tgs bu yuni new 2
-
Upload
diana-eka-ratnasari -
Category
Documents
-
view
128 -
download
8
description
Transcript of tgs bu yuni new 2
LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PEDOMAN EKSTERNAL TERSEDIA/TIDAK TERSEDIA KETERANGAN
7.1.3.1 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan TERSEDIA DIGUNAKAN
7.1.3.1 UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit TERSEDIA TIDAK DIGUNAKAN
7.2.1.3 Standar profesi pelayanan medis TERSEDIA DIGUNAKAN7.2.1.3 Standar asuhan keperawatan TERSEDIA DIGUNAKAN7.2.2.1 Peraturan tentang Rekam Medis Peraturan tentang Rekam Medis TERSEDIA DIGUNAKAN7.2.3.1 Pedoman Triase TERSEDIA DIGUNAKAN
7.3.2.1 Standar peralatan klinis di Puskesmas TERSEDIA DIGUNAKAN
7.6.1.1 TERSEDIA DIGUNAKAN
7.6.2.5 Panduan Kewaspadaan Universal TERSEDIA DIGUNAKAN
7.8.1.2/3 Panduan penyuluhan pada pasien TERSEDIA DIGUNAKAN
8.1.1.1 Panduan pemeriksaan laboratorium TERSEDIA DIGUNAKAN
8.1.5.4 TERSEDIA DIGUNAKAN
8.2.1.6 Formularium obat TERSEDIA DIGUNAKAN
8.2.2.9 TERSEDIA DIGUNAKAN
8.4.1.1/2 Klasifikasi diagnosis TERSEDIA DIGUNAKAN8.4.1.3 Standar pelayanan rekam medis TERSEDIA DIGUNAKAN
9.1.1.1 TERSEDIA DIGUNAKAN
9.1.2.1 TERSEDIA DIGUNAKAN
STANDAR/ KRITERIA/EP
DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN/TIDAK DIGUNAKAN
SEBAGAI ACUAN
UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit
Pedoman pelayanan klinis dari organisasi profesi
Panduan tertulis untuk evaluasi reagensi
Pedoman penggunaan psikotropika dan narkotika
Pedoman Keselamatan Pasien (Rumah Sakit)
Pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri dan rekan (self evaluation, peer review) mutu klinis
9.3.1.3 TERSEDIA DIGUNAKAN
9.3.1.3 TERSEDIA DIGUNAKAN
9.3.1.3 Pedoman pengobatan dasar TERSEDIA DIGUNAKAN9.3.1.3 Pedoman Pengobatan rasional TERSEDIA DIGUNAKAN9.3.1.3 Pedoman PI/UP TERSEDIA DIGUNAKAN
Pedoman pemeriksaan fisik diagnostik
Pedoman pemeriksaan penunjang medik
LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PEDOMAN EKSTERNAL
1.1.4.2
1.1.5.2
1.2.5.1
2.2.1.4 Permenkes tentang Puskesmas
2.3.4.1
2.3.11.1 Panduan (manual) mutu Puskesmas
2.3.11.1 Pedoman Pelayanan Puskesmas
2.3.11.1
2.3.11.2
2.3.11.4 Pedoman pengendalian dokumen
2.3.11.4 Pedoman pengendalian rekaman
2.3.11.5
2.3.15.3 Panduan penggunaan anggaran
2.3.15.3
2.3.16.3 Panduan pengelolaan keuangan
2.3.16.3/4
2.5.1.2 Peraturan Presiden No 70/2012
2.6.1.5
3.1.1.3
STANDAR/ KRITERIA/EP
Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator-indikator prioritas dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota
Pedoman Mini lokakarya Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan
Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program
Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing Upaya Puskesmas
Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP.
Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas, misalnya BOK, Jamkesmas, dsb).
Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya.
Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas.
3.1.6.1
3.1.6.1
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM.
LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU
TERSEDIA/TIDAK TERSEDIA KETERANGAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN/TIDAK DIGUNAKAN
SEBAGAI ACUAN
LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PEDOMAN EKSTERNAL TERSEDIA/TIDAK TERSEDIA KETERANGANSTANDAR/ KRITERIA/EP
DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN/TIDAK DIGUNAKAN
SEBAGAI ACUAN
1.1.1.1 3.1.6.1
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
1.1.1.1 2.3.9.2 2.3.6.1 2.3.5.1 2.3.1.2
2.3.17.1 1.1.5.2 2.3.12.1
2.3.13.3 2.3.15.2
2.4.1.1 2.4.1.3 2.4.2.1 2.5.1.1 2.5.1.1 2.6.1.6 2.6.1.6 3.1.6.1
3.1.1.1
Peraturan Menteri Kesehatan No.75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
2.3.11.4 2.3.9.2
2.3.6.1 2.3.5.1 2.3.1.2
2.3.17.1 1.1.1.1
2.3.12.1 2.3.13.3 2.3.15.2 2.4.1.1 2.4.1.3 2.4.2.1 2.5.1.1 2.5.1.1 2.6.1.6 2.6.1.6 3.1.1.1
3.1.6.1
Peraturan Walikota Semarang nomor: 14 J 2005 tentang standar
penyelenggaraan pelayanan public dinas kesehatan kota Semarang
1.1.1.1 2.3.11.4
2.3.9.2 2.3.6.1 2.3.5.1 2.3.1.2
2.3.17.1 1.1.5.2 2.3.12.1
2.3.13.3 2.3.15.2 2.4.1.1 2.4.1.3 2.4.2.1 2.5.1.1 2.5.1.1 2.6.1.6 3.1.1.1
2.6.1.6 3.1.6.1
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 974.1/ 7893
tentang Penunjukan Puskesmas Akreditasi diKota semarang tahun2014
1.1.5.2 2.3.17.1
Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
1.1.5.2 2.3.9.2
2.3.17.1 2.3.15.2 2.4.2.1 2.5.1.1 2.5.1.1
2.6.1.6
Keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
1.1.5.2 2.3.11.4
2.3.9.2 2.3.5.1 2.3.1.2
2.3.17.1 2.3.12.1 2.3.13.3 2.3.15.2 2.5.1.1 2.5.1.1
2.6.1.6
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
544/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan
Departemen Kesehatan
1.1.5.2 2.3.5.1 2.3.1.2
2.3.17.1 2.3.12.1 2.3.15.2 2.4.2.1 2.5.1.1 2.5.1.1 2.6.1.6
3.1.1.1
Keputusan menteri kesehatan republik inonesia nomor
828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
1.1.5.2 2.3.12.1 2.5.1.1
2.5.1.1
Peraturan menteri negara pendayagunaan aparutur negara No Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard
Pelayanan Publik
2.3.5.1
2.3.5.1
1.1.1.1 2.3.11.4 2.3.9.2 2.3.6.1 2.3.5.1 2.3.1.2
2.3.17.1 1.1.5.2
2.3.12.1 2.3.13.3 2.3.17.1 2.4.1.1 2.4.1.3 2.4.2.1 2.5.1.1 2.5.1.1 2.6.1.6 2.6.1.6
3.1.6.1
Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2.3.15.2 2.3.17.1
Surat keputusanMenteri Kesehatan Nomor 551/Menkes/SK/V/2002 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan (SIKNAS)
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.574/MENKES/SK/IV/2000 Tentang
Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004,
tentang Sistem Kesehatan Nasional
2.3.11.4
2.3.11.4
2.3.11.4
2.3.11.4
2.3.11.4
2.3.9.2
2.3.6.1 2.3.12.1
3.1.1.1
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 951 / Menkes / SK / VI / 2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas
2.3.6.1 2.3.12.1
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277 / Menkes / SK / XI / 2001 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
2.3.11.4 2.5.1.1
Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi
perangkat daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah
Propinsi an Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Manajemen Kearsipan, Alamsyah, Gramedia Pustaka Utama,1995Sistem kearsipan, Manajemen Perkantorkan, Depkes.RI.2009
Kepmenkes nomor: 269/ Menkes/ Per / III/ 2008, Tentang Rekam Medik
Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria 2.1.11. Elemen Penilaian 4
Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undangNo 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, pada pasal (Ayat 1): kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat
2.3.13.3Undang-Undang NO. 1/1970 Tentang keselamatan kerja pasal 2, pasal 3 ayat 1 f, g, i,j,k,l,m, pasal 5, pasal 8
2.3.12.1 3.1.1.1
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan ;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 850/Menkes/SK/V/2000 tentang
Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan tahun 2000 – 2010
2.3.13.3 2.6.1.6
2.3.15.2 2.6.1.1
3.1.1.1
Undang- undang Nomor 23 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495 )
2.3.15.2 2.6.1.1
Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara tahun 2004
No.126,tambahan Lembaran Negara No.4438 );
2.3.15.2 2.6.1.1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara tahun 2005 No.
