................ 48
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT4
Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbeda-beda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang.
Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. Kalimantan Barat ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. Kalimantan Barat. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Dr. Marwanto Harjowiryono.
Kata Pengantar
selayang Pandang 5
Selayang Pandang
Provinsi Kalimantan Barat yang beribukotakan Pontianak dengan luas
wilayah 146.807 km2 (7,53% luas indonesia). Merupakan provinsi terluas
keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki provinsi
“seribu sungai”. Julukan tersebut diberikan karena kondisi geografis
Kalimantan Barat yang ratusan sungai. Kalimantan Barat memiliki
puluhan pulau besar dan kecil yang tersebar sepanjang selat Karimata
dan natuna.
Pada tanggal 1 Januari 1957 Kalimantan Barat resmi menjadi provinsi
yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan berdasarkan UU nomor 25 tahun
1956. suku bangsa di Kalimantan Barat didominasi oleh suku Dayak,
diikuti suku Melayu, Pribumi dan Tionghoa.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT6
Geografis dan Demografis
No Daerah 2010 No Nama Daerah Ibu KotaJumlah
Kecamatan
Jumlah
KelurahanNo Daerah 1990-2000 2000-2005 2000-2010 2009-2010
1 Kab. Kayong Utara 95.594 1 Kab. Sambas Sambas 19 184 1 Kota Singkawang 0,00 0,00 2,11 0,93
2 Kab. Melawi 178.645 2 Kab. Bengkayang Bengkayang 17 24 2 Kab. Sambas 0,35 0,96 0,9 1,04
3 Kab. Sekadau 181.634 3 Kab. Landak Ngabang 13 156 3 Kota Pontianak 1,82 1,24 1,81 1,08
4 Kota Singkawang 186.462 4 Kab. Pontianak Mempawah 9 67 4 Kab. Kayong Utara 0,00 0,00 1,94 1,27
5 Kab. Bengkayang 215.277 5 Kab. Sanggau Sanggau 15 166 5 Kab. Sekadau 0,00 0,00 1,22 1,36
6 Kab. Kapuas Hulu 222.160 6 Kab. Ketapang Ketapang 20 249 6 Kab. Pontianak 0,00 0,00 1,42 1,48
7 Kab. Pontianak 234.021 7 Kab. Sintang Sintang 14 287 7 Kab. Kubu Raya 0,00 0,00 1,69 1,48
8 Kab. Landak 329.649 8 Kab. Kapuas Hulu Putussibau 25 212 8 Kab. Sanggau 1,79 1,34 1,65 1,53
9 Kab. Sintang 364.759 9 Kab. Sekadau Sekadau 7 76 9 Kab. Melawi 0,00 0,00 1,81 1,61
10 Kab. Sanggau 408.468 10 Kab. Melawi Melawi 11 169 10 Kab. Bengkayang 0,00 1,69 2,01 1,91
11 Kab. Ketapang 427.460 11 Kab. Kayong Utara Sukadana 5 43 11 Kab. Landak 0,00 1,76 1,59 1,91
12 Kab. Sambas 496.120 12 Kab. Kubu Raya Sungai Raya 9 106 12 Kab. Ketapang 2,8 2,05 2,15 2,14
13 Kab. Kubu Raya 500.970 13 Kota Pontianak Pontianak 6 29 13 Kab. Sintang 2,08 1,84 1,62 2,22
14 Kota Pontianak 554.764 14 Kota Singkawang Singkawang 5 26 14 Kab. Kapuas Hulu 1,41 2,28 2,00 2,28
Prov. Kal. Barat 1,56 1,56 1,66 1,58
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan menurut Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan Penduduk menurut kabupaten/kotaJumlah Penduduk (orang)
Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota, dengan ibukota di Kota Pontianak. Administrasi pemerintahan
kabupaten dan kota ini terdiri atas 175 kecamatan dan 1.794 kelurahan. selain sebagai ibukota provinsi Kota Pontianak juga
mempunyai penduduk terbanyak, akan tetapi laju pertumbuhan penduduknya lebih lambat dibandingkan dengan Kab. Kapuas Hulu
yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi. sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling lambat adalah Kota singkawang. Akan
tetapi laju pertumbuhan menurun dari tahun 2009 ke tahun 2010.
Pelayanan Publ ik 7
Kondisi Pelayanan Publik1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Infrastruktur
4. Perusahaan Air Minum
5. Sumber Daya Listrik
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT8
No. Kab/Kota Sekolah Guru MuridRasio Murid/
Guru
Rasio Murid/
Sekolah
1 Kota Singkawang 75 1.612 27.738 17,21 369,84
2 Kab. Kayong Utara 98 997 15.275 15,32 155,87
3 Kota Pontianak 115 3.666 67.247 18,34 584,76
4 Kab. Pontianak 173 2.257 31.262 13,85 180,71
5 Kab. Melawi 192 955 28.249 29,58 147,13
6 Kab. Sekadau 205 1.825 27.643 15,15 134,84
7 Kab. Bengkayang 241 2.555 37.343 14,62 154,95
8 Kab. Kubu Raya 313 3.154 60.930 19,32 194,66
9 Kab. Sintang 374 3.362 60.172 17,90 160,89
10 Kab. Kapuas Hulu 385 3.274 31.082 9,49 80,73
11 Kab. Sambas 387 4.629 72.679 15,70 187,80
12 Kab. Landak 415 3.482 56.006 16,08 134,95
13 Kab. Ketapang 462 4.068 65.158 16,02 141,03
14 Kab. Sanggau 473 4.055 60.382 14,89 127,66
Prov. Kal. Barat 3.908 39.891 641.166 16,07 164,06
Jumlah Sekolah, Guru dan murid
Sekolah Dasar (SD) se-Provinsi
Kalimantan Barat tahun 2010
Dari 3.908 sD yang ada di Provinsi Kalimantan
Barat, terdistribusi secara hampir merata
ke seluruh kabupaten/kota, dengan jumlah
sekolah terbanyak ada di Kabupaten sanggau.
sementara, seiring dengan kepadatan penduduk
yang sangat tinggi di Kota Pontianak, maka rasio
murid per sekolah tertinggi juga terdapat pada
Kota Pontianak. sedangkan secara rata-rata,
rasio jumlah murid per jumlah guru di Kalimantan
Barat mencapai 16 orang per murid satu guru.
rasio ini relatif cukup baik, karena bahkan lebih
rendah dari beberapa wilayah di Jawa yang rata-
ratanya mencapai 22. rasio tertinggi terdapat di
Kab. Melawi sedangkan yang terendah terdapat
di Kab. Kapuas Hulu.
