TESIS - repository.uksw.edu...kemanusiaan, dan termasuk kejahatan HAM berat, sebagaimana termaktub...
Transcript of TESIS - repository.uksw.edu...kemanusiaan, dan termasuk kejahatan HAM berat, sebagaimana termaktub...
i
TESIS
ALTERNATIF PENYELESAIAN HUKUM EXTRA JUDICIAL KILLINGS
1965 MELALUI MEKANISME YUDISIAL DAN
NON-YUDISIAL
Disusun Oleh :
Nama : Mardiyono
NIM : 322014005
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA (UKSW)
SALATIGA
2016
ii
Abstraksi
Persoalan extrajudicial killings 1965 merupakan kejahatan terhadap
kemanusiaan, dan termasuk kejahatan HAM berat, sebagaimana termaktub dalam
UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 7. Penghukuman yang dilakukantanpa proses
pengadilan merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang
terkandung dalamPasal 1 Ayat (3), Undang-UndangDasar 1945. Konsep Negara
hokum sebagaimana Plato (429-347 SM) kemukakan terkait dengan “nomoi”,
dimana dalam suatu Negara Hukum semua orang harus tunduk kepada hukum
termasuk penguasa atau raja. Penguasa atau raja harus dicegah agar mereka tidak
bertindak sewenang-wenang.
Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan tersebut tidak mengenal daluarsa
(non-statutory limiitation), sehingga tidak ada batas waktu dalam penuntutannya.
Salah satu alternative penyelesaian extrajudicial killings 1965 adalah melalui
mekanisme yuridis seperti; Pengadilan Ad Hoc UU No.26 Tahun 2000, Pengadilan
Hybrid (campuran) ataupun melalui mekanisme non yudisial, seperti;
pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta Komisi Islah dan
Rehabilitasi.
Abstraction
The issue of extrajudicial killings in 1965 was a crime against
humanity, and includes human rights violations, as set forth in Law No. 26 of
2000, Article 7.Punishment is done without a trial is a betrayal of human values
embodied in Article 1 Paragraph (3) of the Constitution of 1945. The concept of a
constitutional state as Plato (429-347 BC) put forward related to "nomoi", where a
state law everyone must submit to the law, including a ruler or king. Ruler or king
must be prevented so they do not act arbitrarily.
Therefore, these crimes do not recognize expired (non-statutory
limitation), so there is no time limit for prosecution. One of the alternative
settlement of extrajudicial killings in 1965 is through judicial mechanisms, such
as; The Ad Hoc Act No.26 of 2000, the court Hybrid (mixture) or through non-
judicial mechanisms, such as; the establishment of Truth and Reconciliation
Commission, and the Commission for Reconciliation and Rehabilitation.
iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
“Try no to become a man of succes,
Rather become a man value”
Persembahan :
To my beloved mother and in loving memory of my father
Who will never be able to read this piece of theses
that kept meaway from home
in the last moment s of life
And my best friend that always accompanyng me
You are half the breath of this theses
And you’re always there when i need something
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang telah memberi
petunjuk yang benar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul
“Alternatif Penyelesaian Hukum Extrajudicial Killings 1965 melalui
Mekanisme Yudisial dan Non Yudisial”.
Pada awalnya rasa frustasi yang muncul saat dihadapkan pada
penulisanpenyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu karena persoalan-
persoalan politik yang selalu muncul didepan, membuat penulis ikut larut dalam
penelitian. Maka ketika model penyelesaian apapun yang akan dikedepankan
selalu menemui jalan buntu, seperti Pengadilan ad hoc melalui UU No. 26 Tahun
2000 ataupun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tidak memiliki landasan
hukum kecuali UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 43.
Pada akhirnya, tesis ini bisa penulis tapaki meski dengan langkah yang
tertatih-tatih. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan
terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan
mensupport penulis dalam penyelesaian tesis ini, antara lain :
1. Bapak Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, yang secara
welcome memberi ruang ilmiah untuk dapat berinteraksi dengan beberapa
pihak.
v
2. Bapak Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Umbu Rauta, SH.,
M.Hum, yang selalu mendorong dan memotivasi penulis menyelesaikan tesis.
3. Ibu Dr. Christina Maya Indah, SH,.M.Hum dan Bapak Arie Siswanto, SH,.MH
dan selaku pembimbing tesis yang sudah bersusah payah meluangkan waktunya
untuk tidak segan-segan membuka ruang diskusi.
4. Bapak Dr. Titon Slamet Kurnia, SH., MH, selaku penguji tesis ini, yang sudah
membukakan pemikiran penulis lewat masukan-masukan yang sangat berharga.
5. Bapak R.E.S Fobia, SH,.MDs, selaku Penguji dalam Tesis ini dan yang sudah
menjadi partner diskusi di Indeks Demokrasi Indonesia UNDP.
6. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen
Satya Wacara (UKSW) Salatiga, yang penulis hormati sekaligus kagumi atas
sikap bijak serta keilmuannya.
7. Bapak Dr. Tri Budiyono, Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen
Satya Wacara (UKSW) Salatiga, yang penulis kagumi atas pemikiran-
pemikirannya yang terbuka dan demokratis. .
8. Bapak dan Ibu Dosen di Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya
Wacana Salatiga, yang penulis hormati atas ilmu yang sudah diberikan.
9. Seluruh Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum UKSW yang sudah membantu
kelancaran maupun kerepotan yang dilakukan penulis terkadang kurang ajar
untuk dititipin tugas-tugas belajar.
vi
10. Bapak / ibu, Adik, serta orang (wanita) terkasih yang telah susah payah
tanpa kenal lelah menyemangati penulis setiap waktu untuk melakukan studi di
Magister Ilmu Hukum UKSW.
11. Semua teman-teman Magister Ilmu Hukum UKSW, yang telah menjadi
bagian dari proses pendewasaan serta perbenturan pemikiran sehingga penulis
merasa banyak sekali asupan pengetahuan yang penulis dapatkan.
Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan serta
penulisan tesis masih banyak kekurangan baik teori, maupun referensi
hokum ataupun pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia, sehingga
menjadikan tesis ini kurang menggigit. Kritik an saran terus penulis
nantikan untuk membuka cakrawala pengetahuan penulis tentang HAM,
sehingga dapat melakukan perbaikan dimasa depan.
Tak ada gading yang takretak, begitulah kata pepatah.Tak ada
manusia yang sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar-
besarnya. Terima kasih.
Salatiga,19 Agustus 2016
Mardiyono
vii
DAFTAR ISI
Abstraksi ……………………………………………………………………………… i
Motto danPersembahan …………………………………………………………… ii
Kata Pengantar………….. ……………………………………………….……..… iii
DaftarIsi ………….. ……………………………………………….…………….. iv
BAB 1 PENDAHULUAN
A. LatarBelakang………………………………………………………. 1
B. RumusanMasalah …………………………………………………... 18
C. TujuanPenelitian ……………………………………………………. 19
D. ManfaatPenelitian……………………………………………………. 19
E. KerangkaTeori ………………………………………………………. 20
F. SistematikaPenulisan…………………………………………………. 30
Bab II METODE PENELITIAN
A. TipePenelitian………………………………………………………. 31
B. Pendekatan………………………………………………………….. 31
C. BahanHukum………………………………………………………. 34
D. ProsedurPengumpulanBahanHukum………………………………. 36
E. PengolahandanAnalisa.……………………………………………… 37
Bab III PEMBAHASAN
A. Konsep Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965…………………… 38
B. Penyelesaian melalui MekanismeYudisial…………………………… 46
1. Pengadilan HAM Ad Hoc /UU No. 26 Tahun 2000…………… . 50
2. Pengadilan Hybrid Tribunal (Pengadilancampuran)…………….. 76
viii
C. Penyelesaian melalui Mekanisme Non Yudisial ……………………. 97
1. Komisi Kebenaran dan Rekonsisliasi………………………….…. 102
2. Komisi Islah dan Rehabilitasi…………………………………….. 129
Bab IV Penutup
A. Kesimpulan……………………………………………………….… 152
B. Saran-saran ……………………………………………………….… 155
DaftarPustaka