140 )
2.3.15.2 2.6.1.1
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2.4.1.3
2.3.15.2 2.6.1.1
Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Barang Milik Daerah
2.3.15.2 2.6.1.1
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang
2.3.15.2 2.6.1.1
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2014
2.3.15.2 2.6.1.1
Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 40 )
2.4.1.1 2.4.1.3
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2.4.1.1 2.4.1.3
Undang-undang praktik kedokteran no. 29 tahun2004 pasal 50 dan 51 tentang
hak dan kewajiban pasien
2.4.1.1 2.4.1.3
3.1.6.1
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2001 tentang pelayanan Kesehatan di Puskesmas,
Rujukan Rawat jalan dan Rawat Inap kelas III Rumah Sakit yang dijamin
Pemerintah
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.128/Menkes/SK/II/2004 tentang
Kebijakan Dasar Puskesmas
2.5.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1
3.1.6.1
3.1.6.1
Undang-undang No 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2.6.1.6 2.6.1.8
Undang-Undang NO. 1/1970 Tentang keselamatan kerja pasal 2, pasal 3 ayat 1
f, g, i, j, k, l, m, pasal 5, pasal 8
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 850 / Menkes / SK / V / 2000 tentang
Kebijakan pengembangan tenaga kesehatan Tahun 2000 -2010;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 574 / Menkes / SK / IV / 2001 tentang
Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010
Peraturan Daerah Kota semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah Kota semarang
Peraturan Daerah Kota semarang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Kota semarang
LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU
PEDOMAN EKSTERNAL
7.1.3.1 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
7.1.3.1 UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit
7.2.1.3 Standar profesi pelayanan medis7.2.1.3 Standar asuhan keperawatan7.2.2.1 Peraturan tentang Rekam Medis Peraturan tentang Rekam Medis7.2.3.1 Pedoman Triase
7.3.2.1 Standar peralatan klinis di Puskesmas
STANDAR/ KRITERIA/EP
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT
UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit
7.4.1.1 7.6.2.2 7.6.2.3 7.6.3.1 7.6.6.1 7.6.6.2 7.6.7.1 7.7.1.1 7.7.1.2
7.10.1.2 8.2.2.4 8.4.1.1 8.4.2.1 8.4.3.1 8.4.3.2 8.4.3.3 8.4.4.1 8.7.2.3 8.7.4.2 9.1.1.1 9.2.2.1 9.2.2.3 9.3.1.1 9.3.1.2 9.4.2.6 9.4.2.7
9.4.4.1
Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
7.6.3.1 7.6.6.1 7.6.6.2 7.6.7.1 7.7.1.1 7.7.1.2
7.10.1.2 8.1.1.1 8.1.2.5 8.1.8.4 8.2.1.3 8.2.1.4 8.2.1.5 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.7 8.2.2.8 8.2.3.7 8.2.3.8 8.2.5.3
8.2.6.1 8.4.1.1 8.4.2.1 8.4.3.1 8.4.3.2 8.4.3.3 8.4.4.1 9.1.1.6 9.1.1.8 9.1.2.3 9.2.2.3 9.3.1.1
9.3.1.2 9.4.1.1
Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
7.4.1.1 7.6.2.2 7.6.3.1 7.6.6.1 7.6.6.2 7.7.1.2
8.2.2.4 9.4.4.1
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem kesehatan nasional, Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2012 no 193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta
Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan,
berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, efektifitas
tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya
7.6.3.1 7.6.6.1 7.6.6.2 7.6.7.1 7.7.1.1 7.7.1.2
7.10.1.2 8.1.1.1 8.1.2.1 8.1.3.1 8.1.7.1 8.1.8.4 8.2.1.3 8.2.1.4 8.2.1.5
8.2.2.1
8.2.2.2 8.2.2.3
8.2.2.7 8.2.2.8 8.2.3.7 8.2.3.8 8.2.5.3
8.2.6.1 8.4.1.1 8.4.2.1 8.4.3.1 8.4.3.2 8.4.3.3 8.4.4.1 9.1.1.6 9.1.2.3 9.2.2.3