Pelayanan Publ ik 9
No. Kabupaten/Kota Sekolah Guru MuridRasio Murid
/ Guru
Rasio Murid
/ Sekolah
1 Kota Singkawang 18 748 9.163 12,25 509,06
2 Kota Pontianak 24 1.968 26.636 13,53 1109,83
3 Kab. Pontianak 32 665 7.927 11,92 247,72
4 Kab. Kayong Utara 37 379 4.340 11,45 117,30
5 Kab. Sekadau 45 643 8.491 13,21 188,69
6 Kab. Bengkayang 51 888 10.109 11,38 198,22
7 Kab. Landak 53 1.212 17.129 14,13 323,19
8 Kab. Melawi 63 709 8.369 11,80 132,84
9 Kab. Ketapang 69 1.102 14.520 13,18 210,43
10 Kab. Kubu Raya 71 911 17.269 18,96 243,23
11 Kab. Sintang 72 990 15.921 16,08 221,13
12 Kab. Kapuas Hulu 79 596 8.792 14,75 111,29
13 Kab. Sambas 80 1.700 22.457 13,21 280,71
14 Kab. Sanggau 83 1.304 15.938 12,22 192,02
Prov. Kal. Barat 777 13.815 187.061 13,54 240,75
Jumlah Sekolah, Guru dan
murid Sekolah lanjutan tingkat
Pertama (SltP) se-Provinsi
Kalimantan Barat tahun 2010
Hampir sama dengan fasilitas
ketersediaan sD, maka jumlah sMP
terbanyak juga terdapat di Kabupaten
sanggau, yaitu terdapat 83 sMP
dengan jumlah murid mencapai 1.304
murid. sedangkan yang memiliki
jumlah sMP paling sedikit adalah Kota
singkawang, diikuti Kota Pontianak
dan Kab. Pontianak.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT10
2009 2010
1 Kab. Kubu Raya 86,15 88,25
2 Kab. Kayong Utara 88,24 88,28
3 Kab. Bengkayang 88,70 88,71
4 Kab. Sekadau 89,02 89,17
5 Kota Singkawang 89,65 89,66
6 Kab. Pontianak 89,90 89,91
7 Kab. Sanggau 89,95 89,96
8 Kab. Ketapang 89,17 90,20
9 Kab. Sintang 90,45 90,46
10 Kab. Sambas 90,00 90,55
11 Kab. Landak 91,48 91,48
12 Kab. Melawai 92,36 92,37
13 Kab. Kapuas Hulu 92,59 92,61
14 Kota Pontianak 94,08 94,97
Prov. Kalimantan Barat 89,70 90,26
No. DaerahAngka Melek huruf (%)
angka melek Huruf (amH)
se-Provinsi Kalimantan Barat
tahun 2009-2010
salah satu indikator dasar yang
menggambarkan tingkat kemajuan di bidang
pendidikan adalah angka melek huruf. Di
Provinsi Kalimantan Barat, secara rata-
rata angka melek hurufnya relatif sedang
yaitu di atas 90,26%. Angka melek huruf
tertinggi berada di ibukota provinsi, yaitu
Kota Pontianak yang mencapai 94,97%.
sementara, yang angka melek hurufnya
terendah dan jauh di bawah rata-rata adalah
Kabupaten Kubu raya, karena hanya
mencapai kisaran 88,25%.
Pelayanan Publ ik 11
No. Kabupaten / KotaAngka Partisipasi
Kasar (APK)
Angka Partisipasi
Murni (APM)No. Kabupaten / Kota
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
Angka Partisipasi
Murni (APM)
1 Kab. Kayong Utara 76,89 55,07 1 Kab. Kapuas Hulu 66,85 49,58
2 Kab. Kubu Raya 83,89 68,43 2 Kab. Melawi 70,66 53,00
3 Kab. Sekadau 117,17 95,58 3 Kab. Sekadau 73,14 53,58
4 Kab. Kapuas Hulu 117,65 95,97 4 Kab. Bengkayang 73,72 54,53
5 Kota Singkawang 116,12 96,89 5 Kab. Landak 73,82 55,27
6 Kota Pontianak 114,53 97,05 6 Kab. Pontianak 76,08 56,95
7 Kab. Bengkayang 128,82 97,53 7 Kab. Ketapang 76,32 57,15
8 Kab. Ketapang 122,19 98,14 8 Kab. Sanggau 77,90 58,08
9 Kab. Melawi 120,49 98,28 9 Kab. Sintang 79,35 59,24
10 Kab. Sintang 116,64 98,44 10 Kab. Sambas 81,05 62,03
11 Kab. Pontianak 124,81 99,24 11 Kab. Kayong Utara 84,31 64,54
12 Kab. Landak 122,00 99,52 12 Kab. Kubu Raya 93,21 71,89
13 Kab. Sanggau 122,01 99,53 13 Kota Singkawang 102,09 77,77
14 Kab. Sambas 122,42 99,86 14 Kota Pontianak 112,83 85,86
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD
se-Prov. Kal. Barat Tahun 2009/2010
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
se-Prov. Kal. Barat Tahun 2009/2010
Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk sD menunjukkan
rasio banyaknya anak pada usia 7-12 tahun yang bersekolah di sD. APK
bisa lebih dari 100% karena termasuk anak yang diluar usia 7-12 yang
sekolah di sD, namun APM maksimal 100% karena hanya menghitung
anak usia 7-12 tahun yang bersekolah sD pada cakupan wilayah tertentu.
Di Provinsi Kalimantan Barat, APK dan APM tertinggi adalah Kab. sambas.
sementara yang terendah adalah Kab. Kayong Utara.
Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk
sMP menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 13-
15 tahun yang bersekolah di sMP. Di Provinsi Kalimantan
Barat, APK dan APM untuk tingkat sMP yang tertinggi
adalah Kota Pontianak. sementara yang terendah adalah
Kab. Kapuas Hulu.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT12
2009 2010
1 Kab. Sambas 60,91 61,27
2 Kab. Landak 65,22 65,46
3 Kab. Kayong Utara 65,50 65,67
4 Kab. Kubu Raya 66,24 66,30
5 Kab. Kapuas Hulu 66,49 66,58
6 Kota Singkawang 67,08 67,21
7 Kota Pontianak 67,04 67,22
8 Kab. Pontianak 67,18 67,24
9 Kab. Sekadau 67,31 67,34
10 Kab. Ketapang 67,23 67,45
11 Kab. Melawai 67,69 67,76
12 Kab. Sintang 68,12 68,32
13 Kab. Sanggau 68,24 68,49
14 Kab. Bengkayang 68,70 68,84
No Daerah
Angka Harapan Hidup
(tahun)
Provinsi Kalimantan Barat 66,45 66,60
angka Harapan Hidup (aHH)
se-Provinsi Kalimantan Barat
tahun 2009-2010
Angka harapan hidup pada dasarnya menunjukkan tingkat
pencapaian derajat kesehatan masyarakat. semakin tinggi
derajat kesehatan tersebut, maka hasil akhirnya adalah
angka harapan hidup yang lebih tinggi. secara nasional,
pada tahun 2011 angka harapan hidup masyarakat
indonesia adalah 70,76 tahun dan pada tahun 2025
diharapkan mencapai 73,7 tahun. namun, meski demikian,
angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010
berada di bawah rata-rata nasional tahun 2011, karena hanya
mencapai 66,60. secara keseluruhan, Kab. Bengkayang
menduduki posisi tertinggi dengan harapan hidup mencapai
68,70 dan 68,84 pada tahun 2009 dan 2010.
Pelayanan Publ ik 13
Sa
mb
as
Be
ng
kaya
ng
Lan
da
k
Po
nti
an
ak
Sa
ng
ga
u
Ke
tap
an
g
Sin
tan
g
Ka
pu
as
Hu
lu
Se
kad
au
Me
law
i
Ka
yon
g U
tara
Ku
bu
Ra
ya
Ko
ta
Po
nti
an
ak
Ko
ta
Sin
gka
wa
ng
842,15 1.425,00 982,42 452,63 867,34 1.474,57 1.099,34 884,08 423,32 1.147,22 1.747,93 - 259,14 457,20 12.062,34
1 Diaspal 315,63 685,00 364,18 437,31 319,78 352,48 302,73 226,58 49,65 80,19 71,25 - 223,50 235,49 3.663,77
2 Kerikil 97,52 380,00 143,88 11,17 295,15 - 55,10 251,96 118,13 68,35 - - 6,39 13,08 1.440,72
3 Tanah 429,00 360,00 474,36 4,16 247,07 1.122,09 741,51 379,48 255,54 998,68 124,66 - 19,46 208,63 5.364,63
4 Tidak Terinci - - - - 5,35 - - 26,06 - - 1.552,02 - 9,79 - 1.593,22
842,15 1.425,00 982,42 452,63 867,34 1.474,57 1.099,34 884,08 423,32 1.147,22 1.747,93 - 259,14 457,20 12.062,34
1 Baik 274,88 342,00 601,99 276,10 196,84 161,42 147,72 237,90 167,86 191,94 227,34 - 30,14 169,03 3.025,16
2 Sedang 360,41 370,50 198,46 63,37 299,55 628,60 312,87 85,78 128,34 216,93 673,88 - 67,09 128,21 3.533,98
3 Rusak 206,87 313,50 84,59 67,89 140,26 500,55 210,30 189,13 91,12 564,75 526,29 - 65,83 58,21 3.019,29
4 Tidak Terinci - 399,00 97,38 45,26 230,70 184,00 428,45 371,27 36,00 173,60 320,42 - 96,09 101,75 2.483,91
842,15 1.425,00 982,42 452,63 867,34 1.474,57 1.099,34 884,08 423,32 1.147,22 1.747,93 - 259,14 457,20 12.062,34
1 Kelas I - - - - - 28,57 30,58 - - - - - - - -
2 Kelas II - - - - - - - - - - - - - - -
3 Kelas III - 1.425,00 - - - - - - - - - - - - 1.425,00
4 Kelas III A - - - - - - - - - 1.147,22 - - - - 1.147,22
5 Kelas III B - - - - 867,34 - - - - - - - 259,14 25,82 1.152,30
6 Kelas III C 842,15 - 982,42 448,47 - - - 478,54 423,32 - - - - 293,19 3.468,10
7 Kelas Tidak Dirinci - - - 4,16 - 1.474,57 1.099,34 405,54 - - 1.747,93 - - 138,19 4.869,72
Sumber: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalbar
Kelas Jalan
Kabupaten/Kota
Jenis Permukaan
Kondisi Jalan
Provinsi
KalbarKeadaan Jalan
Panjang Jalan Kabupaten/Kota menurut Jenis
Permukaan, Kondisi Jalan dan Kelas Jalan (km), 2010
Dari keseluruhan jalan sepanjang 12.062 km panjang jalan di Kalimantan Barat. secara keseluruhan, masih
banyak jalan yang belum diaspal, dan masih tanah, yaitu sepanjang 5.364 km, sedangkan yang sudah diaspal
adalah sepanjang 3.663 km atau sebesar 30,37%, sisanya masih berupa jalan kerikil dan tidak terinci. sementara
dilihat dari kondisinya, jalan yang baik dan rusak memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 25%, dan kondisi
yang sedang mencapai 29% sisanya dalam kondisi tidak terinci.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT14
Kapasitas
Terpasang
Kapastias
Mampu
Beban
PuncakProduksi
(KW) (KW) (KW) (KWH)
1 Sistem Melawi 1.810 1.100 960 1.023.808
2 Sistem Putussibau 2.850 1.350 720 1.080.472
3 Beli dari Sesco 400 400 270 2.340.465
4 Sistem Bengkayang 1.600 1.330 1.280 2.556.730
5 Sistem Ngabang 4.100 2.550 984 3.869.075
6 Sistem Sekadau 1.600 1.170 1.040 4.123.079
7 Sistem Sanggau 6.370 5.283 4.520 16.664.014
8 Sistem Sambas 8.095 6.620 6.420 17.980.307
9 Sistem Sintang *) 9.845 7.000 6.850 18.226.469
10 Sistem Ketapang *) 14.068 10.750 9.450 45.845.105
11 Listrik Desa Tersebar 35.898 26.150 27.290 67.450.832
12 Sistem Singkawang *) 23.985 15.250 10.300 68.027.907
13 Sektor Kapuas *) 130.300 95.600 71.400 511.363.059
14 PLTD Sewa 124.600 131.930 124.600 717.683.567
Jumlah 365.521 306.483 266.084 1.478.234.889
Lokasi
Kapasitas dan Produksi listrik
menurut lokasi Pembangkit,
2010
Dari 14 lokasi pembangkit di Kalimantan
Barat, sektor Kapuas dan PLTD sewa
yang memiliki produksi listrik terbesar,
sedangkan yang terendah adalah sistem
Melawi. Untuk kapasitas terpasang dan
mampu juga berada di sektor Kapuas
dan PLTD sewa, dan kapasitas terendah
berada di lokasi "Beli dari sesco".
Pelayanan Publ ik 15
Kabupaten/Kota Sungai Danau Mata Air Lainnya Jumlah
Kab. Kayong Utara 0 0 0 0 0
Kab. Bengkayang 0 0 0 1 1
Kab. Sanggau 1 0 0 0 1
Kab. Kapuas Hulu 1 0 0 0 1
Kab. Sekadau 1 0 0 0 1
Kab. Kubu Raya 1 0 0 0 1
Kota Pontianak 1 0 0 0 1
Kota Singkawang 0 0 1 0 1
Kab. Landak 1 0 0 1 2
Kab. Pontianak 4 0 0 0 4
Kab. Sambas 2 2 0 1 5
Kab. Sintang 4 0 0 1 5
Kab. Melawi 2 0 4 0 6
Kalimantan Barat 19 2 5 4 30
Jumlah Perusahaan air minum
menurut Sumber Bahan Baku
se-Provinsi Kalimantan Barat
2009
sumber air minum di Kalimantan
Barat diperoleh dari sungai, danau,
mata air dan lainnya. Akan tetapi
dikarenakan banyaknya jumlah sungai
di Kalimantan Barat, maka sumber air
minum pun lebih banyak diambil dari
sungai sebagaimana terlihat pada
tabel. Kabupaen/kota yang memiliki
jumlah perusahaan air minum
terbanya adalah Kab. Melawi, diikuti
Kab. sintang dan Kab. sambas.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT16
Kondisi Perekonomian1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Perhotelan
3. Produksi Tanaman Pangan
4. Produksi Perkebunan
5. Produksi Ternak
6. Produksi Perikanan
7. Industri
8. Tingkat Inflasi
Perekonomian 17
Produk Domestik regional Bruto
atas Dasar Harga Berlaku menurut
lapangan Usaha (2010)
sebagaimana diketahui, perekonomian Provinsi Kalimantan Barat sangat ditopang oleh
sektor industri pertanian yang kontribusinya terhadap PDrB mencapai diatas 24% di
tahun 2010, yaitu mencapai rp15 triliun dari total PDrB Kalimantan Barat sebesar rp60
triliun. Perdagangan, hotel dan restoran juga mempunyai kontribusi yang cukup besar,
yaitu di kisaran 22%. yaitumencapai rp13 triliun.
Listrik, Gas dan Air Minum
0%
Pertambangan2%
Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan5%
Pengangkutan dan Komunikasi
8%
Bangunan dan Konstruksi
9%
Jasa-Jasa10%
Industri Pengolahan
18%
Perdagangan, Hotel dan Restoran
23%
Pertanian25%
Other85%
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT18
No. Kab/ KotaPadi
Sawah
Padi
LadangPadi Palawija Jagung
Kacang
Tanah
Ubi
Kayu
Ubi
JalarCantel
1 Kota Pontianak 404 - 404 357 59 2 238 58 -
2 Kota Singkawang 6.048 56 6.104 560 477 - 54 29 -
3 Kab. Sekadau 6.871 5.728 12.599 753 549 1 203 - -
4 Kab. Melawi 4.693 8.764 13.457 857 295 37 458 67 -
5 Kab. Pontianak 18.697 240 18.937 873 414 6 356 97 -
6 Kab. Kayong Utara 19.869 200 20.069 598 422 12 130 34 -
7 Kab. Kapuas Hulu 5.529 14.691 20.220 977 305 88 435 149 -
8 Kab. Ketapang 19.596 7.897 27.493 1.076 302 60 571 143 -
9 Kab. Bengkayang 20.512 11.575 32.087 32.632 30.621 472 1.396 143 -
10 Kab. Sintang 20.355 12.734 33.089 3.610 2.107 176 1.015 312 -
11 Kab. Sanggau 16.031 17.226 33.257 2.506 1.299 129 927 151 -
12 Kab. Kubu Raya 53.770 2.026 55.796 6.114 4.752 62 430 146 724
13 Kab. Landak 55.897 11.297 67.194 9.090 3.010 773 4.996 311 -
14 Kab. Sambas 86.180 1.575 87.755 1.387 402 45 704 236 -
luas Panen tanaman Bahan
makanan (km), 2010
Tanaman padi secara keseluruhan masih merupakan tanaman pangan yang paling dominan di
wilayah Kalimantan Barat, utamanya di daerah Kab. Cilacap, Kab. Pati, Kab. Grobogan dan Kab.
Demak. sementara palawija juga banyak ditanam, namun hanya terkonsentrasi di wilayah Kab.
Bengkayang dan Kab. Landak
Perekonomian 19
No Kabupaten/Kota SapiSapi
PerahKerbau Babi Domba Kambing
1 Kota Pontianak 1.667 12 - 354 - 1.150
2 Kota Singkawang 6.811 - - 19.226 - 3.217
3 Kab. Kayong Utara 7.085 - 18 2.268 - 9.611
4 Kab. Melawi 8.534 - 71 12.957 - 2.250
5 Kab. Sekadau 9.826 - - 30.281 - 4.935
6 Kab. Landak 10.783 4 6 62.026 - 7.265
7 Kab. Sanggau 11.163 - - 25.946 - 6.245
8 Kab. Sambas 11.423 - - 7.310 - 18.041
9 Kab. Bengkayang 12.107 - - 22.911 - 10.795
10 Kab. Kubu Raya 13.734 - 172 32.792 91 35.344
11 Kab. Pontianak 18.540 56 - 54.069 304 31.123
12 Kab. Ketapang 19.339 - 1.126 113.054 - 4.781
13 Kab. Sintang 20.475 - 556 69.662 - 17.278
14 Kab. Kapuas Hulu 25.247 - - 23.566 - 5.208
176.734 72 1.949 476.422 395 157.243Prov. Kalimantan Barat
Jumlah ternak menurut
Jenisnya dan Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalbar (ekor), 2010
Jenis ternak yang paling banyak di
budidayakan adalah ternak sapi,
kambing dan babi. Dan ternak
babi yang paling mendominasi
dibandingkan jenis ternak yang lain.
sedangkan untuk ternak sapi perah,
kerbau dan domba relatif masih sedikit
kab/kota yang membudidayakan jenis
ternak tersebut.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT20
Produksi
(Ton)
Nilai Produksi
(Juta)
Produksi
(Ton)
Nilai Produksi
(Juta)
Produksi
(Ton)
Nilai Produksi
(Juta)
1 Kab. Kayong Utara 11.922,50 124.621,00 396,30 5.965,95 44,12 1.774,86
2 Kota Singkawang 722,10 17.349,13 365,20 10.325,21 264,36 10.797,02
3 Kab. Sekadau - - 125,40 3.229,55 266,41 9.590,76
4 Kab. Melawi - - 330,20 7.783,60 404,20 14.551,20
5 Kab. Landak - - 58,00 1.658,60 700,00 31.919,40
6 Kab. Kubu Raya 16.621,80 130.763,86 102,70 1.927,40 710,80 100.356,19
7 Kab. Pontianak 6.683,60 76.589,45 97,40 2.804,30 819,93 32.248,65
8 Kab. Ketapang 10.418,50 214.993,05 2.138,00 25.837,90 946,84 43.301,58
9 Kab. Sanggau - - 888,40 17.412,50 1.048,02 32.248,65
10 Kab. Sintang - - 1.483,30 21.232,20 1.116,85 40.206,60
11 Kota Pontianak 13.380,00 248.050,00 - - 2.191,27 24.898,80
12 Kab. Sambas 25.386,80 163.015,88 507,10 5.012,20 2.257,55 72.997,18
13 Kab. Bengkayang 984,40 15.658,75 379,60 6.510,55 7.956,00 429.259,05
14 Kab. Kapuas Hulu - - 2.794,30 42.267,60 8.312,70 707.357,20
86.119,70 991.041,12 9.665,90 151.967,56 27.039,05 1.554.483,77
No
Prov. Kalimantan Barat
Kabupaten/Kota
Perikanan Laut Perairan Umum Perikanan Budidaya Produksi dan nilai Produksi
ikan Darat dan ikan laut,
2010
"Budidaya perikanan di Kalimantan Barat, terdiri dari perikanan laut, perikanan umum dan perikanan budidaya. Produksi dari perikanan laut terbesar terdapat di Kab. sambas, dan yang terbesar dari produksi perikanan umum adalah di Kab. Kapuas Hulu. Kab. Kapuas Hulu juga menghasilkan produksi perikanan budidaya terbesar, yang kemudian diikuti oleh Kab. Bengkayang."
Perekonomian 21
26 5.386 - 401 -
36 12.422 - 720 2
24 27.821 - 9 14
22 28.192 - 21 8.385
23 28.485 - - 8.371
18,21,27,37 154.952 - - 540
28 177.180 - - -
20 1.902.478 959 271.349 471
25 2.472.923 - 135.915 894
15 14.766.827 1.190 70.452 44.548
Jumlah 19.576.666 2.149 478.867 63.225
Jasa Industri yg
diberikan kepada
pihak lain
Pendapatan
Lainnya
Tenaga Listrik
yang dijual
Barang yang
dihasilkan
Kode Gol. Pokok
industri
15
16/17/23/24
20
21
22
25
26
35
36 Industri Furnitur dan Industri Pengolahan lainya
Industri kayu, barang-barang dari kayu(tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari rotan, bambu dan
Industri Kertas, barang-barang dari kertas dan sejenisnya
Industri Penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman
Industri Karet, barang dari karet dan barang plastik
Industri Barang Galian bukan Logam
Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih
Industri Makanan dan Minuman
Industri Pengolahan Tembakau/ Industri Tekstil/Industri Barang-barang dari Batu bara, Pengilangan Minyak Bumi
nilai Output Perusahaan industri
Besar dan Sedang, 2009
Barang yang paling dominan
dihasilkan adalah dari industri
makanan dan minuman, dengan nilai
output hingga mencapai rp14 triliun
(75% dari keseluruhan kontribusi
industri kepada ekonomi Kalimantan
Barat). Kemudian di susul dengan
industri karet dan industri kayu.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT22
26 5.970 97.218.480 3.566 9 3.558
36 13.454 255.774.065 6.302 4 6.298
24 29.670 69.906.090 14.102 21 14.082
22 36.598 122.630.419 13.125 476 12.649
23 37.449 41.049.348 16.808 22 46.786
18,21,27,37 155.493 393.809.482 34.524 18.987 15.537
28 177.116 65.883.684 31.135 35 31.100
20 2.174.639 34.283.862 701.736 254.259 447.477
25 2.667.255 206.223.279 581.622 3.897 577.725
15 14.883.546 1.224.702.379 5.965.334 49.237 5.916.097
Jumlah 20.181.190 2.511.481.088 7.368.254 326.947 7.071.309
Nilai tambah
atas biaya faktor
Pajak Tak
LangsungNilai Output Biaya Input
Nilai tambah
atas biaya faktor
Kode Gol. Pokok
industri
nilai tambah industri Besar dan
Sedang, 2009
sebagaimana nilai output ekonominya,
maka nilai tambah terbesar pada
sektor industri manufaktur juga
bersumber dari industri makanan dan
minuman, yaitu dengan nilai tambah
mencapai hampir rp5 juta. Diikuti
oleh industri kayu dan industri karet,
yang masing-masing mancapai 701
ribu dan 581 ribu.
Kesejahteraan Masyarakat 23
Kesejahteraan Masyarakat1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT24
2009 2010
1 Kab. Sambas 64,46 64,93
2 Kab. Kayong Utara 65,07 65,38
3 Kab. Sekadau 66,63 66,99
4 Kab. Bengkayang 67,18 67,55
5 Kab. Landak 67,21 67,55
6 Kab. Kubu Raya 66,77 67,56
7 Kab. Ketapang 67,41 67,89
8 Kab. Sintang 68,00 68,31
9 Kab. Sanggau 68,19 68,55
10 Kab. Melawai 68,45 68,67
11 Kab. Pontianak 68,41 68,75
12 Kota Singkawang 68,47 68,86
13 Kab. Kapuas Hulu 69,79 70,03
14 Kota Pontianak 72,41 72,96
Provinsi Kalimantan Barat 68,79 69,15
No. DaerahIPM
indeks Pembangunan manusia
(iPm) se-Provinsi Kalimantan
Barat tahun 2009-2010
rata-rata iPM Kalimantan Barat
naik dari tahun 2009 ke tahun 2010,
dan iPM yang tertinggi adalah Kota
Pontianak, diikuti Kab. Kapuas
Hulu,yang iPMnya mencapai angka
70%. sedangkan yang memiliki iPM
terendah adalah Kabupaten sambas,
dimana angka iPMnya dibawah 65%.
Kesejahteraan Masyarakat 25
Desember Tahunan Desember Tahunan Desember Tahunan
1 KOTA TARAKAN 1,76 7,01 1,79 7,74 1,53 6,28
2 KOTA SAMARINDA 0,26 3,99 0,46 6,79 0,57 6,08
3 KOTA BALIKPAPAN 0,31 3,54 0,72 7,16 0,26 6,29
4 KOTA BANJARMASIN 0,26 3,8 1,17 8,71 1,07 3,91
5 KOTA PALANGKA RAYA 0,34 1,38 1,2 9,15 1,07 5,16
6 SAMPIT -0,43 2,83 1,2 9,15 0,87 3,55
7 KOTA SINGKAWANG 1,29 1,2 0,11 6,96 0,65 6,58
8 KOTA PONTIANAK 0,66 4,86 0,9 8,26 1,15 4,85
9 KOTA KUPANG 1,01 6,33 0,91 9,6 2,19 4,28
10 MAUMERE -0,83 5,16 1,09 8,25 0,73 6,41
11 KOTA BIMA 0,24 4,03 1,36 6,2 1,19 6,99
12 KOTA MATARAM 0,65 3,14 1,61 10,61 1,71 6,27
13 KOTA DENPASAR 0,57 4,29 0,94 7,84 0,49 3,7
No DAERAH2009 2010 2011
inflasi 66 Kota tahun 2007-2011
(Desember & tahunan)
Dua kota di Kalimantan Barat yaitu singkawang dan Pontianak merupakan dua diantara 66 kota yang
dipantau inflasinya secara rutin. Pada tahun 2011 inflasi yang tertinggi terjadi di singkawang yaitumencapai
6,58%, dan Pontianak mencapai 4,85%.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT26
Pengangguran
(Orang)TPT (%)
Pengangguran
(Orang)TPT (%)
Pengangguran
(Orang)TPT (%)
1 Kab. Kapuas Hulu 2.072 1,67 2.744 2,25 2.999 2,50
2 Kab.Kayong Utara 2.692 5,82 1.974 4,29 1.261 2,56
3 Kab. Sekadau 3.062 3,14 2.240 2,31 2.845 2,93
4 Kab. Sambas 17.167 6,09 11.736 4,53 7.513 2,99
5 Kab. Melawi 1.785 1,82 1.266 1,30 2.921 3,08
6 Kab. Landak 7.171 4,38 7.525 4,61 5.480 3,18
7 Kab. Sanggau 7.265 3,30 7.808 3,62 7.140 3,27
8 Kab. Bengkayang 3.961 4,02 3.364 3,21 3.686 3,32
9 Kab. Pontianak 10.281 9,75 8.416 7,80 3.985 3,35
10 Kab. Sintang 6.287 3,12 4.527 2,35 6.430 3,38
11 Kab. Ketapang 10.560 5,15 8.157 3,90 8.180 3,70
12 Kab. Kubu Raya 17.220 7,20 14.713 6,20 11.468 4,52
13 Kota Singkawang 7.723 9,71 6.834 8,05 4.532 5,34
14 Kota Pontianak 22.438 9,38 20.316 7,79 18.183 7,26
No. Kabupaten/Kota
Agustus 2009 Agustus 2010 Agustus 2011
3,88Total 119.684 5,44 101.620 4,62 86.623
Jumlah Pengangguran dan
tingkat Pengangguran
terbuka (tPt), tahun 2009-
2011
Jumlah pengangguran di
Kalimantan Barat, terus
mengalami penurunan dalam
3 tahun terakhir. Pada Agustus
2011, tingkat pengangguran
telah mencapai 3,88%. Tingkat
pengangguran tertinggi
terdapat di Kota Pontianak yang
mencapai 7,26%, sementara
tingkat pengangguran terendah
adalah di Kabupaten Kapuas
Hulu yaitu sebesar 2,50%.
Kesejahteraan Masyarakat 27
2009 2010 2009 2010
1 Kab. Sanggau 19,86 3,12 4,62 5,02
2 Kota Singkawang 11,99 1,82 6,20 6,12
3 Kab. Pontianak 13,10 3,30 5,46 6,41
4 Kota Pontianak 36,56 3,14 6,38 6,62
5 Kab. Sekadau 12,62 5,82 6,42 6,77
6 Kab. Kubu Raya 37,09 9,71 6,78 7,14
7 Kab. Bengkayang 17,89 6,09 7,82 7,82
8 Kab. Sintang 46,95 1,67 11,55 9,76
9 Kab. Sambas 53,82 5,15 9,96 10,08
10 Kab. Kapuas Hulu 24,09 4,38 9,93 11,39
11 Kab. Kayong Utara 12,50 9,38 12,43 11,69
12 Kab. Ketapang 59,56 9,75 13,08 13,67
13 Kab. Melawi 23,54 7,20 12,62 13,77
14 Kab. Landak 55,83 4,02 15,48 14,06
No. Kabupaten/KotaJumlah (000 jiwa) Persentase
Total 425,39 400,20 9,04 9,10
Jumlah dan Persentase
Penduduk miskin se-Provinsi
Kalimantan Barat tahun 2007-
2009
Terdapat penurunan jumlah penduduk
miskin di Provinsi Kalimantan Barat
pada tahun 2010, dibandingkan
dengan tahun 2009. tapi secara
persentase mengalami peningkatan
dari tahun 2009 ke tahun 2010,
tingkat kemiskinan pada tahun 2010
mencapai 9,10% naik 0,6% dari tahun
2009. Persentase kemiskinan di Kab.
Landak adalah yang paling tinggi,
yaitu sebesar 14,06% dan tingkat
kemiskinan terendah terdapat di Kab.
sanggau yaitu sebesar 5,02%.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT28
Gambaran Umum Keuangan Daerah
Keuangan Daerah 29
Komposisi APBD Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota
Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran
2008 2009 2010 2011 2012Pendapatan 8.096,33 8.642,12 9.681,86 11.403,95 12.277,98Belanja 8.154,48 8.819,72 9.650,25 10.839,03 12.895,10Surplus/Defisit (58,15) (177,60) 31,61 564,92 (617,12)Pembiayaan 964,68 926,40 755,96 592,73 65,00
(2.000,00)
-
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
Mili
ar R
upia
h
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT30
Komposisi Pendapatan APBD Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab.,dan Kota
Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran
2008 2009 2010 2011 2012PAD 854,52 887,35 1.105,27 1.607,79 1.732,96Daper 6.985,43 7.251,48 7.528,40 8.592,37 9.771,53L2PyS 256,38 503,30 1.048,19 1.203,79 773,49
-
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
Mili
ar R
upia
h
Keuangan Daerah 31
Komposisi Belanja APBD Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab.,dan Kota
Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran
2008 2009 2010 2011 2012B. Pegawai 3.156,51 3.560,91 4.279,23 4.741,88 5.316,14B. Barang Jasa 1.716,63 1.934,05 2.057,71 2.529,32 2.860,65B. Modal 2.678,71 2.613,80 2.527,10 2.734,26 3.179,68B. Lain2 602,63 710,96 786,21 833,58 1.538,63
-
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00M
iliar
Rup
iah
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT32
Uraian PAD Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Kabupaten/Kota 357.717 123.351 99.439 23.309 111.619
Provinsi 756.014 616.889 68.106 29.758 41.260
Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota (rata-rata realisasi APBD 2008-2011)
Komposisi PAD Kab/Kota Komposisi PAD Prov.
(Dalam Juta Rupiah)
34,5%
27,8%6,5%
31,2%
Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pengelolaankekayaan daerahyang dipisahkan
Lain-lain PAD yangsah
81,6%
9,0%
3,9% 5,5%
Keuangan Daerah 33
Komposisi Pajak Daerah APBD Prov. Kalimantan Barat (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan
Pajak Kendaraan Diatas air
Bea Balik Nama Kendaraan di
atas air
rata-rata 2008-2010 41,663 38,260 19,729 0,214 0,121 0,010
2011 33,451 26,454 39,922 0,155 0,017 0,000
(Dalam Juta Rupiah)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
Pajak KendaraanBermotor
Pajak BahanBakar Kendaraan
Bermotor
Bea Balik NamaKendaraanBermotor
Pajak AirPermukaan
Pajak KendaraanDiatas air
Bea Balik NamaKendaraan di
atas air
%
rata-rata 2008-2010 2011
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT34
(Dalam Juta Rupiah)
Komposisi Pajak Daerah APBD Kab./Kota Prov. Kalimantan Barat (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pajak Penerangan
JalanBPHTB Pajak
RestoranPajak Hotel
Pajak Pengambilan
dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Pajak Reklame
Pajak Hiburan
Pajak Air
Bawah Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Parkir
lain-lain
Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
rata-rata 2008-2010 54,31 0,00 14,83 8,81 7,74 8,24 4,25 0,00 0,01 1,06 0,74 0,00
2011 33,80 27,93 13,35 7,37 4,83 4,73 2,58 2,47 1,74 1,19 0,41 0,00
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
%
rata-rata 2008-2010 2011
Keuangan Daerah 35
Tren simpanan Pemda se-Provinsi Kalimantan Barat di Perbankan Agregat Prov., Kab., dan Kota
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Jan feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt sep Okt Nov Des
Mili
ar R
upia
h
2009 2010 2011 2012
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT36
Potret Dana simpanan Pemda di Perbankan Prov. Kalimantan Barat Dalam bentuk Tabungan, simpanan Berjangka dan Giro Agregat Prov., Kab., dan Kota
2008 2009 2010 2011
KALBAR 843.519 814.488 818.756 1.237.456
Nasional 71.601.901 59.812.944 62.088.098 80.445.845
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
2008 2009 2010 2011
KALBAR Nasional
10.000.000
30.000.000
50.000.000
70.000.000
90.000.000
Keuangan Daerah 37
Trend Persentase Dana idle Terhadap realisasi Belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat
Agregat Prov., Kab., dan Kota
2009 2010 2011
NAS KALBAR NAS KALBAR NAS KALBAR
Belanja 389,7 8,82 424 9,65 498,1 10,84
Idle 59,8 ,81 62,1 ,82 80,5 1,24
% Idle/Blj 15,35% 9,23% 14,65% 8,48% 16,16% 11,42%
+ Tren persentase dana idle
terhadap realisasi belanja daerah
di wilayah Provinsi Kalimantan
Barat menurun pada tahun 2009
s.d. 2010 kemudian meningkat
kembali pada tahun 2011.
+ Hal ini menunjukkan bahwa
penyerapan belanja di wilayah
Provinsi Kalimantan Barat relatif
menurun.
9,23%
8,48%
11,42%
15,35% 14,64%16,15%
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%
2009 2010 2011
KALBAR Nasional
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT38
Estimasi realisasi Belanja Daerah Agregat Prov., Kab. dan Kota sampai Dengan Bulan september 2012
(Persentase)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des2011 4.766 8.450 14.016 20.283 26.774 33.085 42.448 54.399 58.753 67.065 76.116 98.8402012 4.890 8.247 13.265 20.141 26.240 34.541 42.777 50.794 57.773
4.766 8.45014.016 20.283
26.77433.085
42.448
54.39958.753
67.06576.116
98.840
4.8908.247
13.26520.141
26.24034.541
42.77750.794
57.773
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
2011 2012
secara persentase, estimasi realisasi belanja daerah sampai
dengan bulan september 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah
dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.
Keuangan Daerah 39
Estimasi realisasi Belanja Daerah Agregat Prov. Kalimantan Barat
sampai Dengan Bulan september 2012 (Persentase)
+ rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan september 2012 agregat per prov. adalah sebesar 57,8%.
+ Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai
realisasi belanja di atas rata-rata.
+ realisasi belanja terendah adalah Prov. Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah
Prov. Maluku Utara sebesar 71,2%.
57,8
00
10
20
30
40
50
60
70
80
Kalti
m
Riau DK
I
Babe
l
Papu
a
Papb
ar
Kalse
l
Bali
Bant
en
Beng
kulu
Kalb
ar
Sum
ut
Jam
bi
Sum
bar
Jaba
r
DIY
Kalte
ng
Sum
sel
Kepr
i
Aceh
Jate
ng
Sultr
a
NTT
Sulb
ar
NTB
Sulte
ng
Mal
uku
Jatim
Lam
pung
Goro
ntal
o
Sulse
l
Sulu
t
Mal
ut
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT40
opini BPK atas LKPD Pemda se-Provinsi Kalimantan Barat
Nama DaerahOPINI BPK
2008 2009 2010
Prov. Kalimantan Barat TMP WDP WDP
Kab. Bengkayang TW TMP
Kab. Kapuas Hulu TW TMP
Kab. Kayong Utara TMP TMP
Kab. Ketapang WDP WDP WDP
Kab. Kubu Raya TW TW
Kab. Landak TW TW
Kab. Melawi TMP TW TW
Kab. Pontianak WDP WDP WDP
Kab. Sambas WDP WDP WDP
Kab. Sanggau WDP WDP WDP
Kab. Sekadau TMP TMP
Kab. Sintang WDP WDP WDP
Kota Pontianak TMP WDP WDP
Kota Singkawang WDP TW WDP
Kondis i Keuangan Daerah 41
Kondisi Keuangan DaerahIndikator Kondisi Keuangan Daerah
1. Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk
2. Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah
3. Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah
4. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB
5. Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah
6. Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah
7. Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah
8. Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah
9. Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT42
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota
Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk PAD / Total Pendapatan Daerah
+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melayani
per satu orang penduduknya.
+ rasio pendapatan daerah per kapita Provinsi Kalimantan Barat
memiliki tren meningkat seperti tren pendapatan per kapita
nasional. namun demikian rasio pendapatan per kapita Provinsi
Kalimantan Barat lebih tinggi dibanding dengan rasio secara
nasional.
+ rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu
kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya.
+ rasio PAD per Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Barat memiliki tren meningkat seperti tren rasio PAD per Total
Pendapatan Daerah secara nasional. namun demikian, rasio
PAD per total pendapatan Provinsi Kalimantan Barat lebih
rendah dibanding dengan secara nasional.
1.462,69 1.601,20 1.640,40 1.823,58
2.217,44 1.672,05 1.905,41 2.000,89 2.202,43 2.594,18
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2007 2008 2009 2010 2011
Ribu
an
Nasional prov. Kalimantan Barat
0,16 0,18 0,18 0,19
0,21
0,10 0,11 0,10 0,110,14
-
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Kalimantan Barat
Kondis i Keuangan Daerah 43
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota
Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB
+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mendanai
program prioritas daerah tersebut.
+ Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi
Kalimantan Barat cenderung menurun meskipun pada tahun 2007
s.d. 2010, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011.
sedangkan rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah secara
nasional yang memiliki kecenderungan menurun sejak tahun
2007. namun demikian, rasio ruang fiskal per total pendapatan
daerah Provinsi Kalimantan Barat lebih tinggi dibanding dengan
rasio secara nasional, meskipun selisih nilai rasionya tidak terlalu
signifikan.
+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menggali
potensi pajak dan retribusi daerahnya menjadi penerimaan pajak
dan retribusi daerah.
+ Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDrB Provinsi
Kalimantan Barat memiliki tren meningkat pada tahun 2009 s.d.
2011, sama seperti rasio pajak daerah dan retribusi daerah
per PDrB secara nasional. namun demikian, rasio Provinsi
Kalimantan Barat memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding
dengan rasio secara nasional pada tahun 2009 s.d. 2011. Pada
tahun 2008, baik rasio Provinsi Kalimantan Barat maupun rasio
secara nasional memiliki nilai sama.
0,55 0,49
0,44
0,41 0,40
0,54 0,50
0,46 0,42 0,43
-
0,20
0,40
0,60
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Kalimantan Barat
1,34% 1,42%
1,27%1,33%
1,58%
1,22%1,42%
1,28%1,48%
2,00%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Kalimantan Barat
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT44
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota
Belanja Modal / Total Belanja
+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya.
+ Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi Kalimantan Barat cenderung menurun, sama seperti rasio belanja modal per total secara. rasio belanja modal per total belanja Provinsi Kalimantan Barat lebih tinggi dibanding dengan rasio nasional.
+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah.
+ Tren rasio total pendapatan per total belanja di Provinsi Kalimantan Barat cenderung menurun pada tahun 2007 s.d. 2009, kemudian meningkat kembali sampai dengan tahun 2011, sama seperti rasio total pendapatan per total belanja daerah secara nasional. rasio total pendapatan per total belanja Provinsi Kalimantan Barat lebih rendah dibanding dengan rasio nasional, kecuali rasio pada tahun 2009.
Rasio Total Pendapatan Daerah /
Total Belanja Daerah
28,95%27,46% 26,19%
22,17% 21,67%
32,58% 32,85%29,64%
26,19% 25,23%
0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Kalimantan Barat
103,64%102,66%
97,04%
102,22%
105,70%
100,92%99,29%
97,99%100,33%
105,21%
92,00%94,00%96,00%98,00%
100,00%102,00%104,00%106,00%108,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Kalimantan Barat
Kondis i Keuangan Daerah 45
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota
Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung /
Total Belanja DaerahRasio SiLPA Tahun Sebelumnya / Belanja Daerah
+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan Belanja
Pegawai Tidak Langsung terhadap total belanjanya.
+ rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja Provinsi
Kalimantan Barat mengalami peningkatan pada tahun 2008 s.d.
2010, kemudian menurun pada tahun 2011. sedangkan rasio belanja
pegawai tidak langsung per total belanja secara nasional memiliki tren
meningkat sejak tahun 2007. rasio belanja pegawai tidak langsung
per total belanja Provinsi Kalimantan Barat lebih rendah dibanding
dengan rasio secara nasional.
+ rasio ini mengukur proporsi siLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan.
+ rasio siLPA terhadap belanja Provinsi Kalimantan Barat meningkat pada tahun 2007 s.d. 2008, kemudian menurun. sedangkan tren pada rasio siLPA terhadap belanja secara nasional cenderung menurun. rasio siLPA terhadap belanja Provinsi Kalimantan Barat lebih rendah dibanding rasio secara nasional.
28,4%
35,9% 39,4% 40,6% 40,2%
29,4%25,0%
30,9% 34,7% 34,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Kalimantan Barat
20,06%
17,07% 17,56%
12,29% 11,47%
10,62%
12,52%
9,97%7,74% 7,24%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Kalimantan Barat
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT46
Kondisi Keuangan Daerah Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota
Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga /
Total Pendapatan Daerah
+ rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga
yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode.
+ Tren rasio pembayaran pokok hutang dan bunga per total
pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Barat menurun pada
tahun 2008 s.d. 2009, kemudian meningkat. sedangkan rasio
pembayaran pokok hutang dan bunga per total pendapatan
daerah secara nasional memiliki tren meningkat pada tahun 2008
s.d. 2010, kemudian menurun pada tahun 2011. rasio pembayaran
pokok hutang dan bunga per total pendapatan daerah Provinsi
Kalimantan Barat lebih tinggi dibanding dengan secara nasional
pada 2010 s.d. 2011.
0,59% 0,45%0,68%
0,78%
0,70%
0,21%
0,26%
0,18%
1,07%
1,49%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional prov. Kalimantan Barat
Ucapan Ter ima Kasih 47
Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah”
dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat
terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. oleh karena itu
apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan
dalam rangkaian kata berikut ini:
+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Dr. Marwanto Harjowiryono – dan
Direktur Evaluasi Pendanaan dan informasi Keuangan Daerah
Drs. Yusrizal ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan
bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.
+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada subdirektorat
Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan
informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data
ringkasan APBD 2012 dan realisasi APBD 2011 melalui
sistem informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian
Umum, sekretariat Jenderal Perimbangan Keuangan
yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan
memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.
+ selanjutnya terima kasih kepada tim dari subdirektorat
Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah
yang terdiri dari Putut Hari satyaka, sE. MPP; Krisnandar,
sE; Prasetyo indro s.,sE, ME; Aris soedjatmiko, s.sos,
MM; Wahyu Widjayanto, sE, MM; Edi soeprijono, s.sos;
Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, sH;
Chrisliana Tri Ferayanti, sE, ME; Lukman Adi santoso, sE.,
ME.; Mauliate H. silitonga, sE; nanag Garendra Timur, s.si;
rizki Anggunani, s.si; shinta Theresia Purba; virgin Marthalia
yang telah melakukan input dan pengolahan data sekaligus
mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini.
Terima kasih atas kerja kerasnya.
Ucapan Terima Kasih
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT48
siKD, Kementerian Keuangan
Prov. Kalimantan Barat Dalam Angka 2007 – 2010, BPs
www.kalbarprov.go.id
Sumber Data
49
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT50