TINJAUAN IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA -MENYEWA …
Transcript of TINJAUAN IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA -MENYEWA …
TINJAUAN IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA
AKUN OJEK ONLINE OLEH ANGGOTA KOMUNITAS
PONOROGO OJEK ONLINE SINGO ALOON-ALOON INDEPENDEN
DI KABUPATEN PONOROGO
SKRIPSI
Oleh:
IKBALUL FAIZIN
NIM 210216030
Pembimbing:
ENDRIK SAFUDIN, S. H. I., M. H.
NIDN 2016081020
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2020
ii
Abstrak
Faizin, Ikbalul, 2020. Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun
Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-
Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo. Pembimbing Endrik Saifudin, S.H.I., M.H.
Kata Kunci: Ijarah, Akibat Hukum, Akun Ojek Online.
Pada praktik akad sewa-menyewa akun ojek online yang terjadi di
komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen dilakukan
dengan menggunakan akun dari pemilik akun yng disewa oleh penyewa akun
untuk menjadi driver ojek online, syaratnya berupa pemberian jaminan
KTA/Identitas penyewa kepada pemilik akun. Pembayaran/upah dalam akad
tersebut tidak menentu, tergantung dalam kesepakan akad baik berupa uang atau
barang. Dalam praktik transaksi sewa akun muncul permasalahan yaitu: (1)
berkaitan dengan keabsahan dari akad sewa akun ojek online oleh anggota
komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen di Kabupaten
Ponorogo. Jika ditinjau dengan aturan Ijarah. (2) apa Akibat hukum yang timbul
karena akad sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas Ponorogo
Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen di Kabupaten Ponorogo jika ditinjau
dengan aturan Ijarah.
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan
ijarah terhadap praktik akad sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota
komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan
ijarah terhadap akibat hukum akad sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota
komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo?
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara dan
dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu
metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan
berdasarkan pengamatan tersebut.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) tinjauan ijarah terhadap
praktik akad sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA
Independen di Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak
diperbolehkan, karena dalam akad tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam
rukun dan syarat ijarah. (2) tinjauan ijarah terhadap Akibat hukum akad sewa-
menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA Independen di
Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa Akibat hukum yang lahir karena
akad sewa-menyewa akun ojek online di Kabupaten Ponorogo menjadikannya
tidak mengikat kedua belah pihak, baik penyewa maupun pemilik akun, tidak
menjadikan timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya yang harus dipenuhi.
Akad tersebut masuk kategori akad yang batil karena akad tersebut melanggar
ketentuan syara’.
iii
iv
v
vi
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam adalah agama yang komperhensif (rahmatan lil’alami<n) yang
mengatur semua aspek kehidupan manusia secara kaffah dan merangkum
segala aspek kegiatan manusia sesuai dengan perkembangan zaman yang
disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Saw serta memberikan
tuntutan hidup yang benar yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah
yang harus digali dan diterapkan sebagai solusi dari berbagai masalah
yang ada. Peraturan tidak boleh terlepas dari konsep al-Qur’an dan as-
Sunnah, hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang tersusun oleh tiga
aspek yaitu aqidah, ibadah dan muamalah.1
Allah Swt menciptakan manusia dengan potensi yang ada pada
dirinya, serta manusia diberikan kemampuan dan kewenangan dalam
mengatur hidupnya. Dalam aktifitasnya manusia selalu bersinggungan
dengan manusia lainnya, hubungan manusia satu dengan yang lainnya
mempunyai peran yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya berbagai
macam tuntutan kehidupan yang mengharuskan seseorang harus bekerja
agar dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun
untuk keluarganya. Salah satu bidang yang diatur dalam Islam adalah
1 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial (Surabaya: Putra
Media Nusantara, 2010), 2.
2
masalah aturan atau hukum baik yang berlaku secara individu maupun
mengatur dalam kehidupan masyarakat.
Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dengan seorang
diri tanpa memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi.
Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan
terhadap orang lain. Oleh karena itu, timbullah hubungan timbal balik
antar sesama yaitu hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak
yang harus diperhatikan oleh orang lain dan juga kewajiban yang harus
ditunaikan kepada orang lain. Hubungan tersebut dapat dilakukan dalam
segala bentuk kegiatan baik di bidang pendidikan, hukum, politik,
keamanan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi
aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-
persoalan ekonomi seperti jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang,
perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah serta sewa-menyewa
dalam Islam diistilahkan dengan “Fiqh Muamalah”.2
Muamalah merupakan sistem kehidupan Islam yang memberikan
warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada bidang
ekonomi, bisnis dan permasalahan sosial. Sistem Islam ini mencoba
mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika
nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan
2 Abdul Rahman Ghozali, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: KENCANA, 2010), 4.
3
bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran nilai
transendental di dalamnya, sehingga dapat bernilai ibadah. Selain itu
konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis
juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami.3
Sewa-menyewa atau dalam fiqh yaitu ijarah merupakan salah satu
transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau
yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau
transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui
pula. Perlu dikatahui bahwa tujuan disyariatkannya al-ijarah itu adalah
untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak
orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain
banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan
uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan
dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.4 Selanjutnya
pengertian tentang sewa-menyewa di atas menjadi gambaran umum untuk
kegiatan sewa-menyewa atau al-ijarah yang seharusnya terjadi. Namun
dalam praktiknya masih sering terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang
ada.
Perkembangan Teknologi belakangan ini berkembang begitu cepat.
Hal tersebut berdampak pada sistem perekonomian dunia. Perkembangan
tersebut berimbas pada kemajuan di bidang jasa transportasi, kemudian
munculah berbagai perusahaan jasa transportasi yang menyediakan
3Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial. 14. 4 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 278.
4
pelayanan untuk membantu individu melakukan rutinitas dalam
meningkatkan efisiensitas serta produktifitas. Salah satu perusahaan jasa
transportasi tersebut adalah grab yang resmi beroperasi di Indonesia pada
bulan Juni 2012 sebagai aplikasi yang memberikan beragam pilihan jasa
transportasi seperti mobil dan ojek. Grab merupakan aplikasi layanan
transportasi terpopuler di asia tenggara yang kini telah berada dibeberapa
negara di Asia Tenggara dan telah menghubungkan lebih dari 10.000.000
penumpang dan 185.000 pengemudi diseluruh Asia Tenggara.
Indonesia merupakan salah satu negara di asia tenggara yang
penduduknya relatif banyak, itu tentu menjadikan peluang bagi perusahaan
yang menawarkan jasa khususnya di bidang layanan transportasi. Grab di
indonesia berkembang pesat dan di gunakan oleh banyak lapisan
masyarakat, hal tersebut tentunya menjadikan adanya transaksi atau akad
muamalah yang terjadi. Namun tidak semua transaksi berjalan
sebagaimana perjanjian di awal, melainkan terjadinya wanprestasi baik
oleh pengguna jasa ataupun dari mitra perusahaan Grab. Bentuk
wanprestasinya pun macam-macam, mulai dari penjualan akun,
penyewaan akun, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan data
pada pemesanan dan masih banyak lagi kasus yang lainnya. Salah satu dari
berbagai kasus tersebut adalah sewa-menyewa akun ojek online.
Kabupaten Ponorogo pun tidak lepas dari dampak adanya ojek
online di Indonesia, mulai tahun 2017 ojek online mulai masuk ke
Kabupaten Ponorogo. Dan mulai banyak orang yang bekerja menjadi
5
driver ojek online di Kabupaten Ponorogo, hingga lahirlah komunitas
POOSA GRAB PONOROGO. Awal mula komunitas tersebut tidak
sengaja berdiri, dikarenakan keseharian driver Grab itu melakukan fingger
aplikasi Grab bertempat di aloon-aloon Kabupaten Ponorogo, secara tidak
langsung menjadikan intensitas bertemu setiap driver Grab tinggi dan
mereka lalu mangkal di depan kantor bupati Kabupaten Ponorogo, karena
kebiasaan itu mereka berinisiatif untuk menbentuk Group WhatsApp yang
dijadikan sebagai wadah untuk berbagi informasi baik dari aplikator
maupun orderan yang bermasalah. Pada tanggal 22 Mei 2019 salah satu
anggota group tersebut yang bernama Efendi Rianto berinisiatif
membentuk paguyuban, tetapi belum ada nama yang disepakati.
Selanjutnya tanggal 26 Mei 2019 mereka melaksanan kegiatan nobar liga
Champions di warung Jaksa Agung, warung tersebut adalah salah satu
pangkalan para diver, akhirnya pada saat itu dibentuklah POOSA GRAB
PONOROGO dan beranggotakan 20 driver Grab.5
Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan survei kepada salah
satu penyewa akun ojek online yang merupakan anggota Komunitas
Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen (selanjutnya di
singkat menjadi POOSA Independen), orang tersebut telah melakukan
praktik akad sewa-menyewa akun ojek online. Penyewa itu bernama
Hengky Triawan6, menurut keterangan penyewa akun ojek online, praktik
sewa akun ojek online itu terjadi di Kabupaten Ponorogo, awal mulanya
5 Isa Fatoni Hidayat, Wawancara 6 Oktober 2020. 6 Hengki Triawan, Wawancara, Ponorogo, 21 Desembser 2019.
6
pemilik akun tersebut mendaftarkan dirinya untuk menjadi mitra grab,
tetapi pemilik akun tersebut belum mempunyai sepeda motor milik
pribadi, melainkan sepeda motor milik saudaranya, lantas yang digunakan
untuk bekerja sebagai driver ojek online adalah sepeda motor milik
saudaranya tersebut, karena sepeda motor tersebut bukan milik pribadi
mengakibatkan kinerjanya kurang lancar dan akun tersebut jarang
digunakan. Lantaran hal tersebut akhirnya akun itu diberikan kepada
penyewa akun, sebelumnya tidak ada perjanjian atau akad saat penyerahan
akun tersebut tetapi setelah penyewa akun memakai akun tersebut untuk
bekerja. Pemilik akun kemudian meminta upah atas akunnya yang dipakai
oleh penyewa akun. Upahnya berupa voucher kouta Smartfren unlimited di
setiap bulannya. Keterangan lain juga di berikan oleh Miftakhul Masriki7,
menurut penuturannya Mas Riki pernah menyewa akun ojek online milik
temannya, dalam akad sewa tersebut Mas Riki menyetujui Bahwa
pembayaran sewanya menggunakan uang dan jaminan sewanya adalah
KTP.
Peristiwa di atas mengakibatkan komplain dari para pelanggan
dikarenakan wajah yang tidak sesuai dengan foto profil akun, plat nomor
kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam akun, jenis motor
yang tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam akun. Di sisi lain hal
tersebut juga sama halnya menyewakan identitas diri ke orang lain dan
jika terjadi hal yang tidak di inginkan semisal kecelakaan maka dari
7 Miftahul Masriki, Wawancara, Ponorogo, 20 Desembser 2019.
7
pelanggan atau pihak terkait akan memintakan peratanggung jawaban ke
pemilik akun.
Keterangan yang telah dipaparkan di atas tentunya
menggambarkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan
peristiwa yang terjadi di lapangan, Berdasarkan uraian di atas, peneliti
ingin meneliti lebih jauh apakah praktik sewa-menyewa akun ojek online
di Kabupaten Ponorogo ini tergolong kedalam jenis akad sewa-menyewa
yang sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan syari’at Islam dan
apakah akibat hukum yang timbul dari akad sewa-menyewa akun ojek
online tersebut. Oleh karena itu, peneliti menganalisis fenomena tersebut
dengan menulis sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Ijarah Terhadap
Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas
Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen Di Kabupaten
Ponorogo”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka
penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjauan ijarah terhadap praktik akad sewa-menyewa akun
ojek online oleh anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten
Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan ijarah terhadap akibat hukum akad sewa-
menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA
Independen di Kabupaten Ponorogo?
8
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk menjelaskan tinjauan ijarah terhadap praktik akad sewa-
menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA
Independen di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan ijarah terhadap akibat hukum akad sewa-
menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA
Independen di Kabupaten Ponorogo.
D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat
dan berguna bagi beberapa aspek, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan,
pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai tinjauan hukum
yang sesuai dengan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan
perusahaan ojek online. Selain itu penelitian ini dapat menambah
wawasan dan dapat dijadikan sebagai informasi bagi penulis
selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi
para driver ojek online yang melakukan kegiatan sewa-menyewa akun
ojek online, dan juga bagi pembaca agar bisa lebih memahami tinjauan
hukum Islam tentang hal tersebut.
9
E. Telaah Pustaka
Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya
terkait skripsi penulis, yaitu:
Skripsi karya Zusnia Eka Putri Dewi (IAIN Ponorogo, 2018) yang
berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamera
di Madiun Kamera Kota Madiun. Skripsi ini membahas tentang
wanpresrasi yang terjadi pada akad sewa kamera di Madiun Kamera
berupa keterlambatan pengembalian kamera, kerusakan pada objek sewa,
pengambilan kamera yang tidak sesuai dengan waktu yang telah di
tentukan, serta sistem ganti-rugi yang telah di tetapkan dalam akad sewa-
menyewa tersebut. Hasil penelitian ini adalah akad sewa-menyewa yang
di lakukan di Madiun Kamera sudah memenuhi hukum syariat yang
terkandung dalam akad ijarah, serta sistem ganti-rugi atau resiko
wanprestasi yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan ketentuan
ganti rugi atau resiko dalam akad ijarah.8
Skripsi karya Rendi Aditia (UIN Raden Intan Lampung, 2018) yang
berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan
Sistem Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu
Brak Kabupaten Lampung Barat). Skripsi ini membahas tentang tinjauan
hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat desa Gunung Sugih
kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan
akad sewa-menyewa tanah dengan sistem pembayaran saat panen, hal
8 Zusnia Eka Putri Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa
Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 76.
10
tersebut merugikan bagi pihak penyewa, karena sistem pembayaran
tersebut tidak ada kejelasan. Hasil penelitian ini adalah akad sewa-
menyewa di lakukan secara lisan, tidak ada kesepakatan tertulis dan hanya
berdasarkan prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak. Sistem
pembayaran pada saat panen merugikan pihak penyewa, di karenakan
tidak ada kejelasan dalam pembayarannya. Bila terjadi gagal panen atau
kerugian maka kerugian di tanggung oleh kedua belah pihak. Praktik
sewa-menyewa yang terjadi di desa Gunung Sugih kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah.
Karena aspek kemanfaatan dari objek sewa adalah tanaman, dan tidak
menentu hasilnya, bisa baik atau buruk, bisa juga gagal panen. Terdapat
unsur ketidak pastian (gharar) yang dalam Islam di larang karena dapat
merugikan pihak-pihak yang berakad.9
Skripsi karya Mahmud Yunus (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)
yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa
Stand di Pasar Syariah Kutisari Surabaya. Skripsi ini membahas tentang
pemutusan sepihak yang di lakukan oleh pelaku sewa-menyewa stand di
Pasar Syariah Kutisari Surabaya dan menjelaskan tinjauan hukum Islam
terhadap uang sewa yang tidak di kembalikan. Hasil penelitian ini adalah
pemutusan sepihak dan tidak di kembalikannya uang sewa secara hukum
Islam dalam muamalah tidak dibolehkan, kecuali ada udzur Syar’i seperti
9 Rendi Aditia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem
Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 61.
11
meninggal dunia atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum (gila) yang
bisa di terima dalam pemutusan akad ijarah tersebut.10
Skripsi karya Lina Desianti (UIN Walisongo Semarang, 2016) yang
berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamar
Hotel di Solo. Skripsi ini membahas tentang prosedur menginap pada hotel
syariah di Solo, dan tinjauan hukum Islam terhadap sewa kamar pada hotel
syariah di Solo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur
penyewaan kamar hotel syariah di Solo tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel syariah, karena hotel tidak
menerapkan salah satu aspek yang termuat dalam peraturan tersebut, yaitu
seleksi tamu. Tujuan diadakannya seleksi tamu tersebut adalah tidak
terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar syara’. Sedangkan hukum
sewa kamar hotel di solo adalah sah menurut hukum Islam karena syarat
dalam akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo sudah terpenuhi.
Rukun tersebut adalah sighat ijab-qabul, recepsionist sebagai mu’ajjir,
tamu sebagai musta’jir, dan kamar hotel sebagai objek yang diambil
manfaatnya.11
Berdasarkan beberapa kajian pustaka penulis belum menemukan yang
membahas secara spesifik tentang tinjauan ijarah terhadap praktik sewa-
menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas Ponorogo Ojek Online
10 Mahmud Yunus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand di
Pasar Syariah Kutisari Surabaya”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 72. 11 Lina Desianti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel
di Solo”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), 65.
12
Singo Aloon-Aloon Independen di Kabupaten Ponorogo. Perbedaan
penelitian ini dengan beberapa kajian pustaka di atas terdapat pada tema
penelitian, dimana tema yang di bahas dalam penelitian ini adalah sewa-
menyewa akun ojek online, dan dalam penelitian ini, peneliti akan
membahas: Pertama, tentang tinjauan ijarah terhadap akad sewa-menyewa
akun ojek online oleh anggota komunitas Ponorogo Ojek Online Singo
Aloon-Aloon Independen di Kabupaten Ponorogo. Kedua, tinjauan ijarah
terhadap akibat hukum sewa-menyewa sewa-menyewa akun ojek online
oleh anggota komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon
Independen di Kabupaten Ponorogo.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif (field research). Jenis penelitian lapangan ini diperoleh
melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan
pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan
mengenai bagaimana pelaku akad sewa akun ojek online dalam
menggunakan akun yang telah disewanya di Kabupaten Ponorogo.
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan
studi kasus, dan merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan
naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau
13
pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks
khusus.12
Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan
kualitatif, suatu prosedur penelitian yang berusaha menelisik berbagai
keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam
kehidupannya sehari-hari secara menyeluruh dan terperinci.
Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan
dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau
perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok,
masyarakat atau organisasi tertentu dalam setting tertentu. Dan dalam
kesemuanya itu di teliti dari sudut pandang yang utuh, komperhensif
dan holistik.13
2. Kehadiran Peneliti
Penelitian kualitatif dicirikan dengan kehadiran peneliti di
lapangan, sebab dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai
instrumen kunci, sedangkan yang lainnya hanya sebagai penunjang.
Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakah salah satu
kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian
kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta
atau ikut andil dalam penelitian tersebut, kehadiran peneliti dalam
penelitian ini bersifat pengamat penuh dan secara langsung hadir
12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), 5. 13 Ibid., 40.
14
ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku sewa-
menyewa akun ojek online terhadap proses pelaksanaan akad sewa-
menyewa akun ojek online. Penelitian yang dilakukan ini diketahui
oleh sebagian dari penyewa dan pemilik akun yang diteliti. Dan
penelitian ini pun diperbolehkan oleh penyewa dan pemilik akun
karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.14
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini di lakukan di Kabupaten Ponorogo. Peneliti
memilih lokasi tersebut karena berhubungan langsung dengan kasus
dan situasi permasalahan yang akan diteliti. Peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian di lokasi tersebut karena terdapat permasalahan
sewa-menyewa yang telah terjadi yaitu ketika terjadi akad sewa-
menyewa akun ojek online dan dalam akad tersebuat tidak ditentukan
rentang waktu sewa, serta sistem pembayaran yang hanya dengan
kouta internet ada juga yang sistem pembayarannya menggunakan
uang yang telah ditentukan nominalnya, serta ada jugayang hanya
menggunakan prinsip kepercayaan. Selain itu maksud peneliti
memilih lokasi tersebuat bertujuan ingin menggali informasi lebih
lanjut terkait dengan praktik sewa-menyewa akun ojek online yang
ada di Kabupaten Ponorogo.
14 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
20.
15
4. Data dan Sumber Data
a. Data
Data dalam penelitian ini adalah: Pertama, data-data
tentang praktik akad sewa-menyewa akun ojek online oleh
anggota Komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo
yang meliputi latar belakang menyewakan akun ojek online,
faktor penyebab sewa menyewa akun ojek online, praktik sewa-
menyewa akun ojek online. Jumlah akun ojek online yang
disewakan, syarat dan upah sewa akun ojek online serta masa
sewa akun ojek online di Komunitas POOSA Independen. Kedua,
data-data tentang Akibat Hukum sewa-menyewa akun ojek online
oleh anggota Komunitas POOSA Independen di Kabupaten
Ponorogo yang meliputi konskuensi sewa akun, dampak sewa
akun dan akibat sewa akun.
a. Sumber Data
Sumber data adalah sumber dimana data penelitian itu
dapat di peroleh. Dalam penelitian ini sumber data yang akan
digunakan adalah:
1) Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah pelaku akad sewa-menyewa
akun ojek online di Kabupaten Ponorogo, baik dari penyewa
maupun dari pemilik akun yang selanjutnya diperoleh keterangan
langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat
16
pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek
sebagai sumber informasi yang dicari.15 Yaitu data tentang
informasi sewa-menyewa akun ojek online yang di peroleh dari
anggota Komunitas POOSA Independen, pemilikn serta penyewa
akun ojek online. Ada 5 kasus sewa akun yang ada di Kabupaten
Ponorogo dan pelaku akad sewa-menyewa akun ojek online yang
di wawancarai berjumlah 9 orang,terdiri dari: 5 orang penyewa
akun, 3 orang pemilik akun dan 1 orang Sekertaris Komunitas
POOSA Independen. Data ini diperoleh melalui dokumentasi yang
berasal dari komunitas POOSA Independen serta wawancara dan
observasi kepada para pelaku akad sewa-menyewa akun ojek
online yang telah disebutkan di atas dalam praktik sewa-menyewa
akun ojek online di Kabupaten Ponorogo.
2) Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang
diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan
untuk melengkapi data primer.16 Data sekunder merupakan data
yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah serta website yang
mempunyai keterkaitan dengan data primer.
5. Teknik Pengumpulan Data
Di dalam penelitian ini, diperlukan data valid yang berasal dari
lapangan, sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek
15 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 16 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, 142.
17
penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dokumentasi dan wawancara kepada para pelaku akad sewa-
menyewa akun ojek online serta kepada komunitas POOSA Independen
di Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian ini digunakan teknik
pengumpilan data sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk
mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab
dengan bertatap muka secara langsung antara peneliti dengan orang
yang diwawancarai sehingga dapat dikontribusikan maknanya dalam
suatu topik.17 Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan
pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pelaku praktik akad sewa-
menyewa akun ojek online dan kepada komunitas POOSA
Independen di Kabupaten Ponorogo. Hasil yang didapatkan dari
wawancara ini adalah data lapangan tentang praktik akad sewa-
menyewa akun ojek online di Kabupaten Ponorogo dan data Tentang
Akibat Hukum yang timbul dari akad sewa-menyewa akun ojek
online di Kabupaten Ponorogo.
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang
berisi fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi.
Sebagaian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil
17 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:
Asdi Mahasatya, 2006), 105.
18
rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagaianya. Dokumentasi
dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai
jumlah driver ojek online di Kabupaten Ponorogo, jumlah akun yang
aktif perharinya serta anggota komunitas POOSA Independen di
Kabupaten Ponorogo.
6. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data hasil
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara sistematis
sehingga mudah untuk dipahami, dan hasilnya dapat di informasikan ke
orang lain. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang di
peroleh dari objek yang di teliti di lapangan.18
Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan
metode induktif. Metode induktif adalah proses berfikir dari fakta
empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang
kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori, dan berakhir
dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan
pada data yang diperoleh dari lapangan.19 Pada penelitian ini penulis
mendapatkan data dari hasil wawancara dengan anggota komunitas
POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo dan kepada para pelaku
praktik sewa akun ojek online di Kabupaten Ponorogo. Serta
18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.329. 19Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun
Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.
19
dokumentasi dari struktur organisasi Komunitas POOSA Independen
dan data keanggotaan Komunitas POOSA Pndependen.
7. Pengecekan Keabsahan data
Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap
data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang
dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk
menguji data yang diperoleh oleh peneliti.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.
Adapun yang dimaksud triangulasi yaitu verifikasi dengan
menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode
pengumpulan data.20 Sedangkan dalam penelitian ini trianggulasi
digunakan sebagaimana berikut: mendampingkan apa yang dikatakan
secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan oleh penyewa akun
ojek online, pemilik akun ojek online dan pendapat komunitas POOSA
Independen tentang sewa-menyewa akun ojek online di komunitas
POOSA Independen serta membandingkan keadaan dan perspektif
seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
G. Sistematika Pembahasan
Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat
menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat
satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan
skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti
20 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 324.
20
mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun
sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi:
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode
penelitan, dan sistematika pembahasan.
BAB II : IJARAH SERTA AKIBAT HUKUM DALAM ISLAM
Bab ini berisi tentang landasan teori, yang merupakan pondasi
dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan
penelitian (skripsi) ini. Bab ini berisiskan ketentuan umum
tentang ijarah serta akibat hukum yang meliputi: pengertian
ijarah, hikmah disyari’atkannya ijarah, rukun-rukun ijarah,
syarat-syarat ijarah, hal-hal yang membatalan ijarah, berakhirnya
ijarah dan pengertian akibat hukum, akibat hukum dalam hukum
islam, akibat hukum akad yang dilakukan wakil, pihak berakad
dengan dirinya sendiri.
BAB III : KOMUNITAS DRIVER ONLINE POOSA INDEPENDEN DAN
PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN OJEK ONLINE OLEH
ANGGOTA KOMUNITAS POOSA INDEPENDEN DI
KABUPATEN PONOROGO
Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian yang berisi
paparan data secara rinci. Data dalam bab ini meliputi
21
pembahasan tentang gambaran umum tentang sejarah komunitas
driver online POOSA Independen, profile komunitas driver
online POOSA Independen, praktik akad sewa-menyewa akun
ojek online oleh anggota komunitas POOSA Indpenden di
Kabupaten Ponorogo dan akibat sewa-menyewa akun ojek online
oleh anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten
Ponorogo.
BAB IV : ANALISIS IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA
AKUN OJEK ONLINE DI KABUPATEN PONOROGO
Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi.
Rumusan masalah yang pertama: Bagaimana tinjauan ijarah
terhadap praktik akad sewa-menyewa akun ojek online oleh
anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo.
Rumusan masalah yang kedua: Bagaimana tinjauan ijarah
terhadap akibat hukum akad sewa-menyewa akun ojek online
oleh anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten
Ponorogo.
BAB V : PENUTUP
Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang
meliputi : kesimpulan, saran-saran dari peneliti yang di anggap
penting tentang skripsi dan kritik yang membangun yang
diharapkan peneliti. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini
berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.
22
22
BAB II
IJARAH SERTA AKIBAT HUKUM DALAM HUKUM ISLAM
A. Tinjauan umum tentang Ijarah
1. Pengertian Ijarah
Sewa (ijarah) berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh/
pergantian, dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala di namai
juga al-ajru/upah.1
Secara istilah menurut ulama syafi’iyah ijarah adalah suatu jenis akad
atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah
dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.2
Menurut Zuhaily, sewa (ijarah) adalah transaksi pemindahan hak guna
atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran
upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang.3
Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.
Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’.4
1 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 277. 2 Ibid. 3 Ismail Nawawi, FIQH MUAMALAH-Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Surabaya:
Putra Media Nusantara, 2010), 312. 4 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 277.
23
Adapun dasar hukum kebolehan al-ijarah sebagai berikut:
Artinya:jiApakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.5
Lafadz “sukhriyyan” yang terdapat dalam ayat ini dapat digunakan
sebagai istidlal atas keabsahan praktik ijarah, kontrak ijarah sah dan
dibenarkan oleh syara’.
Artinya:jTempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
5 Al-Qur’an, 43:32.
24
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.6
Artinya:jjSalah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".7
Ayat diatas menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan
bagaimana pembayaan upah sewa itu dilakukan. Dalam kaidah ushul fiqh,
sebuah cerita (qishas) bisa dijadikan landasan hukun tentang sesuatu.
Perlu dikatahui bahwa tujuan disyariatkannya al-ijarah itu adalah
untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak
orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain
banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan
uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan
dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.8
6 Al-Qur’an, 65:6. 7 Al-Qur’an, 28:26. 8 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 278.
25
2. Hikmah Disyari’atkannya Ijarah
Ijarah merupakan saran bagi manusia untuk mempermudah
merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak
memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan
terhadap barang-barang. Orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya.
Sebaliknya, orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara
kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi. Oleh
karena itu ijarah sesuai dengan prinsip syari’at Islam. Demikianlah hikmah
disyari’atkannya ijarah.9
3. Rukun-rukun Ijarah
Menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat yaitu: 10
1) Dua orang yang berakad
2) Sighat (ijab dan qabul)
3) Sewa atau imbalan
4) Manfaat.
Rukun ijarah ada empat , yaitu 1) sihghah, 2) muta’aqidain (dua pihak
yang melakukan transaksi), 3) ma’qud’alaih (manfaat yang ditransaksikan) ,
4) upah.
a. Shighah, yaitu ijab dan qabul
Yang dimaksud dengan sighah transaksi ijarah adalah sesuatu yang
digunakan untuk mengungkapkan maksud ma’qud’alaih, yakni berupa
9 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam
Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 316. 10 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015), 47-48.
26
lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa,
mempekerjakan, atau semisal unkapan “Aku meminjamkan rumah ini
kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian” hal ini karena
pinjam-meminjam dengan upah berarti ijarah. Bisa juga dengan lafal
“Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga
sekian” atau “Aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini
selama sebulan dengan harga sekian” kemudian orang yang menyewa
berkata “Aku terima”.
Jika muta’aqidain mengerti maksud lafal shighah, maka ijarah
telah sah apa pun lafal yang digunakan karena syar’i (pembuat
syari’at, Allah/Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, tetapi
hanya membuatnya secara umum.11
b. Muta’aqidain
Muta’aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Yaitu
orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.
Ada dua syarat bagi Muta’aqidain, yaitu sebagaimana berikut:
1) Mempunyai hak tasharruf ( membelanjakan harta ). Jadi, tidak
sah ijarah yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang
belum dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk.
2) Keduanya melaksanakan transaksi ijarah secara suka sama
suka. Jika terjadi pemaksaan, ijarah tidak sah.
11 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam
Pandangan 4 Madzhab, 316.
27
c. Ma’qud’alaih
Ma’qud’alaih adalah manfaat yang ditransaksikan. Ada lima syarat
bagi ma’qud’alaih yaitu sebagaimana berikut.
1) Manfaat barang yang disewakan
2) Ijarah hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan
untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena
ijarah tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan
barangnya tetap ada.
3) Manfaat pada ijarah adalah sesuatu yang mubah.
4) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki
dan syar’i. Jadi tidak sah menyewakan binatang yang
melarikan diri, tidak boleh menyewakan hasil kejahatan, atau
menyewakan sesuatu kepada orang jahat.
5) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga
dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.
d. Upah
Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai
kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat
digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk
pembayaran dalam ijarah. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun
masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang
yang ditakar atau ditimbang, dan barang barang yang dapat dihitung.
Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.
28
Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar
upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli
dibidangnya.12
4. Syarat-syarat Ijarah
Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat
dalam akad ijarah:13
1) Sighat akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua
pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk
lain yang equivalen.
2) Kedua pihak yang melakukan akad harus berakal sehat dan baligh, ada
kesepakatan ulama bahwa akad ijarah tidak sah kecuali dilakukan oleh
orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang,
memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan diri
masing-masing pihak.
3) Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah aset.
Syaratnya, yang harus menjadi objek ijarah adalah manfaat penggunaan
aset, bukan penggunaan aset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan
diniatkan untuk dipenuhi dalam kontrak, dan pemenuhan manfaat atau
manfaat itu sendiri harus diperbolehkan syara’, serta kemampuan untuk
memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai syara’.
12 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam
Pandangan 4 Madzhab, 317-319. 13 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 158.
29
4) Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan
tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak
boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan
dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5) Objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara’.
6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
7) Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah,
kendaraan, alat-alat perkantoran dan lain-lain.
8) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang
memiliki nilai ekonomi.14
Menurut pendapat lain, yaitu dalam buku karangan Dimyauddin Djuwaini,
Syarat yang ada dalam akad ijarah dapat dikategorikan menjadi 3 bagian,
yakni syarat shahih, syarat fasid (rusak), dan syarat batil.
1) Syarat shahih yaitu syarat yang sesuai dengan substansi akad ijarah,
mendukung dan memperkuat substansi akad ijarah, dibenarkan oleh
syara’ atau sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) masyarakat.
2) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria
yang ada dalam syarat shahih. Dalam arti, ia tidak sesuai dengan
substansi akad ijarah, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan ‘urf
(kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat pada
salah satu pihak.
14 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 279-280.
30
3) Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih,
dan tidak memberikan manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya,
akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu
pihak.15
Sedangkan jika dilihat dari segi kekhususannya maka syarat akad
ijarah bisa di bagi menjadi syarat khusus dan syarat umum.
1) Syarat umum yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam
berbagai ijarah. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam
berbagai macam akad sebagai berikut:
a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
c) Akad ijarah itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang
mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan ‘aqid yang
memiliki barang.
d) Janganlah akad itu akad ijarah yang dilarang oleh syara’.
e) Ijarah dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn
(gadai) dianggap sebagai imbangan amanah.
f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul.
g) Ijab dan qabul mesti bersambung.
2) Syarat khusus yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian
akad ijarah. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi
15 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 63-64.
31
(tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti
syarat adanya saksi dalam pernikahan.16
5. Berakhirnya Ijarah
Ijarah berakhir karena beberapa hal berikut: 17
1) Rusaknya barang yang disewakan
2) Salah satu dari muta’aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi)
meninggal dunia.
3) Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan.
4) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir.
5) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
6) Telah dipenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang
telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
B. Tinjauan umum tentang Akibat Hukum dalam hukum Islam
1. Pengertian Akibat Hukum
Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum,
terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum
merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh
suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud
adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan
merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang
berlaku.18
16 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 54-55. 17 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam
Pandangan 4 Madzhab, 321-322. 18 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: sinar grafika, 2006), 295.
32
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa
hukum, yang dapat berwujud:19
a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat
hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum
ketika seseorang berusia 21 tahun.
b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau
lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X
mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah
hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah
berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-
menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat
hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang
lain tanpa hak dan secara melawan hukum.
d. Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena
suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik
perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak
sesuai dengan hukum.
19 Ibid,. 296-297
33
2. Akibat Hukum Dalam Hukum Islam
Terjadinya sebuah persetujuan akad (kontrak) secara langsung
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu
akad, dan merupakan hal yang logis, jika hak secara otomatis menimbulkan
kewajiban.20
Hal-hal yang berhubungan dengan para pihak untuk mendapatkan hak
dan kewajibannya, serta akibat hukum yang ditimbulkan antara lain:21
a. Kerelaan mengadakan akad
Kerelaan para pihak untuk melakukan akad merupakan asas
terlaksananya akad dan mutlak dibutuhkan untuk mengadakan akad, hal
ini berdasar pada al-Qur’an surat An-Nisa: 29:
Artinya: Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.22
Ayat di atas, menjelaskan secara jelas bahwa untuk mendapatkan
hak atas harta orang lain hendaknya dengan jalan perniagaan atau
dengan kemauan kedua belah pihak, yakni dengan memberikan
20 Wahbah az-Zuhayli, al Fiqh al Islam Wa Adillatuh, Damaskus: Dar Al Fikr, tt, 198. 21 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”
ASAS Vol. 2 No. 2 (Juli 2010), 5-6. 22 Al-Qur’an, 4:29.
34
kebebasan dalam memilih akad, selama akad yang dilakukan tidak
terdapat nash yang melarang sehingga bertentangan dengan dalil
syar’i.23
Unsur yang terpenting dalam akad ialah para pihak (‘aqidani)
yang mengadakan akad. Secara umum yang sah mengadakan akad ialah
kedua belah pihak yang mempunyai kemampuan/kecakapan, dalam hal
ini terbagi menjadi dua yakni, Pertama, kecakapan untuk melakukan
tindakan hukum bagi diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
Kedua, memiliki kecakapan berdasarkan penetapan hukum untuk
melaksanakan akad sebagai wakil orang lain. Kecakapan dalam ranah
ilmu fiqh diartikan sebagai kecakapan seseorang untuk untuk
memperoleh hak yang sah bagi dirinya, memikul kewajiban serta sahnya
tindakan yang dilakukan.24
b. Kecakapan hukum para pihak
Unsur yang terpenting dalam akad ialah para pihak (‘aqidani)
yang mengadakan akad. Secara umum yang sah mengadakan akad ialah
kedua belah pihak yang mempunyai kemampuan/kecakapan, dalam hal
ini terbagi menjadi dua yaitu:25
1) Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum bagi diri sendiri tanpa
bergantung pada orang lain.
2) Memiliki kecakapan berdasarkan penetapan hukum untuk
melaksanakan akad sebagai wakil orang lain. Kecakapan dalam
23Wahbah az-Zuhayli, , al Fiqh al Islam Wa Adillatuh, 198. 24 Ibid,. 199. 25 Ibid.
35
ranah ilmu fiqh diartikan sebagai kecakapan seseorang untuk untuk
memperoleh hak yang sah bagi dirinya, memikul kewajiban serta
sahnya tindakan yang dilakukan.
Untuk kecakapan dalam fiqh terdapat dua bagian yaitu:
1) kecakapan wujub yang merupakan kepatutan seseorang untuk
memperoleh hak dan memikul kewajiban, berdasarkan hak
kehidupan atau sifat kemanusian.
2) Kecakapan ada’ yaitu kecakapan seseorang melakukan perbuatan
yang diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum baik
perbuatan tersebut dibidang ibadat maupun muamalat.
Kondisi-kondisi para pihak yang membuat akad menjadi tidak sah
secara hukum. Kondisi-kondisi tersebut meliputi yakni: 26
1) Kecakapan tidak sempurna, kecakapan seseorang yang hanya sebatas
pada menerima hak dan belum dapat menjalankan kewajiban.
Termasuk dalam kategori ini adalah janin yang berhak memperoleh
empat hak penting yakni: hak keturunan, hak waris, hak wasiat dan
hak hasil wakaf.
2) Kondisi kecakapan sempurna bagi manusia yang mulai dari anak
sampai dewasa dijelaskan sebagai berikut: kecakapan anak yang
tufulah (dari lahir sampai usia 7 tahun) dalam usia ini, anak telah
dapat memiliki barang yang dibeli walinya atas namanya dan
memikul kewajiban dalam akad. Seperti pada tukar menukar,
26 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah” 6.
36
membayar hutang mengganti kerugian, membayar zakat, namun
tidak diwajibkan bagi anak tamyis untuk membayar kewajiban
agama yang mengandung unsur sanksi seperti membayar dam dan
diat.
3. Akibat hukum dari akad
Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibedakan menjadi dua
bagian, yakni: 27
a. Akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum
akad (hukm al aqd), dan
b. Akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak
akad.
Akibat hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang
menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui
perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-
hak dan kewajiban pada masing masing pihak dalam rangka mendukung
dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan
barang oleh pembeli kepada penjual. Terwujudnya tujuan merupakan akibat
hukum pokok akad, seperti pemindahan hak kepemilikan dari si penjual
kepada si pembeli pada akad jual beli, lihat macam-macam tujuan akad
pada pembahaan sebelumnya.28
Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan
akad, merupakan salah satu hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya
27 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah), Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 292
28 Ibid.
37
suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi
langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak
para pihak. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan
sebagai akad yang sahih akan mengikat para pihak yang melakukan akad.29
Tindakan para pihak dalam melakukan akad baik atas namanya sendiri
atau mewakili orang lain berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban
sebagaimana berikut:
a. para pihak yang melakukan suatu akad dengan kecakapan sempurna
dengan atas nama sendiri, maka akibat hukum dari akad yang dilakukan
mengikat kedua belah pihak dan dalam batas tertentu juga mengikat
pada hal-hal berikut yaitu: 30
1) Pengoper hak, baik umum maupun hak khusus seperti ahli
warisnya, penerima wasiat, dan pembeli.
2) Kreditur, akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh seorang
debitur pada kreditur berupa berkurangnya atau bertambahnya
jumlah jaminan hutang debitur pada kreditur. Hal ini sesuai dengan
asas dari hukum perikatan yang menerangkan bahwa semua
kekayaan debitur menjadi tanggungan terhadap hutang-hutangnya.
Inilah yang dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hutang seseorang
tidak dapat diwariskan, tetapi hutang tersebut dibebankan terhadap
harta si berhutang.
29 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. 265-266. 30 Ibid.
38
3) Pihak ketiga yang terlibat dan mendapat janji dalam akad tersebut,
meskipun pada asasnya suatu perjanjian hanya menimbulkan akibat
hukum bagi para pihak yang membuatnya dan tidak menimbulkan
akibat hukum bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian.
Meskipun demikian ada sebagian pakar yang beranggapan bahwa
janji melibatkan pihak ketiga dalam sebuah perjanjian dapat
dilakukan, dengan asas bahwa janji tersebut tidak menimbulkan
kewajiban bagi pihak ketiga. Jika pihak ketiga menolak maka pihak
pembuat janji harus bertanmggung jawab atas kerugian yang
ditimbulkan.
Adapun jika para pihak mewakili atau untuk dan atas nama orang
lain, maka akibat hukumnya kembali kepada orang yang diwakilinya
karena wakil hanya sebagai penghubung yang tidak bertanggung jawab
atas pelaksanaan perjanjian.31
b. Akibat hukum akad yang dilakukan wakil, ada saatnya seorang wakil
membuat perjanjian atas nama dan untuk asli (orang yang diwakili).
Akibat hukum pokok maupun tambahan kembali kepada asli, karena
dalam hal ini wakil hanya sebagai penghubung yang tidak memikul
tanggung jawab seperti pada akad-akad pelepasan dan riil. Tetapi
terbuka kemungkinan seorang wakil membuat perjanjian atas nama
dirinya untuk asli (orang yang diwakili). Sebaliknya jika para pihak
menyandarkan akad kepada dirinya sendiri meskipun bertujuan untuk
31 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. 268-269.
39
mewakili orang lain, maka hukum pokok tetap kembali kepada orang
yang diwakili. Sedangkan untuk hak-hak akad terdapat perbedaan
dikalangan ulama meskipun sebagian besar ulama beranggapan bahwa
hak-hak terlaksananya akad kembali pada wakil dan wakil juga lah
yang menuntut pelaksanaan akad oleh pihak ketiga.
c. Para pihak berakad dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh
ayah yang mewakili anaknya, kakek yang mewakili cucunya dan wali
(yang diangkat ayah atau kakeknya) untuk mewakili anak dibawah
umur. Selebihnya, tidak dibenarkan para pihak untuk berakat dengan
diri sendiri karena pada asasnya hukum Islam melarang seseorang
berakad dengan dirinya sendiri, baik dengan menjadi wakil dari satu
pihak dan dalam waktu yang sama menjadi pihak asli, atau menjadi
wakil dari dua pihak berbeda sekaligus. Pelarangan ini disebabkan
dalam setiap akad harus ada kedua belah pihak agar tidak terjadi
pertentangan disaat ia menjadi debitur dan kreditur pada waktu yang
bersamaan.32
4. Pernyataan Akad Sebagai Penyebab Timbulnya Akibat Hukum
Hakikat, maksud dan ruang lingkup suatu akad, dapat dilihat dari
pernyataan yang diucapkan dalam akad, yang dapat dipahami kedua belah
pihak atas kesepakatan akad yang dilakukan. Untuk itu perlu bagi kedua
belah pihak memahami baik dari segi teks maupun esensi pernyataan akad,
karena jika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami pernyataan akad
32 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. 270-271.
40
maka akan timbul perbedaan pada hukum yang berlaku. Serta akan
berimbas pada adanya perbedaan pada hak dan kewajiban (akibat hukum)
bagi para pihak dalam melaksanakan akad yang telah disepakati.33
a. Ruang lingkup akad
Pelaksanaan suatu akad merupakan aplikasi dari isi akad yang
dilakukan dan hanya dengan memahami kandungan akad para pihak
dapat mengetahui sejauhmana lingkup perjanjian. Untuk memahaminya
membutuhkan pemahaman yang sempurna bagi para pihak terhadap
hakikat pernyataan akad.34
Untuk meminimalisir kesalahan dalam mengartikan akad, sudah
semestinya kedua belah pihak menggunakan bahasa, cara, serta waktu
yang jelas dan tegas, sehingga dapat dipahami kedua belah pihak atas
akad yang gunakan. Apakah akad itu jual beli, atau akad lain karena
terciptanya akad yang jelas merupakan bagian yang tidak dapat
ditinggalkan dalam upaya mewujudkan transaksi yang adil. Bagi
pernyataan akad yang sudah cukup jelas, memudahkan dalam
memahami lingkup akad yang dilakukan, tidak perlu dicarikan
penafsirannya. Tetapi yang menjadi masalah ialah disaat pernyataan
akad tidak jelas dan bahkan tersamarkan maka dalam hal ini, ada
beberapa kaidah yang dapat digunakan para pihak untuk memahami
yakni: Pernyataan para pihak yang tidak jelas, ditafsirkan dengan
memilih tafsir yang memungkinkan perjanjian dilakukan dengan
33 Ibid,. 307. 34 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”, 9.
41
memegangi makna hakikatnya. Jika tidak dimungkinkan untuk
melakukan itu, maka dapat dipegangi makna majazi pernyataan dalam
upaya untuk tetap melaksanakan perjanjian yang ada. Jika sampai
tahapan mengambil makna majazi pernyataan belum dapat mengetahui
ruang lingkup perjanjian, maka pernyataan dapat diabaikan.35
b. Cakupan perjanjian
Cakupan isi perjanjian dalam suatu akad, bagi para pihak
merupakan akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban,
sebagaimana yang telah disebutkan dipembahasan sebelumnya. Untuk
akibat hukum terbagi menjadi dua, yakni akibat hukum pokok dan
akibat hukum tambahan. Akibat hukum pokok pada akad bernama,
hakibat hukum telah ditetapkan disaat membuat perjanjian sedangkan
untuk akad yang tidak bernama, akibat hukum pokoknya ditetapkan
oleh para pihak sendiri dalam perjanjian.
Akibat hukum tambahan (hak-hak akad) sering dibedakan menjadi
dua yaitu akibat hukum yang ditetapkan pembuat hukum syariat dan
akibat hukum yang dibuat para pihak dalam klausul perjanjian, sebagai
suatu yang harus dilaksanakan para pihak sebagai salah satu akibat
hukum yang timbul.36
Dalam memahami cakupan isi perjanjian ada beberapa hal yang
dapat dipedomani, yakni:
1) Ketentuan hukum syara yang melengkapi akad
35 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”, 9. 36 Ibid.
42
2) Adat kebiasaan (al ‘urf) melengkapi perjanjian,
3) Sifat perjanjian yang terkandung dalam perjanjian tersebut yang
saling ikut mengikuti. 37
c. Kewajiban untuk memenuhi Akad bagi para pihak
Setelah akad memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, dan dapat
dipahami ruang lingkup isi perjanjian oleh para pihak, timbullah
kewajiban untuk memenuhi akad sesuai tujuannya. Baik untuk akad
yang menimbulkan hak milik, akad yang menimbulkan hak dan
kewajiban bersama, akad yang menimbulkan jaminan, akad yang
menimbulkan mandat dan perwalian, atau akad yang menimbulkan
kewajiban untuk memelihara.
Kewajiban untuk melaksanakan akad sering berbenturan dengan
terjadinya klausul akad baku, yang sangat memberatkan salah satu
pihak dan pihak tersebut tidak dapat menolak atau memberikan tawar
menawar, karena berada dalam posisi yang lemah sehingga akad
tersebut harus dilakukan.38
Kondisi semacam ini sering terjadi dewasa ini, dimana secara
ekonomi faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh pihak tertentu yang
cenderung tidak memperdulikan pihak yang lain. Jika terjadi yang
sedemikian maka klausul akad baku tersebut telah menghilangkan
syarat terciptanya akad yang sahih. Dengan menghalangi terciptanya
keridaan kedua belah pihak atau sengaja untuk menghilangkannya,
37 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”, 9. 38 Ibid.
43
maka perjanjian tersebut batil dan hakim mempunyai kewenangan
untuk merubah klausul tersebut demi terciptanya akad yang sahih.
Disamping menghadapi akad baku, kewajiban melakukan akad juga
sering menghadapi kondisi/keadaan memberatkan, diluar kemampuan
para pihak dan terjadi diluar dugaan sebelumnya. Terutama pada akad
yang bersifat terus menerus atau akad yang pelaksanaannya secara
priodik beberapa waktu setelah terjadi akad. Sesuatu keadaan dianggap
memberatkan jika memenuhi beberapa kriteria berikut:39
1) Bila peristiwa terjadi setelah ditutupnya akad, bersifat umum dan
tidak hanya menyangkut diri pribadi debitur.
2) Kejadian luar biasa yang tidak dapat diperhitungkan atau
diperkirakan sebelumnya.
3) Kejadian tersebut menyebabkan pelaksanaan isi akad sangat
memberatkan dan menimbulkan kerugian luar biasa. Apabila
kejadian tersebut mengakibatkan perjanjian mustahil dilaksanakan,
maka keadaan tersebut bukan keadan yang memberatkan, melainkan
keadaan yang memaksa (darurat) dan mengakibatkan batalnya
perjanjian karena tidak dapat diterapkan.
Akibat hukum yang timbul bagi keadaan kriteria pertama, tidak
menyebabkan terhapusnya perikatan sama sekali karena hal itu bukan
keadaan darurat (memaksa), melainkan keadaan yang memberatkan.
Keriteria kedua, keadaan ini tidak dapat dinyatakan sebagai keadaan
39 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”, 10.
44
yang memberatkan dan tidak dapat menjadi alasan guna penyesuaian
isi perjanjian. Keriteria ketiga, keadaan yang membertakan, dalam
konteks keriteria ini tidak mengakibatkan batalnya perjanjian,
melainkan dapat disesuaikan dalam batas-batas yang dapat diterima
akal sehat dengan cara membagi kerugian kepada dua belah pihak
secara adil, sehingga kerugian fatal salah satu pihak dapat dikurangi.
Hal ini berbeda jika kejadian mengakibatkan perjanjian tersebut
mustahil dilaksanakan maka perjanjian tersebut batal.40
40 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”, 10.
45
BAB III
PRAKTIK DAN AKIBAT HUKUM SEWA MENYEWA
AKUN OJEK ONLINE OLEH ANGGOTA KOMUNITAS
PONOROGO OJEK ONLINE SINGO ALOON ALOON INDEPENDEN
DI KABUPATEN PONOROGO
A. Gambaran Umum Komunitas PONOROGO OJEK ONLINE SINGO
ALOON ALOON Independen (POOSA Independen)
1. Sejarah Berdirinya Komunitas POOSA Independen
Awal pembentukan komunitas POOSA Independen berawal
sekumpulan sesama ojek online yang selalu mangkal di Patung Singa
Aloon-Aloon Kabupaten Ponorogo sisi pojok Utara barat. Aloon-Aloon
sebagai titik utama bagi para pekerja ojek online untuk tempat mangkal,
sekaligus sebagai tempat untuk saling mengenal sesama pekerja ojek
online. Dari kondisi inilah, sesama ojek online yang biasa bertemu setiap
hari dan berinteraksi, menginisiasi untuk membentuk sebuah paguyuban
ojek online. Sedangkan yang mengusulkan untuk memberi nama
komunitas tersebut adalah Mas Effendi Rianto dan Mas Erwin Priyo
Nugroho. Dengan kesepakatan bersama sebanyak 21 orang, komunitas ini
berdiri dan resmi sebagai peringatan hari lahirnya adalah Tanggal 26 Mei
2018 dengan nama POOSA OJEK ONLINE PONOROGO. Singkatan dari
46
nama tersebut adalah Paguyuban Ojek Online Singo Aloon-Aloon
Ponorogo.1
Komunitas POOSA Independen adalah sebuah komunitas driver
ojek online yang ada di Kabupaten Kabupaten Ponorogo yang mempunyai
nama panjang Paguyuban Ojek Online Singo Aloon-aloon Independen.
Sejarah berdirinya POOSA tak terlepas dari perkembangan keberadaan
ojek online di Kabupaten Ponorogo, awal mula komunitas tersebut tidak
sengaja berdiri, dikarenakan keseharian driver ojek online itu melakukan
fingger aplikasi ojek online bertempat di aloon-aloon Kabupaten
Ponorogo, secara tidak langsung menjadikan intensitas bertemu setiap
driver ojek online tinggi dan mereka lalu mangkal di depan kantor bupati
Kabupaten Ponorogo, karena kebiasaan itu mereka berinisiatif untuk
menbentuk Group WhatsApp yang dijadikan sebagai wadah untuk berbagi
informasi baik dari aplikator maupun orderan yang bermasalah. Pada
tanggal 22 Mei 2019 salah satu anggota group tersebut yang bernama
Efendi Rianto berinisiatif membentuk paguyuban, tetapi belum ada nama
yang disepakati. Selanjutnya tanggal 26 Mei 2019 mereka melaksanan
kegiatan nobar liga Champions di warung Jaksa Agung, warung tersebut
adalah salah satu pangkalan para diver, akhirnya pada saat itu dibentuklah
POOSA OJEK ONLINE PONOROGO dan beranggotakan 20 driver ojek
online.2
1 Dikutip dari Profile Komunitas Driver Online POOSA Indpenden 2 Isa Fatoni Hidayat, (Sekretaris Komunitas POOSA Independen), Hasil Wawancara 6
Oktober 2020.
47
Selama perjalanan waktu berdirinya komunitas, memang banyak
sekali tantangan yang diemban oleh setiap orang yang tergabung ke dalam
komunitas ini. Banyak sindiran sindiran sesama pekerja ojek online yang
menganggap hal tersebut hanya untuk mengkotak kotakkan dalam hal
pertemanan. Tetapi dengan semangat 21 orang ini untuk tetap membawa
bendera komunitas POOSA Grab Kabupaten Ponorogo, lambat laun
banyak yang menerima kehadiran komunitas ini. Banyak yang bergabung
untuk menjadi bagian dari keluarga POOSA Grab Kabupaten Ponorogo.
Akan tetapi, eksistensi komunitas POOSA Grab Ponorogo tidak
berjalan lama karena terjadi perbedaan pendapat terutama berkaitan
dengan “one ojek online no aplikator lain”. Situasi ini dikarenakan antar
anggota ada yang tidak menyetujui kebijakan tersebut karena memang
banyak yang ingin mendaftarkan diri di aplikator ojek online lainnya.
Sehingga hal ini memunculkan dualisme pendapat yang berujung pada
pembubaran komunitas. Dengan dibubarkannya komunitas POOSA OJEK
ONLINE PONOROGO, keanggotaan yang masih solid dengan POOSA
Grab Kabupaten Ponorogo berinisiatif untuk membangkitkan kembali
POOSA Grab Kabupaten Ponorogo. Ide penamaan baru ini muncul atas
inisiatif Mas Isa Fatoni dengan memberi nama POOSA INDEPENDEN.
Visi Misi yang menjadi masalah pada situasi komunitas sebelumnya,
perlahan diganti. Dengan membentuk tujuan utama adalah menjadi
komunitas yang memiliki SDM yang mampu melaksanakan SOP
Aplikator, berguna bagi masyarakat, mampu berdiri dengan
48
mengembangkan usaha komunitas, serta menjadi pelopor penegakan kode
etik aplikator dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kemudian
Visi Misi “One Ojek online No Aplikator lain” dihapus dan diganti dengan
“One Komunitas No Just One Aplikator”. Atas kesepakatan itu juga, Pak
Bambang Munawar ditunjuk kembali untuk menjadi Ketua Umum
Komunitas. Kemudian penunjukan lokasi basecamp berada di warung
Restu ibu Jalan Bayangkara No. 24 Kabupaten Ponorogo.
Untuk pendaftaran menjadi anggota komunitas POOSA
Independen memberikan syarat kepada calon anggotanya agar mempunyai
akun driver ojek online, setelah itu nanti akan ada interview oleh pihak
yang di tunjuk oleh ketua komunitas, setelah lolos interview maka driver
tersebut sudah di akui sebagai anggota POOSA Independen, tetapi
diharuskan untuk mengikuti kopdar atau gathering.3
2. Angota Komunitas POOSA Independen
Anggota komunitas POOSA Indpenden saat ini berjumlah 154
anggota, mereka semua terdiri dari berbagai kalangan, baik dari kalangan
ekonomi menengah, atas dan bawah. Rata-rata usia anggota berumur 23-
35 tahun yang menandakan di dalam komunitas tersebut anggotanya
dalam masa-masa produktif. Dalam keanggotaannya komunitas kami
membagi dua kualifikasi, yaitu part time (paruh waktu) dan full time
(waktu penuh) dan persentase keduanya sekitar 40% untuk part time dan
60% untuk full time. Banyak juga driver yang khususnya part time itu
3 Isa Fatoni Hidayat, (Sekretaris Komunitas POOSA Independen), Hasil Wawancara 6
Oktober 2020.
49
penjaga toko, satpam, guru dan yang lainnya, demi memperoleh hasil
tambahan, mereka ikut mendaftarkan diri menjadi driver ojek online
Pada perjalanannya komunitas tersebut mengalami konflik internal
berupa pemahan yang berimbas kepada anggotanya, pemahan tersebut
adalah faham dimana anggota (driver) yang bukan menggunakan aplikasi
ojek online atau anggota yang menggunakan lebih dari satu akun
(misalnya Gojek, Uber, dan lain-lain ) di keluarkan secara paksa dan
menggunakan keputusan sepihak, yaitu dari ketua komunitas tersebut.
Selanjutnya komunitas tersebut membubarkan diri dan memulai lagi dari
awal, tentunya dengan visi dan misi yang berbeda dengan mengaca
terhadap pengalaman. Akhirnya pada tanggal 21 Januari 2020 komunitas
tersebut di bentuk ulang dengan nama POOSA Independen dan masih
eksis sampai sekarang dengan anggota berjumlah 150 orang yang berasal
dari semua kecamatan di Kabupaten Kabupaten Ponorogo kecuali
Kecamatan Ngrayun.4
3. Visi dan Misi Komunitas POOSA Indpenden
a. Visi
Menjadi komunitas yang siap sebagai keluarga kedua bagi
anggota, memperkuat kerja sama dan menjadi wadah untuk saling
berkomunikasi, berinteraksi, berkonsolidasi baik dengan
komunitas di Kabupaten Ponorogo maupun di luar Kabupaten
4 Isa Fatoni Hidayat, (Sekretaris Komunitas POOSA Independen), Hasil Wawancara 6
Oktober 2020.
50
Ponorogo dan single fighter online dan mampu berdikari dalam
hal ekonomi.
b. Misi
a. Menciptakan suasana komunitas yang berlandaskan
kekeluargaan dan gotong royong.
b. Menciptakan unit usaha yang menjadi nilai tambah bagi
komunitas dan anggotanya.
c. Menciptakan Sumber Daya Manusia Ojek Online yang
unggul, tangguh dan sopan di jalan sebagai pelopor
keselamatan berlalu lintas.
d. Menjadi komunitas yang tanggap lingkungan sosial.
e. Menjadi komunitas yang memperkuat kerjasama dan
komunikasi antar lintas komunitas luar Kabupaten Ponorogo.
f. Menciptakan Sumber Daya Manusia ojek online yang patuh
pada kode etik aplikator.
g. Menjadi komunitas yang terstruktur, terorganisir, dan tidak
melakukan anarkisme baik di dalam lingkungan komunitas
maupun diluar komunitas.
4. Struktur Pengurus Komunitas POOSA Indpenden
Pembina Komunitas :Darminto (Kepembinaan Struktural)
Sunardi (Kepembinaan SDM)
Ketua Umum Komunitas : Bambang Munawar
Wakil Ketua Umum Komunitas : Harianto
51
Sekretaris Komunitas : Isa Fatoni Hidayat, S. Sos
Bendahara Komunitas : Mahda Karisma Wicaksana
Korlap Satgas Humaniora :iHendro Cahyono (Pendampingan
Hukum, Sosial, Ekonomi, dan
Budaya saat terjadi permasalahan
antar anggota dan permasalahan
dengan pihak luar)
Humas Internal : Sujito (kepembinaan Internal)
Doni Setiyono (penyambung
komunikasi pengurus dan anggota)
Humas Eksternal :iEfendi Rianto (Kerjasama
sponsorsip dan negosiator tender
merchandise)
Solikin (Kegiatan Kepemudaan dan
Olahraga)
Korlap Unit Reaksi Cepat : Bayu Dwi Nugroho
Tim Bidang Merchandise :iSiswoko Youwono (Koordinator
Merchandise)
Imam Muttaqien (Desain Art
Merchandise)
Asistensi Kepengurusan : Sudarwin (koordinator tali asih dan
penjualan merchandise)5
5 Dikutip dari Profile Komunitas Driver Ojek Online POOSA Indpenden
52
B. Praktik Akad Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota
Komunitas POOSA Independen Di Kabupaten Ponorogo
Globalisasi berdampak pada terciptanya hal-hal baru yang dapat
memudahkan manusia dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang ekonomi.
Dewasa ini khususnya di kabupaten Kabupaten Ponorogo sudah hadir media
baru, berupa ojek online yang memberikan akses layanan kepada para driver
(sopir) yang bekerja sebagai pemberi jasa transportasi (driver ojek online)
dan para penumpang. Karena hal tersebut dapat memudahkan para
penumpang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, maka semakin banyak
orang yang menggunakan jasa layanan tersebut. ojek online di Kabupaten
Ponorogo dapat memperkecil angka penganguran, karena rata-rata penduduk
Kabupaten Ponorogo mulai mendaftarkan dirinya bergabung dan bekerja
sebagai driver ojek online dengan sistem ojek online yang tidak mengikat
yaitu sistem kerja yang dapat dilakukan kapan pun saat driver sedang
mengaktifkan apliksi ojek online-nya di aplikasi smartphone yang telah
terdaftar.
1. Latar belakang terjadinya praktik sewa-menyewa akun ojek online di
Komunitas POOSA Independen
Pekerjaan yang dilakukan oleh para driver ojek online tentunya
bermacam-macam, ada yang hanya bekerja menjadi driver ada juga yang
bekerja menjadi guru, berdagang dan lain-lain dan kesemuanya itu dalam
rangka memenuhi kebutuhan ekonomi para driver tersebut. Dalam hal ini
53
ada poin penting yang menjadi latar belakang terjadinya sewa akun,
pinjam akun atau jual beli akun. Biasanya dikarenakan driver asli yang
mempunyai akun biasanya sudah punya pekerjaan lain yang lebih mapan,
serta ingin memperoleh tambahan penghasilan, ada juga yang hanya
berlatar belakang agar akunnya bisa bermanfaat untuk oang lain, dalam
artian di pinjamkan dengan prinsip kepercayaan.
Dampak dari maraknya penggunaan jasa layanan ojek online
menjadikan banyaknya orang yang mendaftakan diri menjadi driver ojek
online, tetapi sekitar tahun 2018 perusahaan Grab sudah menutup peluang
untuk menjadi driver, karena tidak diadakannya lagi seleksi driver, hal itu
memicu terjadinya penjualan akun dan penyewaan akun driver ojek
online. Berikut ini keterangan dari Mas Sahroni yang merupakan driver
ojek online di kabupaten Kabupaten Ponorogo.
“kalau untuk penutupan pendaftaran menjadi driver ojek online itu sejak tahun 2018 mas, jadi sejak itu sudah tidak bisa lagi mendaftar menjadi driver ojek online. Paling jika ada pembukaan lowongan lagi dari pihak perusahaan ojek online untuk menjadi driver, baru bisa daftar lagi mas.”6
Pendapat lain juga dijelaskan oleh Mas Kurniawan selaku driver
ojek online di kabupaten Kabupaten Ponorogo.
“Hal tersebut dilakukan karena akibat dari banyaknya driver ojek online dibandingkan dengan jumlah penumpang Ojek online mas. Jadi, perusahaan ojek online pun mulai melakukan tindakan seperti penyaringan akun driver ojek online atau dengan memangkas akun driver ojek online. Perusahaan Ojek online melakukan tindakan tersebut dengan cara melakuan pemutusan hubungan kemitraan
6 Sahroni, Hasil Wawancara 7 September 2020.
54
secara sepihak. Dikarenakan oleh faktor penyebab yaitu driver ojek online yang sangat membeludak mas.”7 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa sejak tahun 2018 pihak perusahaan ojek online sudah tidak lagi
membuka lowongan untuk menjadi driver ojek online, dan orang-orang
yang akan mendaftar menjadi driver ojek online harus menunggu
pembukaan lowongan pendaftaran driver ojek online tersebut. Hal tersebut
memicu sebagian pemilik akun ojek online menyewakan akun ojek online
nya karena kebutuhan ekonomi dari masing-masing pihak semakin tinggi,
dan juga biasanya orang yang mempunyai akun tersebut sudah mempunyai
pekerjaan yang lebih menghasilkan, sehingga akunnya tidak di pakai lagi
dan memilih untuk menyewakan akun tersebut untuk penghasilan
tambahan.
2. Faktor penyebab terjadinya praktik sewa-menyewa akun ojek online
di Komunitas POOSA Independen
Peneliti menanyakan penyebab terjadinya sewa akun kepada
penyewa aku yang berjumlah 5 (lima) orang penyewa. Mereka bernama:
1. Miftakhul Masriki
2. Hengki Triawan
3. Lutfi Saefudin
4. Andi Prasetyo
5. Sujito
7 Riski Kurniawan, Hasil Wawancara 7 September 2020.
55
Menurut keterangan yang di peroleh dari hasil wawancara peneliti
dengan Mas Riki yang merupakan salah satu penyewa akun ojek online di
kabupaten Kabupaten Ponorogo, menurut penuturanya:
“Saya menyewa akun itu karena saya belum punya akun mas, waktu itu saya masih menunggu wisuda dan ingin mencari pekerjaan, dan ada teman saya yang mempunyai akun ojek online tapi tidak dipakai, karena teman saya itu sudah punya pekerjaan lain lalu teman saya akhirnya menyewakan akunnya ke saya, agar saya bisa bekerja.”8 Pendapat lain juga dijelaskan oleh Hengki Triawan selaku penyewa
akun ojek online di Kabupaten Ponorogo.
“Awalnya saudara saya itu mendaftarkan diri menjadi driver ojek online tetapi dengan motor saya mas, karena saudara saya belum punya motor sendiri waktu itu, sehingga akunnya jarang digunakan untuk bekerja, saya yang waktu itu sudah tidak ada jam kuliah akhirnya ditawari saudara saya untuk bekerja menjadi driver ojek online dengan akunnya”9
Mas Lutfi menuturkan :
“saya menyewa akun ojek online tersebut dengan tujuan agar bisa bekerja mas, sebelumnya saya bekerja sebagai kuli bangunan, tetapi ketika dirasa berat pekerjaan itu, saya istirahat dan berhenti menjadi kuli bangunan, saat itu kebetulan saya mendapatkan informasi ada akun yang di sewakan dari teman saya, akhirnya saya pun tertarik untuk mrncoba menjadi driver ojek online walau masih menggunakan akun milik orang lain” 10
Keterangan dari Mas Andi sebagai berikut:
“saya kan seorang pekerja di sebuah sekolah SMA di Ponorogo,
jarak antara rumah saya dengan tempat saya bekerja lumayan jauh, sekitar 8 KM, jadi saat itu saya sedang ngopi bersama teman saya, di tengah perbincangan itu, teman saya menawarkan akunnya yang sudah jarang di pakai karena teman saya sekarang tambah sibuk, jadi sudah tidak bisa aktif lagi menjadi driver, dan saya tertarik untuk mencobanya, jadi setiap saya pulang dan pergi ke sekolahan
8 Miftakhul Masriki, Hasil Wawancara 10 September 2020. 9 Hengki Triawan, Hasil Wawancara 9 September 2020. 10 Lutfi Saefudin, Hasil wawancara 18 Oktober 2020
56
tempat saya bekerja, saya juga mengaktifkan akun ojek online teman saya, lumayan mas buat pemasukan tambahan.11
Peneliti juga mewawancarai Pak Sujito, Pak Sujito menuturkan:
“saya punya akun ojek online, tapi itu Gojek, dan demi menambah penghasilan dan jaga-jaga dikala sepi orderan syaa pun memutuskan untuk menyewa akun teman saya yang kala itu sudah jarang di menyewa akun karena kebutuhan ekonomi mas, saya sudah pakai, karena teman saya sudah mendapatkan pekerjaan lain.”12
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa terjadinya Sewa-menyewa akun disebabkan oleh kebutuhan
ekonomi yang dialami oleh masing-masing pihak, baik dari penyewa
maupun pemilik akun, sama-sama bertujuan agar dapat berpenghasilan
dari akun ojek online.
3. Praktik sewa-menyewa akun ojek online di Komunitas POOSA
Independen
Dalam hal ini peneliti menanyakan kegiatan sewa menyewa akun
tersebut ke sekretasis komunitas POOSA Independen, beliau bernama Isa
Fatoni, beliau menuturkan:13
“gini mas, kita walau ikut aplikator kita tidak mau untuk diperbudak, jadi prinsipnya kita ambil yang nilainya positif dan kita hindari aturan yang merugikan kita, kalau menurut saya sewa, jual beli akun, atau pinjam meminjam akun itu tidak apa-apa apa asal tidak digunakan untuk hal hal yang sifatnya merugikan baik untuk sendiri atau orang lain, dan tentunya jujur dalam menggunakan akun tersebut dan sekarang itu ada mas, yang mau saya laporkan agar diputus driver, tetapi ini masih dalam pengawasan, kesalahan yang dilakukan adalah penipuan dalam melaksanakan order”
11 Andi Prasetyo, Hasil Wawancara 12 September 2020 12 Sujito, Hasil Wawancara 20 September 2020 13 Isa Fatoni Hidayat, Hasil Wawancara 6 Oktober 2020.
57
Menurut keterangan tersebut dapat dipahami bahwa bekerja
sebagai driver online menggunakan akun orang lain bukanlah masalah,
dengan catatan pengguna akun dari akun yang di pinjam, di sewa atau di
beli itu bisa amanah dan tidak melakukan pelanggaran yang sifatnya
merugikan, baik untuk driver, untuk pemilik akun ataupun juga pihak
costumer.
Terkait maraknya kegiatan sewa akun ojek online disini mas Isa
memberikan keterangan:14
“memang masih ada mas tetapi sudah tidak terlalu banyak kalau sekarang ini , hal ini disebabkan oleh adanya verifikasi wajah yang diadakan oleh pihak aplikator , jadi yang mau meminjam atau sewa menyewa atau jual beli, mereka pikir-pikir lagi, untuk jumlahnya keseluruhan driver ojek online itu sekitar 3000 akun, tetapi yang aktif jika dilihta dari portal ojek online itu di Kabupaten Ponorogo sekitar 50-150 bakun per hari, dan yang bekerja sebagai driver dengan akun orang lain itu sekitar 15% dari driver yang aktif mas dan itu kita bahasanya akun joki” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa adanya kasus baik
berupa sewa akun, jual beli akun ataupun sewa akun, dan jika di
kalkulasikan sekitar 20 akun dari 150 akun yang aktif setiap harinya itu
akun milik orang lain yang digunakan baik itu disewa, di jual atau di
pinjamkan.
4. Jumlah akun sewa yang ada di Komunitas POOSA Independen
Mas Isa menuturkan:
“untuk data berupa dokumen terkait jumlah driver dan jumlah driver yang aktif setiap harinya kami tidak ada mas, soalnya itu termasuk data rahasia perusahaan, tapi, setiap harinya kami selalu menjalin komunikasi dengan kantor mas, lewat media Whats App,
14 Isa Fatoni Hidayat, Hasil Wawancara 6 Oktober 2020.
58
dari komunikasi tersebut saya selalu menanyakan berapa jumlah driver yang aktif setiap harinya, itu jumlahnya sekitar 50-150 akun yang aktif perharinya dari 3000 akun ojek online di Kabupaten Ponorogo”15 Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa ada sekitar 3000
akun ojek online di Kabupaten Ponnorogo.
Mas Isa juga memberikan keterangan sebagai berikut:
“dan untuk perincian akun yang joki, atau akun orang lain yang
dipakai oleh driver itu sekitar 20 akun mas, 10 akun pinjaman, 5 akun jual beli dan 5 akun sewa, informasi itu saya peroleh dari teman-teman driver di group Whats App komunitas mas”16
Dalam penuturannya mas Isa juga menuturkan:17
“untuk akun joki di komunitas kita itu ada mas, 2 orang, mereka tetapi akadnya pinjam akun, kalau sewa dan jual beli tidak ada” Penuturan diatas menunjukan adanya kontradiksi dalam komunitas
tersebut anatara kasus sewa akun dan jual beli akun. Disini penelitian
difokuskan kepada sewa menyewa akun, dan data dari sewa menyewa
akun tersebut akan dipaparkan dalam pembahasan selanjutnya.
5. Syarat dan upah dalam praktik sewa-menyewa akun ojek online di
Komunitas POOSA Independen
Pada umumnya ada syarat yang diberikan oleh pemilik akun ketika
akan menyewakan akunnya, syarat itu berupa identitas diri dari penyewa
akun baik berupa KTP/SIM/KTA, hal ini bertujuan agar jika terjadi hal-hal
yang merugikan kedua belah pihak, maka permasalahannya dapat
diselesaikan oleh keduanya dengan cara yang terbaik.
15 Isa Fatoni Hidayat, Hasil Wawancara 6 Oktober 2020. 16 Ibid., 17 Ibid.,
59
Akad Sewa-menyewa akun ojek online terjadi ketika ada
kesepakatan antara pihak penyewa dan pemberi sewa. Pihak penyewa
harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh
pemilik sewa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Rudi selaku
pemilik akun ojek online:
“Saya waktu itu menyewakan akun saya kepada teman saya yang
bernama Riki, waktu itu saya meminta KTP-nya sebagai jaminan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal jika Riki melakukan penipuan terhadap costumer atau mengambil uang dengan akun tersebut dan itu atas nama saya mas”18 Pendapat lain diungkapkan oleh mas Riski selaku pemilik akun
ojek online:
“untuk jaminan nya itu tergantung dari masing-masing pemilik akun mas, biasanya KTP penyewa bisa juga barang yang lain mas. Sedangkan untuk masa sewanya 1 bulan sekali, setelah masa sewa habis nanti akun dikembalikan lagi tapi kalau mau disewa juga harus membayar sewa lagi.”19 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa setelah kedua pihak saling menyetujui terhadap sewa akun tersebut
dan syarat dari pemilik akun sudah di penuhi maka terjadilah penyerahan
objek Sewa-menyewa (ma’qud alaih) berupa akun driver ojek online pada
saat terjadi akad. Mengenai Pembayaran Sewa-menyewa biasanya
dilakukan di awal akad, dan di tarif 1 x bayar dalam sebulan, jadi jika
sudah sebulan masa sewa, penyewa harus memberikan pembayaran sewa
lagi jika dia masih ingin melanjutkan persewaan akun tersebut. Berikut
penjelasan dari Mas Riki:
18 Rudi Iskandar, Hasil Wawancara 10 September 2020. 19 Riski Kurniawan, Hasil Wawancara 7 September 2020.
60
“Waktu saya menyewa akun dulu, saya membayar tarif sewa sejumlah Rp500.000,00. perbulan. Pembayaran itu terjadi ketika di awal akad. Jadi sebulan sekali selama itu saya masih menyewa akun Mas Rudi saya membayar di awal bulan, saya menyewa akunnya sekitar 5 bulan lamanya.”20 Pendapat lain diungkapkan oleh Mas Hengki bahwa ketika dia
menyewa akun saudaranya dia memberikah upah sewa kepada saudaranya
“kami dulu melangsungkan akad sewa menyewa akun tersebut sama-sama setuju bahwa upahnya adalah kartu paket internet Smartfreen Unlimited, jadi saya setiap bulannya membelikan kartu paket internet tersebut untuk membayar sewa terhadap akun Mas Budi yang tidak lain adalah sepupu saya sendiri.”21 Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode
pembayaran yang digunakan di dalam akad sewa akun ojek online tidak
harus berupa uang tunai melainkan bisa juga berupa barang, tergantung
kesepakatan dari kedua belah pihak, dan untuk waktu pembayaran
dilakukan ketika akad berlangsung, jika memang dari pihak penyewa
sudah siap untuk membayar, apabila penyewa belum bisa membayar di
awal maka akan terjadi negosiasi kembali antara kedua belah pihak untuk
menentukan waktu pembayaran, pembayaran juga bisa berbeda nominal
dari penyeewaan bulan pertama dan bulan lainnya biasa naik bisa juga
turun, tergantung dari pendapatan penyewa tersebut dalam melaksanakan
pekerjaannya sebagai driver.
20 Miftakhul Masriki, Hasil Wawancara 10 September 2020. 21 Hengki triawan, Hasil Wawancara 9 September 2020.
61
6. Masa sewa dalam praktik sewa-menyewa akun ojek online di
Kabupaten Ponorogo
Masa sewa akun itu biasanya sebulan, jika watu sebulan telah
dilalui biasanya antara penyewa dan pemilik akun akan bertemu dan
merundingkan terkait penyewaan akun tersebut, apakah akan melanjutkan
persewaan atau mengakhirinya dengan pengembalian akun kepada pemilik
akun tersebut, berikut penjelasan dari Mas Rudi:
“begini mas, ketika janga waktu satu bulan setelah akad, kami bertemu dan kami membicarakan hasil serta saya bertanya kepada Mas Riki apakah masih ingin menyewa atau sudah berhenti menyewa, jika dari Mas Riki masih ingin bekerja sebagai driver dan saya juga belum membutuhkan akun tersebut maka berlanjutlah penyewaan akun tersebut, jika dari saya sudah membutukan akun tersebut untuk saya sendiri otomatis akunnya saya minta dan penyewaan akunpun berakhir”.22
Pendapat lain diungkapkan oleh Mas Hengki:
“saat itu ketika saya masih menyewa akun, saya dan mas Budi
tidak menentukan sampai kapan akunnya saya pakai, intinya ketika saya masih menjadi driver menggunakan akun miliknya, maka saya setiap sebulan sekali membelikan kartu paket internet Smartfreen Unlimited dan saya berhenti menggunakan akun Mas Budi ketika terjadi pemblokiran sementara yang mengharuskan kami pergi ke kantor ojek online Cabang Surabaya untuk pembukaan akun yang diblokir sementara ”23 Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika habis
masa sewa akun, maka kedua belah pihak akan bertemu untuk membahas
keberlanjutan sewa akun atau pemberhentian sewa akun tersebut, jika
keduanya sepakat untuk melanjutkan penyewaan akun, maka penyewaan
22 Rudi Iskandar, Hasil Wawancara 10 September 2020. 23 Hengki Triawan, Hasil Wawancara 9 September 2020.
62
akunpun berlanjut, tetapi jika salah satu pihak sudah tidak ingin lagi
melanjutkan penyewaan akun tersebut maka sewa akun tersebut berakhir.
C. Akibat Hukum Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota
Komunitas POOSA Independen Di Kabupaten Ponorogo
1. Konsekuensi Sewa-menyewa Akun Ojek Online di Komunitas POOSA
Independen
Akad sewa menyewa akun tersebut tentu mengakibatkan konskuensi
yang harus di tanggung oleh masing-masing pihak, sebagaimana yang
diungkapkan oleh Mas Hengki:
“Sebenarnya kalau masalah yang sepele itu komplain dari pelanggan mas, komplain terkait motor, biasanya timbul pertanyaan kok beda plat nomornya mas? Tapi bisa di jawab dengan alasan-alasan teknis, semisal motor yang didaftarkan dipakai ayah atau alasan yang lain yang dapat meyakinkan pelanggan, untuk permasalahan yang serius itu ketika diadakannya verivikasi wajah oleh pihak ojek online, waktu itu saya menggunakan muka saya, sehingga akun itu terblokir sementara, hingga saya dan saudara saya yang yang bernama Budi mengurusnya ke kantor ojek online di Surabaya mas”24
Pendapat lain diungkapkan oleh Mas Rudi:
“Kadang orang yang menyewa akun itu bukan dari pihak driver mas, jadi masih belum punya pengalaman untuk menggunakan akun ojek online tersebut, jadi terkadang jika penyewa melakukan kesalahan akun itu terblokir sementara atau malah sampai di putus driver dari pihak ojek online mas”25
Jadi dapat disimpulkan konskuensi akibat sewa akun tersebut adalah
pemblokiran sementara atau pemutusan driver jika terjaKdi kesalahan
ketika menggunakan aplikasi ojek online, namun jika dari pihak ojek online
24 Hengki Triawan, Hasil Wawancara 9 September 2020. 25 Rudi Iskandar, Hasil Wawancara 10 September 2020.
63
mengetahui tentang adanya sewa akun tersebut sudah tentu akan di black list
dan diputus hubungan kemitraan dengan driver yang menyewakan akunnya.
2. Komplain dari costumer terhadap kegiatan sewa-menyewa akun ojek
online di Komunitas POOSA Independen
Selanjutnya apabila terjadi komplain dari penumpang kepada
driver yang menggunakan akun sewaan biasanya akan dijawab dengan
alasan yang bersifat teknis, semisal plat nomor motor berbeda, atau
orangnya tidak sama dengan akun ojek online yang dipesan, menurut
penjelasan dari Mas Hengki:
“Ketika saya narik menggunakan akun Mas Budi, biasanya
dikomplain terkait plat nomor kendaraan, tapi saya jawab motor yang di daftarkan di akun sedang dipakai untuk keluar kota dan penumpang biasanya memaklumi hal tersebut mas”26
Pendapat lain diungkapkan oleh Mas Lutfi selaku penyewa akun
ojek online:
“Ya kadang kalau ada komplain dari penumpang terkait motor yang
digunakan itu kok berbeda? Bisa beralasan motor yang di daftarkan di akun sedang di cuci atau motor sedang dipakai keluarganya, itu ketika ditanya motor kok platnya berbeda dengan keterangan yang ada di akun, tapi ketika ditanya lagi, Mas kok orang yang ada aplikasi sama sampean kok berbeda, biasanya saya jawab sejujurnya, ini akun nyewa, soalnya karena kebutuhan ekonomi, soalnya mau alasan seperti apapun kan sudah tidak bisa, tapi biasanya driver kan memakai masker, jadi hal itu jarang terjadi mas”27
Jadi dapat disimpulkan dari kedua pernyataan diatas jika terjadi
komplain dari penumpang terkait kendaraan yang digunakan untuk bekerja
itu berbeda, alasan yang digunakan biasanya bersifat teknis, namun jika
26 Hengki Triawan, Hasil Wawancara 9 September 2020. 27 Lutfi Saefudin, Hasil wawancara 18 Oktober 2020.
64
komplain terkait driver yang berbeda dengan keterangan yang ada di
aplikasi, alasan yang di gunakan biasanya jawaban sejujurnya, bahwa akun
tersebut memang akun sewaan dan hal tersebut terjadi karena kebutuhan
ekonomi, tetapi hal itu jarang terjadi karena biasanya driver selalu
memakai masker.
Akad sewa akun ojek online yang terjadi di Kabupaten Kabupaten
Ponorogo menimbulkan akibat hukum yang lahir dari suatu hubungan
hukum antara dua subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang
satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam hal ini
antara penyewa dengan pemilik akun ojek online mengadakan perjanjian
Sewa-menyewa akun ojek online, maka lahirlah akibat hukum antara
penyewa dan pemilik akun, akibat hukum tersebut antara lain: kewajiban
maing-masing pihak dalam memenuhi hak pihak lain, seperti penyerahan
akun, pemberian ujroh/upah dari pihak penyewa ke pemilik akun, serta
pemenuhan syarat oleh pihak penyewa, seperti penyerahan jaminan
(ID/KTP/KK/KTA).
Menururt penuturan dari Mas Rudi akibat hukum yang timbul
dalam akad penyewaan akun ojek online-nya sebagai berikut:
“ketika kami melangsungkan akad sewa akun ojek online, mas Riki memenuhi Syarat yang telah saya berikan yaitu menyerahkan ID berupa KTP kepada saya, kami juga menyepakati besaran upah sebesar Rp500.000,00. Dan Mas Riki pun membayarnya pada pertemuan itu, lalu saya memberikan Pasword serta ID akun 0jek online saya agar bisa digunaka oleh Mas Riki, setiap bulannya kami bertemu untuk membicarakan tentang penyewaan akun tersebut, apakah akan melanjutkannya atau menyudahinya, jadi
65
setiap bulan kami bisa dibilang melakukan akad Sewa-menyewa lagi mas”28
Dapat disimpulkan akibat hukum yang lahir dari penyewaan akun
ojek online tersebut adalah Hal yang merupakan hak dan kewajiban antara
keduanya yang saling berhubungan dan akibat hukum tersebut dapat
lenyap ketika semua perjanjian dalam akad sewa akun ojek online telah
terpenuhi dan masa sewa telah habis.
28 Rudi Iskandar, Hasil Wawancara 10 September 2020.
66
66
BAB IV
ANALISIS IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA
AKUN OJEK ONLINE DI KOMUNITAS POOSA INDEPENDEN
A. Analisis Ijarah Terhadap Praktik Akad Sewa-Menyewa Akun Ojek
Online Oleh Anggota Komunitas POOSA Independen di Kabupaten
Ponorogo
Kasus yang terjadi di Kabupaten Ponorogo tidak hanya sewa akun saja,
melainkan juga ada jual beli akun dan pinjam akun, dalam hal ini peneliti
memfokuskan penelitian terhadap permasalahan sewa-menyewa akun ojek
online, penelitian ini berfokus untuk menggali serta menganalisis hasil data
dari lapangan yang diperoleh dari para narasumber, dari data yang di peroleh
transaksi atau akad dalam penyewaan akun ojek online, menggunakan sistem
sewa-menyewa atau disebut juga dengan ijarah dengan ketentuan pihak
penyewa yaitu penyewa akun ojek online dan dari pihak yang menyewakan
yaitu pemilik akun ojek online. Tentunya mengenai proses akad yang terjadi
dari awal samapi akhir ini yang menjadi poin penting karena tidak diragukan
lagi sah atau tidaknya suatu transaksi, disebut juga akad bisa dinilai setelah
mengetahui proses akadnya dengan memakai teori hukum Islam.
Proses yang terjadi dalam akad sewa-menyewa akun ojek online itu atas
dasar kerelaan antara kedua belah pihak, serta terjadi karena kebutuhan
ekonomi dari masing-masing pihak. Objek dari akad tersebut adalah akun ojek
online yang dimiliki oleh driver ojek online. Penentuan masa sewanya berlaku
67
selama satu bulan, jadi setiap satu bulan sekali keduanya melakukan
pertemuan untuk merundingkan penyewaan akun tersebut. Berikut syarat-
syarat yang terdapat dalam akad sewa akun ojek online tersebut antara lain:
1. Tanda pengenal asli seperti KTP/SIM/KK/KTA dari calon penyewa;
2. Membayar uang sewa akun ojek online;
3. Memberikan barang yang disetujui bersama dijadikan sebagai upah sewa
akun Grab.
Metode pembayaran yang digunakan di dalam akad sewa akun Grab tidak
harus berupa uang tunai melainkan bisa juga berupa barang, tergantung
kesepakatan dari kedua belah pihak, dan untuk waktu pembayaran dilakukan
ketika akad berlangsung. Jika memang dari pihak penyewa sudah siap untuk
membayar. Apabila penyewa belum bisa membayar di awal maka akan terjadi
negosiasi kembali antara kedua belah pihak untuk menentukan waktu
pembayaran, pembayaran juga bisa berbeda nominal dari penyewaan bulan
pertama dan bulan lainnya biasa naik bisa juga turun, tergantung dari
pendapatan penyewa tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai
driver.
Masa sewa akun itu biasanya sebulan. Jika waktu sebulan telah dilalui
biasanya antara penyewa dan pemilik akun akan bertemu dan merundingkan
terkait penyewaan akun tersebut, apakah akan melanjutkan persewaan atau
mengakhirinya dengan pengembalian akun kepada pemilik akun tersebut.
Konskuensi akibat sewa akun tersebut adalah pemblokiran sementara atau
pemutusan mitra jika terjadi kesalahan ketika menggunakan aplikasi akun ojek
68
online. Namun, jika dari pihak Grab mengetahui tentang adanya sewa akun
tersebut sudah tentu akan di black list dan diputus hubungan kemitraan dengan
driver yang menyewakan akunnya. Selanjutnya apabila terjadi komplain dari
penumpang kepada driver yang menggunakan akun sewaan biasanya akan
dijawab dengan alasan yang bersifat teknis, semisal plat nomor motor berbeda,
atau orangnya tidak sama dengan akun ojek online yang dipesan.
Dalam akad tersebut yang dijadikan objek adalah akun ojek online,
dimana dalam akun tersebut terdapat data diri dari pemilik akun, hal tersebut
yang menimbulkan permasalahan baik dari segi pelaksanaan sewa maupun
jika di telaah dengan aturan hukum, disini peneliti akan berusaha menguraikan
jawaban terkait dari hasil analisa akad sewa menyewa diatas.
Dampak adanya sewa akun tersebut memungkinkan hal-hal yang bisa
merugikan perusahaan, baik itu penurunan kepercayaan customer, atau jika
pelanggarannya serius dapat terjadi pelanggaran pidana, misal penipuan dan
lain-lainnya.
Dalam hukum Islam al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam
bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam
Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’.1
Berdasarkan ayat al-Qur’an, hadits Nabi, dan ketetapan ijma ulama. Adapun
dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah sebagai berikut:
1 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 277.
69
Artinya:jTempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.2
Artinya:jjSalah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".3
Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda:
عطوا الأجي ر أجره ق بل أن يجف عرقه أ .
2 Al-Qur’an, 65:6. 3 Al-Qur’an, 28:26.
70
Artinya: Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya”(Hadis riwayat Ibnu Majah)4
Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhua (ia berkata),
يل ثم من بني عبد بن عد وسلم وأبو بكر رجلا من ب واستأجر النبي صلى الله عليه يد ني الد د ي
ر بدلهداية .خر ي تد الخر يت المد
Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”(Hadis riwayat Bukhari Muslim)5
Dalam hukum islam, salah satu prinsip dasar dari akad adalah bahwa suatu
transaksi bisnis haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan orang
lain.6 Dalam hal ini Allah berfirman melalui surat an-Nisa ayat 29.
Artinya: Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.7
4 Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “Ijarah (sewa-menyewa),” dalam
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0vT7fOnz7x0J:https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewamenyewa.html+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d , (diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, jam 14.45 WIB).
5 Ibid,. 6 Lukman Santoso, HUKUM PERIKATAN-Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak,
Kerja Sama dan Bisnis, 49. 7 Al-Qur’an, 4:29.
71
Dalam kandungan ayat diatas dapat kita pahami bahwasanya kita diajarkan
untuk tidak memakan, memanfaatkan, menggunakan atau semacamnya, barang
atau jasa milik orang lain tanpa akad yang jelas atau cara yang salah, sebaliknya
kita diajarkan untuk berakad dengan kejelasan serta saling memberikan manfaat
satu sama lain baik itu dalam hal berakad atupun tidak berakad.
Adapun akad sewa akun yang ojek online itu tidak sesuai dengan ketentuan
yang telah di sebutkan diatas, yang mengakibatkan kerugian baik untuk pihak-
pihak yang berakad, baik driver, penyewa serta costumer yang berarti bahwa akad
sewa akun tersebut dilarang karena mengandung unsur penipuan untuk costumer
dan berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak terkait penyewa akun
ojek online, pemilik akun ojek online serta costumer. Kerugian yang terjadi akibat
sewa akun tersebut bisa berupa kerugian yang bersifat moral ataupun kerugian
yang bersifat material.
Syarat ijarah menurut jumhur ulama dapat dikategorikan menjadi 3 bagian,
yakni syarat shahih, syarat fasid (rusak), dan syarat batil. Sedangkan dalam
sewa-menyewa akun ojek online yang terjadi antara pihak penyewa dengan
pemilik akun ojek online syaratnya itu temasuk dalam kategori syarat yang
batil. Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih,
dan tidak memberikan manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi
malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.8.
Syarat yang ada dalam sewa-menyewa akun ojek online itu adalah
pemberian jaminan KTP/Identitas Diri yang asli, bertujuan agar jika terjadi
8 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 63-64.
72
hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak, mereka dapat
meminta pertanggungjawaban dan menyelesaikan permasalahannya tanpa
terjadi konflik antara kedua belah pihak, syarat berupa pemberian uang/barang
yang dijadikan sebagai upah sewa, namun dalam akad tersebut telah
melanggar ketentuan nash, dimana dalam nash disebutkan dalam surat Huud
Ayat 85:
م ول ت عث وا فى ٱلأرض مف و سدين ل ت بخسوا ٱلندس أشيدء
Artinya: “dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” Q. S. Huud 85.
Ayat diatas menegaskan bahwa kita diperintahkan unuk memenuhi takaran
dan timbangan secara adil apabila menakar atau menimbang untuk orang lain.
Dan tidak diperbolehkan untuk mengurangi hak-hak orang lain sedikitpun
dengan cara mengurangi takaran atau timbangan, melakukan kecurangan atau
menipu. Dan kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi dengan
melakukan pembunuhan atau perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.9
Rukun akad yang terdapat dalam akad sewa akun grab tersebut meliputi
Ijab qabul yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang
melakukan kontrak/akad, serta adanya kedua belah pihak yang bertransaksi,
adanya imbalan berupa uang atau barang, tergantung kesepakatan kedua belah
pihak. Nilai kemanfaatan sudah ada dalam praktik akad tersebut, tetapi disisi
9 Muhammad Nizar, “prinsip kejujuran dalam perdagangan versi al-Qur’an” MAFHUM:
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 02 (November 2017), 3.
73
lain ada nilai mudharat atau kerugian serta berpotensi terjadi penipuan jika
akad sewa akun ojek online tersebut.
Objek akadnya adalah akun ojek online yang akan digunakan oleh
penyewa untuk bekerja sebagai driver ojek online. Dalam hukum Islam Rukun
biasa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujud
(eksis) sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu. Rukun
akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk
mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa
disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi. Dalam hal
ini jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari ‘akid (pihak yang
berakad), ma’qud ‘alaih (objek akad), dan sighat.10
Berdasarkan keterangan diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa
rukun dalam akad sewa akun ojek online tersebut belum memenuhi rukun
yang telah di tetapkan oleh jumhur ulama, terkait objek sewa tersebut itu
berupa akun ojek online yang berisikan data diri dari pemilik akun, dan
menjadikannya tidak disahkan karena jika terjadi sewa akun yang
mengandung unsur penipuan, dimana dalam akun tersebut tidak sesuai dengan
driver yang bertemu dengan costumer, jadi objek tersebut tidak sesuai denga
ketentuan syara’ dan tidak memenuhi ketentuan syarat Ma’qud ‘alaih (objek
transaksi) yang ada dalam akad ijarah.
Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas adalah tidak
diperbolehkan melakukan akad/transaksi sewa akun Grab, karena dalam akad
10 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 50.
74
tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam teori ijarah yang telah disebutkan
diatas, dan pada saat pelaksanannya nanti dapat menyebabkan berbagai
permasalahan diantaranya seperti komplain dari costumer serta berpotensi
mengakibatkan terjadinya kasus penipuuan, karena akun dengan pengguna
akun itu tidak sesuai. Dan sekarang sulit untuk melakukan sewa menyewa
akun tersebut, dikarenakan dari pihak penyedia layanan menigkatkan
keamanan berupa scan wajah ketika setiap akan mengaktifkan aplikasi
tersebut, dan jika terjadi ketidak sesuaian ketika scan wajah, maka akun akan
terblokir untuk sementara.
B. Tinjauan Ijarah Terhadap Akibat Hukum Akad Sewa-Menyewa Akun
Ojek Online Oleh Anggota Komunitas POOSA Independen Di
Kabupaten Ponorogo
Akad sewa akun Grab yang terjadi di Kabupaten Ponorogo menimbulkan
akibat hukum yang lahir dari suatu hubungan hukum antara dua subjek
hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak
dan kewajiban pihak yang lain. Dalam hal ini antara penyewa dengan pemilik
akun Grab mengadakan perjanjian sewa-menyewa akun Grab, maka
seharusnya lahirlah akibat hukum antara penyewa dan pemilik akun, akibat
hukum tersebut antara lain kewajiban maing-masing pihak dalam memenuhi
hak pihak lain, seperti penyerahan akun, pemberian ujroh/upah dari pihak
penyewa ke pemilik akun, serta pemenuhan syarat oleh pihak penyewa, seperti
penyerahan jaminan (ID/KTP/KK/KTA). Akibat hukum yang lahir dari
penyewaan akun Grab tersebut adalah hal-hal yang merupakan hak dan
75
kewajiban antara keduanya yang saling berhubungan dan akibat hukum
tersebut dapat lenyap ketika semua perjanjian dalam akad sewa akun Grab
telah terpenuhi dan masa sewa telah habis.
Akad sewa akun ojek online yang terjadi di Kabupaten Ponorogo di latar
belakangi oleh kebutuhan ekonomi setra bertujuan agar masing-masing pihak
mendapatkan penghasilan. Akan tetapi dalam akad tersebut terdapat ketidak
sesuaian dengan aturan hukum dalam ijarah, berupa objek akad yang berupa
akun milik driver ojek online yang di dijadikan sebagai barang sewaan, serta
terdapat pula unsur penipuan dan berpotensi untuk merugikan berbagai pihak
khususnya pihak-pihak yang berakad. Yang berarti menjadikan akad tersebut
akad yang batil, yakni akad yang tidak terpenuhinya unsur-unsur asasi dan
syarat-syaratnya, sehingga mayoritas ulama memandang bahwa akad yang
tidak sahih ini didalamnya terkandung akad yang batil. Akad yang batil adalah
akad yang tidak sah sama sekali sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.11
Dalam suatu akad terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam
melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau
tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad,
berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun
hak-hak para pihak. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad,
dinyatakan sebagai akad yang sahih akan mengikat para pihak yang
melakukan akad.12
11 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 57. 12 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. 265-266.
76
Kerelaan para pihak untuk melakukan akad merupakan asas terlaksananya
akad dan mutlak dibutuhkan untuk mengadakan akad, hal ini berdasar pada al-
Qur’an surat An-Nisa: 29:
Artinya: Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.13
Ayat di atas, menjelaskan secara jelas bahwa untuk mendapatkan hak atas
harta orang lain hendaknya dengan jalan perniagaan atau dengan kemauan
kedua belah pihak, yakni dengan memberikan kebebasan dalam memilih akad,
selama akad yang dilakukan tidak terdapat nash yang melarang sehingga
bertentangan dengan dalil syar’i.14
Hakikat, maksud dan ruang lingkup suatu akad, dapat dilihat dari
pernyataan yang diucapkan dalam akad, yang dapat dipahami kedua belah
pihak atas kesepakatan akad yang dilakukan. Untuk itu perlu bagi kedua belah
pihak memahami baik dari segi teks maupun esensi pernyataan akad, karena
jika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami pernyataan akad maka akan
timbul perbedaan pada hukum yang berlaku. Serta akan berimbas pada adanya
13 Al-Qur’an, 4:29. 14Wahbah az-Zuhayli, , al Fiqh al Islam Wa Adillatuh, 198.
77
perbedaan pada hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi para pihak dalam
melaksanakan akad yang telah disepakati.15
Setelah ditinjau dari ketentuan akibat hukum dalam hukum Islam akibat
hukum yang lahir karena akad sewa-menyewa akun ojek online di Kabupaten
Ponorogo menjadikannya tidak mengikat kedua belah pihak, baik penyewa
maupun pemilik akun, tidak menjadikan timbulnya hak dan kewajiban antara
keduanya yang harus dipenuhi. Akad tersebut masuk kategori akad yang batil
karena akad tersebut melanggar ketentuan syara’.
15 Wahbah az-Zuhayli, , al Fiqh al Islam Wa Adillatuh, 307.
78
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Tinjauan
Ijarah Terhadap praktik Akad Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Oleh
Anggota Komunitas POOSA Independen Di Kabupaten Ponorogo, dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktik akad sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota Komunitas
POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo dilakukan secara lisan atau
tidak tertulis, objeknya berupa akun ojek online, upah bisa berupa barang
atau uang, Menurut analisis ijarah dapat diambil kesimpulan bahwa tidak
diperbolehkan melakukan akad/transaksi sewa akun ojek online, karena
dalam akad tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam teori ijarah.
2. Akibat hukum sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas
POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo di analisis menggunakan
teori ijarah memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum yang lahir
karena akad sewa-menyewa akun ojek online di Kabupaten Ponorogo
menjadikannya tidak mengikat kedua belah pihak, baik penyewa maupun
pemilik akun, tidak menjadikan timbulnya hak dan kewajiban antara
keduanya yang harus dipenuhi. Akad tersebut masuk kategori akad yang
batil karena akad tersebut melanggar ketentuan syara’.
79
B. Saran
1. Menurut teori ijarah bahwa sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota
komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo belum memenuhi
syarat dan rukun sahnya ijarah, dan sebaiknya sewa menyewa akun ojek
online tidak perlu dilakukan. Dikarenakan berpotensi untuk merugikan
pihak-pihak baik penyedia layanan, penyewa akun, pemilik akun serta
customer. Pihak penyedia layanan juga menigkatkan keamanan berupa
scan wajah ketika akan mengaktifkan aplikasi tersebut, dan jika terjadi
ketidaksesuaian, maka akun akan terblokir untuk sementara dan juga
mengakibatkan pemutusan mitra kerja dengan pihak penyedia layanan.
2. Pihak pemilik dan penyewa akun harus lebih memperhatikan transaksi
sewa menyewa akun ojek online terkait hak dan kewajiban yang harus
menjadi tanggung jawabnya atas pelaksanaan sewa menyewa agar
kedepannya tidak ada keraguan antara kedua belah pihak yang
mengakibatkan wanprestasi yang menjadi permasalahan untuk kedua belah
pihak.
3. Pihak pemilik dan penyewa akun harus lebih memperhatikan transaksi
sewa menyewa akun karena akad sewa akun tidak sesuai dengan ketentuan
syara’, karena terdapat unsur penipuan dan merugikan pihak lain. Serta
terjadinya wanprestasi karena pelanggaran kode etik oleh pemilik akun,
sebaiknya transaksi tersebut tidak dilakukan agar tidak adanya pihak yang
dirugikan.
DAFTAR PUSTAKA Referensi Buku:
Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
Azwar, Saifuddin.Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998. Djuwaini, Dimyauddin.Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015. Fathoni,Abdurrahman.Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Asdi
Mahasatya. 2006. Ghazaly, Abdul Rahman,dkk. FiqhMuamalat. Jakarta: Kencana. 2010. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009. Nawawi, Ismail.FIQH MUAMALAH-Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial. Surabaya: Putra
Media Nusantara. 2010. Santoso, Lukman.HUKUM PERIKATAN-Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak,
Kerja Sama dan Bisnis. Malang: Setara Press. 2016. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: sinar grafika. 2006. Suwandi, Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008. Widi, Restu Kartiko.Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun
Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. az-Zuhayli, Wahbah.al Fiqh al Islam Wa Adillatuh, Damaskus: Dar Al Fikr. Referensi Jurnal dan Artikel: Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”. ASAS Vol. 2 No. 2. 2010. 5-6. Muhammad Nizar.“Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi al-Qur’an” MAFHUM:
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 02. November 2017. 9.
Referensi Skripsi: Aditia, Rendi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem
Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”.Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.
Desianti, Lina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel di
Solo”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2016. Dewi, Zusnia Eka Putri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamera
di Madiun Kamera Kota Madiun”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
Yunus, Mahmud. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand di Pasar Syariah Kutisari Surabaya”. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.
Referensi Internet: Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “Ijarah (sewa-menyewa),” dalam
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0vT7fOnz7x0J:https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewamenyewa.html+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d , (diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, jam 14.45 WIB).
Referensi Wawancara: Hidayat, Isa Fatoni. Wawancara. 15 Oktober 2020. Iskandar, Rudi. Wawancara. 10 September 2020. Kurniawan, Riski. Wawancara. 7 September 2020. Masriki, Miftakhul. Wawancara.10 September 2020. Prasetyo, Andi.Wawancara. 12 September 2020. Saefudin, Lutfi.. Wawancara. 18 Oktober 2020. Sahroni. Wawancara.7 September 2020. Sujito. Wawancara. 20 September 2020. Triawan,Hengki. Wawancara. 9 September 2020.