Kepmenkes RI No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat
Kesehatan Masyarakat
7.4.1.1 7.6.2.2 7.6.3.1 7.6.6.1 7.6.6.2 7.7.1.2
8.2.2.4 9.4.4.1
Kepmenkes RI No 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional
tahun 2009
7.4.1.1 7.6.2.2 7.6.3.1 7.6.6.1 7.6.6.2 7.7.1.2 8.2.2.4
9.4.4.1
Permenkes 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional
7.4.1.1 7.6.2.2 7.6.2.3 7.7.1.2 8.2.2.4
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang puskesmas
7.6.1.1
7.6.2.3
7.6.2.3
7.6.2.5 Panduan Kewaspadaan Universal
7.7.1.1
7.4.2.4 8.4.1.1 8.4.2.1 8.4.3.1 8.4.3.2 8.4.3.3 8.4.4.1 9.1.1.8
9.3.1.2
UU Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit
7.4.2.4 7.6.7.1 9.2.2.3 9.3.1.2
Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan
Kedokteran
7.4.2.4 7.6.7.1 7.7.1.1
7.10.1.2 8.4.1.1 8.4.2.1 8.4.3.1 8.4.3.2 8.4.3.3 8.4.4.1 9.1.1.6 9.1.2.3 9.2.2.3 9.3.1.1 9.3.1.2 9.4.2.6 9.4.2.7
Peraturan Menteri Kesehatan No.1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah
Sakit
Pedoman pelayanan klinis dari organisasi profesi
7.6.2.3 8.1.2.1
8.1.3.1 8.1.7.1 9.1.1.1 9.2.2.1 9.3.1.2
9.4.1.2
Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
Permenkes 741/2008 tentang SPM Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Permenkes 512/2007 tentang ijin praktik dan pelaksanaan praktik
kedokteran.
UU Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika
7.8.1.2/3 Panduan penyuluhan pada pasien
8.1.1.1 Panduan pemeriksaan laboratorium
8.1.1.1
8.1.1.1 8.1.5.1 8.1.5.2 8.1.6.1 8.1.7.5 8.1.8.4
8.6.1.1
Keputusan Menteri Kesehatan No.364/MENKES/SK/III/2003 Tentang
Laboratorium Kesehatan
8.1.1.1 8.1.8.4
Keputusan Menteri Kesehatan No.1674/MENKES/SK/XII/2005
Tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laborat Kesehatan
8.1.1.1 8.1.8.4
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 37 tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
8.1.1.1 8.1.8.4
Peraturan Menteri Kesehatan No.657/MENKES/PER/VIII/2009 Tentang Pengiriman Penggunaan
Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya
Peraturan Menteri Kesehatan No.1501/MENKES/PER/X/2010
Tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya
8.1.2.1 8.1.3.1 8.1.7.1 8.5.1.4 8.5.2.1 8.5.2.2 8.5.3.2 8.6.1.1 8.6.2.2 8.7.2.3 8.7.4.2 9.1.1.1 9.2.2.1
Undang – undang RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
8.1.2.1 8.1.3.1 8.1.3.1
8.1.7.1
Undang – undang RI No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah
8.1.2.5
8.1.5.4
8.1.2.1 8.1.7.1
Undang – undang RI No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) tahun 2000 – 2004
8.1.2.1 8.1.7.1
Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah
pusat dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom
8.1.2.1 8.1.3.1 8.1.7.1 8.5.1.4
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.574/Menkes/SK/IV/2000 tentang
Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010
8.1.2.1 8.1.2.5 8.1.3.1 8.1.5.1 8.1.5.2 8.1.6.1 8.1.7.1 8.1.7.5
8.6.1.1
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 298/Menkes/SK/III/2008 tentang
Laboratorium Klinik
Permenkes Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 Tentang
Pelayanan Penunjang Klinik
8.1.5.1 8.1.5.2 8.1.6.1 8.1.7.5
8.6.1.1
Peraturan menteri kesehatan no 411/MENKES/PER/III/2010 tentang
Laboratorium Klinik
8.1.5.1 8.1.5.2 8.1.6.1 8.1.7.5
8.6.1.1
Peraturan menteri kesehatan no 411/MENKES/PER/III/2010 tentang
Laboratorium Klinik
Panduan tertulis untuk evaluasi reagensi
8.2.1.3 8.2.1.4 8.2.1.5 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.7 8.2.2.8 8.2.3.7 8.2.3.8 8.2.5.3
