Thin Capitalization

15
Penghindaran Pajak dengan Mekanisme Thin Capitalization Anggota Kelompok: YOSEPH EZRA YULI SEPRINI NOVI NOVEL Buku Referensi: Kurniawan, Anang Mury (2010). Pajak Internasional : Bahan Ajar Pajak Internasional. Jakarta (E-book) www. google. com

description

Thin Capitalization

Transcript of Thin Capitalization

Pencegahan Penyalahgunaan P3B OLEH : JOSEPH PAKPAHAN 1202111921 EZRA FERIANTORO 1202112730 NOVI FITRIYANI 1202112830 YULI 1202120288 SEPRINI 1202135321 NOVELIA LOLYTHA H. 1202135531

Penghindaran Pajak dengan Mekanisme Thin CapitalizationAnggota Kelompok:YOSEPHEZRAYULI

SEPRININOVI NOVELBuku Referensi: Kurniawan, Anang Mury (2010). Pajak Internasional : Bahan Ajar Pajak Internasional. Jakarta (E-book)www. google. comPendanaan perusahaan yang terdiri dari mayoritas utang daripada modal diindikasikan sebagai penghindaran pajak melalui thin capitalization. Ada dua pendekatan yang digunakan OECD dalam mencegah praktik thin capitalization, yaitu pendekatan arms length ratio dan pendekatan fixed ratio.PendahuluanKetentuan thin capitalization diwujudkan dalam aturan tentang penentuan batas maksimum ratio antara utang dan modal (debt-to-equity ratio, DER). Ketentuan dalam peraturan UU pajak yang mengatur rasio antara utang dan modal adalah bahwa sebagian dari biaya bunga tidak dapat dibebankan sebagai biaya, apabila utang yang berkaitan dengan pembayaran bunga tersebut melebihi rasio yang ditentukan.Pengertian Thin CapitalizationThin capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan proporsi hutang jauh lebih besar dari modal saham. Thin capitalization terjadi karena aturan pajak memperbolehkan mengurangkan biaya bunga sebagai unsur pengurang (deductible expense) dalam menghitung penghasilan kena pajak, sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang (non deductible expense).Contoh:X Ltd berkedudukan di negara Y memiliki anak perusahaan yaitu PT Z yang berkedudukan di Indonesia. Dalam rangka pengembangan PT Z di Indonesia X Ltd berencana menyalurkan dana Rp 10.000.000.000 ke PT Z. Ada dua alternative penyaluran dana yang bisa dilakukan oleh X Ltd. Alternatif 1 menyalurkan dalam bentuk setoran modal saham Rp 10.000.000.000 dengan tingkat pengembalian (berupa dividen) 20% atau sebesar Rp 2.000.000.000 Alternatif 2 menyalurkan dalam bentuk pinjaman Rp 10.000.000.000 dengan tingkat pengembalian (berupa bunga) 20% atau sebesar Rp 2.000.000.000 Penghasilan kena pajak PT Z sebelum memperhitungkan faktor bunga sebesar Rp 3.000.000.000

Pengertian Thin Capitalization, (Gunadi)Merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham (Gunadi, 1994:198). Pinjaman dalam konteks thin capitalization ini merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam (Gunadi, 1994: 279). Menurut Gunadi (2007:279), pemberian pinjaman dalam praktik thin capitalization dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni:

l) direct loan,2) back to back loan 3) paralel loan. Untuk menguji apakah suatu perusahaan melakukan thin capitalization ada dua tes yang biasanya digunakan :12Apakah pinjaman tersebut sesuai dengan arms length principle.Berapa pinjaman tersebut melebihi rasio hutang dengan modal (debt to equity ratio / DER) yang telah ditetapkan umumnya suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan :12Specific Anti Avoidance Rule (SAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi seperti: transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC). General Anti Avoidance Rule (GAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh Wajib Pajak yang semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis. Penanganan Thin CapitalizationUU PPh di Indonesia sudah mengatur mengenai thin capitalization, yaitu di pasal 18 ayat (1). Dalam pasal tersebut diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang PPh.IndonesiaUntuk pelaksanaannya kemudian keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984. Dalam keputusan ini diatur bahwa:

Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sendiri (debt equity ratio/DER) ditetapkan setinggitingginya tiga dibanding satu (3 : 1).

Hutang dalam rangka menghitung DER adalah saldo rata-rata pada tiap akhir bulan yang dihitung dari semua hutang baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek, selain hutang dagang

Modal sendiri dalam menghitung DER adalah jumlah modal yang disetor pada akhir tahun pajak termasuk laba yang tidak dan/atau belum dibagikan.

Dalam hal besarnya perbandingan hutang dan modal sendiri melebihi besarnya perbandingan 3:1 maka bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah sebesar bunga atas hutang yang perbandingannya terhadap modal sendiri sesuai dengan perbandingan 3:1

Namun demikian pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.0471984 kemudian ditangguhkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985.

Dengan demikian maka sampai saat ini tidak ada ketentuan secara efektif diberlakukan untuk menyelesaikan masalah thin capitalization di Indonesia

Penanganan Thin CapitalizationBerdasarkan UU Pajak Turki suatu pinjaman akan dikategorikan sebagai thin capitalization jika pinjaman memenuhi tiga kondisi yang tercantum di bawah ini:

Adanya hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung dengan pemberi pinjaman atau punya hubungan tertutup atau hubungan ekonomi yang erat dengan pemberi pinjaman.

Terus menerus menggunakan pinjaman,

Rasio hutang terhadap ekuitas pemegang saham yang berlebihan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis.TurkiPenanganan Thin Capitalization Sedangkan Jepang mengatur perlakuan pajak untuk thin capitalizationsebagai berikut :

Jika saldo rata-rata hutang kepada induk perusahaan yang dibebani bunga melebihi tiga kali penyertaan modal oleh induk perusahaan yang berkedudukan di luar negeri, maka beban bunga atas kelebihan hutang tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

Alternatif lain selain DER 3:1 di atas dapat digunakan jika terdapat alasan kuat sesuai dengan DER perusahaan dalam negeri Jepang dalam usaha yang sejenis, ukuran dan situasi yang samaJepangPenanganan Thin CapitalizationKanada, rasio 2:1, dengan syarat kepemilikan 25%

Denmark, rasio 4:1, dengan syarat kepemilikan 50%

Prancis, rasio 1,5:1, dengan syarat kepemilikan 50%

Italia, rasio 5:1, dengan syarat kepemilikan 25%

Belanda, rasio 3:1, dengan syarat kepemilikan 1/3 dari modal perusahaan

Inggris, rasio 1:1, dengan syarat kepemilikan 75%Aturan mengenai perbandingan hutang dan modal (DER) di beberapa negara cukup bervariasi. Berikut ini beberapa DER di beberapa negara (Surahmat, 2007)Sekian...Terima KasihSlide 1 coverSlide 2-3josephSlide 4-5 noviSlide 6-7 novelSlide 8-9 iyinSlide 10-11 yuliSlide 12-13 ezraSlide 14 closing