TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP DANA HAJI YANG ...
Transcript of TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP DANA HAJI YANG ...
TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP DANA HAJI YANG
DIINVESTASIKAN UNTUK INFRASTRUKTUR
(Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia)
Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)
Oleh:
Nur Aisah
NIM: 14110739
Pembimbing:
Dra. Hj. Muzayannah, MA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ) JAKARTA
2018 M/1439 H
xv
ABSTRAK
Nama Nur Aisah, Nomor Induk Mahasiswa 14110739, judul penelitian
ini adalah Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Dana Haji yang diinvestasikan
untuk Infrastruktur, Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah) Tahun 2018.
Yang mana jumlah kaum muslim di Indonesia yang mendaftar haji
setiap tahun terus bertambah, sementara kuota haji terbatas. Hal ini
mengakibatkan Daftar tunggu (waiting List) menjadi panjang. Peningkatan
waiting List berdampak pada penumpukan dana Biaya Penyelenggara Ibadah
Haji (BPIH) dalam jumlah yang cukup besar. Menurut catatan setiap tahun,
tahun 2015 jumlah uang haji yang terkumpul sebesar Rp 83 Triliun, tahun
2016 mencapai Rp 90 trilun, tahun 2017 sebesar Rp 96 trilun dan di tahun
2018 mencapai Rp 105 trilun. Kementerian Agama dalam hal ini
mempercayakan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk
mengelola dana teresebut.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif di mana
pengumpulan data penelitian ini penulis langsung studi lapangan didukung
dengan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung
dan wawancara kepada informan dari pihak Badan Pengelola Keuangan Haji
selaku pengelola dana BPIH. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan
cara membaca, menganalisis dan merujuk pada kitab-kitab fiqih, Fatwa
Dewan Syariah Nasional terkait terakit pengelolaan dana dalam hukum Islam
termasuk kadiah fiqhiyyah yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat
penelitian ini adalah bersifat deskriftif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan
bagaimana mengelola dana para calon jamaah haji yang dilakukan oleh
BPKH.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum
menginvestasikan dana haji pada infrastruktur sudah sesuai dengan ketentuan
baik pasal-pasal tentang pengelolaan keuangan haji dan kajian hukum Islam
secara khusus melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional dinyatakan sudah
sesuai dengan syariah. Maka dibolehkan tidak ada indikasi yang mengarah
kepada ketidak bolehanya karena akadnya pun jelas yaitu akad wakalah
terkait dengan dana yang diinvestasikan untuk kepentingan-kepentingan yang
dihalalkan oleh syariah.
LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Dana
Haji yang Dinvestasikan untuk Infrastruktur (Studi Kasus Badan Pengeola
Keuangan Haji Indonesia)” yang disusun oleh Nur Aisah dengan NIM
14110739 telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah Insitutt
Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2018. Skripsi telah
diterima sebagai salh satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
Jakarta, 13 Agustus 2018
Dekan Fakultas Syariah
Insitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta
Dra. Hj. Muzayyanah, M.A
Sidang Munaqasyah
Ketua Sidang Sekertaris Sidang
Dra. Hj. Muzayyanah, M.A Putri Nurhayati, S.sy
Penguji I Penguji II
Dr. Hj. Najematul Faizah, S.H, M.Hum Dr. Hj. Romlah Widayati M.A
Pembimbing
Dra. Hj. Muzayyanah, M.A
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Dana Haji Yang
dinvestasikan Untuk Infrastruktur” yang disusun oleh Nur Aisah Bomor
Induk Mahasiswa: 14110739 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke
siding munaqasyah
Jakarta,
Pembimbing,
Dra. Hj. Muzayyanah, M.A
iv
MOTTO
Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka
Gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya
Tiada yang lebih berat dari timbangan Allah pada hari akhir nanti, selain
Taqwa dan akhlak mulia seperti wajah dipenuhi senyum untuk
Kebaikan dan tidak menyakiti sesama (HR. Tirmidzi).
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING i
LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN PENULIS iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
PEDOMAN TRANSLITRASI xi
ABSTRAK xv
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah 4
2. Pembatasan Masalah 4
3. Perumusan Masalah 5
C. Tujuan Penulisan 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Kajian Pustaka 6
F. Metodologi Penelitian 8
G. Sistematika Penulisan 9
BAB II: KAJIAN TEORI
A. Investasi Syariah
1. Pengertian Investasi Syariah 11
2. Pengertian Syariah 14
3. Dasar Hukum Investasi Syariah 15
4. Syarat dan Rukun Investasi Syariah 17
ix
5. Prinsip-prinsip Investasi Dalam Islam 18
6. Macam-macam Investasi Syariah
a. Saham Syariah 21
b. Reksadana Syariah 24
c. Obligasi Syariah 30
d. Pasar maodal syariah 34
e. Deposit Syariah 38
B. Infrastruktur
1. Pengertian infrastruktur 40
2. Macam-macam infrastruktur 43
3. Peran Infrastruktur 46
C. Dana Haji 48
D. Akad yang digunakan dalam investasi dana haji
1. Pengertian Akad 48
2. Akad yang digunakan dalam investasi dana haji 50
3. Rukun dan Syarat Akad 53
4. Aplikasi wakalah dalam perbankan syariah 55
BAB III: GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN
HAJI (BPKH)
A. Profil dan Sejarah Badan Pengelola Keuangan Haji
1. Profil Badan Pengelola Keuangan haji 60
2. Sejarah Badan Pengelola Keuangan Haji 60
3. Visi, Misi dan Strategi Badan Pengelola Keuangan Haji 63
B. Struktur kelembagaan dan Jumlah Anggota Badan Pengelola
Keuangan Haji 65
C. Fungsi dan Tugas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas
Badan Pengelola keuangan Haji 67
x
D. Praktek Badan Pengelola Keuangan Haji dalam Penggunaan
Dana Haji 75
BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Implementasi Fatwa DSN MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018
Tentang PENGELOLAAN DANA BPIH DAN BPIH
KHUSUS BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH 80
B. Kesesuaiaan pengelolaan dana haji dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No.122/DSN-MUI/II/2018 Tentang
PENGELOLAAN DANA BPIH DAN BPIH KHUSUS
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH 87
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS
xi
PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad
yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi
Arab-Latin mengacu pada berikut ini :
1. Konsonan
th : ط a : أ
zh : ظ b : ب
‘ : ع t : ت
gh : غ ts : ث
f : ف j : ج
q : ق h : ح
k : ك kh : خ
l : ل d : د
m : م dz : ذ
n : ن r : ر
w : و z : ز
h : ه s : س
‘ : ء zy : ش
y : ي sh : ص
dh : ض
xii
2. Vokal
Vokal Tunggal Vokal Tunggal Vokal Rangkap
Fathah : a أ : â ي : ai
Kasrah : i :ي î و : au
Dhammah : u :و û
3. Kata Sandang
a. Kata sandang yang diikuti alif llam (ال) qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyah
ditransliterasikan dengan bunyinya. Contoh :
al-Baqarah : انبقزة
al-MadĬnah : انمديىت
b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan
sesuai dengan bunyinya.
Contoh :
ar-Rajul : انزجم
asy-Syams : انشمس
asy-Sayyidah : انسيدة
ad-DârimĬ : اندارمي
c. Syaddah (Tasydid)
Syaddah (Tasydid) dengan system aksara Arab digunakan lambang ( _),
sedangkan utnuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu
yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan
xiii
ini berlaku secara umum, baik tasydid yang berada di tengah kata, di
akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh
huruf-huruf syamsiyah.
Contoh :
Âmannâ billâhî : امىبببلل
فهبء س Âmannâ as-Sufahâ’u : امه
انذيه Inna al-Ladzîna : إن
كع Wa ar-rukka’i : وان
d. Ta Marbutha (ة)
Ta Marbutha (ة) apa bila berdiri sendiri, waqab atau diikuti oleh kata
sifat (na’at), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”.
Contoh :
al-Af’idah : الفئدة
سلاميت ال al-JâmĬ’ah al-Islâmiyyah : انجبمعت
Sedangkan Ta Marbutha (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-
washal) dengan kata benda (isim), maka dialihaksarakan menjadi huruf
“t”.
Contoh :
وبصبت عبمهت : „Âmilatun Nâshibah
بزى al-Âyat al-Kubrâ : اليتانك
e. Huruf Kapital
Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi
apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang
Disempurnaan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal
kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.
xiv
Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini,
sesperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan
lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang,
maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata
sandangnya. Contoh : Ali Hasan al-Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan
seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur‟an dan nama-nama
surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-Qur‟an, Al-Baqarah,
Al-Fatihah dan seterusnya.
v
بسم الله الرحمن الرحيم KATA PENGANTAR
Alhamdullilah puji syukur hanya kepada Allah Swt, atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP
DANA HAJI YANG DIINVESTASIKAN UNTUK INFRASTRUKTUR”
Sholawat serta salam tecurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad
saw yang telah memberikan petunjuk kepada manusia, dari jahiliyah
kezaman yang beradab.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak
sedikit hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi. Namun berkat
kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai
pihak baik langsung ataupun tidak, sehingga membuat penulis tetap
bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala
kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat:
1. Ibu Prof. Hj. Khuzaemah Tahido Yanggo, MA Selaku Rektor Institut
Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
2. Ibu Hj. Najematul Faizah, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Rektor Satu
Insititut Ilmu Al-Qur’an Jakarta yang tidak pernah bosan memberikan
ilmu bagaimana cara penulisan yang baik kepada mahasiswanya dan
mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah yang
begitu baik sekali dan saya sayangi yang sangat membantu banyak sekali
dalam membimbing, memberikan kritik, saran, serta doa dan nasehat
serta meluangkan waktunya selama mulai pengarapan awal skripsi
penulis hingga selesai dengan baik Juga tak pernah bosan menerima
vi
curhatan ketika sudah mulai kebinggungan dan selalu berusaha untuk
menenangkan.
4. Bapak H. Ziyad Ulhaq. SE.SQ.Phd.MA Selaku kepala Kaprodi yang
telah menyetujui judul skripsi Penulis. Serta, memberikan ilmu dan
wejangan-wejangan sehingga mahasiswa semangat untuk mengerjakan
skripsi.
5. Kepada selaku dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta,
yang telah memberikan begitu banyak sekali ilmunya dengan ikhlas
kepada penulis. Semoga ilmu yang sudah diberikan menjadi tabungan
amal Bapak dan Ibu Dosen di hari akhir kelak.
6. Segenap Staff Fakultas Syariah Ka Zainab dan Ka Putri terima kasih
sudah membantu mengurus surat-surat yang penulis butuhkan selama
penulisan skripsi.
7. Bapak Dece Kurniadi, S.H., M.M., Selaku Tenaga Ahli Sekretariat
Badan Pengelola Keuangan Haji yang sudah menyambut baik penulis
dan bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara.
8. Mas Galfi selaku karyawan BPKH yang sudah bersedia membantu saya
demi kelancaran penelitian penulis.
9. Kedua Orang Tua penulis tercinta dan tersayang, Bapak Sainuddin dan
mama Hj. Namiah, Salam takzim penulis haturkan untuk keduanya yang
telah sabar tanpa pamrih mendidik dan mengajarkan kepada penulis
untuk gigih dan semangat dalam menuntut ilmu di manapun dan kondisi
apapun doa dan ridho keduanya adalah segalanya. Juga kedua adik saya
yang tercinta Masyitah dan Umair.
10. Teman-teman seperjuangan terkhusus kelas Syariah angakatan 2014
yang memberikan begitu banyak cerita serta kenangan yang tak akan
terlupakan dari bahagia, senang, suka duka yang sudah dirasakan takkan
pernah bosan persama kalian para wanita-wanitaku.
vii
11. Kak Ilham yang selalu membantu untuk memberikan masukan dalam
penulisan skripsi, serta tak pernah lelah memberikan semangat dan tak
pernah bosan mendengarkan keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini.
12. Kak Wahab terima kasih sudah menjadi kk yang baik untuk adeknya,
yang selalu mau di repotkan juga membantu memberikan saran-saran
serta ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi.
Akhirnya penulis menghaturkan banyak terima kasih atas semua pihak
yang turut berperan dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis. Semoga
karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan para akademis.
Jakarta: 10 Agustus 2018
28 Dzulqo’dah 1439 H
Nur Aisah
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Jumlah masyarakat muslim yang menunaikan ibadah haji di
Indonesia paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Pemerintah Indonesia serius untuk terus merumuskan inisiatif model
terbaik dalam pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan haji di
Indonesia. Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengelolaan
Keuangan Haji menjadi Undang-undang No.34 tahun 2014 merupakan
salah satu wujud keseriusan pemerintah terkait hal ini. Undang-undang
tersebut mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dengan asas prinsip
syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, akuntabel bahkan bisa
menjadi sektor penunjang penyelenggaraan haji.
Badan Pengelola Keuangan Haji didirikan pada tanggal 26 Juli
2017, Dasar Hukum pendirian Badan pengelola Keuangan Haji
berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, Bersifat mandiri dan
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan lembaga
Badan Pengelola Keuangan Haji sebelumnya yaitu Badan Pengelola Abadi
Umat.
Dalam penunjangan penyelenggaraan haji, pembentukan Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tersebut bisa juga disalurkan pada hal
lainnya. Yang tentu, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta
semuanya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. BPKH mengawasi
pengelolaan uang haji agar uang haji itu tidak dia. Artinya harus
dimanfaatkan secara ekonomis, agar nantinya bisa menghasilkan sesusatu
yang hasilnya bisa kembali lagi kepada calon jamaah. Untuk melakukan
pengelolaan keuangan haji, undang-undang tersebut membentuk Badan
pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Sebagai badan hukum publik yang
2
bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.
BPKH berkedudukan di ibu kota Republik Indoenesia dan dapat memiliki
kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten atau kota.
Struktur organisasi BPKH terdiri atas badan pelaksanaan dan badan
pengawas.
Intruksi Presiden Jokowi pada saat melantik BPKH di Istana
Negara beliau meminta pengelolaan dana haji dilakukan dengan hati-hati
dan cermat. Keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk
mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh
masyarakat. Seperti diketahui saat ini penempatan dana haji dalam bentuk
investasi baru dilakukan pada 3 sektor, yaitu surat utang negara, deposit
syariah, dan surat berharga syariah negara (SBSN) atau yang dikenal
dengan sukuk atau obligasi syariah. Saldo penempatan dana haji per 30
juni 2017 sebesar Rp 99 triliun, Rp 36,7 triliun di antaranya ditempatkan
pada SBSN dan sisanya sebesar Rp 62,3 triliun ditempatkan di perbankan
syariah. Presiden mengingatkan penggunaan dana umat itu sesuai dengan
aturan. Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) selaku perencana dan
pengelola anggaran haji harus berhati-hati dalam penggunaan dana sekitar
Rp 80 triliun.
Sesungguhnya dana haji sudah sejak tahun 2010 diinvestasikan dan
berkontribusi pada pembangunan negara ini, termasuk untuk infrastruktur
hampir 40 persen dana haji sudah untuk infrastruktur sejak 7 tahun lalu.
Yang berbeda, dulu belum ada BPKH sedangkan sekarang imbuhannya
semua mekanismenya lebih jelas dan transparan. Sehingga DPR komisi
VIII bisa melakukan pengawasan dengan mengajukan pertanyaan ke
BPKH.
Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin mengatakan dana
setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPHI) boleh dikelola untuk
3
pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada konstitutsi dan aturan
fiqih. Selama memenuhi prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas
menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan demi kemaslahatan jamaah haji serta masyarakat luas, dan dana haji
boleh digunakan untuk investasi infrastruktur.
KH. Maruf Amin mengatakan MUI telah mengeluarkan fatwa
terkait pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana investasi para
calon haji. Sekarang mungkin ada Rp 35 triliun itu sudah digunakan untuk
sukuk, dana tersebut akan diinvestasikan ke proyek pemerintah yang
memiliki resiko kecil.
Maman Imanul Haq anggota Komisi VIII DPR mengatakan tidak
ada larangan untuk menginvestasikan dana haji. Namun dana haji dapat
diinvestasikan untuk keperluan haji itu sendiri. Kalau untuk ke publik
lebih baik arahkan investasi BPKH untuk dana haji diarahkan ke
infrastruktur dana haji mempunyai resiko yang berdampak terhadap
pemilik dana itu sendiri yaitu para calon jamaah haji. Presiden Jokowi
mewacanakan agar dana haji sebsesar 93 triliun diinvestasikan untuk
pembangunan infrastruktur. Namun setelah banyak pro dan kontra
terhadap investasi dana haji Jokowi memberikan klarifikasi dan ralat.
Jokowi menyebut wacana yang dihembuskan pemerintah terhadap
investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur hanyalah salah satu
contoh investasi dana haji.
Polemik penggunaan dana haji kembali muncul setelah salah satu
anggota BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan kesiapannya untuk
menjalankan intruksi presiden supaya dana haji diinvestasikan untuk
pembangunan infrastruktur Indonesia. Berkaitan dengan pengelolaan dana
haji, UU No. 34 tahun 2014 memberi peluang kepada perbankan syariah
dan unit usaha syariah untuk mengelola dan haji dan dapat ditempatkan
4
atau diinvestasikan sesusai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan
aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.
Bedanya dana yang dikelola oleh kemenang dan BPKH yaitu kalau
kemenag menginvestasikan dana haji itu hanya dibidang sukuk saja
sedangkan dana haji yang akan dikelola oleh BPKH itu akan mengarahkan
investasinya lebih luas lagi yaitu investasi Emas, Surat Berharga Syariah
dan juga Infrastruktur. Karena BPKH berusaha untuk membantu para
jamaah haji agar biaya yang mereka gunakan itu tidak banyak karena
pembayaran uang jamaah haji itu terhitung dalam hitungan dolar Amerika
Serikat dan riyal.
Oleh karena itu yang menjadi polemik dan perdebatan karena
mereka takut ketika dana tersebut diinvestasikan tidak sesuai dengan
syariah dan kemaslahatan calon jamaah haji, di karenakan pemerintah saat
ini sedang giat-giatnya menguatkan infrastruktur sebagai konsekuensinya
dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Ketertarikan saya untuk meneliti judul ini karena ingin mengetahui
seperti apa mekanisme dan akad-akad yang terjadi dalam pengelolaan
dana haji untuk infrastruktur. Karena, kita ketahui banyak sekali dana
jamaah haji yang sudah tersimpan dan bertambah di setiap tahunnya. Agar
ada keterbukaan dari badan pengelola keuangan haji Indonesia kepada
masyarakat supaya mereka mengetahui uang mereka digunakan untuk
kemaslahatan para calon jamaah haji.
Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengelolaan dana haji
untuk infrastruktur ditinjau dari prespektif Islam dan mencoba melihat
mekanisme pengelolaan dana haji di Indonesia dengan judul “TINJAUAN
FIQIH MUAMALAH TERHADAP DANA HAJI YANG
DIINVESTASIKAN UNTUK INFRASTUKTUR”.
5
B. Identifikasi Masalah
1. Pengelolaan dana haji sudah sesuaikah dengan fiqih muamalah
2. Investasi infrastrukur yang dibolehkan dalam Islam
3. Cara pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan pengelola keuangan
haji
4. Investasi yang mengakibatkan kerugian
5. Akad yang digunakan dalam investasi pengelolaan dana haji pada
infrastruktur
C. Pembatas Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan
akan dibatasi pada masalah akad dan pandangan hukum Islam tentang
pelaksanaan investasi dana haji pada infrastruktur.
D. Perumusan Masalah
Permasalahan-permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini
dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan, yaitu:
1. Bagaimana Pelaksanaan investasi infrastruktur pada pengelolaan
keuangan haji Indonesia?
2. Apakah investasi yang dilakukan oleh badan pengeola keuangan haji
sudah sesuai dengan Fiqih muamalah?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan investasi infrastruktur
pada pengelolaan keuangan haji Indonesia?
b. Untuk mengetahui investasi yang dilakukan oleh badan pengeola
keuangan haji sudah sesuai dengan fiqih muamalah.
6
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Teoritis
1. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang
Ekonomi Islam memperkuat penguasaan ilmu Ekonomi Islam.
b. Praktis
1. Untuk pemerhati dan praktisi
F. Tinjauan Pustaka
No Nama Judul Hasil
1. Arie Haura
Fakultas Syariah
dan Hukum
Jurusan Perbankan
Syariah UIN
Syarif
Hidayatullah
(Skripsi tahun
2010)
Pengelolaan Dana
Haji pada Sukuk
Dana haji Indonesia
(SDHI)
Dana SDHI sendiri
digunakan untuk
pembiyaan secara
umum (general
financing), bukan untuk
membiayai proyek
(project financing).
2. Nur Izzati
Septiana
mahasiswi
Fakultas Hukum
Islam Konsentrasi
Keuangan dan
Perbankan Syariah
UIN Sunan
Kalijaga (Tesis
Kontruksi model
pengelolaan haji
pada Bank Syariah
di Indonesia
Pengelolaan keuangan
haji dapat dilakukan
dengan penempatan
pada dana pijak I bank
syariah dengan akad
muusyarkah
mutanaqisah.
Pembagian keuntungan
antara BPKH dan Bank
7
tahun 2015) Syariah menggunakan
akad musyarakah
mutanaqisah.
3. Muhammad Yahdi
mahasiswa
Fakultas Syari’ah
UIN Sunan
Kalijaga (skripsi
tahun 2016)
Tinjauan Hukum
Islam Terahadap
Pengelolaan Dana
Biaya
Penyelenggara
Ibadah Haji
Pengembangan dan
Biaya penyelengaraan
Ibadah Haji yang
dilaksanakan melalui
Surat Berharga Syariah
Negara dipandang telah
sesuai dengan hukum
Islam karena memang
pengelolaan dan
penerbitan SBSN
berdasarkan prinsip
syariah.
4. M. Zainul Abidin
Kementerian
Keuangan RI
volume 15 tahun
2016
Analisis Investasi
Dana Haji dalam
Pembiayaan
Infrastruktur dan
peningkatan
Kualitas Ibadah
Haji
pelaksanaan investasi
untuk pembiayaan
infrastruktur terbatas
pada jenis-jenis
investasi yang sangat
aman dan mendapat
kepastian pengembalian
penuh seperti sukuk.
5. Sulasi Rongiyati
peneliti Madya
Hukum Ekonomi,
pusat penelitian,
Badan keahlian
Prespektif Yuridis
Pengelolaan Dana
Haji untuk Investasi
Infrastruktur.
BPKH selaku lembaga
pengelolaan dana haji
perlu melakukan
pemetaan dan kajian
terhadap investasi dana
8
DPR RI volume 9
tahun 2017
haji sesuai dengan
peraturan undang-
undangan.
Dalam jurnal dan skripsi diatas membahas seputar dana haji yang di
investasikan dalam bidang lain contohnya seperti sukuk tidak spesifik
membahas mekanisme pengelolaan dana haji yang diinvestasikan untuk
infrastruktur.
Perbedaan dari skripsi dan jurnal tersebut dengan yang akan saya
teliti ini yaitu dalam skripsi dan jurnal sebelumnya masih kurang
menjelaskan seperti apa mekanisme pengelolaan dana haji yang ingin
diinvestasikan untuk infrastruktur serta akad dan landasan Hukum
Islamnya.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Metode
deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran
mengenai situasi atau kejadian. pendapat lainnya mengatakan bahwa
metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat, sesuatu yang
tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa
sebab-sebab dari gejala tertentu.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang
bersifat deskriftif dan cendrung menggunakan analisis. Pendekatan
kualitatif berupa penelitian langsung dengan cara survei pada Badan
Pengelolaan Kuangan Haji (BPKH) dan juga melakukan wawancara
langsung dengan salah satu Tenaga Ahli Sekretariat BPKH. Penelitian
ini juga menggunakan pendekatan dokumen yaitu melakukan
9
pengumpulan data dan informasi melalui arsip, dokumen, serta laporan
yang dipublikasikan oleh media online.
3. Tekhnik Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisis secara
sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah peraturan
perundang-undangan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
b. Wawancara, dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang
penempatan pengelolaan dana haji pada pembangunan infrastruktur.
4. Tekhnik Analisis Data
Analisis Kualitatif digunakan untuk mengetahui akad-akad
yang digunakan dalam pengelolaan dana haji pada investasi pada
infrastruktur analisa kualitatif ini berdasarkan hasil Pedoman
wawancara formal secara terstruktur ke Badan Pengelolaan Keuangan
Haji dan data-data berupa artikel, berita, dan lainnya yang dapat
memberikan gambaran.
H. Sistematika Penulisan
Mengenai sistematika dan teknik penulisan skripsi ini, penulis
mengacu pada pedoman penulisan skripsi saja, yang diterbitkan oleh
Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Adapun sistematikanya, penulis dibagi
kedalam lima bab dan setiap bab terdiri sub bab, yaitu:
Bab I Yang berisikan Pendahuluan, yang mencakup latar
belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi
penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II Yang berisikan Kajian Teori, yang mencakup tentang
pengertian Investasi Syariah, dasar hukum investasi
10
syariah, rukun dan syarat investasi syariah, macam-macam
investasi syariah, pengertian infrastruktur, macam-macam
infrastruktur, pengertian dana haji dan akad yng digunakan
dalam investasi pengelolaan dana haji.
Bab III Yang berisikan Gambaran Umum, yang mencakup tentang
profil, sejarah, visi, misi, tugas, fungsi, wewenang dan
praktek investasi yang dilakukan Badan Pengelolaan
Keuangan Haji.
Bab IV Yang berisikan Analisis hasil penelitian, yang mencakup
tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
122/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 dan Kesesuaiaan
Pengelolaan Dana Haji dengan Fatwa Dewan Syariah
Nasional No.122/DSN-MUI/II/2018 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan
Prinsip Syariah.
Bab V Yang berisikan Penutup, yang mecakup kesimpulan dan
saran-saran. Dimana untuk merangkum dan menjawab
pertanyaan penelitian serta memaparkan kesimpulan.
93
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 dan juga Fatwa Dewan Syariah
Nasional No. 122 tahun 2018 tentang Pengeloaan Dana Haji BPIH dan
BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah, investasi keuangan haji
dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk mendapatkan nilai
manfaat optimal bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dengan
mengutamakan aspek keamanan dan keutuhan dana calon jamaah haji.
Di samping itu, investasi keuangan haji diprioritaskan pada
infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan haji. dan juga
investasi yang dilakukan dalam invetasi dana haji sudah sesuai dengan
fiqih muamalah jadi tidak ada kekhwatiran untuk para calon jamaah
haji.
2. Dimana dalam pengelolaan dana haji terdapat 2 rangkaian akad yang
sama yaitu antara BPKH dengan para Calon Jamaah Haji
menggunakan akad wakalah dan BPKH dengan Menejer Investasi
menggunakan akad wakalah. Hanya untuk kasus dana haji
pengecualian menggunakan Double Wakalah. Hukum
menginvestasikan dana haji pada infrastruktur sudah sesuai dengan
ketentuan baik pasal-pasal tentang pengelolaan keuangan haji dan
kajian hukum Islam secara khusus melalui Fatwa Dewan Syariah
Nasional dinyatakan sudah sesuai dengan syariah. Maka dibolehkan
dimana tidak ada indikasi yang mengarah kepada ketidak bolehanya .
B. Saran
1. Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan Haji melakukan Investasi secara
langsung ke infrastruktur agar para calon jamaah haji bisa merasakan
94
hasil dari investasi tersebut dan juga sebagai kemaslahatan para calon
jamaah haji, karena apabila tidak secara langsung ke infrastruktur atau
hanya melalui investasi di perbankan syariah seperti sukuk dan surat
berharga lainya hasil dari investasi hanya sedikit saja. agar para calon
jamaah haji Indonesia tidak begitu mahal membayar biaya selama
kegiatan haji berlangsung.
2. Agar Badan Pengelola Keuangan Haji lebih transparan lagi terhadap
masyarakat untuk menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan dengan
uang yang sudah di berikan oleh para calon jamaah haji sehingga tidak
timbul polemik yang ada di masyarakat.
3. Badan Pengelola Keuangan Haji juga harus lebih berhati-hati dalam
memilih investasi harus sesuai dengan prinsip syariah sehingga
nantinya tidak mengalami kerugian dan juga menyalahi aturan-aturan
yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, M. Zainul, Kementrian Keuangan , Analisis investasi dana haji
dalam pembiayaan infrastruktur dan peningkatan kualitas
penyelenggaraan Ibadah Haji, 19 Oktober 2016.
Al-Arif, M. Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syariah suatu Kajian teoritis
Praktik, Bandung: pustaka setia, 2012.
Al-Qur‟an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Tahun
2017.
Al-Qurtubi, Abu „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-
Anshari. Tafsir Al-Qurtubi jilid VI Juz 6, (Baerut: Dar al Kutub al-
Ilmiah, 1993.
Anam, Khaerul. Pasar Modal dan Praktik Pasar Modal Syariah, Bandung:
Pustaka Setia, 2013.
Anshar, Zakaria. Profile Direktorat Jendral Haji dan Umroh, Jakarta:
Direktorat Penyelenggaran Haji dan Umrah, 2008.
Antonio, Muhamad Syafi‟i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta:
Gema Insani, 2001.
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007.
Aziz, Abdul. Manajemen Investasi Syariah, Bandung: Alfabeta, 2010.
Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqih Muamalah, Jakarta: Sinar Grafika,
2014.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4, Damaskus: Darul Fikr,
2007.
Bagus Rahmadi Supancana, ida. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi
langsung di Indonesi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
Dikun,Suyono. Infrastruktur Indonesia: Sebelum, selama, pasca krisis,
(Jakarta: Kementerian Negara PPN atau BAPPENAS, 2003.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang
Obligasi Syariah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 122 /DSN-MUI/II/2018, Tentang
Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip
Syariah.
Fatwa Dewan Syariah Nasonal Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar
Modal dan Penerapan Prinsip Syriah di Bidan Pasar Modal.
Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, Tentang Penerapan Prinsip
Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di
Pasar Reguler Bursa Efek.
Frensidy, Budi. Matematika Keuangan, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
H Abdul, Manan. Hukum Ekonomi Syari’ah dalam prespektif kewenagan
dalam presfektif peradilan agama, Jakarta: kencana prenada media
group, 2012.
Hadi, Chairul dan Mujiburarahman. Investasi Syariah Konsep Dasar dan
Implementasi, Ciputat: lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2011.
Hamid, Abdul. Pasar Modal Syariah, Jakarta: Lembaga Penilitian UIN,
2009.
Hayati, Mardhiyah. Investasi Menurut Presfektif Ekonomi Islam, dalam
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 1 Mei 2016.
Hidayat, Taufik Buku Pintar Investasi Syariah, Jakarta: Media kita, 2011.
http://bpkh.go.id/
http://m.merdeka.com/peristiwa/bpkh-mengaku-tak-berwenang-gunakan-
dana-haji-untuk-infrastruktur.html
http://m.merdeka.com/uang/bpkh-tetapkan-31-bank-penerima-dan-pengelola-
dana-haji.html
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/20/kemenag-nilai-pelayanan-
jemaah-haji-2015-membaik diakses pada hari senin 07 Des. 15 pukul
21.06.
https://haji.kemenag.go.id/v3/content/undang-undang-nomoor-34-tahun-
2014-tentang-pengelolaan-keuanagan-haji
Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan
Teoritis dan praktis, Jakarta: Prenada media group, 2013.
Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. Investasi pada Pasar Modal
Syariah, (Jakarta: kencana prenada media group, 2014.
Husna Fadlia, Dian.Peran Otorittas Jasa keuangan dalam perlindungan
hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif, dalam Jurnal Hukum,
volume 11, No. 2, tahun 2015.
Imam Malik, kitab Al-Muwatha’ bab haji juz I, No. 687.
Isa Muhammad Ibn Surah, Abi. sunan at-Tirmidzi, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr,
1995.
Kari, Adimarwan A. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta:
Kharisma Putra Utama, 2007.
Kodoatie, Robert J. Pengantar Manjemen Infrastruktur, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005.
Kuncoro, Metode Riset untuk bisnis & ekonomi, Jakarta:Erlangga, 2003.
Manan, Abdul. Aspek Hukum Dalam Penyelenggaran Investasi di Pasar
Modal Syariah Indonesia, Jakarta: prenada media group, 2009.
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana
Pranada Media Group, 2013.
Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
2014.
Muhammad, Rifqi. Akutansi Keuangan Syariah, Yogyakarta: P3EI, 2010.
Nafik HR, Muhamad. Bursa Efek Dan Investasi Syariah, Jakarta: serambi,
2009.
Nazaruddin, Abdul Wahid. memahami & membedah Obligasi pada
Perbankan Syariah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
Nuhyatia, Indah. “Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa
Bank Syariah”, dalam jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol. 3, No.
2, 2013.
Nurhayati, Sri dan Wasilah, Akuntansi syariah di Indonesia, Jakarta:
Salembaa empat, 2012.
Nurhayati, Sri dan Wasilah. Akuntansi syariah di Indonesia, (Jakarta:
Salemba empat, 2012.
Pamungkas, Pengaruh Infrastruktur Ekonomi,, sosial dan admistrasi institusi
terhadap pertumbuhan-pertumbuhan provinsi di Indonesia, Skripsi
fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009.
Pardiansyah, Elfi. Investasi dalam Presfektif Ekonomi Islam, dalam Jurnal
Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2 Agustus 2017.
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Ponjowinoto, P. Iwan. Kaya & Bahagia Cara Syariah, Jakarta: Penerbit
Hikmah, 2010.
Ratnawati, Vince dan Ningrum Khairani, “Perbandingan Kinerja Reksadana
syariah dan konvensional”, dalam Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No.1
Oktober 2012.
Rivai, Eithal dan Andi Buchari. Islam Economics Ekonomi Syari’ah Bukan
Opsi Tetapi Solusi, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta:
Zikrul Hakim, 2008.
Rodoni, Ahmad. Investasi Syariah, Jakarta: UIN Jakarta, 2009.
Rokhmatussa‟dyah, Ana dan Suratman. Hukum Investasi & Pasar Modal,
Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Jilid 3, Beirut: Daar Fiqr, 1983.
Sahrani, Sahori dan Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah, Jakarta: Kencana,
2012.
Soemitra, Andri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana
Prenada media Group, 2009.
Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2010.
Suryomurti, Wiku. Super Cerdas Investasi Syariah hidup kaya raya mati
masuk syurga, Jakarta: Qultum Media, 2011.
Susanto, Burhanuddin. Pasar Modal Syariah Tinjauan Hukum,
Yogyakaryta: UII Press, 2009.
Susanto, Reputation Driven, Corporate Social Responsibility pendekatan
strategic management dalam CRS, Jakarta: Esensi Erlangga Group,
2009.
Suwiknyo, Dwi. Jasa-jasa Perbankan Syariah, Yogyakarta: Pustaka pelajar,
2010.
Syamsuddin, Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Persada, 2011.
Tan, Inggrid. Bisnis dan investasi sistem syariah, Yogyakarta: universitas
Atma Jaya, 2009.
Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.
Wawancara dengan Tenaga Ahli Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Haji
di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Dece Kurniadi,
Jakarta Pusat, 10 Juli 2018.
Widjaja, HAW. Otonomi Desa, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012.