8.2.6.1
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian
8.2.1.6 Formularium obat
8.2.2.4
8.2.2.9
8.4.1.1/2 Klasifikasi diagnosis8.4.1.3 Standar pelayanan rekam medis
8.5.2.1
8.2.1.3 8.2.1.4 8.2.1.5 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.7 8.2.2.8 8.2.3.7 8.2.3.8 8.2.5.3
8.2.6.1
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tahun 2011
tentang Registrasi, Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Kefarmasian
Pemenkes RI no 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di
puskesmasPedoman penggunaan psikotropika dan narkotika
8.4.1.1 8.4.2.1 8.4.3.1 8.4.3.2 8.4.3.3 8.4.4.1 9.3.1.2
Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang
Rekam Medis
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2008 Tentang Tata cara pemberian simbol dan label bahan
berbahaya dan beracun.
8.5.2.1 8.5.2.2
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang tata cara perizinan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun.
8.5.2.1 8.5.2.2
Keputusan Kepala Bapedal Nomor 01 Tahun 1995 tentang tata cara dan
persyaratan tehnis penyimpanan tehnis dan pengumpulan limbah B3
8.5.3.2 8.6.2.2
UU No. 9 tahun 1967 Tentang Keamanan Lingkungan
8.5.3.2 8.6.2.2
UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
8.7.2.3 8.7.4.2
Undang Undang No. 35 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik
9.1.1.1
9.1.2.1
9.3.1.2
9.3.1.3
9.3.1.3
9.3.1.3 Pedoman pengobatan dasar9.3.1.3 Pedoman Pengobatan rasional9.3.1.3 Pedoman PI/UP
8.7.2.3 8.7.4.2
9.1.1.8 9.4.1.1 9.4.1.2
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457/Menkes/Per/SK/X/2003 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota
Pedoman Keselamatan Pasien (Rumah Sakit)
9.1.1.1 9.2.2.1
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1998 tentang
Rumah Sakit
9.1.1.1 9.2.2.1
9.3.1.2
Keputusan Menteri Kesehatan Repubik Indonesia Nomor
1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
9.1.1.6 9.1.2.3 9.3.1.1 9.3.1.2 9.4.2.6
9.4.2.7
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah
Sakit
Pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri dan rekan (self evaluation, peer review) mutu klinis
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan
Pedoman pemeriksaan fisik diagnostik
Pedoman pemeriksaan penunjang medik
9.4.1.1 9.4.1.2
Keputusan MENPAN NO 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana
Pelayanan Umum
9.4.1.1 9.4.1.2
Kepmenkes RI No 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem
Kesehatan Nasional
LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU
TERSEDIA/TIDAK TERSEDIA KETERANGAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA TIDAK DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKANTERSEDIA DIGUNAKANTERSEDIA DIGUNAKANTERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN/TIDAK
DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKAN
TERSEDIA DIGUNAKANTERSEDIA DIGUNAKANTERSEDIA DIGUNAKAN
LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU
PEDOMAN EKSTERNAL TERSEDIA/TIDAK TERSEDIA KETERANGANSTANDAR/ KRITERIA/EP
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT
DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN/TIDAK
DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN
1.1.1.1 3.1.6.1
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
1.1.1.1 2.3.9.2 2.3.6.1 2.3.5.1 2.3.1.2
2.3.17.1 1.1.5.2 2.3.12.1 2.3.13.3 2.3.15.2
2.4.1.1 2.4.1.3 2.4.2.1 2.5.1.1 2.5.1.1 2.6.1.6 2.6.1.6 3.1.6.1
3.1.1.1
Peraturan Menteri Kesehatan No.75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
1.1.1.1 2.3.11.4
2.3.9.2 2.3.6.1 2.3.5.1 2.3.1.2
2.3.17.1 1.1.5.2 2.3.12.1 2.3.13.3 2.3.15.2 2.4.1.1 2.4.1.3 2.4.2.1 2.5.1.1 2.5.1.1 2.6.1.6 3.1.1.1
2.6.1.6 3.1.6.1
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 974.1/ 7893
tentang Penunjukan Puskesmas Akreditasi diKota semarang tahun2014
1.1.1.1 2.3.11.4 2.3.9.2 2.3.6.1 2.3.5.1 2.3.1.2
2.3.17.1 1.1.5.2
2.3.12.1 2.3.13.3 2.3.17.1 2.4.1.1 2.4.1.3 2.4.2.1 2.5.1.1 2.5.1.1 2.6.1.6 2.6.1.6
3.1.6.1
Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
1.1.4.2 TERSEDIA DIGUNAKAN
1.1.5.2 TERSEDIA DIGUNAKAN
1.1.1.1 2.3.11.4 2.3.9.2 2.3.6.1
2.3.5.1 2.3.1.2 2.3.17.1 2.3.12.1 2.3.13.3 2.3.15.2 2.4.1.1 2.4.1.3 2.4.2.1 2.5.1.1 2.5.1.1 2.6.1.6 2.6.1.6 3.1.1.1
3.1.6.1
Peraturan Walikota Semarang nomor: 14 J 2005 tentang standar
penyelenggaraan pelayanan public dinas kesehatan kota Semarang
Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator-indikator prioritas dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota
1.1.5.2 2.3.17.1
Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
1.1.5.2 2.3.9.2
2.3.17.1 2.3.15.2 2.4.2.1 2.5.1.1
2.5.1.1 2.6.1.6
Keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
1.1.5.2 2.3.11.4
2.3.9.2 2.3.5.1 2.3.1.2
2.3.17.1 2.3.12.1 2.3.13.3 2.3.15.2 2.5.1.1 2.5.1.1
2.6.1.6
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
544/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan
Departemen Kesehatan
1.1.5.2 2.3.5.1 2.3.1.2
2.3.17.1 2.3.12.1 2.3.15.2 2.4.2.1 2.5.1.1 2.5.1.1 2.6.1.6
3.1.1.1
Keputusan menteri kesehatan republik inonesia nomor
828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
1.2.5.1 TERSEDIA DIGUNAKAN
2.2.1.4 Permenkes tentang Puskesmas TERSEDIA DIGUNAKAN
2.3.4.1 TERSEDIA DIGUNAKAN
2.3.5.1
2.3.5.1
2.3.9.2
2.3.11.1 Panduan (manual) mutu Puskesmas TERSEDIA DIGUNAKAN
2.3.11.1 Pedoman Pelayanan Puskesmas TERSEDIA DIGUNAKAN
1.1.5.2 2.3.12.1 2.5.1.1
2.5.1.1
Peraturan menteri negara pendayagunaan aparutur negara No Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard
Pelayanan Publik
Pedoman Mini lokakarya Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.574/MENKES/SK/IV/2000 Tentang
Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004,
tentang Sistem Kesehatan Nasional
2.3.6.1 2.3.12.1
3.1.1.1
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 951 / Menkes / SK / VI / 2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas
2.3.6.1 2.3.12.1
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277 / Menkes / SK / XI / 2001 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undangNo 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
2.3.11.1 TERSEDIA DIGUNAKAN
2.3.11.2 TERSEDIA DIGUNAKAN
2.3.11.4 Pedoman pengendalian dokumen TERSEDIA DIGUNAKAN2.3.11.4 Pedoman pengendalian rekaman TERSEDIA DIGUNAKAN
2.3.11.4
2.3.11.4
2.3.11.4
2.3.11.4
2.3.11.4
2.3.11.5 TERSEDIA DIGUNAKAN
Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program
Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing Upaya Puskesmas
2.3.11.4 2.5.1.1
Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi
perangkat daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah
Propinsi an Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Manajemen Kearsipan, Alamsyah, Gramedia Pustaka Utama,1995Sistem kearsipan, Manajemen Perkantorkan, Depkes.RI.2009
Kepmenkes nomor: 269/ Menkes/ Per / III/ 2008, Tentang Rekam Medik
Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria 2.1.11. Elemen Penilaian 4
Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP.
2.3.13.3
2.3.12.1 3.1.1.1
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan ;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 850/Menkes/SK/V/2000 tentang
Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan tahun 2000 – 2010
2.3.13.3 2.6.1.6
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, pada pasal (Ayat
1): kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan
kualitas lingkungan yang sehat
Undang-Undang NO. 1/1970 Tentang keselamatan kerja pasal 2, pasal 3 ayat 1
f, g, i,j,k,l,m, pasal 5, pasal 8
2.3.15.2 2.3.17.1
Surat keputusanMenteri Kesehatan Nomor 551/Menkes/SK/V/2002 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan (SIKNAS)
2.3.15.2 2.6.1.1
3.1.1.1
Undang- undang Nomor 23 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495 )
2.3.15.2 2.6.1.1
Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara tahun 2004
No.126,tambahan Lembaran Negara No.4438 );
2.3.15.3 Panduan penggunaan anggaran TERSEDIA DIGUNAKAN
2.3.15.3 TERSEDIA DIGUNAKAN
2.3.15.2 2.6.1.1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara tahun 2005 No.
140 )
2.3.15.2 2.6.1.1
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2.3.15.2 2.6.1.1
Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Barang Milik Daerah
2.3.15.2 2.6.1.1
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang
2.3.15.2 2.6.1.1
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2014
2.3.15.2 2.6.1.1
Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 40 )
Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas, misalnya BOK, Jamkesmas, dsb).
2.3.16.3 Panduan pengelolaan keuangan TERSEDIA DIGUNAKAN
2.3.16.3/4 TERSEDIA DIGUNAKAN
2.4.1.3
2.5.1.1
2.5.1.2 Peraturan Presiden No 70/2012 TERSEDIA DIGUNAKAN
2.6.1.5 TERSEDIA DIGUNAKAN
3.1.1.1
3.1.1.1
Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2.4.1.1 2.4.1.3
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2.4.1.1 2.4.1.3
Undang-undang praktik kedokteran no. 29 tahun2004 pasal 50 dan 51 tentang
hak dan kewajiban pasien
2.4.1.1 2.4.1.3
3.1.6.1
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2001 tentang pelayanan Kesehatan di Puskesmas,
Rujukan Rawat jalan dan Rawat Inap kelas III Rumah Sakit yang dijamin
Pemerintah
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.128/Menkes/SK/II/2004 tentang
Kebijakan Dasar Puskesmas
Undang-undang No 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya.
2.6.1.6 2.6.1.8
Undang-Undang NO. 1/1970 Tentang keselamatan kerja pasal 2, pasal 3 ayat 1
f, g, i, j, k, l, m, pasal 5, pasal 8
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 850 / Menkes / SK / V / 2000 tentang
Kebijakan pengembangan tenaga kesehatan Tahun 2000 -2010;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 574 / Menkes / SK / IV / 2001 tentang
Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010
3.1.1.3 TERSEDIA DIGUNAKAN
3.1.6.1 TERSEDIA DIGUNAKAN
3.1.6.1 TERSEDIA DIGUNAKAN
3.1.6.1
3.1.6.1
Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas.
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM.
Peraturan Daerah Kota semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah Kota semarang
Peraturan Daerah Kota semarang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Kota semarang
LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PEDOMAN EKSTERNAL
6.1.4.1 Panduan dan instrumen survei
4.2.6.1
4.2.6.1
4.2.6.1
4.3.1.1
STANDAR/ KRITERIA/EP
4.1.1.4 5.1.1.1
5.4.1.1
Pedoman-pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas dari Kemenkes.
4.2.6.1 4.2.6.2 4.3.1.1 5.1.2.1 5.3.3.1 5.5.3.1
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4.2.6.1 4.2.6.2 5.3.3.1
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/MENKES/SK/V/2009
Tentang Sistem Kesehatan Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
di Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128
MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
4.3.1.1 5.3.3.1
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.6.1 5.5.1.1
5.5.2.1 6.1.5.1
Undang-undangNomor 23 tahun 1992 tentangKesehatan
5.1.1.1 5.1.1.2
Peraturan; Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsiserta uraian tugas jabatan
Dinas Kesehatan Kota Semarang
5.1.2.1
5.3.3.1
5.3.3.1
6.1.5.1
5.1.2.1 5.3.3.1
UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5.1.2.1 5.5.1.1
5.5.2.1
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.574/MENKES/SK/IV/2000,
Tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010
5.1.2.1 5.5.1.1 5.5.2.1
5.5.3.1
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang
Kebijakan Dasar Puskesmas
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004,
tentang Sistem Kesehatan Nasional
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2005 nomor142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4676);
5.5.1.1 5.5.2.1
6.1.5.1
Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3637 );
5.5.1.1 5.5.2.1
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 951 / Menkes / SK / VI / 2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas
5.5.1.1 5.5.2.1
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277 / Menkes / SK / XI / 2001 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090)
6.1.5.1
6.1.5.1
6.1.5.1
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 836/Menkes/SK/VI/2005 tentang
Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan
LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU
TERSEDIA/TIDAK TERSEDIA KETERANGANDIGUNAKAN SEBAGAI
ACUAN/TIDAK DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN
LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU
PEDOMAN EKSTERNAL
4.2.6.1
4.2.6.1
4.2.6.1
4.3.1.1
STANDAR/ KRITERIA/EP
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT
4.1.1.4 5.1.1.1
5.4.1.1
Pedoman-pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas dari Kemenkes.
4.2.6.1 4.2.6.2 4.3.1.1 5.1.2.1 5.3.3.1 5.5.3.1
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4.2.6.1 4.2.6.2 5.3.3.1
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 Tentang Sistem
Kesehatan Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128
MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
4.3.1.1 5.3.3.1
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.6.1 5.5.1.1
5.5.2.1 6.1.5.1
Undang-undangNomor 23 tahun 1992 tentangKesehatan
5.1.1.1 5.1.1.2
Peraturan; Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsiserta uraian tugas jabatan Dinas
Kesehatan Kota Semarang
5.1.2.1 5.3.3.1
UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5.1.2.1
5.3.3.1
5.3.3.1
6.1.4.1 Panduan dan instrumen survei
6.1.5.1
6.1.5.1
5.1.2.1 5.5.1.1
5.5.2.1
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.574/MENKES/SK/IV/2000, Tentang
Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010
5.1.2.1 5.5.1.1 5.5.2.1
5.5.3.1
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang
Kebijakan Dasar Puskesmas
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004,
tentang Sistem Kesehatan Nasional
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2005 nomor142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4676);
5.5.1.1 5.5.2.1
6.1.5.1
Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3637 );
5.5.1.1 5.5.2.1
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 951 / Menkes / SK / VI / 2000 tentang Upaya
Kesehatan Dasar di Puskesmas
5.5.1.1 5.5.2.1
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277 / Menkes / SK / XI / 2001 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090)
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan
6.1.5.1
6.1.5.1
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 836/Menkes/SK/VI/2005 tentang Pedoman
Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan
LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU
TERSEDIA/TIDAK TERSEDIA KETERANGAN
DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN/TIDAK
DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN